Xcloud.id

Topik: kontrak kerja

  • Kemenkum Belum Terima Surat Permintaan Ekstradisi Riza Chalid

    Kemenkum Belum Terima Surat Permintaan Ekstradisi Riza Chalid

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan belum menerima permohonan atau permintaan proses ekstradisi terhadap termohon kasus minyak mentah Riza Chalid.

    Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan MRC sebagai tersangka perkara minyak mentah, kemudian keberadaan Riza diduga terdeteksi di negara Malaysia.

    “Belum ada permohonan apapun yang masuk kepada Kementerian Hukum untuk proses apapun bentuk dan ekstradisi atas nama yang bersangkutan (Riza Chalid),” kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kemenkum, Widodo dikutip dari Antara, Rabu (6/8/2025).

    Hingga saat ini, pihaknya pun belum mengetahui terkait Riza Chalid yang telah menjadi daftar pencarian Interpol, karena Kementerian Hukum belum menerima permohonan apapun dari aparat penegak hukum (APH) sebagai pihak menangani dalam kasus itu.

    “Intinya, dari kita belum ada permohonan dari aparat penegak hukum. Jadi kalau dari kita belum ada permintaan, ya kita enggak tahu juga. Nanti isunya akan kita update ya,” kata dia.

    Sebelumnya, keberadaan Riza Chalid masih diburu karena pengusaha minyak ini terdeteksi tidak berada di Indonesia.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yuldi Yusman mengatakan, berdasarkan data perlintasan terakhir, mencatat Riza Chalid meninggalkan Indonesia menuju Malaysia pada 6 Februari 2025.

    Riza Chalid adalah satu dari sembilan tersangka baru yang ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Bahkan, Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), telah menyita sejumlah uang dan dokumen elektronik dari rumah dan kantor pengusaha minyak, Riza Chalid. Penyitaan usai penggeledahan pada Selasa siang hingga malam, 25 Februari 2025.

    Penggeledahan dilakukan di dua tempat, yakni rumah yang dijadikan kantor di Plaza Asia Jalan Sudirman. Kemudian, di sebuah rumah Jalan Jenggala II Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

  • Menteri Imipas Pastikan Riza Chalid Masih Berada di Malaysia

    Menteri Imipas Pastikan Riza Chalid Masih Berada di Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan keberadaan Riza Chalid masih berada di Malaysia usai mangkir dalam panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan bahwa berdasarkan informasi yang dimiliki, tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah Riza Chalid masih berada di Malaysia.

    “Kita ikuti saja, kita monitor. Info pastinya masih di Malaysia ya,” ujar Agus dikutip dari Antara, Rabu (6/8/2025).

    Terkait kemungkinan penerbitan red notice terhadap Riza Chalid, Agus menyebut bahwa hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini melalui Kejaksaan Agung.

    “Nanti aparat penegak hukum yang mengajukan dari Kejaksaan Agung ya,” kata dia.

    Agus juga meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari aparat penegak hukum mengenai perkembangan kasus tersebut.

    “Beliau pasti sudah dapat laporan dari APH lah,” ucap Agus.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Pemerintah siap memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung dalam upaya mencari keberadaan Riza Chalid.

    “Pemerintah jelas bagian dari tugasnya pemerintah kita mem-back up penuh,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8).

    Prasetyo menyebut upaya komunikasi dengan Kejaksaan Agung terkait masalah ini telah dilakukan. Namun, proses penanganannya tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung.

    “Kalau enggak salah sudah pemanggilan ketiga ya? Pemanggilan ketiga. Ya kalau upaya komunikasi ada, tapi tentunya itu kita kembalikan ke teman-teman aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan,” ucapnya.

    Pemerintah, lanjut dia, akan mendukung setiap langkah yang diperlukan oleh Kejaksaan Agung dalam upaya penegakan hukum terhadap Riza Chalid.

