Xcloud.id

Topik: kontrak kerja

  • Pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN masuk fase konstruksi

    Pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN masuk fase konstruksi

    Nusantara (ANTARA) – Proyek pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur kini sudah dalam fase konstruksi, setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan 20 paket kontrak untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029.

    Pada tahap kedua itu awalnya telah dilakukan penandatangan sebanyak 12 paket proyek di kawasan tersebut, sedangkan pada Kamis (4/12) dilanjutkan dengan penandatangan 8 paket kontrak kerja, sehingga total ada 20 paket yang ditandatangani, maka kini dilanjutkan tahap konstruksi.

    “Sebanyak delapan kontrak yang ditandatangani pada Kamis, dua hari lalu, meliputi lima paket pekerjaan untuk bangunan gedung dan kawasan perkantoran legislatif yang terdiri atas 16 gedung di persil seluas 41,81 hektare (ha),” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Nusantara, Sabtu.

    Kontrak lain yang ditangani di hari yang sama adalah dua paket pekerjaan pembangunan gedung dan kawasan perkantoran yudikatif yang terdiri atas empat gedung, dibangun di atas persil seluas 15,15 ha.

    Kemudian satu paket pekerjaan pembangunan kantor pendukung yang terdiri atas pembangunan Kantor Otorita IKN Tahap II sebanyak tiga gedung, dibangun di atas lahan seluas 2,9 ha, dan Kantor Polres IKN Tahap I sebanyak tiga gedung di atas lahan seluas 3,07 ha.

    “Kami menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya pikir pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia,” ujarnya.

    Penandatangan kontrak yang dilakukan di IKN tersebut, lanjut ia, menggambarkan perkembangan penting dalam pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif menuju ibu kota politik pada 2028, sekaligus memperkuat akselerasi tahap 2 pembangunan IKN.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SKK Migas membahas percepatan perizinan untuk tingkatkan produksi

    SKK Migas membahas percepatan perizinan untuk tingkatkan produksi

    Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 membahas dua fokus utama, yakni percepatan perizinan dan penguatan rantai suplai untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional.

    “Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis,” kata Djoko Siswanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Untuk menjawab tantangan pengadaan, SKK Migas mengoptimalkan sistem Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang memusatkan data kualifikasi penyedia barang dan jasa di seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Melalui platform ini, ujar dia lagi, vendor memperoleh proses pengadaan yang lebih efisien dan transparan, sekaligus kesempatan lebih besar bagi perusahaan nasional dan UMKM untuk terlibat dalam proyek hulu migas sesuai target peningkatan kapasitas nasional.

    Ia menambahkan, SKK Migas bersama kementerian teknis dan KKKS terus mencari terobosan untuk mengatasi hambatan utama, termasuk tumpang tindih regulasi, lambannya persetujuan lingkungan, persoalan pertanahan, dan pengelolaan kawasan.

    Rakor Dukbis 2025 memiliki empat agenda yang diurai dalam empat panel diskusi. Panel pertama membahas harmonisasi kebijakan perizinan, termasuk implementasi regulasi baru seperti PP 28/2025, Permen ATR/BPN No. 1/2024, dan Kepmen LH 1637/2025.

    Panel menilai tumpang tindih aturan, lambannya persetujuan lingkungan, serta ketidakpastian kawasan hutan masih menghambat sejumlah proyek strategis seperti Geng North-ENI, Tangkulo-Mubadala, dan Abadi LNG-INPEX.

    Panel kedua mengulas tantangan rantai suplai yang kerap mengganggu realisasi WP&B, mulai dari keterlambatan pengadaan hingga ketergantungan barang impor.

    “Strategi efisiensi supply chain meliputi pengelolaan material yang lebih transparan, pengadaan bersama, dan kemungkinan sharing rig,” ujar Sekretaris SKK Migas Luky A Yusgiantoro.

    Digitalisasi dan integrasi data pengadaan lintas lembaga dinilai penting untuk mempercepat penyediaan barang kritis.

