Xcloud.id

Topik: kontrak kerja

  • Rizky Ridho Resmi Perpanjang Kontrak di Persija hingga 2028

    Rizky Ridho Resmi Perpanjang Kontrak di Persija hingga 2028

    JAKARTA – Rizky Ridho dan Persija Jakarta resmi melanjutkan kerjasama lebih lama lagi. Kedua Pihak sepakat menjalin kontrak kerja hingga 2028.

    Kabar perpanjangan kontrak ini dilakukan pada Sabtu, 15 November. Dalam pernyataan resminya Persija menjelaskan bahwa langkah ini adalah bentuk komitmen klub.

    “Perpanjangan kontrak ini adalah bentuk komitmen antara pemain yang berjuang dengan sepenuh jiwa, serta Persija yang telah memberinya ruang untuk tumbuh, berproses, dan berjuang bersama,” tulis Persija dalam rilis remi yang dikutip Minggu, 16 November.

    Perpanjangan kontrak dari Persija ini diterima Ridho dengan matang. Sebelum bersepakat, Ridho juga telah berdiskusi dengan keluarga.

    “Keputusan perpanjangan kontrak ini tentu saya komunikasikan bersama keluarga dan istri. Saya meminta restu mereka, dan syukurlah semuanya mendukung,” kata Ridho.

    Direktur Persija, Mohamad Prapanca, menyebut Ridho sebagai pilar penting klub. Oleh karena itu, pemain asal Surabaya ini diperpanjang kontraknya sebelum jatuh masa bebas transfer.

    “Kami ingin membangun fondasi tim dengan pemain-pemain yang tidak hanya memiliki kualitas, tetapi juga memiliki loyalitas dan berkarakter pejuang,” ujar Prapanca menjelaskan.

    Dalam kesepakatan kontrak baru, Persija juga menyatakan jikadi kemudian hari Ridho mendapat tawaran dari klub luar negeri, Persija tak akan tutup mata. Asal tawaran itu datang dengan profesional, Ridho akan dilepas.

    “Dalam ikatan kontrak baru ini, kami pun memastikan akan mendukung Ridho jika suatu saat kesempatan bermain di luar negeri hadir untuknya,” ucap mantan Presiden Klub Persija ini.

    Salah satu ambisi Ridho bersama Persija adalah kembali tampil dalam kompetisi Asia, Liga Champions Two atau AFC Challenge League. Karena itu hasil musim ini sangat menentukan.

    “Semoga ada kesempatan agar bisa bermain di Asia ketika kami juara atau peringkat 1-2 dan bisa berjaya di sana. Saya berharap Persija lebih baik ke depannya,” ujar Ridho.

    Ridho mulai bergabung dengan Persija sejak Liga 1 2023/2024, Ridho telah menjadi fondasi utama di lini pertahanan Macan Kemayoran. Dengan kualitas yang dimiliki, Persija pun mempercayakan ban kapten pada pemain yang juga berstatus sebagai pemain Timnas Indonesia itu.

  • Kewajiban Bayar Utang Whoosh Tak Menghapus Dugaan Korupsi

    Kewajiban Bayar Utang Whoosh Tak Menghapus Dugaan Korupsi

    GELORA.CO -Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah RI tetap berkewajiban membayar seluruh biaya proyek kereta cepat Whoosh kepada pihak Tiongkok, apa pun skema yang digunakan. 

    “Pemerintah dengan skema apa pun, memang harus membayar biaya proyek Whoosh dengan Cina. Sebab kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang,” kata Mahfud lewat akun X miliknya, dikutip Minggu, 16 November 2025.

    Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kewajiban membayar tidak boleh serta-merta dianggap menghapus atau menutupi dugaan korupsi yang selama ini mencuat terkait proyek tersebut.

    “Tetapi dugaan korupsinya harus tetap diselidiki. Memenuhi kewajiban bayar bukan berarti menghapus korupsinya,” tegas eks Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut.

