Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Layanan Pengaduan Mediasi dan Advokasi Kementerian Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
(KP2MI) Mangiring H. Sinaga mengatakan, penempatan tenaga kerja secara ilegal selalu terjadi dari tahun ke tahun.
Hal ini disampaikan Mangiring dalam acara Dielaektika tvMuhammadiyah dengan tajuk “Panas Dingin Indonesia-Malaysia”, Sabtu (1/2/2025), yang membahas peristiwa penembakan
WNI
di Malaysia.
“Fenomena penempatan
pekerja migran Indonesia
di Malaysia melalui jalur-jalur tidak resmi itu dari tahun ke tahun tetap ada,” kata Mangiring.
Dia menjelaskan, ada beberapa penyebab yang membuat peristiwa ini terus berulang.
Pertama adalah edukasi terhadap warga yang berangkat lewat jalur ilegal tidak sampai sehingga mereka tidak mengetahui prosedur yang benar seperti apa.
Kedua adalah eks pekerja migran yang di-
blacklist
dari keimigrasian sehingga harus menempuh jalur ilegal untuk kembali bekerja di Malaysia.
Ketiga adalah aksi makelar yang tidak ada habisnya sehingga membuat pekerja migran Indonesia banyak yang berstatus ilegal
“Dan yang pasti ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dan dari kedua sisi negara disebut tekong-tekong mereka juga melakukan komunikasi langsung, sehingga memotong menurut mereka memotong proses penempatan itu tetapi sesungguhnya hal tersebut sangat merugikan dari sisi aspek perlindungannya,” ujarnya.
“Karena hal tersebut ketika terjadi permasalahan kita sangat susah dalam hal menjamin hak-hak perlindungan mereka,” kata Mangiring lagi.
Terakhir, perjanjian kontrak kerja yang dilanggar karena iming-iming gaji yang lebih besar sehingga dihitung sebagai tenaga kerja ilegal.
Sebagai informasi, insiden penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini APMM, mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: kontrak kerja
-
/data/photo/2022/09/30/63367d870fe8c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun Nasional 2 Februari 2025
-

Kasus Penembakan WNI di Malaysia, Migrant Care Desak Pembenahan Tata Kelola Pekerja Migran
Jakarta, Beritasatu.com – Kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia mengungkap buruknya tata kelola pekerja migran di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, sistem yang tidak efisien membuat banyak pekerja memilih jalur ilegal demi menghindari biaya tinggi dan birokrasi berbelit.
“Biaya penempatan masih tinggi, birokrasi berbelit-belit sehingga banyak yang memilih jalan pintas meski penuh risiko, termasuk risiko keselamatan,” ujar Wahyu Susilo kepada Beritasatu.com, Sabtu (1/2/2025).
Menurut Migrant Care, kasus penembakan ini bukan sepenuhnya kesalahan pekerja migran. Buruknya tata kelola migrasi di Indonesia membuat mereka terpaksa mencari jalur ilegal seperti yang terjadi di Malaysia.
“Mereka yang menyeberangi Selat Malaka bisa dikriminalisasi, tetapi akar masalahnya adalah buruknya tata kelola migrasi kita sehingga banyak yang memilih jalur tidak resmi,” jelas Wahyu.
Selain faktor internal dari Indonesia, Wahyu juga menyoroti peran Malaysia dalam merekrut pekerja ilegal secara masif. Menurutnya, banyak perusahaan, terutama di sektor perkebunan, lebih memilih pekerja tanpa dokumen untuk menghindari pajak dan kewajiban kontrak kerja.
“Malaysia ingin mendapat tenaga kerja dengan cepat. Perusahaan perkebunan sering merekrut pekerja undocumented karena lebih menguntungkan. Mereka tak perlu bayar pajak pekerja asing dan bisa memberikan upah di bawah standar tanpa kontrak,” tambahnya terkait tata kelola pekerja migran buntut kasus penembakan lima WNI di Malaysia.
Bahkan, banyak perusahaan memberhentikan pekerja ilegal secara sepihak setelah masa panen berakhir. Situasi ini memperparah kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan kriminalisasi.
Agar kejadian serupa tidak terulang, Migrant Care mendesak pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk lebih tegas dalam mengatur pekerja migran.
Pertama, Indonesia harus mereformasi sistem penempatan pekerja migran agar lebih murah dan transparan. Kedua, Malaysia harus memberi sanksi tegas bagi perusahaan yang merekrut pekerja ilegal.
