Xcloud.id

Topik: kontrak kerja

  • ESDM pastikan terapkan standar HSSE dalam legalisasi sumur rakyat

    ESDM pastikan terapkan standar HSSE dalam legalisasi sumur rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam legalisasi sumur rakyat dengan menerapkan standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) setara industri migas nasional.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ditemui di Jakarta, Jumat, mengatakan dalam pembinaan aspek HSSE sumur minyak yang dikelola masyarakat; bakal melibatkan berbagai pihak mulai kementerian/lembaga terkait, hingga Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

    “Ya kita akan bersama-sama nanti, ada Satgas yang akan kita terjunkan. Karena gini, sebenarnya kan tanda kutip sumur masyarakat ini kita (akan) legalkan. Jadi, begitu kita sudah legalkan ya harus mengikuti aturan-aturan keselamatan yang berlaku di industri migas,” kata Laode.

    Dia menyampaikan langkah itu dijalankan paralel sehingga begitu resmi dilegalkan, pengelola sumur rakyat langsung menerapkan aturan keselamatan demi melindungi pekerja dan lingkungan sekitar.

    Satgas khusus akan diturunkan untuk memberikan pembinaan HSSE, memastikan setiap pengelola sumur memahami standar keselamatan dan siap menjalankan regulasi sebelum beroperasi secara legal.

    “Makanya saya bilang tadi ada Satgasnya yang melibatkan K/L yang lain, dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada juga tentunya. Kemudian dari aparat penegak hukum juga ada karena mereka juga nanti akan membantu menertibkan di lapangan,” jelasnya.

    Kementerian ESDM menekankan legalisasi berarti pengakuan negara, sehingga seluruh aktivitas sumur rakyat harus mengikuti aturan resmi yang berlaku di sektor migas.

    Penerapan HSSE tidak hanya menjaga keselamatan, tetapi juga meningkatkan kualitas produksi sehingga hasilnya dapat dihitung sebagai tambahan lifting migas nasional dengan kontribusi signifikan.

    Dengan regulasi keselamatan yang ketat, pemerintah optimistis legalisasi sumur rakyat tidak hanya produktif, tetapi juga aman dan berkelanjutan.

    Kementerian ESDM menegaskan komitmen penuh mendampingi masyarakat agar sumur rakyat menjadi aset energi strategis yang legal, berdaya saing, serta selaras dengan standar industri migas nasional.

    Langkah legalisasi itu diiringi dengan proses pembinaan yang dilakukan secara paralel. Kemudian nantinya pengelola sumur rakyat wajib menjual hasil produksi ke sumber resmi untuk mendukung tambahan lifting nasional.

    “Secara paralel tentunya, karena kan begitu dialihkan (legal), mereka harus menjual ke sumber yang resmi agar kita bisa hitung sebagai tambahan lifting (migas),” kata Laode.

    “KKKS terlibat karena kan nanti dijualnya ke KKKS nya kan agar bisa masuk ke neraca tambahan lifting, harus angka dari KKKS itu yang dilaporkan ke SKK Migas,” tambahnya.

    Adapun saat ini Kementerian ESDM sedang melakukan verifikasi terhadap 34 ribu sumur rakyat yang tersebar diberbagai daerah. Verifikasi dilakukan guna memastikan keberadaan sumur, mengecek potensi produksinya, hingga mencocokkan koordinat.

    Laode pun mengaku bahwa 34 ribu sumur rakyat tersebut hingga saat ini statusnya belum legal. “Ya bisa dibilang seperti itu,” katanya.

    Oleh karena itu penataan sumur rakyat yang sedang berjalan akan segera membawa kepastian hukum sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ketahanan energi nasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 34.000 Sumur Minyak Rakyat Berpotensi Dikerjasamakan dengan Kontraktor Migas

    34.000 Sumur Minyak Rakyat Berpotensi Dikerjasamakan dengan Kontraktor Migas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sekitar 34.000 sumur minyak masyarakat yang dianggap ilegal, berpeluang dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Angka ini naik dibandingkan data yang terinventarisasi sebelumnya, yakni 30.000 sumur.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan, legalisasi sumur-sumur rakyat tersebut pun bakal segera dilakukan oleh pemerintah.

