Xcloud.id

Topik: kontrak kerja

  • Raksasa Media Paksa OpenAI Simpan Data yang Dihapus Pengguna ChatGPT, Apa Dampaknya? – Page 3

    Raksasa Media Paksa OpenAI Simpan Data yang Dihapus Pengguna ChatGPT, Apa Dampaknya? – Page 3

    Di sisi lain, banyak raksasa teknologi berlomba-lomba mengembangkan kecerdasan buatan untuk berbagai macam sektor, salah satunya layanan pusat data.

    Mengutip Gizchina, Selasa (14/10/2025), dua raksasa teknologi Samsung dan OpenAI menjalin kontrak kerja sama dalam mengembangkan layanan pusat data terapung (floating data centers) untuk proyek besar, Stargate.

    Menurut perjanjian yang ditanda tangani di Seoul, Korea Selatan, proyek Stargate ini bertujuan membangun jaringan pusat data AI terbesar dan paling canggih di dunia untuk mendukung pengembangan model AI generasi mendatang.

    Melihat langsung kontribusi Samsung, berdasarkan paparan rencana yang ada, mereka akan memasok Dynamic random-access memory (DRAM) berperforma tinggi dengan kuantitas kurang lebih 900.000 buah per bulannya. Tujuannya untuk memastikan kelangsungan proyek Stargate berlangsung lancar.

    Tak hanya memasok DRAM untuk OpenAI, raksasa teknologi asal Korea Selatan ini juga disebut akan menyediakan pasokan logic chips, layanan foundry (pengecoran), dan advanced packaging untuk meringankan beban kerja AI.

  • Pemerintah Tata Ulang Sumur Rakyat, Dorong Produksi Migas dan Pemberdayaan Lokal

    Pemerintah Tata Ulang Sumur Rakyat, Dorong Produksi Migas dan Pemberdayaan Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas mengungkapkan pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan langsung dalam pengelolaan sumur migas melalui badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan UMKM.

    Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Deputi Eksploitasi SKK Migas Taufan Marhaendrajana mengatakan, regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam penataan tata kelola migas nasional. 

    Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi migas nasional kini diarahkan tidak hanya untuk mengejar target lifting, tetapi juga untuk memperkuat perekonomian daerah. 

    Selain menertibkan kegiatan penambangan minyak rakyat, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 juga mendorong kegiatan produksi yang legal, aman, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar wilayah operasi.

    “Kami ingin setiap kegiatan migas tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah. Ini bagian dari upaya memastikan kegiatan migas berjalan sesuai prinsip keberlanjutan,” ujar Taufan melalui keterangan resmi dikutip Minggu (12/10/2025).

    Menurutnya, penerapan Permen ESDM tersebut merupakan solusi atas maraknya aktivitas sumur rakyat yang selama ini belum terkelola secara profesional. 

    Adapun, melalui mekanisme kerja sama dengan BUMD, koperasi, dan UMKM, kegiatan produksi akan diarahkan sesuai kaidah Good Engineering Practices (GEP) serta memenuhi standar keselamatan dan perlindungan lingkungan.

    Dia menambahkan, kebijakan ini juga akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha lokal, termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). 

    Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan sektor penunjang di sekitar wilayah operasi migas.

    “Kolaborasi menjadi kunci. Melalui pengelolaan bersama, sumber daya migas bisa memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan energi nasional,” jelas Taufan.

    Sementara itu, Vice President Production and Project PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Benny Hidajat Sidik menekankan peran penting KKKS dalam mendampingi pengelolaan sumur rakyat. 

    KKKS, kata dia, akan memastikan seluruh kegiatan produksi memenuhi aspek teknis dan keselamatan, termasuk penerapan standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) serta transfer teknologi kepada pelaku usaha lokal.

    “Kerja sama ini bukan sekadar soal peningkatan produksi, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat. Melalui keterlibatan BUMD, koperasi, dan UMKM, kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif,” ujar Benny.

