Xcloud.id

Topik: kota metropolitan

  • Capai Tujuan Industri 4.0, Kemenperin Inisiasi Jakarta Digital Industrial Parkway

    Capai Tujuan Industri 4.0, Kemenperin Inisiasi Jakarta Digital Industrial Parkway

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai kota metropolitan dan pusat bisnis Indonesia, Jakarta didominasi oleh kegiatan jasa, termasuk jasa industri digital. Data Jasa Industri Digital di Kota Jakarta menunjukkan, setidaknya ada tiga klaster utama lokasi jasa industri digital di kota ini, yaitu Koridor Simatupang, Koridor Kuningan, dan Koridor Sudirman. Ketiga koridor tersebut merupakan kawasan strategis di Kota Jakarta yang berpotensi besar untuk pengembangan jasa industri digital.

    Kementerian Perindustrian mencatat, aktivitas-aktivitas penting yang dilakukan di koridor digital Jakarta meliputi business entrepreneurship, community engagement, innovation and research, education and training, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Dari data Kementerian Perindustrian, total investasi di tiga koridor digital di Jakarta tersebut mencapai Rp 12 Triliun, dengan perincian Koridor Sudirman sebesar Rp 7,71 Triliun, Koridor Kuningan sebesar Rp 3,87 Triliun, dan Koridor Simatupang Rp 424 Miliar.

    “Untuk mendorong pengembangan klaster jasa industri digital di Kota Jakarta, Kementerian Perindustrian menginisiasi Jakarta Digital Industrial Parkway (JDIP), sebuah konsep pengembangan kawasan khusus yang difokuskan pada pengembangan jasa industri digital,” ujar Plt Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Eko S. A Cahyanto pada kegiatan Kaleidoskop Industrial Wrap 2024 & Branding Jakarta Digital Industrial Parkway di CIBIS Park, kawasan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Plt Dirjen KPAII menyebutkan, adanya JDIP sejalan dengan tujuan peta jalan Making Indonesia 4.0. JDIP diharapkan bisa menjadi katalisator dalam pengembangan ekosistem jasa industri digital di Indonesia, yang pada akhirnya dapat mendorong inovasi di berbagai sektor industri.

    Pengembangan JDIP diharapkan bisa menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja di bidang jasa industri digital. Selain itu, juga diharapkan mampu mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru di bidang jasa industri digital, juga meningkatkan daya saing industri nasional.

    Untuk mengembangkan JDIP secara optimal, Eko mengatakan bahwa perlu tindak lanjut, seperti pengembangan infrastruktur untuk peningkatan kualitas infrastruktur jasa industri digital seperti transportasi dan energi, pengembangan SDM di bidang jasa industri digital dengan perguruan tinggi dan sekolah vokasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, juga promosi JDIP sebagai lokasi yang menarik untuk investasi jasa industri digital.

    “Selain itu, perlu regulasi yang inovatif untuk mendukung iklim dan pertumbuhan jasa industri digital, juga penguatan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha jasa industri digital dan akademisi,” jelas Eko.

    Terdapat 17 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Kegiatan jasa industri digital di JDIP yang diantaranya didominasi oleh kegiatan Penerbitan Piranti Lunak (Software), Aktivitas Pengembangan Video Game, Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce), Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi, Aktivitas Pengolahan Data, Aktivitas Hosting, Portal Web dan/atau Platform Digital, dan Jasa Penyedia Layanan Internet of Things (IoT).

    Eko menambahkan, Koridor Simatupang, Koridor Sudirman dan Koridor Kuningan merupakan JDIP yang sangat potensial untuk terus dikembangkan. Di parkway Koridor Simatupang yang membentang sejauh sekitar 8 kilometer, dari Perempatan Pasar Minggu hingga Perempatan Pondok Pinang, terdapat 34 perusahaan industri digital.

    Di Koridor Simatupang, Koridor Sudirman dan Koridor Kuningan terdapat banyak gedung perkantoran dan pusat bisnis, didukung oleh aksesibilitas yang tinggi, serta tersedianya infrastruktur telekomunikasi dan lokasi yang dekat dengan pusat permukiman dan beberapa kampus/universitas.

    Koridor Simatupang, Koridor Sudirman dan Koridor Kuningan memiliki kesempatan yang besar untuk pengembangannya, salah satunya untuk kolaborasi antar kegiatan industri digital yang berdekatan dapat menumbuhkan ekosistem yang baik. Rencana pengembangan akses transportasi umum di sepanjang Jalan TB Simatupang juga potensial untuk mendukung pertumbuhan JDIP.

  • Kemendagri Inisiasi Kolaborasi Tanpa Sekat di Kota Metropolitan, Seperti Apa?

    Kemendagri Inisiasi Kolaborasi Tanpa Sekat di Kota Metropolitan, Seperti Apa?

    Jakarta: Kota metropolitan dinilai makin terbebani belakangan, dengan maraknya urbanisasi masyarakat untuk mengadu nasib. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong sinergi tanpa sekat, dalam meringankan beban itu. Sehingga, kota metropolitan dan wilayah penunjang dapat berkolaborasi.

    “Kota-kota besar tersebut mengalami permasalahan beban spasial seperti over capacity di mana daya tampung kota melebihi beban yang diterima,” kata Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Amran, dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Desember 2024.

