Xcloud.id

Topik: LHKPN

  • LHKPN Harta Kekayaan Amalia Desiana Bupati Banjarnegara Terpilih 2024, Miliki Rp 2,9 Miliar

    LHKPN Harta Kekayaan Amalia Desiana Bupati Banjarnegara Terpilih 2024, Miliki Rp 2,9 Miliar

    TRIBUNJATENG.COM– LHKPN harta kekayaan Amalia Desiana Bupati Banjarnegara Terpilih di Pilkada 2024.

    Berikut profil dan harta kekayaan Amalia Desiana.

    Paslon nomor urut 02, Amalia Desiana dan Wakhid Jumali, berhasil meraih kemenangan signifikan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banjarnegara, Jawa Tengah.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarnegara, pasangan ini memperoleh suara sebanyak 77,62 persen.

    Sementara itu, pasangan rival nomor urut 1, Bugar Wijiseno dan Fahmi Umar Irawan, hanya berhasil mengumpulkan 22,38 persen suara.

    Harta Amalia Desiana 

    Amalia Desiana, laporkan harta kekayaannya tanggal 28 Maret 2024 pada saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.

    Total harta kekayaan Amalia Desiana setelah dikurangi hutang adalah Rp2.989.921.737.

    Adapun rincian data harta Amalia Desiana adalah sebagai berikut :

    DATA HARTA
    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.800.000.000
    1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/86 m2 di KAB / KOTA
    BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
    2. Tanah Seluas 3407 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL
    SENDIRI Rp. 300.000.000
    3. Tanah Seluas 3095 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL
    SENDIRI Rp. 300.000.000
    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000
    1. MOBIL, HONDA CRV RE1 2WD Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
    100.000.000
    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 180.800.000
    D. SURAT BERHARGA Rp. —-
    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 993.128.999
    F. HARTA LAINNYA Rp. —-
    Sub Total Rp. 3.073.928.999
    III. HUTANG Rp. 175.007.262
    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.898.921.737

    Profil Amalia Desiana

    dr.Amalia Desiana adalah putri kandung mantan Bupati Banjarnegara (alm) Budhi Sarwono.

    Ia lahir pada 1 Desember 1988.

    Amalia merupakan alumnus Fakultas Kedokteran UNSOED Purwokerto.

    Ia adalah politisi PDI Perjuangan yang menjabat sebagai anggota DPRD Banjarnegara selama 2 periode.

    Yaitu dari 2014-2019 dan 2019-2024.

  • LHKPN Harta Kekayaan Imron Rizkyarno Wakil Walikota Wonogiri Terpilih 2024, Miliki Rp 1 Miliar

    LHKPN Harta Kekayaan Imron Rizkyarno Wakil Walikota Wonogiri Terpilih 2024, Miliki Rp 1 Miliar

    LHKPN Harta Kekayaan Imron Rizkyarno Wakil Walikota Wonogiri Terpilih 2024, Miliki Rp 1 Miliar

    TRIBUNJATENG.COM- Berikut ini laporan harta kekayaan LHKPN Imron Rizkyarno bakal maju Pilbup Wonogiri 2024.

    Paslon Setyo Sukarno-Imron Rizkyarno akan ditetapkan menjadi Bupati-Wakil Bupati Wonogiri terpilih, sebelum nanti dilantik menjadi pemimpin Wonogiri periode 2025-2030.

    Sebelumnya KPU Wonogiri mengesahkan perolehan suara paslon Bupati-Wakil Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno-Imron Rizkyarno menang dalam rekapitulasi tingkat kabupaten.

    Lantas berapa harta kekayaan wakil Bupati Wonogiri?

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses TribunSolo.com pada laman https://elhkpn.kpk.go.id, Imron melaporkan memiliki kekayaan sebesar Rp. 1.533.131.389.

    Imron sebelumnya merupakan anggota DPRD Wonogiri periode 2019-2024.

    Selain itu mengutip TribunSolo, Imron juga memiliki peternakan ayam broiler atau ayam potong.

    Kandangnya berada di wilayah Lingkungan Sawit Kelurahan Gemawang, Kecamatan Girimarto.

    Total ada 12 ribu ayam pedaging yang ada di kandang tersebut.