    Dia menilai, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur migas akan membuka ruang baru bagi inovasi dan investasi lokal. 

    Selain memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, skema ini juga berpotensi mempercepat adopsi teknologi baru di sektor hulu migas melalui kemitraan dengan investor dan penyedia teknologi.

  • SKK Migas Beri Sinyal Shell Balik ke Hulu Migas RI Bulan Depan

    SKK Migas Beri Sinyal Shell Balik ke Hulu Migas RI Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Eksplorasi Pengembangan, & Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus memberi sinyal bahwa Shell Plc bakal kembali masuk berinvestasi di hulu migas RI pada November 2025 mendatang.

    Dia menuturkan, Shell kembali tertarik masuk ke sektor hulu migas Indonesia lantaran banyak temuan lapangan baru. Menurut Rikky, temuan lapangan baru itu dirasa relevan dengan kompetensi Shell, yakni offshore.

    “Dengan temuan semua yang ada dan kami sangat berharap nanti di bulan November kami ajak lagi Shell untuk benar ada [di Indonesia],” ucap Rikky dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (9/10/2025).

    Dia menyebut, Shell sempat minder masuk kembali ke sektor hulu migas RI. Hal ini lantaran isu kelangkaan BBM di sektor hilir atau SPBU swasta.

    Namun, kata Rikky, pihaknya berhasil meyakinkan kembali perusahaan asal Eropa itu. Dia menyebut, Shell akan kembali ke Indonesia karena prospek migas di Tanah Air memiliki daya tawar yang bagus.

    “Kita punya daya tawar yang cukup baik. Kita akan tetap bertemu dan jadi Shell kan juga banyak entity-nya, jadi ini tone positif lah buat rekan-rekan,” ucap Rikky.

    Kabar Shell bakal kembali masuk ke sektor hulu migas RI telah berhembus sejak awal 2025 lalu. Shell disebut tengah menjajaki peluang di lapangan wilayah kerja (WK) eksis. Artinya, Shell bakal masuk berinvestasi pada WK yang juga tengah digarap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain.

    Saat itu, SKK Migas masih mengurusi evaluasi minat area yang dikaji Shell.

    Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya bakal melelang 75 WK secara serentak mulai tahun ini. Hal itu dilakukan demi mengejar target produksi minyak siap jual atau lifting setidaknya 900.000 barel per hari (bph) pada 2029.

    “Untuk meningkatkan lifting kami sudah proses lelang 75 WK untuk peningkatan dari sisi cadangan,” kata Laode.

    Dia menuturkan, cadangan migas harus tetap dijaga agar target lifting dan produksi migas juga tercapai.

    “Jadi cadangan harus disiapkan karena eksplorasi membutuhkan waktu lama, karena itu harus dimulai dari sekarang,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, pada awalnya Kementerian ESDM bakal melelang sekitar 74 WK secara bertahap hingga 2028 atau selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jumlah tersebut meningkat dari target sebelumnya, yakni 60 WK.

  • UMKM, BUMD, dan Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Rakyat, Ini 6 Wilayah Potensial

    UMKM, BUMD, dan Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Rakyat, Ini 6 Wilayah Potensial

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap sejumlah wilayah yang memiliki sumur minyak rakyat potensial di Indonesia. Sumur rakyat yang sebelumnya dianggap ilegal tersebut akan dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya pun sudah memanggil sejumlah bupati, gubernur, maupun wali kota dari berbagai daerah tersebut untuk menindaklanjuti proses legalisasi sumur rakyat tersebut. 

    “Ada beberapa provinsi yang mempunyai sumur. Ada enam, Sumatra Selatan, Jambi, Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini yang mengajukan dan yang paling banyak itu Sumsel,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (9/10/2025). 

    Nantinya, minyak dari sumur-sumur tersebut akan dibeli atau diserap oleh KKKS, termasuk PT Pertamina (Persero), untuk mendorong peningkatan produksi minyak nasional. 

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. 

    Dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM. Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu. 

