Xcloud.id

Topik: LHKPN

  • Profil Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari Akui Pakai Narkoba, Gagal di Pilkada 2024, Harta Rp 24 M

    Profil Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari Akui Pakai Narkoba, Gagal di Pilkada 2024, Harta Rp 24 M

    GELORA.CO  – Berikut profil dari Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari yang mengakui pakai narkoba.

    Fakta Suhartina Bohari pakai narkoba dibenarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan (Sulsel), Brigjen Budi Sajidin.

    Budi dalam kesempatannya sudah mewawancarai Suhartina Bohari.

    “Hasil wawancara, dia mengakui (menggunakan narkoba),” katanya, dikutip dari TribunMaros.com, Senin (9/12/2024).

    Budi melanjutkan penjelasannya, selain wawancara, dirinya juga melakukan prosedur tes urine kepada Suhartina Bohari.

    Bukan satu kali, tes urine bahkan dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan hasil semua positif narkoba.

    Tes dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 lalu, karena yang bersangkutan ingin maju.

    Budi sempat tidak percaya Suhartina Bohari pakai barang haram tersebut.

    “Saya terima laporan kalau hasilnya positif, saya minta cek lagi, masa Wakil Bupati pakai narkotika,” tambahnya.

    Budi menambahkan, tidak tinggal diam dengan Suhartina Bohari positif narkoba jenis metamfetamin.

    Ia sudah mengirimkan undangan untuk mengikuti program rehabilitasi.

    Namun, Suhartina Bohari belum memberikan respons.

    “Kita sudah undang rehab, karena tanggung jawab kita adalah mengobati. Tolong sampaikan ke beliau, baik-baik, kita obati ya,” akunya.

    Terakhir Budi menegaskan, Suhartina Bohari bisa saja diseret ke jalur hukum apabila ada indikasi tergabung dalam jaringan peredaran narkoba.

    “Kalau dia jaringan, kita proses hukum. Kalau dia korban, kita lakukan rehabilitasi. Kalau jaringannya terungkap dan ternyata ada, maka proses hukumnya lanjut,” tutupnya.

    Profil Suhartina Bohari

    Dikutip dari ppid.maroskab.go.id, Suhartina Bohari lahir pada 13 Juli 1981.

    Perempuan berumur 43 tahun itu bernama Suhartina binti H Bohari lebih dikenal dengan nama Suhartina Bohari atau Tina Bohari ini 

    Ia menghabiskan masa kecil di tanah kelahirannya.

    Suhartina Bohari pernah tercatat bersekolah di:

    – SD Muhammadiyah Maros, lulus tahun 1993

    – SMP Baju Bodoa Maros, lulus tahun 1996

    – SMA Ramah Sejahtera Maros, lulus tahun 1999

    – S1 Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, lulus tahun 2006

    Sedangkan karier politiknya dimulai saat dirinya bergabung dalam Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Maros.

    Ia kemudian berpindah ke Partai Amanat Nasional (PAN).

    Puncaknya karier politiknya, Suhartina Bohari terpilih menjadi Wakil Bupati Maros di Pilkada 2021.

    Ia mendampingi H.A.S. Chaidir Syam.

    Berikut perjalan karier Suhartina Bohari selengkapnya:

    – Wakil Bendahara DPC PBR Kab. Maros

    – Ketua DPC PBR Kab. Maros

    – Wakil Ketua DPC PAN Kab. Maros

    – Wasekjen DPP PAN

    – Sekretaris MPO Pemuda Pancasila Kab. Maros

    – Anggota DPRD Kab Maros (2009 – 2019)

    – Ketua Yayasan Ponpes Hj. Hania Maros

    – Wakil Bupati Maros (2021-2024)

    Gagal di Pilkada 2024

    Suhartina Bohari sempat mencoba peruntungannya kembali dengan maju di Pilkada 2024.

    Ia mendaftarkan diri bersama pasangan sebelumnya Chaidir Syam.

    Keduanya mendatangi KPU Maros Rabu (28/8/2024).

    Chaidir Syam-Suhartina Bohari kala itu mengklaim didukung 16 parpol.

    Diantaranya Golkar,PAN, PDIP, Nasdem, Gelora, Hanura, PPP, PKS, Perindo, Gerindra PBB, PKB, Demokrat, PSI, Partai Buruh dan PKN.

    Pasangan petahana ini menargetkan menang 80 persen suara masyarakat.

    Namun pasangan ini kandas di tengah jalan.

    Chaidir Syam-Suhartina Bohari dinyatakan Takak Syarat (TMS) alias tak lolos hasil pemeriksaan kesehatan.

    “Kami telah memberikan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen syarat calon. Hasil pemeriksaan kesehatan untuk calon bupati memenuhi syarat dan wakil bupati tidak memenuhi syarat,” ujar Ketua KPU Maros, Jumaedi, Sabtu (7/9/2024) lalu, dikutip dari Tribun-Timur.com.

    Pada akhirnya, Pilkada Maros 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

    Yakni Chaidir Syam yang memiliki pasangan baru A. Muetazim Mansyur melawan kotak kosong.

    KPU Maros menetapkan Chaidir Syam-A Muetazim Mansyur mengalahkan perolehan suara kotak kosong setelah meraih dukungan lebih dari 60 persen pemilih yang datang ke TPS.

    Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pilkada ini ditetapkan di Aula KPU Maros, Rabu (4/12/2024). 

    Paslon Chaidir Syam-A Muetazim Mansyur meraih 121.892 atau 64,01 persen suara, sedangkan kotak kosong hanya meraih 68.527 atau 35,99 persen suara.