    Panel ketiga membahas implementasi Permenperin No. 35/2025 mengenai mekanisme baru sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), yang mengubah proses tender dan menentukan kelayakan vendor. Integrasi antara sistem TKDN dan Masterlist menjadi kunci percepatan persetujuan impor bagi komponen yang belum diproduksi di dalam negeri.

    Panel keempat menyoroti integrasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM), keamanan operasi, dan TKDN untuk memperkuat social license to operate.

    Pendekatan keamanan didorong lebih kolaboratif, dengan kemitraan masyarakat, penciptaan kerja lokal, serta penguatan UMKM melalui dukungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pendekatan terpadu ini diharapkan memicu multiplier effect bagi daerah operasi dan menjaga stabilitas sosial bagi kelancaran kegiatan hulu migas.

    Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai isu tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Target Lifting Minyak 610.000 Bph Dinilai Sulit Tercapai pada 2026

    Target Lifting Minyak 610.000 Bph Dinilai Sulit Tercapai pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada 2026, sukar dicapai.

    Angka 610.000 bph itu merupakan target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut meningkat dari target lifting minyak pada APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Peningkatan target itu juga didasari optimisme pemerintah, di mana realisasi lifting minyak pada November 2025 diklaim telah mencapai level 610.000 bph.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat,  upaya untuk mencapai target lifting tahun depan akan berat. Bahkan, jika pemerintah ikut menghitung Natural gas liquid (NGL) dalam lifting minyak.

    “Menurut saya cukup berat untuk mencapai 610.000 bph, walau including NGL,” ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

    Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu berpendapat, pada 2026 tidak ada Plan of Development (POD) yang menghasilkan minyak secara signifikan.

    Menurutnya, pemerinath dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hanya akan melakukan percepatan produksi sumur eksplorasi atau Put on Production (PoP). Selain itu, pemerintah juga akan mendorong Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL).

    “2026 tidak ada New POD dengan significant oil production. So far hanya mengandalkan well work program dan POP and OPL. Singkat kata, kurang nendang,” tutur Hadi.

    Di samping itu, dia juga menilai pada tahun depan pemerintah akan mengandalkan produksi dari sumur rakyat atau sumur tua. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.  

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Lebih lanjut, Hadi mengingatkan agar pemerintah dalam jangka pendek segara melakukan Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di lapangan-lapangan  Original Oil In Place (OOIP).

    Lapangan OOIP adalah lapangan yang memiliki total volume minyak asli yang berada di dalam suatu reservoir sebelum produksi dimulai

    “Segera lakukan massive CEO di lapangan2 high OOIP seperti di Rokan misalnya atau tempat-tempat lain yang punya OOIP more than 100 MMSTB [Million Standard Stock Tank Barrels],” ucapnya.

    Sementara untuk jangka menengah dan panjang, peningkatan produksi yang signifikan hanya bisa dilakukan melalui program eksplorasi yang masif.

    “Dan itu tidak bisa instant. Butuh 5 sampai 10 tahun fastrack project di new basin unexplored,” kata Hadi.

    Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat lifting minyak pada tahun depan diproyeksi mandek di level 600.000 hingga 610.000 bph.

    Menurutnya, untuk meningkatkan kinerja lifting minyak pemerintah perlu menyederhanakan perizinan. Hal ini juga untuk memperlancar eksekusi sejumlah program.

    “Perlu perubahan sistem, mestinya bukan izin, tetapi persetujuan saja untuk melakukan kegiatan, yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sebagai leading sectornya,” kata Pri Agung.

    Di samping itu, dia juga berpendapat bahwa perbaikan disharmoni regulasi seperti pajak tidak langsung, seperti tax loss carry forward untuk kontrak yang berubah dari kontrak bagi hasil (KBH) gross split ke KBH cost recovery, juga perlu dilakukan. 

    “Itu akan membantu KKKS dalam hal keekonomian proyek, sehingga akan lebih mendorong kegiatan eksplorasi produksi,” katanya.

  • Dari Pengisian DRH hingga Pengangkatan Pegawai

    Dari Pengisian DRH hingga Pengangkatan Pegawai

    Apabila berkas usulan telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh BKN, tahapan selanjutnya adalah penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) penetapan NIP atau NI. Pertek ini merupakan indikasi bahwa proses administrasi telah berjalan lancar dan hampir mencapai tahap akhir. Ini adalah sinyal positif bagi para casn.

