Xcloud.id

Topik: LHKPN

  • Harta Kekayaan Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata yang Gagap Bahasa Inggris

    Harta Kekayaan Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata yang Gagap Bahasa Inggris

    PIKIRAN RAKYAT – Berikut harta kekayaan Widiyanti Putri yang terlihat gagap Bahasa Inggris. Hal ini diketahui lewat video viral di media sosial X (Twitter) @fin*** dalam unggahannya pada 

    “Eh the ehh indonesian um cabinet and ministry mmm lady talking in a forum nervously minister of tourism thinking hard not knowing what to say looking up and smiling,” demikian caption dalam unggahan viral tersebut.

    Diketahui Widiyanti Putri merupakan menteri terkaya era Presiden Prabowo yang dilantik pada 21 Oktober 2024 lalu. Ia tercatat memiliki harta kekayaan dengan total Rp5 triliun.

    eh the ehh indonesian um cabinet and ministry mmm lady talking in a forum nervously minister of tourism thinking hard not knowing what to say looking up and smiling pic.twitter.com/AHwI3xJ0iS— reaction videos id (@findormeme) March 24, 2025

    Berapa harta milik Menteri Pariwisata Widiyanti? Simak selengkapnya:

    Harta kekayaan Widiyanti Putri

    Tanah dan bangunan milik Widiyanti Putri

    Tanah dan Bangunan Seluas 3630 m2/3068 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp68.153.450.000 Tanah dan Bangunan Seluas 1150 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp18.752.250.000 Tanah dan Bangunan Seluas 474 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp7.688.470.000 Bangunan Seluas 328 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp4.406.720.000 Tanah dan Bangunan Seluas 847 m2/326 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp14.539.035.000 Tanah dan Bangunan Seluas 1340 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp22.577.700.000 Tanah dan Bangunan Seluas 980 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp15.910.650.000

    Total tanah dan bangunan: Rp152.028.275.000

    Daftar kendaraan milik Widiyanti Putri

    MOBIL, MERCEDES BENZ S63 Tahun 2014, HASIL SENDIRI, Rp2.964.000.000
    MOBIL, TOYOTA VELLFIRE 3.5 AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI, Rp506.000.000 MOBIL, BENTLEY CONTINENTAL GT Tahun 2011, HASIL SENDIRI, Rp2.879.000.000 MOBIL, LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 AUTOBIOGRAPHY A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI, Rp2.387.000.000 MOBIL, BENTLEY FLYING SPUR W12 Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp4.577.000.000 MOBIL, LEXUS LM350H Tahun 2024, HASIL SENDIRI, Rp2.500.000.000 MOBIL, LEXUS LS500H Tahun 2024, HASIL SENDIRI, Rp3.650.000.000

    Total kendaraan: Rp19.463.000.000

    Harta kendaraan lain milik Widiyanti Putri

    HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp43.814.169.039 SURAT BERHARGA: Rp5.075.638.855.071 KAS DAN SETARA KAS: Rp67.168.797.235 HARTA LAINNYA: Rp77.719.917.824

    Total harta kekayaan:: Rp5.435.833.014.169

    Demikian harta kekayaan Widiyanti Putri yang merupakan menteri terkaya era Prabowo yang gagap Bahasa Inggris. Total hartanya mencapai Rp5 triliun berdasarkan LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 9 Desember 2024.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sahroni Usul KPK Bikin Aturan Penahanan Gaji untuk Pejabat yang Tidak Setor LHKPN

    Sahroni Usul KPK Bikin Aturan Penahanan Gaji untuk Pejabat yang Tidak Setor LHKPN

    loading…

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti kedisiplinan pejabat dalam menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti kedisiplinan pejabat dalam menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ). Politikus Partai Nasdem ini berpendapat, KPK harus memiliki sistem tegas untuk membuat pelaporan LHKPN lebih tertib.

