Topik: kontrak kerja

  • Akhir Krisis BBM Swasta, Shell hingga Vivo Sepakat Beli dari Pertamina

    Akhir Krisis BBM Swasta, Shell hingga Vivo Sepakat Beli dari Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Polemik kelangkaan stok BBM di SPBU swasta akhirnya berakhir. Pengusaha SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. 

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota impor BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.

    Namun, dalam perjalanannya, jatah SPBU swasta itu habis sebelum akhir tahun. Sebagai gantinya, Bahlil meminta SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina lantaran perusahaan pelat merah itu masih memiliki stok dan jatah impor.

    “Mereka [SPBU swasta] setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel ya. Artinya, belum dicampur-campur,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Base fuel merupakan bahan bakar murni atau dasar yang belum dicampur dengan aditif sehingga menjadi bahan dasar yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh SPBU swasta atau Pertamina. Adapun, pengolahan dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar yang memiliki standar dan karakteristik tertentu.

    Bahlil lantas mengatakan, SPBU swasta kelak bakal mengolah kembali base fuel dari Pertamina sesuai dengan standar masing-masing perusahaan.

    “Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing dan ini juga sudah disetujui,” ucap Bahlil.

    Dia mengatakan, Pertamina bakal melakukan impor base fuel yang selanjutnya dibeli SPBU swasta. Dia pun mengimbau antara SPBU swasta dan Pertamina bisa menyepakati harga yang ideal dalam jual beli tersebut.

    Pasalnya, transaksi antara perusahaan minyak itu bakal dilakukan secara business to business (B2B). Dia juga belum bisa menyebut berapa volume yang ditentukan. Sebab, hal itu akan dibicarakan antara perusahaan saja.

    “Kita juga ingin harus fair. Enggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli,” tutur Bahlil.

    Bahlil menambahkan bahwa dalam transaksi antara perusahaan minyak itu segera rampung. Pasalnya, kesepakatan sudah dibuat sejak hari ini.

    Menurutnya, base fuel itu bisa sampai di Indonesia paling lambat dalam 7 hari. Dengan begitu, dia memastikan stok BBM di SPBU swasta bisa kembali normal dalam sepekan ke depan.

    “Yang penting 7 hari barang sudah tiba di Indonesia,” kata Bahlil.

    4 Kesepakatan Pertamina, Shell, BP, dan Vivo

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumpulkan Pertamina, Shell, BP, dan Vivo terkait kelangkaan stok BBM di SPBU swasta dan menghasilkan empat kesepakatan.

    Pertama, Shell, BP, dan Vivo sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. Base fuel merupakan bahan bakar murni atau dasar yang belum dicampur dengan aditif sehingga menjadi bahan dasar yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh SPBU swasta atau Pertamina.

    Adapun, pengolahan dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar yang memiliki standar dan karakteristik tertentu.

    Bahlil mengatakan, pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM pada 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota impor BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.

    Namun, dalam perjalanannya, jatah SPBU swasta itu habis sebelum akhir tahun. Sebagai gantinya, Bahlil meminta SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina lantaran perusahaan pelat merah itu masih memiliki stok dan jatah impor.

    “Mereka [SPBU swasta] setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel ya. Artinya belum dicampur-campur,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Bahlil lantas mengatakan, SPBU swasta kelak bakal mengolah kembali base fuel dari Pertamina sesuai dengan standar masing-masing perusahaan.

    “Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing dan ini juga sudah disetujui,” ucap Bahlil.

    Kedua, Pertamina dan para pelaku usaha SPBU swasta sepakat melakukan joint survey atau survei bersama. Artinya, para pelaku usaha SPBU itu menunjuk satu surveyor untuk mengecek kualitas BBM yang diimpor.

    Ketiga, Pertamina dan SPBU swasta harus sama-sama menyepakati harga jual beli base fuel secara adil. Bahlil mengatakan, Pertamina bakal melakukan impor base fuel yang selanjutnya dibeli SPBU swasta.

    Dia pun mengimbau antara SPBU swasta dan Pertamina bisa menyepakati harga yang ideal dalam jual beli tersebut. Pasalnya, transaksi antara perusahaan minyak itu bakal dilakukan secara business to business (B2B). Dia juga belum bisa menyebut berapa volume yang ditentukan. Sebab, hal itu akan dibicarakan antara perusahaan saja.

    “Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli. Harus semua terbuka dan sudah disetujui juga terjadi open book,” tutur Bahlil.

    Keempat, stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo kembali normal dalam 7 hari ke depan.