    Riza Chalid selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak merupakan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Kejaksaan Agung sedang memburu keberadaan bos minyak itu lantaran tidak sedang berada di Indonesia ketika ditetapkan sebagai tersangka.

  • Berenang Lewat Waduk Pluit, Tiga Calon ABK yang Disekap Kabur dari Mess di Muara Baru Megapolitan 6 Agustus 2025

    Berenang Lewat Waduk Pluit, Tiga Calon ABK yang Disekap Kabur dari Mess di Muara Baru Megapolitan 6 Agustus 2025

    Berenang Lewat Waduk Pluit, Tiga Calon ABK yang Disekap Kabur dari Mess di Muara Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga calon anak buah kapal (ABK) asal Majalengka, Jawa Barat, nekat kabur dari penyekapan di sebuah mess kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, dengan cara berenang melintasi Waduk Pluit.
    “Saya kaburnya lewat Waduk Pluit belakang (mess). Awalnya, saya kontak-kontakan sama teman yang di depan. Saya pastiin aman, dia bilang, ‘aman kalau mau kabur sekarang aja’,” kata salah satu korban, RA (20), saat diwawancarai di kawasan Muara Baru, Rabu (6/8/2025).
    Setelah memastikan kondisi aman, RA bersama dua rekannya, AS (18) dan RH (20), menuju bagian belakang mess yang langsung menghadap ke Waduk Pluit sekitar pukul 23.00 WIB.
    Setibanya di belakang, mereka menuruni beton di tepi waduk dan menyisir sisi pinggirannya. Namun, setelah tak ada lagi beton yang bisa diinjak, mereka terpaksa berenang sejauh sekitar 200 meter.
    Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah bangunan warung di atas waduk. Salah satu dari mereka lalu naik ke atas bangunan itu dan meminta pertolongan warga.
    Kebetulan, Wakil RT 19 RW 17 Muara Baru, Hindun, sedang duduk di bangunan tersebut.
    “Di kolong ada siapa, eh ternyata ada orang. Akhirnya, baru saya minta tolong sama pemuda-pemuda di sini supaya diangkat ke darat,” kata Hindun.
    Hindun mengaku terkejut saat melihat tiga orang dalam kondisi basah kuyup muncul dari bawah waduk dan meminta bantuan.
    Diberitakan sebelumnya, ketiga korban berinisial RA (20), AS (18), dan RH (20) disekap setelah tergiur lowongan kerja sebagai ABK yang mereka temukan di Facebook.
    Dalam iklan tersebut, mereka dijanjikan pekerjaan sebagai ABK di Muara Baru dengan gaji Rp 6 juta dan kontrak selama empat bulan.
    Tertarik dengan tawaran tersebut dan berharap memperbaiki nasib, ketiganya memutuskan merantau ke Jakarta.
    Namun, sesampainya di Muara Baru, mereka ditempatkan di sebuah mess berukuran sekitar tiga meter yang dihuni oleh belasan calon ABK lain. Selama empat hari di mess, pergerakan mereka sangat dibatasi dan selalu diawasi secara ketat.
    “Disekapnya di mes, enggak boleh keluar, ke warung aja diikutin. Kurang lebih empat hari disekap,” ucap RA.
    Menurut mereka, ada sekitar empat orang penjaga yang berjaga di area mess dengan membawa senjata tajam berupa celurit.
    Selain disekap, para korban juga mendapati bahwa kontrak kerja yang dijanjikan tidak sesuai. Alih-alih kontrak empat bulan, mereka justru diminta melaut selama satu tahun.
    Gaji yang dijanjikan pun ternyata akan dipotong Rp 3 juta oleh calo dan Rp 3 juta lainnya digunakan untuk membeli peralatan pancing yang harus mereka miliki sebelum berangkat.
    “Jadi, dia (ABK) di atas kapal itu bilang, enggak tahu kalian pulang bisa bawa duit atau enggak, karena kan buat beli alat pancing aja masih kurang Rp 3 juta,” ujar RH.
    Tak hanya itu, si calo juga mengancam akan mengenakan denda Rp 2 juta jika mereka membatalkan keberangkatan dan memutuskan pulang ke kampung halaman.
    Merasa kondisi kerja tidak jelas dan penuh tekanan, ketiganya akhirnya nekat melarikan diri diam-diam dengan cara yang ekstrem.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tergiur Lowongan ABK dari Facebook, Tiga Pemuda Majalengka Disekap di Muara Baru Megapolitan 6 Agustus 2025