    Harta kekayaan Suhartina Bohari

    Suhartina Bohari memiliki harta kekayaan mencapai Rp.24.262.373.799 yang dilaporkan pada 10 Januari 2023 di LHKPN KPK.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah Dan Bangunan Rp. 23.677.560.000

    1. Tanah Seluas 2470 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 370.500.000

    2. Tanah Seluas 5400 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 810.000.000

    3. Tanah Seluas 3612 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 361.000.000

    4. Tanah Seluas 3086 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 1.000.000.000

    5. Tanah Seluas 1425 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 213.750.000

    6. Tanah Seluas 5900 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 885.000.000

    7. Tanah Seluas 9871 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 987.100.000

    8. Tanah Seluas 8418 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 168.360.000

    9. Tanah Dan Bangunan Seluas 545 M2/545 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 3.000.000.000

    10. Tanah Seluas 201 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 201.000.000

    11. Tanah Seluas 400 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 400.000.000

    12. Tanah Dan Bangunan Seluas 318 M2/318 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 318.000.000

    13. Tanah Seluas 13888 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 1.388.800.000

    14. Tanah Seluas 50091 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 5.009.100.000

    15. Tanah Seluas 15596 M2 Di Kab / Kota Gowa, Hasil Sendiri Rp. 1.559.600.000

    16. Tanah Seluas 311 M2 Di Kab / Kota Gowa, Hasil Sendiri Rp. 31.100.000

    17. Tanah Seluas 38550 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 3.855.000.000

    18. Tanah Seluas 179 M2 Di Kab / Kota Kota Makassar , Hasil Sendiri Rp. 107.400.000

    19. Tanah Seluas 4293 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 643.950.000

    20. Tanah Seluas 2015 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 1.007.500.000

    21. Tanah Seluas 71 M2 Di Kab / Kota Bone, Hasil Sendiri Rp. 7.100.000

    22. Tanah Seluas 13533 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 1.353.300.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 200.000.000

    1. Mobil, Toyota Innova Tahun 2017, Hasil Sendiri Rp. 200.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. 210.000.000

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp. 51.544.731

    Harta Lainnya Rp. —-

    Utang Rp. —-

    Total Harta Kekayaan (Ii-Iii) Rp. 24.139.104.73

  • Soroti LHKPN Pejabat, Ketua KPK Endus Adanya Indikasi Suap dan Gratifikasi

    Soroti LHKPN Pejabat, Ketua KPK Endus Adanya Indikasi Suap dan Gratifikasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyoroti laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para pejabat selaku wajib lapor. Menurutnya, masih ada indikasi dugaan suap dan gratifikasi yang terendus dari LHKPN para pejabat.

    “Pemeriksaan LHKPN masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi,” kata Nawawi saat memberikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Nawawi menyampaikan, upaya pencegahan korupsi dilakukan KPK sebagaimana amanat Undang Undang 19 Tahun 2019. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni melalui pendaftaran serta pemeriksaan LHKPN. Hanya saja, dia menyoroti soal kebenaran LHKPN para pejabat.

    “Namun, kebenaran isi laporan masih memprihatinkan,” ujar Nawawi.

    Oleh sebab itu, Nawawi meminta kementerian maupun lembaga menaruh atensi serius terhadap penyampaian LHKPN. Menurutnya, penyampaian LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat ke masyarakat.

    “Kami mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian LHKPN yang benar-benar isinya dan sesuai dengan kenyataannya,” ungkap Nawawi.

  • Fakta Baru Diungkap LBH Semarang Soal Penembakan Mati Siswa SMK: Kombes Irwan Anwar Dituntut Dipecat – Halaman all

    Fakta Baru Diungkap LBH Semarang Soal Penembakan Mati Siswa SMK: Kombes Irwan Anwar Dituntut Dipecat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Jawa Tengah, mengungkap fakta baru kasus penembakan mati yang dilakukan polisi kepada siswa SMKN 4 Semarang, pada Minggu (24/11/2024) lalu.

    Ternyata satu dari tiga korban pada detik-detik terakhir sebelum penembakan, sempat mengirimkan pesan WhatsApp ke orangtuanya.

    Korban ini memberitahukan orangtuanya bahwa akan pulang terlambat karena sedang mengantarkan pulang seorang teman ke Gunungpati.

    Fakta ini diungkap setelah LBH Semarang melakukan penelusuran ke sejumlah saksi kunci. 

    “Komunikasi ini dilakukan setidaknya 30 menit sebelum kejadian penembakan. Hal ini menjadi pertanda  bahwa korban tidak tawuran,” kata Pengacara publik dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika dikutip dari TribunJateng, Senin (9/12/2024).

    Menurutnya, LBH Semarang telah mendatangi sejumlah saksi kunci termasuk dua keluarga korban penembakan yang masih hidup yakni SA dan AD.

    Hasilnya ternyata kedua korban tidak melakukan tawuran pada malam kejadian penembakan.

    Keterangan ini diperkuat pula oleh para saksi di lokasi kejadian bahwa malam penembakan sama sekali tidak ada tawuran.

    Bukti pendukung lainnya, kedua korban dikenal sebagai anak yang sangat baik yang jauh dari kenakalan. Mereka aktif kegiatan di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya.

    Para korban juga adalah harapan keluarga. Bahkan, ada satu korban selamat merupakan anak yatim yang berprestasi.

    “Melihat kondisi ini, sangat kecil potensinya mereka terlibat dalam klaim-klaim yang dilempar kepolisian ke publik,” bebernya.