    Mahfud menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus melakukan penelusuran terhadap potensi penyimpangan dalam proyek kereta cepat adalah bagian dari upaya menjaga integritas hukum dan keuangan negara.

    “Bagus juga, KPK ternyata tetap bergerak,” tandas Mahfud.

    Dengan tetap bergeraknya KPK, publik berharap bahwa aspek akuntabilitas proyek tetap diawasi, terlepas dari kewajiban negara menyelesaikan kontrak kerja sama yang telah disepakati. 

  • Di Tengah Perang, Ukraina Diterpa Skandal Korupsi

    Di Tengah Perang, Ukraina Diterpa Skandal Korupsi

    Jakarta –

    Gelombang skandal korupsi kembali mengguncang pemerintahan Kyiv. Menteri Kehakiman Herman Haluschtschenko dan Menteri Energi Switlana Hryntschuk menyatakan mundur setelah Presiden Volodymyr Zelenskyy meminta mereka bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan dalam jaringan pencucian uang berskala besar di sektor energi dan pertahanan.

    Keduanya menolak tuduhan tersebut, tetapi pengunduran diri kedua menteri menandai meluasnya dampak dari penyelidikan yang dilakukan oleh Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU).

    Operasi “midas” dan bayangan bisnis energi

    Penyelidikan NABU dimulai sejak musim panas 2024 dan menyoroti praktik korupsi di perusahaan energi negara Energoatom, operator empat reaktor nuklir terbesar di Ukraina. Operasi rahasia itu diberi nama “Midas”, merujuk pada raja mitologi Yunani yang mengubah segala yang disentuhnya menjadi emas—sebuah simbol keserakahan dan kekuasaan yang melekat pada kasus ini.

    Pada 10 November, NABU melakukan 70 penggeledahan terhadap pejabat tinggi di Kyiv dan beberapa wilayah lain. Kepala tim penyidik, Oleksandr Abakumow, menyebut seluruh staf lembaganya dikerahkan dalam operasi ini. Dari hasil pengumpulan ribuan jam rekaman audio, terungkap dugaan adanya kelompok kriminal tingkat tinggi di sektor energi dan pertahanan.

    Lima tersangka telah ditahan, sementara dua lainnya masih diburu.

    Menurut NABU, anggota kelompok ini memungut suap sebesar 10 hingga 15 persen dari setiap kontrak kerja sama dengan Energoatom. Perusahaan yang menolak membayar diancam tidak akan menerima pembayaran atau dicoret dari daftar pemasok.

    “Telah tercipta sistem di mana perusahaan strategis dengan omzet lebih dari 200 miliar hryvnia tidak lagi dikendalikan oleh manajemen resmi, melainkan oleh pihak luar yang berperan sebagai ‘manajer bayangan’,” tulis NABU dalam pernyataannya.

    Jejak “karlson” dan jaringan uang kotor

    Media Ukraina Ukrajinska Pravda melaporkan bahwa “Karlson” kemungkinan besar adalah Timur Minditsch, pengusaha dan teman lama Presiden Zelenskyy. Minditsch dikenal sebagai salah satu pendiri Kvartal-95, rumah produksi televisi yang ikut membesarkan nama Zelenskyy sebelum terjun ke politik.

    Rumah Minditsch termasuk yang digeledah NABU pada 10 November, namun ia diduga telah meninggalkan Ukraina beberapa jam sebelum operasi dimulai.

    Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita lebih dari empat juta dolar AS dalam ikatan uang resmi Federal Reserve Bank Amerika Serikat. Abakumow mengatakan uang tersebut kemungkinan besar berasal dari rekening luar negeri dan dialirkan melalui jalur perbankan Eropa sebelum tiba di Ukraina.

    Dampak politik dan reaksi pemerintah

    Dewan pengawas Energoatom menyatakan akan mengadakan rapat darurat untuk membahas temuan ini dan melakukan audit independen terhadap seluruh transaksi. Dalam pernyataan publik di Facebook, perusahaan menegaskan bahwa skandal ini tidak mempengaruhi operasional reaktor nuklir maupun keamanan energi negara.

