Xcloud.id

Topik: LHKPN

  • Sejak Jabat Stafsus Menhan, Deddy Corbuzier Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK – Halaman all

    Sejak Jabat Stafsus Menhan, Deddy Corbuzier Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sundjojo alias Deddy Corbuzier telah menjadi salah satu wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Sebab Deddy Corbuzier telah dilantik sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.

    Sejak dilantik oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 11 Februari 2025, ternyata Deddy Corbuzier belum meluangkan waktu untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Dari data base KPK, yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN-nya,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam pernyataannya, Selasa (18/3/2025).

    Budi mengatakan, Deddy Corbuzier memiliki tenggat hingga 3 bulan pasca-dilantik menjadi stafsus untuk melaporkan LHKPN.

    “Adapun batas waktu pelaporannya 3 bulan pascadilantik pada jabatan tersebut,” katanya.

    Terkait wajib lapor LHKPN,belum ada komentar dari Deddy Corbuzier. Hingga berita ini diterbitkan, Tribunnews.com sedang berusaha mendapatkan konfirmasi, namun belum mendapat jawaban.

    Deddy Corbuzier mendapat anugerah pangkat Letnan Kolonel Tituler TNI AD dari Kementerian Pertahanan (Kemhan). (Instagram @mastercorbuzier)

    Sosok Deddy Corbuzier belakangan menjadi kembali ramai dibicarakan imbas tindakannya mengkritik tindakan aktivis yang menginterupsi rapat panitia kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI sebagai tindakan ilegal dan melanggar hukum. 

    Aksi itu dilakukan tiga anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan di Hotel Fairmont Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025.

    “Yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum,” kata Deddy Corbuzier melalui akun Instagram @dc.kemhan.

    Menurut dia, rapat revisi UU TNI yang berlangsung di hotel bintang lima sesuai dengan konstitusi. 

    Deddy Corbuzier menganggap interupsi yang dilakukan tiga aktivis saat rapat berlangsung adalah gangguan yang mengarah pada tindakan anarkistis.

    “Mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun,” kata dia.

    Deddy mengatakan Kementerian Pertahanan selalu menerima berbagai macam kritik dan masukan dari masyarakat. 

    Namun dia menilai perbuatan tiga orang aktivis tersebut juga mengancam proses demokrasi.

  • Harta Kekayaan Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut Sebut ‘Kampungan’ ke Pengkritik Dwifungsi TNI

    Harta Kekayaan Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut Sebut ‘Kampungan’ ke Pengkritik Dwifungsi TNI

    PIKIRAN RAKYAT – Ramai ‘RUU TNI’ di media sosial terlebih setelah beredar kabar DPR menggelar rapat tentang hal tersebut di hotel mewah Fairmont Jakarta saat akhir pekan. Rapat itu digelar di tengah efisiensi yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto.

    Terkait RUU TNI dan isu dwifungsi tentara yang dikecam sejumlah pihak, KSAD (Kepala Staf TNI Angkatan Darat) Maruli Simanjuntak menganggap para pengkritiknya sebagai kurang kerjaan dan kampungan. Hal itu disampaikan menantu Luhut Binsar Pandjaitan tersebut pada Kamis, 13 Maret 2025.

    “Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, orde baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti ini, kampungan menurut saya. Ini orang waktu ada salah satu institusi masuk ke semua Kementerian, enggak ribut gitu loh, apakah dia bekerja di institusi itu?” ujarnya.

    “Kita enggak ribut, karena kami melihat anggota anggota TNI AD punya potensi, silakan didiskusikan, apakah kami boleh mendaftar atau ada sidangnya atau ditentukan oleh Presiden, silakan saja, tapi jangan menyerang Institusi. Silakan saja didiskusikan, apakah tentara harus alih status, apakah tentara harus pensiun? Jadi tidak usah diperdebatkan seperti ribut kanan, kiri, ke depan, kayak kurang kerjaan. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya seperti itu, ya kami ikut. Kami (TNI AD) akan loyal seratus persen dengan keputusan,” katanya melanjutkan.