    Andhika menyebut, hasil investigasi ini sekaligus untuk membantah pernyataan awal Kapolrestabes Semarang yang mengumumkan ke publik ketiga korban melakukan tawuran dan bagian dari kelompok gangster.

    Melihat hal itu, pihaknya menilai Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar telah melakukan tindakan obstruction of justice atau upaya menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. 

    “Kami menuntut agar Kapolrestabes dipecat,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Tengah Kombes Artanto enggan menanggapi tuntutan pemecatan terhadap Kapolrestabes Semarang. 

    “Kalau saya tidak menanggapi apa yang disampaikan tersebut,” jelasnya.

    Dia mengatakan, Kapolrestabes Semarang telah menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi dan bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan anak buahnya.

    Diketahui, Aipda Robig Zaenudin (38) anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Semarang menembak tiga pelajar SMK N 4 Semarang meliputi GRO (17) atau Gamma, SA (16) dan AD (17).

    Ketiga anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) ini ditembak polisi saat melintas di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang.

    Akibatnya, Gamma meninggal dunia karena ditembak dipinggul tembus usus, dua korban lainnya SA alami luka tembak di tangan dan AD tergores peluru di bagian dada. 

    Akan Dilaporkan ke Polda Jateng

    Keluarga Gamma berencana melaporkan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar soal dugaan pelanggaran etik.

    Namun, keluarga belum merinci laporan tersebut akan dilayangkan ke Polda Jateng atau Mabes Polri.

    “Iya kami akan ambil langkah hukum terhadap Kapolrestabes Semarang  ke bidang profesi, biar didalami oleh Propam terutama soal pemaparannya (Gamma adalah gangster dan melakukan penyerangan ke polisi),” kata Juru Bicara Keluarga Gamma, Subambang, Sabtu (7/12/2024). 

    Langkah tersebut akan dilakukan keluarga menunggu hasil sidang etik terhadap Aipda Robig Zaenudin pelaku penembakan Gamma.

    Sidang etik ini rencananya digelar pekan depan di Polda Jawa Tengah.  

    “Kami juga akan berencana melaporkan hal itu ke Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia),” ujar Subambang. 

    Profil Irwan Anwar

    Profil Biodata Kombes Irwan Anwar

    Irwan Anwar lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 17 Februari 1972.

    Irwan Anwar merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994.

    Sebelum menjabat Kapolrestabes Semarang sejak Desember 2020, Kombes Irwan kerap berkecimpung di bidang reserse.

    Ia tercatat pernah menjabat Dirreskrimum Polda Sumater Utara (Sumut) di tahun 2020.

    Kemudian, menjabat Analis Kebijakan Madya bidang Pidana Siber Bareskrim Polri pada tahun 2018.

    Di tahun 2017, ia pernah menjadi Kapolrestabes Makassar, Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, dan Dirreskrimum Polda NTB. Pada tahun 2016, Irwan Anwar menjabat Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya.

    Lalu, ia juga pernah menjadi Wakapolres Metro Depok tahun 2013 dan Kapolres Madiun di tahun 2011.

    Irwan Anwar merupakan teman satu angkatan dengan Ferdy Sambo di Akpol.

    Masuk ke kehidupan pribadi, dikutip dari Tribunnews.com, Irwan Anwar ternyata masih memiliki kekerabatan keluarga dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Sebab, Irwan menikahi keponakan Syahrul Yasin Limpo, yakni Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa pada tahun 2020.

    Riwayat Jabatan Irwan Anwar

    Pamapta Polres Temanggung
    Kaur Bin Ops Reskrim Polres Temanggung
    Kasat Reskrim Polres Temanggung
    Kasat Reskrim Polres Magelang
    Kasat Reskrim Polres Salatiga
    Kapolsek Medan Teladan
    Kasat Narkoba Poltabes Medan
    Wakapolres Binjai
    Kabag Bin Ops Dit Reskrim Polda Metro Jaya
    Kasat Reskrim Polres Metro Jakut
    Kapolres Madiun (2011)
    Wakapolres Metro Depok (2013)
    Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya (2016)
    Dirreskrimum Polda NTB (2017)
    Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri (2017)
    Kapolrestabes Makassar (2017)
    Analis Kebijakan Madya bidang Pidsiber Bareskrim Polri (2018)
    Dirreskrimum Polda Sumut (2020)
    Kapolrestabes Semarang (2020)

    Harta Kekayaan Irwan Anwar

    Irwan Anwar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2023 

    Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dirinya memiliki kekayaan sebesar Rp 2.826.000.000.

    Irwan Anwar tercatat memiliki satu aset tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan dengan nilai Rp 2.500.000.000.

    Dirinya juga mempunyai aset lain berupa harta bergerak lainnya sebesar Rp 8.000.000 serta kas dan setara kas sejumlah Rp 318.000.000. (Tribunnews/TribunJateng/iwan Arifianto)

     

  • Harta Kekayaan Mahmud Jawa, Anggota DPRD Cirebon yang Diduga Lecehkan SPG, Langsung Bantah Tuduhan

    Harta Kekayaan Mahmud Jawa, Anggota DPRD Cirebon yang Diduga Lecehkan SPG, Langsung Bantah Tuduhan

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Mahmud Jawa, anggota DPRD Cirebon, Jawa Barat, menjadi tersangka pelecehan.

    Dia juga sudah dilaporkan korban ke pihak polisi.

    Diketahui, korban merupakan sales promotion girl atau SPG rokok.