    Presiden Zelenskyy dalam pidato video menegaskan kasus ini “harus dibawa sampai ke pengadilan.” Ia menyebut Energoatom sebagai “tulang punggung energi nasional” dan menegaskan bahwa integritas adalah hal utama.

    “Setiap pejabat atau pengusaha yang terlibat dalam praktik korupsi akan dihukum. Tidak ada pengecualian,” ujarnya.

    Perdana Menteri Julia Swyrydenko juga menyatakan dukungan penuh terhadap penyelidikan NABU. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah prioritas utama pemerintah, dan bahwa setiap pelanggaran hukum harus diikuti hukuman yang tegas. Pemerintah, tambahnya, telah mencabut kewenangan dewan pengawas Energoatom dan memerintahkan audit menyeluruh terhadap proses pembelian dan pengadaan.

    Ujian moral di tengah perang

    Skandal ini mengguncang citra pemerintahan Zelenskyy di tengah upaya mempertahankan dukungan internasional melawan agresi Rusia. Kasus korupsi Energoatom memperlihatkan betapa sulitnya membangun tata kelola bersih di negara yang sedang berperang.

    Bagi banyak warga Ukraina, ini bukan sekadar kasus hukum, melainkan ujian moral: apakah pemerintah mampu membersihkan dirinya sendiri ketika setiap dolar bantuan asing dan setiap tetes energi dibutuhkan untuk bertahan hidup.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Anggota DPR Yakin RUU Pekerja Gig Jamin Upah Minimum Sektor Ekonomi Digital

    Anggota DPR Yakin RUU Pekerja Gig Jamin Upah Minimum Sektor Ekonomi Digital

    Anggota DPR Yakin RUU Pekerja Gig Jamin Upah Minimum Sektor Ekonomi Digital
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meyakini Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pekerja Gig akan mampu memberikan kepastian penghasilan minimum bagi pekerja di sektor ekonomi digital.
    “Salah satu poin penting dalam RUU
    Pekerja Gig
    ini adalah adanya jaminan penghasilan bersih bagi mitra pekerja. Jadi, nanti entitas pemberi kerja wajib menjamin kompensasi minimum yang menjadi penghasilan bersih bagi pekerja jika memenuhi syarat tertentu,” ujar Huda saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/11/2025).
    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, salah satu poin penting dalam
    RUU Pekerja Gig
    adalah pengaturan mengenai jaminan penghasilan bersih bagi mitra pekerja.
    Dia menjelaskan, selama ini para pekerja di sektor
    gig economy
    belum memiliki jaminan penghasilan minimum.
    Dikutip dari tulisan “Penguatan Perlindungan bagi Pekerja Gig” karya Luthvi Febryka Nola selaku analis legislatif ahli madya bidang kesejahteraan rakyat pada Badan Keahlian DPR, diakses di berkas DPR, pekerja gig adalah pekerja lepas yang bekerja berdasarkan proyek jangka pendek dan fleksibel melalui platform digital atau langsung dengan klien.
    Mereka tidak terikat kontrak kerja jangka panjang seperti karyawan tetap, dan umumnya bekerja sesuai permintaan untuk satu atau lebih klien.
    Contoh pekerjaan gig meliputi pengemudi ojek online (ojol), pengantar makanan, penulis lepas, desainer grafis, dan konsultan IT.
    Akibatnya, mereka tidak memiliki kepastian pendapatan dalam periode waktu tertentu.
    “Situasi ini juga dimanfaatkan oleh pemberi kerja untuk bertindak semaunya karena tidak ada kewajiban dari aturan perundangan agar mereka memberikan penghasilan minimum atau penghasilan bersih bagi mitra pekerja,” kata Huda.
    Menurut Huda, besaran penghasilan bersih nantinya akan didasarkan pada waktu keterlibatan atau
    time engagement
    , yang disepakati antara pekerja dan entitas pemberi kerja.
    “Nanti terkait waktu keterlibatan akan diatur dalam aturan turunan, bisa peraturan pemerintah atau peraturan menteri,” ucap Huda.