    Dalam LHKPN Imron, ia melaporkan memiliki mobil Toyota Innova Venturer tahun 2019.

    Selama ini, Imron juga menggunakan mobil tersebut.

    Imron sebenarnya melaporkan memiliki total kekayaan sebesar Rp. 1.703.000.000 yang meliputi tanah, bangunan, alat transportasi dan kas.

    Namun Imron juga melaporkan bahwa memiliki hutang sebesar Rp. 169.868.611, sehingga total harta kekayaan yang ia laporkan dalam LHKPN sebesar Rp. 1.533.131.389.

    Berikut ini rincian harta kekayaan Wakil Bupati Wonogiri terpilih Imron Rizkyarno yang ia laporkan pada 31 Desember 2023:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.204.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 426 m2/426 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 1.105.000.000
    2. Tanah Seluas 2665 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 469.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 445.000.000
    2. MOTOR, KAWASAKI LX 150 H Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 1.703.000.000

    III. HUTANG Rp. 169.868.611

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.533.131.389.

    KPK sendiri merilis pengumuman LHKPN sebagai pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

  • Profil Iwan Henry Wardhana, Kadis Kebudayaan Jakarta Dinonaktifkan Buntut Dugaan Korupsi – Halaman all

    Profil Iwan Henry Wardhana, Kadis Kebudayaan Jakarta Dinonaktifkan Buntut Dugaan Korupsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta, Iwan Henry Wardhana dinonaktifkan sementara dari jabatannya buntut dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kebudayaan per hari ini, Kamis (19/12/2024).

    Ia kini turut diperiksa aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta karena diduga terlibat korupsi.

    Dinas yang dipimpinnya disinyalir menyelewengkan uang daerah sampai Rp 150 miliar dengan cara mencairkan dana dari kegiatan fiktif.

    Kejati DKI Jakarta telah melakukan penggeledahan dan menyita ratusan stempel palsu yang diduga menjadi alat laporan pertanggungjawaban kegiatan fiktif itu. 

    Lantas seperti apa profil Iwan Henry Wardhana? 

    Profil

    Iwan Hendry Wardhana lahir pada 21 November 1975.

    Ia dilantik menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta sejak 2020 oleh Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

    Dikutip dari Tribun Jakarta, Iwan Hendry sudah menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta sejak 30 tahun silam.

    Iwan sudah bekerja untuk Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1994 silam.

    Ia memiliki rekam jejak karir panjang, dari mulai staf kelurahan, hingga kini bisa menjabat kepala dinas.

    Pria berusia 48 tahun itu, merupakan lulusan S1 jurusan Ekonomi Universitas Trisakti pada 1998.

    Setelahnya ia mendapat gelar Master in Urban Development dari Universitas Indonesia pada 2004.

    Ia juga mengambil jurusan Doctoral Programme School of Strategic and Global Studies di University of Indonesia pada tahun 2020 hingga sekarang.

    Jejak Karier 

    Iwan memulai kariernya di Jakarta yang dimulai dari staf Kelurahan Jati, Jakarta Timur tahun 1994.

    Ketika itu, ia baru berusia sekitar 18 tahun dan telah 1 tahun lulus dari Sekolah Menengah Atas.

    Bertahun-tahun bekerja sebagai Staff Tata Usaha, ia akhirnya memperoleh pekerjaan yang lebih baik di era tahun 2000an.

    Ia menjabat sebagai Kepala Penyusunan Program di Dinas Kebersihan DKI Jakarta sejak 2007 hingga 2012.

    Selain bekerja di Pemprov DKI Jakarta, Iwan juga pernah magang atau internship di Jepang pada 2007. 

    Pada tahun 2015, Iwan kemudian bekerja di Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN).

    Iwan lantas beralih ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta.

    Sejumlah jabatan pernah ia duduki, termasuk saat itu menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta.

    26 tahun mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta, Iwan akhirnya bisa menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas pada 2020.

    Harta Kekayaan Capai Rp 9,6 Miliar 

    Iwan Henry Wardhana terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2023.

    Berdasarkan data dari LHKPN, Iwan memiliki kekayaan sebesar Rp 9.668.585.623 (Rp9,6 miliar).

