Topik: kontrak kerja

  • Indonesia Alokasikan Rp 46 Triliun untuk Dongkrak Eksplorasi Migas – Page 3

    Indonesia Alokasikan Rp 46 Triliun untuk Dongkrak Eksplorasi Migas – Page 3

    Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) percepatan proyek hulu migas, mendorong peningkatan investasi, serta mendukung keterlibatan industri lokal di daerah.

    Langkah yang dilakukan dengan merevisi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui perubahan Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Juklak).

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa revisi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus memperkuat kontribusi sektor migas dalam perekonomian nasional.

    “Perubahan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa, terutama dalam menghadapi dinamika global. Melalui kebijakan baru ini, kami memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan lokal untuk terlibat dalam pengadaan hingga nilai Rp 50 miliar,” kata Djoko Siswanto, di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Percepatan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam PTK-007 dan Juklak terbaru ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek strategis hulu migas.

    “Langkah ini tidak hanya mendukung target produksi nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan di tingkat lokal,” ujarnya.

    Sementara Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko, menambahkan, perubahan PTK-007 telah resmi ditetapkan pada 20 November 2024, diikuti dengan pengunggahan Juklak pada 21 November 2024 dalam sistem database SKK Migas.

    Dengan aturan baru ini, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan guna mendukung aktivitas pengeboran guna memenuhi target lifting migas nasional.

    “Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat industri penunjang dalam negeri dan menciptakan efek berganda yang signifikan bagi perekonomian daerah serta nasional. Percepatan realisasi investasi melalui kebijakan ini juga mendukung kegiatan eksplorasi yang sangat diperlukan untuk mencapai ketahanan energi,” jelas Rudi.

    SKK Migas berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan target produksi nasional, menciptakan kedaulatan energi, dan memastikan kontribusi sektor hulu migas terhadap kemajuan Indonesia.

     

  • SKK Migas Punya Strategi Hadapi Penurunan Produksi, Begini Caranya – Page 3

    SKK Migas Punya Strategi Hadapi Penurunan Produksi, Begini Caranya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar berupa penurunan produksi yang terus berlangsung.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menegaskan perlunya kolaborasi erat antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), serta kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi tantangan ini.

    “Penurunan produksi menjadi tantangan utama industri hulu migas. Kami berkomitmen bekerja keras, berkolaborasi dengan K3S dan pihak terkait untuk mendorong peningkatan produksi migas di masa depan,” ujar Djoko dalam media briefing terkait Hasil Akhir Kajian Percepatan Eksplorasi Indonesia Barat Tahap II Penawaran Minyak Indonesia Putaran ke-2 2024, di kantor SKK Migas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Langkah Strategis Melalui Studi Eksplorasi

    SKK Migas kini memperkuat studi eksplorasi migas guna menemukan cadangan baru yang dapat mendukung produksi di masa depan. Studi ini menggabungkan analisis mendalam dan pendekatan strategis untuk memberikan data akurat yang diharapkan meningkatkan probabilitas keberhasilan penemuan cadangan.

    “Studi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan keberhasilan eksplorasi, tetapi juga memberikan masukan strategis bagi investor untuk mempercepat kegiatan eksplorasi migas,” tambah Djoko.

    Selain manfaat bagi sektor energi, studi ini juga membuka peluang kerja baru bagi geolog muda dan mendukung pertumbuhan ekonomi, baik lokal maupun nasional.

    Kolaborasi dengan 40 Perusahaan Migas Internasional

    Dalam dua tahun terakhir, SKK Migas telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 40 perusahaan migas internasional untuk mempercepat eksplorasi dan mempromosikan potensi wilayah kerja migas Indonesia.

    “Upaya ini telah berhasil menarik wajah-wajah baru di industri hulu migas. Sinergi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam mempercepat eksplorasi,” ujar Djoko.

    Hasil kajian eksplorasi terbaru diharapkan menjadi landasan bagi promosi wilayah kerja baru kepada investor. Selain itu, data ini akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan akuisisi data eksplorasi baru, memperkuat posisi Indonesia di peta industri migas global.

    Melalui langkah-langkah strategis ini, SKK Migas bertekad memastikan keberlanjutan industri hulu migas dengan fokus pada efisiensi, inovasi, dan kolaborasi.

    “Kami optimis bahwa sinergi ini akan membawa hasil positif untuk industri migas dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” pungkas Djoko.

