Xcloud.id

Topik: kontrak kerja

  • Shell Plc Bakal Kembali Masuk Investasi Hulu Migas RI: Joint Study dengan Kufpec

    Shell Plc Bakal Kembali Masuk Investasi Hulu Migas RI: Joint Study dengan Kufpec

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan perkembangan rencana Shell Plc untuk kembali berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia.

    Djoko menyebut, perusahaan asal Inggris itu saat ini telah melakukan joint study dengan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec). Joint study tersebut dilakukan untuk lima lapangan migas.

    “Dia sudah join sama Kufpec 50:50, dia mengajukan proposal ke Ditjen Migas [Kementerian ESDM]. Ada dua offshore, tiga onshore, kalau tidak salah,” ujar Djoko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Dia menambahkan bahwa saat ini Ditjen Migas sedang mengevaluasi kepastian wilayah kerja (WK) migas yang diminati Shell untuk eksplorasi.

    Sebelumnya, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, & Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus memberi sinyal bahwa Shell bakal kembali berinvestasi di hulu migas RI pada November 2025.

    Rikky menuturkan, Shell tertarik kembali ke sektor hulu migas Indonesia karena banyak temuan lapangan baru, terutama di area lepas pantai dan laut dalam (deepwater). Menurutnya, temuan tersebut relevan dengan kompetensi Shell, yakni pengeboran minyak lepas pantai dan laut dalam.

    “Dengan temuan semua yang ada, kami sangat berharap nanti di bulan November kami ajak lagi Shell untuk benar-benar hadir di Indonesia,” ucap Rikky dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (9/10/2025).

    Dia menambahkan, Shell sempat ragu untuk kembali masuk ke sektor hulu migas RI. Namun, pihaknya berhasil meyakinkan perusahaan asal Eropa itu. Menurut Rikky, Shell akan kembali karena prospek migas di Tanah Air memiliki daya tawar yang cukup baik.

    “Kita punya daya tawar yang cukup baik. Kita akan tetap bertemu, dan jadi Shell kan juga banyak entitasnya, jadi ini tone positif bagi rekan-rekan,” ujarnya.

    Kabar kembalinya Shell ke sektor hulu migas RI telah berembus sejak awal 2025. Shell disebut tengah menjajaki peluang di lapangan WK eksis, yang berarti perusahaan tersebut akan berinvestasi di wilayah kerja yang saat ini juga dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain. Saat itu, SKK Migas masih mengurusi evaluasi minat area yang dikaji Shell.

  • Tanggung Jawab Presiden Prabowo Harus Dimaknai KPK untuk Serius Usut Whoosh

    Tanggung Jawab Presiden Prabowo Harus Dimaknai KPK untuk Serius Usut Whoosh

    GELORA.CO -Komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan bertanggung jawab terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh harus dimaknai sebagai sinyal pengusutan dugaan tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus dilakukan.

    Begitu yang disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, merespons pernyataan Presiden Prabowo yang mengaku siap tanggung jawab terhadap utang Whoosh.

    “Tanggung jawab dimaksud adalah mendorong entitas terkait BUMN dan regulator dan investasi BP BUMN beserta BPI Danantara menyelesaikan kewajibannya dengan tetap menghormati kontrak kerja sama bilateral ini dengan tujuan kepastian investasi dan penghormatan terhadapnya harus tetap dijaga,” kata Hasanuddin kepada RMOL, Senin, 10 November 2025.

    Selain itu kata Hasanuddin, pernyataan Presiden Prabowo tersebut juga menjadi sinyal kepada KPK untuk tetap melanjutkan proses hukum yang saat ini sudah dalam tahap penyelidikan sejak awal 2025.

    “Presiden Prabowo akan bertanggung jawab terkait whoosh harus dimaknai penyelidikan tetap terus berjalan,” terang Hasanuddin.

    Sebab kata Hasanuddin, investasi yang profesional dan sehat harus tanpa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal itu akan membangun kepercayaan dunia internasional bahwa investasi di Indonesia bersih KKN.