    Dirinya tercatat mempunyai empat aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dengan total nilai Rp 9.300.000.000.

    Lebih lanjut, Iwan memiliki alat transportasi dan mesin berupa mobil Honda City Z tahun 2000 senilai Rp 70.000.000.

    Aset lain yang dimiliki Iwan Henry adalah kas dan setara kas sejumlah Rp 1.098.585.623.

    Adapun Iwan Henry Wardhana tertulis mempunyai utang sebesar Rp 800.000.000.

    Diberitakan sebelumnya, Kantor Disbud yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor 12-14-15, Setiabudi, Jakarta Selatan, digeledah penyidik Kejati Daerah Khusus Jakarta.

    Penggeledahan dilakukan mengenai dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan Disbud yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

    “Penyidik telah menemukan peristiwa pidana pada kegiatan tersebut dan pada tanggal 17 Desember 2024 ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Syahroni Hasibuan, dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

    Anggaran yang diduga diselewengkan dari kegiatan Disbud Jakarta mencapai Rp 150 miliar.

    Syahroni menambahkan, penggeledahan juga dilakukan di empat lokasi lain, yakni Kantor EO GR-PRO di Jalan Duren Tiga Jakarta Selatan; rumah tinggal di Jalan H Raisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat; rumah tinggal di Jalan Kemuning, Matraman, Jakarta Timur; dan rumah tinggal di Jalan Zakaria, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

    Dari lima lokasi ini, penyidik penyidik menyita beberapa unit laptop, handphone, PC, dan flashdisk untuk dilakukan analisis forensik.

    “Turut disita uang, beberapa dokumen dan berkas penting lainnya guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo,” tuturnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul: Dilantik Anies, Ini Rekam Jejak Iwan Henry Wardhana dari Staff TU Hingga Jabat Kadis Kebudayaan DKI

    (Tribunnews.com/Milani/Deni)(TribunJakarta.com/Pebby Ade) 

  • Soal Rp 1 Triliun Zarof Ricar, Pengamat: Sangat Mungkin Uang dan Emas itu Titipan Para Hakim

    Soal Rp 1 Triliun Zarof Ricar, Pengamat: Sangat Mungkin Uang dan Emas itu Titipan Para Hakim

    Soal Rp 1 Triliun Zarof Ricar, Pengamat: Sangat Mungkin Uang dan Emas itu Titipan Para Hakim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mendesak
    Kejaksaan Agung
    untuk menyelidiki asal-usul uang senilai triliunan rupiah dan emas batangan yang ditemukan di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung (MA),
    Zarof Ricar
    (ZR).
    Fickar berpendapat bahwa uang dan emas tersebut kemungkinan besar bukan hanya milik Zarof, melainkan titipan dari pihak lain.
    “Kejaksaan Agung harus membongkar karena sangat mustahil uang dan batangan emas yang ada di rumah ZR itu miliknya sendiri. Sangat mungkin itu juga titipan yang belum diambil oleh hakim atau siapapun pejabat publik,” ungkap Fickar saat dihubungi pada Kamis (19/12/2024).
    Ia mencurigai bahwa uang dan emas tersebut sengaja dititipkan kepada Zarof untuk menghindari sistem pelacakan oleh audit keuangan, mengingat kewajiban pejabat untuk melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).
    Fickar menambahkan bahwa barang-barang tersebut baru akan diambil ketika memasuki masa pensiun.
    “Kejaksaan Agung harus melacak ini, mengingat akses ZR yang luas di kalangan para hakim karena kedudukannya dulu sebagai Kapusdiklat MA yang berhubungan dengan semua hakim. Jadi sangat mungkin uang dan emas itu titipan para hakim,” ujarnya.
    Ia juga menekankan pentingnya Kejaksaan Agung untuk berani membongkar praktik serupa, termasuk di kalangan jaksa yang nakal.
    Sebelumnya, Zarof Ricar ditangkap oleh penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Kamis (24/10/2024) terkait
    dugaan suap
    dalam pengurusan kasasi Ronald Tannur di Bali.
    Dalam penggeledahan di rumahnya di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, penyidik menyita uang hampir Rp 1 triliun, termasuk 74.494.427 dollar Singapura, 1.897.362 dollar Amerika Serikat, 71.200 euro, 483.320 dollar Hong Kong, dan Rp 5.725.075.000, yang diduga berasal dari pengurusan perkara.
    Ricar diduga menyiapkan uang suap sebesar Rp 5 miliar untuk hakim agung yang menangani kasasi Ronald Tannur.
    Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar menyatakan bahwa uang suap tersebut disiapkan oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, sebagai fee untuk mengkondisikan putusan perkara pidana yang menjerat kliennya.
    Sebagai pihak yang menjembatani pengurusan perkara, Ricar diduga menerima fee sebesar Rp 1 miliar dari Lisa Rahmat.
    “Sesuai catatan LR (Lisa Rahmat) yang diberikan kepada ZR (Zarof Ricar), (Rp 5 miliar itu) untuk hakim agung atas nama S, A, dan S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur,” ujar Abdul dalam konferensi pers pada Jumat (25/10/2024) malam.
    Kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur, yaitu Erintuah Damanik (ED) selaku Hakim Ketua, serta Mangapul (M) dan Heru Hanindyo (HH) sebagai Hakim Anggota.
    Juru Bicara Mahkamah Agung Yanto menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir dan melindungi hakim agung yang terbukti menerima suap dalam pengurusan perkara.
    Mahkamah Agung memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini.
    “Ya kalau memang ada bukti, silakan saja. Kita enggak pernah mentolerir,” tegas Yanto saat dihubungi
    Kompas.com.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kadis Kebudayaan Pemprov Jakarta Nonaktif Iwan Henry Wardhana Punya Kekayaan Rp9,6 Miliar