  • Pertama di Dunia, PSK Belgia Dapat Asuransi Kesehatan-Pensiun

    Pertama di Dunia, PSK Belgia Dapat Asuransi Kesehatan-Pensiun

    Brussels

    Para pekerja seks komersial (PSK) di Belgia kini mendapatkan hak yang sama seperti para pekerja lainnya berdasarkan undang-undang (UU) baru di negara itu. Belgia pun menjadi negara pertama di dunia yang yang mengatur hak-hak pekerja untuk para pekerja seks.

    Di bawah UU baru tersebut, para pekerja seks di Belgia berhak atas asuransi kesehatan, cuti melahirkan, tunjangan sakit dan tunjangan kerja lainnya.

    UU terbaru ini, seperti dilansir CBS News, Selasa (3/12/2024), akan memungkinkan para pekerja seks untuk menandatangani kontrak kerja dan mendapatkan manfaat dari hak dan perlindungan hukum yang sama seperti para pekerja lainnya, yang juga mencakup pensiun, tunjangan pengangguran dan liburan tahunan.

    Prostitusi konsensual sudah didekriminalisasi di Belgia, namun hingga saat ini, prostitusi masih berada di wilayah abu-abu hukum di negara tersebut.

    “Saya sangat bangga menjadi pekerja seks Belgia saat ini. Ini adalah langkah yang sangat penting bagi kami sebagai pekerja seks. (Muncikari) Tidak bisa memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan,” ucap salah satu pekerja seks Belgia yang menggunakan nama online, Mel Melicioiuss, kepada followersnya di Instagram. Mel Melicioiuss juga dikenal sebagai seorang penulis di Belgia.

    UU baru ini tidak berlaku bagi pekerja seks mandiri, namun akan mencegah para muncikari dengan riwayat tindak kejahatan sebelumnya, seperti perdagangan manusia atau penganiayaan, untuk bekerja kembali di lapangan. Secara hukum, para muncikari juga harus menyediakan lingkungan kerja yang aman, yang dilengkapi dengan tombol alarm.

    Para pekerja seks di Belgia juga bisa menolak klien atau tindakan seksual tanpa takut dipecat atau dihukum karena memberikan penolakan.

  • Sah! PSK Jadi Pekerja Formal di Sini, Dapat Pesangon-Asuransi-Pensiun

    Sah! PSK Jadi Pekerja Formal di Sini, Dapat Pesangon-Asuransi-Pensiun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Belgia memberlakukan undang-undangn (UU) yang memuat hal formal untuk pekerja seks komersial (PSK), Minggu waktu setempat. Hal ini membuat Belgia menjadi negara permata yang mensahkan aturan tersebut.

    Mengutip NPR News, UU baru ini mengizinkan pekerja seks menandatangani kontrak kerja formal. Mereka juga mendapatkan akses ke asuransi, cuti sakit, cuti liburan, tunjangan keluarga, gaji bersalin, dan pensiun.

    Selain itu, UU ini menjamin hak-hak dasar bagi pekerja seks, termasuk kemampuan untuk menolak klien, menetapkan ketentuan sendiri, dan menghentikan suatu tindakan seks kapan saja. Selain memberikan penguatan hak pada para PSK saat bekerja, UU baru ini memberikan perlindungan dari pihak-pihak yang mengklaim sebagai mucikari yang memanfaatkan mereka terlalu jauh hingga terjadi kekerasan

    “Pada tahun 2022, anggota parlemen Belgia memilih untuk mendeskriminalisasi pekerjaan seks dan mempersempit definisi mucikari untuk memastikan bahwa pekerja seks tidak kesulitan menemukan bankir, perusahaan asuransi, pengemudi, atau akuntan,” menurut Serikat Pekerja Seks Belgia (UTSOPI).

    Di sisi lain, aturan ini memberikan pengetatan bagi para pekerja dan pengusaha di bidang ini. Pengusaha kini diharuskan untuk mendapatkan izin dan memenuhi persyaratan latar belakang, seperti tidak pernah dihukum karena penyerangan seksual, perdagangan manusia, atau penipuan.

    “Mereka juga diharuskan untuk memastikan tempat usaha mereka bersih, higienis, dan dilengkapi dengan tombol panik, serta dilarang memecat karyawan yang menolak klien atau tindakan tertentu,” tulis laporan itu.

