Xcloud.id

Topik: LHKPN

  • Letjen TNI Widi Prasetijono, S.I.P. – Halaman all

    Letjen TNI Widi Prasetijono, S.I.P. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau Letjen TNI Widi Prasetijono, S.I.P. adalah seorang perwira tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) yang bertugas sebagai Dosen Tetap Universitas Pertahanan (Unhan).

    Letjen Widi Prasetijono mulai bertugas sebagai Dosen Tetap Unhan pada 6 Desember 2024.

    Mantan Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini ikut terkena mutasi 300 Pati TNI yang dilakukan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI tanggal 6 Desember 2024.

    Sebelum itu, Letjen Widi Prasetijono sempat terlebih dahulu menduduki posisi jabatan strategis sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Dankodiklatad.

    Jenderal bintang 3 ini, tercatat aktif mengemban jabatan sebagai Dankodiklatad sejak tahun 2023 hingga tahun 2024.

    Widi juga memiliki rekam jejak yang moncer di TNI AD.

    Prajurit TNI dari kesatuan Kopassus ini tercatat pernah bertugas di Solo, Jawa Tengah sebagai Dandim 0735 pada 2011 hingga 2012 saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.

    Letjen TNI Widi Prasetijono saat masih menjadi Ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi). (YouTube/TV)

    Kariernya yang moncer lantas membuat Widi dipercaya untuk menjadi ajudan Presiden Jokowi selama 2 tahun pada 2014 hingga 2016.

    Letjen Widi Prasetijono juga pernah ikut serta dalam Operasi Seroja Timor Timur dan Operasi Pemulihan Keamanan Papua.

    Sebagai prajuirit Kopassus, Widi mempunyai peran penting dalam penugasan tersebut.

    Pelbagai Brevet pun juga sudah pernah dikantonginya, di antaranya Brevet Kualifikasi Komando Kopassus, Brevet Free Fall, Brevet Para Utama, Brevet Kualifikasi Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus, dan Brevet Master Parachutist Badge (US Army).

    Selain itu, Widi juga sering mendapat kepercayaan untuk penugasan di sejumlah negara di luar negeri seperti Singapura, China, Myanmar, Australia, Malaysia, Turki dan Amerika Serikat.

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Letjen Widi Prasetijono lahir di Trenggalek, Jawa Timur, pada 4 Juni 1971.

    Ia memiliki istri yang bernama Ny. Novita Permatasari.

    Ayahanda Widi Prasetijono yakni bernama Soeroso, sedangkan ibundanya bernama Nurhayati.

    Dalam pendidikan militernya, Letjen Widi Prasetijono adalah alumni Akademi Militer (Akmil) tahun 1993.

    Di Akmil, Widi satu letting dengan Letjen TNI Dr. Rui Fernando Guedes Palmeiras Duarte, M.A.

    Perjalanan karier

    Di TNI AD, Letjen Widi Prasetijono sudah malang melintang berkarier mengemban berbagai jabatan strategis Kopassus.

    Widi tercatat pernah menduduki posisi jabatan sebagai Pama Pussenif (1993), Danunit Grup 2 Kopassus (1995), Danunit Yon 22 Grup 2 Kopassus (1996), Dansubtim Yon 22 Grup 2 Kopassus (1998), dan Dantim Yon 22 Grup 2 Kopassus (2000).

    Selain itu, Widi juga sempat mengisi kursi jabatan sebagai Kasilog Grup 1 Kopassus (2003), Wadanyon 11 Grup 1 Kopassus (2006), Danyonif 400/Raider (2009—2010), dan Pabandya Ops Sopsdam IV/Diponegoro (2010—2011).

    Karier Widi makin melenting tatkala ia dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Dandim 0735/Surakarta pada tahun 2011.

    Pada 2012, jenderal asal Trenggalek ini dimutasi menjadi Pabandya 1/Pampa Spaban II/Pampers Spamad.

    Setelah itu, Widi berhasil naik pangkat menjadi Kolonel pada tahun 2014.

    Tak tanggung-tanggung, Letjen Widi saat itu diamanahkan untuk mengawal Presiden Joko Widodo alias menjadi Ajudan Presiden RI.