    Kasus ini viral di media sosial sejak korban berinisial II (27) ini curhat di media sosial pribadinya.

    Namun, terduga pelaku membantah telah melakukan pelecehan.

    Seperti apa sosok dan harta kekayaan Mahmud Jawa?

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Awalnya kabar tersebut viral di X oleh wanita bernama Indy pemilik akun @Calliopealto.

    Dalam akun X tersebut ia menulis kronologi dugaan pelecehan yang dialaminya.

    Diketahui Mahmud Jawa seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

    Ia merupakan kader partai Demokrat. 

    Indy memajang langsung foto Mahmud Jawa yang tengah menggenakan baju partai. 

    Dari foto yang diunggah diketahui Mahmud Jawa berusia 51 tahun dengan gelar SH.

    Kasus ini menjadi sorotan setelah akun @Calliopealto membagikan pengalaman pahitnya pada Jumat (6/12/2024) pukul 15.07 WIB.

    Hingga Sabtu (7/12/2024) pagi, unggahan tersebut telah mendapatkan 3,5 juta tayangan, 8.073 kali dibagikan ulang, 903 kutipan dan 35 ribu tanda suka.

    Dalam cuitannya, akun @Calliopealto menuduh seorang anggota DPRD aktif berinisial MJ sebagai pelaku pelecehan.

    Ia juga menyertakan foto MJ dengan jas almamater partai lengkap beserta nomor urutnya.

    “M*** J*** ANJ*******!!!!! BERANI-BERANINYA LU NGELECEHIN GW PAS JAM KERJA DI KANTOR LU SENDIRI, PU***||||||||||!!!!!!!!!!!!” tulis korban dalam unggahan pertamanya.

    Menurut korban, kejadian bermula saat ia menawarkan produk di sekitar Masjid Agung Sumber, Cirebon, setelah salat Jumat. 

    Terduga pelaku bersama stafnya mengajak korban dan dua rekannya masuk ke kantor DPRD untuk membahas produk yang dijual.

    Namun, situasi berubah ketika MJ mulai mengajak karaoke, menatap korban secara tidak wajar, hingga melakukan tindakan fisik.

    “Dia narik temenku ke ruangan lain dan setelah itu giliran aku. Dia narik paksa, cium pipi kanan, kiri, bahkan bibir.”

    “Dia juga pegang pantat sambil bilang, ‘Kamu kalau saya pake mau dibayar berapa?’,” tulis korban.

    Korban mengaku syok dan tidak sempat merekam kejadian karena tidak menduga hal tersebut akan terjadi.

    “Aku cuma mau jualan produk, bukan mau dilecehin perkara kostum ku yg minim krn SOP brand,” tulisnya.

    Korban menyatakan, sudah menceritakan kejadian ini kepada seorang wartawan DPRD.

    Pada Sabtu (7/12/2024), korban resmi melaporkan Mahmud Jawa ke Polresta Cirebon.

    Mahmud Jawa yang juga merupakan kader Partai Demokrat, dituduh melakukan pelecehan fisik dan melontarkan ajakan tak pantas di ruang fraksi DPRD.

    Namun, kuasa hukumnya, Wawan Hermawan, dalam konferensi pers di salah satu kafe di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Sabtu malam, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

    “Setelah kami pelajari, Pak Mahmud Jawa (MJ) tidak pernah melakukan hal itu. Kami siap menghadapi proses hukum yang dilakukan oleh pihak pelapor.”

    “Jika diperlukan, kami juga tidak menutup kemungkinan untuk melapor balik,” ujar Wawan.

    Ia menambahkan, laporan ini justru menjadi peluang untuk mengungkap kebenaran.

    “Dengan adanya pelaporan ini, peristiwa akan menjadi jelas dan terang.”

    “Dari perspektif kami, Pak Mahmud Jawa tidak pernah melakukan pelecehan tersebut,” ucapnya.

    Wawan juga menyatakan, bahwa Jawa merasa namanya telah dicemarkan.

    “Kami merasa dicemarkan karena beliau tidak pernah melakukan itu.”

    “Bahkan partai pun merasa dicemarkan karena kasus ini dibawa-bawa, padahal ini adalah masalah pribadi, bukan urusan partai,” jelas dia.

    Kasus pelecehan seksual yang melibatkan anggota DPRD Cirebon. ()

    Jabatan yang pernah dipegang Mahmud Jawa

    Ketua Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia 2018 – 2019
    Sekertaris Fraksi DPRD Kabupaten Cirebon 2019 – 2024
    Wakil Ketua 1 DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon 2022 – 2027
    Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia 2005 – 2023
    Ketua PAC Kecamatan Ciwaringin DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon 2020-2022

    Harta kekayaan Mahmud Jawa

    Inilah harta kekayaan Mahmud Jawa yang diambil dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) per Desember 2023.

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.906.500.000

    1. Tanah Seluas 1280 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 605.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 568 m2/400 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 303 m2/250 m2 di KAB / KOTA CIREBON, WARISAN Rp. 335.000.000

    4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 101.500.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/400 m2 di KAB / KOTA CIREBON, LAINNYA Rp. 1.065.000.000

    6. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 63.000.000

    1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.13.000.000

    2. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 ABS A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 958.087.387

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 3.927.587.387

    III. HUTANG Rp. 65.000.000

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.862.587.387

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Pramono Anung-Rano Karno Menang Pilgub Jakarta, Intip Isi Garasinya

    Pramono Anung-Rano Karno Menang Pilgub Jakarta, Intip Isi Garasinya

    Jakarta –

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Hasilnya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) meraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi, yakni 2.183.239 atau 50,07%.