    UU ini pun mendapatkan sambutan yang meriah dari para PSK. Diketahui, UU ini merupakan langkah Brussels untuk melindungi pekerja seks dari kekerasan

    “Belgia yang sangat bangga saat ini,” kata Mel Meliciousss, yang merupakan bagian dari UTSOPI, di Instagram-nya.

    “Orang-orang yang sudah bekerja di industri ini akan jauh lebih terlindungi, dan juga orang-orang yang akan bekerja di industri ini juga mengetahui hak-hak mereka,” tambahnya.

    (sef/sef)

  • Karyawan Bank Buat Sumpah Darah Agar Tak Mencuri Uang, Harus Bayar Pakai Harta Sendiri Jika Ketahuan

    Karyawan Bank Buat Sumpah Darah Agar Tak Mencuri Uang, Harus Bayar Pakai Harta Sendiri Jika Ketahuan

    TRIBUNJATIM.COM – Para karyawan bank ini membuat perjanjian sumpah darah jika ketahuan mencuri uang di bank.

    Mereka juga harus membayar dengan hartanya sendiri jika kedapatan curi uang.

    Adapun kebijakan ini diterapkan di sebuah bank di Jepang bernama Shikoku Bank.

    Kebijakan tersebut dibuat agar tidak ada aksi pencurian uang yang dilakukan pegawai.

    Shikoku Bank membuat perjanjian kepada para pegawainya untuk bersumpah darah atau melakukan bunuh diri jika kedapatan mencuri uang simpanan di bank itu.

    “Siapa pun yang bekerja di bank ini yang mencuri uang atau menyebabkan orang lain mencuri dari bank akan membayarnya dengan hartanya sendiri dan kemudian bunuh diri,” bunyi perjanjian Shikoku Bank dikutip dari BusinessStandard, Senin (25/11/2024), via Kompas.com.

    Disebut sebagai sumpah darah karena perjanjian ini ditandatangani dan dicap darah oleh para pegawai Shikoku Bank.

    Setidaknya, ada 23 pegawai, termasuk presiden bank yang telah memberikan cap darahnya dalam perjanjian atau ikrar itu.

    “Janji ini merupakan bagian dari dokumen yang ditandatangani dan dicap dengan darah oleh semua 23 pegawai, termasuk Presiden Miura, dari Thirty-seventh National Bank, pendahulu Shikoku Bank, untuk memastikan penanganan uang kertas yang tepat,” tulis pernyataan pihak bank.

    Prinsip dari perjanjian ini jelas, yakni menjunjung tinggi standar etika bank.

    Jika melakukan penggelapan atau penipuan, selain membayar ganti rugi dengan materi, pelaku juga harus membayarnya dengan nyawa.

    Dilansir dari TokyoWeekender, Kamis (28/11/2024), asal-usul tradisi sumpah darah ini berasal dari Thirty-seventh National Bank yang merupakan pendahulu Shikoku Bank.

    Ilustrasi Shikoku Bank. (Wikimedia Commons)

    Saat itu, bank mewajibkan pegawainya untuk menandatangani sumpah darah serupa sebagai bagian dari komitmen mereka menegakkan standar etika bank.

    Praktik ini sebetulnya telah tertanam kuat dalam sejarah budaya penduduk Jepang dalam menjaga integritas dan kehormatannya.

    Inti dari sumpah darah ini berasal dari budaya seppuku atau harakiri, yakni ritual bunuh diri yang dilakukan oleh samurai.

    Hal itu dilakukan samurai untuk memulihkan kehormatan pribadi dan keluarga setelah adanya kegagalan, aib, atau pengkhianatan.

    Para samurai percaya bahwa kematian adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan dan mempertahankan reputasi mereka.

    Prinsip penebusan kesalahan dengan seppuku ini pun telah meresap ke dalam sebagian besar etos sejarah Jepang.

    Meski perjanjian ini tampak ekstrem, namun hal tersebut dipercaya dapat meningkatkan standar kerja sesuai etika perusahaan dan kepercayaan publik kepada bank.

    Sementara itu sebelumnya, seorang karyawan tak terima dipecat karena ketiduran saat lembur kerja.

    Karyawan itu pun menuntut perusahaan dan berhasil mendapatkan uang Rp 796 juta.

    Karyawan di China itu bernama Zhang.