    Amran memerinci kota metropolitan, seperti Daerah Khusus Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya, hingga Manado. Dia menilai, sebagian besar masyarakat metropolitan ini bekerja di pusat kota.
     

    “Sehingga untuk sampai ke tempat kerjanya harus bermacet-macetan dan mereka harus menghabiskan waktunya di jalan. Ini kerugian yang besar jika dirupiahkan,” kata dia.

    Pihaknya menetapkan pengembangan 10 wilayah metropolitan prioritas yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN). Wilayah metropolitan tersebut yakni, Mebidangro, Patungraya Agung, Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, Banjarbakula, Sarbagita, Bimindo, dan Mamminasata.

    Penetapan ini diharapkan dapat mengatasi isu-isu pengembangan wilayah yang tidak dapat tertangani secara sektoral. Seperti, kepentingan masing-masing pemerintah daerah (pemda), ketergantungan pada wilayah inti, hingga rencana pembangunan tak selaras.

    Amran mengungkapkan terdapat beberapa masalah klasik yang dihadapi wilayah metropolitan, seperti kemacetan, hingga pengelolaan sampah. Menurutnya, semua aspek itu perlu menjadi perhatian utama.

    “Dalam konteks Indonesia, pengelolaan kawasan metropolitan tidak dapat dilakukan secara independen,” kata dia.

    Upaya untuk menangani dampak dari perkembangan wilayah metropolitan in tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan. Permasalahan yang kerap dihadapi dalam pengelolaan wilayah metropolitan ini yakni kurangnya sinergi.

    Masing-masing pemda, kata dia, memiliki program dan kebijakannya sendiri. Program dan kebijakan itu dieksekusi tanpa melihat masalah, kebutuhan, dan solusi yang diperlukan. Sehingga, perlu pengelolaan yang tetap berada dalam struktur pemerintahan yang ada.

    “Pengelolaan ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Intinya, koordinasi dan kerja sama yang baik dalam membangun kawasan metropolitan harus dilakukan antar pemda agar dapat maksimal dalam mencapai hasilnya,” terangnya. 

    Dengan program yang selaras antarpemda dalam satu wilayah metropolitan, Amran meyakini permasalahan dapat diatasi. Termasuk, kemiskinan dan problem sosial lain.

    “Asalkan, semua masalah yang terjadi, seperti akses pendidikan sebagai modal penyediaan tenaga kerja dan transportasi umum terintegrasi, bisa ditangani dengan baik,” tegasnya. 

    Amran juga mengingatkan pemda untuk merancang tata ruang yang baik. Hunian mulai dirancang vertikal untuk menyiasati lahan yang semakin terbatas. Tentunya, pemda harus membangun ruang terbuka hijau sebagai tempat sosialisasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

    “Untuk beberapa daerah satelit, harus bisa mempertahankan kawasan produktif, seperti pertanian dan perkebunan. Ini diperlukan untuk menopang kebutuhan wilayah metropolitan itu sendiri,” paparnya.

    Dalam pengembangan metropolitan, pemerintah juga dapat melihat best practice pengelolaan kawasan metropolitan dari negara lain, seperti Greater Capital City Statiscal Area Australia, Metropolis Tokyo, dan Metropolitan Seoul Area.

    “Tidak harus mencontoh sama persis karena ada beberapa perbedaan situasi, demografi, dan lainnya. Kita coba melihat mana yang mungkin diterapkan di sini,” kata Amran.

    Ditjen Bina Adwil Kemendagri dalam melakukan asistensi selalu mengingatkan kepada pemda-pemda untuk memetakan masalah dan potensi wilayah sendiri dan sekitarnya. Dari situ, kepala daerah dan organisasi perangkat daerah akan dapat membuat program, kebijakan, dan perencanaan pembangunan yang tepat. Tidak saling tumpang tindih.

    “Sehingga dalam satu wilayah metropolitan tidak saling bersaing dan mengembangkan potensi yang sama. Yang baik itu saling menopang kebutuhan, baik pangan, tenaga kerja, sumber air, dan sebagainya. Nantinya, pemda dan masyarakatnya yang merasakan manfaat ekonomi dari integrasi wilayah yang terpadu dan bersinergi tersebut,” pungkasnya.

    Jakarta: Kota metropolitan dinilai makin terbebani belakangan, dengan maraknya urbanisasi masyarakat untuk mengadu nasib. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong sinergi tanpa sekat, dalam meringankan beban itu. Sehingga, kota metropolitan dan wilayah penunjang dapat berkolaborasi.
     
    “Kota-kota besar tersebut mengalami permasalahan beban spasial seperti over capacity di mana daya tampung kota melebihi beban yang diterima,” kata Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Amran, dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Desember 2024.
     
    Amran memerinci kota metropolitan, seperti Daerah Khusus Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya, hingga Manado. Dia menilai, sebagian besar masyarakat metropolitan ini bekerja di pusat kota.
     

    “Sehingga untuk sampai ke tempat kerjanya harus bermacet-macetan dan mereka harus menghabiskan waktunya di jalan. Ini kerugian yang besar jika dirupiahkan,” kata dia.
    Pihaknya menetapkan pengembangan 10 wilayah metropolitan prioritas yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN). Wilayah metropolitan tersebut yakni, Mebidangro, Patungraya Agung, Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, Banjarbakula, Sarbagita, Bimindo, dan Mamminasata.
     