    Setelah Pertek diterbitkan oleh BKN, instansi yang bersangkutan dapat segera melanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan. SK ini menjadi dokumen resmi yang menyatakan bahwa peserta telah diangkat sebagai CPNS atau PPPK. Penerbitan SK ini menandai berakhirnya proses seleksi dan administrasi.

    Surat Keputusan pengangkatan ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan juga dasar hukum bagi pegawai untuk memulai tugasnya. SK ini memuat informasi penting mengenai penempatan, jabatan, dan hak serta kewajiban sebagai ASN. Setiap casn akan menerima SK ini sebagai bukti resmi status kepegawaian mereka.

    Dengan diterbitkannya SK, peserta yang telah mendapatkan NIP resmi dapat mulai menjalankan tugas sesuai penempatan yang telah ditentukan. CPNS akan menjalani masa percobaan atau prajabatan sebelum diangkat menjadi PNS penuh. Sementara itu, PPPK akan langsung bekerja sesuai kontrak kerja yang telah ditetapkan.

  • Investor Migas Baru dari Inggris dan Vietnam Minat Garap Blok di Indonesia

    Investor Migas Baru dari Inggris dan Vietnam Minat Garap Blok di Indonesia

    Bisnis.com, BOGOR — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas Nanang Abdul Manaf mengungkapkan, Indonesia kedatangan investor migas baru dari Inggris hingga Vietnam.

    Dia menyebut, investor atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) baru itu yakni Upland dari Inggris (UK) dan satu perusahaan dari Vietnam yang belum bisa diungkapkan namanya.

    Nanang mengatakan, KKKS pendatang baru di sektor hulu migas RI itu tertarik untuk mengikuti lelang 75 blok migas yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan wilayah lepas pantai.

    Dia bahkan mengatakan, Upland tertarik untuk menggarap tiga blok migas di Tanah Air.

    “Nah, bahkan ada yang newcomer, namanya Upland. Upland ini UK base ya, dan dia sudah request tiga blok,” ucap Nanang dalam acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

    Lebih lanjut, Nanang mengungkapkan perusahaan migas raksasa juga tertarik mengikuti lelang serentak untuk 75 blok migas tersebut. Perusahaan-perusahaan itu seperti BP, Shell, Equinor, Enquest, hingga CPC Corporation.

    “Ini ada tim yang roadshow ke London, ada 30 investor hadir, termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti BP, Shell, Equinor, Equinor dulu start oil ya, dari Norway. Kemudian Enquest, sekarang ada joint study di daerah Papua,” jelasnya.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan 108 cekungan atau basin migas di Indonesia belum tergarap. Pemerintah pun mengajak investor untuk menjajal pengembangan potensi migas di Tanah Air.

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, terdapat 128 cekungan migas yang telah teridentifikasi di seluruh Indonesia.  

    Namun, dari 128 cekungan migas yang telah teridentifikasi itu, hanya 20 yang telah dikembangkan. Sementara itu, 108 sisanya merupakan area yang kaya data dan peluang.

    “Pada tahun 2025 dan 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran yang signifikan dan memberdayakan Badan Geologi untuk melakukan survei 2D dan 3D tingkat lanjut, yang membuka jalan bagi eksplorasi untuk membuka potensi sumber daya ini,” ucap Yuliot dalam acara Grand Launching Indonesia’s Oil and Gas Exploration 2025, Selasa (25/11/2025).

    Yuliot menegaskan bahwa sebanyak 108 cekungan itu perlu dioptimalkan demi target peningkatan produksi sebesar 1 juta barel minyak per hari (bph) dan 12 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2029.

    Selain itu, Kementerian ESDM juga telah menyiapkan 75 blok migas yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan wilayah lepas pantai. Seluruh blok ini telah siap dikembangkan melalui mekanisme penugasan atau lelang reguler.  

    Saat ini, kata Yuliot, terdapat sembilan blok minyak dan gas bumi yang telah ditunjuk untuk dapat dikembangkan oleh badan usaha, serta sejumlah blok lainnya akan menyusul.