    “Saya kira KPK harus bekerja sama dengan instansi-instansi, untuk membuat sistem punishment. Jadi bagi penyelenggara negara yang tidak disiplin atau sengaja tidak mau menyetor LHKPN sampai batas waktu tertentu, bakal ada hukuman. Misalnya gaji gak turun atau ditahan promosi jabatannya,” ujar Sahroni dalam keterangan, Rabu (26/3/2025).

    Sahroni suarakan agar para penyelenggara negara lebih taat akan ketentuan yang ada. Mengingat, LHKPN juga merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi.

    “LHKPN ini kan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara kepada masyarakat. Juga sebagai salah satu cara pencegahan korupsi. Jadi kalau ada yang sudah diingetin berulang-ulang tapi masih enggan melapor, ya berarti patut dicurigai ada sesuatu. Karena kalau bersih, kan tinggal lapor aja apa susahnya,” pungkasnya.

    Sahroni merespons KPK yang mengungkapkan ada 50.369 penyelenggara negara yang belum menyerahkan LHKPN periodik 2024. KPK mengingatkan baru 87,92 persen pejabat yang menyerahkan LHKPN.

    Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa batas akhir pelaporan untuk LHKPN periode 2024 adalah 31 Maret 2025.

    (rca)

  • Viral, Annisa Mahesa Anggota DPR RI Termuda Terseret Cuitan Vulgar Buttiercup

    Viral, Annisa Mahesa Anggota DPR RI Termuda Terseret Cuitan Vulgar Buttiercup

    Viral, Annisa Mahesa Anggota DPR RI Termuda Terseret Cuitan Vulgar @Buttiercup

    TRIBUNJATENG.COM- Annisa Mahesa (23) Anggota DPR RI termuda sedang menjadi buah bibir setelah diduga sebagai pemilik akun media sosial X bernama @buttiercup.

    Akun X tersebut berisi cuitan-cuitan tentang kehidupan seks pribadinya.

    Namun, hingga isu ini ramai dibahas, Annisa Mahesa belum memberikan klarifikasi sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya.

    Sosok Annisa Mahesa

    Annisa Maharani Alzahra Mahesa adalah putri mendiang politikus Gerindra, Desmond J Mahesa.

    Mengikuti jejak ayahnya di dunia politik itu, kini Annisa menjadi calon legislatif (caleg) dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan (dapil) Banten II.

    Icha, sapaan akrabnya, berhasil mengalahkan politikus senior pada Pileg 2024 ini, seperti Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini dan anggota Komisi V DPR periode 2019-2024, Tubagus Haerul Jaman.

    Dia lolos ke Senayan dengan meraup 122.470 suara.

    Annisa merupakan perempuan kelahiran 17 Juli 2001.

     Annisa merupakan lulusan dari dua universitas, yakni Universitas Indonesia dan University of Melbourne.

    Dua tahun pertama, Annisa menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Indonesia. 

    Kemudian, dia melanjutkan sisanya di Universitas Melbourne hingga mendapatkan gelar S1 di bidang manajemen pada 2023 lalu.

     

    Riwayat Pendidikan

    SMP Kharisma Bangsa Tangerang Selatan

    SMAN 34 Jakarta

    S1 Manajemen Universitas Indonesia

    S1 Manajemen University of Melbourne

    Riwayat Pekerjaan

    Internship coordinator/marketing officer di Ecare Careers di Melbourne, Australia (Oktober-Desember 2022)Social media manager di Warung Saco Betawi Peranakan (Juni 2021-Februari 2022)Harta Kekayaan 

    Di usianya yang masih muda ini, Annis tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp5,8 miliar.

    Dalam catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Annisa melaporkan hartanya pada 1 Juni 2024.