    Penetapan ini diharapkan dapat mengatasi isu-isu pengembangan wilayah yang tidak dapat tertangani secara sektoral. Seperti, kepentingan masing-masing pemerintah daerah (pemda), ketergantungan pada wilayah inti, hingga rencana pembangunan tak selaras.
     
    Amran mengungkapkan terdapat beberapa masalah klasik yang dihadapi wilayah metropolitan, seperti kemacetan, hingga pengelolaan sampah. Menurutnya, semua aspek itu perlu menjadi perhatian utama.
     
    “Dalam konteks Indonesia, pengelolaan kawasan metropolitan tidak dapat dilakukan secara independen,” kata dia.
     
    Upaya untuk menangani dampak dari perkembangan wilayah metropolitan in tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan. Permasalahan yang kerap dihadapi dalam pengelolaan wilayah metropolitan ini yakni kurangnya sinergi.
     
    Masing-masing pemda, kata dia, memiliki program dan kebijakannya sendiri. Program dan kebijakan itu dieksekusi tanpa melihat masalah, kebutuhan, dan solusi yang diperlukan. Sehingga, perlu pengelolaan yang tetap berada dalam struktur pemerintahan yang ada.
     
    “Pengelolaan ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Intinya, koordinasi dan kerja sama yang baik dalam membangun kawasan metropolitan harus dilakukan antar pemda agar dapat maksimal dalam mencapai hasilnya,” terangnya. 
     
    Dengan program yang selaras antarpemda dalam satu wilayah metropolitan, Amran meyakini permasalahan dapat diatasi. Termasuk, kemiskinan dan problem sosial lain.
     
    “Asalkan, semua masalah yang terjadi, seperti akses pendidikan sebagai modal penyediaan tenaga kerja dan transportasi umum terintegrasi, bisa ditangani dengan baik,” tegasnya. 
     
    Amran juga mengingatkan pemda untuk merancang tata ruang yang baik. Hunian mulai dirancang vertikal untuk menyiasati lahan yang semakin terbatas. Tentunya, pemda harus membangun ruang terbuka hijau sebagai tempat sosialisasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
     
    “Untuk beberapa daerah satelit, harus bisa mempertahankan kawasan produktif, seperti pertanian dan perkebunan. Ini diperlukan untuk menopang kebutuhan wilayah metropolitan itu sendiri,” paparnya.
     
    Dalam pengembangan metropolitan, pemerintah juga dapat melihat best practice pengelolaan kawasan metropolitan dari negara lain, seperti Greater Capital City Statiscal Area Australia, Metropolis Tokyo, dan Metropolitan Seoul Area.
     
    “Tidak harus mencontoh sama persis karena ada beberapa perbedaan situasi, demografi, dan lainnya. Kita coba melihat mana yang mungkin diterapkan di sini,” kata Amran.
     
    Ditjen Bina Adwil Kemendagri dalam melakukan asistensi selalu mengingatkan kepada pemda-pemda untuk memetakan masalah dan potensi wilayah sendiri dan sekitarnya. Dari situ, kepala daerah dan organisasi perangkat daerah akan dapat membuat program, kebijakan, dan perencanaan pembangunan yang tepat. Tidak saling tumpang tindih.
     
    “Sehingga dalam satu wilayah metropolitan tidak saling bersaing dan mengembangkan potensi yang sama. Yang baik itu saling menopang kebutuhan, baik pangan, tenaga kerja, sumber air, dan sebagainya. Nantinya, pemda dan masyarakatnya yang merasakan manfaat ekonomi dari integrasi wilayah yang terpadu dan bersinergi tersebut,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Agar Warganya Cepat Punya Anak, Pemkot Tokyo Berlakukan 4 Hari Kerja dalam Sepekan – Halaman all

    Agar Warganya Cepat Punya Anak, Pemkot Tokyo Berlakukan 4 Hari Kerja dalam Sepekan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kota Metropolitan Tokyo memberlakukan empat hari kerja seminggu bagi pegawai pemerintah metropolitan mulai April 2025 demi mengatasi krisis populasi.

    Kota Tokyo kini menghadapi krisis populasi yang parah akibat penurunan angka kelahiran baru, sementara populasi warganya yang menua semakin banyak.

    Mengutip Money Control, inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh orang tua yang bekerja, khususnya perempuan, dengan mendorong keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. 

    Kebijakan “cuti parsial pengasuhan anak” yang baru juga akan memungkinkan beberapa pegawai untuk bekerja dua jam lebih sedikit per hari. 

    Gubernur Tokyo Yuriko Koike menekankan perlunya menciptakan opsi kerja yang fleksibel sehingga perempuan dapat mempertahankan karier sambil mengelola tanggung jawab pengasuhan anak.

    Angka kelahiran Jepang sangat rendah, yakni 1,2, sedangkan Tokyo berada di angka 0,99, jauh di bawah angka 2,1 yang dibutuhkan untuk menstabilkan populasi. 

    Para pekerja kantoranmemadati gerbong kereta rel listrik pada jam-jam sibuk saat berangkat dan pulang kerja di Kota Tokyo. Pemerintah Kota Metropolitan Tokyo memberlakukan empat hari kerja seminggu bagi pegawai pemerintah metropolitan mulai April 2025 demi mengatasi krisis populasi.

