Topik: LHKPN

  • Tak Hanya Penjual Es Teh, Gus Miftah Juga Samakan Pembawa Kopi dengan Najis: Anak Gak Jelas

    Tak Hanya Penjual Es Teh, Gus Miftah Juga Samakan Pembawa Kopi dengan Najis: Anak Gak Jelas

    TRIBUNJATIM.COM – Penceramah Gus Miftah menjadi sorotan, karena setelah mengolok-olok penjual es teh, ternyata juga menyamakan pembawa kopi dengan najis.

    Kini, Utusan Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu mundur dari jabatannya setelah polemiknya viral.

    Peristiwa Gus Miftah menghina penjual es teh dan menyamakan pembawa kopi dengan najis itu terjadi di Lapangan Soepardji, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada 20 November 2024.

    Adapun acara tersebut merupakan pengajian atau selawatan bersama.

    Dalam video yang beredar di media sosial, Miftah Maulana tertangkap kamera mengolok-ngolok penjual es teh bernama Sunhaji yang berada di tengah penonton.

    itu juga bahkan melontarkan kata kasar “goblok” kepada Sunhaji.

    Ternyata, Miftah Maulana tidak hanya menghina penjual es teh. Di acara yang sama, ia terekam menyamakan pembawa kopi dengan najis.

    Potongan videonya dibagikan oleh akun X @mazzini_gsp, yang diambil dari YouTube Mas Fadhil Channel.

    Dalam video tersebut, nampak Miftah Maulana berada di tempat yang sama seperti saat mengolok-ngolok penjual es teh.

    Kemudian, seorang pria datang ke hadapan Miftah Maulana untuk mengantarkan kopi.

     Setelah selesai menaruh kopinya, pria tersebut salim kepada Miftah Maulana.

    Lalu, Miftah Maulana menyamakan pembawa kopi itu dengan najis setelah menyentuh tangannya.

    Najis yang dimaksud adalah najis mugholadoh, sebab dibersihkan menggunakan air dibasuh 7 kali dan campuran tanah. 

    “Makasih ya, Kang. Halah salaman barang. Aku golekke pasir nggo adus ping 7 bar disalami cah ra jelas iku mau. (Pakai salaman segala. Carikan aku pasir dong, buat mandi 7 kali karena habis diajak salaman anak nggak jelas itu),” kata Gus Miftah.

    Lantas, para tokoh agama yang berada di atas panggung itu tertawa mendengar ucapan Miftah Maulana.

    Sontak, perilaku Miftah Maulana sebagai pendakwah sekaligus pejabat negara itu kembali menuai kecaman keras dari warganet

    2 bulan menjabat, Gus Miftah mundur dari UKP

    Gus Miftah kini menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP).

    Pernyataan itu diungkap setelah dirinya mengatai seorang penjual es teh saat Gus Miftah sedang berceramah.

    Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah itu kini menjadi sorotan, tak terkecuali harta kekayaannya.

    Peristiwa Gus Miftah mengolok-olok pedagang es teh itu terjadi saat acara kajiannya di Magelang, Jawa Tengah pada 20 November 2024.

    Terbaru, Gus Miftah dan pedagang es teh, yang belakangan diketahui bernama Sunhaji, sudah saling bertemu dan saling memaafkan.

     Lantas berapa sebenarnya harta kekayaan Gus Miftah, setelah kini ia duduk sebagai utusan presiden?

    Video dirinya menghina Sunhaji pun viral di media sosial dan berujung permintaan maaf pada Rabu (4/12/2024) kemarin.

    Adapun Gus Miftah menyambangi kediaman Sunhaji di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang untuk meminta maaf.

    Tak cuma itu, sorotan publik terhadap Gus Miftah juga terkait belum dilaporkannya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Padahal, Gus Miftah sudah resmi dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden sejak 21 Oktober 2024 lalu atau selama dua bulan.

     Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pun buka suara tentang hal tersebut.

    Ketika ditanya batas waktu pelaporan LHKPN, dia mengatakan pejabat negara dapat melaporkannya hingga Januari 2025.

    “(Batas waktu pelaporan LHKPN) 20 Januari 2025,” katanya kepada Tribunnews.com, Kamis (5/12/2024).

    Pahala mengatakan khusus untuk Utusan Khusus Presiden, baru ada enam orang yang melaporkan LHKPN hingga hari ini.

    “6 dari 15 (orang) sudah lapor,” katanya.

    Namun, saat ditanya apakah Gus Miftah sudah melaporkan LHKPN, Pahala belum mengetahuinya.

    “Wah belum lihat. Ntar gua cek dulu deh,” tuturnya.

    Gaji Gus Miftah Setara Menteri

    Gus Miftah memperoleh honor setara dengan menteri sebagai Utusan Khusus Presiden yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

    “Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi utusan khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri,” demikian tertulis dalam pasal tersebut.

    Sehingga, Gus Miftah menerima gaji pokok seperti menteri yaitu sebesar Rp5.040.000 seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

    Selain mendapat gaji pokok, Gus Miftah juga memperoleh tunjangan layaknya seperti menteri dan pejabat setingkat menteri yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 yaitu sebesar Rp13.608.000 per bulan.

    Dengan rincian tersebut, total gaji Gus Miftah mencapai Rp18.648.000 setiap bulannya.

    Tak hanya mendapat gaji, Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden juga mendapatkan kendaraan dinas, rumah jabatan, dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme jaminan asuransi kesehatan.

    Dia juga mendapat biaya perjalanan, biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, serta biaya pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.

    Sebagai informasi, selain Gus Miftah, ada sosok lain yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

    Mereka adalah Muhammad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. 

    Berikutnya ada Ahmad Ridha Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Digital. 

    Serta ada Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, dan Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

    Sumber Kekayaan Gus Miftah: Bayaran Ceramah Diduga Rp75 Juta hingga YouTube

    Dikutip dari Surya.co.id, sumber kekayaan Gus Miftah berasal dari ceramah yang dilakukannya sebagai pendakwah.