    Berikut rincian harta kekayaan Annisa, dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id:

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.571.445.000

    1. Tanah Seluas 6841 m2 di KAB / KOTA SERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 684.100.000

    2. Tanah Seluas 17667 m2 di KAB / KOTA SERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 529.940.000

    3. Tanah Seluas 546 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 70.000.000

    4. Tanah Seluas 22624 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 175.000.000

    5. Tanah Seluas 39124 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 195.620.000

    6. Tanah Seluas 1963 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000

    7. Tanah Seluas 45670 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 324.285.000

    8. Tanah Seluas 20763 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 201.000.000

    9. Tanah Seluas 13640 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 136.400.000

    10. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 30.000.000

    11. Tanah Seluas 18010 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 180.100.000

    12. Tanah Seluas 923 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 25.000.000

    ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.200.000.000

    1. MOBIL, LEXUS SEDAN LX570 Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.200.000.000

    HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 536.500.000

    SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 562.500.000

    HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 5.870.445.000

    HUTANG Rp. —-

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 5.870.445.000 (*)

     

     

     

  • PROFIL Hasan Nasbi yang Disorot Soal Ucapan Teror Kepala Babi ‘Dimasak Saja’

    PROFIL Hasan Nasbi yang Disorot Soal Ucapan Teror Kepala Babi ‘Dimasak Saja’

    TRIBUNJAKARTA.COM – Simak profil Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi yang pernyataan terkait teror kepala babi yang diterima wartawan Tempo menjadi sorotan.

    Hasan Nasbi sempat menyampaikan pernyataannya soal ancaman teror kepala babi yang diterima Francisca Christy Rosana, wartawan host program Bocor Alus Politik, Tempo. 

    Saat itu Hasan Nasbi mengatakan agar kepala babi itu dimasak saja. 

     
    “Sudah dimasak saja, dimasak saja,” kata Hasan Nasbi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025). 
     
    Hasan menilai teror kepala babi itu bukan menjadi ancaman bagi Francisca. 

    Sebab, dia melihat Francisca santai merespons teror kepala babi tersebut. 

    “Enggaklah, saya lihat ya, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo, itu dia justru minta dikirimin daging babi. Artinya, dia enggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda. Kirimin daging babi,” jelas Hasan.

    Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, pernyataan Hasan Nasbi yang seolah menyuruh ‘memasak kepala babi’ yang tergeletak di jalan itu, selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. 

    “Pernyataan tersebut cenderung merendahkan, tidak patut disampaikan oleh seorang Kepala Kantor Komunikasi Presiden,” kata ⁠Al Araf dari Centra Initiative dalam keterangannya kepada Tribunnews.

    Profil Hasan Nasbi

    Hasan Nasbi dipercaya menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden di Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo-Gibran. 

    Ia merupakan konsultan politik yang pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memegang posisi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden sejak Agustus 2024. 

    Hasan Nasbi masuk dalam deretan calon wakil menteri dan kepala-kepala badan yang diundang Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, pada Selasa (15/10/2024). 

    Data Diri: 

    Nama Lengkap: Hasan Nasbi
    Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi, 11 Oktober 1979 

    Riwayat Pendidikan: 

    SMA 2 Bukittinggi
    Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Lulus tahun 2004. 

    Riwayat Pekerjaan: 

    Kepala Kantor Komunikasi Presiden (2024-sekarang)
    Mendirikan lembaga survei Cyrus Network (2008)
    Peneliti Pusat Kajian Politik UI (2006-2008)
    Jurnalis Harian Kompas (2005-2006). 

    Harta Hasan Nasbi

    Harta Hasan Nasbi dikutip dari e-LHKPN mencapai Rp 41.336.616.257. Ia melaporkan harta kekayaannya pada 25 November 2024.

    A.TANAH DAN BANGUNAN Rp 13.967.787.329 
     
    1.Bangunan Seluas 73.82 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 1.250.000.000 
     
    2.Bangunan Seluas 51 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 950.000.000 
     
    3.Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp 1.333.000.000
     
    4.Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp 2.667.000.000 
     
    5.Tanah Seluas 83 m2 di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI Rp 30.000.000
     
    6.Tanah Seluas 1122 m2 di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI Rp 200.000.000 
     
    7.Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/248.55 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp 2.442.750.000 
     
    8. Tanah Seluas 1082 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 650.000.000 
     
    9.Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/297 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 4.445.037.329 
     