    Dikutip detikNews, pengumuman hasil rekapitulasi dibacakan langsung oleh Ketua KPU DKI Wahyu Dinata, Minggu (8/12/2024). Penetapan dilakukan setelah KPU di enam kota dan kabupaten di Jakarta yaitu Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu menyelesaikan rekapitulasi lebih dulu.

    Total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta berjumlah 4.724.393 orang. Dari jumlah itu, surat suara sah sebanyak 4.360.629 dan surat suara tidak sah sebanyak 363.764.

    Berikut hasil rekapitulasi suara masing-masing paslon yang disusun sesuai nomor urut:

    1. Ridwan Kamil-Suswono: 1.718.160 suara (39,40%)
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 459.230 suara (10,53%)
    3. Pramono Anung-Rano Karno: 2.183.239 suara (50,07%).

    Dari hasil rekapitulasi itu, Pramono Anung-Rano Karno menang dalam Pilgub Jakarta itu. Menilik sisi lain paslon nomor urut 3 tersebut, intip isi garasi Pramono Anung dan Rano Karno.

    Isi garasi Pramono dan Rano bisa dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pramono melaporkan hartanya sebesar Rp 104.285.030.477. Harta itu disampaikan pada 18 Maret 2024 saat masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.

    Khusus isi garasinya, Pramono punya total kendaraan bermotor senilai Rp 1.385.000.000 (Rp 1,3 miliaran). Dia hanya mendaftarkan tiga unit mobil sebagai berikut:

    1. Mobil, MINI Cooper Sedan Tahun 2007, Hasil Sendiri Rp 200.000.000

    2. Mobil, Mitsubishi Outlander Jeep Tahun 2013, Hasil Sendiri Rp 85.000.000

    3. Mobil, Toyota Alphard Tahun 2023, Hasil Sendiri Rp 1.100.000.000.

    Sementara itu, Rano Karno menyampaikan LHKPN pada 31 Maret 2024 sebagai anggota DPR RI Fraksi PDIP. Dia memiliki total harta senilai Rp 18 miliar.

    Rano melapor memiliki empat mobil dengan tahun paling tua 2015. Sementara mobil dengan termuda tahun 2017. Total dari keempat mobil tersebut nilainya Rp 848.546.200. Untuk rinciannya sebagai berikut:

    Mobil Toyota Alphard tahun 2017 hasil sendiri senilai Rp 352.800.000Mobil Toyota Innova tahun 2017 hasil sendiri senilai Rp 135.055.000Mobil Mitsubishi Pajero tahun 2016 hasil sendiri senilai Rp 225.691.200Mobil Honda Jazz tahun 2015 hasil sendiri senilai Rp 135.000.000.

    (rgr/mhg)

  • Iklim Investasi Potensi Terganggu Akibat 52 Pejabat Belum Lapor LHKPN – Page 3

    Iklim Investasi Potensi Terganggu Akibat 52 Pejabat Belum Lapor LHKPN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendata, sebanyak 52 dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan ini berpotensi menimbulkan rasa pesimistis publik terhadap pemerintahan.

    Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai, laporan tersebut juga berpotensi memengaruhi kepercayaan investor yang ingin menanamkan investasinya di suatu proyek/program milik pemerintah. 

    “Kalau banyak pejabat yang tidak melaporkan LHKPN memang tidak secara langsung mengganggu perekonomian nasional, tetapi dapat memiliki dampak tidak langsung yang signifikan terhadap iklim investasi, kepercayaan masyarakat, dan pengelolaan anggaran negara,” ujarnya kepada Liputan6.com, Minggu (8/12/2024).

    “Dan juga berpotensi memperbesar risiko korupsi,” kata Askar menambahkan. 

    Menurut dia, ada kemungkinan sebagian pejabat sengaja menunda pelaporan LHKPN. Dengan tujuan, untuk menyembunyikan atau merapikan informasi terkait harta kekayaan mereka. “Agar itu tidak terdeteksi, karena proses ini memang memerlukan waktu jika dilakukan dengan niat tertentu,” imbuh Askar. 

    Askar menegaskan, situasi ini juga menunjukkan ketidakseriusan negara dalam mengelola birokrasi. Mengingat pelaporan LHKPN seharusnya menjadi syarat sebelum pejabat dilantik. 

    Hal ini tidak hanya merugikan tata kelola yang baik, tetapi juga menciptakan ketidakadilan. Lantaran, pejabat publik di level desa, semisal kepala desa, diwajibkan melaporkan LHKPN mereka secara disiplin. 

    “Jika aturan tersebut bisa ditegakkan di tingkat bawah, seharusnya hal yang sama berlaku tanpa kompromi di tingkat tertinggi pemerintahan. Ketidakpatuhan ini pada akhirnya berisiko memperburuk kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara,” tegasnya. 

     

  • Lagi Jam Tangan Wapres Gibran Curi Perhatian, Kali ini Jam Vintage Ngetren di Era 90an – Halaman all

    Lagi Jam Tangan Wapres Gibran Curi Perhatian, Kali ini Jam Vintage Ngetren di Era 90an – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jam tangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu menarik diulas. 

    Bahkan jam tangan yang dikenakan Gibran lebih mahal daripada jam yang dipakai Presiden Prabowo. 

    Momen ini terjadi ketika pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10/2024) silam. 

    Prabowo Subianto memakai jam tangan terbilang sederhana saat dilantik sebagai Presiden ke 8.

