Xcloud.id

Topik: kontrak kerja

  • Industri pertahan lokal dan luar negeri berkolaborasi di Indo Defence

    Industri pertahan lokal dan luar negeri berkolaborasi di Indo Defence

    Jakarta (ANTARA) – Indo Defence 2025 yang digelar Kementerian Pertahan memicu terciptanya kolaborasi antara industri pertahanan lokal dan luar negeri, salah satunya Hariff Defense, perusahaan yang pembuat Battlefield Management System (BMS) CY-16 H yang bekerja sama dengan perusahaan asal Turkiye, BMC.

    “Kerja sama ini adalah bentuk kontribusi kami dalam membangun ekosistem pertahanan yang lebih tangguh dan adaptif, serta menunjukkan bahwa produk dalam negeri memiliki kapabilitas dan nilai saing tinggi,” kata President Director Hariff Defense Adi Nugroho dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Adi Nugroho menjelaskan, ke dua perusahaan itu bekerja sama dalam kontrak pengadaan Multipurpose Armoured Vehicle (MPAV).

    Kontrak tersebut, kata dia, merupakan hasil kerja sama antara PT Indonesian Defense and Security Technologies (IDST) dengan BMC.

    Adi Nugroho melanjutkan, IDST sendiri merupakan perusahaan yang telah lama bermitra dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam pengembangan alutsista dan peralatan pertahanan lainnya.

    Adi menilai kerja sama di bidang kendaraan tempur ini merupakan momentum untuk meningkatkan eksistensi industri pertahanan dalam negeri.

    Hal tersebut dikarenakan kerja sama ini menandakan industri pertahanan dalam negeri layak untuk diperhitungkan di mata dunia.

    Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan kualitas produk hasil industri pertahan Indonesia semakin meningkat.

    BMS CY-16H yang diproduksi Harrif Defense adalah teknologi digitalisasi manajemen pertempuran, dimana seluruh data
    perencaan dan dinamika di medan operasi dapat dipantau pada layar BMS lewat tanda-tanda taktis.

    Saat ini BMS CY-16H telah terpasang di beberapa kendaraan tempur (ranpur) TNI AD seperti Leopard, Medium Tank Pindad, Anoa, dan Pandur.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan gelaran Indo Defence tahun 2025 merupakan kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri untuk menunjukkan eksistensinya di mata dunia.

    Karenanya, dia mendorong beragam perusahaan industri dalam negeri seperti PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

    Tidak ketinggalan beberapa perusahaan produsen alutsista dari luar negeri juga memamerkan produknya seperti kendaraan tempur, pesawat tempur hingga ragam senjata.

    Sjafrie melanjutkan, kegiatan ini dihadiri oleh 1.180 peserta eksibisi 42 negara sahabat melalui 659 perusahaan asing dan 521 produsen di dalam negeri.

    Dengan adanya forum bertaraf internasional ini, Sjafrie berharap alutsista buatan anak bangsa bisa semakin dikenal dunia. Dia juga berharap banyak kontrak kerja sama yang terbangun antara produsen alutsista dalam negeri dan luar negeri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PPPK Lolos Seleksi 2024 Ponorogo Masih Tunggu SK

    PPPK Lolos Seleksi 2024 Ponorogo Masih Tunggu SK

    Ponorogo (beritajatim.com) – Harapan ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Ponorogo untuk segera menerima surat keputusan (SK) pengangkatan harus tertunda. Mereka yang lolos seleksi tahap pertama 2024, kini masih terjebak dalam proses birokrasi yang panjang.

    Hingga pertengahan Juni ini, belum satu pun dari 357 PPPK itu menerima SK. Proses pengangkatan mereka tersendat di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya.

    Situasi ini bukan karena kesalahan peserta atau kelalaian pemerintah daerah. Tapi saat ini masih dalam proses persetujuan teknis (pertek) pengangkatan dari BKN. Padahal, para PPPK ini telah menjalani seleksi sejak awal tahun dan dinyatakan lolos beberapa bulan lalu. Namun hingga kini, mereka belum bisa resmi bertugas sebagai ASN.

    “Saat ini semua masih dalam proses. Kami sudah mengajukan pertek ke BKN Surabaya, dan itu nanti akan diteruskan ke BKN pusat,” kata Kabid Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Ponorogo, Ahmad Zamroni, ditulis Rabu (11/6/2025).