    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 9.515.382.499 

    1.MOBIL, BMW X5 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 1.200.000.000

    2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 270.000.000 

    3. MOBIL, TOYOTA HIACE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 420.000.000 

    4.MOBIL, MINI COOPER S HATCH A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 899.000.000 

    5. MOBIL, MERCEDES-BENZ G 63 AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp 6.713.382.499

    6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp 13.000.000 

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0 
    D. SURAT BERHARGA Rp 0 
    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 17.694.186.518 
    F. HARTA LAINNYA Rp 735.000.000 
    Sub Total Rp 41.912.356.346 

    II. HUTANG Rp 575.740.089 
    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp 41.336.616.257

    (TribunJakarta/Tribunnews.com/Kompas.com) 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 50.369 Pejabat Belum Serahkan LHKPN, KPK Ingatkan Segera Lapor

    50.369 Pejabat Belum Serahkan LHKPN, KPK Ingatkan Segera Lapor

    Jakarta –

    KPK mengatakan ada 50.369 penyelenggara negara yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2024. KPK mengingatkan baru 87,92% pejabat yang menyerahkan LHKPN.

    “KPK telah menerima sejumlah 366.685 laporan, dari total 417.054 Wajib Lapor, sehingga masih terdapat 50.369 Penyelenggara Negara yang belum melaporkan harta kekayaannya,” kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

    Jumlah itu berdasarkan data hari Kamis (20/3). Budi mengatakan batas akhir pelaporan untuk LHKPN periode 2024 yaitu 31 Maret 2025.

    “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan kepada para Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN tahun pelaporan 2024, agar segera memenuhi kewajibannya tersebut,” ujarnya.

    KPK mengimbau para pimpinan setiap instansi mengingatkan para penyelenggara negara di lingkungan kerjanya melaporkan LHKPN. KPK juga mengingatkan agar para penyelenggara negara mengisi LHKPN dengan jujur.

    “KPK juga mengimbau kepada para pimpinan dan inspektorat di masing-masing instansi agar terus mengingatkan para penyelenggara negara di lingkungan kerjanya untuk patuh dalam pelaporan LHKPN,” sebutnya.

    – Bidang eksekutif 296.136 dari total 333.405 Wajib Lapor
    – Bidang legislatif 14.362 dari total 20.745 Wajib Lapor
    – Bidang yudikatif 17.877 dari total 17.947 Wajib Lapor
    – BUMN/BUMD 38.310 dari total 44.957 Wajib Lapor.

    (ial/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • KPK Minta Ifan Seventeen Segera Lapor LHKPN Usai Diangkat Jadi Dirut PFN

    KPK Minta Ifan Seventeen Segera Lapor LHKPN Usai Diangkat Jadi Dirut PFN

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Sekadar informasi, vokalis dari band Seventeen itu diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Direktur Utama PFN pada sekitar pertengahan Maret 2025.

    KPK menyebut bahwa jabatan yang kini dipegang oleh Ifan termasuk sebagai kategori wajib lapor atau WL LHKPN. Ifan memiliki waktu tiga bulan setelah diangkat untuk segera menyampaikan LHKPN. 

    “Jabatan tersebut termasuk dalam kategori Wajib Lapor LHKPN, tiga bulan sejak dilantik atau pengangkatan,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Rabu (19/3/2025). 

    Adapun Ifan diketahui sebelumnya bukan merupakan penyelenggara negara. Dengan demikian, dia akan menyampaikan LHKPN pertamanya sebagai Direktur Utama PFN. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Ifan telah mengungkap bakal melakukan pembenahan internal di PFN lantaran banyaknya masalah yang perlu dibenahiz 

    “Ini kalau aku analogikan begini, PFN ini, maksudnya begini, bagaimana orang bisa berkarya kalau mereka perutnya masih lapar? Ini yang dihadapi oleh PFN,” tuturnya di PT PFN, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    Dia berpandangan demikian lantaran diketahui ternyata banyak pegawai di PFN yang gajinya tidak dibayarkan secara penuh. Ifan menyebut hal tersebut menjadi masalah utama yang dihadapi oleh para pegawai.