    Dua tahun kemudian, Widi Prasetijono mendapat kepercayaan untuk mengemban jabatan sebagai Danrindam III/Siliwangi.

    Tak berselang lama, Widi kemudian diangkat menjadi Danrem 074/Warastratama pada 2017.

    Pada 2018, Widi akhirnya berhasil pecah bintang dengan menyandang pangkat Brigjen.

    Kala itu, ia didapuk menjadi Danrem 091/Aji Surya Natakesuma.

    Pada 2020, Widi kemudian dimutasi menjadi Kasdam IV/Diponegoro.

    Tak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk naik pangkat menjadi bintang 2, Widi sukses menyandang pangkat Mayor Jenderal atau Mayjen pada tahun 2022.

    Saat itu, Widi diutus untuk mengisi kursi jabatan posisi sebagai Danjen Kopassus.

    Di tahun yang sama, mantan ajudan Jokowi ini kemudian dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Pangdam IV/Diponegoro menggantikan Letjen TNI Rudianto.

    Puncak karier Widi sebagai prajurit TNI berhasil diraihnya ketika ia akhirnya naik pangkat menjadi Letjen pada 2023.

    Kala itu, Letjen Widi Prasetijono diangkat menjadi Dankodiklatad.

    Barulah di tahun 2024 Widi ditugaskan menjadi Dosen Tetap Unhan.

    Harta kekayaan

    Letjen TNI Widi Prasetijono tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp16,4 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada tanggal 13 Februari 2024.

    Harta terbanyak Widi berasal dari tanah dan bangunan yang dimilikinya di wilayah Semarang, Boyolali, Surakarta, hingga Tangerang Selatan, senilai Rp13,7 miliar.

    Berikut daftar lengkap harta kekayaan milik Letjen Widi Prasetijono.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 13.700.000.000

    1. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

    2. Tanah Seluas 1855 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 376 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 402 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

    6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

    7. Tanah Seluas 498 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.600.000.000

    1. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 PRESTIGE CVT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5 G A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

    3. MOBIL, MAZDA CX 5 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.183.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 16.483.000.000

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 16.483.000.000

    (Tribunnews.com/Rakli Almughni)

  • Terungkap Modus Curang Pejabat di LHKPN, Harga Fortuner Ditulis Rp6 Juta

    Terungkap Modus Curang Pejabat di LHKPN, Harga Fortuner Ditulis Rp6 Juta

    Jakarta: Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan modus curang pejabat negara dalam pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). 

    Ia meminta para pejabat jujur dalam pengisian laporan. Pasalnya, banyak penyelenggara negara memberikan harga yang tidak sesuai dalam catatan asetnya. Bahkan ada yang menuliskan harga Toyota Fortuner senilai Rp6 juta. 

    “Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya, ada Fortuner diisi harganya Rp6 juta,” kata Nawawi dalam keterangannya dikutip, Selasa, 10 Desember 2024. 
     

    Meski begitu Nawawi tidak mengungkapkan siapa pejabat yang dimaksud. Ia menjelaskan keanehan itu awalnya terdeteksi oleh pihak KPK yang langsung melakukan klarifikasi kepada pejabat bersangkutan.

    “Kita nanya ke dia gitu, di mana dapat Fortuner RP6 juta? Kita ingin beli sepuluh, gitu kan,” ujar Nawawi.

    Nawawi menegaskan, KPK tidak mau LHKPN cuma diisi untuk menggugurkan kewajiban belaka. Data di LHKPN pada dasarnya sebagai bukti konsistensi pemberantasan korupsi untuk para pejabat.

    Jakarta: Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan modus curang pejabat negara dalam pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). 
     
    Ia meminta para pejabat jujur dalam pengisian laporan. Pasalnya, banyak penyelenggara negara memberikan harga yang tidak sesuai dalam catatan asetnya. Bahkan ada yang menuliskan harga Toyota Fortuner senilai Rp6 juta. 
     
    “Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya, ada Fortuner diisi harganya Rp6 juta,” kata Nawawi dalam keterangannya dikutip, Selasa, 10 Desember 2024. 
     

