Xcloud.id

Topik: LHKPN

  • Isi Garasi Abdul Kadir Karding yang Dicopot dari Menteri P2MI: Ada Motor Langka

    Isi Garasi Abdul Kadir Karding yang Dicopot dari Menteri P2MI: Ada Motor Langka

    Jakarta –

    Abdul Kadir Karding jadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang terkena reshuffle Senin (8/9) sore kemarin. Jabatan Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) digantikan oleh Mukhtarudin. Bicara soal otomotif, ini koleksi mobil dan motor Abdul Kadir Karding.

    Dikutip dari website Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Karding memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 16.194.120.023. Harta itu dilaporkan pada periode 31 Desember 2024/Khusus – Awal Menjabat dengan status sebagai Menteri P2MI.

    Dari total harta kekayaan tersebut, sekira Rp 14.274.608.000 berbentuk tanah dan bangunan. Harta bergerak lainnya Rp 556.700.000, serta ada kas dan setara kas senilai Rp 412.812.023.

    Kemudian untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya Rp 950.000.000, dengan rincian mobil BYD hingga motor langka Honda Phantom yang mengusung tampilan ala motor cruiser. Berikut detail kendaraan Abdul Kadir Karding.

    Isi Garasi Abdul Kadir Karding

    1. Mobil, BYD minibus tahun 2024, hasil sendiri, Rp 345.000.000
    2. Motor, Honda Phantom sepeda motor tahun 2003, hasil sendiri, Rp 5.000.000
    3. Mobil, Toyota minibus tahun 2024, hasil sendiri, Rp. 600.000.000.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri baru. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9). Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti membacakan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan menteri.

    “Kedua, mengangkat sebagai menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa jabatan periode tahun 2024-2029, masing-masing. Satu, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dua, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Empat, Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Lima, Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh,” ujar Nanik.

    (lua/rgr)

  • Pesan KPK untuk Menteri Baru Prabowo: Wajib Lapor LHKPN

    Pesan KPK untuk Menteri Baru Prabowo: Wajib Lapor LHKPN

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik lima menteri baru, Senin, 8 September 2025.

    Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengingatkan para pejabat baru tersebut untuk memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari transparansi dan integritas jabatan.

    “Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

    Budi menambahkan bahwa para menteri baru diberi waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pelantikan untuk menyampaikan laporan kekayaannya. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
     

    “LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” jelasnya.

    KPK juga membuka diri apabila para menteri membutuhkan pendampingan dalam proses pengisian laporan tersebut. Adapun bagi menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai penyelenggara negara dan telah melaporkan hartanya pada tahun pelaporan 2024 atau hingga Maret 2025, tidak diwajibkan lagi menyerahkan LHKPN awal jabatan.

    “Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” pungkas Budi.

    Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:

    – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
    – Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
    – Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
    – Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
    – Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
    – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik lima menteri baru, Senin, 8 September 2025.
     
    Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengingatkan para pejabat baru tersebut untuk memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari transparansi dan integritas jabatan.
     
    “Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

    Budi menambahkan bahwa para menteri baru diberi waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pelantikan untuk menyampaikan laporan kekayaannya. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
     

     
    “LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” jelasnya.
     
    KPK juga membuka diri apabila para menteri membutuhkan pendampingan dalam proses pengisian laporan tersebut. Adapun bagi menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai penyelenggara negara dan telah melaporkan hartanya pada tahun pelaporan 2024 atau hingga Maret 2025, tidak diwajibkan lagi menyerahkan LHKPN awal jabatan.
     
    “Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” pungkas Budi.
     
    Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:
     
    – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
    – Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
    – Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
    – Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
    – Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
    – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Isi Garasi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani

    Isi Garasi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani

    Jakarta –

    Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan RI menggantikan Sri Mulyani. Intip isi garasi Purbaya yang kini menjadi Menteri Keuangan RI.

    Pelantikan Purbaya sebagai Menkeu oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9/2025), kemarin. Pelantikan tersebut sesuai Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet. Posisi Purbaya sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sejak 2020.

    Menilik sisi otomotifnya, Purbaya memiliki koleksi beberapa kendaraan bermotor. Di garasinya, sesuai data di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), totalnya ada empat unit mobil dan dua unit sepeda motor.

    LHKPN Purbaya disampaikan terakhir kali pada 11 Maret 2025. Saat itu, Purbaya menyampaikan LHKPN sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Di LHKPN itu, Purbaya memiliki harta total Rp 39,21 miliar. Kekayaan itu terbagi dalam beberapa kategori seperti tanah dan bangunan, kendaraan hingga kas.