    Diduga, tiap sekali ceramah, Gus Miftah mematok bayaran Rp75 juta. Namun, hal tersebut baru dugaan dan belum ada konfirmasi dari dirinya.

    Selain ceramah, dia juga memiliki bisnis parfum yang bernama D’Goes.

    Gus Miftah, diketahui pernah menjadi Brand Ambassador untuk berbagai produk, salah satunya perusahaan travel Kanomas Arci Wisata yang bergerak di bidang promosi umroh dan haji.

    Dari lini digital, Gus Miftah mempunyai kanal Youtube pribadi yang bernama Gus Miftah Official yang telah memiliki total subscriber lebih dari 1 juta.

    Melansir SocialBlade, Youtube Gus Miftah diperkirakan bisa memperoleh penghasilan sebesar Rp5 juta hingga Rp85 juta per bulan.

    Karena itu, jika dihitung dalam kurun satu tahun, penghasilannya diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar.

    Reaksi Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto bereaksi usai viral Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, disebut mengolok-olok pedagang es teh.

    Insiden Utusan Khusus Presiden, Gus Miftah, mengolok-olok pedagang es teh tersebut terjadi saat acara kajiannya di Magelang, Jawa Tengah.

    Istana mengonfirmasi Presiden Prabowo Subianto telah memberikan teguran kepada Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

    Teguran tersebut, terkait pernyataannya kepada pedagang es teh bernama Sunhaji, yang viral di media sosial akhir-akhir ini. 

    Gus Miftah mendapat teguran melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan Gus Miftah kini sudah mendatangi pihak terkait untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. 

    Ia pun berharap, situasi dapat kembali membaik dan silaturahmi kedua belah pihak berjalan baik pula. 

    Hasan Nasbi juga menegaskan kembali pesan dari Presiden Prabowo untuk senantiasa menghormati para pekerja keras dari semua lini. 

    Hal tersebut, disampaikan Hasan dalam video yang diunggah di akun resmi Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, @pco.ri, Rabu (4/12/2024). 

    Pernyataan Lengkap Istana 

    “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

    Shalom, Salam Sejahtera untuk kita semua, Om swastiastu, Salam kebajikan. Namo buddhaya, 

    Saya membuatkan video ini untuk merespons permintaan dari teman-teman media televisi, untuk menanggapi berita yang viral satu-dua hari terakhir ini.

    Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik, yang terjadi belakangan ini dan itu melibatkan Utusan Khusus Republik Indonesia.

    Dan perlu kami tekankan di sini, bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, siapa pun.

    Beliau pernah berpidato, yang menyatakan beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, ia mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. 

    Dan untuk mereka juga Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet, hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa lebih baik.

    Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretariat Kabinet, untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin.

    Kami sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden sudah mendapat informasi, Utusan Presiden sudah mendatangi Bapak Sunhaji secara langsung untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

    Dan kami melihat dalam berbagai video, Bapak Sunhaji sudah memberikan maaf beliau.

    Kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan jadi lebih baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua, bahkan Bapak Sunhaji mengatakan, ingin melihat Bapak Gus Miftah mengadakan pengajian juga di desa beliau, di daerah Banyusari, Kecamatan Grabag, Magelang.

    Kami semua tidak hanya Utusan Presiden, tidak hanya Presiden mengambil pelajaran yang berharga dari kejadian ini, bahwa kita harus berhati-hati mengambil sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ini akan menjadi pelajaran berharga, tidak hanya utusan presiden tetapi kita semua.”

    Sebagaimana diketahui, Gus Miftah menjadi sorotan karena videonya melontarkan kata-kata yang dinilai kasar ke pedagang es teh, viral di media sosial.

    Dalam video, terlihat Gus Miftah diminta oleh penonton pada acara kajiannya di Magelang, Jawa Tengah, untuk memborong es teh seorang bapak yang berdagang saat kajiannya tersebut.

    Gus Miftah yang sedang duduk di panggung menanyakan jumlah dagangan bapak penjual es teh tersebut dan kemudian mengucapkan kata kasar.

    “Oh kon mborong, es tehmu jik okeh po ra? (Oh disuruh borong, es tehmu masih banyak atau tidak?) masih?”

    “Yo kono didol goblok (Ya sana dijual bodoh),” ucap Gus Miftah kepada pedagang es teh dalam potongan video tersebut.

    Gus Miftah mundur

    Pernyataan tersebut disampaikan Gus Miftah dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Pondok Pesantren Ora Aji, yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.

    Berikut pidato lengkap Miftah Maulana setelah menyatakan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan:

    Keputusan ini muncul di tengah ramainya polemik di media sosial terkait dirinya. 

    Belakangan, sejumlah petisi daring di situs Change.org mendesak agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Gus Miftah dari jabatannya.

    Salah satu petisi berjudul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden” telah memperoleh dukungan besar. Berdasarkan pantauan, pada Jumat pukul 10.34 WIB, petisi tersebut telah diteken oleh 254 ribu orang.

     Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan, dengan lebih dari 250 ribu tanda tangan terkumpul sejak petisi dibuat pada Rabu (4/12/2024) pukul 20.14 WIB. Saat itu, petisi tersebut baru mengumpulkan 3.535 tanda tangan.

    Aksi petisi ini dipicu oleh dugaan bahwa Gus Miftah mengolok-olok seorang penjual es teh, yang menjadi perbincangan luas di kalangan publik dan media daring.

    Isi Lengkap Pernyataan Gus Miftah Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden
    Berikut pidato lengkap Miftah Maulana setelah menyatakan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan:

    Bapak Presiden RI, Bapak Wapres dan rakyat Indonesia yang saya cintai dan hormati.

    Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip Ayat 26, dalam Surat Al-Imron:

    “Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu,”.

    Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan, sebuah keputusan, yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam, setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikhoroh.