    Tergiur Lowongan ABK dari Facebook, Tiga Pemuda Majalengka Disekap di Muara Baru Megapolitan 6 Agustus 2025

    Tergiur Lowongan ABK dari Facebook, Tiga Pemuda Majalengka Disekap di Muara Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga pemuda asal Majalengka, Jawa Barat, disekap di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, setelah melamar kerja sebagai calon anak buah kapal (ABK).
    Salah satu korban berinisial RA (20) menceritakan, peristiwa itu bermula ketika ia dan dua rekannya, AS (18) dan RH (20), tergiur lowongan kerja sebagai ABK yang mereka temukan di Facebook.
    “Awalnya, dari Facebook diajak sama teman. Disamper di rumah, diajak katanya mau ikut enggak kerja di Jakarta jadi ABK di Muara Baru. Katanya kontrak empat bulan,” jelas RA saat ditemui di kawasan Muara Baru, Rabu (6/8/2025).
    Dalam lowongan tersebut, tiga pemuda itu dijanjikan gaji sekitar Rp 6 juta untuk masa kerja empat bulan.
    Merasa lelah menjadi pengamen di Majalengka dan ingin memperbaiki nasib, ketiganya memutuskan berangkat ke Jakarta.
    Namun, sesampainya di lokasi, mereka justru ditempatkan di sebuah mess berukuran sekitar tiga meter yang dihuni belasan calon ABK lainnya.
    “Waktu pertama datang itu sih 15 orang di kamar,” kata RA.
    Selama tinggal di mess, pergerakan mereka dibatasi dan terus diawasi. Bahkan untuk sekadar pergi ke warung, mereka harus dikawal oleh penjaga mess.
    “Disekapnya di mes, enggak boleh keluar, ke warung aja diikutin. Kurang lebih empat hari disekap,” ucap RA.
    Menurut RA, ada sekitar empat orang yang selalu berjaga di sekitar mess. Mereka membawa celurit untuk mengintimidasi para calon ABK.
    Di hari kedua, para korban mulai diminta bekerja, yakni menyiapkan perbekalan untuk kapal yang akan berangkat.
    Namun sebelum naik ke kapal, RA, AS, dan RH diwanti-wanti oleh calo yang membawa mereka agar tidak bertanya apa pun kepada para pekerja kapal.
    Karena penasaran, RH akhirnya memberanikan diri bertanya kepada salah satu ABK terkait kontrak kerja mereka.
    “Pas di kapal, saya tanya, ‘Bang, ini kontrak yang berapa bulan?’ Ternyata dia bilang ini kontrak yang satu tahun,” kata RH.
    Pernyataan itu mengejutkan RH karena sebelumnya mereka dijanjikan kontrak hanya empat bulan.
    Lebih lanjut, RH mengungkapkan, dari gaji Rp 6 juta yang dijanjikan, Rp 3 juta akan langsung dipotong untuk jasa calo. Sisa uang pun masih harus digunakan untuk membeli alat pancing secara mandiri.
    “Jadi, dia (ABK) di atas kapal itu bilang, enggak tahu kalian pulang bisa bawa duit atau enggak, karena kan buat beli alat pancing aja masih kurang Rp 3 juta,” ujar RH.
    Saat mencoba meminta kejelasan dari calo terkait kontrak kerja, RH hanya mendapat jawaban samar.
    Si calo enggan menjelaskan detail dan menyuruh RH untuk tetap mengikuti proses kerja di kapal sebagai bentuk “pengalaman”.
    Ia juga mengancam, jika mereka memutuskan batal berangkat, maka harus membayar denda sebesar Rp 2 juta.
    Merasa pekerjaan tersebut tidak jelas dan penuh tipu daya, RA, AS, dan RH akhirnya memutuskan kabur.
    Mereka melarikan diri melalui bagian belakang mess yang langsung menghadap ke Waduk Pluit.
    “Pengawas ada di depan, kalau lewat depan susah, satu-satunya lewat kali langsung terjun lewat pinggir, pas di pinggir udah mentok, ya, udah lewat kali,” ungkap RH.
    Ketiganya berenang menyusuri waduk hingga menemukan sebuah bangunan di tepi danau. Salah satu dari mereka naik dan meminta pertolongan.
    Kebetulan saat itu Wakil RT 19 RW 17 Muara Baru, Hindun, sedang duduk di sekitar lokasi. Ia kaget ketika mendengar suara orang minta tolong dari bawah waduk.
    Hindun lalu memanggil warga sekitar untuk membantu RA, AS, dan RH naik ke daratan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR: Pemberdayaan sumur minyak rakyat gerakkan ekonomi daerah