    “Kalau ditanya mulai kapan? Ini berjalan mulai hari ini sudah dibicarakan. Nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis [kebutuhan] stoknya. Kemudian, insyaallah paling lambat 7 hari barang sudah bisa masuk di Indonesia,” ucap Bahlil.

    Pertamina Bantah Manfaatkan Situasi

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyebut pihaknya tidak akan memanfaatkan situasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta untuk mencari keuntungan dengan solusi kesepakatan impor.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah sepakat dengan sejumlah perusahaan swasta yang menjalankan bisnis SPBU untuk mengisi ketersediaan BBM. Caranya dengan melakukan impor melalui Pertamina dan didistribusikan ke swasta dalam bentuk base fuel, atau bahan bakar dengan kadar oktan murni tanpa campuran aditif.

    Simon menyebut mekanisme impor BBM oleh Pertamina sekaligus penjualannya ke berbagai SPBU swasta itu akan dilakukan secara terbuka dan open book. Pihaknya akan melihat apa saja biaya yang muncul untuk memenuhi ketersediaan BBM di dalam negeri, kemudian diatur mekanisme kontrak dengan skema business-to-business (B2B).

    “Yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, kita harapkan harga ke konsumen tidak berubah. Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini,” jelasnya usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Pertamina, kata Simon, memiliki mandat untuk menjaga ketahanan energi sekaligus meningkatkan lifting minyak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lainnya. Dia mengatakan bahwa mekanisme impor base fuel itu merupakan solusi yang disepakati ESDM dan swasta.

    Sebelum dipanggil Presiden ke Istana pada sore hari, Dirut Pertamina sejak November 2024 itu turut menghadiri konferensi pers bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta distributor BBM swasta di kantor Kementerian ESDM. 

    Setibanya di Istana setelah dari kantor ESDM, Simon mempertegas kembali pernyataan Bahlil bahwa BUMN yang dipimpinnya itu tidak melakukan monopoli.

    “Jadi kembali lagi tadi Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa sekali lagi tidak ada monopoli oleh Pertamina,” kata Simon sebelum masuk ke ruang rapat di Istana Kepresidenan.

    Menurutnya juga, alokasi pemberian kuota BBM impor kepada swasta juga sudah sesuai. Bahkan, sudah ada penambahan persentasenya.

    Pria yang juga kader Partai Gerindra itu turut membantah ada kebijakan impor satu pintu oleh Pertamina, kecuali untuk penambahan di luar kuota tahunan seperti yang disepakati ESDM dan swasta guna memenuhi stok hingga akhir tahun ini.

    “Tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina, karena kebijakan importasi itu sesuai seperti sebelumnya adalah melalui badan usaha masing-masing kecuali penambahan. Jadi tadi untuk penambahan sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah untuk penambahan memang saran dari kementerian untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” ujar Simon.

  • Pertamina Bantah Aji Mumpung BBM Langka Buat Cari Cuan dan Monopoli

    Pertamina Bantah Aji Mumpung BBM Langka Buat Cari Cuan dan Monopoli

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyebut pihaknya tidak akan memanfaatkan situasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta untuk mencari keuntungan dengan solusi kesepakatan impor.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah sepakat dengan sejumlah perusahaan swasta yang menjalankan bisnis SPBU untuk mengisi ketersediaan BBM. Caranya dengan melakukan impor melalui Pertamina dan didistribusikan ke swasta dalam bentuk base fuel, atau bahan bakar dengan kadar oktan murni tanpa campuran aditif.

    Simon menyebut mekanisme impor BBM oleh Pertamina sekaligus penjualannya ke berbagai SPBU swasta itu akan dilakukan secara terbuka dan open book. Pihaknya akan melihat apa saja biaya yang muncul untuk memenuhi ketersediaan BBM di dalam negeri, kemudian diatur mekanisme kontrak dengan skema business-to-business (B2B).

    “Yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, kita harapkan harga ke konsumen tidak berubah. Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini,” jelasnya usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Pertamina, kata Simon, memiliki mandat untuk menjaga ketahanan energi sekaligus meningkatkan lifting minyak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lainnya. Dia mengatakan bahwa mekanisme impor base fuel itu merupakan solusi yang disepakati ESDM dan swasta.

    Sebelum dipanggil Presiden ke Istana pada sore hari, Dirut Pertamina sejak November 2024 itu turut menghadiri konferensi pers bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta distributor BBM swasta di kantor Kementerian ESDM. 

    Setibanya di Istana setelah dari kantor ESDM, Simon mempertegas kembali pernyataan Bahlil bahwa BUMN yang dipimpinnya itu tidak melakukan monopoli.