    Huda menambahkan, inisiatif RUU Pekerja Gig ini lahir karena selama ini terjadi kekosongan hukum dalam mengatur hubungan kerja antara mitra dan perusahaan aplikasi.
    Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini masih berorientasi pada sistem kerja konvensional dan belum mampu menjangkau model kerja digital.
    “Selama ini terjadi kekosongan hukum dalam mengatur hubungan kerja di sektor GIG. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada masih berbasis sistem kerja konvensional sehingga tidak mengakomodasi model kerja berbasis platform digital,” ujar Huda.
    RUU Pekerja Gig resmi masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI tahun 2026.
    Pengesahan daftar tersebut dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna pada Selasa (23/9/2025).
    Syaiful Huda
    mengatakan, RUU yang diinisiasinya itu memiliki tiga tujuan utama, yakni memastikan perlindungan hak dasar dan fleksibilitas pekerja, memberikan kejelasan kewajiban bagi aplikator atau platform digital, serta menjamin keselamatan publik.
    “Kami sudah menyusun draf RUU Pekerja Gig yang memuat tiga tujuan besar, yakni perlindungan hak dasar dan fleksibilitas pekerja, memastikan kejelasan kewajiban bagi aplikator, dan memastikan keselamatan publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2025).
    Huda menilai, pesatnya digitalisasi di Indonesia telah melahirkan gelombang baru pekerja
    ekonomi digital
    , mulai dari pengemudi transportasi daring hingga kreator konten.
    “Pertumbuhan paling menonjol terlihat di sektor transportasi online yang melibatkan jutaan mitra pengemudi di platform seperti Gojek, Grab, Maxim, Green SM, dan Lalamove. Selain itu, muncul pula profesi digital seperti influencer, content creator, YouTuber, hingga clipper dan pekerja kreatif lainnya,” kata Huda.
    Namun, Huda menegaskan, ketiadaan regulasi khusus membuat para pekerja gig berada dalam posisi yang rentan dan tidak terlindungi secara hukum.
    “Mereka bekerja keras, namun tanpa jaminan perlindungan sosial, hubungan kerja yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai,” ujar Huda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembagian Hak Partisipasi Pemda di Proyek Migas Papua Diproses Ulang

    Pembagian Hak Partisipasi Pemda di Proyek Migas Papua Diproses Ulang

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) masih memproses pembagian hak partisipasi pemerintah daerah di wilayah Papua Barat Daya. Prosesnya perlu dilakukan ulang pasca pemekaran sejumlah provinsi baru.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menuturkan, baru Papua Barat yang sudah masuk pembahasan pembagian participation interest (PI) 10 persen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). 

    “Jadi ada satu yang Papua Barat, di sini Genting Oil Kasuri, dengan revisi POD 1 sudah disetujui, kemudian juga BUMD dalam tahap pembahasan dengan Pemprov Papua Barat terkait PI-nya,” ungkap Laode dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Pembahasan dilakukan oleh Genting Oil Kasuri Pte. Ltd dengan PT Papua Doberai Mandiri, BUMD milik Pemprov Papua Barat dan Pemkab Teluk Bintuni. Sementara itu, tiga lainnya masih harus dibahas karena adanya pemekaran provinsi di Papua.

    “Selebihnya memang ini masih dalam tahap diproses kembali, dikarenakan adanya pemekaran dan pembentukan provinsi baru. Jadi karena terbagi, sehingga proses yang tadi kita perlihatkan di slide proses itu perlu dilewati lagi dari tahap yang permulaan atau tahap awal,” tutur Laode.

    Proses yang perlu dilakukan lagi merujuk pada Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan tiga wilayah kerja (WK), yakni West Salawati dengan KKKS Montd’Or (Salawati), Kepala Burung dengan Petrogas (Basin) Ltd dan Pertamina Hulu Energi Salawati Basin, serta Salawati dengan Petrogas (Island) Ltd dan Pertamina Hulu Energi Salawati.

