Xcloud.id

Topik: kontrak kerja

  • LBH Ratu Pemerhati kembali Dipercaya jadi Posbakum di PTUN Bandar Lampung

    LBH Ratu Pemerhati kembali Dipercaya jadi Posbakum di PTUN Bandar Lampung

    Liputan6.com, Lampung – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung kembali mempercayakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ratu Pemerhati sebagai Posko Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2025. Penunjukan ini ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan dokumen kontrak kerja sama pada Senin (6/1/2025).

    Ini merupakan tahun ketiga LBH Ratu Pemerhati dipercaya sebagai penyedia layanan Posbakum di PTUN Bandar Lampung. Posbakum ini bertujuan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan, terutama terkait sengketa tata usaha negara.

    Ketua PTUN Bandar Lampung, Andry Asani menegaskan bahwa penunjukan LBH Ratu Pemerhati merupakan bagian dari kebijakan Mahkamah Agung (MA) yang mewajibkan setiap satuan kerja memiliki Posbakum.

    “Dengan perpanjangan kerja sama ini, kami berharap Posbakum dapat terus bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum,” ujar Andry, Senin (6/12/2024).

    Ia mengimbau Posbakum untuk terus meningkatkan kinerja dan memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat. 

    “Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum di PTUN dapat langsung menghubungi Posbakum,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua LBH Ratu Pemerhati, Mas Ariona menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan amanah tersebut dengan profesionalitas dan integritas. 

    “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum terbaik, terutama bagi warga kurang mampu yang menghadapi sengketa tata usaha negara,” ujarnya.

    Mas Ariona juga menjelaskan rencana pihaknya untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum di desa-desa.

    Ia bersama, Berli Yudiansah (Bendahara LBH Ratu Pemerhati), Jonny Anwar (sekretaris), serta dua anggotanya; I Made Dwi Payana dan Yesi Riantika, memastikan akan memberikan pelayanan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. 

    “Kami akan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan mendengar permasalahan hukum yang mereka hadapi,” terang dia.

    LBH Ratu Pemerhati juga memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar tidak mampu akan mendapatkan layanan hukum secara gratis, khususnya terkait sengketa tata usaha negara. 

    “Kami terbuka untuk membantu siapa saja yang membutuhkan keadilan,” tutup Mas Ariona.

  • Bahlil Siapkan Sanksi bagi KKKS yang Gagal Capai Target Lifting Minyak 2025

    Bahlil Siapkan Sanksi bagi KKKS yang Gagal Capai Target Lifting Minyak 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan sanksi kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak mencapai target produksi minyak siap jual atau lifting minyak sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) untuk mendorong capaian lifting minyak pada 2025.

    Bahlil menegaskan sanksi akan diterapkan jika perusahaan minyak KKKS tidak dapat memberikan alasan yang jelas atau pertanggungjawaban terkait ketidakcapaiannya dalam target lifting.

    “Bagi KKKS yang berhasil mencapai target, kita akan memberikan apresiasi. Tetapi jika tidak tercapai dengan alasan yang sulit diterima, maka sanksi akan diberlakukan,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Sanksi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mendorong pencapaian lifting minyak nasional yang lebih baik. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan kinerja lifting minyak mengalami peningkatan dalam dua bulan terakhir, yaitu periode November-Desember 2024.

    Ketika Bahlil dilantik sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, lifting minyak nasional tercatat sebesar 580.000 barel per hari (BOPD). Namun, pada akhir 2024, capaian ini meningkat menjadi 600.000 BOPD.

    Bahlil menyebutkan optimisme ini didorong oleh inovasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM bersama KKKS dalam meningkatkan kinerja produksi.

    “Produksi kita pada September 2024 tercatat sekitar 575.000 hingga 580.000 BOPD. Namun pada November dan Desember 2024, capaian produksi meningkat menjadi 600.000 BOPD,” ujarnya.

    Capaian ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk kinerja lifting minyak pada 2025. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, target lifting minyak nasional dipatok sebesar 605.000 BOPD. Bahlil pun optimistis capaian lifting minyak pada 2025 dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

    Namun, perlu dicatat kinerja lifting minyak nasional dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Pada 2020, lifting minyak hanya tercatat 707.000 BOPD, kemudian turun menjadi 660.000 BOPD pada 2021, dan terus mengalami penurunan hingga 606.000 BOPD pada 2023.