    “Hal ini penting, sebab harus dibedakan kontrak kerja sama di satu sisi, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di sisi lain yang terbuka untuk dievaluasi atau diselidiki,” tutur Hasanuddin.

    Hasanuddin menerangkan, penghormatan terhadap kontrak kerja sama bukan bermaksud melindungi atau menjadi tameng proyek tersebut tidak bisa diusut atau ditindak dalam hal ada suap, mark up atau penerimaan komitmen fee penyelenggara negara berkenaan adanya kerja sama tersebut.

    “Siaga 98 mendukung pernyataan Prabowo tersebut dan sekaligus mendukung langkah KPK dalam penyelidikannya. Sebab dalam beberapa kesempatan hal ini sejalan dengan sikap Presiden Prabowo bahwa semua bentuk korupsi di Indonesia harus diberantas dan diakhiri demi masa depan bangsa dan negara,” pungkas Hasanuddin

  • PT Dahana Buka Lowongan Kerja PKKWT untuk Lulusan SMK hingga S1, Segera Daftar

    PT Dahana Buka Lowongan Kerja PKKWT untuk Lulusan SMK hingga S1, Segera Daftar

    Liputan6.com, Jakarta – Dahana, perusahaan BUMN anggota holding industri pertahanan DEFEND ID, resmi membuka lowongan kerja untuk dua kategori, yakni Pro Hire dan Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KKWT). Dalam rekrutmen kali ini, Dahana membuka berbagai posisi strategis mulai dari Head of Crushing Plant hingga Community Development Officer.

    Lowongan kerja dibuka hingga 9 November 2025 dan terbuka untuk lulusan SMK hingga S1. Adapun berbagai posisi ini akan ditempatkan di Job Site Buton, Sulawesi Tenggara.

    Sebagai perusahaan yang bernaung di bawah DEFEND ID, PT Dahana memiliki peran penting dalam industri bahan peledak komersial di Indonesia. Berdiri sejak 1966, Dahana menyediakan berbagai layanan bagi sektor pertambangan umum, migas, dan konstruksi.

    Dalam kiprahnya, PT Dahana terus menorehkan prestasi membanggakan di bidang inovasi dan keberlanjutan industri. Perusahaan ini berhasil mengembangkan produk Non-Electric Detonator (Nonel) yang meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja, serta memperluas jangkauan operasional hingga ke wilayah Indonesia Timur.

    Dahana juga meraih berbagai penghargaan dalam bidang keselamatan kerja, efisiensi energi, dan manajemen lingkungan, menegaskan posisinya sebagai pelopor industri peledakan yang berdaya saing global.

    Selain fokus pada kinerja bisnis, PT Dahana memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan. Berbagai program pelatihan, sertifikasi profesi, dan pengembangan karier terus digalakkan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berintegritas tinggi. Di sisi lain, Dahana juga aktif menjalankan program Community Development sebagai bentuk tanggung jawab sosial di wilayah operasinya.

    Melalui rekrutmen di Job Site Buton ini, PT Dahana membuka peluang bagi talenta profesional dan generasi muda Indonesia untuk bergabung dan berkontribusi dalam mendukung kemajuan industri pertambangan nasional.

  • Pertamina EP Sukses Alirkan Gas ke PLN Tanjung Batu Tanpa Bangun Pipa Baru

    Pertamina EP Sukses Alirkan Gas ke PLN Tanjung Batu Tanpa Bangun Pipa Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field dan Sangatta Field mencatatkan peningkatan komersialisasi lifting migas melalui Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PLN Tanjung Batu berupa penyaluran gas sebesar 8,019 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).

    Capaian ini turut mendorong peningkatan kinerja penjualan gas pada 22 September 2025 dibandingkan dengan target penjualan bulan tersebut.

    Dengan komersialisasi ini, pendapatan rata-rata bulanan selama tahun 2025 meningkat sekitar Rp3,9 miliar di atas komitmen target penjualan yang telah ditetapkan.

    Keberhasilan komersialisasi ini turut didukung oleh keberadaan Facility Sharing Agreement (FSA) antara PEP Sangasanga Field, PEP Sangatta Field, dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) yang ketiganya berada di bawah naungan Subholoding Upstream Pertamina Zona 9. Melalui sinergi tersebut, proses pengaliran gas menuju PLN Tanjung Batu menjadi lebih efisien dan ekonomis tanpa perlu membangun jalur pipa baru.