    Bagaimana harta kekayaan dan profil Maruli Simanjuntak? Simak selengkapnya:

    Harta kekayaan Maruli Simanjuntak

    Berdasarkan penelusuran Pikiran-rakyat.com di website resmi e-LHKPN KPK pada Minggu, 16 Maret 2025 pukul 16.15 WIB, harta kekayaan Maruli Simanjuntak terakhir kali dilaporkan pada 31 Desember 2023 atau periode 2023. Untuk periode 2024, belum ditemukan dokumennya di laman tersebut. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

    Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/199 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI, Rp1.720.037.000 Bangunan Seluas 87 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp1.422.443.216 Bangunan Seluas 78.5 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp1.283.468.879 Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/179 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp3.672.135.000 Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA, Rp800.000.000 Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp150.000.000 Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp828.100.000 Tanah Seluas 2875 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp200.000.000 Tanah Seluas 1850 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp150.000.000 Tanah Seluas 2970 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp3.118.500.000 Tanah Seluas 2017 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp2.117.850.000
    Total tanah dan bangunan: Rp15.462.534.095 Daftar kendaraan milik Maruli Simanjuntak MOTOR, PIAGGIO LXV-125IE Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp20.000.000 MOTOR, KAWASAKI LX 150E CKD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp23.000.000 MOTOR, BMW K-75 SOLO Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp109.950.000 MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp452.143.000
    Total kendaraan: Rp605.093.000

    Apa Itu RUU TNI? 3 Perubahan Besar Ini Terjadi Jika Disahkan

    Revisi UU TNI: Prajurit Aktif Bisa Duduk di 16 Kementerian dan Lembaga

    Harta lainnya milik Maruli Simanjuntak HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp7.003.598.700 SURAT BERHARGA: Rp4.316.032.960 KAS DAN SETARA KAS: Rp51.416.702.727 HARTA LAINNYA: Rp7.712.694.154 UTANG: Rp21.536.000.000
    Total harta kekayaan: Rp64.980.655.636 Profil Maruli Simanjuntak Nama lengkap: Maruli Simanjuntak TTL: Bandung, 27 Februari 1970 Kerabat: Luhut Binsar Pandjaitan (ayah mertua) Karier militer: 1992-sekarang Karier militer Maruli Simanjuntak Dan Grup A Paspampres 2014-2016 Danrem 074/Warastratama 2016-2017 Wakil Komandan Paspampres 2017-2018 Kepala Staf Komando Daerah Militer IV/Diponegoro 2018-2020 Komandan Paspampres 2018-2020 Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana 2020-2022 Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat 2022-2023 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 2023-sekarang

    Demikian harta kekayaan dan profil Maruli Simanjuntak. Ia merupakan menantu Luhut yang menyebut ‘kampungan’ terhadap pihak yang khawatir dwifungsi TNI era Orde Baru akan kembali. Pihak tersebut juga mengkritik RUU TNI yang dibahas di hotel mewah saat akhir pekan di tengah efisiensi Prabowo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Intip Garasi Eks Kapolres Ngada yang Jadi Tersangka Asusila dan Narkoba

    Intip Garasi Eks Kapolres Ngada yang Jadi Tersangka Asusila dan Narkoba

    Jakarta –

    Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman tengah disorot. Menilik sisi lain, Fajar lapor punya harta Rp 14 juta sementara isi garasinya nihil kendaraan.

    Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu berkaitan dengan status tersangka untuk Fajar dalam kasus narkoba dan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur.

    Dikutip detikBali, kasus AKBP Fajar mencuat setelah video pencabulan anak yang diduga direkamnya, bocor di Australia. Jabatan Kapolres Ngada kini dijabat oleh AKBP Andrey Valentino.

    Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengungkap Fajar akan dijerat dengan pidana umum atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, yaitu I (6) di Hotel Kristal, Kota Kupang.

    “Setelah penanganan kode etik dan hukuman kedinasan di Mabes Polri, akan kami lakukan penjeratan secara pidana umum atas kasus yang dilakukan oleh AKBP Fajar,” ujar Daniel.