    “Jadi kita penuhi dulu perutnya, kenyang dulu, jangan lagi mikir perut, jangan lagi [pusing buat mikir] makan tiap hari, baru nanti kita pikirkan karya ke depannya,” katanya.

  • Sosok Iwan Sulistiya, Kades di Klaten Bagikan THR Rp200 Ribu ke Semua Warganya, Punya Harta Rp1,4 M – Halaman all

    Sosok Iwan Sulistiya, Kades di Klaten Bagikan THR Rp200 Ribu ke Semua Warganya, Punya Harta Rp1,4 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut sosok Iwan Sulistiya Setiyawan, kepala desa yang bagi-bagi tunjangan hari raya (THR) kepada semua warganya, masing-masing dapat Rp200 ribu.

    Iwan merupakan Kepala Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Ia jadi orang nomor satu di Wunut sejak 2023 lalu.

    Dikutip dari desawunutklaten.id, Iwan adalah kepala desa ke-5 yang memimpin Desa Wunut.

    Iwan terpilih menggantikan kades Wunut sebelumnya yang bernama Samsuri.

    Iwan membeberkan pihak Pemerintah Desa Wunut sudah menyiapkan uang Rp457 Juta untuk dibagikan kepada warganya.

    Uang tersebut akan dibagi dengan ketentuan setiap kepala mendapatkan Rp 200 ribu.

    “Kita memberikan THR, untuk 2.289 jiwa. Sehingga jumlahnya Rp 457.800.000,” katanya, dikutip dari TribunSolo.com.

    Iwan mengungkap sumber pemasukan desa sehingga bisa memberikan THR adalah pengelolaan badan usaha milik desa di bidang pariwisata.

    Desa Wunut mempunyai potensi wisata air bernama Umbul Pelem.

    Desa membangun destinasi wisata itu dengan konsep waterpark.

    Sementara pembagian THR sudah diberikan selama beberapa tahun yang lalu.

    Pemberian THR berdasarkan jumlah jiwa di dalam kartu keluarga (KK)

    Baik anak-anak maupun orang dewasa mendapatkan besaran uang yang sama.

    Nominal THR meningkat setiap tahunnya.

    Pada tahun 2024, pemberian THR diberikan per KK bukan per jiwa sebesar Rp400 ribu.

    “Kita pengen warga kita bahagia disaat lebaran, walaupun mungkin pemberian kita 1 orang baru Rp 200 ribu. Tapi semoga ini bermanfaat bagi warga kita,” harap Iwan.

    Seorang warga bernama Sunipah (30) menangis bahagia setelah mendapatkan THR di Gedung Serbaguna Desa Wunut, Selasa (18/3/2025).

    Ia mendapatkan THR sebanyak Rp1.600.000.

    Sunipah diketahui memiliki 7 orang anak.

    “Senang. Buat beli baju lebaran anak,” katanya, dikutip dari TribunSolo.com.

    Sunipah terbantu dengan pemberian THR dari pihak desa.

    Semua karena ia memiliki pendapatan tidak menentu.

    “Dapat ya (rata-rata) Rp100 ribu, sampai Rp180 ribu (sehari),” paparnya.

    Iwan memiliki harta kekayaan sebanyak Rp.1.492.850.000.