    Khusus alat transportasi dan mesin, Purbaya total memiliki enam unit kendaraan. Total nilai kendaraan yang dimiliki Purbaya mencapai Rp 3,6 miliaran. Berikut isi garasi Purbaya sesuai LHKPN yang terakhir kali dia sampaikan:

    Sedan Mersedes-Benz tahun 2008, hasil sendiri senilai Rp 200 jutaSUV BMW tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp 1,6 miliarToyota Alphard tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp 1 miliarPeugeot 5008 tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp 730 jutaYamaha XMAX BG6 AT tahun 2018, hasil sendiri senilai Rp 55 jutaHonda Vario 125 tahun 2021, hasil sendiri senilai Rp 21 juta.

    Selain kendaraan, Purbaya memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 30,5 miliar, harta bergerak lainnya senilai Rp 684 juta, surat berharga senilai Rp 220 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp 4,2 miliar. Purbaya tercatat tidak memiliki utang.

    (rgr/din)

  • Jadi Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Punya Harta Kekayaan Rp 27,8 Miliar

    Jadi Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Punya Harta Kekayaan Rp 27,8 Miliar

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto melantik Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Pelantikan Dahnil Anzar Simanjuntak berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

    Harta kekayaan capai Rp 27,8 miliar

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 yang dilaporkan pada 30 Desember 2024, Dahnil Anzar memiliki total kekayaan Rp 27,8 miliar atau Rp 27.892.000.000.

    Aset terbesar Dahnil Anzar adalah tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan Rp 10,2 miliar.

    Dia tercatat memiliki 5 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang Selatan dan Kota Medan, Sumatera Utara.

    Selain itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan Rp 3,2 miliar.

    Dia tercatat memiliki empat unit mobil, yaitu Toyota Alphard 2.5 G AT, Mini Bus, BMW Mini Bus, dan Toyota Land Cruiser.

    Selain itu, dia memiliki motor, di antaranya Yamaha, Honda, dan Vespa.

    Dahnil Anzar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1,4 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 13 miliar.

    Namun, dia tidak memiliki surat berharga dan harta lainnya.

    Dengan demikian, total harta kekayaan Dahnil Anzar mencapai Rp 27,8 miliar.

  • Segini Kekayaan Irfan Yusuf, Menteri Haji yang Baru Dilantik Prabowo

    Segini Kekayaan Irfan Yusuf, Menteri Haji yang Baru Dilantik Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri dalam rangka perombakan atau reshuffle kabinet pada hari ini, Senin (8/9/2025).

    Prabowo salah satunya melantik Menteri Haji dan Umrah yakni Moch. Irfan Yusuf, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

    Irfan akan didampingi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, yang sebelumnya juga merupakan Wakil Kepala BP Haji.

    Adapun, pembentukan Kementerian Haji dilakukan usai pengesahan Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beberapa waktu lalu. Beleid tersebut mengamanatkan transformasi BP Haji menjadi kementerian baru.

    Profil & Kekayaan Irfan Yusuf

    Mochammad Irfan Yusuf atau kerap disapa Gus Irfan merupakan cucu dari pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) yakni KH Hasyim Asy’ari, sekaligus berlatar belakang sebagai politisi Partai Gerindra. 

    Menilik dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Irfan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Maret 2025, harta kekayaannya mencapai Rp16,26 miliar saat mengemban jabatan Kepala BP Haji.

    Jumlah itu sebagian besar terdiri dari enam item tanah dan bangunan senilai Rp13,26 miliar, yang berdiri di tanah kelahirannya yakni Kabupaten Jombang, Jawa Timur serta di Kota Surabaya.

    Lebih lanjut, harta berupa alat transportasi dan mesin tercatat sebesar Rp505 juta, antara lain mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2021 hasil sendiri senilai Rp500 juta, serta dua motor.

    Di samping, Irfan melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp70 juta serta harta kas dan setara kas senilai Rp2,42 miliar. Tak terdapat nominal utang dalam dokumen LHKPN-nya.

  • Dahnil Anzar Jadi Wakil Menteri Haji, Punya Kekayaan Rp27,89 Miliar

    Dahnil Anzar Jadi Wakil Menteri Haji, Punya Kekayaan Rp27,89 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet dengan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru pada hari ini, Senin (8/9/2025).

    Salah satu perubahan struktur kabinet ialah pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Seiring tranformasi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian.

    Jabatan baru ini merupakan amanat Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang baru disahkan beberapa waktu lalu.

    Prabowo pun melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Irfan dan Dahnil sebelumnya menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Haji.

    Di samping itu, Prabowo juga melantik Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, Mukhtaruddin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, sedangkan Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi (Menkop).