    Manager Subsurface Development Area (SDA) 2 Zona 9, Ade Lukman mengatakan bahwa keberhasilan membuka peluang komersialisasi tersebut dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi antara entitas perusahaan di lingkungan Zona 9.

    “Kerja keras dan kerja cerdas mengubah sesuatu yang awalnya dianggap tidak mungkin menjadi sebuah kenyataan melalui capaian ini. Terobosan ini menjadi inspirasi sekaligus motivasi untuk terus optimis dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumur mature,” kata Ade melalui keterangannya, dikutip Minggu (2/11/2025).

    Dia mengungkapkan bahwa tahun 2025 menandai dimulainya komersialisasi gas dari Lapangan Anggana dan South Kutai Lama di PEP Sangasanga Field. Langkah ini dipadukan dengan optimalisasi penggunaan gas di PEP Sangatta Field, yang semula dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan dialihkan menjadi sumur gas sales.

    Keputusan perubahan alokasi gas tersebut turut berkontribusi terhadap kelancaran penyaluran gas ke PLN Tanjung Batu.

    Selain itu, menurut Ade, pemasangan peralatan Booster Compressor Very Low Pressure (VLP) di daerah Binangat juga membantu aliran gas bertekanan rendah dari Lapangan Sambutan sehingga penjualan gas berhasil melampaui target hingga lebih dari 150%.

    “Terobosan itu menjadi tonggak penting dalam mengoptimalkan kembali potensi sumur-sumur mature di wilayah tersebut,” imbuhnya.

    Supriady, Senior Manager Subsurface Development & Planning, menambahkan bahwa keberhasilan tersebut berkat strategi yang berkelanjutan dan tepat dalam kegiatan pengeboran untuk membuka peluang investasi baru.

    “Melalui pendekatan ini, kami juga terus berinvestasi dalam eksplorasi guna menemukan sumber daya baru, menambah cadangan, serta meningkatkan produksi gas demi keberlanjutan energi nasional,” ujar Supriady.

    Sejak tahun 2022, melalui implementasi PJBG, gas dari Sangasanga Field dan Sangatta Field dioptimalkan menjadi sumber energi bernilai ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan perusahaan.

    Sebelumnya, produksi gas dari Sangasanga Field dan Sangatta Field digunakan untuk mendukung kebutuhan bahan bakar operasional di Lapangan Anggana (PEP Sangasanga Field) dan Lapangan Semberah (PEP Sangatta Field).

    Langkah komersialisasi gas oleh PEP Sangasanga Field dan Sangatta Field itu tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan pendapatan perusahaan, tetapi juga memperkuat kinerja bisnis perusahaan yang dapat mendorong keberlanjutan investasi dan produksi migas perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional sesuai dengan Asta Cita pemerintah terkait dengan swasembada energi.

    Adapun, zona 9 merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan yang dinakhodai oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI). Entitas perusahaan di Zona 9 merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bekerja sama dengan SKK Migas dalam  menjalankan pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) khususnya di Wilayah Kerja Sanga Sanga dan Sangatta di Kalimantan Timur serta Tanjung di Kalimantan Selatan.

  • Prabowo Bertemu Presiden Korsel, Bahas Kelanjutan Jet Tempur KF-21

    Prabowo Bertemu Presiden Korsel, Bahas Kelanjutan Jet Tempur KF-21

    Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di sela agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025, yang berlangsung di Hwabaek International Convention Center, Gyeongju, Sabtu (1/11/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyinggung keberlanjutan kerja sama dalam proyek pesawat tempur KF-21 Boramae, yang menjadi simbol kolaborasi teknologi pertahanan antara kedua negara.

    “Kerja sama pertahanan dengan Korea telah berjalan baik, dan kami ingin terus melanjutkan serta membahas tindak lanjut dari proyek KF-21. Negosiasi masih berlangsung, dan tentu hal ini berkaitan dengan aspek ekonomi, harga, serta skema pembiayaan,” ujar Prabowo.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun mendorong langkah konkret memperkuat kerja sama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, investasi, energi baru terbarukan, hingga pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan.