    Meski begitu Nawawi tidak mengungkapkan siapa pejabat yang dimaksud. Ia menjelaskan keanehan itu awalnya terdeteksi oleh pihak KPK yang langsung melakukan klarifikasi kepada pejabat bersangkutan.
     
    “Kita nanya ke dia gitu, di mana dapat Fortuner RP6 juta? Kita ingin beli sepuluh, gitu kan,” ujar Nawawi.
     
    Nawawi menegaskan, KPK tidak mau LHKPN cuma diisi untuk menggugurkan kewajiban belaka. Data di LHKPN pada dasarnya sebagai bukti konsistensi pemberantasan korupsi untuk para pejabat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Pejabat Amburadul! Fortuner Ditulis Rp 6 Juta, Padahal Segini Harga Aslinya

    Pejabat Amburadul! Fortuner Ditulis Rp 6 Juta, Padahal Segini Harga Aslinya

    Jakarta –

    Terungkap! Pejabat yang mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ternyata masih ada yang asal-asalan. Harga mobil yang seharusnya ratusan juta rupiah jadi cuma ditulis Rp 6 juta. Simak harga pasaran Fortuner berikut ini.

    “Pengisian LHKPN kadang lebih banyak amburadulnya gitu pak, ada Fortuner diisi harganya Rp 6 juta. Kita nanya ke dia gitu kan, di mana dapat Fortuner Rp 6 juta, kita ingin beli juga 10 gitu. Itu kondisi yang ada,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango dikutip dari siaran langsung Mahkamah Agung, Selasa (10/12/2024).

    Toyota Fortuner merupakan mobil SUV ladder frame yang cukup laris di Indonesia. Menilik situs resmi PT Toyota Astra Motor (TAM), harga mobil keluaran anyar alias baru keluar dari pabrik ini sekarang dijual Rp 573.700.000 hingga versi termahal Rp 766.700.000, selain itu terdapat 21 trim yang bisa dipilih.

    Menilik harga sekennya di situs jual beli online, ternyata masih cukup tinggi, khususnya untuk Fortuner dengan tahun relatif muda. Misal Fortuner 2.4 4×2 VRZ TRD Diesel tahun 2017 matic, ada yang menawarkan Rp 359 juta.

    Kemudian Fortuner keluaran 2020 tipe 2.7 TRD Bensin, ditawarkan Rp 455 juta. Contoh lainnya, Fortuner 2020 tipe 2.4 4×2 G Diesel, ditawarkan dengan harga pembukaan Rp 446 juta.

    Mau Toyota Fortuner bekas yang harganya di bawah Rp 200 juta? Fortuner versi lama atau versi sebelum model baru yang dijual Toyota saat ini. Misalnya Toyota Fortuner lansiran 2010 dengan tipe bensin 2.7 G Lux AT, ada yang menawarkan dengan banderol Rp 199 juta.

    Bila melirik beberapa data penjualan mobil bekas di atas, tidak ada Fortuner yang dijual cuma Rp 6 juta.

    Nawawi mengimbau agar para pejabat melaporkan LHKPN dengan baik. Menurutnya LHKPN adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

    Dia menyebut jika LHKPN terendus tidak benar, KPK langsung melakukan survei kepada pelapor LHKPN.

    “Saya pernah meminta Direktorat LHKPN itu khusus coba Mahkamah Agung yang Anda anggap sedikit kontroversial di dalam pengisiannya, itu lebih dari seperdua pimpinan Mahkamah Agung yang disinyalir memang pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya,” kata Nawawi.

    “Pada pelaporan yang agak janggal justru itu kemudian menimbulkan pada KPK untuk menindaklanjuti dengan observasi pada lapangan, ada beberapa subjek lapor LHKPN kami datangi, kami lakukan survei, meskipun di dalam media sosial tidak dimunculkan, tetapi KPK bekerja untuk itu,” jelas dia.

    (riar/rgr)

  • Ketua KPK Sebut Banyak Laporan LHKPN Abal-Abal: Fortuner Diisi Harga Rp6 Juta

    Ketua KPK Sebut Banyak Laporan LHKPN Abal-Abal: Fortuner Diisi Harga Rp6 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut banyaknya pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak benar oleh pejabat.