    Perombakan kabinet ini tercantum dalam Keputusan Presiden RI No. 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Profil & Kekayaan Dahnil Anzar

    Sebelum menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak dikenal sebagai politisi Partai Gerindra dan tokoh pemuda PP Muhammadiyah.

    Dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dahnil melaporkan kepemilikan harta senilai total Rp27,89 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 30 Desember 2024, atau saat menjabat Wakil Kepala BP Haji.

    Secara terperinci, dia memiliki lima item tanah dan bangunan senilai Rp10,2 miliar dengan luas bervariasi di dua lokasi, yakni Tangerang Selatan dan Medan.

    Dahnil kemudian melaporkan harta alat transportasi dan mesin sebesar total Rp3,29 miliar, terdiri dari empat mobil dan tiga motor. Beberapa di antaranya ialah mobil Toyota Alphard 2023 hasil sendiri senilai Rp1,2 miliar, mobil minibus tanpa keterangan merek senilai Rp800 juta, serta motor Vespa Solo 1974 senilai Rp50 juta.

    Selain itu, dokumen LHKPN Dahnil juga menyebutkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp1,4 miliar, serta harta kas dan setara kas senilai Rp13 miliar. Tidak terdapat entri pada kategori utang.

  • Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39,2 Miliar Nasional 8 September 2025

    Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39,2 Miliar Nasional 8 September 2025

    Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39,2 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Pelantikan Purbaya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 yang dilaporkan pada 11 Maret 2025, Purbaya memiliki total kekayaan Rp 39,2 miliar atau tepatnya Rp 39.210.000.000.
    Aset terbesar yang dimiliki Purbaya adalah dalam bentuk tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan Rp 30,5 miliar atau Rp 30.500.000.000.
    Menkeu baru ini tercatat memiliki tiga bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.
    Selain itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan Rp 3,6 miliar atau Rp 3.606.000.000.
    Dia tercatat memiliki empat mobil yaitu Mercedes Benz sedan, BMW Jeep, Toyota Alphard minibus, dan Peugeot Jeep New 5008.
    Kemudian Menkeu juga memiliki dua unit motor yaitu Yamaha XMAX BG6 AT dan motor Honda Vario 125.
    Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp 684 juta, surat berharga Rp 220 juta, kas dan setara kas Rp 4,2 miliar, dan tidak memiliki utang.
    Dengan demikian, total harta kekayaannya mencapai Rp 39.210.000.000.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Imbau Menteri yang Direshuffle Laporkan Harta Kekayaan

    KPK Imbau Menteri yang Direshuffle Laporkan Harta Kekayaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada menteri yang telah dilantik maupun diberhentikan segera membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelaporan harta kekayaan dilakukan sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

    “Tentunya, setiap Penyelenggara Negara, selain berkewajiban melaporkan LHKPN-nya secara periodik, yaitu sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya, juga wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara,” jelas Budi dalam keterangan tertulis, Senin (8/9/2025).

    Budi menyampaikan kewajiban pejabat negara melaporkan harta kekayaan merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, LHKPN tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak pengangkatan ataupun pemberhentian pada jabatan tersebut.

    Nantinya LHKPN yang disampaikan akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website https://elhkpn.kpk.go.id sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan harta atau aset seorang Penyelenggara Negara.

    “KPK terbuka untuk melakukan perbantuan dalam pengisian ataupun pelaporan LHKPN tersebut,” ujarnya.

    Sebagai informasi, sesuai Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, Presiden Prabowo mereshuffle para menterinya, yaitu

    1.Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    2.Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    3.Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    4.Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    5.Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

    Setelahnya Prabowo melantik:

    1. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
    2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI: Mukhtaruddin
    3.  Menteri Koperasi: Fery Joko Juliantono
    4. Menteri Haji dan Umrah: Mochammad Irfan Yusuf
    5. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar

    Lalu memberhentikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo.

    Untuk Menkopolhukam akan diganti oleh pejabat sementara, tetapi belum disampaikan nama penggantinya. Sedangkan pengganti Menpora dikabarkan masih berada di luar negeri

    Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.

  • Intip Garasi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang Kena Reshuffle Sore Ini

    Intip Garasi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang Kena Reshuffle Sore Ini

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu pejabat yang terkena reshuffle sore ini, Senin (8/9). Bicara otomotif, ini garasi kendaraan di rumah Sri Mulyani. Ada motor-mobil merek apa saja ya?

    Mengutip website Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK, Sri Mulyani mengalami peningkatan harta sebesar 16,3 persen atau sebesar Rp 13.013.107.535. Pada LHKPN 2023 yang disetor 2024, Sri Mulyani tercatat punya harta sebesar Rp 79.841.692.348. Kemudian pada LHKPN 2024 yang disetor tahun 2025, hartanya kini naik menjadi Rp 92.854.709.883.