    Kadis Kebudayaan Pemprov Jakarta Nonaktif Iwan Henry Wardhana Punya Kekayaan Rp9,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Iwan Henry Wardhana akhirnya dinonaktifkan dari jabatan Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta usai ruangan kerjanya digeledah oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

    Iwan Henry Wardhana yang telah diangkat oleh Anies Baswedan menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta diduga kuat terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana senilai Rp150 miliar.

    Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menemukan ratusan stempel palsu dari ruang kerja Iwan Henry Wardhana sekaligus menyita beberapa laptop, ponsel dan juga puluhan dokumen.

    Iwan Henry Wardhana sendiri memiliki harta kekayaan sebesar Rp9,6 miliar dan sudah dilaporkan dirinya ke KPK dalam bentuk LHKPN.

    Aset paling besar yang dimiliki Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta nonaktif itu adalah tanah dan bangunan yang terbagi ke dalam dua kategori yaitu hasil warisan dan hasil sendiri.

    Iwan Henry Wardana memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur yang ditotal seluas 3.088 meter persegi dan nilainya ditaksir mencapai Rp9,3 miliar.

    Ditambah lagi mobil Honda City Z Tahun 2000 senilai Rp70 juta dan kas atau setara kas Rp1.098.585.623. Semua asetnya iyu dipotong hutang sebesar Rp800 juta.

    Hasilnya, total keseluruhan harta yang kini dimiliki oleh Iwan Henry Wardana adalah Rp9.668.585.623 pada tahun 2023.

  • Profil Iwan Henry Wardhana, Kadis Kebudayaan Jakarta Dinonaktifkan Buntut Dugaan Korupsi – Halaman all

    Kekayaan Iwan Henry Wardhana, Kadisbud Jakarta Dinonaktifkan Imbas Dugaan Korupsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, buka suara terkait dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kebudayaan (Disbud).

    Dilansir Tribun Jakarta, Teguh memastikan Kepala Disbud Jakarta, Iwan Henry Wardhana, akan segera dinonaktifkan dari jabatannya.

    “Insyaallah itu akan menjadi pertimbangan yang matang. Paling tidak (dinonaktifkan) untuk melancarkan proses penanganan yang terjadi dan juga memberi kesempatan kepada kepala dinas untuk lebih fokus menghadapi masalah tersebut,” ucapnya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2024).

    Ia menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) mengenai dugaan korupsi yang diperkirakan merugikan negara sampai Rp150 miliar ini.