    Meskipun ada langkah-langkah sebelumnya seperti cuti orang tua, subsidi penitipan anak, insentif tunai, dan bahkan aplikasi kencan yang dikelola pemerintah, angka kelahiran terus menurun.

    Empat hari kerja seminggu dapat meringankan budaya kerja Jepang yang menuntut, yang secara tidak proporsional membebani perempuan dengan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. 

    Studi menunjukkan kebijakan semacam itu meningkatkan partisipasi pria dalam pekerjaan rumah tangga, yang dapat mendukung wanita untuk memiliki lebih banyak anak. 

    Misalnya, pria menghabiskan 22 persen lebih banyak waktu untuk mengasuh anak selama uji coba kerja empat hari seminggu di beberapa wilayah.

    Meskipun perubahan sosial diperlukan untuk penerapan yang meluas, penelitian menunjukkan kerja empat hari seminggu meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan. 

    Jepang Juga Hadapi Kesenjangan Gender

    Mengutip Firstpost.com, para ahli percaya bahwa budaya kerja Jepang yang tidak kenal ampun, yang dikenal dengan jam kerja yang panjang dan tekanan yang kuat, merupakan hambatan utama untuk menyeimbangkan karier dengan kehidupan keluarga.

    Lingkungan ini telah berkontribusi pada kesenjangan gender yang mencolok dalam partisipasi angkatan kerja. 

    Data dari Bank Dunia mengungkapkan tingkat partisipasi sebesar 55 persen untuk wanita dibandingkan dengan 72 persen untuk pria.

    Minggu kerja empat hari dapat menawarkan solusi. Dengan memberi karyawan lebih banyak waktu untuk kehidupan keluarga, hal itu dapat mengurangi sebagian tekanan pada orang tua yang bekerja. 

    Bukti dari uji coba global menunjukkan bahwa perubahan ini mengarah pada pembagian pekerjaan rumah tangga yang lebih adil.

    Dalam uji coba tahun 2022 yang dilakukan oleh 4 Day Week Global, perusahaan di enam negara menerapkan empat hari kerja seminggu.

    Pria dalam uji coba ini melaporkan menghabiskan 22 persen lebih banyak waktu untuk mengasuh anak dan 23 persen lebih banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga.

    Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa bekerja satu hari lebih sedikit dalam seminggu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan, kata Peter Miscovich, pemimpin masa depan kerja global di perusahaan jasa real estat JLL kepada Fortune.

    Para pekerja kantoranmemadati gerbong kereta rel listrik pada jam-jam sibuk saat berangkat dan pulang kerja di Kota Tokyo. Pemerintah Kota Metropolitan Tokyo memberlakukan empat hari kerja seminggu bagi pegawai pemerintah metropolitan mulai April 2025 demi mengatasi krisis populasi.

    “Keuntungan dari semua itu adalah berkurangnya stres, berkurangnya kelelahan, istirahat yang lebih baik, tidur yang lebih baik, biaya yang lebih rendah bagi karyawan, tingkat fokus dan konsentrasi yang lebih tinggi selama jam kerja, dan dalam beberapa kasus, komitmen yang lebih besar terhadap organisasi sebagai hasilnya,” kata Miscovich kepada majalah tersebut.

    Faktanya, lebih dari 90 persen karyawan yang terlibat dalam uji coba ini ingin melanjutkan dengan minggu kerja yang dipersingkat.

    Namun, di Jepang, menerapkan empat hari kerja seminggu akan membutuhkan perubahan budaya yang signifikan.

    Sementara penelitian menunjukkan jadwal yang dikurangi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, perubahan seperti itu mungkin memerlukan waktu untuk mendapatkan penerimaan yang lebih luas.

    Laporan Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Sumber: Kontan

     

  • Menengok layanan pengaduan di OJK

    Menengok layanan pengaduan di OJK

    Denpasar (ANTARA) – Suasana hening terasa saat perwakilan awak media dari Bali menginjakkan kaki di lantai 16 Wisma Mulia 2, Jakarta, di tengah hiruk pikuk kesibukan kota metropolitan ini.

    Dengan difasilitasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, para awak media itu kemudian dipandu petugas menuju salah satu ruangan khusus di sudut gedung pencakar langit yang berdiri di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

    Di ruangan khusus itulah puluhan petugas menerima layanan konsumen jasa keuangan melalui Kontak 157, sebuah layanan yang hadir sebagai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

    Para petugas layanan pengaduan itu mendengar, mencatat, hingga menganalisis data aduan konsumen jasa keuangan di depan layar komputer mereka.

    Mimik serius dari para staf menjadi pemandangan yang tergambar jelas, begitu memasuki ruangan yang tidak diperkenankan ada layar kamera hidup dari awak media.

    Di sanalah “dapur” regulator sektor jasa keuangan itu meramu laporan dari konsumen menyangkut layanan jasa keuangan di Tanah Air.

    Setiap laporan kemudian dihimpun mencakup data dan kronologi kemudian ditindaklanjuti kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

    Adapun layanan tersebut sekaligus sebagai bahan dari regulator untuk melakukan pengawasan pada industri jasa keuangan.