    Jumlah tersebut ia laporkan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah dan Bangunan Rp1.313.250.000 

    Tanah dan Bangunan Seluas 993 m2/84 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp702.000.000
    Tanah Seluas 1124 M2 Di Kab / Kota Klaten, Warisan Rp146.120.000
    Tanah Seluas 501 M2 Di Kab / Kota Klaten, Warisan Rp65.130.000
    Tanah Seluas 1560 M2 Di Kab / Kota Klaten, Hadiah Rp200.000.000
    Tanah Seluas 1630 M2 Di Kab / Kota Klaten, Hasil Sendiri Rp200.000.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp112.000.000

    Mobil, Toyota Rush Tahun 2012, Hasil Sendiri Rp90.000.000
    Motor, Yamaha N-Max Tahun 2019, Hasil Sendiri Rp22.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp5.600.000

    Surat Berharga Rp—-

    Kas Dan Setara Kas Rp62.000.000

    Harta Lainnya Rp—-

    Utang Rp—-

    Total Harta Kekayaan (Ii-Iii) Rp1.492.850.000

    (Tribunnews.com)(TribunSolo.com/Zharfan Muhana)

  • Deddy Corbuzier Belum Lapor LHKPN Usai Jadi Stafsus Menhan, KPK Ingatkan Batas Waktu – Page 3

    Deddy Corbuzier Belum Lapor LHKPN Usai Jadi Stafsus Menhan, KPK Ingatkan Batas Waktu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sundjojo alias Deddy Corbuzier belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setelah diangkat menjadi Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.

    “Dari databese KPK, yang bersangkutan (Deddy) belum menyampaikan LHKPN-nya,” ujar Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Berdasarkan koordinasi antara KPK dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Budi menjelaskan, jabatan yang diemban oleh Deddy termasuk dalam daftar wajib lapor LHKPN, sebagaimana tercantum dalam Permenhan nomor 28 tahun 2019.

    Deddy memiliki batas waktu menyampaikan LHKPN hingga 3 bulan sejak dirinya dilantik sebagai Stafsus Menhan pada 11 Februari 2025 lalu. Dengan begitu, maka batas terakhir pemilik siniar Close The Door itu melaporkan harta kekayaannya adalah pada 12 Mei 2025 mendatang.

    “Maka batas waktu pelaporan LHKPN-nya 3 bulan sejak pelantikan atau 12 Mei 2025,” ucap Budi.

    Alasan Deddy Diangkat Jadi Stafsus

    Sebelumnya diberitakan, Letkol Tituler Deddy Corbuzier dilantik langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai staf khusus bidang komunikasi sosial dan publik pada Selasa, 11 Februari 2025.

    Kepala Biro Humas Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand menyebut, pertimbangan dipilihnya Deddy karena kapasitasnya sebagai pakar komunikasi publik.

    “Untuk Bapak Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo (Deddy Corbuzier) ditugaskan sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik,” kata Frega lewat pesan singkat kepada merdeka.com, Kamis (13/2/2025).

    “Adapun pertimbangan ditugaskannya Bapak Deddy sebagai Staf Khusus Menhan adalah kapasitasnya sebagai pakar komunikasi publik,” sambungnya.

     

  • KPK Ingatkan Deddy Corbuzier Belum Lapor LHKPN Stafsus Menhan

    KPK Ingatkan Deddy Corbuzier Belum Lapor LHKPN Stafsus Menhan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa Staf Khusus Menteri Pertahanan (Stafsus Menhan) Deddy Corbuzier sampai dengan saat ini belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

    Seperti diketahui, selebritas dan pemilik siniar itu diangkat menjadi Stafsus untuk Menhan Sjafri Sjamsoeddin sejak 11 Februari 2025. 

    KPK mengingatkan bahwa setiap Wajib Lapor (WL), termasuk Deddy Corbuzier, memiliki batas waktu pelaporan tiga bulan sejak dilantik atau pengangkatannya. 

    “Dari data base KPK, Yang Bersangkutan belum menyampaikan LHKPN-nya. Adapun batas waktu pelaporannya tiga bulan pasca dilantik pada jabatan tersebut,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (18/3/2025). 

    Budi membenarkan bahwa kewajiban pelaporan LHKPN berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan atau Permenhan No.28/2019. 

    Dia menyebut KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) bahwa Deddy termasuk dalam daftar Wajib Lapor. 