    “Kami menghormati (proses penyidikan) dan kami bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk menangani dugaan tindak korupsi yang terjadi di Dinas Kebudayaan atas anggaran tahun 2023 tersebut,” ujarnya.

    Selain Iwan, dugaan korupsi ini juga ikut menyeret nama Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan, Mohamad Fairza Maulana.

    “Kemarin penggeledahan kurang lebih dimulai pukul 10.40 WIB dan sampai jam 12 malam masih dilakukan di lantai 14 dan 15, ruang kadis dan ruang kabid.”

    “Selain itu menurut informasi, penggeledahan juga terjadi di tempat lain, yaitu di rumah dan di kantor swasta atau yang terkait dengan EO,” sambungnya.

    Lantas berapa harta kekayaan Iwan? Berikut datanya, dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Kekayaan Iwan

    Iwan Henry Wardhana terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2023.

    Berdasarkan data dari LHKPN, Iwan memiliki kekayaan sebesar Rp9.668.585.623 (Rp9,6 miliar).

    Dirinya tercatat mempunyai empat aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dengan total nilai Rp9.300.000.000.

    Lebih lanjut, Iwan memiliki alat transportasi dan mesin berupa mobil Honda City Z tahun 2000 senilai Rp70.000.000.

    Aset lain yang dimiliki Iwan Henry adalah kas dan setara kas sejumlah Rp1.098.585.623.

    Adapun Iwan Henry Wardhana tertulis mempunyai hutang sebesar Rp800.000.000.

    Kantor Disbud Digeledah

    Diberitakan sebelumnya, Kantor Disbud yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor 12-14-15, Setiabudi, Jakarta Selatan, digeledah penyidik Kejati Daerah Khusus Jakarta.

    Penggeledahan dilakukan mengenai dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan Disbud yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

    “Penyidik telah menemukan peristiwa pidana pada kegiatan tersebut dan pada tanggal 17 Desember 2024 ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Syahroni Hasibuan, dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

    Anggaran yang diduga diselewengkan dari kegiatan Disbud Jakarta mencapai Rp150 miliar.

    Syahroni menambahkan, penggeledahan juga dilakukan di empat lokasi lain, yakni Kantor EO GR-PRO di Jalan Duren Tiga Jakarta Selatan; rumah tinggal di Jalan H Raisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat; rumah tinggal di Jalan Kemuning, Matraman, Jakarta Timur; dan rumah tinggal di Jalan Zakaria, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

    Dari lima lokasi ini, penyidik penyidik menyita beberapa unit laptop, handphone, PC, dan flashdisk untuk dilakukan analisis forensik.

    “Turut disita uang, beberapa dokumen dan berkas penting lainnya guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo,” tuturnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul: Soal Dugaan Korupsi Rp150 M di Dinas Kebudayaan Jakarta, Pj Gubernur Pastikan Nonaktifkan Kadis Iwan.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJakarta.com/Dionisius Arya)

  • Penampakan Rumah Mewah Diduga Milik Ayah Lady yang Tak Ada di LHKPN

    Penampakan Rumah Mewah Diduga Milik Ayah Lady yang Tak Ada di LHKPN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kasus penganiayaan mahasiswa koas di Palembang, Sumsel, berujung pada pembahasan harta kekayaan milik orang tua Lady Aulia Pramesti oleh warganet.

    Ayah Lady, Dedy Mandarsyah, menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) punya kekayaan hingga Rp9,4 miliar.

    Dedy diduga memiliki rumah megah di Kota Palembang, namun tak tercatat LHKPN. Detik.com melakukan reportase atas rumah tersebut. 

    Laporan Detik.com, rumah keluarga tersebut berada di Jalan Soepeno, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Bangunan mewah itu hingga kini masih dalam tahap rehabilitasi.

    Saat menyambangi lokasi, beberapa pekerja masih aktif menyelesaikan pembangunan rumah megah yang kini menjadi sorotan publik. Gerbang hitam di depan rumah putih bergaya Eropa klasik tersebut terhalang terpal biru, sehingga bagian pekarangan rumah tidak terlihat. Kamera CCTV terpasang menghadap ke pagar rumah.