    Daniel menambahkan Polda NTT sangat berterima kasih kepada publik karena sudah memantau dan mengawal kasus yang dilakukan oleh Fajar. Selanjutnya, proses penanganan kasus pidana pencabulan anak di bawah umur akan dilakukan di NTT.

    “Ini kan kasus yang terungkap sehingga setelah (penanganan) kasus internal di Mabes Polri oleh Divisi Propam Polri, nanti hasil koordinasi saya dengan Mabes Polri, maka secara pidana akan diserahkan kepada kami untuk menindaklanjuti kasus pidana umumnya,” jelas Daniel.

    Isi Garasi Eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma

    Menilik sisi lain, harta kekayaan Fajar ikut jadi sorotan. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor Fajar, hartanya tampak menurun drastis saat menjabat sebagai Kapolres Ngada. Pada LHKPN yang disetor 11 Januari 2023 untuk periodik 2022, Fajar melapor punya harta sebesar Rp 103 juta. Harta kekayaan Fajar itu terdiri dari dua aset yaitu satu alat transportasi dan mesin serta kas dan setara kas.

    Alat transportasi dan mesin itu terdiri dari satu unit mobil berupa Honda CR-V tahun 2008 dengan status ‘Lainnya’. Mobil itu ditaksir bernilai Rp 90 juta. Selanjutnya ada kas dan setara kas senilai Rp 13 juta. Selanjutnya pada LHKPN yang dilaporkan pada 7 Februari 2024 untuk periodik 2023, tak ada lagi mobil CR-V tercatat sebagai aset Fajar. Dia hanya lapor punya aset berupa kas dan setara senilai Rp 14 juta.

    (dry/din)

  • Jadi Kapolda Jatim, Irjen Nanang Avianto Punya Harta Rp 10,2 Miliar

    Jadi Kapolda Jatim, Irjen Nanang Avianto Punya Harta Rp 10,2 Miliar

    Jadi Kapolda Jatim, Irjen Nanang Avianto Punya Harta Rp 10,2 Miliar
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk
    Irjen Pol Nanang Avianto
    sebagai
    Kapolda Jawa Timur
    melalui mutasi dan rotasi terbaru di jajaran Polri, Kamis (13/3/2025).
    Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) yang disampaikan pada 18 Maret 2024, Nanang memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 10,2 miliar atau tepatnya Rp 10.222.281.900.
    Harta kekayaan terbesar yang dimiliki Nanang berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 9 miliar.
    Ia tercatat memiliki 7 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bandung, Jakarta Selatan, Banyuwangi, dan Palangka Raya.
    Dalam LHKPN, Nanang tercatat tidak memiliki alat transportasi dan mesin seperti mobil dan motor.
    Namun, ia tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 340 juta, dan kas serta setara kas sebesar Rp 882 juta.
    Dengan demikian, total kekayaan Nanang sebesar Rp 10,2 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolda Termiskin Djoko Poerwanto Ditugaskan ke Kementerian Kehutanan

    Kapolda Termiskin Djoko Poerwanto Ditugaskan ke Kementerian Kehutanan

    Kapolda Termiskin Djoko Poerwanto Ditugaskan ke Kementerian Kehutanan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Kepolisian Kalimantan Tengah (Kalteng) Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Poerwanto dimutasi menjadi perwira tinggi (Pati) di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
    Mutasi dalam rangka penugasan di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) ini termuat dalam Surat Telegram Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Nomor ST/448/III/KEP/2025 tanggal 12 Maret 2025.
    “Irjen Pol Djoko Poerwanto Kapolda Kalteng dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (penugasan pada Kemenhut),” demikian bunyi keputusan Kapolri, dikutip Kompas.com, Kamis (13/3/2025).
    Adapun keputusan Kapolri ini ditandatangani Inspektorat Pengawasan Umum Polri (Irwasum) Polri, Komisaris Jenderal (Komjen) Dedi Prasetyo.
    Djoko menjabat sebagai Kapolda Kalteng sejak 18 Oktober 2023. Sebelumnya, jenderal bintang dua Polri ini juga pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).
    Pria kelahiran 7 November 1967 ini memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Dia sempat menjadi perhatian publik lantaran mendapat predikat sebagai Kapolda termiskin di Indonesia.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Djoko memiliki harta sebesar Rp 926 juta.
    Harta ini dilaporkan per 31 Desember 2023. Dalam laporan tersebut, tanah dan bangunan menjadi aset terbesar, senilai Rp 480 juta.
    Selain properti, Djoko mempunyai dua jenis alat transportasi dengan total nilai Rp 225 juta. Dia tercatat mempunyai kas dan setara kas mencapai Rp 221 juta. Saat itu, Djoko juga tercatat tidak memiliki utang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolres Ngada Nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Tercatat Hanya Laporkan Harta Kekayaan Rp 14 Juta – Halaman all