    Sebaliknya, harga jam Gibran Rakabumin Raka saat pelantikan sebagai Wakil Presiden justru mahal.

    Kali ini jam tangan yang dikenakan Wapres Gibran saat mengunjungi posko pengungsian warga terdampak bencana banjir bandang, longsor dan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/12/2024) kembali mencuri perhatian.

    Gibran menggunakan jam tangan vintage Casio JG-200 Super Cyber Cross Game yang sangat terkenal untuk anak-anak pada tahun 90-an.

     

    Cek Banjir di Sukabumi, Jam Tangan yang Dipakai Wapres Gibran Curi Perhatian

    Jam tangan yang digunakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi posko pengungsian warga terdampak bencana banjir bandang, longsor dan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/12/2024) mencuri perhatian.

    Wapres Gibran dikenal sebagai sosok yang selalu menggunakan jam tangan.

    Tak cuma yang mewah, Gibran juga suka mengoleksi jam tangan yang unik.

    Salah satunya yang dipakai saat kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke Sukabumi.

    Gibran menggunakan jam tangan vintage Casio JG-200 Super Cyber Cross Game yang sangat terkenal untuk anak-anak pada tahun 90-an.

    Dilansir dari berbagai sumber, tak ada harga baku jam tangan ini yang sudah tidak diproduksi lagi ini.

    Ketika rilis dijual hanya Rp1,4 juta, namun sekarang harganya menyentuh angka Rp3 jutaan untuk barang bekasnya.

    Bahkan di sebuah toko Ecommerce, ada yang menjual Rp 6,2 juta.

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi posko pengungsian warga terdampak bencana banjir bandang, longsor dan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/12/2024). Jam tangan yang dipakai mencuri perhatian. (Kolase Tribunnews.com)

    Jam tangan buatan Jepang ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu, tetapi memiliki fitur permainan.

    Fitur permainan pada jam tangan Casio JG-200 ini menghadirkan game yang memungkinkan pengguna untuk memainkan game kompetitif menggunakan komunikasi inframerah.

    Pengguna bisa melakukan permainan duel pertarungan antara teman sesama jam tangan melalui fitur inframerahnya.

    Apabila fitur itu belum cukup, Casio JG-200, juga dapat berfungsi sebagai remote control untuk TV.

    Jam tangan vintage Casio JG-200 Super Cyber Cross Game (Tangkap layar Tokopedia)

     

    Dibonceng TNI, Gibran Tetap Pakai Helm

    Kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke Sukabumi untuk melihat posko pengungsian korban banjir bandang di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.

    Dalam kunjungan ini, Wapres membawa bantuan logistik untuk para pengungsi.  

    Terlepas dari itu, kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke Sukabumi itu berbeda dengan biasanya.

    Tak menggunakan mobil, Gibran Rakabuming Raka justru naik sepeda motor.

    Kondisi jalan yang rusak membuat mobil sulit untuk melintas di daerah terdampak bencana tersebut.

    Dalam video yang dilihat dari akun media sosial TikTok Jimboengbakoelsoto, nampak Wapres dibonceng naik sepeda motor milik prajurit TNI.

    Nampak Wapres Gibran Rakabuming Raka mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

    Menariknya, Gibran Rakabuming Raka memberi contoh yang baik.

    Meski melintas di jalan desa, Gibran Rakabuming Raka tetap menggunakan helm di kepalanya.

    Helm berwarna abu-abu itu sama sekali tak dilepas Gibran Rakabuming Raka selama diperjalanan.

    “Naik motor mas Gibran meninjau langsung korban banjir di Sukabumi Jawa Barat. Wapres panutan tertib pakai helm,” tulis akun tersebut.

     

    Disambut Warga

    Sementara itu, kehadiran Wapres disambut antusias oleh masyarakat yang memadati lokasi pengungsian. 

    Di dalam tenda, Wapres Gibran menyerap berbagai keluhan dari pengungsi dan mendengarkan langsung kebutuhan mereka. 

    Bantuan berupa pakaian, selimut, dan makanan diserahkan untuk meringankan beban para korban bencana.  

    Selain itu, Gibran juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait lainnya untuk mempercepat pemetaan daerah rawan bencana dan mengevakuasi warga yang masih berada di zona bahaya.

    Gibran juga menginstruksikan agar infrastruktur yang terdampak banjir, seperti akses jalan dan fasilitas umum lainnya segera diperbaiki untuk memudahkan mobilitas warga dan bantuan.

    “Kepada masyarakat, Wapres mengimbau agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan,” demikian bunyi keterangan BPMI Setwapres tersebut.

    Hingga Kamis (5/12/2024) pukul 19.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sukabumi, Jawa Barat bertambah menjadi total dua orang. Sebanyak 10 jembatan terputus. (BNPB)

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB Suharyanto membeberkan perintah Gibran mengenai penanganan bencana banjir di Sukabumi.

    Gibran, kata dia memerintahkan langsung agar dampak bencana diatasi sampai tuntas.

    “Karena itu BNPB dengan pemerintah provinsi Jawa Barat, kabupaten/kota, TNI/Polri, dan semua relawan bertekad untuk menangani masyarakat terdampak sampai tuntas,” kata Suharyanto.

     

    Jam Tangan Wapres Gibran Lebih Mahal daripada Presiden Prabowo

    Mengulik lagi penampilan Wapres Gibran Rakabuming Raka saat pelantikan Minggu (20/10/2024) lalu.