    Masih ada kayu penyangga di balkon lantai 2 dan bahan bangunan yang berada di depan rumah itu yang menandakan hampir selesainya renovasi. Ada pula bendera merah putih di halaman depan rumah tersebut.

    Ketua RT 23 RW 08 Firmansyah membenarkan bahwa bangunan tersebut adalah rumah Dedy. Menurutnya, rumah itu sempat ditinggali keluarga tersebut sebelum Dedy bertolak ke Kalimantan Barat untuk bertugas.

    “Iya, benar itu rumah keluarga LA. Dulu mereka sempat tinggal di situ, tapi pindah karena bapaknya dinas di Kalbar,” ungkapnya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Selasa (17/12).

    Keberadaan rumah tersebut tak tertulis dalam LHKPN Dedy Mandarsyah. Dalam dokumen yang diakses dari situs KPK tersebut, hanya ada 3 rumah di bilangan Jakarta Selatan yang termasuk ke dalam kategori tanah dan bangunan milik Dedy.

    Jika melihat LHKPN yang dilaporkan pada pada 14 Maret 2024, tiga properti Dedy Mandarsyah di Jakarta Selatan yaitu:

    1. Tanah dan bangunan seluas 33,8 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp 200 juta.

    2. Tanah dan bangunan seluas 33,8 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp 200 juta.

    3. Tanah dan bangunan seluas 36 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp 350 juta.

    Sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan telah menetapkan Fadilah alias Datuk sebagai tersangka penganiayaan terhadap mahasiswa koas Muhammad Luthfi Hadhyan.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Kombes Anwar Reksowidjojo mengatakan aksi pemukulan yang dilakukan Datuk telah menyebabkan luka di bagian kepala, pipi dan leher korban.

    Anwar mengatakan motif pemukulan yang dilakukan oleh Datuk tersebut dikarenakan pelaku merasa tidak senang dengan nada bicara korban kepada Sri Meilina yang merupakan majikan pelaku.

    Anwar menjelaskan ketika itu korban tengah menjelaskan prosedur penjadwalan sistem jaga kepada Sri Meilina yang tidak menerima apabila anaknya Lady Aulia Pramesti harus melakukan jadwal jaga ketika libur tahun baru.

    Baca berita lengkapnya di sini.

    (tim/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • 6 Profil Irjen Whisnu Hermawan, Kapolda Termiskin Kedua di Indonesia Nasional

    6 Profil Irjen Whisnu Hermawan, Kapolda Termiskin Kedua di Indonesia Nasional

    Profil Irjen Whisnu Hermawan, Kapolda Termiskin Kedua di Indonesia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Irjen Pol
    Whisnu Hermawan
    Februanto dikenal sebagai sosok
    polisi
    berprestasi dan berintegritas. Lahir di Bandung pada 16 Februari 1972, ia meniti karier panjang di bidang reserse sejak lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994.
    Pengalamannya dalam menangani tindak pidana ekonomi mengantarkannya menjadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri sejak 31 Oktober 2021.
    Kini, Whisnu dipercaya mengemban jabatan Kapolda Sumatera Utara dengan pangkat jenderal bintang dua.
    Meski memiliki posisi strategis, Whisnu Hermawan dikenal hidup sederhana. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir ia serahkan pada 2014, total kekayaannya hanya Rp 1,35 miliar.
    Angka tersebut menjadikannya Kapolda termiskin kedua di Indonesia.

    Tanah dan bangunan menjadi bagian dari kekayaannya dengan total nilai Rp 311,25 juta. Dua properti sederhana di Kota Bekasi menjadi aset utamanya.
    Rumah pertama seluas 98 meter persegi dan 45 meter persegi, hasil kerja kerasnya sejak 1995 hingga 2014, ditaksir seharga Rp 45 juta.
    Properti kedua adalah 2 unit masing-masing seluas 68 meter persegi ² yang diperoleh antara 2007 hingga 2014, memiliki nilai Rp 266,25 juta.
    Dalam kategori harta bergerak, Whisnu memiliki dua mobil dan satu sepeda motor dengan total nilai Rp 505 juta.
    Dia mempunyai Toyota Kijang Innova buatan 2011 bernilai Rp 170 juta, Honda CR-V keluaran 2012 senilai Rp 300 juta, serta motor Kawasaki Ninja buatan 2011 dengan harga Rp 35 juta.
    Selain itu, Whisnu mempunyai logam mulia senilai Rp 4 juta masuk dalam daftar harta bergerak lainnya yang ia kumpulkan dari 2000 hingga 2014.
    Sementara itu, giro dan setara kas mencapai Rp 533,91 juta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Profil dan Harta Irjen Djoko Poerwanto, Kapolda Termiskin di Indonesia Nasional