    “Angka awal yang saya terima itu sekitar 34.000 sumur. Tapi yang terbaru, itu saya rapat Minggu lalu. Yang terbaru kan saya minta 30 September, saya belum lihat tambahannya berapa lagi dari 34.000,” ucap Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10/2025).

    Setelah inventarisasi, kata Laode, pemerintah selanjutnya bakal melakukan verifikasi keaslian data sumur masyarakat yang dilaporkan oleh pemda. 

    Menurutnya, hal itu dilakukan demi memastikan potensi minyak yang bisa dihasilkan, sampai kebenaran titik koordinat atas sumur-sumur tersebut.

    “Dari data yang kita dapat itu harus kita cek sumurnya benar, potensinya seperti apa, koordinat yang dikasih ke kita benar atau tidak, jangan-jangan cuma dikasih titik saja tapi tidak ada sumurnya,” katanya.

    Selanjutnya, pascaverifikasi, Kementerian ESDM meminta agar pemerintah daerah segera menyiapkan entitas yang bakal mengelola sumur-sumur masyarakat tersebut, yakni badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan UMKM.

    Laode menegaskan bahwa setelah 2 Oktober 2025, tidak ada lagi penambahan data sumur masyarakat. Dengan kata lain, penindakan tegas bakal dilakukan jika terdapat sumur ilegal yang ditemukan setelah tenggat waktu tersebut.

    “Jadi sudah dibatasi, apa yang sudah disampaikan ke Kementerian ESDM itu sudah fix. Habis ini, tahapannya adalah agar pemda, gubernur, segera menyiapkan BUMD, koperasi, UMKM, tiga itu yang ditunjuk pemda,” tutur Laode.

    Adapun, pendataan sumur rakyat itu merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

  • Komisi XII DPR RI dorong KKKS di Jambi perhatikan isu lingkungan

    Komisi XII DPR RI dorong KKKS di Jambi perhatikan isu lingkungan

    Kota Jambi (ANTARA) – Panitia Kerja Migas Komisi XII DPR RI dorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jambi menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan termasuk menekan emisi karbon melalui teknologi.

    “Kami mendorong KKKS menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan. Harus ada penekanan terhadap emisi karon, ini menjadi komitmen,” kata ketua rombongan Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan di Jambi, Rabu.

    Putri berharap, jumlah produksi (lifting) minyak yang dikelola oleh kontraktor di Jambi terus meningkat, mengurangi subsidi negara dan ketergantungan impor dari luar negeri.

    Keberadaan KKKS di Jambi, harus memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar melalui program tanggung jawab sosial. Melalui program beasiswa, perbaikan fasilitas umum, termasuk pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) bagi masyarakat.

    Dirinya berharap, Kunjungan kerja menjadi dampak positif peningkatan ekonomi masyarakat dan penerimaan negara, sehingga bisa menopang kemandirian energi.

    Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan secara umum potensi gas Jambi berada di urutan ke lima nasional. Besarnya potensi tersebut memiliki dampak bagi dana bagi hasil daerah.

    Melalui forum itu, gubernur meminta Komisi XII mendorong percepatan program bagi hasil melalui pola Participating Interest (PI 10 persen). Mengingat, berdasarkan prediksi, keuangan daerah pada 2026 mendatang mengalami penurunan.

    Menyiasati kekurangan tersebut, Al Haris tengah menggali potensi sumber pendapatan baru, seperti pengolahan sumur minyak rakyat oleh BUMD, Koperasi dan pihak Pertamina.

    Melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM nomor 14 tahun 2025, pemerintah provinsi tengah melakukan inventarisasi 12 ribuan sumur minyak milik masyarakat (eksisting). Saat ini pemerintah telah melakukan validasi data sebaran sumur, tinggal menunggu finalisasi titik sumur.

    Keberadaan sumur rakyat diyakini mampu menolong daerah mencukupi kemampuan keuangan, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

    Menurut gubernur, Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Migas hingga periode Agustus baru menyentuh angka Rp111 miliar. Termasuk iuran tetap kesepakatan eksplorasi (landrent) dan royalti dari perusahaan Migas sebesar Rp61 miliar.