    Prabowo menegaskan bahwa Korea Selatan merupakan salah satu mitra strategis utama Indonesia di kawasan Asia Timur, terutama dalam pengembangan industri dan teknologi.

    Dia menambahkan pembahasan teknis lanjutan proyek pesawat tempur KF-21 Boramae antara tim dari RI-Korsel akan terus berlanjut secara intensif.

    “Jadi, saya pikir para menteri kami akan terus berdiskusi dengan tim Anda, dan tim teknis kami juga akan melanjutkan hal ini,” tandas Prabowo.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, total investasi dalam proyek pengembangan jet tempur KF-21 Boramae mencapai 8,1 triliun won atau Rp93 triliun (asumsi kurs Rp11,5 per won).

    Dalam kontrak kerja sama pembuatan KFX/IFX, pemerintah Korsel menanggung 60% pembiayaan dan sisanya dibagi rata (cost share) antara Indonesia dan Korea Aerospace Industry (KAI) masing-masing 20%.

    Dengan demikian, jumlah cost share yang harus dibayar oleh Pemerintah Indonesia berkisar Rp24,8 triliun.

    Adapun, Indonesia baru membayar 17% dari kewajibannya dan 83 persen belum dilunasi hingga saat ini. Selama program berlangsung, Korsel terpaksa membayar sebagian besar cost share dari periode 2016—2022.

  • Janji 19 Juta Lapangan Kerja, Great Institute Usul Pemerintah Dorong Industri Padat Karya

    Janji 19 Juta Lapangan Kerja, Great Institute Usul Pemerintah Dorong Industri Padat Karya

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Riset Great Institute Perdana Wahyu Santosa menyarankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperluas aktivitas bisnis di industri padat karya dan manufaktur untuk menyerap lapangan pekerjaan.

    Hal ini tidak lepas dari sulitnya mencari lapangan pekerjaan, sekaligus menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan yang dikemukakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 

    “Nah, ini mungkin PR bagi pemerintah untuk meningkatkan sektor manufaktur,” katanya saat konferensi pers di Kantor Great Institute, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

    Dia menjelaskan, kesulitan yang dialami masyarakat adalah mencari pekerjaan formal dengan penghasilan dan kontrak kerja yang tetap.

    Sedangkan, kata dia, sektor pekerjaan informal lebih mudah dijangkau masyarakat. 

    Menurutnya, sektor pekerjaan informal lebih diminati masyarakat. Oleh karenanya, dia mendesak pemerintah mulai memperluas aktivitas bisnis padat karya.

    “Pekerjaan formal itu saat ini presentase sekitar 40,6% saja terus menurun trennya. Sementara pekerjaan informal sudah mencapai 59,4% atau hampir 60% dan tren ini diperkirakan terus meningkat,” tuturnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda.

    Dia menilai saat pemerintah berhasil mengombinasikan industri padat modal dan padat karya di situasi saat ini, maka diprediksi memperluas lapangan pekerjaan.

    “Jadi kalau bisa misalkan dia naik 3.000 tenaga kerja itu per Rp1 triliun investasi. Itu nantinya kelihatan akan menyerap 3 juta-4 juta lapangan kerja, sehingga apa sehingga akan langsung terasa di masyarakat,” tuturnya.

    Syahganda menyampaikan penyerapan tenaga kerja dapat melalui program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis.

    Dia juga menyarankan pemerintah bisa bekerja sama dengan masyarakat menciptakan industri pedesaan.

  • Kemenkop dan P2MI sepakat berdayakan eks pekerja migran lewat kopdes

    Kemenkop dan P2MI sepakat berdayakan eks pekerja migran lewat kopdes

    Dengan pengalaman internasional, eks pekerja migran dapat membawa praktik bisnis baru, jejaring dan semangat profesional ke koperasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sepakat meningkatkan status kerja sama dalam penguatan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih serta pemberdayaan eks pekerja migran Indonesia.

    Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani sebelumnya oleh kedua kementerian.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian P2MI dalam menjadikan koperasi sebagai sarana pemberdayaan bagi pekerja migran yang telah menyelesaikan masa kontrak kerja di luar negeri.

    “Dengan pengalaman internasional yang mereka miliki, eks pekerja migran dapat membawa praktik bisnis baru, jejaring dan semangat profesional ke koperasi. Mereka juga bisa menjadi motor penggerak koperasi di desa,” ujar Ferry saat menerima audiensi Menteri P2MI Mukhtarudin di Jakarta, Jumat.

    Ferry menambahkan eks pekerja migran yang tergabung dalam koperasi diharapkan mampu mengaktualisasikan diri dan kembali produktif di lingkungan koperasi.

    Bahkan, mereka yang memiliki keterampilan dan kemampuan manajerial dapat berperan sebagai mentor dan akselerator operasional Kopdes/Kel Merah Putih di wilayah masing-masing.

    Menurut Ferry, kehadiran eks pekerja migran dalam koperasi akan memperluas basis ekonomi lokal. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku ekonomi yang memperkuat rantai usaha produktif di desa melalui kopdes.

    “Kami ingin pasca penempatan (pekerja migran) berakhir, mereka bisa memutarkan uang yang mereka peroleh selama bekerja di luar negeri agar bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian di sekitar tempat tinggalnya,” ucap Ferry.

    Ia menyatakan Kemenkop juga siap memberikan akses infrastruktur kopdes untuk mendukung sosialisasi Program Pekerja Migran Aman yang digagas P2MI. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban, dan perlindungan bagi calon pekerja migran.

    Dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi pekerja migran, Kemenkop juga membuka peluang pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

    “Kami siap mendampingi, menginkubasi, dan membantu pembiayaan koperasi pekerja migran,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur lembaganya.

    Ia menilai Kopdes Merah Putih dapat menjadi wadah pemberdayaan dan sosialisasi program pemerintah bagi eks pekerja migran.

    “Masih banyak purna pekerja migran yang tidak memiliki literasi keuangan memadai. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan mereka mendapatkan pendampingan ekonomi dan akses usaha produktif,” kata Mukhtarudin.

    Ia menambahkan, pembentukan koperasi pekerja migran akan dikoordinasikan secara internal agar pembiayaannya dapat diintegrasikan, tidak hanya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga lewat Badan Layanan Umum (BLU) milik Kemenkop.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Forum Honorer Desak PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu, Raden Sutopo: Tak Lagi Capek Daftar CPNS

    Forum Honorer Desak PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu, Raden Sutopo: Tak Lagi Capek Daftar CPNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) mendesak peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi ASN full time.

    Mereka konsisten pada tuntutan awal, yakni seluruh non-ASN diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Di mana saat ini sudah mulai ada pengangkatan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu.

    Raden Sutopo Yuwono selaku Ketua Umum DPP FHNK2I mengatakan pihaknya terus berjuang agar 3 tuntutan yang digaungkan bisa terwujud.

    Revisi UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimanfaatkan untuk menggaungkan lagi 3 tuntutan, yakni:

    1.Peningkatan status ASN paruh waktu menjadi full time atau penuh waktu.
    2.Kontrak kerja PPPK sampai batas usia pensiun (BUP).
    3.PPPK mendapatkan pensiun bulanan seperti PNS.

    Raden Sutopo mendesak DPR dan pemerintah agar mengakomodasi 3 tuntutan itu dalam pembahasan revisi UU ASN.

    Lebih lanjut dikatakan, bila 3 poin itu bisa terwujud, maka honorer akan berpikir dua kali untuk mendaftar PNS.

    Honorer akan lebih suka diangkat menjadi PPPK, sebab hak-hak yang diterima sudah setara PNS.

    “Kalau semuanya sudah jadi PPPK penuh waktu, kontrak kerja sampai BUP, dan ada uang pensiun bulanan, buat apa capek-capek daftar PNS. Lagipula jadi PNS itu tidak bisa otomatis, harus lewat seleksi dan lainnya,” urainya.