    Total ada sekitar 100 operator atau petugas layanan konsumen jasa keuangan di ruangan Kontak 157 itu, termasuk dua petugas disabilitas sebagai bentuk iklim kerja yang inklusif.

    Para petugas itu kemudian dibagi dalam kanal layanan konsumen, yakni melalui telepon langsung 157, pesan berbasis aplikasi atau WhatsApp pada nomor 081157157157, dan surat elektronik melalui konsumen@ojk.go.id.

    Ada juga kanal digital melalui media sosial dan melalui cara konvensional yakni surat dan datang langsung.

    Selain itu, ada juga aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK) yang bisa diakses melalui lawan kontak157.ojk.go.id.

    Konsumen mengakses kanal Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan (IASC) di Wisma Mulia 2, Jakarta, Senin (2/12/2024) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

    Ragam aduan

    Direktur Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Sabar Wahyono menjelaskan ada tiga layanan konsumen.

    Layanan itu yakni pemberian informasi atau pertanyaan konsumen terkait produk atau layanan PUJK, penyampaian laporan/informasi masyarakat kepada OJK, dan pengaduan rasa tidak puas dari konsumen di sektor jasa keuangan.

    Rata-rata pengaduan yang disampaikan konsumen paling banyak soal peran penagih utang atau debt collector, utang yang lunas namun masih tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

    Kemudian terkait teknologi keuangan (fintech) hingga klaim asuransi yang dipersulit.

    Konsumen juga mengadu terkait adanya tindakan menakut-nakuti hingga aksi tak menyenangkan yang memasuki ranah pribadi, misalnya, terkait data konsumen dan ikut menyeret keluarga atau tempat kerja konsumen.

    Dari beberapa kanal layanan yang dibuka, pengaduan melalui pesan berbasis aplikasi WhatsApp menjadi jalur yang paling banyak digunakan konsumen dan ditangani petugas yakni mencapai rata-rata sekitar 1.000 aduan per hari.

    Selain itu, ada juga aduan via telepon yang rata-rata mencapai sekitar 30–40 aduan per hari.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • PBB Sebut Arab Saudi Mempercepat Datangnya Kiamat, Kok Bisa?

    PBB Sebut Arab Saudi Mempercepat Datangnya Kiamat, Kok Bisa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di bawah kepemimpinan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri (PM) Mohammed Bin Salman (MBS), Arab Saudi tengah gencar melakukan pembangunan besar-besaran. Beberapa megaproyek ‘gila’ sang putra raja seakan tiada habisnya.

    Salah satunya NEOM, megaproyek kota masa depan Arab Saudi yang akan menyulap padang pasir yang tandus menjadi kota metropolitan yang megah. Proyek ini dikabarkan akan dibangun dengan luar 26.500 km persegi yang sejajar dengan Laut Merah dan Teluk Aqaba.

    Ada pula megaproyek Qiddya, Al Ula, Resort Mewah Amaala, Resor Pulau Sheybarah, Gerbang Diriyah, Coral Bloom, hingga Mukaab. Rata-rata proyek tersebut merupakan pembangunan gedung-gedung pencakar langit.

    Namun, proyek-proyek besar MBS tersebut disebut PBB dapat menyebabkan degradasi dan penggurunan sebagian besar lahan di negara Timur Tengah tersebut. Hal ini dapat mempercepat ‘kiamat’ di sana.

    Degradasi lahan mengganggu ekosistem dan membuat lahan kurang produktif untuk pertanian, yang menyebabkan kekurangan pangan dan memacu migrasi.

    Lahan dianggap terdegradasi ketika produktivitasnya telah dirusak oleh aktivitas manusia seperti polusi atau penggundulan hutan. Penggurunan adalah bentuk degradasi yang ekstrem.

    “Dalam perang melawan penggurunan, (Arab Saudi) tidak serta-merta berkontribusi secara langsung terhadap masalah tersebut, sedangkan dalam perubahan iklim, jelas berkontribusi,” kata Patrick Galey, penyelidik senior bahan bakar fosil untuk Global Witness, seperti dikutip The Arab Weekly, Selasa (3/12/2024).

    “Arab Saudi dapat, dengan beberapa legitimasi, mengklaim bahwa mereka membela orang-orang kecil dalam hal penggurunan, karena mereka secara langsung terkena dampaknya.”

    Menjelang konferensi PBB COP16 tentang degradasi lahan dan penggurunan di Arab Saudi, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga telah menyebut pertemuan untuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan (UNCCD) sebagai “momen yang sangat penting” untuk melindungi dan memulihkan lahan dan menanggapi kekeringan.

    Sementara Sekretaris eksekutif UNCCD Ibrahim Thiaw mengatakan berharap COP16 akan menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat pemulihan lahan dan mengembangkan pendekatan “proaktif” terhadap kekeringan.

    “Kita telah kehilangan 40 persen lahan dan tanah kita,” kata Thiaw. “Keamanan global benar-benar dipertaruhkan, dan Anda melihatnya di seluruh dunia. Tidak hanya di Afrika, tidak hanya di Timur Tengah.”

    Pertemuan terakhir para pihak dalam konvensi, di Ivory Coast pada tahun 2022, menghasilkan komitmen untuk “mempercepat pemulihan satu miliar hektar lahan terdegradasi pada tahun 2030”.