    Saya memutuskan, untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden RI bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh masyarakat Indonesia.

    Sekali lagi saya ulangi.

    Keputusan ini saya ambil, bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi semata-mata, keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh masyarakat Indonesia

    Keputusan ini bukanlah sebuah akhir atau langkah mundur. Melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara dengan cara lebih luas dan beragam.

    Seorang berjiwa besar pernah berkata, kalau jabatan itu adalah titipan sementara, itu adalah salah satu sarana untuk berbuat kebaikan.

    Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian pada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas saat menjabat dan memiliki kedudukan semata tapi mencakup seluruh ruang dimana saya bisa memberikan manfaat.

    Kepada bapak presiden, saya mengucapkan terimakasih, yang setulus-tulusnya, atas amanah dan kepercayaan, yang telah diberikan pada saya.

    Saya seorang anak yang berlatarbelakang dari jalanan, bergaul dengan dunia premanisme dan klub malam dan telah diangkat derajat tinggi oleh Presiden adalah anugerah yang luar biasa melalui perantara Presiden Prabowo.

    “Saya mohon maaf pada bapak, belum bisa menjadi sesuai yang bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terimakasih pada bapak presiden karena saya belajar jadi ksatria.

    Pada seluruh rakyat saya terimakasih atas dukungan doa dan kepercayaan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari khilaf, kekurangan, baik sengaja atau tidak. 

    Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Saya yakin kebenaran hanya milik Allah SWT.

    Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti atau bahkan saya boleh ada atau tiada, tapi Indonesia harus terus maju, jadi bangsa adil, makmur, bermartabat, apapun situasinya bagaimanapun keadaannya untuk terus belajar dan hadir menjadi bagian dari solusi dalam kapasitas sebagai pendakwah.

    Saya tetap akan membawa pesan persatuan, toleransi, menjadikan keragaman sebagai kekuatan, bukan pemecah belah. Ini jadi energi integrasi nasional yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika.

    Saya berdoa pemerintah di bawah Presiden Prabowo diberi kekuatan, keberkahan dan kebijaksanaan. Semoga langkah beliau dimudahkan dan dirahmati untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, penuh keberkahan.

    Akhir kata, saya berdoa untuk tanah air tercinta dan senantiasa diberikan kekuatan, membawa nama Indonesia harum di mata internasional.

  • Sosok Putri Zulkifli Hasan, Anggota DPR RI 2024-2029 yang Menikah dengan Zumi Zola

    Sosok Putri Zulkifli Hasan, Anggota DPR RI 2024-2029 yang Menikah dengan Zumi Zola

    Sosok Putri Zulkifli Hasan, Anggota DPR RI 2024-2029 yang Menikah dengan Zumi Zola
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.COM

    Putri Zulkifli Hasan
    tengah menjadi sorotan publik karena kabar pernikahannya dengan mantan Gubernur Jambi,
    Zumi Zola
    .
    Putri Zulkifli Hasan diketahui adalah anak dari Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (
    PAN
    ) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
    Perempuan yang lahir pada 13 Mei 1988 ini diketahui memiliki nama asli Futri Zulya Savitri.
    Namun, dikutip dari
    Antaranews
    , dia mengajukan pergantian nama ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjadi Putri Zulkifli Hasan usai bercerai dari Ahmad Mumtaz Rais pada 2022.
    Sebelum mengikuti jejak sang ayah terjun ke dunia perpolitikan Tanah Air, perempuan yang karib disapa
    Putri Zulhas
    tersebut menggeluti dunia bisnis.
    Dikutip dari
    Antaranews
    , Putri Zulhas adalah CEO PT Batin Medika Indonesia dan pendiri Kids Republic School bersama keluarganya.
    Selain itu, dia aktif di industri kecantikan dengan mendirikan klinik kecantikan Z Glow Clinic dan Z Beauty. Serta, mendirikan Kidz Clinic dan Z Medical yang berfokus pada layanan kesehatan.
    Saat memutuskan terjun ke dunia politik, Putri Zulhas bergabung dengan PAN. Dia diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Amanat Nasional (PUAN) dua periode, yakni 2017-2021 dan 2021-2025.
    Kemudian, membawa bendera PAN, Putri Zulhas maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Dia maju dari daerah pemilihan (dapil) Lampung I.
    Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Putri Zulhas memeroleh suara tertinggi kedua di dapil Lampung I, yakni 127.600 suara. Oleh karenanya, berhasil lolos masuk menjadi wakil rakyat periode 2024-2029.
    Dikutip dari laman resmi DPR RI, Putri Zulhas dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi XII yang membidangi soal energi lingkungan hidup, investasi, dan penanaman modal.
    Selain itu, dia juga tercatat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.
    Tak hanya itu, diberitakan
    Kompas.com
    pada 8 Oktober 2024, Putri Zulhas terpilih menjadi Ketua Fraksi PAN di DPR RI.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 10 September 2024 untuk laporan sebagai caleg, Putri Zulkifli Hasan memiliki harta kekayaan total mencapai Rp 43.046.326.713.
    Dikutip dari laman
    elhkpn.kpk.go.id
    , harta tersebut terdiri dari enam bidang tanah dan bangunan di Depok, Sleman, dan Jakarta Selatan yang tercatat dari hasil sendiri, serta satu bidang tanah dan bangunan di Jakarta Timur yang tercatat hasil hibah tanpa akta. Semuanya senilai Rp 34.687.715.600.
    Kemudian, satu unit mobil Toyota Alphard tahun 2021 dari hasil sendiri senilai Rp 824.560.000. Lalu, harta bergerak lainnya senilai Rp 1.000.000.000.
    Selanjutnya, surat berharga senilai Rp 2.329.150.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp 4.204.901.113.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Baru 2 Bulan Menjabat, Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden usai Katai Penjual Es Teh

    Baru 2 Bulan Menjabat, Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden usai Katai Penjual Es Teh

    TRIBUNJATIM.COM – Gus Miftah kini menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP).