    “Jadi kembali lagi tadi Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa sekali lagi tidak ada monopoli oleh Pertamina,” kata Simon sebelum masuk ke ruang rapat di Istana Kepresidenan.

    Menurutnya juga, alokasi pemberian kuota BBM impor kepada swasta juga sudah sesuai. Bahkan, sudah ada penambahan persentasenya.

    Pria yang juga kader Partai Gerindra itu turut membantah ada kebijakan impor satu pintu oleh Pertamina, kecuali untuk penambahan di luar kuota tahunan seperti yang disepakati ESDM dan swasta guna memenuhi stok hingga akhir tahun ini.

    “Tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina, karena kebijakan importasi itu sesuai seperti sebelumnya adalah melalui badan usaha masing-masing kecuali penambahan. Jadi tadi untuk penambahan sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah untuk penambahan memang saran dari kementerian untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” ujar Simon.

    Adapun kelangkaan BBM di SPBU swasta sempat menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hasil analisis lembaga itu menemukan bahwa kebijakan Kementerian ESDM yang membatasi kenaikan impor bensin nonsubsidi maksimal 10% dari volume penjualan 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 pada 17 Juli 2025.

    Hasil utama dari analisis KPPU adalah bahwa kebijakan tersebut telah mempengaruhi kelangsungan operasional Badan Usaha (BU) swasta yang bergantung sepenuhnya pada impor, hilangnya pilihan konsumen atas produk BBM non-subsidi dan memperkuat dominasi pasar Pertamina.

    “Keterbatasan pasokan BBM non-subsidi telah berdampak pada berkurangnya pilihan konsumen di pasar dan memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha. Padahal, tren peningkatan konsumsi BBM non-subsidi menunjukkan perkembangan positif yang sebaiknya terus dijaga,” terang Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur melalui siaran pers, Kamis (18/9/2025).

  • Bos Pertamina Jamin Tak Cari Untung Pasok BBM ke Shell-BP

    Bos Pertamina Jamin Tak Cari Untung Pasok BBM ke Shell-BP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan perusahaannya tidak mencari untung dalam kesepakatan dengan badan usaha Penyedia BBM swasta.

    Simon memastikan semua pihak terbuka dan melakukan mekanisme open book dalam hal biaya-biaya yang muncul. Selain itu juga diatur mekanisme secara business to business (B2B) supaya harga BBM tidak melambung di masyarakat.

    “Yang pasti jangan sampai membebankan dan membuat harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi kita harapkan harga konsumen tidak berubah,” kata Aloysius, saat ditanya marjin keuntungan Pertamina dari rencana impor untuk memasok BBM ke SPBU swasta, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025).

    “Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini,” sambungnya.

    Aloysius mengatakan semua stakeholder mendapatkan mandat untuk menjaga ketahanan energi. Selain itu juga bertugas untuk meningkatkan lifting migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang lain.

    “Jadi kalau ada kesempatan ini hanya diminta untuk kolaborasi dengan Pertamina. Mekanismenya kita lakukan dengan baik dan tentunya Badan Usaha Swasta juga bisa dapat sustainable operasionalnya secara komersial tetap masuk,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan kesepakatan dari hasil pertemuan pihaknya dengan badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM), baik Pertamina dan juga SPBU swasta seperti Shell Indonesia, BP-AKR, ExxonMobil, dan Vivo Energy Indonesia, pada siang ini.

    Dalam pertemuan itu, ada 4 hal yang disepakati, sebagai berikut:

    Pertama, perihal persetujuan pengambilan stok impor Pertamina oleh SPBU swasta. Artinya, ‘jatah’ impor Pertamina akan dibeli oleh badan usaha swasta melalui Pertamina. Namun, BBM yang diimpor berupa BBM murni yang belum tercampur aditif alias base fuel.

    Kedua, para badan usaha swasta setuju akan adanya surveyor yang memastikan saat BBM yang diimpor untuk swasta tersebut belum dicampurkan dengan bahan aditif apapun.

    Ketiga, para badan usaha swasta setuju agar BBM yang dijual ke pihaknya memiliki harga yang sama-sama menguntungkan termasuk dengan Pertamina.

    Terakhir, pemerintah memastikan bahwa stok BBM badan usaha swasta sudah dipenuhi dalam kurun waktu tujuh hari dari sekarang.

    Seperti diketahui, selama beberapa pekan terakhir SPBU Shell dan BP mengalami keterbatasan pasokan BBM karena telah habisnya kuota impor dari yang telah ditetapkan pemerintah tahun ini. SPBU swasta tersebut meminta tambahan kuota impor BBM hingga akhir tahun.