    Hal itu diungkap oleh Nawawi ketika menghadiri Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Mahkamah Agung (MA), Senin (9/12/2024). Dia mengatakan bahwa banyak LHKPN yang diisi oleh wajib lapor (WL) dengan data dan informasi yang abal-abal serta secara amburadul. 

    “Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya. Ada [mobil] Fortuner diisi harganya Rp6 juta. Kita nanya ke dia gitu di mana dapat Fortuner Rp6 juta? Kita pengen beli juga 10 gitu kan,” ujarnya kepada peserta acara Hakordia di MA, dikutip Selasa (10/12/2024). 

    Nawawi menyampaikan bahwa KPK bahkan pernah memperkarakan perihal pengisian LHKPN dengan tidak benar. Misalnya, pada tiga kasus pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni Rafael Alun Trisambodo, Andhi Pramono serta Eko Darmanto. 

    Berawal dari perbuatan mereka yang memamerkan kekayaan dan gaya hidup mewah (flexing), Direktorat LHKPN KPK pun memeriksa laporan harta mereka dan menemukan adanya perbedaan antara apa yang dilaporkan serta fakta di lapangan. 

    “Begitu berbedanya apa yang dicantumkan di dalam LHKPN, apa yang kita temukan itu jungkir balik faktanya itu ada ratusan bahkan lebih daripada itu yang kita temukan bahwa ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN,” paparnya. 

    Nawawi, yang juga merupakan pimpinan KPK dari unsur MA, mengakui bahwa tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di lembaga tersebut merupakan yang tertinggi. Namun, dia tetap menyoroti adanya pengisian data LHKPN dengan abal-abal dan amburadul sebagaimana instansi kementerian/lembaga lainnya. 

    Bahkan, pimpinan KPK jilid V itu pernah meminta Direktorat LHKPN agar mendalami LHKPN yang diisi para pejabat MA.

    “Saya pernah meminta Direktorat LHKPN khusus untuk Mahkamah Agung yang anda anggap sedikit kontroversial dalam pengisiannya itu, lebih dari seperdua Pimpinan Mahkamah Agung yang disinyalir pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya,” tuturnya. 

  • Koleksi Kendaraan Pramono dan Rano Cagub-Cawagub Jakarta

    Koleksi Kendaraan Pramono dan Rano Cagub-Cawagub Jakarta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta terpilih Pramono Anung–Rano Karno yang akan dilantik pada 7 Februari 2025 memiliki sejumlah koleksi kendaraan di garasi rumahnya.

    Koleksi kendaraan yang mereka miliki beraneka ragam mulai SUV hingga MPV premium. Seperti Pramono, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Pramono memiliki harta kekayaan Rp104.285.030.477.

    Pramono mendaftarkan kekayaannya itu 18 Maret 2024, saat itu ia masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Ia punya tiga kendaraan dengan total Rp1,385 miliar yakni Toyota Alphard lansiran 2023 senilai Rp1,1 miliar, Mini Cooper lansiran 2007 senilai Rp200 juta, dan Mitsubishi Outlander lansiran 2013 senilai Rp85 juta.

    Sementara koleksi kendaraan Ranopunya Toyota Alphard keluaran 2017 senilai Rp352 juta, Toyota Innova keluaran 2017 senilai Rp135 juta, Mitsubishi Pajero keluaran 2016 senilai Rp225 juta, dan Honda Jazz keluaran 2015 senilai Rp135 juta

    Berdasarkan halaman LHKPN, Rano terakhir melaporkan harta kekayaannya kepada negara yaitu pada 31 Maret 2024, dengan total kekayaan Rp 18.493.410.489.

    Hartanya didominasi dalam bentuk tanah dan bangunan senilai total Rp 13.255.300.000. Sedangkan harta dalam bentuk kendaraan dan mesin hanya Rp848.546.200.

    Seperti diketahui, KPU DKI Jakarta telah menetapkan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel meraih suara terbanyak dalam Pilgub Jakarta 2024.

    Pram-Doel mendapatkan suara sebanyak 2.183.239 suara, sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara. Di posisi ketiga paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc. – Halaman all

    Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mayor Jenderal atau Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc. adalah Panglima Komando Daerah Militer VI/Mulawarman.