    “Cara kerjanya adalah dirjen saya dan SKK Migas sudah menginventarisasi polanya dari bawah. Dari bupati, wali kota ke gubernur, sudah menginventarisasi kurang lebih sekitar 45.000 potensi sumur yang selama ini dikelola oleh rakyat,” jelasnya. 

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, dari total inventarisasi sumur rakyat tersebut nantinya akan dilegalkan dan dikelola lewat koperasi, BUMD, dan UMKM. 

    Adapun, Kementerian UMKM berperan dalam pendampingan dan pembinaan agar pelaku usaha di daerah dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kementerian ESDM juga bertujuan untuk melegalisasi aktivitas migas ilegal, agar pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara daerah dan pusat.

  • Teknologi Pengeboran Baru ExxonMobil Tambah Produksi Banyu Urip 30.000 Barel

    Teknologi Pengeboran Baru ExxonMobil Tambah Produksi Banyu Urip 30.000 Barel

    Bisnis.com, JAKARTA — Senior Vice President ExxonMobil Muhammad Nurdin mengungkapkan penggunaan teknologi pengeboran sumur infill drilling/infill clastic dapat meningkatkan upaya optimasi produksi minyak. Teknologi canggih tersebut disebut dapat mengatasi penurunan produksi 39% dan membalikkannya jadi pertumbuhan.

    Nurdin mengatakan, penggunaan teknologi ini terbukti dalam kinerja ExxonMobil dalam menggarap Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur.

    “Dengan teknologi yang kami bawa, kami bisa mengubah 39% penurunan produksi menjadi pertumbuhan,” ucapnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Adapun, teknologi infill drilling/infill clastic diterapkan dalam Proyek Banyu Urip Infill Clastic (BUIC). Teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi dari lapangan yang sudah ada.

    Nurdin menyebut, dengan teknologi itu pengeboran tujuh sumur baru berhasil diselesaikan 10 bulan lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Pengeboran tujuh sumur itu pun menambahkan kapasitas produksi minyak hingga 30.000 barel per hari. 

    “Pengeboran BUIC selesai 10 bulan lebih cepat dari jadwal,” katanya.

    Teknologi ini memerlukan pemahaman karakterisasi reservoir yang mendalam, simulasi reservoir, optimasi penempatan sumur, dan teknologi pengeboran lanjutan (directional drilling, kontrol formasi) agar sumur infill dapat secara efektif mengakses hidrokarbon yang belum termanfaatkan.

    Exxon merupakan salah satu kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang berkontribusi besar terhadap produksi migas di Indonesia. Dalam catatan SKK Migas, produksi minyak dan gas Exxon mencapai 159.000 barel setara minyak per hari (boepd) dan lifting 152.000 boepd per Mei 2025. 

    Adapun, Exxon telah merampungkan pengeboran tujuh sumur pada paruh pertama 2025. Dengan begitu, lifting minyak dari Blok Cepu disebut dapat mencapai 180.000 barel per hari (bopd) pada semester II/2025. 

    Total investasi di Blok Cepu mencapai US$4 miliar dan telah menyumbang US$30 miliar bagi penerimaan negara, serta meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) di Bojonegoro dan Cepu. 

  • Elon Musk Dapat Proyek Rp 11 Triliun dari Trump, Sudah Baikan?

    Elon Musk Dapat Proyek Rp 11 Triliun dari Trump, Sudah Baikan?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan proyek senilai US$714 juta (Rp 11 triliun) pada perusahaan milik Elon Musk, SpaceX. Pemberian kontrak kerja ini terjadi setelah hubungan Musk dan Presiden AS Donald Trump memanas beberapa waktu lalu.

    Tahun ini memang jadi waktu yang sulit bagi hubungan keduanya. Usai bahu membahu memenangkan Trump ke kursi presiden, keduanya terlihat saling sindir dan mengecam satu sama lain.

    Termasuk saat Musk mengecam RUU One Big Beautiful Bill. Pemotongan pajak dan peningkatan pengeluaran yang dilakukan pemerintah disebut Musk sebagai kekejian dan menjijikan serta menyalahkan rancangan aturan untuk defisit federal yang terus membengkak.