     

  • Shell Bersiap Balik ke Hulu Migas RI, Bisnis SPBU Ikut Terpompa?

    Shell Bersiap Balik ke Hulu Migas RI, Bisnis SPBU Ikut Terpompa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Shell Plc kembali melirik peluang investasi di sektor hulu migas Indonesia setelah sempat hengkang beberapa tahun lalu. Raksasa migas asal Inggris itu tengah mengkaji prospek di sejumlah wilayah.

    Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memberi bocoran bahwa Shell akan melakukan studi bersama atau joint study di lima prospek migas, baik di darat (onshore) maupun lepas pantai (offshore), dengan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec).

    Kelima prospek tersebut tersebar di wilayah Sulawesi Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Dua wilayah onshore, offshore Sulawesi Barat. Tiga wilayah offshore, Bali dan NTB,” ucap Djoko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Djoko mengatakan bahwa Shell dan Kufpec melakukan joint study bersama dengan porsi 50:50. Proposal joint study tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dia menambahkan bahwa saat ini Ditjen Migas sedang mengevaluasi kepastian blok migas yang diminati Shell untuk dieksplorasi.

    Kabar kembalinya Shell ke sektor hulu migas RI telah berhembus sejak awal 2025. Kala itu, Shell disebut tengah menjajaki peluang di lapangan eksis, yang berarti perusahaan tersebut akan berinvestasi di wilayah kerja yang saat ini juga dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain. 

    Sebelumnya, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, & Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menuturkan, Shell tertarik kembali ke sektor hulu migas Indonesia karena banyak temuan lapangan baru, terutama di area lepas pantai dan laut dalam (deepwater). Menurutnya, temuan tersebut relevan dengan kompetensi Shell, yakni pengeboran minyak lepas pantai dan laut dalam.

    “Dengan temuan semua yang ada, kami sangat berharap nanti di bulan November kami ajak lagi Shell untuk benar-benar hadir di Indonesia,” ucap Rikky dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (9/10/2025).

    Dia menambahkan, Shell sempat ragu untuk kembali masuk ke sektor hulu migas RI. Namun, pihaknya berhasil meyakinkan perusahaan asal Eropa itu.

    Menurut Rikky, Shell akan kembali karena prospek migas di Tanah Air memiliki daya tawar yang cukup baik.

    “Kita punya daya tawar yang cukup baik. Kita akan tetap bertemu, dan jadi Shell kan juga banyak entitasnya, jadi ini tone positif bagi rekan-rekan,” ujarnya.

    Adapun, Shell sebelumnya memutuskan untuk hengkang dari salah satu megaproyek migas Tanah Air, Blok Masela. Pada 2023, 35% hak partisipasi Shell di Blok Masela resmi diambil alih oleh Pertamina dan Petronas.

    Niat Shell hengkang mengemuka sejak 2019 dan menyebabkan pengembangan Blok Masela tersendat. Shell menilai bahwa investasi di negara lain lebih menguntungkan sehingga prioritas pada proyek Lapangan Abadi Blok Masela ditinggalkan. Imbasnya, Inpex harus mencari mitra baru untuk menggarap blok tersebut. Proses divestasi Shell juga berlarut-larut hingga 4 tahun lamanya.

    Bisnis SPBU

    Sementara itu, di bisnis hilir, Shell memilih untuk melepaskan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) miliknya di Indonesia.

    PT Shell Indonesia, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Shell Plc, bakal melepas bisnis SPBU ke perusahaan patungan baru (joint venture) antara Citadel Pacific Limited dan Sefas Group mulai 2026.

    Shell pun memastikan proses pengalihan kepemilikan SPBU yang tengah berjalan saat ini bukan disebabkan kondisi kelangkaan BBM yang terjadi sejak akhir Agustus 2025.