    Kapolres Ngada Nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Tercatat Hanya Laporkan Harta Kekayaan Rp 14 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja menjadi perbincangan publik usai terjerat kasus pelanggaran berat.

    Yang bersangkutan masih diperiksa oleh Divisi Propam Polri.

    Ada dua kasus yang menjerat AKBP Fajar Widyadharma yaitu penyalahgunaan narkoba dan pelecehan terhadap tiga anak dibawah umur.

    Ironinya korban anak yang diduga dicabuli oleh AKBP Fajar ada yang masih berusia 3 tahun.

    Sedangkan dua korban lagi berumur 14 tahun dan 12 tahun.

    Mengutip dari laman e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Fajar tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp14 juta. 

    Harta kekayaan itu dilaporkannya pada 7 Februari 2024 untuk periodik 2023, saat menjabat Kapolres Sumba Timur.

    Dia tercatat tidak memiliki aset berupa tanah dan bangunan, serta alat dan transportasi. 

    Total harta Rp14 juta tersebut masuk kategori kas dan setara kas.

    AKBP Fajar berdasarkan LHKPN tidak memiliki utang.

    Pada laporan LHKPN sebelumnya 11 Januari 2023 untuk periodik 2022, Fajar tercatat memiliki total harta Rp103 juta.

    Dari total harta tersebut, meliputi alat transportasi dan mesin berupa satu unitobil dengan merek Honda CRV seharga Rp90 juta, serta kas dan setara kas Rp13 juta.

    Polri akan menindak tegas Kapolres nonaktif Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang saat ini diperiksa Divisi Propam Polri.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan Polri akan transparan dan akuntabel dalam menangani kasus tersebut.

    Menurut Sandi, hasil pemeriksaan hingga saat ini belum rampung.

    “Untuk hasil pemeriksaannya masih dalam proses, nanti kita update melalui Propam,” kata Sandi kepada wartawan dikutip Rabu (12/3/2025).

    “Yang jelas siapa pun itu yang melanggar ketentuan akan kita tindak tegas dan kita tindak,” tambahnya.

    Bagi anggota yang berprestasi dipastikan akan diberikan promosi jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 

    Sandi menambahkan bahwa komitmen tersebut berulang kali disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Dia menekankan agar Polri terbuka untuk dikoreksi dan diawasi sehingga Korps Bhayangkara bisa menjadi lebih baik ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    “Benah-benah Polri ini bukan hanya berhenti di situ saja. Kita seiring dengan perkembangan waktu dan dinamika perkembangan sosial yang ada, kita akan terus berbenah sampai kapanpun agar Polri menjadi lebih baik kepada masyarakat,” ungkap jenderal polisi bintang dua itu.

  • Profil Marsdya Yusuf Jauhari, Salah Satu Pati Senior di TNI AU

    Profil Marsdya Yusuf Jauhari, Salah Satu Pati Senior di TNI AU

    loading…

    Marsdya Yusuf Jauhari yang sejak 2020 lalu menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI merupakan salah satu Pati senior di TNI Angkatan Udara. Foto/Dok.Kemhan

    JAKARTA – Marsekal Madya (Marsdya) Yusuf Jauhari yang sejak tahun 2020 lalu menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI, ini merupakan salah satu Perwira Tinggi (Pati) senior di TNI Angkatan Udara (AU).