    Namun, nampaknya hubungan keduanya, setidaknya secara bisnis, sudah mulai membaik. SpaceX diketahui mendapatkan kontrak besar dari Pentagon terkait luar angkasa.

    Kontrak itu berada dalam Program Peluncuran Luar Angkasa Keamanan Nasional (NSSL). Dua misi tersisa diberikan kepada United Launch Alliance (ULA) senilai US$428 juta (Rp 7 triliun).

    Sebelumnya NSSL memilih SpaceX, ULA dan Blue Origin menjalankan 54 misi. Proyek senilai US$13,5 miliar (Rp 223,4 triliun) dijadwalkan pada 2027 hingga 2032, dikutip dari Times of India, Kamis (9/10/2025).

    Khusus untuk SpaceX, misinya berupa peluncuran satelit komunikasi, tiga muatan rahasia dan satu satelit pengintai. Semuanya diperkirakan akan meluncur 2027 mendatang.

    NSSL belum memberikan sertifikasi pada roket New Glenn milik Blue Origin. Ini membuat perusahaan milik Jeff Bezos belum diberikan tugas apapun dalam siklus sekarang.

    Blue Origin baru memiliki peluang pada tahun fiskal 2027. Namun kemungkinan bisa lebih cepat dari perkiraan.

    Hal ini karena misi NASA untuk ke Mars. Misi ini sebelumnya ditunda dari tahun lalu dan kemungkinan diluncurkan akhir bulan nanti.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggota DPR: Percepat legalisasi sumur minyak rakyat genjot produksi

    Anggota DPR: Percepat legalisasi sumur minyak rakyat genjot produksi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menekankan pentingnya percepatan implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sumur Minyak Rakyat.

    Cek Endra dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengatakan upaya tersebut sebagai langkah nyata untuk meningkatkan produksi minyak nasional, memperkuat ketahanan energi serta membuka lapangan kerja baru di daerah penghasil minyak.

    Pernyataan itu disampaikan menjelang Rapat Tim Gabungan Penetapan Hasil Inventarisasi Sumur Minyak Masyarakat yang informasinya akan digelar di Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Kamis (9/10).

    Rapat itu dijadwalkan dipimpin langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta mengundang berbagai pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah provinsi, Pertamina, dan lain-lain.

    Agenda rapat tersebut akan membahas pembinaan dan pengawasan lanjutan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat di berbagai provinsi, termasuk Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

    Menurut Cek Endra, rapat gabungan itu merupakan momentum penting untuk melaksanakan terkait legalisasi dan pengawasan kegiatan sumur minyak rakyat di lapangan.

    “Peraturan menteri ini harus jadi ‘jalan tol’ bagi pemerintah dan daerah untuk menata kembali kegiatan minyak rakyat agar dikelola secara resmi, aman, dan transparan. Kita punya potensi besar di Jambi dan daerah lain, tinggal kemauan dan koordinasi antar-instansi untuk mengeksekusi cepat,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa sesuai data Kementerian ESDM, terdapat lebih dari 34.000 sumur minyak rakyat yang sedang diinventarisasi oleh pemerintah. Sekitar 8.328 sumur berada di Provinsi Jambi, dengan potensi besar untuk segera dilegalkan jika memenuhi syarat teknis dan lingkungan.

    Dalam proses tersebut, pemerintah telah menegaskan beberapa prinsip utama, di antaranya tidak boleh ada penambahan sumur baru, hasil produksi wajib dijual ke Pertamina atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan penjualan ke kilang ilegal akan dikenai penegakan hukum tegas.

    Cek Endra menilai kebijakan tersebut bukan hanya soal penertiban, melainkan strategi jangka menengah untuk menaikkan lifting nasional dan memperkuat kemandirian energi.

    “Kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola melalui mekanisme BUMD, koperasi atau UMKM, dampaknya bukan cuma ke peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru, menumbuhkan ekonomi rakyat, dan menekan praktik ilegal yang selama ini marak di lapangan,” ucapnya.

    Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang telah menjalankan tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan Permen 14/2025, yakni inventarisasi sumur minyak masyarakat dan sebentar lagi penetapan hasil inventarisasi melalui rapat tim gabungan pusat-daerah, penunjukan BUMD/koperasi/UMKM pengelola, penandatanganan kerja sama dengan KKKS hingga persetujuan akhir oleh Menteri ESDM melalui SKK Migas.

    Cek Endra menilai mekanisme tersebut sudah menunjukkan arah tata kelola yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya yang tidak tertangani secara sistematis.

    Ia juga menegaskan legalisasi sumur rakyat akan memberi efek ganda terhadap ekonomi lokal.

    “Kebijakan ini akan menyerap tenaga kerja lokal, menggerakkan jasa pengeboran, transportasi, bengkel, dan UMKM sekitar wilayah operasi. Ini multiplier effect yang nyata bagi masyarakat Jambi dan daerah penghasil energi lainnya,” ungkapnya.

    Sebagai perbandingan, Cek Endra menyoroti keberhasilan beberapa daerah lain seperti Musi Banyuasin (Sumatera Selatan) yang sudah lebih dulu menata sumur rakyat melalui BUMD dan KKKS sehingga produksi meningkat dan praktik ilegal menurun.

    Sedangkan di Aceh, legalisasi dilakukan bertahap dengan fokus pada keselamatan dan lingkungan. Sementara di Bojonegoro (Jawa Timur), pola kerja sama antara Koperasi Unit Desa (KUD) dan Pertamina telah terbukti efektif dan berkelanjutan.

    “Kalau Musi Banyuasin bisa cepat, Aceh bisa disiplin, dan Bojonegoro bisa kompak, Jambi juga pasti bisa. Asal ada kemauan dan koordinasi lintas sektor, hasilnya nyata,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Cek Endra memastikan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan Permen ESDM 14/2025 secara ketat.

    Melalui DPR, ia berencana akan meminta perkembangan penunjukan pengelola sumur rakyat oleh para gubernur dalam 90 hari ke depan.

    “Kami ingin memastikan kebijakan ini tidak berhenti di atas kertas. Legalisasi sumur rakyat harus benar-benar berdampak terhadap peningkatan lifting nasional, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil energi. Ini momentum emas untuk menjadikan rakyat sebagai bagian resmi dari memperkuat ketahanan energi dan ekonomi nasional,” ucapnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri: Red Notice Riza Chalid dan Jurist Tan Masih Proses Asesmen Interpol – Page 3

    Polri: Red Notice Riza Chalid dan Jurist Tan Masih Proses Asesmen Interpol – Page 3

    Diketahui, Riza Chalid selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak merupakan salah satu dari delapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Perbuatan melawan hukum Riza Chalid, salah satunya menyepakati kerja sama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak. Padahal, PT Pertamina pada saat itu belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM.

    Selain kasus korupsi, Riza juga dijerat dengan kasus TPPU sejak 11 Juli 2025.

    Sedangkan Jurist Tan selaku Staf Khusus (Stafsus) Mendikbudristek tahun 2020–2024 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022.

    Jurist bersama tiga tersangka lainnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS untuk pengadaan TIK pada tahun anggaran 2020–2020.

  • Berkat Hal ini, Merek Pelumas Pertamina Enduro Makin Dikenal Dunia!

    Berkat Hal ini, Merek Pelumas Pertamina Enduro Makin Dikenal Dunia!

    Lombok Tengah –

    Merek pelumas asal Indonesia, Pertamina Enduro, semakin dikenal dunia sejak menjadi sponsor utama tim balap Valentino Rossi di balap MotoGP. Nama besar Rossi terbukti masih menjadi magnet yang kuat dalam dunia bisnis otomotif.