    Dia juga menegaskan bahwa FHNK2I tidak ikut aksi 30 Oktober 2025 yang membawa tuntutan alih status PPPK ke PNS.

    Pihaknya memilih cara melobi pemerintah dan DPR RI untuk peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi ASN full time.

    “Berdasarkan fakta dokumen FHNK2I sebagai pemohon payung hukum rekrutmen ASN PPPK bagi honorer, maka kami tidak ikut aksi 30 Oktober 2025,” beber Sutopo dilansir dari JPNN (grup FAJAR), Rabu (29/10/2025).

  • Pupuk Kujang mulai membangun pabrik NPK Nitrat untuk kurangi impor

    Pupuk Kujang mulai membangun pabrik NPK Nitrat untuk kurangi impor

    Melalui pabrik NPK Nitrat Pupuk Kujang, kita bisa memproduksi NPK Nitrat sendiri, sehingga NPK Nitrat lebih mudah didapat petani.

    Karawang (ANTARA) – Pupuk Kujang resmi memulai pembangunan pabrik NPK Nitrat pertama di Indonesia berkapasitas 100.000 ton per tahun, untuk mengurangi ketergantungan impor.

    Direktur Pupuk Kujang Budi Santoso Syarif dalam keterangannya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa, mengatakan pembangunan pabrik NPK nitrat ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

    “Melalui pabrik NPK Nitrat Pupuk Kujang, kita bisa memproduksi NPK Nitrat sendiri, sehingga NPK Nitrat lebih mudah didapat petani,” katanya.

    Dimulainya proyek pembangunan pabrik NPK Nitrat tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak Engineering, Procurement, and Construction antara Pupuk Kujang dengan PT Rekayasa Industri.

    Kontrak kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Pupuk Kujang Budi Santoso Syarif dan Direktur Utama Rekind Triyani Utaminingsih. Penandatanganan kerja sama itu disaksikan langsung oleh SVP Pengembangan Usaha Pupuk Indonesia Herdijanto Utomo.

    Menurut Budi, pembangunan pabrik NPK Nitrat memiliki nilai strategis. Sebab selama ini, pupuk NPK berbasis nitrat yang digunakan di Indonesia mayoritas diimpor dari luar negeri. Dalam setahun, sekitar 500 ribu ton NPK Nitrat didatangkan dari luar negeri.

    “Dengan adanya pabrik NPK Nitrat pertama di Indonesia ini, petani Indonesia tak lagi sepenuhnya tergantung pada impor. Kita bisa buat sendiri, lebih mudah dijangkau petani,” katanya pula.

    Rencananya, kapasitas produksi pabrik NPK Nirat di Pupuk Kujang diproyeksikan mencapai 100.000 ton per tahun.

    Untuk proses pengerjaan pembangunannya akan memakan waktu selama 21 bulan. Direncanakan, pembangunan pabrik NPK Nitrat itu akan rampung pada kuartal III tahun 2027 dan akan berkontribusi menambah kapasitas produksi pupuk nasional mulai tahun tersebut.

    Direktur Utama PT Rekayasa Industri Triyani Utaminingsih mengatakan kerja sama ini merupakan amanah sekaligus bentuk kolaborasi di lingkungan Pupuk Indonesia Grup.

    “Kami harus menjalankan langkah strategis ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga bisa mewujudkan pabrik yang bisa menghasilkan pupuk berkualitas tinggi, dan efisien,” kata Triyani.

    SVP Pengembangan Usaha Pupuk Indonesia Herdijanto Utomo menyampaikan, pembangunan pabrik NPK Nitrat di kawasan Pupuk Kujang diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan produksi pangan nasional.

    Pihaknya memilih kerja sama dengan PT Rekayasa Industri dalam pembangunan pabrik NPK Nitrat, karena menjadi bagian dari bentuk sinergi antar-BUMN.

    “Selain bertujuan agar bisa memenuhi kebutuhan pupuk NPK Nitrat dalam negeri, pabrik ini juga diharap bakal mendorong pertumbuhan ekonomi regional,” katanya lagi.