    Perwira tinggi TNI AD ini, menjabat sebagai Pangdam VI/Mulawarman sejak 6 Desember 2024.

    Mutasi TNI ini, tertuang dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Tentara kelahiran 29 Januari 1969 ini menggantikan posisi Achiruddin.

    Mayjen Rudy akan memimpin Kodam Mulawarman yang dari kewilayahan pertahanan militer meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Selatan.

    Jenderal bintang dua ini, sebelumnya menjabat Asisten Intelijen atau Asintel Panglima TNI.

    Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha diketahui merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil 1991) yang berasal dari Korps Artileri Pertahanan Udara.

    Karier

    Karier Mayjen Rudy Rachmat Nugraha memiliki perjalanan karier yang cukup beragam.

    Mayjen Rudy Rachmat Nugraha terakhir menjabat sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI.

    Jenderal bintang dua ini, diketahui juga pernah menduduki posisi sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Komunikasi Sosial Panglima TNI.

    Nama Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha juga pernah menjadi Danpusintelad dan Direktur E Bais TNI.

    Berikut adalah rincian jabatan yang pernah diemban oleh Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, dikutip dari Wikipedia:

    Kasiops Satgas Kongo XXVI-A (2009)

    Direktur E Bais TNI (2018)
    Waaster Kasad Bidang Tahwil Komsos Dan Bakti TNI (2021)
    Waasintel Kasad Bidang Bin Intel (2023)
    Danpusintelad[1] (2023)
    Pa Sahli TK III Bid. Komsos Panglima TNI[2] (2023—2024)
    Asintel Panglima TNI (2024)
    Pangdam VI/Mulawarman (2024—sekarang)

    Harta Kekayaan

    Dilihat dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN miliknya, Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha terbilang jarang melaporkan harta kekayaan miliknya.

    Laporan terakhir LHKPN Meyjen Rudy Rachmat Nugraha  adalah tahun 2020 lalu.

    Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 28 April 2020 jenis laporan khusus Calon PN, harta kekayaan Meyjen Rudy Rachmat Nugraha ada di angka Rp 2.380.000.000.

    Dalam LHKPN tersebut, Meyjen Rudy Rachmat Nugraha diketahui tidak memiliki hutang.

    Berikut adalah rincian harta kekayaan Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha dilansir dari e-LHKPN :

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

    1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp 150.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.300.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 2.380.000.000

    III. HUTANG Rp. —-

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp 2.380.000.000

    (TRIBUNNEWS.COM/Ika Wahyuningsih)

  • Ketua KPK Sebut Pejabat Isi LHKPN Abal-abal, Fortuner Dihargai Rp 6 Juta

    Ketua KPK Sebut Pejabat Isi LHKPN Abal-abal, Fortuner Dihargai Rp 6 Juta

    Ketua KPK Sebut Pejabat Isi LHKPN Abal-abal, Fortuner Dihargai Rp 6 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) Nawawi Pomolango menyebut, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) lebih banyak diisi dengan data abal-abal dan amburadul.
    Menurut Nawawi, banyak LHKPN yang diisi para wajib lapor tidak sesuai dengan harta kekayaan yang mereka miliki.
    “Kita minta perhatian dari pemerintah bahwa ternyata pengisiannya itu lebih banyak abal-abal daripada benarnya, fakta pengisian itu enggak benar lebih banyak gitu,” kata Nawawi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Mahmakah Agung, Senin (9/12/2024).
    Ia mencontohkan, tedapat wajib lapor yang menyampaikan LHKPN dengan menyebut Fortuner seharga Rp 6 juta.
    Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu menyebut, meski tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi, tetapi tidak dilakukan dengan jujur.
    “Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya ada Fortuner diisi harganya Rp 6 juta kita nanya ke dia gitu di mana dapat Fortuner Rp 6 juta kita pengen beli juga 10 gitu kan,” ujar Nawawi.
    Menurutnya, KPK memiliki tiga kasus perkara korupsi yang lahir dari temuan tim LHKPN. Saat itu, kata Nawawi, ramai fenomena pejabat memamerkan kekayaan atau
    flexing.