  • ESDM Beberkan Strategi Kejar Target Lifting Minyak 610.000 Barel pada 2026

    ESDM Beberkan Strategi Kejar Target Lifting Minyak 610.000 Barel pada 2026

    Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sejumlah strategi untuk mengejar target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada 2026.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya optimistis dapat mencapai target lifting pada tahun depan. Apalagi, dia mengklaim realisasi lifting minyak pada November 2025 sudah berada di level 610.000 bph.

    “Kami melihat apa yang diupayakan berdasarkan konsolidasi pada 2024 yang lalu menunjukkan hasil signifikan. Pada tahun 2024 tingkat produksi kita sekitar 580.000 barel per hari. Jadi dengan ada peningkatan sekitar 25.000 bph pada tahun 2025. Ini merupakan bagian capaian dalam rangka ketahanan energi,” tutur Yuliot dalam acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

    Kendati demikian, dia menuturkan, untuk mencapai target lifting pada 2026, terdapat sejumlah permasalahan yang harus diatasi. Oleh karena itu, pihaknya bersama SKK Migas bakal mengambil sejumlah langkah.

    Pertama, penyempurnaan regulasi dalam rangka pemenuhan perizinan yang ada di kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Yuliot mengatakan, pihaknya akan menanyakan kepada KKKS terkait permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi.

    Permasalahan itu, baik dari sisi perizinan, pengadaan lahan, regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga ekosistem yang ada di dalam negeri. 

    “Nanti akan dibahas satu persatu. Dari hasil rakor ini akan ada rekomendasi kepada pemerintah apa saja yang perlu dilakukan perbaikan,” imbuh Yuliot.

    Kedua, pihaknya bakal menyediakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan KKKS untuk produksi maupun eksplorasi minyak. Ketiga, pihaknya bakal meningkatkan ekosistem ketersediaan peralatan di dalam negeri.

    Yuliot menjelaskan, TKDN di sektor migas baru mencapai 40%. Dia ingin capaian tersebut meningkat sekaligus memudahkan investor mengakses peralatan di dalam negeri.

    Yuliot menekankan bahwa upaya-upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk mengejar target pada tahun depan. Menurutnya, sejumlah jurus itu juga perlu dilakukan demi mengejar target lifting minyak sebesar 900.000 hingga 1 juta bph pada 2029.

    “Jadi targetnya sampai dengan 900.000 barel sampai dengan 1 juta barel per hari,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa untuk mencapai target tersebut, artinya lifting minyak harus naik 100.000 barel per hari setiap tahunnya.

    “Jadi kalau 100.000 barel per hari jadi juga bukan merupakan pekerjaan yang memerlukan konsolidasi dan juga kolaborasi. Tidak bisa hanya dikerjakan sendiri oleh SKK Migas, tidak bisa dilepaskan tanggung jawabnya peningkatan produksi ini dari menteri ESDM. Jadi ini merupakan kolaborasi seluruh stakeholder,” tutup Yuliot.

  • Pakar UI: Kinerja hulu Pertamina topang ketahanan energi nasional

    Pakar UI: Kinerja hulu Pertamina topang ketahanan energi nasional

    Dengan kualitas sudah seperti itu, artinya mulai bisa dibuat roadmap ke depan untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional..,

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ketahanan energi Universitas Indonesia (UI), Ali Ahmudi menyambut positif masuknya tujuh anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero) dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia.

    Menurut dia, dominasi sektor hulu Pertamina tersebut berkontribusi besar dalam menopang ketahanan energi nasional sehingga hal itu merupakan perkembangan positif.

    “Ya jelas (menopang ketahanan energi). Dan ini adalah perkembangan dan tren yang bagus,” kata dia melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu.

    Ali menyatakan, penguatan sektor hulu Pertamina tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan, apalagi, dominasi itu juga menandakan bahwa sektor hulu BUMN migas tersebut semakin bisa bersaing dengan perusahaan asing atau swasta nasional.

    “Dengan kualitas sudah seperti itu, artinya mulai bisa dibuat roadmap ke depan untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional. Salah satu pilar ketahanan energi itu kan ketersediaan sumber energinya,” katanya.