    Untuk diketahui, SPBU Shell tengah mengalami kekosongan stok BBM lantaran kuota impor mereka untuk tahun ini telah habis. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, kuota impor BBM untuk Shell pada 2025 mencapai 329.704 kiloliter (kl) untuk RON 92, 119.601 kl untuk RON 95, dan 38.674 kl untuk RON 98.

    Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan mengantisipasi hasil positif dalam proses pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell di Indonesia. Menurutnya, semua pihak tetap berkomitmen dengan kesepakatan awal.

    “Tidak terdapat dampak pada proses pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell di Indonesia. Semua pihak tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut,” kata Susi kepada Bisnis, Minggu (28/9/2025).

    Dia menuturkan, pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell di Indonesia tunduk pada penerimaan persetujuan peraturan dan diharapkan selesai pada tahun 2026.

    Adapun, proses pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell diharapkan selesai pada 2026. Setelah itu, nantinya merek Shell akan tetap berada di Indonesia melalui perjanjian lisensi merek.

    “Produk BBM akan dipasok melalui Shell dan pelanggan akan terus memiliki akses untuk menggunakan produk BBM berkualitas tinggi,” kata Susi.

    Langkah Shell melepas bisnis SPBU ke Citadel dan Sefas telah diumumkan sejak Mei 2025 lalu. Pengalihan kepemilikan merupakan bagian dari strategi Shell untuk transformasi portofolio dan sejalan dengan komitmen Capital Markets Day Shell.  

    Untuk diketahui, bisnis SPBU Shell di Indonesia mencakup jaringan SPBU Shell dan kegiatan pasokan serta distribusi BBM. Saat ini Shell memiliki sekitar 200 lokasi SPBU di Indonesia di mana lebih dari 160 di antaranya dimiliki perusahaan dan terminal BBM di Gresik, Jawa Timur. 

    Pemilik baru Shell yakni Citadel Pacific adalah perusahaan yang mapan dan terdiversifikasi dengan kegiatan operasional di seluruh Asia-Pasifik. Citadel merupakan pemegang lisensi merek Shell di Guam, Saipan, Republik Palau, Makau, dan Hong Kong. 

    Sementara itu, Sefas Group adalah distributor pelumas Shell terbesar di Indonesia.

    Meski demikian, Shell tak sepenuhnya melepas bisnis hilirnya di Indonesia. Shell tetap melihat Indonesia menjadi pasar pertumbuhan utama untuk bisnis pelumas Shell. Shell memiliki dan mengoperasikan pabrik pelumas dengan kapasitas mencapai 300 juta liter per tahun.

    Bahkan, saat ini sedang membangun pabrik manufaktur gemuk di Marunda yang akan memiliki kapasitas 12 kiloton per tahun. 

    Pada 2022, Shell mengakuisisi EcoOils yang memiliki dua fasilitas pengolahan di Indonesia. Akuisisi EcoOils ini menambah portofolio bisnis bahan bakar rendah karbon Shell di kawasan tersebut.

  • BKN Ungkap Data Mengejutkan Berkaitan dengan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    BKN Ungkap Data Mengejutkan Berkaitan dengan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    Fajar.co.id, Jakarta — Saat rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, pada Senin (10/11/2025), Kepala BKN, Prof Zudan Arief Fakhrulloh, menyampaikan kabar mengejutkan.

    Dia menyebutkan, baru sekitar 15 persen PPPK Paruh Waktu yang menerima SK pengangkatan.

    Penyebabnya, lanjut Prof Zudan, karena berkaitan dengan anggaran dan dinamika politik.

    “Untuk PPPK paruh waktu, dari total 1,24 juta usulan, baru 15 persen SK yang terbit karena kendala di tingkat daerah, terutama terkait anggaran dan dinamika politik,” urai Zudan, dikutip dari situs resmi BKN.

    Hanya saja, tidak dijelaskan dinamika politik seperti apa yang dimaksudnya

    Adapun terkait anggaran, kemungkinan besar lantaran hampir semua pemda melakukan pengencangan ikat pinggang alias efisiensi sebagai dampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) 2026.