    Pernyataan itu diungkap setelah dirinya mengatai seorang penjual es teh saat Gus Miftah sedang berceramah.

    Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah itu kini menjadi sorotan, tak terkecuali harta kekayaannya.

    Peristiwa Gus Miftah mengolok-olok pedagang es teh itu terjadi saat acara kajiannya di Magelang, Jawa Tengah pada 20 November 2024.

    Terbaru, Gus Miftah dan pedagang es teh, yang belakangan diketahui bernama Sunhaji, sudah saling bertemu dan saling memaafkan.

     Lantas berapa sebenarnya harta kekayaan Gus Miftah, setelah kini ia duduk sebagai utusan presiden?

    Video dirinya menghina Sunhaji pun viral di media sosial dan berujung permintaan maaf pada Rabu (4/12/2024) kemarin.

    Adapun Gus Miftah menyambangi kediaman Sunhaji di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang untuk meminta maaf.

    Tak cuma itu, sorotan publik terhadap Gus Miftah juga terkait belum dilaporkannya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Padahal, Gus Miftah sudah resmi dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden sejak 21 Oktober 2024 lalu atau selama dua bulan.

     Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pun buka suara tentang hal tersebut.

    Ketika ditanya batas waktu pelaporan LHKPN, dia mengatakan pejabat negara dapat melaporkannya hingga Januari 2025.

    “(Batas waktu pelaporan LHKPN) 20 Januari 2025,” katanya kepada Tribunnews.com, Kamis (5/12/2024).

    Pahala mengatakan khusus untuk Utusan Khusus Presiden, baru ada enam orang yang melaporkan LHKPN hingga hari ini.

    “6 dari 15 (orang) sudah lapor,” katanya.

    Namun, saat ditanya apakah Gus Miftah sudah melaporkan LHKPN, Pahala belum mengetahuinya.

    “Wah belum lihat. Ntar gua cek dulu deh,” tuturnya.

    Gaji Gus Miftah Setara Menteri

    Gus Miftah memperoleh honor setara dengan menteri sebagai Utusan Khusus Presiden yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

    “Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi utusan khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri,” demikian tertulis dalam pasal tersebut.

    Sehingga, Gus Miftah menerima gaji pokok seperti menteri yaitu sebesar Rp5.040.000 seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

    Selain mendapat gaji pokok, Gus Miftah juga memperoleh tunjangan layaknya seperti menteri dan pejabat setingkat menteri yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 yaitu sebesar Rp13.608.000 per bulan.

    Dengan rincian tersebut, total gaji Gus Miftah mencapai Rp18.648.000 setiap bulannya.

    Tak hanya mendapat gaji, Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden juga mendapatkan kendaraan dinas, rumah jabatan, dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme jaminan asuransi kesehatan.

    Dia juga mendapat biaya perjalanan, biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, serta biaya pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.

    Sebagai informasi, selain Gus Miftah, ada sosok lain yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

    Mereka adalah Muhammad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. 

    Berikutnya ada Ahmad Ridha Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Digital. 

    Serta ada Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, dan Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

    Sumber Kekayaan Gus Miftah: Bayaran Ceramah Diduga Rp75 Juta hingga YouTube

    Dikutip dari Surya.co.id, sumber kekayaan Gus Miftah berasal dari ceramah yang dilakukannya sebagai pendakwah.

    Diduga, tiap sekali ceramah, Gus Miftah mematok bayaran Rp75 juta. Namun, hal tersebut baru dugaan dan belum ada konfirmasi dari dirinya.

    Selain ceramah, dia juga memiliki bisnis parfum yang bernama D’Goes.

    Gus Miftah, diketahui pernah menjadi Brand Ambassador untuk berbagai produk, salah satunya perusahaan travel Kanomas Arci Wisata yang bergerak di bidang promosi umroh dan haji.

    Dari lini digital, Gus Miftah mempunyai kanal Youtube pribadi yang bernama Gus Miftah Official yang telah memiliki total subscriber lebih dari 1 juta.

    Melansir SocialBlade, Youtube Gus Miftah diperkirakan bisa memperoleh penghasilan sebesar Rp5 juta hingga Rp85 juta per bulan.

    Karena itu, jika dihitung dalam kurun satu tahun, penghasilannya diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar.

    Reaksi Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto bereaksi usai viral Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, disebut mengolok-olok pedagang es teh.

    Insiden Utusan Khusus Presiden, Gus Miftah, mengolok-olok pedagang es teh tersebut terjadi saat acara kajiannya di Magelang, Jawa Tengah.

    Istana mengonfirmasi Presiden Prabowo Subianto telah memberikan teguran kepada Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

    Teguran tersebut, terkait pernyataannya kepada pedagang es teh bernama Sunhaji, yang viral di media sosial akhir-akhir ini. 

    Gus Miftah mendapat teguran melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan Gus Miftah kini sudah mendatangi pihak terkait untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. 

    Ia pun berharap, situasi dapat kembali membaik dan silaturahmi kedua belah pihak berjalan baik pula. 

    Hasan Nasbi juga menegaskan kembali pesan dari Presiden Prabowo untuk senantiasa menghormati para pekerja keras dari semua lini. 

    Hal tersebut, disampaikan Hasan dalam video yang diunggah di akun resmi Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, @pco.ri, Rabu (4/12/2024). 

    Pernyataan Lengkap Istana 

    “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

    Shalom, Salam Sejahtera untuk kita semua, Om swastiastu, Salam kebajikan. Namo buddhaya, 

    Saya membuatkan video ini untuk merespons permintaan dari teman-teman media televisi, untuk menanggapi berita yang viral satu-dua hari terakhir ini.

    Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik, yang terjadi belakangan ini dan itu melibatkan Utusan Khusus Republik Indonesia.

    Dan perlu kami tekankan di sini, bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, siapa pun.