    “Target APBN dan realisasi sering kali tidak tercapai. Kali ini, kami fokus untuk mendorong pencapaian dan kami yakin bisa melebihi target APBN,” pungkas Bahlil.

  • Insyaallah Lebihi Target APBN 2025

    Insyaallah Lebihi Target APBN 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pamer lifting minyak naik di era kepemimpinannya, khususnya dalam dua bulan terakhir 2024.

    Ia memamerkan capaian lifting minyak Indonesia sejak dirinya menjabat sebagai menteri ESDM pada Agustus 2024. Bahlil mengaku langsung melakukan beberapa perubahan demi menggenjot lifting minyak.

    “September (2024) itu kita melakukan penyesuaian, itu produksi per hari sekitar 575 barel-580 barel. Nah, dua bulan terakhir di November-Desember (2024), itu sudah mencapai 600 ribu barel sampai 602 ribu barel per day,” ucapnya dalam Konferensi Pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

    Menteri Bahlil menegaskan ini menjadi angin segar untuk Indonesia. Ia juga turut meminta doa dari khalayak agar bisa terus meningkatkan lifting tersebut.

    Harapannya, ini bisa mencapai target lifting minyak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Karena target APBN kita di 2025 itu sebesar 605 ribu barel per day, tapi kami yakin ini akan tercapai. Lifting kita kan (selama ini) turun terus, antara target APBN dengan realisasi kan hampir enggak pernah tercapai,” jelas Bahlil.

    “Nah, kali ini kita fokus betul untuk mendorong dan kami mengusahakan, insyaallah bisa melebihi dari target APBN (2025),” tegasnya.

    Di lain sisi, Bahlil menekankan pentingnya sederet langkah menaikkan lifting. Salah satu yang ditempuh adalah mencari jalan tengah menguntungkan antara pemerintah dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Ia menyinggung langkah agar kedua pihak saling cuan, yakni mencakup urusan bagi hasil. Bahlil mengatakan skema yang disiapkan adalah gross split serta cost recovery.

    “Kita cari jalan tengahnya agar teman-teman KKKS bisa meningkatkan produksi,” tandasnya.

    (skt/agt)

  • Bahlil Sebut Lifting Minyak 2 Bulan Terakhir Naik Tembus 600.000 Barel Per Hari

    Bahlil Sebut Lifting Minyak 2 Bulan Terakhir Naik Tembus 600.000 Barel Per Hari

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, kinerja produksi minyak siap jual atau lifting minyak Indonesia mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir, tepatnya periode November-Desember 2024.

    Bahlil mengungkapkan, saat dirinya ditunjuk sebagai menteri ESDM pada Agustus 2024, lifting minyak nasional berada pada 580.000 barel oil per day (BOPD) atau bare per hari (bph). Namun, kini telah meningkat mencapai 600.000 BOPD. 

    Bahlil mengungkapkan, optimalnya kinerja lifting disebabkan inovasi yang didorong Kementerian ESDM kepada para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    “Produksi (September 2024) kita per hari itu kurang lebih 580.000, 575.000, sampai 58.000 barel per day. Dalam 2 bulan terakhir, di November, Desember, itu sudah mencapai 600.000 barel per day,” ucap Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Ia menjelaskan, capaian ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk kinerja lifting minyak di 2025.

    Diketahui, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, lifting minyak nasional ditargetkan mencapai 605.000 BOPD. Bahlil mengatakan, tak menutup kemungkinan capaian lifting nasional 2025 dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

    Sebagai informasi, kinerja lifting nasional mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sebagai catatan, pada 2020 lifting minyak hanya mencapai 707.000 BOPD, kemudian turun lagi menjadi 660.000 BOPD pada 2021. Penurunan kinerja terus terjadi, yakni pada tahun selanjutnya hanya 612.000. Sementara pada 2023 kembali menyusut ke angka 606.000.