    “Kalau yang ngerti dunia branding, dunia marketing, brand kami sudah naik. Khususnya untuk Enduro, dari dulunya nomor 6, sekarang sudah nomor 2, atau nomor 3 secara brand expected index,” buka Direktur Utama PT Pertamina Lubricants (PTPL) Werry Prayogi kepada wartawan di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Sabtu (4/10/2025).

    Sebagai informasi, Pertamina Enduro menjadi sponsor utama VR46 Racing Team di MotoGP sejak musim 2024 lalu. Pertamina Enduro dan VR46 Racing Team mengikat kontrak kerja sama selama tiga tahun hingga 2026.

    Berkat sponsori tim balap Valentino Rossi, Pertamina Enduro makin dikenal Foto: Dok. Pertamina Enduro VR46 Racing Team

    Eksposur pelumas Pertamina Enduro diklaim meningkat setelah menjalin kerja sama dengan tim balap Valentino Rossi. Selain karena didukung nama besar Rossi sebagai salah satu legenda MotoGP, pemilihan warna kuning fluo yang unik juga menjadikan merek Pertamina Enduro makin dikenal.

    “Secara exposure-nya luar biasa. Jadi kalau kita nonton dari seri pertama sampai sekarang, itu mungkin dominasi kita di kamera, secara branding hampir 60% sorotan kamera itu masuk ke tim kita. Dengan pemilihan warna ya. Kebetulan warna yang kita pilih dari tahun kemarin itu (kuning) fluo,” bilang Vice President Marketing PT Pertamina Lubricants (PTPL) Nugroho Setyo Utomo dalam kesempatan yang sama.

    Pada gelaran MotoGP Mandalika 2025 di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, akhir pekan ini. Motor tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team dipastikan jadi sorotan lagi. Soalnya motor yang dipacu Franco Morbidelli dan Fabio Digiannantonio bakal memakai warna kuning fluorescent yang ikonik, menyatu dengan warna Indonesia – merah dan putih.

    Special livery tim Pertamina Enduro VR46 untuk MotoGP Mandalika 2025 Foto: Dina Rayanti/detikcom

    Konsep dan desain livery merupakan hasil kreativitas Aldo Drudi, dari Drudi Performance, yang memadukan warna Pertamina Enduro VR46 Racing Team dengan semangat Indonesia.

    Selain itu, layout Sirkuit Pertamina Mandalika, tempat balapan MotoGP akhir pekan ini, juga ditampilkan dalam desain corak khusus pada motor Ducati Desmosedici Diggia dan Franco.

    (lua/lth)

  • Kementerian ESDM Bakal Verifikasi 34.000 Sumur Minyak Rakyat – Page 3

    Kementerian ESDM Bakal Verifikasi 34.000 Sumur Minyak Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) telah mengantongi data 34.000 titik sumur minyak rakyat. Jumlah itu akan diverifikasi sebelum statusnya dilegalkan.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan, sejauh ini ada 34.000 sumur rakyat. Meski begitu, angka ini masih berpotensi bertambah.

    “Yang terbaru saya minta 30 September, saya belum lihat tambahannya berapa lagi dari 34.000,” kata Laode di Kantor Kementerian ESDM, ditulis Sabtu (4/10/2025).

    “Berdasarkan Permen (ESDM) 14 Tahun 2025, per 2 Oktober kemarin data sumur masyarakat tidak boleh lagi ditambah. Jadi sudah dibatasi, apa yang sudah disampaikan ke Kementerian, itu sudah fix, tidak berubah lagi,” ia menambahkan.

    Pascadata ini terkumpul, Kementerian ESDM akan melakukan verifikasi ke lapangan. “Kita harus cek, sumurnya benar, potensinya seperti apa, koordinat yang dikasih ke kita, benar enggak. Jangan-jangan cuma dikasih titik saja, tapi enggak ada sumurnya,” ucapnya.

    Setelah itu, pemerintah daerah setingkat Gubernur akan diminta menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, maupun UMKM. Ketiga ini akan menjadi pengelola sumur minyak tadi sebelum nantinya dijual ke Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).