    Zamroni menjelaskan, pertek bukan hanya soal tanda tangan formal. Di dalamnya juga terdapat proses pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi setiap PPPK. Artinya, ada tahapan administrasi teknis yang harus diselesaikan di pusat. Proses ini juga terjadi di hampir semua kabupaten/kota di Jawa Timur.

    “BKN Surabaya menangani pengajuan NIP dari seluruh Jawa Timur. Tidak hanya Ponorogo, semua daerah juga menunggu,” lanjut Zamroni.

    Total ada 357 PPPK yang lolos dalam seleksi gelombang pertama di Ponorogo. Mereka berasal dari tiga kategori formasi: guru sebanyak 131 orang, tenaga kesehatan 76 orang, dan tenaga teknis 149 orang. Ketiganya saat ini masih belum bisa bekerja penuh karena SK belum keluar. Padahal, banyak di antaranya sudah menantikan status resmi sebagai abdi negara.

    “Setelah SK turun, nanti mereka langsung menerima penugasan dari bupati. Sekaligus tanda tangan kontrak kerja,” jelas Zamroni.

    Meskipun belum mendapat SK, para PPPK tersebut tetap diminta tenang. Zamroni memastikan tidak ada pembatalan atau perubahan hasil seleksi. Semua hanya soal waktu dan antrean administratif di tingkat provinsi dan pusat.

    “Kami mohon kesabaran dari para PPPK. Prosesnya memang cukup panjang, tapi semua tetap berjalan sesuai jalur,” pungkasnya. (end/ian)

  • Terungkap Alasan IMC Pelita Logistik Namai Kapalnya JKW Mahakam dan Dewi Iriana

    Terungkap Alasan IMC Pelita Logistik Namai Kapalnya JKW Mahakam dan Dewi Iriana

    Bisnis.com, JAKARTA — PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara penamaan kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang diduga mengangkut nikel dari kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Nama armada kapal itu menjadi sorotan warganet. Di media sosial X, tak sedikit yang berspekulasi mengaitkan nama armada kapal tersebut dengan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana, karena kemiripan nama.

    Kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana itu belakangan diketahui adalah milik PSSI. PSSI pun mengatakan pemilihan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana  dilakukan berdasarkan keputusan internal. Perseroan juga mengklaim, nama kedua kapal itu tak merujuk pada tokoh publik mana pun.

    “Penamaan kapal ‘JKW Mahakam’ dan ‘Dewi lriana’ dilakukan oleh perseroan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun, serta mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur khususnya sekitar Sungai Mahakam,” kata perseroan melalui keterangan resmi, Selasa (10/6/2025).

    PSSI menegaskan bahwa pihaknya merupakan perusahaan jasa logistik laut yang bergerak di bidang angkutan barang curah khususnya produk mineral melalui penyewaan kapal kepada berbagai klien di Indonesia.

    Menurut perseroan, kegiatan usaha ini dilakukan berdasarkan kontrak kerja dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

    Perseroan juga menegaskan bahwa tidak memiliki afiliasi kepemilikan, atau keterlibatan dalam aktivitas pertambangan, termasuk yang berada di wilayah Raja Ampat.

    “Dokumentasi yang beredar merupakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan kondisi operasional saat ini. Kapal yang disebut dalam pemberitaan saat ini sedang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan tidak terkait dengan aktivitas pengangkutan di wilayah Raja Ampat,” kata PSSI.

    PSSI menambahkan bahwa peran perseroan murni sebagai penyedia jasa transportasi laut, dan kegiatan operasional kapal-kapal dilakukan oleh penyewa berdasarkan kebutuhan logistik mereka.

    Sebelumnya, aktivitas tambang nikel di Pulau Gag juga tengah menjadi sorotan karena dinilai merusak lingkungan. Kegiatan tambang dituding mengancam kawasan pariwisata Papua Barat Daya.

    Belakangan, jagat media sosial dihebohkan dengan kapal pengangkut nikel dari pulau tersebut yang bernama TB JKW Mahakam dan Dewi Iriana.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, Senin (9/6/2025), jika merujuk pada website Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terdapat delapan kapal bernama JKW Mahakam.  