    “Target APBN dengan realisasi kan hampir tidak pernah tercapai. Kali ini kita fokus betul untuk mendorong dan kami mengusahakan. Insyaallah bisa melebihi dari target APBN,” pungkas Bahlil.

  • Angka Kecelakaan Capai 98 Persen di 2024, Perhatian Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Sopir Masih Minim

    Angka Kecelakaan Capai 98 Persen di 2024, Perhatian Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Sopir Masih Minim

    JABAR EKSPRES – Pemerintah sampai saat ini masih dinilai abai terhadap kesejahteraan bagi para pengemudi truk. Pasalnya, selain kurangnya perhatian dari segi perlindungan serta aturan, mereka terpaksa harus berhadapan dengan risiko pekerjaan yang tinggi dengan upah yang minim.

    Pengamat Transportasi Publik sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, pihaknya menyarankan sejumlah rekomendasi terkait kesejahteraan pengemudi truk.

    “Beberapa rekomendasi sudah diberikan ke Menteri Perhubungan, seperti mewujudkan penyelenggaraan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Sekolah Mengemudi,” katanya kepada Jabar Ekspres, Kamis (2/1).

    BACA JUGA: Pengelola Tak Bisa Diandalkan, Paguyuban Pasar Induk Gedebage Babak Belur Tangani Sampah

    Djoko menerangkan, tujuannya untuk memperoleh pengemudi angkutan umum yang professional, kemudian perlunya perubahan kontrak kerja pengemudi dari sebagai mitra perusahaan menjadi pegawai perusahaan.

    Menurutnya, peran serta semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengembangan kompetensi pengemudi angkutan umum, dinilai sangat diperlukan guna mendorong kesejahteraan sopir.

    “Peningkatan peran Pemda dalam mendukung pengembangan kompetensi pengemudi angkutan umum, dan mewajibkan adanya devisi keselamatan pada struktur organisasi perusahaan angkutan itu, jadi salah satu fokus yang kita rekomendasikan ke pemerintah,” terangnya.

    BACA JUGA: NTP Jagung di Jabar Alami Kenaikan Saat Sub Sektor Tanaman Pangan Turun

    Merujuk pada data Korlantas Polri pada 2024, menyebutkan bahwa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas angkutan barang dan bus, yakni mencapai angka 98 persen karena kelalaian pengguna alias human error.

    Sisanya 1,7 persen disebabkan oleh kondisi kendaraan tidak memenuhi standar teknis, lalu untuk 0,3 persen disebabkan karena prasarana dan lingkungan.

    Dari total jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, sebesar 10 persen armada angkutan barang. Menempati peringkat kedua setelah sepeda motor di angka 79 persen, angkutan bus 8 persen dan mobil penumpang 3 persen.

    BACA JUGA: Krisis Sampah Pasar Induk Gedebage, Pengelola Dinilai Abai

    Djoko menjelaskan, perlunya pemerinah serius memberikan perhatian terhadap kondisi angkutan umum serta kesejahteraan sopir.

    “Pentingnya memastikan kendaraan truk siap beroperasi. Ada enam langkah untuk memastikan kendaraan truk siap dioperasikan,” jelasnya. (KNKT, 2024).

  • Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR 31 Desember 2024 Brosur Cicilan Bunga Max 1 Persen/Bulan

    Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR 31 Desember 2024 Brosur Cicilan Bunga Max 1 Persen/Bulan

    Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR, Brosur Cicilan Bunga Max 1 Persen/Bulan

     

    TRIBUNJATENG.COM – Tahun 2024, bunga KUR BRI sebesar 6 persen per tahun, atau 0,5 persen per bulan. Sementara bunga pinjaman Non KUR BRI adalah 1 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran KUR BRI 2024 :

    1. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 1-20 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 1-20 Juta (Tribun Jateng)

    2. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 21-40 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 21-40 Juta (Tribun Jateng)

    3. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 41-60 Juta

     

    tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 41-60 Juta (Tribun Jateng)

    4. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 61-80 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 61-80 Juta (Tribun Jateng) (Tribun Jateng)

    5. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 81-100 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 81-100 Juta (Tribun Jateng)

    Berikut tabel Cicilan NON KUR BRI:

    Tabel pinjaman Non KUR BRI plafon Rp 1 Juta – 20 Juta

    Tabel pinjaman Non KUR BRI 2024, plafon Rp1 juta-20 juta (Tribun Jateng)

     

    Tabel pinjaman Non KUR BRI plafon Rp 21 Juta-100 Juta

    Tabel pinjaman Non KUR BRI 2024, plafon Rp21 Juta – 120 Juta (Tribun Jateng)

    Syarat KUR BRI :

    Fotokopi KTP suami istri,

    Fotokopi KK

    Fotokopi surat nikah

    Surat Keterangan Usaha

    Syarat lengkap:

    Syarat pinjaman KUR BRI, KUR BNI, KUR BCA, KUR MANDIRI, KUR BPD JATENG DLL (Tribun Jateng)

     

    Syarat BPJS Ketenagakerjaan

    Seluruh bank harus mematuhi Peraturan Menteri Ekonomi (Permenko) nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

    Salah satunya, dalam permen itu disebutkan kalau pelaku usaha yang mengajukan KUR harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

    “Karena memang diwajibkan setiap yang mengajukan usaha KUR untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, ” kata Aep kata Wakil Bupati Karawang, seusai menghadiri acara sosialisasi Optimalisisasi Jaminan Ketenagakerjaan (BPJSTK) bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Perbankan Karawang, Senin (6/2/2023).

    Aep menilai, dengan pelaku KUR didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan hal tersebut tidak bakal merugikan perbankan. Pelaku KUR yang rata-rata merupakan pelaku usaha kecil, dinilainya akan lebih sejahtera dengan adanya jaminan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan.

    “Untuk mekanismenya. Nanti tinggal antara perbankan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu contoh yang sudah itu tadi ada pedagang ayam, dia baru daftar dua bulan. Suaminya itu meninggal dan sudah dicover BPJS Ketenagakerjaan. Tadi cair sekitar Rp42 juta, ” katanya.

    Premi yang harus dibayarkan juga cukup murah, kata Aep, hanya Rp 16. 800 setiap bulannya.

    Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karawang Imam Santoso mengatakan, dengan aturan Menteri Perekonomian setiap yang mengajukan KUR wajib memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

    Untuk mekanismenya, kata Imam, bisa langsung dibuat di perbankan yang sudah bekerjasama. Preminya sebesar Rp16. 500 perbulan yang mengcover asuransi kecelakaan unlimited dan asuransi kematian sebesar Rp42 juta.

    “Mekanismenya tergantung dari bank, apakah nanti mau bulanan atau langsung satu tahun, ” katanya.

    Alokasi KUR BRI 2023

    Bank BRI telah mendapatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 270 triliun untuk KUR BRI 2023.

    Berdasarkan informasi yang diterima Tribunjateng.com, KUR BRI 2023 rencana akan bergulir Maret 2023.

    Meski demikian, Dirut Bank BRI Sunarso belum menentukan tanggal penyaluran KUR BRI 2023 yang merunut pada tahun sebelumnya disalurkan pada bulan Februari. 

    Sunarso memastikan pihaknya akan kembali menyalurkan KUR BRI 2023.

    “BRI telah mendapatkan alokasi penyaluran KUR tahun 2023 dari Pemerintah sebesar Rp270 triliun dan BRI optimis dapat mencapai target tersebut.

    Hal tersebut tak lepas dari kemampuan BRI dalam memproses dan mencairkan KUR dengan rata-rata Rp.1 triliun per hari,” kata Sunarso dalam siaran persnya, Rabu (8/2/2023).

    Jenis-Jenis KUR dan syarat KUR 

    Terdapat tiga jenis KUR yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Ketiga jenis KUR adalah mikro, retail, dan TKI.

    1. KUR Mikro

    KUR mikro adalah jenis pinjaman untuk pengusaha kecil berskala mikro, dengan besaran maksimal pinjamannya yaitu Rp25 juta. Jumlah ini bisa berbeda tergantung kebijakan bank penyalurnya.

    Modal akan dipinjamkan kepada usaha kecil yang dinilai produktif dan prospektif dari segi profit. Karena, bank penyalur harus mempertimbangkan kesanggupan peminjam dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi peminjam atau debitur sebelum mengajukan program KUR.