    Yusuf Jauhari tercatat sebagai lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1990. Lulusan AAU tersebut termasuk dalam kategori senior, meskipun masih ada lulusan AAU 1988 dan 1989 yang masih aktif.

    Mengingat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono saja merupakan lulusan AAU 1993, atau tiga angkatan di bawah Marsdya Yusuf Jauhari.

    Profil Marsdya Yusuf Jauhari
    Yusuf Jauhari lahir pada 1 Oktober 1967, di Semarang, Jawa Tengah. Ia memulai karier militernya setelah lulus dari AAU di tahun 1990 silam.

    Dalam riwayat kariernya, pria yang telah berusia 57 tahun ini sempat mengisi posisi Kabag Rumga Setjen Kemhan di tahun 2016 lalu.

    Dari jabatan itu jugalah pengalamannya di Kementerian Pertahanan mulai tertanam. Hingga pada tahun 2017, ia ditunjuk jadi Kapusdatin Kemhan RI.

    Sebelum menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI di tahun 2020, Yusuf sempat mengisi posisi Kepala Biro Umum Setjen Kemhan RI di tahun 2019.

    Marsda TNI Yusuf Jauhari tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp. 7.647.315.120 atau sekitar Rp7,6 miliar dalam data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Laporan dari LHKPN tersebut dilaporkan olehnya pada tahun 2023 lalu. Unsur paling besar yang menyumbang kekayaannya adalah dari harta bergerak dengan total Rp 2,68 miliar, Kas dan setara kas dengan nilai Rp 2,45 miliar, disusul oleh Tanah dan Bangunan sebesar Rp 2,18 miliar.

    Itulah profil singkat dari Marsdya Yusuf Jauhari yang merupakan salah satu perwira senior di TNI AU.

    (shf)

  • Kapolres Ngada Kasus Apa? Awalnya Polisi Australia Gercep Laporkan Video Pelecehan Anak

    Kapolres Ngada Kasus Apa? Awalnya Polisi Australia Gercep Laporkan Video Pelecehan Anak

    PIKIRAN RAKYAT – Kapolres Ngada sedang menjadi pembicaraan publik terkait isu kasus pelecehan dan asusila. Jabatan Kepala Kepolisian Resor di Nusa Tenggara Barat (NTB) itu dijabat oleh AKBP Fajar Widyadharma Lukman.

    Tak hanya asusila, AKBP Fajar Widyadharma juga tersangkut kasus narkoba. Penangkapan sang polisi dikonfirmasi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sekaligus Ketua Komisi Polisi Nasional Budi Gunawan ada Senin, 3 Maret 2025 saat berada di Kantor BNN Cawang, Jakarta Timur.

    “Terkait dengan yang kasus Ngada, jadi silakan kami dari Kompolnas juga kita turunkan untuk langsung mengawasi proses penanganan di sana. Justru oknum terlibat sanksi hukum lebih berat karena di samping pengenaan hukum pidana narkoba, terkena hukuman kode etik dan disiplin sesuai aturan di satuan masing-masing entah itu oknum Polri dan TNI,” kata Budi Gunawan.

    Kapolres Ngada kasus apa?

    Kasus narkoba dan kasus asusila adalah kasus yang diisukan menjerat Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Kasus pelecehan atau pencabulan diduga dilakukan terhadap anak usia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun.

    Tak tanggung-tanggung, AKBP Fajar bahkan merekam tindak asusila lalu mengirim videonya ke situs-situs video terlarang termasuk Australia. Aparat polisi Negeri Kanguru lalu menemukan videonya pada pertengahan 2024 ternyata diunggah di Kota Kupang, NTT, lalu memberitahu kasus tersebut kepada kepolisian di NTT.

    AKBP Fajar Widyadharma lalu ditangkap Tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri di Kabupaten Ngada, NTT. Sang kapolres dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan menurut Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho.