    Tercatat ada enam wilayah kerja perusahaan Migas di Jambi. Masing-masing, Lemang, Jabung, Tungkal, Jambi South B, South Betung dan Kenanga.

    “Daerah serius mengusulkan PI10 persen, berjuang, tinggal menghitung hamparan agar pembagian adil, mohon dukungan harus ada kekuatan di pusat melalui komisi XII DPR RI,” jelas Al Haris.

    Anggota DPR RI yang hadir mengikuti kegiatan kunjungan kerja Panja Komisi XII DPR RI di Provinsi Jambi terdiri dari tujuh orang, yaitu Putri Zulkifli Hasan, Jamaludin Malik, Zulfikar, Cek Endra, Rohmat, Iyet Bustami dan Ratna Juwita.

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi Sponsor Tim MotoGP, Apa Untungnya Buat Merek-merek Indonesia?

    Jadi Sponsor Tim MotoGP, Apa Untungnya Buat Merek-merek Indonesia?

    Jakarta –

    Brand-brand asal Indonesia ramai menjadi sponsor di tim balap MotoGP. Contohnya seperti perusahaan suku cadang motor PT Astra Otoparts yang sudah menjadi sponsor tim Gresini Racing melalui brand Aspira sejak tahun 2013. Seperti apa keuntungan yang didapat dari kerja sama itu?

    Wakil Presiden Direktur PT Astra Otoparts Yusak Kristian Solaeman mengatakan, kerja sama dengan tim MotoGP terbukti memberi keuntungan bagi perusahaan berupa brand awareness yang semakin meningkat. Singkatnya, brand Aspira semakin dikenal di dunia ketika menjadi sponsor tim MotoGP.

    Aspira memperpanjang kontrak kerja sama dengan Gresini Racing hingga 2027 Foto: dok.Istimewa/Gresini Racing

    “Sampai hari ini kita bisa bilang bahwa brand awareness Aspira itu terus meningkat. Tak hanya di domestik, tetapi juga di market internasional. Terbukti dari beberapa negara tujuan ekspor yang juga tetap bertumbuh dan jumlah negara tujuan ekspor bertambah,” kata Yusak kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    “Kami berharap kerja sama dengan Gresini, karena MotoGP juga skalanya adalah global, jadi tidak hanya domestik, tetapi global. Kami berharap ini juga akan terus membuat brand awareness Aspira meningkat, sehingga itu juga akan baik untuk keberadaan atau kehadiran Aspira di negara-negara lain,” sambung Yusak.

    Sebagai informasi, kerja sama Aspira dan Gresini telah terjalin sejak lama, bahkan saat Gresini masih membalap di ajang Moto2. “Kerja sama kami terjalin sejak 2013 ketika Gresini belum seterkenal sekarang,” bilang Direktur PT Astra Otoparts Martogi Siahaan dalam kesempatan yang sama.

    “Aspira telah bersama-sama dengan Gresini melewati up and down sampai hari ini. Gresini sebagaimana kita lihat menjadi salah satu yang terbaik di MotoGP, dengan pebalap-pebalap yang terbaik juga. Kita berharap ke depan Aspira dan Gresini ini juga memberikan satu prestasi bersama,” sambung Martogi.

    Dalam acara Meet & Greet dengan Alex Marquez bersama Aspira yang berlangsung di Jakarta kemarin (30/9/2025), PT Astra Otoparts juga mengumumkan akan men-support Gresini Racing hingga tahun 2027 mendatang.

    (lua/dry)

  • Mimpi Yesi, Cari Kerja di Job Fair agar Ibunya Tak Lagi Jualan di Pasar Megapolitan 30 September 2025

    Mimpi Yesi, Cari Kerja di Job Fair agar Ibunya Tak Lagi Jualan di Pasar Megapolitan 30 September 2025

