Topik: kontrak kerja

Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah menteri dan elite partai politik angkat bicara terkait wacana perombakan atau
reshuffle kabinet
yang berhembus usai 100 hari pemerintahan Presiden
Prabowo Subianto
-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wacana ini mencuat usai Prabowo mewanti-wanti jajaran di pemerintahannya untuk patuh pada arahannya demi kesejahteraan rakyat, pada saat berpidato dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) lalu.
Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.
“Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” ujar Prabowo.
Pernyataan Prabowo ini kemudian mendapat tanggapan yang beragam dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih, apa saja:
Menko PM: Saya kok belum dengar ya?
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai wajar apabila Prabowo melempar sinyal reshuffle kabinet agar menteri-menterinya bekerja lebih baik.
Sebab, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, evaluasi perlu dilakukan setiap saat. Apalagi Prabowo sudah memperingatkan agar para menteri menjalankan visi dan misinya.
“Saya kok belum dengar ya? Tapi ya wajar sih, setiap saat evaluasi itu perlu. Bahkan Pak Prabowo sudah memberikan peringatan, terutama kepada birokrat level atas yang tidak menjalankan visi dan misi beliau,” ujar Cak Imin di JCC Senayan, Jumat (7/2/2025).
Menteri Perumahan: Harus siap dong
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku siap menghadapi kemungkinan reshuffle setelah 100 hari pemerintahan Prabowo.
Sebagai pembantu presiden, dirinya harus siap menjalankan tugas dan menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.
“Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap,” kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Menteri PU: Saya ini cuma ‘batur’
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi santai isu reshuffle yang saat ini tengah berhembus.
“Bagi saya, saya ini batur, pembantu. Kan pembantu itu kan tidak kontrak kerjanya,” ungkap Dody saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025).
Sebagai bawahan, ia akan mengikuti semua keputusan yang diambil oleh atasannya. Baik soal tugas dan pekerjaan, maupun soal reshuffle. 
Posisinya sebagai menteri di kabinet pun, menurutnya, berbeda dengan posisinya bila menjadi pegawai yang memiliki kontrak kerja yang jelas.
Mensesneg: Hah reshuffle apa?
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan belum ada rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Prabowo.
“Hah? Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum, belum,” ujar Prasetyo.
Prasetyo mengatakan, saat ini kabinet Prabowo masih terus bekerja. Meski begitu, pakta integritas yang ditandatangani masing-masing menteri akan dievaluasi terus.
“Belum, lagi kerja, lagi kerja,” katanya.
 
Tak hanya jajaran menteri yang bersuara. Sejumlah politikus partai politik pun memiliki pandangan yang beragam.
Golkar yakin selamat dari reshuffle
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini bahwa kader Golkar yang saat ini duduk di pemerintahan, tidak akan direshuffle oleh Prabowo.
“Kami yakin, insya Allah Golkar baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ujar Bahlil saat konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyebut, saat ini ada 14 kader Golkar yang duduk di pemerintahan. Delapan di antaranya merupakan menteri, termasuk dirinya, tiga lainnya wakil menteri.
“Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” lanjut Bahlil.
Meski begitu, Bahlil juga mengingatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
“Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.
PDIP perkirakan reshuffle 3-4 bulan lagi
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menduga Prabowo akan melakukan reshuffle atau perombakan terhadap menterinya 3-4 bulan lagi.
Said meyakini, 100 hari adalah waktu yang cukup bagi Prabowo menilai kinerja para menterinya.
“100 hari sebenarnya bagi Presiden sudah cukup. Namun nampaknya Bapak Presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle,” ujar Said.
Said mengatakan, jika melihat capaian 100 hari pemerintahan Prabowo, sebenarnya kinerja mereka luar biasa karena kepuasan publik mencapai di atas 80 persen.
Hanya saja, Said tetap berharap Presiden bisa mengevaluasi menterinya yang masih tertatih-tatih.
“Ada yang gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat. Bahkan ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut,” jelasnya.
Gerindra dukung Prabowo reshuffle
Partai Gerindra selaku partai besutan Prabowo mendukung langkah kepala negara untuk melakukan reshuffle.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo memiliki pandangan dan berhak menentukan langkah yang dianggap perlu untuk menjaga efektivitas pemerintahan.
“Kami sepenuhnya percaya, Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitas pemerintahan ini,” kata Muzani.
Terlebih, kata Muzani, Prabowo memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan parameter dan penilaian dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
Muzani mengatakan, reshuffle adalah hak sepenuhnya alias hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi.
Namun, Muzani mengaku belum tahu kapan reshuffle bakal dilakukan.
“Beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi, kapan, kami terus terang belum tahu. Siapa, apalagi,” ujar dia.
 
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan hanya Prabowo yang mengetahui perihal kapan akan dilakukan
reshuffle
kabinet.
Menurutnya,
reshuffle
menteri merupakan kewenangan dari Prabowo seorang.
“Yang paling tahu soal
reshuffle
itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” ujar Hasan.
Hasan menjelaskan, jika ada isu mengenai siapa menteri yang terkena
reshuffle
, maka mereka hanya menerka-nerka saja.
Dia menyebut Istana saja tidak punya informasi yang cukup mengenai siapa menteri yang bakal dicopot dan kapan waktu
reshuffle
-nya.
“Itu betul-betul kewenangannya Presiden,” ucapnya.
Sementara itu, terkait Prabowo yang memberi peringatan keras kepada jajarannya beberapa hari lalu, Hasan menyebut peringatan itu disampaikan kepada seluruh jajarannya, bukan orang tertentu.
Dia menyebut Prabowo ingin para menterinya murni bekerja demi kepentingan rakyat tanpa ada kepentingan lain yang dibawa.
“Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini,” imbuh Hasan.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meyakini Prabowo tidak akan melakukan
reshuffle
dalam waktu dekat.
Jamiluddin menyebut Prabowo hanya memberi peringatan kepada menteri yang kinerjanya rendah dan kurang loyal.
”
Warning
itu kemungkinan akan diwujudkan bila dalam satu tahun nanti tidak ada perubahan,” ujar Jamiluddin kepada
Kompas.com
, Minggu (9/2/2025).
Menurut Jamiluddin, Prabowo tidak akan melakukan reshuffle demi menjaga stabilitas politik.
Sebab, dia menilai, menteri-menteri yang berkinerja rendah merupakan ketum partai besar.
“Bahlil misalnya, bila di-
reshuffle
saat ini tentu dapat mengganggu stabilitas kabinet. Sebab, bila Bahlil di-
reshuffle
, bisa saja ia menarik menterinya dari kabinet. Hal ini tentu dapat mengacaukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo,” jelasnya.
“Prabowo yang menganut politik akomodatif tentu tak menginginkan terjadi kekacauaan di kabinetnya. Karena itu, Prabowo akan mempertahankan para menterinya yang ada saat ini,” sambung Jamiluddin.
Dengan demikian, Jamiluddin menyebut Prabowo akan memberi kesempatan kepada para menterinya memperbaiki kinerja mereka untuk saat ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.