    Namun, UNCCD, yang menyatukan 196 negara dan Uni Eropa, sekarang mengatakan 1,5 miliar hektar harus dipulihkan pada akhir dekade ini untuk memerangi krisis termasuk kekeringan yang meningkat.

    Wakil Menteri Lingkungan Arab Saudi, Osama Faqeeha, mengatakan negaranya bermaksud untuk memulihkan 40 juta hektar lahan terdegradasi, tanpa menyebutkan batas waktunya. Ia mengatakan Riyadh mengantisipasi pemulihan “beberapa juta hektar lahan” pada tahun 2030.

    Sejauh ini, 240.000 hektar telah dipulihkan menggunakan berbagai langkah termasuk melarang penebangan liar dan memperluas jumlah taman nasional dari 19 pada tahun 2016 menjadi lebih dari 500.

    Cara lain untuk memulihkan lahan termasuk menanam pohon, rotasi tanaman, mengelola penggembalaan, dan memulihkan lahan basah.

    Perundingan iklim COP29 sendiri telah menghasilkan kesepakatan pendanaan iklim senilai US$300 miliar yang diperoleh dengan susah payah untuk utamanya membantu negara-negara miskin yang paling berisiko mengalami bencana lebih buruk.

    (luc/luc)

  • Pengamat: Paslon harus punya solusi konkret jika di DKI dua putaran

    Pengamat: Paslon harus punya solusi konkret jika di DKI dua putaran

    Ciptakan pemilih umum yang membuat masyarakat antusias agar tidak membuat terkesan pilihan masyarakat nantinya tidak baik dan dianggap penuh kecurangan bansos dan lain-lain

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari Citra Institute Efriza melalui analisanya menyebut pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta harus bisa meyakinkan masyarakat dengan solusi yang lebih konkret terhadap persoalan di kota metropolitan jika pilkada berlangsung dua putaran.

    Menurut Efriza, paslon yang masuk ke putaran kedua nantinya jangan sampai memancing isu-isu sensitif yang membuat masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya karena merasa demokrasi di Indonesia tidak damai dan kotor.

    Lalu, setiap paslon nantinya harus saling menjaga kedamaian Pilkada dan tidak menciptakan narasi buruk ke setiap paslon.

    Gagasan yang seharusnya dibentuk oleh setiap paslon yakni solusi yang masuk akal terhadap permasalahan banjir, kemacetan, pemukiman kumuh, transportasi, kemiskinan, dan lain sebagainya.

    Efriza juga menyoroti terkait adanya janji dari paslon soal peningkatan anggaran operasional RT dan RW. Menurut Efriza, iming-iming tersebut tidak memberikan solusi konkret tetapi terkesan membebani masyarakat dalam menyelesaikan masalah di Jakarta.

    Adapun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno telah mendeklarasikan kemenangan satu putaran dalam Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07 persen.

    Sedangkan tim pemenangan pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengungkapkan bahwa Pilkada Jakarta 2024 akan digelar dalam dua putaran.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bicara Pemimpin Baru Jakarta, AHY Singgung Nasib Pantai Utara Jakarta

    Bicara Pemimpin Baru Jakarta, AHY Singgung Nasib Pantai Utara Jakarta

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan Jakarta butuh pemimpin yang punya inovasi dan cakap dalam melihat perubahan. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui usai menunaikan hak pilihnya pada Pilkada Jakarta di TPS 28, Cipete Utara, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    “Jakarta adalah kota metropolitan yang besar, padat, kompleks, sehingga dibutuhkan pemimpin yang cakap, yang memiliki inovasi, terobosan, dan juga terus mencintai rakyatnya.” kata AHY.

    Salah satu perubahan yang harus dihadapi adalah masalah menurunnya permukaan tanah di Jakarta dan mengancam kota metropolitan tersebut dilanda banjir rob besar. Jakarta sebagai kota yang rentan bencana alam harus bisa berinovasi terhadap tantangan ini.

    Untuk itu, dia berharap pemimpin Jakarta mendatang bisa menghadapi tantangan semacam ini, termasuk bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah pusat.

    “Saya sendiri sekarang dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus melakukan assessment dan juga berupaya bersama dengan jajaran baik pemerintahan pusat maupun daerah.” katanya.

    “Misalnya menjaga agar Pantai Utara Jakarta tidak lebih buruk terhadap bahaya yang ditimbulkan dari land subsidence penurunan permukaan tanah dan juga banjir rob yang bisa membahayakan bukan hanya masyarakat Pantai Utara atau komunitas lain yang ada di sana, tapi juga buat yang lainnya.” lanjut AHY.

    Sebelumnya, menurut AHY ada dua masalah utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama adalah banjir rob, dan kedua yaitu penurunan permukaan tanah. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Salah satunya yakni Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter. Namun infrastruktur ini diprediksi hanya bisa bertahan hingga 2033.

    (eds/eds)

  • Wali Kota Medan luncurkan 60 unit bus listrik proyek Mastran BRT

    Wali Kota Medan luncurkan 60 unit bus listrik proyek Mastran BRT

    Sejak tahun lalu kita nantikan transportasi massal di Kota Medan, khususnya bus menggunakan 100 persen armada bus listrik. Hari ini baru dapat kita wujudkan berkat komunikasi yang baik dengan pihak investor

    Medan (ANTARA) – Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution meluncurkan penggunaan sebanyak 60 unit bus listrik baru proyek Mass Transit (Mastran) Bus Rapid Transit (BRT) Kementerian Perhubungan.