    KPK kemudian melakukan pemeriksaan LHKPN dan menemukan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan tidak mengisi LHKPN sesuai kekayaan yang mereka miliki.
    Ketiga pejabat itu adalah eks Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono, eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, dan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.
    “Apa yang kita temukan itu jungkir balik faktanya itu ada ratusan bahkan lebih daripada itu yang kita temukan bahwa ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN,” tuturnya.
    Nawawi mengaku pernah meminta Direktorat Pelaporan dan Pemeriksaan LHKPN di KPK untuk memberi perhatian khusus kepada Mahkamah Agung.
    Menurutnya, terdapat pejabat tinggi di MA yang dinilai menyampaikan laporan LHKPN tidak wajar.
    “Dalam pengisiannya itu lebih dari seperdua pimpinan Mahkamah Agung yang disinyalir pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya,” kata Nawawi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P. – Halaman all

    Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P. – Halaman all

    TRIBUNNEWSWIKI.COM – Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau Mayjen TNI Bobby Rinal Makmum, S.I.P. adalah seorang perwira tinggi (Pati) di dalam TNI Angkatan Darat (AD).

    Di TNI AD, Letjen TNI Bobby Rinal Makmun diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI.

    Bobby mulai resmi menduduki posisi jabatan sebagai Dankodiklat TNI menggantikan Letjen TNI Mohammad Fadjar, M.P.I.C.T. pada 6 Desember 2024.

    Sebelum itu, Letjen Bobby sempat terlebih dahulu menduduki posisi jabatan sebagai Pangdam XIV/Hasanuddin.

    Bobby Rinal Makmun juga bukanlah orang sembarangan di kalangan TNI.

    Ayahnya adalah purnawirawan jenderal TNI AD bernama Mayjen TNI (Purn.) Makmun Basri, mantan Kepala Badan Pembekalan ABRI.

    Nama Bobby Rinal Makmun juga sempat menjadi sorotan ketika turut mengawal pengobatan alternatif yang sempat viral oleh Ida Dayak.

    Letjen TNI Bobby Rinal Makmun lahir di Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 1970.

    Ia memiliki istri yang bernama Mia Bobby Rinal Makmun, mantan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XIV/Hasanuddin.

    Bobby Rinal Makmun sendiri merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1992.

    Di Akmil, Bobby satu angkatan dengan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Sederet pendidikan militer yang pernah ditempuhnya antara lain yakni Susarcabif (1993), Selapa I (1998), Diklapa II (2001), Seskoad Dikreg XLV (2007), Susjur Para (1993), Air Borne (1994), Terjun Bebas Militer (1996), KIBI TNI AD (1996), KIBI Kemhan (1997), KIBI Milobs (2004), Susdanyon (2008), Sesko TNI (2015), dan Lemhannas RI (2019).

    Perjalanan karier

    Karier Bobby Rinal Makmun sudah malang melintang di dalam TNI AD.

    Pelbagai jabatan strategis pun sudah pernah diemban jenderal asal Jogja ini.

    Bobby tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Pama Pussenif, Pama Yonif Linud 330/Tri Dharma, Danton III/A Yonif Linud 330/Tri Dharma, dan Danton I/B Yonif Linud 305/Tengkorak.

    Karier Bobby makin cemerlang setelah ia menyandang pangkat Kapten.

    Saat berpangkat Kapten, Bobby tercatat sempat menduduki posisi sebagai Dankipan A Yonif Linud 330/Tri Dharma, Pasipam Ops Denma Brigif Linud 17/1, Pasi 2/Ops Yonif Linud 330/Tri Dharma, dan Dankelas Susjurpa Pusdikif Kodiklat TNI AD.

    Setelah itu, ia berpangkat Mayor dan didapuk menjadi Gumil Gol VI Depstaf Pusdikif Kodiklat TNI AD, Dandenma Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, Pamen Pussenif Kodiklat TNI AD (Dik Seskoad), dan Pabandyaren Srendam VI/Tanjungpura.

    Pada tahun 2009, Bobby berhasil naik pangkat menjadi Letnan Kolonel.