    “Hasil pemeriksaannya masih dalam proses. Nanti akan kami update melalui Propam seperti apa hasilnya. Itu komitmen dari Bapak Kapolri karena transparansi dan akuntabilitas Polri ini menjadi tanggung jawab kepada publik, Maka, Kapolri sangat berkomitmen untuk hal itu,” ujarnya.

    Kasus polisi ini dikecam sejumlah pihak termasuk Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina. Ia mendesak aparat mengusut tuntas kasus tersebut serta memberikan hukuma maksimal kepada pelaku yang terlibat.

    “Harus dihukum maksimal, apalagi dia sebagai Kapolres. Seharusnya, ia memberikan contoh, bukan merenggut masa depan anak-anak. Ini bener-bener perbuatan biadab. Bila merujuk juncto, hukuman serendahnya bisa dikenai hukuman 20 tahun. Tapi karena bejatnya dia, saya pikir hukuman seumur hidup atau mati lebih pantas,” kata Legislator PDIP tersebut, dilansir dari laman ANTARA, Selasa, 11 Maret 2025.

    Profil Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma, ditangkap usai polisi Australia gercep lapor video pelecehan anak. Dok. Humas Polres Ngada dan Pikiran Rakyat/Fian Afandi

    Profil AKBP Fajar Widyadharma

    Berikut profil singkatnya:

    Harta kekayaan Kapolres Ngada turun drastis 2022-2023

    Harta tahun 2022

    TANAH DAN BANGUNAN: Rp0 MOBIL, HONDA CRV Tahun 2008, LAINNYA: Rp90.000.000 HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp0 SURAT BERHARGA: Rp0 KAS DAN SETARA KAS: Rp13.000.000 HARTA LAINNYA: Rp0 Total harta kekayaan: Rp103.000.000

    Harta tahun 2023

    TANAH DAN BANGUNAN: Rp0 ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN: Rp0 HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp0 SURAT BERHARGA: Rp0 KAS DAN SETARA KAS: Rp14.000.000 HARTA LAINNYA: Rp0 Total harta kekayaan: Rp14.000.000

    Harta kekayaan Kapolres Ngada AKBP Fajar 2024

    Pikiran-rakyat.com menelusuri laman resmi e-LHKPN KPK pada hari ini, Selasa, 11 Maret 2025 pukul 13.15 WIB. Akan tetapi, belum ditemukan data harta kekayaan terbaru dari AKBP Fajar Widyadharma tersebut.

    Demikian kasus yang menjerat Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Kasusnya ternyata berawal dari temuan polisi Australia terkait video pelecehan anak yang diunggah dari Kota Kupang, NTT pada pertengahan 2024.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ridwan Kamil Partai Apa? Digeledah KPK di Isu Korupsi BJB, Intip Harta Kekayaannya

    Ridwan Kamil Partai Apa? Digeledah KPK di Isu Korupsi BJB, Intip Harta Kekayaannya

    PIKIRAN RAKYAT – Informasi Ridwan Kamil partai apa dan harta kekayaan miliknya bisa diketahui di artikel ini. Belum lama ini, kediaman eks Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat tersebut digeledah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

    Pria yang kerap disapa Kang Emil ini digeledah kaitannya dengan isu korupsi BJB (Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten) menurut pernyataan Ketua KPK Setyo Budiyanto. Penggeledahan terhadap ini terjadi pada hari ini, Senin 10 Maret 2025.

    “Betul (rumah Ridwan Kamil digeledah KPK) terkait perkara BJB,” ujar Setyo Budiyanto kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidi, Senin, 10 Maret 2025.

    “Belum update, mungkin masih berlangsung (penggeledahan),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan kabar tersebut.

    Ridwan Kamil partai apa?

    Ternyata Kang Emil bergabung dengan Partai Golkar sejak awal 2023 setelah independen sejak 2012. Selama tidak berstatus anggota partai, Emil berhasil menjadi Wali Kota Bandung 2013-2018, dilanjut Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023.

    Ia memiliki pasangan suami Anggota DPR Atalia Praratya yang juga kader Partai Golkar. Sang istri terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak 1 Oktober 2024. Sempat diisukan maju sebagai calon Wali Kota Bandung di Pilkada 2024, Atalia lalu memutuskan mundur.