    Syarat tersebut antara lain keseriusan peminjam dalam menjalankan usahanya, utamanya di 3 bulan terakhir, peminjam pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang dibuktikan dengan sertifikat, dan usaha yang dijalankan harus masuk kategori usaha produktif.

    Selain itu, ada dua kategori pelunasan pinjaman KUR Mikro, yaitu 3 tahun untuk usaha kredit modal kerja dan 5 tahun untuk usaha kredit investasi.

    2. KUR Retail

    KUR retail adalah KUR yang ditujukan untuk pengusaha kalangan menengah yang berpotensi membayar cicilan dengan bunga flat atau anuitas setara. Batas maksimal pinjaman KUR retail sebanyak Rp500 juta.

    Selain batas maksimal, KUR retail juga menawarkan jangka waktu pengembalian yang cenderung lebih lama. Batas waktu untuk pinjaman pembiayaan modal kerja yaitu 4 tahun dan pembiayaan investasi selama 5 tahun.

    Dari segi syarat, pengajuan KUR retail dan mikro relatif sama. Hanya saja, bagi yang ingin mengajukan KUR retail dituntut untuk memiliki agunan atau jaminan.

    3. KUR TKI

    Selain untuk pengusaha, ternyata sasaran KUR adalah siapapun yang membutuhkan modal awal, termasuk TKI. KUR TKI adalah bantuan permodalan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja di luar negeri tetapi tidak memiliki modal awal. Batas maksimal pinjaman untuk jenis KUR ini yaitu Rp25 juta.

    Jangka waktu pengembaliannya paling lama 3 tahun setelah dana cair. Dengan adanya pinjaman jenis ini, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tak perlu khawatir jika belum memiliki modal awal.

    Dokumen yang harus dipersiapkan untuk mengajukan KUR TKI adalah KTP, KK, surat keterangan domisili dan surat keterangan sehat dari dokter. Tak lupa cantumkan surat perjanjian kontrak kerja.(*) 

     

  • KSAU sebut TNI AU akan kedatangan jet tempur T-50 asal Korsel pada 2025

    KSAU sebut TNI AU akan kedatangan jet tempur T-50 asal Korsel pada 2025

    Saya sudah melihat sendiri ke KAI, Korea Airspace Industry, bagus sekali dan ini sudah kita gunakan juga pesawat ini, dan kita akan mendapatkan lagi mulai dari kedatangannya di tahun 2025-2026

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan pihaknya akan kedatangan beberapa unit pesawat tempur T-50 buatan Korean Aerospace Industries (KAI) tahun 2025.

    “Saya sudah melihat sendiri ke KAI, Korea Airspace Industry, bagus sekali dan ini sudah kita gunakan juga pesawat ini, dan kita akan mendapatkan lagi mulai dari kedatangannya di tahun 2025-2026,” kata Tonny saat membuka acara forum diskusi bertajuk “Sambung Rasa” dengan para pemimpin redaksi media massa di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

    Dalam sambutannya, Tonny tidak menjelaskan berapa unit pesawat yang akan datang pada masa waktu 2025-2026 nanti.

    Tonny juga tidak menjelaskan secara rinci nilai kontrak pembelian pesawat tempur itu. Dia hanya menjelaskan pesawat tersebut dihadirkan untuk ditempatkan di beberapa skuadron demi memperkuat pertahanan udara Indonesia.

    Lebih lanjut, tidak hanya pesawat tempur T-50, Tonny mengatakan TNI AU juga akan kedatangan beberapa unit pesawat dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.

    Kementerian Pertahan tercatat telah membeli 42 unit jet tempur pabrikan Prancis itu setelah kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit terakhir efektif.

    Selain itu, TNI AU juga akan kedatangan pesawat tanpa awak Anka sebanyak 12 unit yang dibeli dari Turkish Aerospace tahun ini.

    Dalam kontrak kerja sama yang telah diteken Kementerian Pertahanan tahun ini, dijelaskan enam pesawat akan dirakit di Indonesia sedangkan sisanya dikirim selama 32 bulan setelah kontrak berlaku.