    Dikutip dari scmp.com pada Rabu (27/11/2024) via TribunTrends, Zhang merupakan seorang manajer departemen di sebuah perusahaan kimia di Taixing, provinsi Jiangsu di Tiongkok tenggara.

    Zhang sudah bekerja dua dekade untuk perusahaan tersebut.

    Sayangnya awal tahun ini Zhang dipecat.

    Rupanya inisden ketiduran itu membuat perusahaan tak senang.

    Kegiatan tersebut terekam kamera pengawas perusahaan.

    Terlihat Zhang tidur siang di mejanya setelah bekerja keras hingga tengah malam pada malam sebelumnya.

    Dua minggu setelah insiden tersebut, departemen SDM perusahaan merilis laporan yang menyatakan bahwa Zhang telah “tertangkap tertidur di tempat kerja karena kelelahan”.

    Menurut rekaman percakapan WeChat yang beredar di internet, seorang staf HRD bertanya: “Manajer Zhang, berapa lama Anda tidur siang hari itu?”.

    Zhang menjawab,“Sekitar satu jam atau lebih.”

    Selanjutnya, setelah berkonsultasi dengan serikat pekerja, perusahaan mengeluarkan pemberitahuan pemecatan resmi kepada Zhang.

    Menurutnya, Zhang telah melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perusahaan.

    “Zhang, Anda bergabung dengan perusahaan pada tahun 2004 dan menandatangani kontrak kerja terbuka.

    Namun, perilaku Anda yang tidur saat bekerja merupakan pelanggaran serius terhadap kebijakan disiplin tanpa toleransi perusahaan.

    Oleh karena itu, dengan persetujuan serikat pekerja, perusahaan telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja Anda,” demikian bunyi pemberitahuan tersebut.

    Zhang pun merasa pemecatan ini tidak adil untuknya.

    Ia pun mengajukan gugatan pada perusahaan tersebut.

    Dalam mengevaluasi kasus tersebut, pengadilan mengakui bahwa meskipun pengusaha memiliki hak untuk mengakhiri kontrak karena pelanggaran peraturan, pemutusan tersebut harus mematuhi persyaratan tertentu, termasuk menyebabkan kerugian yang signifikan.

    “Tidur saat bekerja merupakan pelanggaran pertama kali dan tidak mengakibatkan kerugian serius bagi perusahaan,” jelas Ju Qi, seorang hakim di Pengadilan Rakyat Taixing.

    Terlebih, masa jabatan Zhang selama 20 tahun di perusahaan tersebut tidaklah sebentar.

    Zhang pasti sudah memberi kinerja yang luar biasa hingga mendapat promosi jabatan dan kenaikan gaji.

    Maka dari itu keputusan perusahaan ini dianggap berlebihan dan tidak masuk akal.

    Akhirnya, pengadilan memutuskan mendukung Zhang.

    Zhang pun menang dan perusahaan diminta ganti rugi Rp796 Juta.

    Insiden ini pun membuat publik beropini.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Kontrak Guru PPPK di Wonogiri Diperpanjang, Bupati Jekek: Selama Kinerjanya Baik Kontrak Diperpanjang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        29 November 2024

    Kontrak Guru PPPK di Wonogiri Diperpanjang, Bupati Jekek: Selama Kinerjanya Baik Kontrak Diperpanjang Regional 29 November 2024

    Kontrak Guru PPPK di Wonogiri Diperpanjang, Bupati Jekek: Selama Kinerjanya Baik Kontrak Diperpanjang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com