    Persentase jumlah SK PPPK Paruh Waktu yang disampaikan Prof Zudan pada Senin hampir pasti bertambah, karena hari ini sudah Kamis (13/11/2025).

    Sebagaimana diketahui, penerbitan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

    SK pengangkatan tersebut merupakan tahapan setelah BKN menerbitkan NIP PPPK Paruh Waktu.

    Sementara itu, para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2021 di lingkungan Pemkab Jember, Jawa Timur, merasa gelisah.

    Penyebabnya, masa kontrak kerja PPPK full time itu akan habis pada Desember 2025.

    Namun, belum ada tanda-tanda perpanjangan perjanjian kerja bagi PPPK 2021.

    Hal itu diungkapkan Koordinator PPPK Kabupaten Jember Susiyanto.

  • BKN Ungkap Data Mengejutkan Berkaitan dengan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    BKN Ungkap Data Mengejutkan Berkaitan dengan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    Fajar.co.id, Jakarta — Saat rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, pada Senin (10/11/2025), Kepala BKN, Prof Zudan Arief Fakhrulloh, menyampaikan kabar mengejutkan.

    Dia menyebutkan, baru sekitar 15 persen PPPK Paruh Waktu yang menerima SK pengangkatan.

    Penyebabnya, lanjut Prof Zudan, karena berkaitan dengan anggaran dan dinamika politik.

    “Untuk PPPK paruh waktu, dari total 1,24 juta usulan, baru 15 persen SK yang terbit karena kendala di tingkat daerah, terutama terkait anggaran dan dinamika politik,” urai Zudan, dikutip dari situs resmi BKN.

    Hanya saja, tidak dijelaskan dinamika politik seperti apa yang dimaksudnya

    Adapun terkait anggaran, kemungkinan besar lantaran hampir semua pemda melakukan pengencangan ikat pinggang alias efisiensi sebagai dampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) 2026.

    Persentase jumlah SK PPPK Paruh Waktu yang disampaikan Prof Zudan pada Senin hampir pasti bertambah, karena hari ini sudah Kamis (13/11/2025).

    Sebagaimana diketahui, penerbitan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

    SK pengangkatan tersebut merupakan tahapan setelah BKN menerbitkan NIP PPPK Paruh Waktu.

    Sementara itu, para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2021 di lingkungan Pemkab Jember, Jawa Timur, merasa gelisah.

    Penyebabnya, masa kontrak kerja PPPK full time itu akan habis pada Desember 2025.

    Namun, belum ada tanda-tanda perpanjangan perjanjian kerja bagi PPPK 2021.

    Hal itu diungkapkan Koordinator PPPK Kabupaten Jember Susiyanto.

  • Shell Incar Prospek Migas di Sulawesi hingga NTB

    Shell Incar Prospek Migas di Sulawesi hingga NTB

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala SKK Migas Djoko Siswanto memberi bocoran bahwa Shell Plc membidik sejumlah prospek migas di Sulawesi Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

    Dia mengatakan, Shell saat ini tengah melakukan joint study dengan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec). Joint study tersebut dilakukan untuk lima lapangan migas.

    Djoko tak memerinci nama kelima wilayah kerja (WK) migas yang dimaksud. Dia hanya menyebut, joint study dilakukan pada satu lapangan onshore di Sulawesi Barat dan satu offshore di Sulawesi Barat. Lalu, tiga wilayah offshore di Bali dan NTB.

    “Dua wilayah onshore, offshore Sulawesi Barat. Tiga wilayah offshore, Bali dan NTB,” ucap Djoko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Sebelumnya, Djoko juga mengatakan bahwa Shell dan Kufpec melakukan joint study bersama dengan porsi 50:50.

    “Dia sudah join sama Kufpec 50:50, dia mengajukan proposal ke Ditjen Migas [Kementerian ESDM]. Ada dua offshore, tiga onshore, kalau tidak salah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Dia menambahkan bahwa saat ini Ditjen Migas sedang mengevaluasi kepastian WK migas yang diminati Shell untuk eksplorasi.