    Anggota DPR: Pemberdayaan sumur minyak rakyat gerakkan ekonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka menilai pemberdayaan sumur minyak rakyat harus menjadi prioritas guna menggerakkan ekonomi daerah sekaligus menjaga ketahanan energi.

    Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut terdapat 30 ribu sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

    “Jika separuh sumur ini diaktifkan dengan rata-rata produksi 10 barel per hari, potensi tambahan lifting bisa mencapai 90.0000–100.000 barel per hari (bph), setara 15 persen target nasional. Ini peluang yang tidak boleh terlewat,” kata Beniyanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Beniyanto memandang kebijakan ini merupakan wujud nyata pemerataan ekonomi lantaran dampak ekonominya sangat besar bagi daerah.

    Dia menerangkan, jika 5.000 sumur beroperasi, perputaran uang lokal diperkirakan mencapai Rp250–500 miliar per bulan sehingga dapat menggerakkan UMKM sektor jasa migas, transportasi, dan industri pendukung lainnya.

    “Jika dikelola profesional dengan dukungan regulasi dan pembiayaan, potensi lifting bisa meningkat signifikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi kerakyatan,” kata legislasi asal dapil Sulawesi Tengah itu.

    Untuk memastikan implementasi berjalan baik, ujar dia, DPR mendorong akses pembiayaan murah seperti kredit usaha rakyat (KUR) hijau, insentif fiskal, serta pendampingan teknis dari BUMN migas maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

    Selain itu, Komisi XII DPR RI juga menegaskan pentingnya pengawasan SKK Migas untuk menjamin tata kelola yang transparan dan ramah lingkungan.

    “Kami ingin kekayaan migas tidak hanya tercatat sebagai angka produksi, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat. Inilah cara kita menghadirkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya,” kata Beniyanto.

    Diketahui, Permen ESDM 14/2025 membuka ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut berperan dalam mengelola sumur-sumur marginal dengan tetap menjunjung prinsip keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat ada 30 ribu sumur rakyat yang siap mendongkrak lifting minyak nasional guna mencapai target APBN sebesar 605 ribu bph.

    Ia menyampaikan bahwa sebagian besar sumur rakyat berlokasi di Pulau Sumatera, seperti di Aceh, Sumatera Selatan, dan Jambi.

    Lebih lanjut, Bahlil juga mengatakan, Pertamina sudah bersedia untuk menjadi pembeli minyak dari sumur rakyat. Nantinya, produksi minyak dari sumur masyarakat yang dibeli oleh KKKS akan dihitung sebagai lifting dari KKKS tersebut.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai offtaker (pembeli),” tuturnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi Lifting Minyak RI Lewati Target, Angin Segar buat Sektor Energi

    Realisasi Lifting Minyak RI Lewati Target, Angin Segar buat Sektor Energi

    Jakarta –

    Realisasi lifting minyak hingga 30 Juli 2025 mencapai 608 ribu barel per hari (bph). Angka ini melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 605 ribu bph.