    Bupati Wonogiri

    Joko Sutopo
    , atau yang akrab disapa Jekek, memastikan bahwa ribuan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di wilayahnya akan mendapatkan perpanjangan kontrak kerja setiap lima tahun, hingga mencapai usia pensiun.
    Akan tetapi, perpanjangan kontrak tersebut bergantung pada kinerja dan kompetensi guru yang bersangkutan, sesuai dengan sistem penilaian yang berlaku.
    “Selama kinerja dan kompetensi
    guru PPPK
    baik dan sesuai dengan kebutuhan instansi, kontrak mereka akan diperpanjang,” kata Jekek.
    “Oleh karena itu, para guru PPPK harus memastikan kinerjanya tetap optimal untuk dapat memperpanjang kontrak mereka,” ujar Jekek dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (29/11/2024).
    Pernyataan tersebut disampaikan Jekek saat bertatap muka dengan sekitar 3.400 guru PPPK di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (26/11/2024).
    Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi para guru PPPK untuk menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai status kontrak setelah lima tahun bekerja.
    Pada kesempatan tersebut, Jekek memberikan penjelasan bahwa
    Pemkab Wonogiri
    akan terus memperpanjang kontrak bagi guru PPPK yang memiliki kinerja baik.
    “Jika kinerjanya baik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri pasti akan terus memperpanjang kontraknya. Kita membutuhkan sekitar 7.000 guru di Wonogiri, dan 3.400 di antaranya sudah berstatus PPPK,” jelasnya.
    Saat ini, jumlah guru PPPK di Kabupaten Wonogiri mencapai sekitar 3.400 orang yang mengajar di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di seluruh wilayah.
    Sementara itu, sekitar 3.600 guru lainnya berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
    Jekek menambahkan, Pemkab Wonogiri tidak akan menambah jumlah guru PNS yang dapat menggeser posisi guru PPPK, melainkan akan mengisi kekosongan guru PNS hanya apabila ada pensiun.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Audit Kontrak GBK dan PPK Kemayoran, IAW: Perlu Tim Khusus

    Audit Kontrak GBK dan PPK Kemayoran, IAW: Perlu Tim Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana audit yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terhadap Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) dan PPK Kemayoran mendapatkan dukungan dari Indonesia Audit Watch (IAW).

    Adapun, langkah audit dilakukan terhadap kedua BLU tersebut lantaran dinilai belum memberikan hasil maksimal kepada negara hingga dampak perekonomian secara luas.

    Sekretaris IAW, Iskandar Sitorus mengatakan tidak maksimalnya manfaat atau setoran kepada kas negara juga perlu ditelusuri lebih dalam. Tidak maksimalnya setoran disebabkan dari sisi harga sewa lahan, atau ada hal lainnya.

    “Jangan sampai ada aset negara yang tidak maksimal. Bukan hanya setoran ke kas negara, tapi juga harus memberikan dampak signifikan bagi perekonomian,” kata Iskandar dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

    Dia menambahkan jika dilihat dari sisi sewa lahan di dua BLU tersebut para mitra atau perusahaan swasta yang menempati atau mendapat izin di lahan PPK GBK maupun PPK Kemayoran tentu akan mengikuti harga pasar yang menjadi acuan.

    Sebab berdasarkan informasi di lapangan, lanjutnya, di wilayah BLU tersebut banyak berdiri koperasi-koperasi yang ikut menikmati hasil dari penyewaan lahan di BLU tersebut.

    “Jadi sekecil apapun jenis pendapatan dari pemanfaatan lahan milik negara, harusnya masuk atau disetorkan kepada negara, tidak terkecuali,” ujarnya.

    Iskandar menyarankan agar dibuat tim khusus ketika melakukan audit BLU tersebut agar semakin banyak pihak yang ikut mengawasi dan menjadi lebih transparan. Diharapkan tujuan akhir dalam mengelola aset negara menjadi lebih maksimal.

    Selain itu, lanjut Iskandar, penentuan perusahaan swasta yang akan mengelola aset negara tersebut juga menjadi lebih jelas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan peruntukannya.

    “Jangan sampai badan atau perusahaan yang tidak memiliki kompetensi ikut mengelola. Dia harus punya expertise di situ,” katanya.

    Dia khawatir jika ada badan atau perusahaan yang menjadi pengelola yang tidak memiliki keahlian di bidangnya, justru hanya akan menjadi calo atau divendorkan lagi pengelolaannya kepada perusahaan lain. Hal itu pun justru akan mempanjang alur birokrasinya.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (14/11/2024), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan audit kepada PPK GBK dan PPK Kemayoran lantaran kedua BLU tersebut belum memberikan hasil maksimal dari penyewaan lahan di kawasan yang berada di dua BLU tersebut.

    “Perlu ada perbaikan dari sisi bagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang kemudian dihasilkan dan diserahkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (13/11/2024).

    Sejalan dengan hal itu, Mensesneg mengaku bakal mengkaji ulang seluruh kontrak yang telah diteken oleh kedua BLU itu

  • Pakai Teknologi Ini, Produksi Sumur Minyak di Blok Cepu Terkerek Naik

    Pakai Teknologi Ini, Produksi Sumur Minyak di Blok Cepu Terkerek Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan, bahwa pemerintah terus berupaya menggenjot peningkatan produksi lifting minyak nasional. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).