    “KPK sudah berkoordinasi dengan Kemenhan, bahwa yang bersangkutan termasuk pejabat yang masuk dalam daftar Wajib Lapor. Sehingga merujuk pada Permenhan No.28/2019maka batas waktu pelaporan LHKPN-nya tiga bulan sejak pelantikan, atau 12 Mei 2025,” kata Budi. 

    Adapun melalui akun Instagram resmi Kemhan, Deddy sebelumnya mengucapkan terima kasib atas pengangkatannya. Dia mengatakan bahwa selama dua tahun terakhir dirinya telah ditunjuk oleh Menhan sebelumnya Prabowo Subianto jadi Komcad di Kemhan.

    “Setelah dua tahun lebih bertugas di Kementerian Pertahanan @kemhanri sebagai Duta Komcad dan bekerja bersama dengan @ditjenpothan di bawah kepemimpinan bapak @prabowo,” katanya.

    Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang telah percaya kepada dirinya untuk jadi staf khusus bidang Komunikasi Sosial dan Publik pada Kementerian Pertahanan.

    “Terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan ini. Semoga saya dapat melakukan pekerjaan saya sesuai amanat yang diberikan,” ujarnya.

  • Perbandingan Kekayaan Aryo vs Saraswati Djojohadikusumo, Dua Keponakan Prabowo di Kadin

    Perbandingan Kekayaan Aryo vs Saraswati Djojohadikusumo, Dua Keponakan Prabowo di Kadin

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua keponakan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Aryo Djojohadikusumo dan Saraswati Djojohadikusumo masuk dalam kepengurusan Kadin Indonesia 2024–2029. Sebagai anak dari politikus dan pengusaha, siapa yang lebih tajir di antara keduanya?

    Aryo dan Saraswati adalah anak dari Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik kandung dari Prabowo. Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie memercayakan ketiganya sebagai pengurus untuk masa bakti 2024—2029.

    Anindya memberikan jabatan kepada Aryo sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan Saraswati di posisi WKU Bidang Kebudayaan.

    Kedua anak Hashim itu adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode 2019—2024 di daerah pilih yang sama, yakni DKI Jakarta 3. Akan tetapi hanya Saraswati yang kembali terpilih menjadi anggota legislatif masa jabatan 2024—2029.

    Selama menjadi anggota Dewan, kekayaan Aryo meningkat signifikan. Pada tanggal lapor 2014 untuk kekayaan 2013, hartanya Rp49,63 miliar berdasarkan e-LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara menggunakan aplikasi yang berbasis web.

    Pada laporan 2017, harta Aryo melesat menjadi Rp116,85 miliar. Setahun kemudian, bertambah tipis jadi Rp117,15 miliar. Setelah itu tak ada lagi laporan karena dia tak lagi menjadi anggota DPR.

    Perbesar

    Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo (tengah). /@rahayusaraswati

    Sementara Saraswati pertama kali melaporkan harta pada 2014. Kekayaannya saat itu mencapai Rp12,44 miliar.

    Harta wanita dengan nama lengkap Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo itu naik menjadi Rp18,88 miliar 3 tahun kemudian.

    Pada laporan 2018 bertambah menjadi Rp19,02 miliar. Kekayaan Saraswati meningkat signifikan sebesar Rp27,83 miliar untuk laporan tahun lalu.

    Pengurus Kadin kali ini berjumlah 2.800 orang. Hal itu sesuai dengan SK Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor 14/DP/3/2025 tertuang susunan Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024–2029.

    “Jadi jumlahnya double daripada pengurusan sebelumnya,” kata Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Jumat (14/3/2025).

    Seiring dengan hal itu, Anindya menekankan bakal melakukan pengawasan secara ketat terhadap kinerja kepengurusannya. Dia berkomitmen bakal melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap kinerja pengurusnya.

    Adapun, alasan kepengurusan jumbo tersebut disebut karena menyesuaikan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi memang jumlah lebih banyak karena kita ingin mengonsolidasi seluruh dunia usaha sama juga menyelaraskan dengan kementerian dan juga wakil menteri terkait di bawah pemerintahan pada saat ini,” tambahnya.