    Beliau pernah berpidato, yang menyatakan beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, ia mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. 

    Dan untuk mereka juga Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet, hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa lebih baik.

    Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretariat Kabinet, untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin.

    Kami sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden sudah mendapat informasi, Utusan Presiden sudah mendatangi Bapak Sunhaji secara langsung untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

    Dan kami melihat dalam berbagai video, Bapak Sunhaji sudah memberikan maaf beliau.

    Kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan jadi lebih baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua, bahkan Bapak Sunhaji mengatakan, ingin melihat Bapak Gus Miftah mengadakan pengajian juga di desa beliau, di daerah Banyusari, Kecamatan Grabag, Magelang.

    Kami semua tidak hanya Utusan Presiden, tidak hanya Presiden mengambil pelajaran yang berharga dari kejadian ini, bahwa kita harus berhati-hati mengambil sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ini akan menjadi pelajaran berharga, tidak hanya utusan presiden tetapi kita semua.”

    Sebagaimana diketahui, Gus Miftah menjadi sorotan karena videonya melontarkan kata-kata yang dinilai kasar ke pedagang es teh, viral di media sosial.

    Dalam video, terlihat Gus Miftah diminta oleh penonton pada acara kajiannya di Magelang, Jawa Tengah, untuk memborong es teh seorang bapak yang berdagang saat kajiannya tersebut.

    Gus Miftah yang sedang duduk di panggung menanyakan jumlah dagangan bapak penjual es teh tersebut dan kemudian mengucapkan kata kasar.

    “Oh kon mborong, es tehmu jik okeh po ra? (Oh disuruh borong, es tehmu masih banyak atau tidak?) masih?”

    “Yo kono didol goblok (Ya sana dijual bodoh),” ucap Gus Miftah kepada pedagang es teh dalam potongan video tersebut.

    Gus Miftah mundur

    Pernyataan tersebut disampaikan Gus Miftah dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Pondok Pesantren Ora Aji, yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.

    Berikut pidato lengkap Miftah Maulana setelah menyatakan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan:

    Keputusan ini muncul di tengah ramainya polemik di media sosial terkait dirinya. 

    Belakangan, sejumlah petisi daring di situs Change.org mendesak agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Gus Miftah dari jabatannya.

    Salah satu petisi berjudul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden” telah memperoleh dukungan besar. Berdasarkan pantauan, pada Jumat pukul 10.34 WIB, petisi tersebut telah diteken oleh 254 ribu orang.

     Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan, dengan lebih dari 250 ribu tanda tangan terkumpul sejak petisi dibuat pada Rabu (4/12/2024) pukul 20.14 WIB. Saat itu, petisi tersebut baru mengumpulkan 3.535 tanda tangan.

    Aksi petisi ini dipicu oleh dugaan bahwa Gus Miftah mengolok-olok seorang penjual es teh, yang menjadi perbincangan luas di kalangan publik dan media daring.

    Isi Lengkap Pernyataan Gus Miftah Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden
    Berikut pidato lengkap Miftah Maulana setelah menyatakan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan:

    Bapak Presiden RI, Bapak Wapres dan rakyat Indonesia yang saya cintai dan hormati.

    Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip Ayat 26, dalam Surat Al-Imron:

    “Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu,”.

    Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan, sebuah keputusan, yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam, setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikhoroh.

    Saya memutuskan, untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden RI bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh masyarakat Indonesia.

    Sekali lagi saya ulangi.

    Keputusan ini saya ambil, bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi semata-mata, keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh masyarakat Indonesia

    Keputusan ini bukanlah sebuah akhir atau langkah mundur. Melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara dengan cara lebih luas dan beragam.

    Seorang berjiwa besar pernah berkata, kalau jabatan itu adalah titipan sementara, itu adalah salah satu sarana untuk berbuat kebaikan.

    Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian pada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas saat menjabat dan memiliki kedudukan semata tapi mencakup seluruh ruang dimana saya bisa memberikan manfaat.

    Kepada bapak presiden, saya mengucapkan terimakasih, yang setulus-tulusnya, atas amanah dan kepercayaan, yang telah diberikan pada saya.

    Saya seorang anak yang berlatarbelakang dari jalanan, bergaul dengan dunia premanisme dan klub malam dan telah diangkat derajat tinggi oleh Presiden adalah anugerah yang luar biasa melalui perantara Presiden Prabowo.

    “Saya mohon maaf pada bapak, belum bisa menjadi sesuai yang bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terimakasih pada bapak presiden karena saya belajar jadi ksatria.

    Pada seluruh rakyat saya terimakasih atas dukungan doa dan kepercayaan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari khilaf, kekurangan, baik sengaja atau tidak. 

    Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Saya yakin kebenaran hanya milik Allah SWT.

    Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti atau bahkan saya boleh ada atau tiada, tapi Indonesia harus terus maju, jadi bangsa adil, makmur, bermartabat, apapun situasinya bagaimanapun keadaannya untuk terus belajar dan hadir menjadi bagian dari solusi dalam kapasitas sebagai pendakwah.

    Saya tetap akan membawa pesan persatuan, toleransi, menjadikan keragaman sebagai kekuatan, bukan pemecah belah. Ini jadi energi integrasi nasional yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika.

    Saya berdoa pemerintah di bawah Presiden Prabowo diberi kekuatan, keberkahan dan kebijaksanaan. Semoga langkah beliau dimudahkan dan dirahmati untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, penuh keberkahan.

    Akhir kata, saya berdoa untuk tanah air tercinta dan senantiasa diberikan kekuatan, membawa nama Indonesia harum di mata internasional.

     

  • MAKI Curigai Harta Menteri Kabinet Prabowo yang Belum Lapor LHKPN

    MAKI Curigai Harta Menteri Kabinet Prabowo yang Belum Lapor LHKPN

    Bisnis.com, JAKARTA–Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mencurigai sejumlah menteri kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang ketakutan melaporkan LHKPN-nya kepada KPK.

    Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menilai jika semua menteri yang ditunjuk Prabowo Subianto bersih, maka semua menteri tidak akan takut untuk melaporkan kekayaannya ke KPK.

    Namun, kata Boyamin, jika ditunda melapor kekayaan ke KPK, justru hal tersebut patut dicurigai asal-muasal harta menteri tidak bersih.

    “Kalau mereka bersih selama ini ya lapor saja. Justru kalau ditunda-tunda ini patut dicurigai bisa jadi hartanya tidak bersih,” tuturnya di Jakarta, dikutip Jumat (6/12/2024).

    Boyamin menegaskan jangan menyalahkan masyarakat jika nantinya publik mendesak Prabowo Subianto agar merombak menteri yang tidak taat dan patuh pada aturan.

    “Jadi mereka itu harus segera membuat LHKPN. Kalau tidak, ya saya juga mohon kepada Pak Prabowo agar mereka dipecat saja,” katanya.

    Boyamin berpandangan bahwa LHKPN para menteri bisa dijadikan tolak ukur menteri itu bersih atau tidak. Selain itu, kata Boyamin, LHKPN juga bisa menjadi awal pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan menteri Prabowo Subianto.

    “Pencegahan itu harus dimulai dari laporan harta kekayaan pejabatnya,” ujarnya.

  • Warning dari KPK! Separuh Pejabat Kabinet Prabowo Belum Lapor LHKPN

    Warning dari KPK! Separuh Pejabat Kabinet Prabowo Belum Lapor LHKPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pejabat di Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, agar segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan secara benar dan lengkap. 

    Untuk diketahui, KPK mewajibkan para pejabat yang terdiri dari menteri dan wakil menteri, kepala badan/lembaga dan wakilnya, serta penasihat, utusan dan staf khusus Prabowo untuk menyerahkan LHKPN awal masa jabatan dalam kurun waktu tiga bulan setelah dilantik. 

    KPK mengingatkan bahwa kepatuhan dalam batas waktu pelaporan bukan satu-satunya hal penting yang harus diperhatikan wajib lapor. Mereka juga harus patuh dalam kebenaran pengisian LHKPN. 

    “KPK mengimbau Wajib Lapor untuk menyampaikan data harta kekayaannya secara benar dan lengkap dalam LHKPN-nya, sehingga kepatuhan tidak hanya soal batas waktu pelaporan tapi juga kebenaran dan kelengkapan atas harta atau aset yang dilaporkan dalam LHKPN,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (4/12/2024). 

    Berdasarkan data KPK per 3 Desember 2024, baru 58% anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sudah menyerahkan LHKPN awal masa jabatan. Persentase itu setara dengan 72 dari 124 orang anggota Kabinet Merah Putih yang sudah menyerahkan LHKPN. 

    Data tersebut termasuk Wajib Lapor yang sudah melaporkan LHKPN periodik yang disampaikan pada 2024, atau pejabat-pejabat yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN di awal tahun ini. 

    Dengan tingkat pelaporan belum mencapai 60%, lembaga antirasuah mengingatkan agar para wajib lapor segera menunaikan kewajibannya. 

    “KPK menyampaikan apresiasi kepada para Wajib Lapor yang sudah patuh menyampaikan LHKPN-nya, dan mengimbau bagi yang belum menyampaikan agar segera melaporkan sampai dengan 3 bulan sejak tanggal pelantikan,” ujar Budi

    Di sisi lain, KPK terbuka untuk membantu apabila dalam pengisiannya para anggota kabinet mengalami kendala.

    “Kepatuhan LHKPN merupakan instrumen penting sebagai langkah awal pencegahan korupsi, melalui transparansi harta kekayaan para penyelenggara negara,” katanya. 

    Raffi Ahmad Belum Lapor LHKPN 

    Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad disebut belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemilik RANS Entertainment yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu utusan khusus itu masih berkomunikasi dengan pihak KPK untuk menyiapkan pelaporan LHKPN.

    “Raffi Ahmad belum lapor, namun timnya sudah konsultasi intens dengan teman-teman di LHKPN,” ujar Budi. 

    Untuk diketahui, Raffi dan sejumlah pejabat baru lainnya di kabinet Prabowo merupakan wajib lapor (WL) anyar yang baru pertama kali melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara. Namun, ada beberapa pejabat di Kabinet Merah Putih juga yang sebelumnya sudah pernah lapor LHKPN. 

    Para menteri dan wakil menteri, kepala badan/lembaga dan wakilnya, penasihat, utusan serta staf khusus di kabinet Prabowo memilili waktu tiga bulan setelah dilantik untuk menyerahkan LHKPN ke KPK.

    Sayangnya, Budi tak mengungkap siapa lagi pejabat di kabinet Prabowo yang belum menyerahkan LHKPN.

    “Yang lainnya belum bisa disebutkan nama-namanya,” kata Budi.

    Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Periode 2019-2024 Pahala Nainggolan memastikan bahwa Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad, masih boleh menerima endorsement atau mengiklankan produk tertentu. 

    Meskipun saat ini Raffi Ahmad telah masuk dalam Kabinet Merah Putih milik Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, KPK memastikan Nagita masih boleh menerima permintaan iklan atau endorsement. 

    Pahala mengatakan syarat agar Nagita dapat melakukan aktivitas endorsement asalkan Raffi dapat secara transparan melaporkan harta kekayaannya atau LHKPN. 

    “Boleh lah, boleh lah. Pokoknya laporin aja hartanya bertambah atau berkurang, gitu aja. Itu kan istrinya,” katanya kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Dia pun menegaskan bahwa hingga saat ini instansinya pun belum berencana atau berinisiatif menjemput bola dalam penyampaian LHKPN para pejabat baru tersebut. 

    Apalagi, LHKPN memang tak ada sanksi dalam Undang-undang. Namun, kata Pahala, harapkannya pejabat negara bisa turut berpartisipasi memberikan imbauan.