    Perinciannya, JKW Mahakam 1, JKW Mahakam 2, JKW Mahakam 3, JKW Mahakam 5, JKW Mahakam 6, JKW Mahakam 7, JKW Mahakam 8, dan JKW Mahakam 11.  

    Setengah dari jumlah kapal bernama JKW Mahakam itu adalah milik PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha PSSI. Perinciannya, kapal milik PSS itu adalah JKW Mahakam 3, 10, 6, dan 1.

    Sementara itu, kapal bernama Dewi Irina terdapat enam unit. Perinciannya, Dewi Iriana 1, Dewi Iriana 2, Dewi Iriana 3, Dewi Iriana 5, Dewi Iriana 6, dan Dewi Iriana 8. PSSI dan anak usahanya PSS menjadi mayoritas pemilik kapal, yakni Dewi Iriana 1, 2, 3, dan 5.

    PSSI merupakan perusahaan publik yang bergerak di sektor pelayaran dan jasa pengangkutan laut. Jasa angkutan meliputi pengangkutan barang mineral, batu bara, nikel, pasir silika, dan besi antar pulau maupun ke luar negeri.

    Perusahaan itu didirikan pada 2007 dengan nama awal PT Pelita Samudera Shipping Tbk. Kemudian, berubah nama menjadi PSSI pada 2022. Mayoritas saham PSSI dikendalikan oleh PT Indoprima Marine dengan kepemilikan 43,83% saham per 31 Maret 2025.

    PT Indoprima Marine juga memegang 45% saham dari PSS. Adapun, PT Indoprima Marine dikendalikan oleh PT Himpunan Primajaya yang sahamnya dimiliki oleh Constant Marino Ponggawa dan Al Hakim Hanafiah. 

  • Kejagung Terus Monitor Keberadaan Riza Chalid – Page 3

    Kejagung Terus Monitor Keberadaan Riza Chalid – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung memonitor keberadaan pengusaha Riza Chalid terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

    “Sepertinya belum (diperiksa) karena keberadaannya masih sedang terus dimonitor,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/6) seperti dilansir Antara.

    Hal tersebut disampaikan Kapuspenkum Harli Siregar menanggapi pertanyaan awak media soal apakah Riza Chalid sudah diperiksa penyidik atas kaitannya dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah tersebut.

    Kapuspenkum mengatakan bahwa penyidik bekerja sama dengan berbagai pihak dalam memonitor keberadaan bos minyak tersebut.

    “Kalau media juga punya informasi, ya, sampaikan juga supaya jelas di mana keberadaannya,” imbuhnya.

  • Jaringan Perdagangan Orang ke Bahrain, Polisi Tangkap 3 Tersangka

    Jaringan Perdagangan Orang ke Bahrain, Polisi Tangkap 3 Tersangka

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang beroperasi sejak 2022 dengan tujuan Bahrain. Dalam kasus ini, polisi menangkap tiga tersangka berinisial SG, RH, dan NH.

    Pengungkapan kasus bermula dari laporan seorang korban yang dikirim bekerja sebagai spa attendant di Bahrain. Ia direkrut melalui sebuah lembaga pelatihan kerja (LPK) di Bandar Lampung dengan janji bekerja sebagai waitress atau housekeeping hotel. Namun, kenyataannya korban justru mengalami eksploitasi.

    Menurut Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah, para pelaku menggunakan modus penawaran kerja bergaji tinggi di luar negeri untuk menjerat korban.

    “Korban dijanjikan pekerjaan layak, tetapi kenyataannya tidak sesuai kontrak dan tanpa upah yang dijanjikan. Ini bentuk eksploitasi,” tegas Brigjen Nurul dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).

    Peran ketiga tersangka dalam jaringan TPPO:
    1. SG berperan sebagai perantara yang menghubungkan dengan pemberi kerja di Bahrain sekaligus menerima uang dari korban.
    2. RH selaku direktur LPK yang mengurus paspor dan dana keberangkatan korban.
    3. NH merupakan staf LPK yang menangani dokumen kerja dan keberangkatan.

    Polri menyita sejumlah barang bukti, antara lain paspor, visa, kontrak kerja, buku rekening, dan alat komunikasi. Jaringan ini disebut telah mengirim banyak korban dan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah.

    Para tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, Pasal 81 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

    Berkas perkara dan barang bukti telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Tersangka SG dilimpahkan pada 27 Februari 2025, sedangkan RH dan NH pada 3 Juni 2025.