    “Dengan peluncuran ini, transportasi massal di Kota Medan, khususnya bus, seluruhnya memakai armada bus listrik,” ucap Bobby dalam peluncuran 60 unit bus listrik baru, di Medan, Ahad.

    Kehadiran bus listrik bari ini, lanjut dia, sebagai akomodasi transportasi massal di wilayah Kota Medan yang sudah dilakukan sejak satu tahun terakhir.

    Hal ini menjadi komitmen Pemkot Medan dalam meningkatkan pelayanan, khususnya di bidang transportasi massal yang modern dan ramah lingkungan.

    “Sejak tahun lalu kita nantikan transportasi massal di Kota Medan, khususnya bus menggunakan 100 persen armada bus listrik. Hari ini baru dapat kita wujudkan berkat komunikasi yang baik dengan pihak investor,” jelas Bobby.

    Wali Kota menjelaskan, bahwa awal mulanya pihak investor Big Bird masuk ke Kota Medan dengan melayani transportasi massal bus listrik, yakni koridor J City-Plaza Medan Fair.

    Setelah dinilai koridor tersebut layak atas antusias penumpang yang tinggi, maka pihak Big Bird memberanikan diri berinvestasi di Kota Medan dengan menghadirkan 60 unit bus listrik baru.

    Peluncuran 60 unit bus listrik baru ini ditandai pelepasan enam koridor oleh Wali Kota Medan didampingi Pj Sekda Topan Obaja Putra Ginting, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, dirut PT Bluebird (Big Bird), dan dirut PT Kalista.

    Adapun enam koridor bus listrik ini, yaitu Amplas-Lapangan Merdeka-Pinang Baris, J-City-Plaza Medan Fair, Belawan-Lapangan Merdeka, Tembung-Lapangan Merdeka, Tuntungan-Lapangan Merdeka, dan RSUD Adam Malik-Lapangan Merdeka.

    “Kami berterima kasih kepada pihak investor yang mendukung Pemkot Medan, sehingga Kota Medan saat ini memiliki transportasi massal berteknologi zero emissions,” papar Bobby.

    Menurutnya, suatu kota metropolitan maju terpenuhi syarat dan karakternya tidak hanya pembangunan, tetapi juga harus dapat menjaga lingkungan, khususnya di bidang transportasi.

    “Kota Medan saat ini masuk satu tahap sebagai kota metropolitan yang maju dengan mengajak warganya beralih dari kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum,” bebernya.

    Wali kota berharap seluruh warga Kota Medan dapat menggunakan transportasi umum, karena Pemkot Medan terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas.

    Di antaranya mulai dari armada transportasi, trayek atau koridornya bahkan untuk halte, seperti halte yang sedang dibangun salah satunya di Jalan Balai Kota Medan.

    “Dibangun halte di tengah jalan merupakan upaya Pemkot Medan dalam membiasakan warga ramah terhadap halte, dan halte juga ramah kepada warga. Artinya, kita ingin warga terbiasa gunakan kendaraan umum,” ucap Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PIK 2 Sulap Tangerang Utara Jadi Metropolitan Baru. Cek Ceritanya

    PIK 2 Sulap Tangerang Utara Jadi Metropolitan Baru. Cek Ceritanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menjadi bukti nyata transformasi kawasan Tangerang Utara menjadi metropolitan baru. Bagaimana tidak? kawasan ini berkembang begitu pesat dengan sejumlah infrastruktur berkelas dan modern.

    Dahulu kawasan Tangerang Utara dikenal sebagai daerah dengan infrastruktur yang terbatas. Bahkan, hutan di Tangerang Utara merupakan kawasan hutan mangrove yang sudah sangat kritis dan fungsi lindungnya sudah sangat minim.

    Lantas, PIK 2 dikembangkan dengan pembangunan infrastruktur yang memadai sekaligus proyek besar yang melibatkan pengembangan kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, pendidikan, kesehatan, dunia hiburan dan fasilitas umum lainnya.

    PIK 2 menjelma jadi kota baru dengan sebutan The New Jakarta City. Kawasan ini tentu menarik minat para pemburu aset properti. Terbukti, populasi penghuni PIK dan sekitarnya terus bertambah hingga diperkirakan mencapai 305.000 orang.

    Kekayaan demografi ini menjadi modal utama dalam pengembangan kawasan PIK 2 yang memiliki beragam fasilitas menarik dengan kualitas melebih fasilitas milik pengembang properti lain. Lalu, apa saja fasilitas dan kelebihan yang ada di PIK2? Simak lebih lengkapnya dalam pembahasan berikut ini.

    Telah terbangun dalam kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) yaitu ±27.000 berupa rumah, rukan dan apartemen, terdapat juga beberapa destinasi wisata yang sudah terbangun dan beroperasional seperti Lands End, Aloha, Orange Grooves dll yang menjadi tujuan wisata nasional dan internasional. Yang sampai saat ini tingkat kunjungan tertinggi pada periode lebaran 2024 mendekati 5 juta pengunjung.”