    Mimpi Yesi, Cari Kerja di Job Fair agar Ibunya Tak Lagi Jualan di Pasar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Yesi (21), seorang pencari kerja atau jobseeker berharap memperoleh pekerjaan tetap agar ibunya tidak perlu berdagang di Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat.
    Hal ini diceritakan Yesi saat Kompas.com bertemu pada Job Fest 2025 Jakarta di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
    Yesi dalam balutan pakaian kemeja putih dan celana hitam itu awalnya mengaku tidak punya target khusus soal pekerjaan yang diinginkannya.
    Semenjak lulus SMK sekitar tiga tahun lalu, Yesi sering mengambil pekerjaan sebagai sales dengan kontrak kerja bulanan.
    Namun, hal ini tergantung pada panggilan dan paling lama kontrak hanya sekitar dua bulan.
    “Terakhir kerja sekitar tiga bulanan, jadi sales waktu bazar di Kota Kasablanka, sekarang belum kerja lagi,” ucap Yesi kepada Kompas.com, Selasa.
    Upah pekerjaan sales yang bisa mencapai Rp 180.000 per hari itu bagaikan uang musiman untuk Yesi. Sebab setelah event berakhir, ia kembali menjadi pengangguran.
    Saat itu, Yesi biasa berjualan salad buah sembari menemani sang ibu yang bekerja sebagai penjual roti unyil buatan sendiri di Pasar Kembang Cikini.
    Menurut Yesi, hal ini menjadi cara terbaik selagi bisa menyisihkan uang untuk ibunya.
    “Biasa ngasih (uang jajan) ke ibu meski kalau lagi jualan salad ya enggak seberapa,” ungkap dia.
    “Kalau salad buah paling aku buat 25 porsi, bareng jualannya sama ibu di pasar. Jual risol juga, tapi itu sesuai pesanan orang saja,” tambah Yesi.
    Di mata Yesi, mencari nafkah menjadi prioritas utamanya usai lulus SMK. Meski sales memberikan upah yang cukup, ia memerlukan pekerjaan tetap.
    “Soalnya sales juga kan selama tiga tahun ini enggak yang terus kerja, ada kala menganggur kayak sekarang. Jadi ke sini mungkin bisa dapat pekerjaan tetap,” ujar Yesi.
    Harapan ini tertanam di benak Yesi karena khawatir melihat sang ibu masih harus berdagang di pasar sejak pagi. Apalagi, dagangan roti unyil milik ibunya adalah hasil olahan sendiri.
    Ditambah, Yesi juga masih mempunyai adik yang kini baru duduk di kelas 7 SMP.
    “Kasian saja sama ibu sih kak, sudah tua masa masih harus kerja, padahal harusnya bisa tinggal santai di rumah,” kata Yesi.
    Oleh karena itu, Yesi menaruh harapan sekaligus doa semoga Job Fest 2025 bisa membuka kesempatan untuk dirinya memperoleh pekerjaan.
    Sebagai informasi, Job Fest 2025 Jakarta Pusat resmi dibuka dengan menghadirkan 36 perusahaan dan setidaknya hampir 4.000 lowongan pekerjaan di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Selasa.
    Job Fest akan dibuka selama dua hari hingga Rabu (1/10/2025). Program ini salah satu solusi konkret Pemerintah Provinsi Jakarta menekan angka pengangguran terbuka.
    Selain itu, Job Fest 2025 juga melibatkan berbagai UMKM agar para pengunjung bisa mudah mencari makan dan minum dengan harga terjangkau.
    “Disampaikan juga bahwa kegiatan semacam ini bisa menyerap kurang lebih 30 persen tenaga kerja yang bisa mendapatkan pekerjaan,” ungkap Wali Kota Jakarta Pusat Arifin kepada wartawan, Selasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Benarkah PPPK Paruh Waktu Dapat Uang Lembur? Cek Faktanya

    Benarkah PPPK Paruh Waktu Dapat Uang Lembur? Cek Faktanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kini memasuki tahap penetapan. Salah satu pertanyaan yang banyak muncul, apakah mereka juga berhak atas uang lembur?

    PPPK Paruh Waktu merupakan skema baru yang diterapkan pemerintah untuk menata tenaga non-ASN, baik di pusat maupun daerah. Skema ini memungkinkan seseorang bekerja dengan jam kerja lebih singkat dan gaji yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran instansi.

    Dalam aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN), PPPK Paruh Waktu termasuk kategori ASN. Mereka memiliki Nomor Induk PPPK serta kontrak kerja tahunan. Pemerintah juga memberi peluang bagi pegawai paruh waktu yang berprestasi untuk beralih menjadi pegawai penuh waktu.