    Anggota Komisi XII DPR Mukhtarudin mengungkapkan capaian ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal positif bagi investor bahwa Indonesia memiliki prospek yang kuat di sektor energi. Peningkatan produksi ini didorong oleh optimalisasi lapangan strategis seperti Banyu Urip, Forel, dan Terubuk, serta penerapan teknologi produksi yang lebih efisien.

    “Ini bukan hanya soal 608 ribu barel, tapi juga bukti bahwa kebijakan yang tepat dapat memutus rantai penurunan selama 16 tahun,” kata dia dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).

    Politisi asal Kalimantan Tengah ini memberikan apresiasi khusus kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), dan Pertamina yang dinilai berhasil menjaga kinerja hulu migas melalui koordinasi dan strategi yang solid.

    “Capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan di sektor hulu migas. Tanpa sinergi yang kuat, target ini tidak mungkin tercapai,” ujr dia.

    Menurut Mukhtarudin, keberhasilan ini memiliki dampak ganda terhadap perekonomian. Tambahan lifting migas akan meningkatkan penerimaan negara, mengurangi ketergantungan impor minyak, dan memperkuat neraca perdagangan energi. “Pendapatan tambahan ini akan memperbesar ruang fiskal untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan program kesejahteraan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto,” jelas dia.

    Meski demikian, Mukhtarudin mengingatkan bahwa capaian ini tidak boleh membuat pemerintah lengah. Ia menekankan pentingnya memperkuat investasi hulu melalui eksplorasi cadangan baru dan optimalisasi lapangan yang ada, disertai insentif fiskal serta regulasi yang lebih sederhana agar mampu menarik investor global.

    Selain penguatan investasi, Mukhtarudin juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi. “Kedaulatan energi bukan hanya soal migas, tetapi juga bagaimana kita menyeimbangkan peningkatan produksi dengan pengembangan energi baru terbarukan. Momentum ini harus menjadi batu loncatan menuju energi hijau,” ujar dia.

    Fraksi Golkar, lanjut Mukhtarudin, berkomitmen untuk mengawal kebijakan strategis di sektor energi agar setiap langkah berpihak kepada kepentingan rakyat dan memperkuat posisi Indonesia di pasar energi global. “Kami ingin capaian ini menjadi pemicu inovasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk membawa Indonesia menuju kedaulatan energi,” pungkasnya.

    (kil/kil)

  • Di hadapan Bahlil, Bupati Langkat dukung legalitas sumur minyak rakyat 

    Di hadapan Bahlil, Bupati Langkat dukung legalitas sumur minyak rakyat 

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Di hadapan Bahlil, Bupati Langkat dukung legalitas sumur minyak rakyat 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Juli 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syah Afandin, menghadiri langsung rapat koordinasi yang digelar di Kementerian ESDM terkait pengaturan dan pemberian izin bagi sumur minyak rakyat. Rapat penting ini dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan diikuti oleh para kepala daerah penghasil minyak dari berbagai wilayah di Indonesia, Selasa (29/7).

    Bupati Syah Afandin hadir didampingi oleh Kepala Bappedalitbang Langkat, Rina Wahyuni Marpaung. Kehadiran Pemkab Langkat menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk menata ulang keberadaan sumur minyak di Kabupaten Langkat dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor energi di Langkat dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah serta memberikan kejelasan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

    Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sebagai dasar hukum legalisasi aktivitas pengeboran minyak rakyat. Regulasi ini mengatur skema kerjasama antara masyarakat pengelola sumur minyak dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dalam aturan tersebut, minyak yang dihasilkan dari sumur rakyat wajib dijual kepada KKKS, dan masyarakat harus memiliki izin usaha—baik dalam bentuk koperasi, UMKM, maupun bermitra dengan BUMD. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, menjaga keselamatan, serta meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.