“Pemerintah harus lebih aware terhadap regulasi dan memastikan ada jalur yang tepat bagi pekerja migran,” tegas Wahyu.
Kasus penembakan lima WNI di Malaysia menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Tanpa reformasi tata kelola pekerja migran, kasus serupa bisa terus terjadi.
-

Tabel Angsuran KUR BRI FEBRUARI 2025
KUR BRI FEBRUARI 2025: Syarat KK KTP, Cek Tabel Pinjamannya
TRIBUNJATENG.COM – Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) adalah salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pada tahun 2025, BRI mendapatkan alokasi KUR terbesar dari pemerintah, dengan plafon yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Suku Bunga KUR BRI 2025
Untuk pinjaman pertama, suku bunga yang ditetapkan adalah 6 persen per tahun.
Namun, untuk pengajuan pinjaman kedua, ketiga, dan seterusnya, suku bunga akan meningkat secara bertahap.
Misalnya, untuk pinjaman kedua, suku bunga menjadi 7 persen , pinjaman ketiga 8 persen , dan seterusnya.
Berikut tabel angsuran KUR BRI Februari 2025:
.
1. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta periode Februari 2025
TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta periode Februari 2025
.
2. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta periode Februari 2025
TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta periode Februari 2025
.
3. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – 500 Juta periode Februari 2025
TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – 500 Juta periode Februari 2025
.
Syarat dan Cara Pengajuan KUR BRI 2025
Calon debitur yang ingin mengajukan KUR BRI 2025 perlu memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:
-Individu atau perorangan yang memiliki usaha produktif dan layak.
-Telah menjalankan usaha secara aktif minimal selama 6 bulan.
-Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
-Untuk proses pengajuan, calon debitur dapat mengunjungi kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen pendukung seperti identitas diri, dokumen legalitas usaha, dan laporan keuangan sederhana.
Syarat Dokumen:
* KTP
* Kartu Keluarga (KK)
* NPWP (untuk plafond di atas Rp 50 juta)
* Surat Izin Usaha (SIUP) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
* Agunan (untuk KUR Mikro dan Kecil dengan plafond di atas Rp 50 juta)
• Akta Nikah (jika sudah berkeluarga).
.
Jenis-jenis KUR
* KUR Super Mikro
KUR Super Mikro ditujukan untuk usaha mikro dengan pinjaman hingga 10 juta rupiah. Usaha mikro yang bisa mengajukan KUR Super Mikro ialah usaha yang dimiliki perorangan, belum pernah menerima KUR, serta usaha yang baru berjalan kurang dari 6 bulan.
* KUR Mikro
KUR Mikro ditujukan untuk usaha mikro dan kecil dengan pinjaman mulai dari 10 juta hingga 50 juta rupiah. Untuk mengajukan KUR Mikro, usaha mikro dan kecil harus dimiliki oleh perorangan, memiliki izin usaha mikro dan kecil, serta telah beroperasi minimal 6 bulan.
* KUR Kecil
KUR Kecil ditujukan untuk usaha kecil dengan pinjaman mulai dari 50 juta hingga 500 juta rupiah. Usaha yang dapat mengajukan jenis KUR ini ialah usaha kecil yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, memiliki izin usaha, serta telah beroperasi minimal 2 tahun.
* KUR Menengah
KUR Menengah ditujukan untuk usaha menengah dengan pinjaman mulai dari 500 juta hingga 10 miliar rupiah. Usaha yang dapat mengajukan jenis KUR ini ialah usaha menengah yang berbentuk badan usaha seperti CV, PT, atau koperasi, memiliki izin usaha, serta telah beroperasi minimal 2 tahun.
* KUR TKI
KUR TKI ditujukan untuk pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Pinjaman KUR TKI maksimal 25 juta rupiah dengan tenor maksimal 3 tahun atau sesuai dengan masa kontrak kerja.
Cara Pengajuan KUR
Pengajuan KUR dapat dilakukan secara online maupun offline. Secara online, calon debitur dapat mengajukan KUR melalui website atau aplikasi dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Secara offline, calon debitur dapat datang langsung ke kantor cabang lembaga keuangan terdekat.Peringatan terhadap Penipuan
Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan BRI, seperti pengajuan KUR melalui WhatsApp atau platform tidak resmi lainnya. BRI menegaskan bahwa pengajuan KUR hanya dilakukan melalui kantor cabang resmi atau platform online resmi mereka.
Dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan, KUR BRI 2025 diharapkan dapat menjadi solusi bagi UMKM di Indonesia untuk mengembangkan usahanya dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
-

KUR BRI FEBRUARI 2025: Syarat KK KTP, Cek Tabel Pinjamannya
KUR BRI FEBRUARI 2025: Syarat KK KTP, Cek Tabel Pinjamannya
TRIBUNJATENG.COM – Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) adalah salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pada tahun 2025, BRI mendapatkan alokasi KUR terbesar dari pemerintah, dengan plafon yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Suku Bunga KUR BRI 2025
Untuk pinjaman pertama, suku bunga yang ditetapkan adalah 6 persen per tahun.
Namun, untuk pengajuan pinjaman kedua, ketiga, dan seterusnya, suku bunga akan meningkat secara bertahap.
Misalnya, untuk pinjaman kedua, suku bunga menjadi 7 persen , pinjaman ketiga 8 persen , dan seterusnya.
Berikut tabel angsuran KUR BRI Februari 2025:
.
1. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta periode Februari 2025
TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta periode Februari 2025
.
2. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta periode Februari 2025
TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta periode Februari 2025
.
3. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – 500 Juta periode Februari 2025
TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – 500 Juta periode Februari 2025
.
Syarat dan Cara Pengajuan KUR BRI 2025
Calon debitur yang ingin mengajukan KUR BRI 2025 perlu memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:
-Individu atau perorangan yang memiliki usaha produktif dan layak.
-Telah menjalankan usaha secara aktif minimal selama 6 bulan.
-Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
-Untuk proses pengajuan, calon debitur dapat mengunjungi kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen pendukung seperti identitas diri, dokumen legalitas usaha, dan laporan keuangan sederhana.
Syarat Dokumen:
* KTP
* Kartu Keluarga (KK)
* NPWP (untuk plafond di atas Rp 50 juta)
* Surat Izin Usaha (SIUP) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
* Agunan (untuk KUR Mikro dan Kecil dengan plafond di atas Rp 50 juta)
• Akta Nikah (jika sudah berkeluarga).
.
Jenis-jenis KUR
* KUR Super Mikro
KUR Super Mikro ditujukan untuk usaha mikro dengan pinjaman hingga 10 juta rupiah. Usaha mikro yang bisa mengajukan KUR Super Mikro ialah usaha yang dimiliki perorangan, belum pernah menerima KUR, serta usaha yang baru berjalan kurang dari 6 bulan.
* KUR Mikro
KUR Mikro ditujukan untuk usaha mikro dan kecil dengan pinjaman mulai dari 10 juta hingga 50 juta rupiah. Untuk mengajukan KUR Mikro, usaha mikro dan kecil harus dimiliki oleh perorangan, memiliki izin usaha mikro dan kecil, serta telah beroperasi minimal 6 bulan.
* KUR Kecil
KUR Kecil ditujukan untuk usaha kecil dengan pinjaman mulai dari 50 juta hingga 500 juta rupiah. Usaha yang dapat mengajukan jenis KUR ini ialah usaha kecil yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, memiliki izin usaha, serta telah beroperasi minimal 2 tahun.
* KUR Menengah
KUR Menengah ditujukan untuk usaha menengah dengan pinjaman mulai dari 500 juta hingga 10 miliar rupiah. Usaha yang dapat mengajukan jenis KUR ini ialah usaha menengah yang berbentuk badan usaha seperti CV, PT, atau koperasi, memiliki izin usaha, serta telah beroperasi minimal 2 tahun.
* KUR TKI
KUR TKI ditujukan untuk pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Pinjaman KUR TKI maksimal 25 juta rupiah dengan tenor maksimal 3 tahun atau sesuai dengan masa kontrak kerja.
Cara Pengajuan KUR
Pengajuan KUR dapat dilakukan secara online maupun offline. Secara online, calon debitur dapat mengajukan KUR melalui website atau aplikasi dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Secara offline, calon debitur dapat datang langsung ke kantor cabang lembaga keuangan terdekat.Peringatan terhadap Penipuan
Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan BRI, seperti pengajuan KUR melalui WhatsApp atau platform tidak resmi lainnya. BRI menegaskan bahwa pengajuan KUR hanya dilakukan melalui kantor cabang resmi atau platform online resmi mereka.
Dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan, KUR BRI 2025 diharapkan dapat menjadi solusi bagi UMKM di Indonesia untuk mengembangkan usahanya dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
-

Bahlil Tegaskan Minyak Mentah RI Bakal Diserap Untuk Dalam Negeri
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mendorong agar hasil produksi minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam negeri, dapat diprioritaskan untuk kebutuhan domestik.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengalihkan seluruh minyak mentah yang merupakan bagian negara, yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor, agar dapat diproses di kilang dalam negeri.
“Sebagian kan minyak kita yang bagus itu kan dikirim ke luar negeri. Padahal kita itu import crude. Saya katakan, saya laporan kepada Pak Presiden. Kalau ada minyak yang bagus kemudian kita kirim ke luar negeri baru kita beli lagi dari luar negeri masuk ke dalam. Ya ngapain? Olah aja dalam negeri,” ujar Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Di sisi lain, ia menyebut bahwa Pertamina saat ini juga telah bersedia untuk menyerap minyak mentah tersebut dengan menyesuaikan desain kilangnya. Terutama agar dapat mengolah minyak mentah yang selama ini diekspor.
“Jadi kebetulan sekarang Pertamina sudah mau membeli itu dengan mendesain pabriknya. Jadi apa namanya, refinery nya sudah didesain untuk kemudian bisa membeli crude yang selama ini kita ekspor,” katanya.
Meski begitu, Bahlil belum dapat memastikan seberapa besar proporsi minyak mentah yang akan dialokasikan untuk domestik. Pasalnya, pihaknya masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut. “Saya nanti cek. Yang jelas beli semua,” ujarnya.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang dalam negeri.
Adapun, kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam, termasuk jenis minyak mentah yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar.
Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan kilang baru seperti Kilang Tuban dan Balongan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan.
Perkiraan ekspor minyak mentah tahun ini sekitar 28 juta barel. Sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri.
Untuk itu, Kementerian ESDM meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maupun PT Pertamina (Persero) untuk mengimplementasikan hal tersebut. “Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri sehingga turut mengurangi impor,” kata Bahlil.
(pgr/pgr)
-

Bahlil Ancam Evaluasi KKKS yang Tak Segera Garap Sumur Migas Idle, Termasuk Blok Masela
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menggarap sumur minyak dan gas yang saat ini tidak aktif atau idle. Jika tak segera menindaklanjuti arahan dari pemerintah, maka KKKS tersebut akan dievaluasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, hal ini didorong Pemerintah sebagai bagian upaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri.
Bahlil mengungkapkan, Kementerian ESDM saat ini memiliki sejumlah terobosan untuk mendongkrak kinerja lifting minyak di Indonesia termasuk meningkatkan produksi dari sumur minyak idle. Pertama, Kementerian ESDM mendorong penerapan teknologi pada kegiatan operasional badan usaha.
Adapun pemerintah menargetkan lifting minyak mampu menembus angka 900.000 hingga 1 juta barel oil per day (BOPD) pada 2029.
“Atas nama undang-undang, tidak menutup kemungkinan kita akan mengevaluasi untuk kebaikan investor, rakyat, bangsa, dan negara,” pungkas Bahlil terkait sumur migas idle.
-

Operator Blok Masela Diminta Mulai Produksi Tahun Ini
Jakarta –
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta operator pada proyek ladang gas bumi Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku untuk memulai produksi pada tahun ini.
Pasalnya kata Bahlil, kontrak kerja sama Wilayah Kerja (WK) Masela sudah ditandatangani sekitar 26 tahun yang lalu. Namun hingga kini belum ada perkembangannya.
Ia mengancam akan mengevaluasi terkait konsesi tersebut jika tidak ada progres perkembangan ke tahap produksi.
“Aku udah bikin surat. Kamu tahun ini nggak melakukan pekerjaan untuk produksi. Ya mohon maaf, atas nama Undang-undang tidak menutup kemungkinan kita akan mengevaluasi,” kata Bahlil di Hotel The Westin Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Bahlil mengatakan bahwa ancaman tersebut dilakukan untuk mengejar target produksi atau lifting minyak hingga 1 juta barel per hari pada 2029.
Selain itu, juga agar negara tidak dikontrol oleh pengusaha. Sehingga apa yang menjadi target pemerintah dapat tercapai.
“Supaya apa? Jangan pengusaha mengendalikan negara.Tapi negara yang harus mengendalikan pengusaha dengan catatan negara itu enggak boleh dzalim untuk pengusaha,” katanya.