    Gibran, jam tangannya mentereng disebut lebih mahal daripada jam yang dipakai Presiden Prabowo. Benarkah? Cek Faktanya!

    Harga jam tangan yang dipakai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berbanding jauh.

    Prabowo Subianto memakai jam tangan terbilang sederhana saat dilantik sebagai Presiden ke 8.

    Sebaliknya, harga jam Gibran Rakabumin Raka saat pelantikan sebagai Wakil Presiden justru mahal.

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik pada Minggu (20/10/2024).

    Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dilantik di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

    Saat dilantik, Prabowo dan Gibran sama-sama mengenakan jas demang atau jas tutup berwarna gelap.

    Penampilan keduanya juga dihiasi dengan rantai di saku kiri jas demang.

    Menurut pemilik Sanggar Nusantara Dot Com Bachtiar Jamaluddin menerangkan Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas demang dan kain songket.

    Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mamakai jas demang ujung serong.

    Selain itu Prabowo dan Gibran sama-sama memakai kopiah hitam

    “Pak Prabowo memakai lebih kepada jas demang, peci dan kain songket dari Sumatera Selatan,” jelas Bachtiar TribunnewsBogor.com mengutip dari Kompas.com.

    “Gibran memakai jas demang ujung serong,” tambahnya.

    Untuk melengkapi penampilannya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga menghias diri mengenakan jam tangan.

    Tampak Presiden Prabowo Subianto memakai jam tangan merek Timex Expedition Scout TW4B04700.

    Dilihat dari lama Timex.com, harga jam tangan Prabowo Subianto 65 dollar atau berkisar Rp 954.330.

    Padahal berdasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kekayaan Prabowo Subianto mencapai Rp 2.042.682.732.691.

    Jam tangan tersebut memang sering kali dipakai Prabowo Subianto di lengan kirinya.

    Terlihat jam tangan Prabowo menggunakan strap warna hijau.

    Jam tangan Timex Expedition Scout TW4B04700 yang dipakai Presiden Indonesia, Prabowo Subainto saat bertemu Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China pada Senin, 11 November 2024, disorot warganet.  (Kolase Tribunnews/net)

     

    Beda Jam Tangan Prabowo Subianto dan Gibran saat pelantikan, penampilan istri Gibran Selvi Aananda juga disorot, kinclong dan elegan. (jamtangan.com/ist/Instagram)

    Sedangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memakai jam tangan Cartier Santos-Dumont.

    Tampak jam tangan tersebut dengan strap hitam.

    Dilihat dari lama jamtangan.com, harga jam tangan Gibran Rp 89.950.000.

    Sedangkan harta kekayaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasar LHKPN Rp 25.576.015.455. (tribun network/thf/Tribunnews.com/TribunnewsBogor.com)

     

     

  • Banyak Pejabat Belum Lapor LHKPN, Prabowo: Nanti Dilengkapi

    Banyak Pejabat Belum Lapor LHKPN, Prabowo: Nanti Dilengkapi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto merespons terkait banyak pejabat yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Prabowo menegaskan, pihaknya akan melengkapi terkait laporan tersebut.

    “Ya nanti akan dilengkapi,” tegas Prabowo kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (6/12/2024) malam.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 16 menteri Kabinet Merah Putih yang belum menyampaikan LHKPN. Lembaga antikorupsi itu menekankan jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu termasuk wajib lapor LHKPN.

    Catatan itu mengacu pada data yang dihimpun Direktorat LHKPN KPK per 3 Desember 2024. Data itu termasuk wajib lapor yang sudah menyampaikan LHKPN periodik yang disampaikan pada 2024.

    “Dari 52 menteri/kepala lembaga setingkat menteri, 36 di antaranya sudah melaporkan harta kekayaannya dan 16 lainnya belum,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (4/12/2024).

    Dari 57 wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri, 30 di antaranya sudah menyampaikan LHKPN dan 27 lainnya belum. Lalu dari 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus, enam di antaranya sudah menyampaikan LHKPN dan sembilan lainnya belum.

  • Dr. Drs. H. Supian Suri, M.M. – Halaman all

    Dr. Drs. H. Supian Suri, M.M. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dr. Drs. H. Supian Suri, M.M. adalah calon wali kota pemenang Pilkada Depok 2024.

    Pria yang berpuluh tahun lamanya bekerja di pemerintahan Kota Depok ini merupakan anak dari pasangan Alm. H. Muhammad Ali dan ibu Almh. Hj. Lani Nihayati yang tak lain adalah mantan Kepala Desa.

    Supian Suri lahir pada tanggal 27 Februari 1975.

    Supian Suri diketahui menikah dengan Siti Barkah Hasanah, S.Ag., M.Ag.

    Pasangan Supian suri dan Siti Barkah Hasanah ini memiliki 2 orang anak.

    Mereka adalah Nurul Khaliza (18 tahun) dan Nurul Kamila (15 tahun).

    Pendidikan

    Supian Suri mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup beragam beragam.

    Dilansir dari Tribunnewswiki, Supian Suri mengenyam bangku pendidikan D4 Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pada 1999.

    Kemudian Supian Suri melanjutkan pendidikan S1 Keuangan Daerah di Institut Ilmu Pemerintahan pada 2002.

    Tak sampai di situ, Supian Suri lalu mengenyam pendidikan S2 Ilmu Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI pada tahun 2008.

    Bahkan, Supian Suri menyelesaikan pendidikan S3 Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang ditempuhnya sejak tahun 2019.

    Karier

    Dilansir dari laman supiansuriuntukdepok.com, Supian Suri mencantumkan daftar karier yang pernah ia tapaki.