    Saat itu, ia dipromosikan menjadi Danyonif Linud 503/Mayangkara.

    Saat berpangkat Letkol, Bobby juga sempat mengisi kursi jabatan sebagai Dandim 0814/Jombang dan Kasbrigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad.

    Setelah itu, Bobby naik pangkat menjadi Kolonel pada tahun 2012.

    Kala itu, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Danbrigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad.

    Dua tahun kemudian, Bobby diutus untuk mengisi posisi jabatan sebagai Asops Kasdam Jayakarta.

    Kemudian, ia ditugaskan menjadi Asrena Kaskostrad pada tahun 2016.

    Pada 2017, Bobby Rinal Makmun ditunjuk menjabat sebagai Danrem 051/Wijayakarta.

    Setelah itu, ia dimutasi menjadi Pamen Denma Mabesad pada tahun 2019.

    Di tahun yang sama, Bobby berhasil pecah bintang menjadi Brigadir Jenderal atau Brigjen.

    Saat itu, Bobby diangkat menjadi Asops Kaskogabwilhan II.

    Pada 2021, Bobby lalu dipercaya menjabat sebagai Kasdam Jayakarta.

    Tak berselang lama, ia kemudian naik pangkat menjadi Mayjen pada 2022 dan diangkat sebagai Pangdivif 1/Kostrad.

    Pada 2023, Bobby Rinal kemudian diutus menjadi Dansecapaad.

    Pada tahun yang sama, Bobby diangkat menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin.

    Barulah di tahun 2024 Letjen Bobby Rinal Makmun diamanahkan untuk menjabat sebagai Dankodiklat TNI.

    Harta kekayaan

    Letjen Bobby Rinal Makmun tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp15,7 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada tanggal 10 Maret 2024 untuk periodik 2023.

    Harta terbanyak Bobby berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp11,9 miliar di wilayah Bandung Barat, Subang, hingga Bandung.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Letjen Bobby Rinal Makmun.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 11.934.240.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/250 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

    2. Tanah Seluas 10125 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.625.000

    3. Tanah Seluas 7320 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 36.600.000

    4. Tanah Seluas 2015 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 10.075.000

    5. Tanah Seluas 19610 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 98.050.000

    6. Tanah Seluas 28430 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 142.150.000

    7. Tanah Seluas 9400 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 47.000.000

    8. Tanah Seluas 18480 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 92.400.000

    9. Tanah Seluas 15320 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 76.600.000

    10. Tanah Seluas 23 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 34.500.000

    11. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/450 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.346.500.000

    12. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 686.040.000

    13. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    14. Tanah Seluas 1598 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 513.700.000

    15. Tanah dan Bangunan Seluas 577 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    16. Tanah dan Bangunan Seluas 596 m2/300 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.770.000.000

    1. MOBIL, VOLKSWAGEN POLO 1,2 GT TSI A Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

    2. MOBIL, MORIS MINI COOPER 1,6 AT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    3. MOBIL, FIAT 500 LOUNGE C 1,4 AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

    4. MOBIL, CHRYSLER WILLIYS UTULITY Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

    5. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER HARTOP Tahun 1972, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

    6. MOBIL, TOYOTA FJ40 (HARTOP) Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

    7. MOTOR, LAMBRETTA V200 SPECIAL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

    8. MOTOR, PIAGGIO GTV 250 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

    9. MOTOR, PIAGGIO/VESPA LX 150 IE A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

    10. MOTOR, ROYAL ALLOY GP 200S Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

    11. MOTOR, ROYAL ALLOY GP 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

    12. MOBIL, TOYOTA JEEP (HARTOP) Tahun 1967, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

    13. MOBIL, MORIS (MINI) COOPER S AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 540.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.474.626.153

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 15.718.866.153

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 15.718.866.153

    (Tribunnewswiki.com/Rakli Almughni)

  • Ketua KPK Prihatin Pejabat Tak Jujur Isi LHKPN: Banyak Abal-abalnya

    Ketua KPK Prihatin Pejabat Tak Jujur Isi LHKPN: Banyak Abal-abalnya

    GELORA.CO – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango prihatin banyak pejabat negara yang tidak jujur saat mengisi data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, kata dia, LHKPN merupakan instrumen penting untuk pencegahan korupsi.