    Berapa harta kekayaan Ridwan Kamil yang pernah menjadi Calon Gubernur Jakarta 2024 tersebut? Simak selengkapnya:

    Harta kekayaan Ridwan Kamil

    Data terakhir harta Kang Emil di website e-LHKPN KPK dilaporkan pada 29 Februari 2024 atau di masa akhir jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Total tanah dan bangunan miliknya berjumlah 21 dengan 2 mobil dan 5 motor. Berikut rinciannya:

    Tanah Seluas 636 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp40.704.000 Bangunan Seluas 26 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp276.270.000 Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp210.000.000 Tanah Seluas 1585 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp6.585.675.000 Tanah dan Bangunan Seluas 373 m2/382 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp2.734.015.000 Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp354.375.000 Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp354.375.000 Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp351.000.000 Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp351.000.000 Tanah Seluas 1255 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp4.699.975.000 Tanah dan Bangunan Seluas 39 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp208.007.000 Tanah dan Bangunan Seluas 19 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp1.548.295.000 Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp5.000.000 Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp8.400.000 Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp6.000.000 Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp6.720.000 Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp11.000.000 Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp13.200.000 Tanah Seluas 610 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp8.540.000 Tanah Seluas 1100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp15.400.000 Tanah Seluas 3480 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp69.600.000

    Total tanah dan bangunan: Rp17.857.551.000

    Daftar kendaraan milik Ridwan Kamil MOBIL, HYUNDAI SANTAFE JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp319.000.000 MOTOR, ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 2017 BATTLE GREEN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp78.000.000 MOTOR, HONDA BEAT MATIC 108 – D1BO2N2GL2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp8.200.000 MOTOR, KAWASAKI W175 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp21.500.000 MOTOR, HONDA CBR SECOND CBR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp21.500.000 MOBIL, WULING CVT LISTRIK Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp282.000.000 MOTOR, VESPA MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp41.700.000

    Total kendaraan: Rp771.900.000

    Harta lainnya milik Ridwan Kamil HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp467.123.000 SURAT BERHARGA: Rp880.000.000 KAS DAN SETARA KAS: Rp5.932.016.760 HARTA LAINNYA: Rp157.065.509 UTANG: Rp3.308.238.000

    Total harta kekayaan: Rp22.757.418.269

    Demikian informasi Ridwan Kamil partai apa lengkap dengan harta kekayaan miliknya. Rumah Kang Emil baru-baru ini digeledah KPK terkait isu korupsi BJB.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sosok Wali Kota Palembang, Ratu Dewa Beri SP3 Lurah Pulokerto yang Tak Ada di Kantor di Jam Kerja – Halaman all

    Sosok Wali Kota Palembang, Ratu Dewa Beri SP3 Lurah Pulokerto yang Tak Ada di Kantor di Jam Kerja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah sosok Wali Kota Palembang, Ratu Dewa yang beri sanksi tegas pada lurah alias kepala desa Pulokerto yang disidak tak ada di kantor di jam kerja.

    Video detik-detik Wali Kota Ratu Dewa yang sidak kantor kelurahan Pulokerto viral di media sosial.

    Nampak Ratu Dewa tiba-tiba datang dan menanyakan siapa saja orang yang berada di kantor pada jam 8 pagi.

    Wali Kota Ratu Dewa hanya mendapati empat orang yang ternyata semua adalah pegawai honorer.

    Lurah dan ASN pun tak telihat batang hidungnya.

    Wali Kota Ratu Dewa lantas menghubungi Camat dan memberi peringatan.

    “Pak Camat, di Pulokerto ini lurahnya belum datang ini jam kerja, jam 8 ini. yang dateng cuman honor empat orang, jadi atensi ini. jangan main-main ini,” tegas Ratu Dewa.

    Ratu Dewa lantas menghubungi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk membuat SP3 bagi lurah dan para ASN.

    Dikutip dari TribunSumsel.com, Ratu Dewa membenarkan kejadian tersebut.

    Sikap tegas Ratu Dewa diharapkan menjadi efek jera agar pegawai tidak mudah absen.