    3 Profil dan Harta Irjen Djoko Poerwanto, Kapolda Termiskin di Indonesia Nasional

    Profil dan Harta Irjen Djoko Poerwanto, Kapolda Termiskin di Indonesia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Irjen Pol
    Djoko Poerwanto
    memegang amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sejak 18 Oktober 2023.
    Sebelumnya dia dipercaya menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat.
    Jenderal
    polisi
    dengan pangkat bintang dua ini dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Lulusan Akademi Kepolisian pada 1989 ini telah menduduki posisi strategis selama kariernya di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    Pria kelahiran 7 November 1967 tersebut kini menjadi perhatian publik, bukan hanya karena kiprahnya di institusi Polri, tetapi juga karena predikatnya sebagai Kapolda termiskin di Indonesia.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, total kekayaan Djoko Poerwanto per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 926 juta.

    Dalam laporan tersebut, tanah dan bangunan menjadi aset terbesar, senilai Rp 480 juta. Rincian aset tersebut meliputi tanah dan bangunan seluas 456 meter persegi dan 250 meter persegi di Kota Tasikmalaya, hasil dari jerih payah sendiri, dengan nilai Rp 350 juta.
    Sebidang tanah lain milik Djoko di Tasikmalaya dengan luas 266 meter persegi dinilai sebesar Rp 130 juta.
    Selain properti, Djoko mempunyai 2 jenis alat transportasi. Djoko memiliki Honda CR-V keluaran 2016 dengan nilai Rp 210 juta, serta sepeda motor Yamaha NMAX keluaran 2015 senilai Rp 15 juta.
    Dia tercatat mempunyai kas dan setara kas mencapai Rp 221 juta.
    Menariknya, tidak ada aset berupa surat berharga atau harta bergerak lain yang dilaporkan.
    Kapolda Kalimantan Tengah ini juga tercatat tidak memiliki utang, menjadikannya salah satu pejabat yang hidup sederhana di antara koleganya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Letjen TNI Bambang Trisnohadi, S.I.P. – Halaman all

    Letjen TNI Bambang Trisnohadi, S.I.P. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau Letjen TNI Bambang Trisnohadi, S.I.P. adalah seorang perwira tinggi (Pati) jenderal bintang 3 di TNI Angkatan Darat (AD).

    Di institusi TNI AD, Letjen TNI Bambang Trisnohadi mendapat kepercayaan untuk mengisi kursi jabatan posisi sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III atau Pangkogabwilhan III.

    Letjen Bambang Trisnohadi sudah menduduki posisi jabatan sebagai Pangkogabwilhan III sejak 24 Juli 2024.

    Sebelum itu, Bambang sempat terlebih dahulu mengisi kursi jabatan posisi sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam IX/Udayana.

    Ia tercatat aktif menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana selama kurang lebih 5 bulan, sejak 21 Februari 2024 hingga 24 Juli 2024.

    Letjen Bambang Trisnohadi juga memiliki rekam jejak karier yang cemerlang selama berdinas di TNI.

    Letjen TNI Bambang Trisnohadi, S.I.P. saat masih berpangkat Brigjen. (Istimewa/Tribun Manado)

    Berasal dari satuan tugas Kopassus, Bambang merupakan peraih gelar Adhi Makayasa Akademi Militer (Akmil) tahun 1993 alias lulusan terbaik.

    Di Akmil, ia satu letting dengan Komandan Kodiklat TNI AD, Letjen TNI Mohamad Hasan.

    Sebagai prajurit Kopassus, Bambang memiliki beberapa tugas penting, di antaranya yakni bergerak cepat di berbagai situasi dan medan, pengintaian, menembak tepat sasaran, antiteror, melaksanakan operasi khusus terhadap sasaran terpilih, Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Operasi Intelijen Khusus, dan Combat SAR.