    Terkait uang lembur, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026. Regulasi ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

    Lewat PMK tersebut, dipastikan bahwa PPPK Paruh Waktu berhak atas uang lembur dan uang makan lembur sesuai ketentuan. Uang lembur hanya diberikan berdasarkan surat perintah pejabat berwenang dan dihitung jika pegawai bekerja lembur minimal dua jam berturut-turut, dengan ketentuan maksimal satu kali per hari.

    Selain ASN, aturan ini juga berlaku bagi pegawai non-ASN, termasuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Namun, pegawai yang terikat kontrak outsourcing tidak termasuk dalam kategori ini.

  • Industri Galangan Kapal Terangsang Program Kampung Nelayan dan Geliat Produksi Minerba

    Industri Galangan Kapal Terangsang Program Kampung Nelayan dan Geliat Produksi Minerba

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri galangan kapal dan turunannya turut terciprat berkah beberapa program negara, utamanya terkait perikanan, kampung nelayan, dan geliat produksi mineral & batu bara (minerba). Sayangnya, pelaku usaha masih perlu dukungan untuk bangkit.

    Direktur Eksekutif Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Ihsan Mahyudin melihat momentum peningkatan kebutuhan produksi kapal yang dipicu program pemerintah merupakan berkah yang perlu segera dioptimalkan.

    “Salah satu permintaan paling banyak berasal dari [program] pembuatan kapal nelayan, serta modernisasi yang sebelumnya nelayan tradisional menjadi punya kapal baja, untuk mendorong industri perikanan lebih berkembang,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (27/9/2025).

    Sekadar info, program-program terkait perikanan merupakan salah satu senjata pemerintah dalam Program Paket Ekonomi 2025 dari sisi penyerapan tenaga kerja. Misalnya, penciptaan 4.000 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dipatok mampu membuka 200.000 lapangan pekerjaan.

    Semua itu bahkan belum ditambah efek berganda pembuatan 1.000 kapal 30 GT untuk operasional KNMP, program modernisasi 1.000 kapal nelayan, hingga beragam permintaan kapal 150 GT sampai 2.000 GT untuk perusahaan pelat merah bidang perikanan dan kelautan. 

    “Nah, itu baru buat nelayan dan BUMN. Belum lagi ditambah kebutuhan peremajaan perusahaan swasta. Kami berharap semuanya bisa dibangun di dalam negeri, sehingga momentum ini juga akan membuka lapangan kerja di industri galangan beserta semua sektor-sektor penunjang,” tambahnya.

    Sementara itu, seiring peningkatan produksi batu bara dan mineral, serta melihat usia kapal niaga yang ada saat ini, prospek pembangunan dan peremajaan kapal selama 5 tahun ke depan berpotensi sangat ramai.

    “Kapal untuk transportasi minerba, termasuk dari nikel sampai bauksit, permintaan kapal setiap tahun bisa sampai 500 tug boat dan 500 barge. Migas pun sama, ada potensi peremajaan dari KKKS [kontraktor kontrak kerja sama] maupun Pertamina, masing-masing 150 kapal setiap tahun,” jelasnya.

    Terakhir, permintaan yang datang dari kementerian/lembaga (K/L) dan BUMN terkait maritim juga akan semarak. Misalnya, ferry Ro-Ro untuk penyeberangan, Harbour Tug untuk operator pelabuhan, hingga kapal patroli dan offshore patrol vessel (OPV) buat para lembaga penegak hukum atau pengawas perikanan dan kelautan. 

    Ihsan berharap masifnya permintaan kapal dalam lima tahun ke depan akan jadi lokomotif pertumbuhan industri penunjang, seperti produsen material, dan peralatan, juga komponen kapal.

    Terkini, pembangunan kapal dalam negeri secara umum telah mampu mencapai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 40%, sehingga berbagai upaya pemerintah untuk membantu manufaktur lokal harapannya mampu mendongkrak TKDN sampai berkisar 60%.