Adapun saat ini konsesi Blok Masela dipegang oleh perusahaan minyak dan gas (migas) asal Jepang yakni Inpex.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan petinggi perusahaan asal Jepang yang tergabung dalam Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024) menyampaikan Inpex segera menggarap proyek ladang gas bumi Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
“Program dari Inpex, Masela, yang harapannya juga ingin segera berjalan direncanakan mulai berjalan pada tahun depan. Tadi disampaikan dan kami harapkan selesai beberapa tahun ke depannya,” kata Rosan usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).
Selain itu, menurut Rosan, Blok Masela ini bisa berproduksi pada 2030 mendatang. Untuk itu ia bersama Menteri Koordinator Bidang Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diminta untuk mengawal ketat pengembangan proyek ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan proyek pengembangan blok Masela ini akan menelan biaya investasi mendekati US$ 21 miliar atau setara dengan Rp 333,1 triliun (kurs Rp 15.862/dolar AS).
Dalam hal ini menurutnya pihak Inpex sudah menyelesaikan seluruh dokumen perencanaan proyek alias front end engineering design. Sehingga rencana pengembangan blok Masela itu dapat dieksekusi dalam waktu dekat.
“Terkait dengan proyek oleh Inpex, rencana proyek Masela, karena proyek Masela itu investasinya bisa mendekati US$ 21 miliar dolar dan tahap yang sekarang dicapai adalah penyelesaian front end engineering design,” terang Airlangga.
Airlangga menambahkan perencanaan atau front end engineering design yang dimaksud sudah termasuk penambahan fasilitas Carbon Capture, Utilization, dan Storage (CCUS) maupun Carbon Capture Storage (CSS) untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan.
“Tentunya beberapa hal mereka tambahkan karena sekarang untuk proyek-proyek semacam itu diperlukan untuk melengkapi dengan Carbon Capture Storage maupun CCUS. Jadi itu masuk di dalam pengembangan proyek,” tegasnya.
(kil/kil)
-

54 Persen Kebutuhan Minyak Indonesia Diimpor dari Singapura
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, kebutuhan minyak di Indonesia masih bergantung kepada impor. Mirisnya, sekitar 54% dari kebutuhan dalam negeri diimpor dari Singapura, yang notabene bukan negara penghasil minyak layaknya negara Arab.
Hal ini diungkapkan Menteri Bahlil saat dirinya menghadiri acara Beritasatu Economic Outlook 2025 dengan tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru” di The Westin Jakarta, Kamis (30/1/2025).
“Sebanyak 54% konsumsi minyak jadi kita, impornya tau dari mana?Singapura. Jadi kita ini diimpor minyak oleh negara yang enggak punya minyak,” ungkap Bahlil.
Bergantungnya kebutuhan minyak terhadap impor, dikarenakan jumlah lifting tak sebanding dengan konsumsi. Oleh karenanya, saat ditunjuk menjadi menteri ESDM, Bahlil langsung berupaya membenahi permasalahan tersebut.
Sebagai catatan, pada 2020 kinerja lifting minyak hanya mencapai 707.000 barel oil per day (BOPD), kemudian turun lagi menjadi 660.000 BOPD pada 2021.
Penurunan kinerja terus terjadi, yakni pada tahun selanjutnya yang tercatat realisasi hanya sebesar 612.000 BOPD, dan pada 2023 kembali menyusut ke angka 606.000.
Bahkan, pada Agustus 2024, realisasi lifting kala itu hanya sekitar 565.000 BOPD. Namun sekitar Oktober 2024, jumlah lifting meningkat sekitar 600.000 BOPD.
Dari sisi operasional, Bahlil mendorong adanya terobosan untuk mendongkrak kinerja lifting, salah satunya penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR). EOR merupakan metode untuk meningkatkan produksi minyak bumi dengan cara menambahkan energi eksternal ke dalam reservoir minyak.
Selain itu, para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) didorong untuk memaksimalkan produksi di sumur-sumur yang menganggur alias idle.
Bahlil menyebut, terobosan yang dilakukan Kementerian ESDM bersama KKKS dalam rangka mewujudkan ketahanan energi. Adapun, Presiden Prabowo Subianto menargetkan lifting minyak di angka 900.000 hingga 1 juta BOPD pada 2029.
“Presiden Prabowo menargetkan di 2028-2029 sudah harus punya lifting kurang lebih sekitar 900.000 sampai 1 juta. Ini bukan pekerjaan gampang,” pungkas Bahlil terkait lifting dan impor minyak Indonesia.