    “Hanya saja ada yang kita minta perhatian kepada pemerintah dari pemerintah, bahwa ternyata pengisian LHKPN itu lebih banyak abal-abalnya daripada benarnya. Fakta pengisian itu enggak benar,” kata Nawawi dalam acara Seminar Nasional Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin (9/12/2024).

    “Ada ratusan, bahkan lebih daripada itu yang kita temukan, bahwa ada ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan, pemerintah sebetulnya lebih mengedepankan sisi pencegahan ketimbang penindakan dalam pemberantasan korupsi.

    “UU 30/2002 itu tugas pencegahan itu ditaruh di urutan kelima. Jadi setelah koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, baru kemudian pencegahan. Tapi kalau di UU 19/2019 itu tugas pencegahan ditaruh di urutan yang pertama,” kata dia.

    Dia mencontohkan fakta pengisian LHKPN yang tak sesuai dengan realita, seperti mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Maka, kata dia, tak jarang penelusuran dugaan korupsi dilakukan KPK melalui LHKPN.

    “Ada kasus Rafael Alun, kasus Eko Darmanto, satu lagi saya tidak terlalu ingat, itu LHKPN sudah kita bisa lihat di situ, begitu berbedanya apa yang dicantumkan di LHKPN dan apa yang kita temukan, itu jungkir balik faktanya,” tutur Nawawi.

    Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkap sebanyak 52 dari 124 pejabat Kabinet Merah Putih belum melaporkan LHKPN. Artinya, baru 72 pejabat lainnya yang sudah menyelesaikan kewajiban tersebut.

    “Secara keseluruhan dari total 124 Wajib Lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (5/12/2024).

    Dari 52 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri, 36 di antaranya sudah melaporkan harta kekayaannya, sedangkan 16 lainnya belum.

    “Kemudian, dari 57 wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri, 30 sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 belum lapor,” ujar dia.

    Selain itu, dari 15 Utusan Khusus, Penasehat Khusus, Staf Khusus, tercatat 6 sudah melaporkan LHKPN-nya, dan 9 lainnya belum lapor.

  • KPK Masih Temukan Indikasi Korupsi Saat Pemeriksaan LHKPN

    KPK Masih Temukan Indikasi Korupsi Saat Pemeriksaan LHKPN

    ERA.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan komisi antirasuah masih menemukan indikasi korupsi saat melakukan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

    “Pemeriksaan LHKPN masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi,” kata Nawawi dalam pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.

    Nawawi mengatakan pelaporan LHKPN oleh pejabat penyelenggara negara adalah salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan amanat undang-undang.

    “Salah satunya melalui fungsi pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, namun kebenaran isi laporan masih memprihatinkan,” ujarnya.

    Oleh karena itu dalam peringatan Hakordia 2024, Nawawi mendorong agar semua instansi pemerintah menginstruksikan jajarannya untuk mengisi LHKPN dengan jujur.

    “Kami mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian LHKPN yang benar-benar isinya dan sesuai dengan kenyataannya,” ujarnya.

    Pada Hakordia tahun ini, KPK mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”, yang dimaksudkan untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam pemberantasan korupsi menuju Indonesia Emas 2045.

    Sebagai negara yang telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan menjadi anggota G20, Indonesia memiliki komitmen kuat dalam memerangi korupsi.

    Hari Antikorupsi Sedunia diperingati sebagai evaluasi terhadap kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

    Berbagai kegiatan digelar KPK dalam peringatan Hakordia, mulai dari pemberian apresiasi kepada pemangku kepentingan yang telah berhasil mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, peluncuran program antikorupsi, ekspo pemberantasan korupsi yang melibatkan seluruh lembaga penegak hukum dan lembaga pengawasan, pameran pelayanan publik, lelang barang rampasan, hingga berbagai kegiatan seminar atau workshop antikorupsi.

    KPK juga memamerkan barang rampasan kasus korupsi yang menjadi saksi upaya KPK untuk mengembalikan keuangan negara dari perkara korupsi yang ditangani KPK. (Ant)