    “Karena hingga 85% dari biaya produksi kami itu, ya, sebenarnya untuk dibelanjakan ke mereka. Namun, kami melihat mereka ini masih butuh keberpihakan pemerintah agar bisa lebih kompetitif,” tegasnya.

    Sebagai contoh, industri manufaktur pembuat material, mesin, dan peralatan kapal yang melakukan impor bahan baku masih terkena bea masuk, padahal impor kapal justru bebas bea masuk.

    Begitu juga dengan pengadaan material dan peralatan untuk pembangunan kapal di dalam negeri justru masih terkena PPN, padahal impor kapal niaga oleh perusahaan pelayaran tidak terkena PPN sejak beberapa tahun belakangan.

    Oleh karena itu, Ihsan menilai uluran tangan pemerintah berupa insentif investasi dan dukungan kebijakan masih begitu diperlukan, dalam rangka mengoptimalkan geliat bisnis para pelaku industri manufaktur pendukung galangan kapal secara lebih baik.

    “Material seperti pelat baja dan pipa, juga komponen akomodasi seperti pintu, jendela, furnitur, semua sudah bisa dalam negeri. Kalau mesin induk, optimalkan potensi investasi untuk perakitan. Sisanya tinggal komponen elektronika, navigasi, dan komunikasi, harus didukung bertahap pelan-pelan dibangun, biar tidak semuanya beli dari luar,” tutupnya. 

  • 4 Buronan Kasus Chromebook Jurist Tan Sudah Diketahui Lokasinya Nasional

    4 Buronan Kasus Chromebook Jurist Tan Sudah Diketahui Lokasinya Nasional

    Buronan Kasus Chromebook Jurist Tan Sudah Diketahui Lokasinya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Keberadaan mantan staf khusus Nadiem Makarim saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Jurist Tan sudah diketahui oleh kepolisian.
    Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri mengaku telah mengetahui keberadaan Jurist Tan, yang adalah salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbud Ristek pada 2019-2022 itu.
    “Jurist Tan, kasus Chromebook itu juga sedang berproses dan insya Allah kita sudah tahu ada di mana,” kata Ses NCB Interpol Indonesia, Brigjen Untung Widyatmoko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/9/2025).
    Kendati sudah mengetahui lokasi Jurist Tan, Untung masih enggan mengungkapkan hal tersebut kepada publik.
    “Kita update nanti,” singkat Untung.
    Kejagung sendiri resmi menetapkan Nadiem Makarim (NAM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendidbudristek pada 2019-2022.
    Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) itu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut setelah tiga kali diperiksa sebagai saksi, termasuk pada Kamis hari ini.
    Sebelum Nadiem, Kejagung telah menetapkan empat tersangka lain, yakni mantan Stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT); eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek Ibrahim Arief (IBAM); Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020-2021 Mulyatsyahda (MUL); dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih (SW).
    Peran Jurist Tan sendiri dimulai dua bulan usai Nadiem dilantik menjadi pembantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), tepatnya Desember 2019.
    Jurist Tan mewakili Nadiem untuk menemui Yeti Khim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK).
    Pertemuan Jurist dan Yeti ini untuk membahas teknis pengadaan menggunakan sistem operasi Chrome. Menindaklanjuti pertemuan ini, Jurist menghubungi Ibrahim Arief dan Yeti untuk membuat kontrak kerja bagi Ibrahim sebagai pekerja di PSPK.
    BAYU PRATAMA S Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek dan ditaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/agr. Kata GoTo Usai Nadiem Makarim Jadi Tersangka Kasus Korupsi Chromebook
    Ibrahim kemudian resmi menjabat sebagai Konsultan Teknologi di Warung Teknologi pada Kemendikbudristek. Ibrahim lalu ditugaskan untuk membantu membuat kajian yang mengarahkan pengadaan untuk menggunakan produk berbasis Chromebook.
    Jurist diketahui hadir menemani Nadiem saat menemui pihak Google Indonesia pada awal hingga pertengahan tahun 2020.
    Usai pertemuan awal ini, Jurist ditugaskan Nadiem untuk melakukan pembahasan lanjutan dengan Google. Hasil pembicaraan ini menghasilkan co-investment sebanyak 30 persen dari Google untuk Kemendikbudristek.
    Selaku staf khusus menteri, Jurist juga mendampingi Nadiem saat rapat dengan jajaran internal Kemendikbudristek. Jika tidak hadir dalam rapat, Jurist dan Fiona yang memimpin rapat-rapat internal ini.
    Adapun hingga Nadiem ditetapkan sebagai tersangka, Jurist Tan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau berstatus buron dan belum didatangkan ke Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Telkom dan Kosgoro Perkuat Pendidikan Digital, Suntik Rp 1,1 Miliar untuk Ekosistem Kampus – Page 3