    Bahlil lantas mencontohkan kisah sukses peningkatan produksi minyak melalui pemanfaatan teknologi EOR yang dilakukan di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur.

    “Contoh di Cepu. Iya, salah satu teknologinya EOR. Di Cepu itu itu mereka masuk hanya dengan estimasi kurang lebih sekitar 100 ribu barel per hari. Saya masuk di Cepu itu baru 130-135 ribu barel per hari. Sekarang tahu gak udah berapa? Sudah mencapai 163 ribu barel per hari. Apa yang mereka pakai? Teknologi,” kata dia di Jakarta, dikutip Kamis, (28/11/2024).

    Oleh sebab itu, saat ini Bahlil tengah meminta para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), khususnya PT Pertamina (Persero) yang menguasai 65% lifting minyak nasional untuk segera menerapkan teknologi EOR.

    “Kedua adalah sumur-sumur yang sudah selesai eksplorasi yang sudah POD selama ini belum jalan. Saya minta mereka segera POD, segera jalan. Sudah selesai eksplorasi, sudah dapat cadangan, tapi belum membangun konstruksi untuk produksi. Ini kita dorong,” katanya.

    Sebelumnya, Bahlil meminta ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL) selaku operator di Blok Cepu untuk meningkatkan kapasitas produksi minyaknya menjadi 150.000 barel per hari (bph) pada tahun 2026.

    Permintaan tersebut muncul di tengah penurunan produksi minyak nasional, yang membuat upaya peningkatan produksi menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

    “Saat ini, tingkat produksi minyak nasional sekitar 577 ribu bph. Dari jumlah tersebut, Blok Cepu masih memberikan kontribusi sekitar 144 ribu bph, menjadikannya salah satu yang terbesar secara nasional,” ujar Bahlil dalam kunjungannya di Blok Cepu, Bojonegoro, Senin (30/9/2024).

    Bahlil menekankan bahwa peningkatan produksi minyak dari Blok Cepu sangat diperlukan untuk mengatasi defisit minyak yang sedang dialami Indonesia. Ia meminta Presiden Direktur ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Carole Gall, untuk meningkatkan target produksi dari 125.000 bph yang direncanakan pada tahun 2026 menjadi 150.000 bph.

    “Exxon menargetkan 125 ribu barel untuk 2026. Tapi saya punya keyakinan, dengan sistem manajemen, etos kerja, dan kreativitas tim Exxon di lapangan, ExxonMobil harus bisa mencapai di atas 150 ribu barel per hari pada tahun 2026 untuk mengurangi defisit lifting kita,” ujar Bahlil.

    Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah, baik saat ini maupun di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto, mendukung penuh peningkatan produksi minyak ini karena dampaknya yang signifikan bagi penerimaan negara dan cadangan devisa.

    “Negara kita membutuhkan dukungan dari perusahaan-perusahaan berpengalaman untuk meningkatkan produksinya. Presiden terpilih, Pak Prabowo, memerintahkan saya untuk menyelesaikan masalah lifting minyak ini, karena peningkatan lifting pasti akan meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi impor,” katanya.

    (pgr/pgr)

  • Prabowo Raih Komitmen Investasi US Miliar dari BP, Ini Rinciannya

    Prabowo Raih Komitmen Investasi US$7 Miliar dari BP, Ini Rinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meraih komitmen investasi hingga US$7 miliar dari pertemuannya dengan British Petroleum dari lawatannya ke Inggris.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

    “Barusan saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan besar, di sini ada 19 tokoh. Mereka sudah berkomitmen investasi US$8,5 miliar. US$7 miliar dari dengan pimpinan dari British Petroleum dan US$1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain,” ujar Prabowo. 

    Sekadar informasi, BP mewakili para mitra kontrak kerja sama Tangguh, pada Kamis (21/11/2024) mengumumkan keputusan investasi akhir atas proyek Tangguh Ubadari, CCUS, dan Compression (UCC) senilai US$7 miliar yang berpotensi menghasilkan sekitar 3 triliun kaki kubik sumber daya gas tambahan di Indonesia. 

    CEO British Petroleum Murray Auchincloss menekankan bahwa komitmen investasi ini dilakukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan energi Asia yang terus meningkat.