    Terlebih, lanjutnya, selama ini PHE juga berhasil menemukan banyak blok migas baru, yang diperkirakan memiliki cadangan cukup besar.

    Menurut dia, upaya penguatan sektor hulu Pertamina tersebut tepat karena kekuatan dan marwah perusahaan migas termasuk perusahaan internasional, memang berada pada sektor hulu.

    Seperti halnya perusahaan-perusahaan migas kelas dunia, tambahnya, Saudi Aramco, Total, Exxon Mobile semua melakukan penguatan sektor hulu.

    “Kehormatan dari perusahaan migas itu adalah hulu. Grade A -nya adalah hulu. Jadi melalui produksi crude oil maupun gas. Jadi sudah benar jika Pertamina melalui PHE ingin fokus dan memperkuat sektor hulu. Karena kekuatan utama memang di hulu,” ujarnya.

    Terkait hal itu Ali mengingatkan, agar Pertamina Hulu Energi terus meningkatkan kinerja baik eksplorasi maupun eksploitasi, terlebih di tengah upaya menahan laju penurunan produksi migas alami (natural decline).

    Melalui peningkatan kinerja, Pertamina diharapkan bisa semakin berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi upaya swasembada energi sebagaimana menjadi cita-cita Pemerintah.

    Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan capaian positif produksi minyak nasional jelang akhir 2025.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut, per 10 November 2025, produksi minyak dalam negeri tercatat telah mencapai 606,02 ribu barel per hari (bph). Dia pun optimistis produksi tetap akan terjaga hingga akhir tahun ini.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI (12/11/), Djoko memaparkan, setidaknya terdapat sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) besar yang berkontribusi pada capaian produksi minyak nasional

    Berdasarkan data SKK Migas, dari 10 KKKS dengan produksi minyak terbesar per 10 November 2025, tujuh di antaranya merupakan anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE).

    Ketujuh perusahaan tersebut adalah Exxon Mobil Cepu Ltd (PI Pertamina 45%) 153.900 bph, Pertamina Hulu Rokan (151.02 bph), Pertamina EP (68.497 bph).

    Kemudian Pertamina Hulu Energi ONWJ (25.501 bph), Pertamina Hulu Mahakam (23.639 bph), Pertamina Hulu Energi OSES (17.177 bph) dan Pertamina Hulu Sanga-Sanga (13.105 bph).

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kontrak Baru Rizky Ridho di Persija, Peluang Abroad Terbuka tapi Ada Larangan Pindah ke Klub Lokal 

    Kontrak Baru Rizky Ridho di Persija, Peluang Abroad Terbuka tapi Ada Larangan Pindah ke Klub Lokal 

    JAKARTA – Rizky Ridho resmi mendapat kontrak kerja baru bersama Persija Jakarta hingga musim 2028. Terkait kontrak dan klausul di dalamnya, Mohamad Prapanca selaku Direktur Persija membeberkan detail perjanjian yang disepakati. 

    Dalam kontrak barunya ini, Persija turut membahas soal klausul andai Ridho mendapatkan tawaran bermain di klub luar negeri atau abroad.

    Terkait itu, pihak Macan Kemayoran mengizinkan, tapi sang pemain harus kembali ke Persija jika kontrak dengan klub luar negeri menyisakan waktu sebelum 2028.

    “Bukan kami lepas, kesepakatan itu akan mengganti usia kontraknya. Jadi, dalam kontrak itu, kami bersepakat apabila nanti di dalam perjalanan Rizky Ridho memutuskan untuk bermain di klub lain dalam jangka waktu tertentu, itu yang menggantikan kontrak yang sekarang berjalan.”

    “Jadi, kalau kontraknya sudah selesai, dia kembali ke kami,” ungkap Prapanca dalam keterangan dikutip dari Antara, Senin, 1 Desember 2025.

    Tak hanya itu, Prapanca juga menjelaskan bahwa kontrak barunya Ridho–yang mempunyai 47 penampilan untuk Timnas Indonesia–melarang pindah ke klub lokal di Indonesia selama masih terikat kontrak dengan Persija.