    Ada sejumlah aset yang mengalami kenaikan, salah satunya di kategori alat transportasi dan mesin. Aset ini berisi deretan kendaraan milik Sri Mulyani. Khusus aset alat transportasi dan mesin nilainya naik Rp 578,082 juta atau sebesar 282,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Terpantau ada penambahan berupa satu unit mobil Toyota Innova Zenix lansiran 2024.

    Mobil itu berstatus hasil sendiri dengan nilai Rp 638,9 juta. Menariknya, Innova Zenix ini jadi satu-satunya mobil di garasi Sri Mulyani lantaran aset kendaraan lainnya adalah tiga motor. Untuk tahu lengkapnya berikut ini deretan kendaraan milik Sri Mulyani.

    Isi Garasi Sri Mulyani

    1. Motor Honda Rebel CMX500 tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp 100 juta
    2. Motor Honda Scoopy tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 18 juta
    3. Motor Honda PCX tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 26 juta
    4. Mobil Toyota Innova Zenix tahun 2024, hasil sendiri senilai Rp 638,9 juta

    Selain aset alat transportasi dan mesin, aset berupa tanah dan bangunan juga nilainya naik dari sebelumnya Rp 48.985.882.232 jadi Rp 49.541.046.561. Peningkatan juga terjadi di aset surat berharga, bahkan kenaikannya mencapai 43,93 persen atau sekitar Rp 10.666.917.717. Berkat kenaikan itu, aset surat berharga Sri nilainya Rp 34.947.646.914.

    Aset lain yang juga nilainya naik adalah kas dan setara kas. Kini nilai aset tersebut Rp 16.502.936.584. Terakhir ada aset berupa harta bergerak lainnya yang nilainya turun Rp 54.820.000 menjadi Rp 391.700.000. Utang Sri Mulyani yang sebelumnya mencapai Rp 9.531.643.128 itu juga turun dan kini menjadi Rp 9.311.520.176.

    Sebelumnya Sri Mulyani sempat menjadi sorotan saat aksi demo merebak pada akhir Agustus lalu. Kebijakannya terkait pajak dan anggaran dinilai memberatkan masyarakat.

    Bahkan, rumah Sri Mulyani di Bintaro, Jakarta Selatan, menjadi sasaran aksi penjarahan oleh sekelompok orang tak dikenal pada Minggu (31/8/2025) lalu. Sebagai informasi, Sri Mulyani sendiri menjabat sebagai Menkeu sejak 2016, era Presiden Joko Widowo. Sri Mulyani juga pernah menjadi Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005-2010.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengganti posisi Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudhi Sadewa. Di sisi lain, ada kabar Sri Mulyani sebelumnya mundur.

    “Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan tentang kabar itu di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Prasetyo menyebutkan pertimbangan untuk melakukan reshuffle itu banyak. Dia meminta doa agar pergantian sejumlah menteri Prabowo ini menjadi keputusan yang tepat.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet kedua. Prabowo pun resmi melantik menteri-menteri barunya di Istana sore ini.

    Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9). Ada empat menteri dan seorang wakil menteri yang dilantik sore ini. Berikut ini daftarnya:

    1. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
    2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
    3. Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
    4. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf
    5. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak.

    (lua/rgr)

  • Gaji dan Tunjangan DPR Kini Rp 65,5 Juta per Bulan, Ekonom: Masih Perlu dipangkas! – Page 3

    Gaji dan Tunjangan DPR Kini Rp 65,5 Juta per Bulan, Ekonom: Masih Perlu dipangkas! – Page 3

    Achmad menegaskan, inti masalahnya bukan hanya angka, melainkan rasa keadilan dan relevansi kinerja. Solusinya harus berlapis. Pertama, transparansi kinerja yakni ukuran keberhasilan bukan sekadar jumlah kehadiran rapat, melainkan RUU prioritas yang benar-benar disahkan, kualitas pengawasan anggaran, dan bukti advokasi isu-isu dapil yang berdampak langsung (harga pangan, layanan kesehatan, peluang kerja).

    Kedua, reform kontrak sosial: publik menerima penghasilan besar jika dibarengi standar kerja berbasis target dan sanksi yang jelas ketika target tak tercapai.

    Ketiga, keterbukaan aset dan konflik kepentingan: pelaporan LHKPN yang diaudit acak, penelusuran benturan kepentingan, serta publikasi rapor kinerja tahunan setiap anggota.

    “Dengan tiga hal itu, pemangkasan tunjangan menjadi simbol perubahan, bukan sekadar kosmetik fiskal,” pungkasnya.