    Telkom dan Kosgoro Perkuat Pendidikan Digital, Suntik Rp 1,1 Miliar untuk Ekosistem Kampus – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Telkom Indonesia (Telkom) dan Institut Bisnis Kosgoro 1957 (IBK 1957) resmi menandatangani kontrak kerja sama senilai Rp 1,1 miliar untuk memperkuat ekosistem digital di lingkungan kampus.

    Kolaborasi ini bertujuan mengintegrasikan teknologi terkini guna mengoptimalkan proses belajar mengajar di bidang bisnis, manajemen, dan informatika.

    Menurut Executive Vice President (EVP) Telkom Regional 2, Edie Kurniawan, kerja sama ini merupakan wujud komitmen Telkom untuk memberikan nilai tambah bagi dunia pendidikan.

    “Telkom berkomitmen untuk bisa memberikan value synergy ke dunia pendidikan, bisa melalui sharing dalam bentuk studium generale maupun program magang bagi mahasiswa,” ujar Edie dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

    Melalui kontrak ini, Telkom akan menyediakan layanan konektivitas dan sistem penunjang pendidikan digital yang canggih. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan kualitas peserta didik dan efisiensi proses bisnis kampus.

     

  • Telkom (TLKM) Perluas Bisnis, Perkuat Ekosistem Digital Kosgoro 1957

    Telkom (TLKM) Perluas Bisnis, Perkuat Ekosistem Digital Kosgoro 1957

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) berkerja sama dengan Institut Bisnis Kosgoro 1957 (IBK 1957) memperkuat internalisasi ekosistem digital pendidikan perguruan tinggi yang berada dalam naungan Yayasan Universitas KOSGORO 1957.

    Melalui  kerja sama tersebut, Telkom memberikan layanan konektivitas yang disertai dengan sistem penunjang Pendidikan bagi IBI Kosgoro, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas baik peserta didik maupun proses bisnis di IBI Kosgoro. Adapun nilai kontrak kerja sama senilai Rp1,1 miliar.

    Executive Vice President (EVP) Telkom Regional 2 Telkom Edie Kurniawan mengatakan kerja sama juga mencakup pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di lingkungan pendidikan Kosgor. Selain pemanfaatan AI, Telkom juga membuka kesempatan untuk sharing value dengan pakar di bidang AI, keamanan siber (cyber security), dan benda-benda yang terhubung dengan internet atau Internet of things (IoT).

    “Telkom berkomitmen untuk bisa memberikan value synergy ke dunia pendidikan, bisa melalui sharing dalam bentuk studium generale maupun program magang bagi mahasiswa,” ujar Edie, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Sebelumnya, Telkom telah menghadirkan AI Center of Excellence sebagai respons atas tingginya kebutuhan Artificial Intelligence (AI) alias kecerdasan buatan di dunia industri. 

    Direktur IT Digital Telkom Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, AI Center of Excellence, disebar di 9 kota strategis, yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Bali, Aceh, Makassar, Labuan Bajo, dan Papua. 

    Di 9 kota besar itu, penggunaan AI meningkat pesat mulai dari pemerintahan, enterprise hingga UMKM. Bahkan AI seakan telah menjadi fenomena FOMO (Fear of Missing Out) di kalangan mereka.

    Didorong komitmen memenuhi kebutuhan itu, Telkom siap menghadirkan layanan AI melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. 

    “Untuk berkolaborasi perlu tempat. Jadi nanti terjadi link and match antara produk dan customer,” jelas Faisal.

    Dia memaparkan, Telkom akan menjadi penggerak dengan menggandeng seperti teknologi provider, solution provider khusus di bidang AI, startup, pemilik platform AI dan lainnya.