    “(Pindahnya ke) klub luar negeri. Dalam perjanjiannya, dia tidak akan pindah ke klub lokal (Indonesia) selama kontraknya (berlaku),” tutur Prapanca.

    Lebih lanjut, Prapanca mengatakan alasan Ridho mau melanjutkan kerja samanya dengan Persija karena bek tengah 24 tahun itu menemukan kenyamanan.

    Dia juga ingin membawa Persija kembali juara setelah terakhir kali pada 2018. 

    “Menurut saya, dia merasa menjadi bagian keluarga Persija. Dia cukup nyaman dengan apa yang kami kerjakan sampai hari ini, tentunya dengan keterbukaan Persija untuk pengembangan Rizky Ridho sendiri ke depan,”

    “Saya yakin juga Rizky Ridho dengan secara sadar dan tanpa paksaan pihak mana pun dia memilih tetap bersama Persija,” ujar Prapanca.

    Rizky Ridho didatangkan Persija dari Persebaya Surabaya pada April 2023. Sejak itu, ia telah tampil 72 kali untuk tim kebanggaan Ibu Kota tersebut. Dari total penampilannya ini, ia sudah mengemas tiga gol dan dua assist.

  • 6 Dirut Inhutani V Ngaku Gemetaran Saat Terima 189.000 Dollar Singapura dari Direktur PML Nasional

    6 Dirut Inhutani V Ngaku Gemetaran Saat Terima 189.000 Dollar Singapura dari Direktur PML Nasional

    Dirut Inhutani V Ngaku Gemetaran Saat Terima 189.000 Dollar Singapura dari Direktur PML
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yana Rady, mengaku sempat gemetaran saat diberikan uang sebesar 189.000 dollar Singapura oleh Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML), Djunaidi, melalui asistennya, Aditya Simaputra.
    Hal ini disampaikan Dicky saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam kasus
    korupsi
    kerja sama pengelolaan kawasan hutan di
    PT Inhutani V
    tahun 2024-2025.
    Terkait penyerahan uang yang tertanggal 1 Agustus 2025, ini lebih dahulu disinggung oleh JPU.
    Namun, pengacara Djunaidi, Soesilo, sempat memperdalam peristiwa ini.
    “Tapi 189.000 dollar Singapura itu kan bukan uang kecil. Itu uang cukup besar, Pak. Iya. Saya tanya sekali lagi kepada saudara. Apakah itu tidak mempengaruhi kerja sama ini?” tanya Soesilo kepada Dicky dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
    Dicky mengaku, ia sempat kaget mengetahui uang 189.000 dollar Singapura yang dikatakan Adit sebagai titipan dari Djunaidi.
    “Di saat saya mengetahui nilainya, saya juga agak gemetar, Pak (jaksa). Kok besar sekali. Makanya saya tanya ke Pak Adit waktu itu, ‘Dit, kok besar sekali ini ya?’” jawab Dicky.
    Saat itu, Adit tidak menjawab banyak.
    Ia meminta Dicky untuk bertanya langsung kepada Djunaidi.
    “Adit hanya mengatakan, ‘Ya, Bapak tanyakan saja dengan Pak Djun’. Saya belum sempat berbicara dengan Pak Djun,” kata Dicky lagi.
    Saat ditanya lebih lanjut oleh pengacara terdakwa, Dicky mengeklaim bahwa pemberian Djunaidi itu tidak terkait kontrak kerja sama antara Inhutani V dan PT PML.
    Saat ini, Dicky sudah ditetapkan sebagai tersangka.
    Namun, berkas perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan.
    Dilansir ANTARA, Selasa (11/11/2025),
    suap
    ini diungkapkan jaksa penuntut umum dalam sidang dakwaan.
    Jaksa penuntut umum dari KPK itu adalah Tonny Pangaribuan, dan dua pengusaha swasta tersebut adalah Djunaidi Nur dan Aditya Simaputra.
    Suap dari mereka berdua senilai 199 ribu dollar Singapura, atau bila menggunakan kurs Rp 12.800 per dollar Singapura, maka nilainya setara Rp 2,55 miliar.
    Tonny Pangaribuan menyatakan bahwa dua pengusaha tersebut memberikan suap kepada Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady.
    “Suap diberikan dengan maksud supaya Dicky dapat mengondisikan atau mengatur agar PT PML tetap dapat bekerja sama dengan PT Inhutani V dalam memanfaatkan kawasan hutan pada register 42, 44, dan 46 di wilayah Provinsi Lampung,” ujar JPU dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa.
    Adapun Djunaidi Nur merupakan salah satu direktur di PT PML, sedangkan Aditya Simaputra merupakan asisten pribadi Djunaidi serta staf perizinan di PT Sungai Budi Group.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembangunan Embung dan Kolam Retensi Digarap, Otorita IKN Pastikan Ketersediaan Air Berkelanjutan Nasional 29 November 2025