    Investasi signifikan ini, kata Murray menunjukkan keyakinan perusahaan dan para mitranya terhadap iklim investasi Indonesia serta komitmen untuk memperkuat kegiatan bisnis mereka di Tanah Air.

    Proyek UCC, yang mencakup pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas (EGR) melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS), serta kompresi di darat, memperluas dan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada di fasilitas Tangguh LNG di Papua Barat, Indonesia. Produksi di lapangan Ubadari diperkirakan akan dimulai pada 2028. 

    “Proyek ini tidak hanya menghasilkan sumber daya gas yang luar biasa, tetapi juga menjadi proyek pertama di Indonesia yang memanfaatkan CCUS untuk memaksimalkan perolehan gas,” ujarnya.

    Dia menyebut bahwa perusahaan telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari lima puluh lima tahun, dan hubungan yang erat dengan para mitra memungkinkan mereka membawa pengalaman teknis yang mendalam untuk mendukung pengembangan inovatif ini. 

    “Kami sangat menghargai kerja sama yang terus-menerus dari Pemerintah Indonesia dan para mitra dan kami berharap dapat terus berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan energi yang terus meningkat di kawasan ini,” imbuh Murray.

    Sekadar informasi, Tangguh CCUS bertujuan menjadi proyek CCUS pertama yang dikembangkan dalam skala besar di Indonesia, dengan potensi untuk melakukan sekuestrasi sekitar 15 juta ton CO2 dari emisi Tangguh pada fase awal. 

    Proyek UCC ditetapkan sebagai proyek strategis nasional oleh Pemerintah Indonesia dan merupakan kelanjutan dari pengembangan Tangguh, setelah penambahan train LNG ketiga yang mulai beroperasi pada 2023 dan meningkatkan total kapasitas likuifaksi LNG menjadi 11,4 juta ton per tahun.

    Investasi ini memenuhi tingkat pengembalian minimum BP dan sepenuhnya sejalan dengan kerangka finansial BP, mencerminkan fokus BP pada pertambahan nilai dan pengembalian investasi.

    Selain itu, Tangguh berada pada posisi yang strategis untuk mengakses pasar regional bernilai tinggi, dan investasi ini menunjukkan komitmen BP untuk senantiasa memenuhi kebutuhan energi Indonesia dan kawasan sekitarnya.

  • Bos SKK Migas Ngadu ke DPR: Ada Oknum Peras Kontraktor di Selat Madura

    Bos SKK Migas Ngadu ke DPR: Ada Oknum Peras Kontraktor di Selat Madura

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan adanya aksi pemerasan yang dilakukan oknum terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

    Djoko menyebut aksi premanisme itu tepatnya terjadi di wilayah Selat Madura. Dia menuturkan preman-preman itu melakukan pemerasan terhadap KKKS yang melakukan kegiatan eksplorasi seismik.

    Adapun, modus pemerasan itu dengan cara meminta ganti rugi rumpon atau alat bantu penangkapan ikan yang terdampak eksplorasi. Padahal, dalam berita acara sebelumnya tidak terdapat rumpon di wilayah eksplorasi.

    “Tapi masyarakat melakukan ancaman kalau tidak diganti. Jadi, bahkan kami sudah mengganti satu rumpon itu Rp6 juta sampai Rp30 juta,” kata Djoko dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024).

    Menurut Djoko, hal itu sangat menghambat kegiatan eksplorasi, termasuk mengganggu kenyamanan investor untuk menggarap wilayah-wilayah perairan. Ini khususnya di Selat Madura. 

    Oleh karena itu, Djoko meminta bantuan kepada Komisi XII DPR dan para pemangku kepentingan terkait untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. 

    “Kami mohon bantuan Bapak-Ibu sekalian, Komisi XII DPR RI bersama stakeholder terkait, TNI-Polri, tokoh-tokoh daerah, untuk bisa membantu kami memberikan pengertian kepada masyarakat yang tidak bertanggung jawab ini melakukan pemerasan di lapangan,” tutur Djoko.

    Dia menambahkan bahwa solusi permasalahan di atas sangat dinantikan oleh para pengusaha. Selain itu, penyelesaian masalah tersebut juga akan sangat memudahkan langkah SKK Migas untuk mencapai target-target.

    “Isu-isu strategis yang kami paparkan tersebut sangat dinantikan solusinya oleh pemangku bisnis,” tutup Djoko.