-

Bahlil Sebut Lifting Minyak RI Naik Sejak Ditunjuk Jadi Menteri
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut produksi minyak siap jual atau lifting mengalami peningkatan dalam beberapa bulan ke belakang. Bahlil mengungkapkan, meningkatnya lifting minyak terjadi pasca-dirinya ditunjuk menjadi Menteri ESDM pada Agustus 2024.
Awalnya Bahlil mengungkapkan, lifting minyak di Indonesia telah mengalami tren penurunan sejak lama.
Sebagai catatan, pada 2020 kinerja lifting minyak hanya mencapai 707.000 barel oil per day (BOPD), kemudian turun lagi menjadi 660.000 BOPD pada 2021. Penurunan kinerja terus terjadi, yakni pada tahun selanjutnya yang tercatat realisasi hanya sebesar 612.000 BOPD dan pada 2023 kembali menyusut ke angka 606.000.
Bahkan, pada Agustus 2024, realisasi lifting kala itu hanya sekitar 565.000 BOPD. Namun sekitar Oktober 2024, jumlah lifting meningkat sekitar 600.000 BOPD.
“Waktu jadi menteri ESDM di Agustus, itu lifting kita 570.000 barel per day, bahkan ada sampai 565.000 barel. Kemarin di 2024 tepatnya 2 bulan terakhir sekitar 600.000 barel per day,” ucap Menteri Bahlil dalam acara Beritasatu Economic Outlook 2025 dengan tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang Di Era Baru”, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Bahlil dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, perolehan lifting minyak harus terus didorong. Mengingat kebutuhan atau konsumsi di dalam negeri terus meningkat.
Diketahui, mayoritas konsumsi minyak di dalam negeri harus dipenuhi dari impor. Mirisnya, 54% kebutuhan diimpor dari Singapura.
Bahlil menceritakan, setelah dipercaya sebagai Menteri ESDM, dirinya langsung melakukan pembahasan khusus terkait pencapaian lifting minyak bersama jajaran pejabat di lingkup Kementerian ESDM, yakni perbaikan tata kelola ekosistem migas.
Dari sisi operasional, Bahlil mendorong adanya terobosan, salah satunya penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). EOR merupakan metode untuk meningkatkan produksi minyak bumi dengan cara menambahkan energi eksternal ke dalam reservoir minyak.
Selain itu, para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) didorong untuk memaksimalkan produksi di sumur-sumur yang menganggur alias idle.
Bahlil menyebut, terobosan yang dilakukan Kementerian ESDM bersama KKKS dalam rangka mewujudkan ketahanan energi. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan lifting minyak di angka 900.000 hingga 1 juta BOPD pada 2029.
“Presiden Prabowo menargetkan pada 2028-2029 sudah harus punya lifting minyak kurang lebih sekitar 900.000 sampai 1 juta. Ini bukan pekerjaan gampang,” pungkas Bahlil.
-

Pangkas Ekspor, Bahlil Akan Kelola Minyak Mentah Dalam Negeri demi Kemandirian Energi
Jakarta, Beritasatu.com – Untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, pemerintah Indonesia akan terus mengoptimalkan pengolahan minyak mentah (crude oil) dalam negeri. Rencana ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan kilang minyak dalam negeri, guna meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor, agar dapat diproses di kilang dalam negeri.
Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak memenuhi spesifikasi akan dicampur dan diolah untuk memenuhi standar yang diperlukan bagi konsumsi kilang domestik.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang-kilang dalam negeri untuk memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi, sehingga ekspor crude semakin menurun,” kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (29/1/2025).
Bahlil menambahkan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang minyak dalam negeri. Kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini telah mampu mengolah berbagai jenis minyak mentah, termasuk yang sebelumnya tidak memenuhi standar.
Selain itu, pemerintah tengah mempercepat pembangunan kilang baru, seperti Kilang Tuban dan Balongan, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam beberapa tahun ke depan.
Diperkirakan, ekspor minyak mentah Indonesia pada tahun ini akan mencapai sekitar 28 juta barel. Dari jumlah tersebut, sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk memperkuat pasokan kilang minyak dalam negeri. Kementerian ESDM juga meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta PT Pertamina (Persero) untuk mendukung implementasi kebijakan ini.
“Kami mendorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina untuk memastikan minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri, sehingga dapat mengurangi impor,” tutup Bahlil.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mempercepat kemandirian energi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor energi.