    Dengan adanya penambahan alat utama sistem senjata itu, Tonny berharap pertahanan udara Indonesia semakin kuat.

    Telah membeli T-50

    Sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah meneken kontrak pembelian pesawat T-50 pada 2021 lalu. Pesawat tersebut dibeli dengan nilai kontrak sebesar 240 juta dolar AS untuk digunakan sebagai pesawat latih para penerbang tempur TNI AU.

    Jika berdasarkan kontrak yang disetujui antara Kemhan dan KAI kala itu, pengiriman pesawat dilakukan secara bertahap mulai 16 Desember 2021 hingga 30 Oktober 2024.

    Pembelian tersebut bukanlah yang pertama dilakukan pemerintah Indonesia. Di tahun 2011 pemerintah juga telah membeli 16 unit pesawat tempur asal negeri ginseng itu dengan nilai kontrak sebesar 400 juta dolar AS.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemarin, capaian Harbolnas hingga kilang Dumai penuhi BBM nasional

    Kemarin, capaian Harbolnas hingga kilang Dumai penuhi BBM nasional

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Minggu (29/12), mulai dari capaian total transaksi Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2024 hingga kilang Dumai yang diprediksi mampu memenuhi kebutuhan BBM nasional.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini:

    1. Didominasi produk lokal, Harbolnas 2024 cetak transaksi Rp31,2 triliun

    Pemerintah menyampaikan, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024 telah mencetak total transaksi Rp31,2 triliun dengan didominasi oleh penjualan produk lokal. Tahun ini, dari total transaksi Rp31,2 triliun, rata-rata belanja (average spending) per orang mencapai Rp318.000.

    Berita selengkapnya di sini

    2. Bahlil: Skema baru grosssplit pacu investasi hulu migas

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penerapan skema baru kontrak kerja sama minyak dan gas bumi berbentuk gross split akan lebih memacu investasi di sektor hulu migas.

    Berita selengkapnya di sini

    3. KAI: Penjualan tiket KA jarak jauh dan lokal capai 2,9 juta penumpang

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatatkan penjualan tiket kereta api jarak jauh dan lokal untuk angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 telah mencapai 2.924.387 per Minggu.

    Berita selengkapnya di sini

    4. ESDM: Pengembangan “smart grid” bagian penting dukung transisi energi

    Kementerian ESDM mengembangkan smart grid atau jaringan cerdas untuk mendukung transisi energi, dan energi baru terbarukan, guna mencapai target Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission/NZE).

    Baca selengkapnya di sini

    5. Wamen ESDM optimistis Kilang Dumai penuhi kebutuhan BBM nasional

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung optimistis Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) II Dumai, Riau, mampu memenuhi kebutuhan BBM nasional.

    Berita selengkapnya di sini

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Skema Gross Split Diyakini Pacu Investasi Hulu Migas, Apa Itu?

    Skema Gross Split Diyakini Pacu Investasi Hulu Migas, Apa Itu?

    Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penerapan skema baru kontrak kerja sama minyak dan gas bumi berbentuk gross split akan lebih memacu investasi di sektor hulu migas.
     
    Menurut dia, skema baru bagi hasil tersebut bertujuan untuk memberikan insentif yang lebih menarik bagi investor, sekaligus mempercepat eksplorasi dan produksi migas.
     
    “Skema gross split yang baru ini lebih kompetitif dan dirancang untuk menarik minat investor global. Diharapkan dapat mempercepat peningkatan kapasitas produksi migas dalam negeri,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu, 29 Desember 2024.
     
    Penandatanganan kontrak kerja sama wilayah kerja minyak dan gas bumi (WK migas) Central Andaman merupakan WK pertama, yang menggunakan skema baru gross split.
     
    Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) WK Central Andaman adalah konsorsium Harbour Energy Central Andaman Ltd dan Mubadala Energy (Central Andaman) Rsc Ltd. Sebagai operator adalah Harbour Energy.
     
    Konsorsium KKKS telah melakukan pembayaran bonus tanda tangan sebesar USD300 ribu serta menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar USD1,5 juta.
     