  • Kejagung Pantau Riza Chalid Terkait Dugaan Korupsi Minyak Mentah

    Kejagung Pantau Riza Chalid Terkait Dugaan Korupsi Minyak Mentah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memantau keberadaan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero). Pemantauan dilakukan pascapenggeledahan rumah dan kantornya oleh penyidik Kejagung.

    “Kita monitor dengan berbagai sarana dan bentuk kerja sama,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Harli menyebut, hingga saat ini Riza Chalid belum dimintai keterangan secara langsung terkait penyidikan perkara tersebut. Ia pun tidak merinci lebih lanjut metode pemantauan yang digunakan terhadap sosok Riza.

    “Monitor itu tidak ada yang biasa, tidak ada yang khusus,” tambah Harli.

    Sebelumnya, pada Selasa (25/2/2025), Kejagung menggeledah rumah Riza Chalid di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen penting serta uang tunai sebesar Rp 833 juta dan US$ 1.500.

    Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama periode 2018–2023.

    Dalam pengembangan kasus ini, putra Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), yang merupakan beneficial owner dari PT Navigator Khatulistiwa, telah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Rumah Riza Chalid berfungsi sebagai kantor dan tempat penyimpanan dokumen-dokumen penting terkait impor minyak mentah,” ungkap Harli.

    Penyidik menemukan 34 ordner berisi dokumen korporasi yang berkaitan dengan kegiatan impor dan pengiriman minyak mentah. Selain itu, turut disita 89 bundel dokumen, satu unit CPU, serta sejumlah uang tunai.

    Tidak hanya itu, penyidik juga menggeledah kantor lain yang berlokasi di lantai 20 Gedung Plaza Asia, Jakarta Pusat, dan menyita empat kardus dokumen tambahan.

    “Penyidik secara maraton membaca dan menganalisis seluruh data yang ditemukan, termasuk yang tersimpan dalam CPU,” tutur Harli menegaskan.

  • Alasan Kejagung Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati 2 Kali

    Alasan Kejagung Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati 2 Kali

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pemeriksaan Nicke masih seputar tugas dan fungsinya sebagai pimpinan tertinggi di holding perusahaan plat merah tersebut.

    “Inilah yang menjadikan yang bersangkutan sangat esensial untuk didalami lebih jauh. Memang banyak hal yang harus dipertanyakan oleh penyidik,” ujarnya di Kejagung, dikutip Selasa (3/6/2025).

    Dia menambahkan, penyidik berfokus memeriksa Nicke dalam tugas fungsinya dalam memberikan pengawasan dan pengambilan keputusan atas kebijakan dari holding ke subholding yang berkaitan dalam tiga aspek.

    Tiga aspek yang disorot dalam perkara ini yakni kaitannya dengan pengadaan minyak mentah, pengadaaan produk kilang hingga terkait hubungan berbagai kontrak kerja yang dilakukan Pertamina.

    “Yang bersangkutan ini kan pimpinan tertinggi di holding. Nah, bagaimana peran tugas fungsinya dari holding ke subholding,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Nicke Widyawati tercatat telah diperiksa dua kali yakni pada Selasa (6/5/2025) dan Rabu (28/5/2025). Khusus pemeriksaan perdananya, Nicke diperiksa selama 14 jam oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI.

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • Elon Musk Mundur dari Kursi Departemen Efisiensi DOGE Pemerintahan Trump

    Elon Musk Mundur dari Kursi Departemen Efisiensi DOGE Pemerintahan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Tesla Elon Musk secara resmi mundur dari posisinya sebagai pejabat senior di Pemerintahan Presiden AS Donald Trump setelah lima bulan memimpim Tim Departemen Efisiensi atau Department of Government Efficiency/DOGE.

    Hengkangnya Musk dari DOGE ia umumkan langsung melalui akun resmi di platform X @elonmusk, Kamis (29/5/2025) waktu Indonesia. 

    Dalam pengumuman tersebut, Elon Musk turut menyampaikan terima kasih kepada Donald Trump dengan menyebutkan akun Presiden Amerika Serikat tersebut di cuitannya. 

    “Seiring dengan berakhirnya masa jabatan saya sebagai Pegawai Pemerintah Khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden @realDonaldTrump atas kesempatan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak efisien,” tulisnya. 