    Dalam forum tersebut, Menteri Bahlil menegaskan bahwa izin hanya akan diberikan kepada sumur minyak rakyat yang sudah terbukti berproduksi dan memiliki potensi yang jelas. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan energi nasional sembari memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengelola.

    “Kami tidak akan memberikan izin baru untuk eksplorasi, tapi hanya untuk sumur-sumur rakyat yang sudah eksisting dan produksi. Ini bukan untuk pembukaan sumur baru. Kami ingin legalisasi ini mendorong keselamatan dan keberlanjutan,” tegas Bahlil seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Rabu (30/7). 

    Menanggapi hal tersebut, Bupati Syah Afandin menyatakan dukungan penuh atas langkah pemerintah pusat tersebut. Ia menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Langkat terdapat banyak sumur minyak yang dikelola masyarakat secara tradisional, namun belum tersentuh pengawasan dan belum mengikuti regulasi yang berlaku. Sehingga diharapkan jika dikelola dengan baik mengikuti regulasi yang ada, tidak hanya mampu meningkatkan ketahanan energi tetapi juga pendapatan daerah

    “Kami menyambut baik langkah ini. Di Langkat banyak sumur minyak rakyat yang berjalan tanpa mengikuti regulasi yang ada dan sering kali mengabaikan aspek keselamatan. Maka kehadiran regulasi dan legalitas dari pusat sangat kami butuhkan terutama dalam upaya mewujudkan percepatan ketahanan energi dan peningkatan pendapatan daerah,” ujar Bupati.

    Bupati juga menanyakan skema pendampingan teknis dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengelola sumur minyak rakyat di daerah. Menteri Bahlil menjawab bahwa pemerintah pusat sedang menyusun peraturan teknis turunan yang melibatkan Pertamina dan kementerian terkait, termasuk aspek pendampingan serta pengawasan agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan optimal.

    “Yang penting jangan memberatkan rakyat, Pak Menteri. Tapi bagaimana ini bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum, sekaligus tetap membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal,” ujar Syah Afandin.

    Langkat sendiri tercatat memiliki sejumlah sumur minyak yang masih dikelola masyarakat dan sumur tua yang tersebar di Kecamatan Padang Tualang, Sei Lepan dan Gebang, terutama di daerah yang dulunya bekas wilayah konsesi. Namun, aktivitas tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran akibat tidak adanya standar keselamatan kerja serta potensi pencemaran lingkungan.

    “Kami siap berkoordinasi dengan pusat dan mendata sumur-sumur eksisting yang memenuhi syarat. Harapan kami, masyarakat dilibatkan secara legal dan aman dalam kegiatan ini,” tutup Bupati

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pertamina Hulu Energi Siap Beli Minyak dari Sumur Masyarakat

    Pertamina Hulu Energi Siap Beli Minyak dari Sumur Masyarakat

    Jakarta –

    PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya untuk membeli hasil produksi sumur minyak masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan ketahanan energi nasional.

    Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial Pertamina Hulu Energi Edi Karyanto mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas serta stakeholder terkait.

    “Kalau sumur rakyat kemarin kan ada diskusi tim gabungan ya. Tim gabungan nanti kalau sudah mengidentifikasi sumurnya kami siap, karena kami malah senang kok bisa menerima itu,” kata Edi saat ditemui Hutan Kota by Plataran, Rabu (30/7/2025).

    Adapun terkait dengan harga pembelian hasil minyak dari sumur rakyat akan dilakukan dengan acuan harga sebesar 70% dari Indonesian Crude Price (ICP), Edi mengatakan skema ini akan menguntungkan semua pihak.

    “Ya win-win solution kan, karena kita juga bisa mereview fiskal term dan sebagainya gitu,” katanya.

    Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan masyarakat sudah dapat menjual hasil minyak yang diproduksi dari sumur minyak rakyat oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau perusahaan minyak dan gas bumi (Migas) pada 1 Agustus 2025.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro mengatakan saat ini proses tersebut masih tahap untuk menyelesaikan sejumlah administrasinya.