    “Kami paling kalau sudah dekat-dekat sebulan lagi baru kami suratin. Kan dia udah tahu kewajiban masing-masing. Apalagi kayak dia [Raffi], nggak ada atasan yang katakan nggak di birokrasi. Jadi salah satu cara ya masyarakat juga bantu imbau,” imbuhnya. 

    Oleh sebab itu, Pahala mendorong agar Raffi Ahmad segera melaporkan harta kekayaannya dan dapat menyerahkan maksimal tiga bulan setelah dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

  • 16 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto Belum Sampaikan LHKPN

    16 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto Belum Sampaikan LHKPN

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 16 menteri Kabinet Merah Putih yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Lembaga antikorupsi itu menekankan jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu termasuk wajib lapor LHKPN.

    Catatan itu mengacu pada data yang dihimpun Direktorat LHKPN KPK per 3 Desember 2024. Data itu termasuk wajib lapor yang sudah menyampaikan LHKPN periodik yang disampaikan pada 2024.

    “Dari 52 menteri/kepala lembaga setingkat menteri, 36 di antaranya sudah melaporkan harta kekayaannya dan 16 lainnya belum,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (4/12/2024).

    Dari 57 wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri, 30 di antaranya sudah menyampaikan LHKPN dan 27 lainnya belum. Lalu dari 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus, enam di antaranya sudah menyampaikan LHKPN dan sembilan lainnya belum.

    “Secara keseluruhan dari total 124 wajib lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor. Artinya 58% Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya,” ungkap Budi.

    KPK mengapresiasi para jajaran Kabinet Merah Putih yang telah menyampaikan LHKPN. Di lain sisi, lembaga antikorupsi itu siap membantu para wajib lapor jika mengalami kesulitan dalam menyampaikan LHKPN.

    KPK mengingatkan LHKPN merupakan instrumen penting untuk langkah awal pencegahan korupsi. Untuk itu, KPK mengimbau para pihak yang belum lapor untuk segera menyampaikan LHKPN.

    “Mengimbau bagi yang belum menyampaikan agar segera melaporkan sampai dengan 3 bulan sejak tanggal pelantikan,” tutur Budi terkait 16 menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto yang belum menyampaikan LHKPN.

  • Hina Penjual Es Teh, Gus Miftah Ternyata Belum Lapor LHKPN

    Hina Penjual Es Teh, Gus Miftah Ternyata Belum Lapor LHKPN

    loading…

    KPK mengungkapkan Miftah Maulana Habibburahman atau Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sunhaji saat ceramah ternyata belum melaporkan LHKPN. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Miftah Maulana Habibburahman atau Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sunhaji saat ceramah ternyata belum melaporkan LHKPN. Pendakwah yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan ini menuai kecaman karena mengolok-olok Sunhaji, bahkan mengeluarkan kata kasar.

    “Yang bersangkutan belum lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara),” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (4/12/2024).

    Sejak diangkat Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024 lalu, Gus Miftah memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaannya sebagaimana ketentuan berlaku. Ada waktu paling lama 3 bulan sejak dilantik atau diangkat mengurus hal tersebut.

    Permintaan Maaf Gus MiftahSebelumnya, permintaan maaf Gus Miftah disampaikan dalam video yang diunggah kanal YouTube Seleb Oncam News, Rabu (4/12/2024) dini hari.

    Menurut Gus Miftah, apa yang disampaikan kepada pedagang es itu merupakan candaan. “Dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan. Saya memang sering bercanda dengan siapa pun maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya,” kata Gus Miftah.

    Dia juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena telah menimbulkan kegaduhan dan merasa terganggu dengan candaannya. Hal ini akan menjadi introspeksi bagi dirinya agar lebih berhati-hati berbicara di depan publik.

    Gus Miftah mengaku telah ditegur Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya atas kegaduhan tersebut.

    “Saya juga sudah ditegur Bapak Seskab yang hari ini berada dari Kupang untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat,” katanya.

    (jon)

  • KPK: Baru 58% Kabinet Prabowo yang Sudah Lapor LHKPN

    KPK: Baru 58% Kabinet Prabowo yang Sudah Lapor LHKPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut baru 58% anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) awal masa jabatan. 

    Berdasarkan data yang ditarik per 3 Desember 2024, baru sebanyak 72 dari 124 orang anggota Kabinet Merah Putih yang sudah menyerahkan LHKPN. 

    “Secara keseluruhan dari total 124 Wajib Lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor. Artinya 58% Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024). 

    Secara terperinci, sebanyak 36 dari total 52 Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri sudah melaporkan harta kekayaannya. Sementara itu, 16 orang lainnya belum lapor.

    Kemudian, 30 dari 57 Wakil Menteri/ Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 belum lapor. Selanjutnya, 6 dari 15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus sudah melaporkan LHKPN-nya, dan 9 lainnya belum lapor.

    Data tersebut termasuk Wajib Lapor yang sudah melaporkan LHKPN periodik yang disampaikan pada 2024, atau pejabat-pejabat yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN di awal tahun ini. 

    Dengan tingkat pelaporan belum mencapai 60%, lembaga antirasuah mengingatkan agar para wajib lapor segera menunaikan kewajibannya. 

    “KPK menyampaikan apresiasi kepada para Wajib Lapor yang sudah patuh menyampaikan LHKPN-nya, dan mengimbau bagi yang belum menyampaikan agar segera melaporkan sampai dengan 3 bulan sejak tanggal pelantikan,” terang Budi. 

    Di sisi lain, lanjutnya, KPK terbuka untuk membantu apabila dalam pengisiannya para anggota kabinet mengalami kendala.

    “Kepatuhan LHKPN merupakan instrument penting sebagai langkah awal pencegahan korupsi, melalui transparansi harta kekayaan para penyelenggara negara,” pungkas Budi. 