    Berikut karier lengkap yang pernah dilewati oleh Supian Suri:

    Staff

    1999 Staf Sekretaris Daerah Kota Bekasi

    2000 Ajudan Wakil Wali Kota Depok

    Eselon IV

    2002 Sekretaris Lurah Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya

    2005 Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah

    2006 Lurah Tugu Kecamatan Cimanggis dan Lurah Jatimulya Kecamatan Cilodong

    Eselon IIIb

    2011 Kepala Bidang Pendapatan II Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

    2014 Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

    Eselon IIa

    2014 Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

    2016 Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKSDM)

    Eselon IIIa

    2017 Kepala BKPSDM 

    2019 Plt. Kepala DPUPR

    2020 Plt. Camat Cimanggis

    2020 Plt. Kepala DPMPTSP

    2021 Plt. Kepala Dinkes

    Organisasi

    Pengalaman Organisasi

    2017 – sekarang

    Ketua KORPRI Kota Depok

    2017 – 2021

    Wakil Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok

    2018 – sekarang

    Bendahara Kumpulan Orang-orang Depok (KOOD)

    2018 – 2022

    Ketua III Bidang Sarana dan Prasarana Persatuan Bola Volly Seluruh Indonesia (PBVSI) Kota Depok

    2020 – sekarang

    Pembina Jabar Bergerak – Kota Depok

    2021 – sekarang

    Ketua Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kota Depok

    2021 – 2025

    Penasehat Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Depok

    2022 – sekarang

    Pengurus Kwartir Cabang Pramuka Kota Depok

    2022 – 2026

    Dewaan Pembina Komite Olah Raga Masyarakat (KORMI) Kota Depok

    2022 – 2026

    Ketua Dewan Kehormatan AsKot PSSI Kota Depok

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tanggal penyampaian 27 Maret 2024/Periodik – 2023, Supian Suri memiliki harta Rp 7.881.984.315.

    Supian Sui juga mencantumkan jumlah hutang sebesar Rp 287.171.922:

    Berikut adalah rincian harta kekayaan Supian Suri yang dikutip dari e-LHKPN miliknya:

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.951.783.000

    1. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 568.300.000

    2. Tanah Seluas 760 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 1.415.120.000

    3. Tanah Seluas 584 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 1.087.408.000

    4. Tanah Seluas 542 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 1.091.046.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 2.177.000.000

    6. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 612.909.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 774.700.000

    1. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

    2. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000

    3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    4. MOBIL, TOYOTA GR SPORT VRZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 524.700.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 435.673.237

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 8.169.156.237

    III. HUTANG Rp. 287.171.922

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.881.984.315

    (TRIBUNNEWS.COM/Ika Wahyuningsih)

  • Prabowo Imbau Pejabat Kabinet Merah Putih Segera Lapor LHKPN ke KPK

    Prabowo Imbau Pejabat Kabinet Merah Putih Segera Lapor LHKPN ke KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa jajaran pejabat Kabinet Merah Putih (KMP) akan segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan secara benar dan lengkap.

    Hal ini disampaikannya dalam menanggapi imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengingatkan agar pejabat di Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Ke-8 RI itu agar segera melaporkan harta kekayaan mereka.

    “Ya nanti dilengkapi,” ujarnya kepada wartawan di Halaman Istana Merdeka, Jumat (6/12/2024).

    Menurut catatan Bisnis, KPK mewajibkan para pejabat yang terdiri dari menteri dan wakil menteri, kepala badan/lembaga dan wakilnya, serta penasihat, utusan dan staf khusus Prabowo untuk menyerahkan LHKPN awal masa jabatan dalam kurun waktu tiga bulan setelah dilantik.

    KPK mengingatkan bahwa kepatuhan dalam batas waktu pelaporan bukan satu-satunya hal penting yang harus diperhatikan wajib lapor. Mereka juga harus patuh dalam kebenaran pengisian LHKPN.

    “KPK mengimbau Wajib Lapor untuk menyampaikan data harta kekayaannya secara benar dan lengkap dalam LHKPN-nya, sehingga kepatuhan tidak hanya soal batas waktu pelaporan tapi juga kebenaran dan kelengkapan atas harta atau aset yang dilaporkan dalam LHKPN,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).

    Berdasarkan data KPK per 3 Desember 2024, baru 58% anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sudah menyerahkan LHKPN awal masa jabatan. Persentase itu setara dengan 72 dari 124 orang anggota Kabinet Merah Putih yang sudah menyerahkan LHKPN.

    Data tersebut termasuk Wajib Lapor yang sudah melaporkan LHKPN periodik yang disampaikan pada 2024, atau pejabat-pejabat yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN di awal tahun ini.

    Dengan tingkat pelaporan belum mencapai 60%, lembaga antirasuah mengingatkan agar para wajib lapor segera menunaikan kewajibannya.

    “KPK menyampaikan apresiasi kepada para Wajib Lapor yang sudah patuh menyampaikan LHKPN-nya, dan mengimbau bagi yang belum menyampaikan agar segera melaporkan sampai dengan 3 bulan sejak tanggal pelantikan,” ujar Budi

    Di sisi lain, KPK terbuka untuk membantu apabila dalam pengisiannya para anggota kabinet mengalami kendala.

    Mengingat, salah satunya adalah Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad yang belum melapor harta kekayaannya hingga saat ini.

    “Kepatuhan LHKPN merupakan instrumen penting sebagai langkah awal pencegahan korupsi, melalui transparansi harta kekayaan para penyelenggara negara,” katanya.