    Ia juga pernah mendapat penugasan untuk mengemban posisi sebagai Komandan Upacara penurunan bendera upacara Peringatan HUT ke-70 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2015 di Istana Merdeka.

    Kehidupan pribadi

    Bambang Trisnohadi juga bukanlah orang sembarangan di kalangan dunia militer.

    Ayahnya merupakan seorang purnawirawan jenderal TNI AD yakni bernama Mayjen TNI (Purn) Suhadi.

    Bambang Trisnohadi memiliki istri yang bernama Ny. Dian Setio Wulan.

    Ia lahir di Jakarta pada 26 Februari 1972.

    Pendidikan

    Letjen Bambang Trisnohadi adalah alumni Akmil tahun 1993.

    Selama menempuh pendidikan militer, Bambang dikenal berprestasi.

    Selain menjadi lulusan terbaik Akmil angkatan 1993, ia juga pernah menjadi lulusan terbaik Dikreg Seskoad XLVI pada 2008.

    Selain itu, Bambang juga pernah menjadi lulusan terbaik Sesko TNI – Wira Adi Nugraha tahun 2017.

    Bambang juga telah menyelesaikan pendidikannya di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Perjalanan karier

    Letjen TNI Bambang Trisnohadi telah malang melintang berkarier di TNI AD.

    Berbagai jabatan strategis di TNI AD juga sudah pernah diembannya.

    Saat masih berpangkat Letnan Kolonel, Bambang pernah menjabat sebagai Pabandya Lat Ops Paspampres (2008), Dandenwalpri Grup A Paspampres (2009), Danyonif 315/Garuda (2010), dan Sespri Wakasad (2011).

    Pada 2012, Bambang berhasil naik pangkat menjadi Kolonel.

    Saat itu, ia didapuk untuk menduduki posisi jabatan sebagai Dan Grup A Paspampres.

    Ia juga sempat menjabat sebagai Asops Kasdam VI/Mulawarman (2014), Koorspri Kasad (2015), dan Pamen Denma Mabesad (2017).

    Bambang Trisnohadi berhasil pecah bintang menjadi Brigadir Jenderal atau Brigjen atau jenderal bintang 1 pada tahun 2018.

    Pada tahun tersebut, ia diutus untuk mengemban jabatan sebagai Danmentar Akmil.

    Masih di tahun 2018, Bambang kemudian dimutasi menjadi Danrem 121/Alambhana Wanawai.

    Dua tahun kemudian, ia lalu dipercaya untuk menjabat posisi sebagai Kasdam XVII/Cenderawasih.

    Bambang juga sempat mendapat amanah untuk bertugas sebagai Ir. Pusterad pada 2021.

    Pada 2022, Bambang Trisnohadi berhasil naik pangkat menjadi Mayor Jenderal atau Mayjen dan ditugaskan sebagai Sahli Bidang Keamanan Kemhan.

    Setelah itu, ia ditugaskan sebagai Dirjen Strahan Kemhan.

    Pada 2024, Bambang kemudian diangkat untuk menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana.

    Tak berselang lama, ia kembali naik pangkat dan jabatan sebagai Letjen TNI AD.

    Pada Juli 2024, Letjen Bambang Trisnohadi dipercaya untuk mengisi kursi jabatan posisi sebagai Pangkogabwilhan III.

    Harta kekayaan

    Letjen TNI Bambang Trisnohadi tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp8,9 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Bambang terakhir kali melaporkan hartanya pada 30 Januari 2024 untuk periodik 2023.

    Adapun harta Bambang ini mengalami penurunan dibangin tahun 2022, yakni sebesar Rp11,6 miliar.

    Berikut rincian daftar lengkap harta Letjen TNI Bambang Trisnohadi.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.100.000.000

    1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/175 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.300.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.590.000.000

    1. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

    2. MOBIL, HONDA CRV RM3 2WD2 4AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

    3. MOBIL, TOYOTA VOXY 2.0 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

    4. MOBIL, LANDROVER DEF 2.2L Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.240.498.523

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 8.930.498.523

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 8.930.498.523

    (Tribunnews.com/Rakli Almughni)