    “Sekarang mereka masih dalam proses, seingat saya, untuk mekanisme administrasinya, di mana harapannya tadi 1 Agustus (bisa dibeli oleh KKKS). Nah, kalau umpamanya pada saat yang 1 Agustus itu nanti dibeli, itu pasti kita akan ada rilis lagi terkait dengan itu,” kata Hudi media edukasi di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Meski begitu, Hudi belum bisa membocorkan perusahaan migas mana akan lebih dahulu membeli minyak dari hasil sumur minyak masyarakat. Ia juga belum dapat membocorkan sumur minyak daerah mana yang duluan dibeli.

    “Itu pasti kita akan ada rilis lagi terkait dengan itu. Balik lagi, aku gak boleh ngomong dulu,” katanya.

    Lihat juga Video: Menteri Bahlil Buat Aturan yang Legalkan Sumur Minyak Masyarakat

    (acd/acd)

  • Pertamina Siap Beli Minyak Rakyat yang Dihargai 80% ICP

    Pertamina Siap Beli Minyak Rakyat yang Dihargai 80% ICP

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengaku siap membeli minyak mentah dari sumur rakyat. 

    Hal sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.  

    Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Commercial PHE Edy Karyanto mengatakan, tim gabungan antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), telah melakukan identifikasi terhadap sumur rakyat.

    “Tim gabungan nanti kalau sudah mengidentifikasi sumurnya, kami siap karena kami malah senang kok bisa menerima itu [minyak mentah],” kata Edy di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun

    Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga sekitar 70% hingga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP). Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum.

    Menurut Edy, harga minyak mentah dari sumur rakkay sebesar 80% dari ICP itu sudah cukup ekonomi.

    “Ya win-win solution kan, karena kita juga bisa mereview fiscal term dan sebagainya gitu,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat lebih dari 30.000 sumur minyak masyarakat yang dianggap ilegal berpotensi dikerjasamakan dengan KKKS.

    Menurut Bahlil, sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025 mendatang. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya, yakni PHE.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off taker dan harganya antara 70% dari ICP sampai 80% Jadi sekitar itu,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).

    Jumlah sumur rakyat yang potensial sebanyak 30.000 untuk diberdayakan itu meningkat dari prediksi semula. Sebab, Kementerian ESDM sebelumnya mencatat hanya ada 8.000 sumur rakyat yang potensial.

    Bahlil mengatakan, 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

  • Sasar Kedaulatan Energi, Bahlil Janji Percepat Izin Kontraktor Migas – Page 3

    Sasar Kedaulatan Energi, Bahlil Janji Percepat Izin Kontraktor Migas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji akan mempercepat perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi (migas) yang kini masih dalam proses.

    Guna mencapai target lifting migas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 605 ribu barel per hari, yang juga menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan energi.

    “Kita semua tahu bahwa salah satu program prioritas dalam Asta Cita Bapak Presiden yaitu adalah kedaulatan energi. Sudah barang tentu ini bukan hanya menjadi slogan, tapi ini merupakan cita-cita mulia dari negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil pada gelaran CEO Forum 2025 di Kantor SKK Migas Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Bahlil menginginkan potensi migas dengan seluruh konsesi yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan lifting. Adapun dari 128 cekungan, baru terdapat 20 cekungan yang berproduksi.

    Menurut dia, ini mengindikasikan masih banyak potensi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Kemudian, masih banyak Wilayah Kerja (WK) yang sudah memiliki Plan of Development (POD), namun tidak berjalan.

    Maka dari itu, sesuai arahan Prabowo, Bahlil akan bekerja sama dengan kontraktor migas untuk mencari terobosan dalam rangka peningkatan lifting. Termasuk mencari akar permasalahan apabila terjadi perlambatan dalam perizinan, sekaligus mempercepat prosesnya.