    Salah satu fasilitas lainnya yang sudah dibangun di PIK 2 adalah fasilitas rekreasi seperti Pantai Pasir Putih PIK 2 yang terbentang sepanjang kurang lebih 4 km dan menjadi area wisata baru yang paling diminati saat ini.

    Selain itu, tersedia juga area hijau Greenbelt dengan luas kurang lebih 60 Ha di tengah Central Business District (CBD). Kawasan ini menjadi area hits bagi para pecinta olahraga sepeda, stand up paddle, kayak, sekaligus area untuk jalan santai.

    Selanjutnya, ada Verde Sports Hub Yang merupakan fasilitas olahraga berstandar internasional di atas lahan sekitar 2,7 Ha. Verde Sports Hub memfasilitasi berbagai olahraga seperti sepak bola, badminton, basket, futsal, dan padel tennis.

    Untuk memenuhi kebutuhan furnitur dan perlengkapan rumah tangga, hadir pula Indonesia Design District Mega Komplex seluas 12 Ha. Fasilitas ini juga dilengkapi dengan restoran Seafood Bandar Djakarta terbesar.

    Para pencinta otomotif juga akan dimanjakan melalui hadirnya Distrik Otomotif PIK 2. Area ini menjadi pusat otomotif terbesar di Indonesia, dengan luas kurang lebih 3 Ha.

    Ada pula beberapa fasilitas lain seperti Orange Groove at Greenbelt PIK2. Ini merupakan kawasan rekreasi dan kuliner dengan konsep perkebunan jeruk seperti di Italia. Kemudian ada kawasan Euro Asia yang berupa deretan rukan tematik 8 negara, yang berderet menghubungkan Hotel Osaka dan Taman Doa Our Lady Of Akita.

    Tak kalah menarik, akan ada kawasan Taman Bhineka di Ecopark PIK 2. Ecopark ini didesain sebagai kawasan multireligi dan multikultural dengan adanya Masjid Agung PIK 2 dan kawasan perbelanjaan halal. Di Taman Bhineka juga akan dibangun rumah ibadah yakni Gereja Basilica.

    Berbagai fasilitas mewah yang menunjang kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup masyarakat telah hadir di PIK 2. Tak terbayangkan betapa pesatnya perubahan yang terjadi di PIK 2, dari yang sebelumnya berupa kawasan kumuh menjadi kawasan elit khas kota metropolitan.

    Capaian ini menjadi gambaran visi jangka panjang, kerja keras, dan komitmen PIK 2 terhadap pembangunan yang dapat menghasilkan perubahan signifikan, baik secara fisik maupun sosial-ekonomi. PIK 2 pun masih memiliki potensi besar untuk terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional pada masa mendatang. 

    (bul/bul)

  • Muncul Petisi Tolak PPN 12%, Sudah Ditandangani 2.800 Orang

    Muncul Petisi Tolak PPN 12%, Sudah Ditandangani 2.800 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Ribuan orang telah menandatangani petisi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Pasalnya, kebijakan ini dinilai kian membebani perekonomian masyarakat yang tengah terpuruk.

    Petisi yang muncul dalam laman change.org itu telah ditandatangani oleh 2.808 orang hingga hari ini, Kamis (21/11/2024) pukul 09.34 WIB. Petisi ini dibuat oleh akun dengan nama Bareng Warga.

    Dalam petisinya, akun Bareng Warga menilai bahwa rencana pemerintah untuk mengerek PPN menjadi 12% memperdalam kesulitan masyarakat. Pasalnya, harga berbagai jenis barang kebutuhan, seperti sabun mandi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik dan sangat memengaruhi daya beli.

    “Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik,” tulis akun tersebut, dikutip Kamis (21/11/2024).

    Menurutnya, daya beli masyarakat akan makin merosot jika pemerintah tetap memaksa untuk mengerek PPN menjadi 12% tahun depan. Apalagi, pelemahan daya beli mulai terasa sejak Mei 2024.

    “Kalau PPN terus dipaksakan naik, niscaya daya beli bukan lagi merosot, melainkan terjun bebas,” ujarnya.

    Dari sisi pengangguran terbuka misalnya, akun Bareng Warga, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkanya masih sekitar 4,91 juta orang per Agustus 2024. Kemudian dari 144,64 juta orang yang bekerja, sebagian besar atau 57,94% bekerja di sektor informal di mana jumlahnya mencapai 83,83 juta orang.

    Dia turut menyoroti soal upah pekerja. Masih dari data BPS per Agustus 2024, sejak 2020 rata-rata upah pekerja semakin mepet dengan rata-rata upah minimum provinsi (UMP). Trennya sempat naik di 2022, tetapi kembali turun di 2023. 

    “Tahun ini selisihnya hanya Rp154.000,” ungkapnya.

    Kendati begitu, dia meragukan UMP sebagai acuan pendapatan yang layak. Di Jakarta misalnya. Untuk hidup di kota metropolitan tersebut, catatan BPS 2022 menunjukan dibutuhkan uang sekitar Rp14 juta per bulannya, sedangkan UMP Jakarta di 2024 saja hanya Rp5,06 juta. Apalagi dari fakta yang ada, masih banyak pekerja yang diberi upah lebih kecil dari UMP.

    Atas dasar itulah, akun Bareng Warga meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    “Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membasa dan menyebar ke mana-mana,” pungkasnya.