    “Saya sengaja sidak acak untuk mengecek ternyata semua PNS di kelurahan itu tidak ada satu pun yang ngantor lurah dan juga sekretaris lurah, hanya ada honorer saja dan pegawai yang baru diangkat,” ujar Ratu Dewa, Jumat (7/3/2025).

    “Jadi contoh agar tidak ada lagi yang absen bekerja jadi harus ditindak tegas,” kata Dewa.

    Sementara itu Lurah Pulokerto, Amrullah mengatakan dia bukan bolos bekerja tapi sudah absen Kamis pagi pukul 07.00 WIB dan langsung menjalankan program Walikota turun ke lapangan dengan meninjau kalangan di Pulokerto.

    Lantas siapakah sosok Wali Kota Ratu Dewa?

    Dikutip dari palembang.go.id, Ratu Dewa merupakan pria kelahiran Muara Kuang, Ogan Illir pada 17 Agustus 1969.

    Ratu Dewa merupakan anak ke-8 dari sembilan bersaudara dari apsangan Cik Den Tambun dan Zalipah.

    Ratu Dewa menempuh pendidikan S1 Fakultas Ushuluddin di IAIN Raden Fatah Palembang.

    Lalu ia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Sriwijaya bergelar Magister Kebijakan Publik.

    Perjalanan karier Ratu Dewa sebelum menjadi Wali Kota sangat panjang.

    Ia dikenal sebagai sosok birokrat yang rendah hati hingga dipercaya menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Ratu Dewa sempat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang menggantikan Harnojoyo yang masa jabatannya berakhir pada Senin (18/9/2023).

    Setelahnya, ia kembali ke posisi Sekda hingga mengajukan pensiun dini per 1 Agustus 2024 demi maju dalam Pilkada Palembang.

    Ratu Dewa menggandeng Prima Salam sukses mengumpulkan 352.696 suara atau 46,52 persen dari total suara.

    Ia mengalahkan dua pasangan lainnya, Fitrianti-Nandriani dan Yudha-Baharudin.

    Ratu Dewa juga merupakan pejabat yang aktif membagikan kegiatannya di media sosial.

    Akun Instagram @ratudewa kini telah memiliki 118 ribu pengikut dengan lebih dari 1.700 postingan.

    Harta Kekayaan

    Ratu Dewa terakhir melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada tahun 2023, saat dirinya menjabat sebagai Sekda Kota Palembang.

    Ia memiliki total harta kekayaan sebesar Rp5,3 miliar. Berikut rinciannya dikutip dari situs LHKPN:

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.695.585.700

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA
    PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
    2. Tanah dan Bangunan Seluas 963 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
    PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000

    3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA INDRALAYA, WARISAN
    Rp. 125.000.000
    4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL
    SENDIRI Rp. 430.000.000

    5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL
    SENDIRI Rp. 175.000.000
    6. Tanah Seluas 285 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL
    SENDIRI Rp. 175.000.000

    7. Tanah Seluas 337 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL
    SENDIRI Rp. 370.000.000
    8. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
    PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 410.585.700

    9. Tanah dan Bangunan Seluas 3000 m2/1000 m2 di KAB / KOTA
    KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 662.500.000
    1. MOBIL, KIA JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
    2. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
    3.500.000

    3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp2.000.000
    4. MOBIL, JEEP CHEROKEE LIMITED 4.0 USA Tahun 1997, HASIL
    SENDIRI Rp. 120.000.000

    5. MOBIL, TOYOTA YARIS CROSS MINI BUS Tahun 2023, HASIL
    SENDIRI Rp. 432.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 85.700.000
    D. SURAT BERHARGA Rp. —-
    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 920.272.129
    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 5.364.057.829

    HUTANG Rp. —-

    TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.364.057.829

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Wali Kota Palembang Ratu Dewa SP3 Lurah Pulokerto Gandus, Buntut Saat Disidak Tak Ada di Kantor

    (Tribunnews.com/ Siti N) (TribunSumsel.com/ Hartati)