    Meski dirinya mundur, Elon Musk meyakini efisiensi akan terus dilakukan oleh pemerintah AS. 

    “Misi @DOGE akan semakin kuat seiring waktu karena menjadi bagian dari gaya hidup di seluruh pemerintahan,” lanjutnya. 

    Mengutip Bloomberg, status Musk sebagai pejabat pemerintah sementara akan berakhir pada 30 Mei secara hukum, meski tanggal pasti akhir jabatannya akan tergantung pada perhitungan hari kerja sebenarnya. 

    Seorang pejabat Gedung Putih yang mengetahui hal ini, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah personel, mengatakan Musk memulai proses pengunduran diri pada Rabu malam dan menggambarkan kepergiannya sebagai keputusan yang diambil sendiri dengan dukungan presiden.

    Langkah ini terjadi tak lama setelah Musk memberikan wawancara yang kritis terhadap prioritas legislatif utama Trump—proposal pemotongan pajak yang dikenal sebagai “One Big Beautiful Bill”—yang dianggap tidak cukup untuk mengurangi defisit federal.

    Dalam lima bulan kepemimpinannya, Musk telah melakukan efisiensi melalui pemangkasan pegawai pemerintahan di beberapa bagian. 

    Misalnya, pada pertengahan Februari lalu Musk mengirim notifikasi pemutusan kontrak kerja kepada sejumlah pegawai di bagian US Digital Service (USDS).

    Selain itu, dirinya juga memberhentikan tim pegawai negeri sipil yang ahli dalam teknologi pajak AS pada awal Maret 2025. 

  • Garuda Tanggapi ‘Ribut-ribut’ Pilot

    Garuda Tanggapi ‘Ribut-ribut’ Pilot

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara terkait pernyataan sikap dan kritikan dari Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) terkait kondisi internal maskapai yang dinilai saat ini kurang berkomunikasi antara manajemen dengan para pekerja, termasuk pilot.

    Sebelumnya para pilot Garuda ini menyoroti lima poin utama yakni proses perekrutan yang tidak sejalan dengan good corporate governance (GCG), gagalnya komunikasi antara manajemen dengan serikat pekerja, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, pemotongan iuran serikat secara sepihak, dan terakhir dugaan kriminalisasi terhadap pengurus serikat.

    “Sehubungan dengan hal-hal di atas, dan demi menjaga keberlangsungan bisnis Garuda Indonesia dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan (safety) dan pelayanan terbaik kepada pelanggan, kami, Asosiasi Pilot Garuda meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir serta Pemegang Saham untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,” tulis APG dalam pernyataan resmi.

    Direktur Human Capital & Corporate Service PT Garuda Indonesia, Enny Kristiani, mengatakan dalam setiap dinamika yang terjadi pihaknya selalu menjaga komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai, serta tekad untuk menjaga profesionalisme dan integritas.

    Untuk itu terkait proses perekrutan yang tidak sejalan dengan dengan GCG, ia mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan tata kelola organisasi dan human capital yang baik, termasuk memastikan dipenuhinya prinsip GCG dan mengacu pada business and industrial practice yang berlaku.

    Di mana seluruh pegawai yang dimaksud APG direkrut tidak sesuai GCG saat ini berstatus sebagai pegawai pro hire dengan kontrak kerja waktu tertentu. Sedangkan remunerasi yang diberikan mengacu pada remunerasi kepegawaian Perusahaan yang sesuai dengan market benchmark yang berlaku.

    “Dapat kami pastikan bahwa proses penerimaan pegawai yang dimaksud telah dilakukan sesuai ketentuan rekrutmen kepegawaian yang berlaku di Perusahaan, dengan tujuan untuk mempercepat proses transformasi perusahaan yang tengah berlangsung,” jelas Enny dalam keterangan resminya.

    Kemudian terkait dengan kebebasan berpendapat, Garuda mengklaim pihaknya terus memfasilitasi ruang dialog secara berkala melalui berbagai forum, termasuk dengan ketiga serikat yang ada di Garuda Indonesia. Di mana menurutnya komunikasi tersebut dilakukan maskapai melalui organ pengurus yang bertugas menangani hubungan industrial dengan serikat.