  • KPK Pastikan Gus Miftah Belum Lapor LHKPN Sejak Dilantik jadi Utusan Khusus Presiden

    KPK Pastikan Gus Miftah Belum Lapor LHKPN Sejak Dilantik jadi Utusan Khusus Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keamanan Miftah Maulana atau Gus Miftah dipastikan belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Untuk diketahui, pria yang dikenal dengan sebutan Gus Miftah itu kini diwajibkan menyerahkan LHKPN secara periodik karena sudah menjadi penyelenggara negara. Namun, KPK saat ini mengonfirmasi bahwa Miftah belum menyerahkan laporan atas kepemilikan harta dan kekayaan. 

    “Yang bersangkutan belum lapor,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (4/12/2024). 

    Budi menjelaskan, saat ini sebagian dari LHKPN yang diserahkan oleh menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, penasihat, utusan serta staf khusus Presiden masih dalam proses verifikasi. 

    Artinya, ada beberapa penyelenggara negara atau wajib lapor LHKPN yang sudah menyerahkan laporan harta dan kekayaannya namun belum dilengkapi dengan surat kuasa. 

    “Sebagian lainnya, ada yang masih melengkapi surat kuasa untuk kemudian bisa dipublikasikan,” ujar Budi. 

    Adapun berdasarkan data KPK per 3 Desember 2024, sebanyak 36 dari 52 Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri sudah melaporkan harta kekayaannya. Sementara itu, 16 orang lainnya belum.

    Kemudian, 30 dari 57 Wakil Menteri/ Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 sisanya belum lapor.

    Selanjutnya, 6 dari 15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus sudah melaporkan LHKPN-nya, dan 9 lainnya belum lapor.

    Sehingga secara keseluruhan dari total 124 Wajib Lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor. 

    “Artinya 58% Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya,” ujar Budi. 

  • [POPULER NASIONAL] Profil Pj Wali Kota Pekanbaru Ditangkap KPK | Penjelasan Istana soal Kenaikan Gaji Guru
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Desember 2024

    [POPULER NASIONAL] Profil Pj Wali Kota Pekanbaru Ditangkap KPK | Penjelasan Istana soal Kenaikan Gaji Guru Nasional 4 Desember 2024

    [POPULER NASIONAL] Profil Pj Wali Kota Pekanbaru Ditangkap KPK | Penjelasan Istana soal Kenaikan Gaji Guru
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Profil Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang ditangkap tim penyidik Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (KPK) menjadi sorotan pembaca pada Selasa (3/12/2024).
    Sebelum menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar meniti karier di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    Sementara itu, Kantor Komunikasi Presiden (PCO) menjelaskan soal informasi tentang rencana kenaikan tunjangan guru.
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (2/12/2024).
    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj. Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Senin malam.
    Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut bahwa tim Lembaga Antirasuah mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum penyelenggara negara yang ditangkap.
    Risnandar Mahiwa dilantik menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru pada 22 Mei 2024. Dia dilantik oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto di Balai Serindit, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru.
    Dikutip dari laman resmi PPID Riau, pelantikan Risnandar tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

    Sebelum mendapat kepercayaan menjadi Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa lama meniti karier di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    Pria yang lahir di Luwuk, 6 Juli 1963 ini diketahui masih menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
    Dia juga merangkap jabatan Pelaksana Harian (Plh) Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).
    Risnandar juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Organisasi Kemasyarakatan, pada tahun 2021 hingga 2022.
    Lalu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2018.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 18 Maret 2024 untuk laporan periodik 2023, Risnandar Mahiwa memiliki harta kekayaan total mencapai Rp 1.909.830.065.
    Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, harta tersebut terdiri dari satu bidang tanah dan bangunan seluas 33 meter persegi/28.25 meter persegi di Jakarta Pusat yang tercatat dari hasil sendiri senilai Rp 830.000.000.
    Kemudian, kendaraan yang merupakan hasil sendiri.
    Terdiri dari, mobil BMW tahun 2011 senilai Rp 160.000.000, motor Royal Enfield tahun 2019 senilai Rp 70.000.000, dan sepeda Brompton tahun 2018 senilai Rp 25.000.000.
    Selanjutnya, harta bergerak lainnya sebesar 5.000.000, kas dan setara kas senilai Rp 520.000.000, dan harta lainnya sebesar Rp 340.000.000.
    Risnandar Mahiwa juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 40.169.935. Sehingga, jika dikurangi utang, total hartanya mencapai Rp 1.909.830.065.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi memberi penjelasan soal langkah Presiden Prabowo menaikkan gaji guru, yang menimbulkan simpang siur informasi di media sosial.
    Presiden Prabowo mengumumukan bahwa tunjangan guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) non-aparatur sipil negara (ASN) naik sebesar Rp 2 juta.
    Namun, belakangan muncul juga klarifikasi bahwa angkanya hanya naik Rp 500.000.
    Menurut Hasan, kenaikan tunjangan Rp 500.000 memang akan dirasakan oleh guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi guru berupa Pendidikan Profesi Guru (PPG) di tahun-tahun sebelumnya.
    Namun, kenaikan Rp 2 juta tetap akan dirasakan oleh guru yang baru mendapat sertifikasi pada tahun 2025, mengingat kenaikan ini bakal berlangsung mulai tahun depan.
    “Kalau guru yang sudah punya sertifikat sebelum tahun 2024 dia kan memang sudah punya tunjangan. Guru non ASN yang punya sertifikasi kan memang sudah punya tunjangan Rp 1,5 juta. Nah, dia nanti 2025 jadi Rp 2 juta,” ucapnya di Kantor Presiden, Senin.
    “Tapi guru non ASN yang baru mendapatkan sertifikat di tahun 2024. Nanti mereka langsung dapat tambahan tunjangan sebesar Rp 2 juta. Jadi dia enggak merintis dari Rp 1,5 (juta) dulu, dia langsung Rp 2 juta,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.