     
    Kontrak WK Central Andaman adalah sejarah baru bagi investasi sektor migas, karena merupakan kontrak dengan skema baru gross split, yang pertama sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
     
    Permen tersebut menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Selain itu, ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
     
    Pembaruan aturan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan pemerintah. Salah satu poin penting pada aturan tersebut adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, yang dapat mencapai 75 persen-95 persen.
     
    Kontrak gross split lama
     
    Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu. Bahlil menambahkan pemerintah juga menyederhanakan proses perizinan sektor migas untuk mempercepat kegiatan eksplorasi.
     
    Kementerian ESDM telah memangkas ratusan perizinan yang selama ini menghambat proses eksplorasi migas. Bahlil menegaskan pemerintah telah memangkas izin eksplorasi migas dari 320 menjadi hanya 140 izin untuk menarik lebih banyak investor dan mempercepat eksplorasi.
     
    “Kami ingin memastikan bahwa eksplorasi migas tidak terhambat oleh birokrasi yang rumit. Kami telah memangkas ratusan perizinan untuk mempercepat eksplorasi migas di Indonesia,” sebut Bahlil.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR 31 Desember 2024 Brosur Cicilan Bunga Max 1 Persen/Bulan

    Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR 29 DES 2024, Brosur Cicilan Bunga Max 1 Persen/Bulan

    Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR, Brosur Cicilan Bunga Max 1 Persen/Bulan

     

    TRIBUNJATENG.COM – Tahun 2024, bunga KUR BRI sebesar 6 persen per tahun, atau 0,5 persen per bulan. Sementara bunga pinjaman Non KUR BRI adalah 1 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran KUR BRI 2024 :

    1. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 1-20 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 1-20 Juta (Tribun Jateng)

    2. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 21-40 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 21-40 Juta (Tribun Jateng)

    3. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 41-60 Juta

     

    tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 41-60 Juta (Tribun Jateng)

    4. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 61-80 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 61-80 Juta (Tribun Jateng) (Tribun Jateng)

    5. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 81-100 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 81-100 Juta (Tribun Jateng)

    Berikut tabel Cicilan NON KUR BRI:

    Tabel pinjaman Non KUR BRI plafon Rp 1 Juta – 20 Juta

    Tabel pinjaman Non KUR BRI 2024, plafon Rp1 juta-20 juta (Tribun Jateng)

     

    Tabel pinjaman Non KUR BRI plafon Rp 21 Juta-100 Juta

    Tabel pinjaman Non KUR BRI 2024, plafon Rp21 Juta – 120 Juta (Tribun Jateng)

    Syarat KUR BRI :

    Fotokopi KTP suami istri,

    Fotokopi KK

    Fotokopi surat nikah

    Surat Keterangan Usaha

    Syarat lengkap:

    Syarat pinjaman KUR BRI, KUR BNI, KUR BCA, KUR MANDIRI, KUR BPD JATENG DLL (Tribun Jateng)

     

    Syarat BPJS Ketenagakerjaan

    Seluruh bank harus mematuhi Peraturan Menteri Ekonomi (Permenko) nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

    Salah satunya, dalam permen itu disebutkan kalau pelaku usaha yang mengajukan KUR harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

    “Karena memang diwajibkan setiap yang mengajukan usaha KUR untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, ” kata Aep kata Wakil Bupati Karawang, seusai menghadiri acara sosialisasi Optimalisisasi Jaminan Ketenagakerjaan (BPJSTK) bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Perbankan Karawang, Senin (6/2/2023).

    Aep menilai, dengan pelaku KUR didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan hal tersebut tidak bakal merugikan perbankan. Pelaku KUR yang rata-rata merupakan pelaku usaha kecil, dinilainya akan lebih sejahtera dengan adanya jaminan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan.

    “Untuk mekanismenya. Nanti tinggal antara perbankan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu contoh yang sudah itu tadi ada pedagang ayam, dia baru daftar dua bulan. Suaminya itu meninggal dan sudah dicover BPJS Ketenagakerjaan. Tadi cair sekitar Rp42 juta, ” katanya.

    Premi yang harus dibayarkan juga cukup murah, kata Aep, hanya Rp 16. 800 setiap bulannya.

    Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karawang Imam Santoso mengatakan, dengan aturan Menteri Perekonomian setiap yang mengajukan KUR wajib memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

    Untuk mekanismenya, kata Imam, bisa langsung dibuat di perbankan yang sudah bekerjasama. Preminya sebesar Rp16. 500 perbulan yang mengcover asuransi kecelakaan unlimited dan asuransi kematian sebesar Rp42 juta.

    “Mekanismenya tergantung dari bank, apakah nanti mau bulanan atau langsung satu tahun, ” katanya.

    Alokasi KUR BRI 2023

    Bank BRI telah mendapatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 270 triliun untuk KUR BRI 2023.

    Berdasarkan informasi yang diterima Tribunjateng.com, KUR BRI 2023 rencana akan bergulir Maret 2023.

    Meski demikian, Dirut Bank BRI Sunarso belum menentukan tanggal penyaluran KUR BRI 2023 yang merunut pada tahun sebelumnya disalurkan pada bulan Februari. 

    Sunarso memastikan pihaknya akan kembali menyalurkan KUR BRI 2023.

    “BRI telah mendapatkan alokasi penyaluran KUR tahun 2023 dari Pemerintah sebesar Rp270 triliun dan BRI optimis dapat mencapai target tersebut.

    Hal tersebut tak lepas dari kemampuan BRI dalam memproses dan mencairkan KUR dengan rata-rata Rp.1 triliun per hari,” kata Sunarso dalam siaran persnya, Rabu (8/2/2023).

    Jenis-Jenis KUR dan syarat KUR 

    Terdapat tiga jenis KUR yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Ketiga jenis KUR adalah mikro, retail, dan TKI.

    1. KUR Mikro

    KUR mikro adalah jenis pinjaman untuk pengusaha kecil berskala mikro, dengan besaran maksimal pinjamannya yaitu Rp25 juta. Jumlah ini bisa berbeda tergantung kebijakan bank penyalurnya.

    Modal akan dipinjamkan kepada usaha kecil yang dinilai produktif dan prospektif dari segi profit. Karena, bank penyalur harus mempertimbangkan kesanggupan peminjam dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi peminjam atau debitur sebelum mengajukan program KUR.

    Syarat tersebut antara lain keseriusan peminjam dalam menjalankan usahanya, utamanya di 3 bulan terakhir, peminjam pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang dibuktikan dengan sertifikat, dan usaha yang dijalankan harus masuk kategori usaha produktif.

    Selain itu, ada dua kategori pelunasan pinjaman KUR Mikro, yaitu 3 tahun untuk usaha kredit modal kerja dan 5 tahun untuk usaha kredit investasi.

    2. KUR Retail

    KUR retail adalah KUR yang ditujukan untuk pengusaha kalangan menengah yang berpotensi membayar cicilan dengan bunga flat atau anuitas setara. Batas maksimal pinjaman KUR retail sebanyak Rp500 juta.

    Selain batas maksimal, KUR retail juga menawarkan jangka waktu pengembalian yang cenderung lebih lama. Batas waktu untuk pinjaman pembiayaan modal kerja yaitu 4 tahun dan pembiayaan investasi selama 5 tahun.

    Dari segi syarat, pengajuan KUR retail dan mikro relatif sama. Hanya saja, bagi yang ingin mengajukan KUR retail dituntut untuk memiliki agunan atau jaminan.

    3. KUR TKI

    Selain untuk pengusaha, ternyata sasaran KUR adalah siapapun yang membutuhkan modal awal, termasuk TKI. KUR TKI adalah bantuan permodalan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja di luar negeri tetapi tidak memiliki modal awal. Batas maksimal pinjaman untuk jenis KUR ini yaitu Rp25 juta.

    Jangka waktu pengembaliannya paling lama 3 tahun setelah dana cair. Dengan adanya pinjaman jenis ini, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tak perlu khawatir jika belum memiliki modal awal.

    Dokumen yang harus dipersiapkan untuk mengajukan KUR TKI adalah KTP, KK, surat keterangan domisili dan surat keterangan sehat dari dokter. Tak lupa cantumkan surat perjanjian kontrak kerja.(*)