    Kabar kembalinya Shell ke sektor hulu migas RI telah berhembus sejak awal 2025. Shell disebut tengah menjajaki peluang di lapangan WK eksis, yang berarti perusahaan tersebut akan berinvestasi di wilayah kerja yang saat ini juga dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain. Saat itu, SKK Migas masih mengurusi evaluasi minat area yang dikaji Shell.

    Belakangan, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, & Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus memberi sinyal bahwa Shell bakal kembali berinvestasi di hulu migas RI pada November 2025.

    Rikky menuturkan, Shell tertarik kembali ke sektor hulu migas Indonesia karena banyak temuan lapangan baru, terutama di area lepas pantai dan laut dalam (deepwater). Menurutnya, temuan tersebut relevan dengan kompetensi Shell, yakni pengeboran minyak lepas pantai dan laut dalam.

    “Dengan temuan semua yang ada, kami sangat berharap nanti di bulan November kami ajak lagi Shell untuk benar-benar hadir di Indonesia,” ucap Rikky dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (9/10/2025).

    Dia menambahkan, Shell sempat ragu untuk kembali masuk ke sektor hulu migas RI. Namun, pihaknya berhasil meyakinkan perusahaan asal Eropa itu.

    Menurut Rikky, Shell akan kembali karena prospek migas di Tanah Air memiliki daya tawar yang cukup baik.

    “Kita punya daya tawar yang cukup baik. Kita akan tetap bertemu, dan jadi Shell kan juga banyak entitasnya, jadi ini tone positif bagi rekan-rekan,” ujarnya.

  • Bahlil bidik sumur rakyat tambah produksi minyak nasional bulan depan

    Bahlil bidik sumur rakyat tambah produksi minyak nasional bulan depan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mengeluarkan izin yang melegalkan 45 ribu sumur rakyat sehingga minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur tersebut dapat dihitung sebagai produksi nasional.

    “Mulai tahun ini, bulan Desember, insya Allah izinnya (keluar). Mereka (pengelola sumur rakyat) bisa kerja dan (tidur) nyenyak, tanpa ada ketakutan,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Adapun izin yang dimaksud adalah izin resmi untuk pengelolaan sumur minyak rakyat akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.

    Bahlil memaparkan bahwa sumur rakyat sudah ada sejak pasca-kemerdekaan. Akan tetapi, belum ada regulasi yang melegalkan keberadaan sumur-sumur tersebut.

    Imbasnya, masyarakat yang mengelola sumur minyak ditakut-takuti oleh oknum-oknum dan preman-preman.

    Oleh karena itu, Bahlil meyakini pemberian izin untuk mengelola sumur rakyat dapat memberi ketenangan bagi para pengelola. Ia juga menambahkan, aturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlibat dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya.

    “Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan memperhatikan lingkungan,” tuturnya.

    Bahlil juga menyampaikan rencana tersebut telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan, Prabowo berpesan kepada dirinya untuk mengeluarkan aturan yang baik untuk rakyat, baik untuk daerah, dan memberi keadilan bagi masyarakat.

    “Saya izin sama Pak Presiden Prabowo, apa kata penutup Pak Presiden? Kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan dan memberi keadilan, lakukan,” kata Bahlil.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat.

    Sebagian besar sumur dikelola masyarakat dengan cara tradisional dan menjadi sumber ekonomi bagi banyak keluarga di sekitar wilayah penambangan.

    Kementerian ESDM telah menyelesaikan inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur minyak rakyat pada 9 Oktober 2025.

    Hasil pendataan tersebut menjadi dasar penetapan sumur yang masih aktif dan layak berproduksi.

    Selama empat tahun masa penanganan, kegiatan produksi akan didampingi oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi guna memastikan keselamatan kerja serta penerapan praktik teknik yang baik (good engineering practices).

    Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan bahwa kegiatan produksi hanya boleh dilakukan pada sumur yang sudah tercatat dalam hasil inventarisasi nasional.

    Hasil minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga 80 persen dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.