    Pembangunan Embung dan Kolam Retensi Digarap, Otorita IKN Pastikan Ketersediaan Air Berkelanjutan Nasional 29 November 2025

    Pembangunan Embung dan Kolam Retensi Digarap, Otorita IKN Pastikan Ketersediaan Air Berkelanjutan
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan di Nusantara melalui penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C serta kolam retensi bersama PT Bumi Karsa, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Nindya Karya pada Kamis (27/11/2025).
    Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen XXII-2025 Otorita
    IKN
    Iryans Muhyono dan Pejabat Pembuat Komitmen XXIII-2025
    Otorita IKN
    Sigit Marwanto, bersama para perwakilan masing-masing penyedia jasa. Seluruh prosesi disaksikan langsung oleh Kepala Otorita IKN
    Basuki Hadimuljono
    .
    Kerja sama itu menegaskan komitmen Otorita IKN dalam mempercepat pembangunan
    infrastruktur
    air sebagai bagian dari fondasi dasar sebuah ibu kota yang aman, tangguh, dan berketahanan iklim.
    Basuki menyampaikan apresiasi atas langkah strategis tersebut sebagai bagian dari percepatan pembangunan
    Nusantara
    .
    “Ini menandakan bahwa (pembangunan) IKN memang terus berjalan dan akan kita selesaikan dalam waktu yang tidak banyak, sebelum tahun 2028. Embung-embung ini, tadi sudah disampaikan oleh Direktur Sarana dan Prasarana Sosial Agus Ahyar,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (29/11/2025). 
    “Kami akan membangun 24 badan air dengan total kapasitas 2 juta meter kubik, menambahi 2 juta meter kubik yang sudah kita punyai dari 30 embung yang sudah ada,” tambahnya.
    Pembangunan embung dan
    kolam retensi
    itu memiliki fungsi strategis dalam menopang konsep Zero Delta Q atau Sponge City yang diusung Nusantara.
    Infrastruktur tersebut dirancang untuk menahan, menyerap, dan mengendalikan aliran air permukaan sehingga mengurangi risiko limpasan air yang berlebihan dan menjaga keseimbangan hidrologis kawasan.
    Dengan mekanisme tersebut, pembangunan IKN turut mendukung sistem konservasi air yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim.
    Selain fungsi konservasi, keberadaan badan-badan air itu juga memberikan nilai tambah terhadap estetika dan kualitas ruang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
    Embung dan kolam retensi berperan memperindah lanskap kota, menciptakan ruang terbuka hijau yang memperkaya karakter Nusantara sebagai ibu kota yang hijau, teduh, dan berorientasi pada harmoni antara pembangunan modern dan keberlanjutan alam. 
    Ruang-ruang tersebut nantinya juga menjadi lokasi interaksi sosial, rekreasi publik, dan ruang komunal yang mendukung kualitas hidup masyarakat.
    Manfaat lainnya adalah tersedianya cadangan air baku sekunder yang dapat digunakan untuk penyiraman taman, kebutuhan insidental seperti pemadaman kebakaran, hingga menurunkan suhu udara di sekitar kawasan.
    Dengan fungsi pengendalian banjir skala mikro dan makro, keberadaan embung dan kolam retensi itu menjadi bagian penting dalam membangun infrastruktur dasar Nusantara yang aman, resilien, adaptif, serta berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.