    “Komunikasi dengan APG secara berkala dilakukan melalui berbagai kesempatan, mulai dari pertemuan bersama Direksi, hingga komunikasi dengan jajaran Direktorat Human Capital. Selain itu, berbagai kanal komunikasi internal telah tersedia bagi seluruh karyawan, seperti diskusi dengan Direksi pada forum Sharing Session yang dilaksanakan secara rutin,” paparnya.

    Lebih lanjut Enny menjelaskan terkait kebijakan penghentian pemotongan iuran serikat secara langsung, manajemen Garuda menyebut bahwa kebijakan tersebut telah mulai diterapkan sejak 2024 dan bertujuan mengembalikan hak karyawan untuk menentukan pilihan keanggotaannya secara mandiri.

    “Kebijakan ini tidak mengurangi dukungan perusahaan pada serikat, dan perusahaan tetap menyediakan fasilitas penunjang yang diperlukan untuk operasional serikat. Perusahaan terbuka untuk terus berdiskusi lebih lanjut guna menjelaskan mekanisme tersebut dalam koridor peraturan yang berlaku,” terangnya.

    Terakhir, terkait laporan dugaan tindak pidana kepada pihak Kepolisian RI, GIAA menjelaskan bahwa pelaporan tersebut dilakukan terhadap tiga individu yang mengatasnamakan serikat dan terbukti ikut menyebarkan informasi bohong mengenai proses perekrutan karyawan di perusahaan.

    “Langkah penyebaran informasi bohong tersebut telah mencederai kredibilitas perusahaan di mata investor, pelanggan, dan karyawan. Langkah hukum diambil perusahaan setelah upaya persuasi dan penjelasan yang disampaikan perusahaan tidak mendapatkan dukungan dan pemahaman yang sama oleh APG,” katanya.

    Enny memastikan memastikan bahwa langkah hukum ini sama sekali tidak terkait dengan serikat pekerja, yang hingga hari ini tetap mendapatkan dukungan operasional dari Perusahaan.

    “Berkenaan dengan laporan kepolisian ini, Perusahaan sepenuhnya menguasakan proses hukum ini kepada corporate lawyer yang telah ditunjuk, dan akan senantiasa menghormati proses hukum yang tengah berlangsung,” jelas Enny.

    Untuk itu Enny kembali menegaskan bahwa Garuda Indonesia senantiasa mendukung peran serikat pekerja di maskapai dalam menggalang kerja sama dengan seluruh anggotanya untuk terus mendukung upaya penguatan Perusahaan, sehingga dapat menjadi entitas bisnis yang sehat, mampu memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan menjadi kebanggaan bangsa.

    Tonton juga Video: Pilot Lupa Bawa Paspor, Pesawat United Airlines Terpaksa Putar Balik

    (igo/fdl)

  • Tingkat Insiden di Hulu Migas Terus Menurun, Ini Buktinya

    Tingkat Insiden di Hulu Migas Terus Menurun, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan tingkat insiden (incident rate/IR) sektor hulu migas di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun. Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Hendratmi Susilowati mengatakan sejak 2020 tingkat insiden sektor hulu migas menurun dari angka 0,55 menjadi 0,11 di 2024.

    “Di sini poin safety di keselamatan kerja itu kami di-target incident rate itu kurang dari 0,5,” jelasnya dalam acara HSSE Talkshow ‘Driving Terminal and Marine Operation Excellence through Proactive Safety Assurance’, di JICC, Selasa (27/5/2025).

    Detailnya, IR pada 2020 tercatat sebesar 0,55, kemudian pada 2021 menurun hingga 0,18. Lalu pada 2022 naik tipis di angka 0,23, di 2023 turun menjadi 0,22, hingga 2024 di angka 0,11.

    Lebih lanjut, hingga April 2025 IR sektor hulu migas menurun ke angka 0,1. Hal ini disebabkan adanya perhatian bersama kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di Indonesia.

    “HSSE itu kalau di SKK Migas itu sangat poin, sangat penting. Ini kami tuangkan di KPI SKK Migas, dan KPI ini kami deliver kepada seluruh kontraktor-kontraktor kerja sama untuk bersama-sama mencapainya,” pungkasnya.

    “Target kita itu 0,5. Itu masih di bawah international oil and gas producer, itu sekitar mereka 0,75. Jadi memang overall kinerja safety di upstream itu lebih bagus dari rata-rata international oil and gas producer,” tambahnya.

    (rah/rah)