    Pupuk Kujang telah melakukan riset NPK Nitrat sejak awal tahun 2024. Dimulai dari tahap ideasi, dilanjutkan ke formulasi, hingga uji coba efikasi tanaman. Pengujian dilakukan di Kujang Kampioen, sebuah fasilitas kebun riset.

    Dalam uji coba tersebut, NPK Nitrat diaplikasikan ke berbagai tanaman seperti cabai, tomat, dan bawang merah.

    Riset tersebut sebagai persiapan panjang, agar NPK Nitrat yang dihasilkan berkualitas baik secara konsisten.

    Saat ini, sejumlah petani Indonesia mulai penasaran dengan NPK Nitrat tersebut. Di Brebes misalnya, puluhan petani bawang merah telah mengikuti demplot dan mulai mencoba sampel NPK Nitrat. Hasilnya, beberapa petani mengaku mendapat tanaman bawang merah yang lebih tahan terhadap kelembapan.

    Pupuk NPK Nitrat merupakan pupuk yang ramah lingkungan, karena pada saat pengaplikasiannya pada tanaman tidak ada emisi gas rumah kaca yang terlepas ke lingkungan.

    Untuk pupuk NPK Nitrat yang dihasilkan oleh Pupuk Kujang direncanakan akan diserap oleh sektor pertanian hortikultura, di antaranya produk sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil bidik gas murah untuk industri terpenuhi pada 2027

    Bahlil bidik gas murah untuk industri terpenuhi pada 2027

    Kami dorong agar 2027 ini semuanya (industri) bisa ter-cover. Industri akan ter-cover.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan pasokan gas murah melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri dapat terpenuhi pada 2027.

    “Kami dorong agar 2027 ini semuanya (industri) bisa ter-cover. Industri akan ter-cover,” ujar Bahlil dalam paparannya di Jakarta, Selasa.

    Bahlil menjelaskan bahwa dalam rentang 2025-2026, Indonesia memiliki pasokan gas yang melimpah. Akan tetapi, masing-masing Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sudah menandatangani kontrak ekspor sebesar 30 persen.

    Dengan demikian, pasokan gas tersebut tidak serta-merta bisa digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.

    Pada 2027 nanti, kata dia lagi, sejumlah blok minyak dan gas bumi (migas) raksasa akan on stream atau mulai berproduksi.

    Ia mencontohkan proyek gas yang dikelola oleh ENI di lepas pantai Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi gas sekitar 1.000 MMscfd (juta kaki kubik standar per hari), Mubadala Energy di Blok Andaman Selatan dengan kapasitas sekitar 300 MMscfd untuk tahap pertama, hingga sejumlah lapangan gas di Papua dan Jawa Timur.

    “Itu semua kita on stream (produksinya) ke dalam negeri,” kata Bahlil.

    Saat ini, pemberian gas murah atau HGBT tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang pengguna gas bumi tertentu di bidang industri.

    Adapun tujuh sektor industri yang menjadi penerima HGBT, yakni industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri kaca, dan industri sarung tangan.

    Gas yang dipergunakan untuk energi harganya kurang lebih 7 dolar Amerika Serikat (AS) per million british thermal unit (MMBTU), sementara gas yang dipergunakan untuk bahan baku sekitar 6,5 dolar AS per MMBTU.

    “HGBT tetap kami berikan. Kami berikan, tapi ukurannya yang mungkin tidak seperti ekspektasi. Karena HGBT itu harganya 6,5 dolar AS dan 7 dolar AS, sementara harga pasar sekarang itu 10-11 dolar AS per MMBTU,” kata dia lagi.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah akan menambah pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri manufaktur.

    Namun demikian, Agus belum bisa memastikan sumber bahan baku tersebut akan mengambil dari luar negeri atau dalam negeri.

    Ia memaparkan sebanyak 225 perusahaan industri ditetapkan sebagai penerima HGBT dengan total kuota 693,307 billion british thermal unit per day (BBUTD).

    Lebih lanjut, Agus mengatakan, pemerintah berkomitmen mengawal agar seluruh seluruh sektor industri yang berhak mendapatkan HGBT, bisa menikmati insentif tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.