    Namun permintaan tambahan impor ini tidak bisa diizinkan karena SPBU swasta tersebut telah mendapatkan kenaikan kuota impor 10% dibandingkan realisasi impor pada 2024 lalu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • MRT ke Tangsel Nunggu Restu Investor, Kemenhub Belum Bisa Janji Kapan Mulai

    MRT ke Tangsel Nunggu Restu Investor, Kemenhub Belum Bisa Janji Kapan Mulai

    Jakarta

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLKA) DJKA Kemenhub, Arif Anwar, mengatakan pihaknya masih mengejar proses pengembangan rute Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dari Cibubur ke arah Mekarsari dan perpanjangan jalur Mass Rapid Transit (MRT) sampai ke Tangerang Selatan.

    “Ada dua proyek yang saat ini menjadi andalan, menjadi perhatian Bapak Menteri juga terkait dengan feeder LRT Jabodebek itu dari Cibubur ke arah Mekarsari, yang kedua feeder MRT itu dari Lebak Bulus ke arah Tenggara Selatan,” kata Arif dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Senin (15/9/2025).

    Dalam hal ini, ia mengatakan seluruh proyek perpanjangan jalur MRT sampai Tangsel dan LRT Jabodebek sampai Mekarsari nanti sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak swasta. Baik dari segi pembiayaan hingga proses pengerjaan proyek nanti.

    Meski begitu Arif memastikan pihaknya sudah menerima Letter of Intent (LOI) dari investor dalam negeri terkait pembangunan fasilitas pendukung seperti stasiun dan rel untuk dua proyek perpanjangan jalur kereta listrik ini. Namun sampai saat ini para investor terkait masih melakukan studi kelayakan (Feasibility Study) proyek.

    “Nah saat ini memang dua proyek ini sudah ada investor yang mengajukan LOI, dan mereka saat ini sedang melakukan kajian, jadi kami menunggu kajian penyelesaiannya dari para investor tersebut,” ucapnya.

    “Karena proyek ini sepenuhnya kita serahkan ke investor tadi Jadi mungkin nantinya akan konsesi atau apakah nanti itu tergantung dari hasil kajiannya yang sedang dilaksanakan,” sambung Arif.

    Namun untuk kepastian kapan kedua proyek ini akan dibangun, Arif belum bisa memastikan. Sebab pihaknya juga belum menerima kontrak kerja pembangunan karena seluruh proses proyek masih dalam tahap kajian.

    “Jadi kita masih mempersilahkan investor siapa yang mau masuk, yang jelas belum ada kontrak dengan kita. Jadi kajian silahkan dulu di investor,” tegasnya.

    Dalam catatan detikcom, sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, berencana membangun enam unit Stasiun MRT yang menjadi bagian dari perluasan rute Cikarang-Balaraja sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Enam stasiun itu mulai dari Kecamatan Bitung, Curug, Cikupa, sampai ke Balaraja. Mungkin tiga kecamatan ada stasiun rencananya begitu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja, di Tangerang, dikutip dari Antara (12/9/2025).

    Dari pembangunan enam stasiun MRT rute Cikarang-Balaraja ini, diperkirakan jarak yang dilalui dari pemberangkatan hingga tujuan sepanjang 20 kilometer lebih. Menurut Soma rancangan pengembangan jalur MRT rute ini dilakukan PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama pemerintah daerah dan akan melintasi 11 stasiun yang ada di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Tonton juga video “Pagu Efektif Anggaran Kemenhub Naik Jadi Rp 26,24 Triliun” di sini:

    (igo/fdl)

  • Hasil seleksi awal rekrutmen Damkar DKI akan diumumkan pada Rabu

    Hasil seleksi awal rekrutmen Damkar DKI akan diumumkan pada Rabu

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengumumkan hasil seleksi awal lowongan anggota Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) pada Rabu (17/9).

    “Seleksi awal akan diumumkan penetapan nama-nama seribu orang dalam rekrutmen petugas damkar pada hari Rabu. Nanti akan dilaporkan oleh Pak Kepala Dinas dan kemudian saya setujui,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin.

    Sebelumnya, Pramono sempat mengumumkan sebanyak 17 persen pelamar rekrutmen anggota Damkar memenuhi persyaratan administrasi.

    Pada perekrutan yang digelar 12 hingga 14 Agustus lalu, total masyarakat yang mendaftar sebanyak 24.405 orang.

    Adapun total jumlah kuota anggota Damkar yang dibuka Pemprov DKI Jakarta sebanyak 1000 orang yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Jakarta.

    Berikut tahapan jadwal rekrutmen anggota Damkar Jakarta 2025:

    1. 11 Agustus 2025 Pengumuman penerimaan seleksi PJLP petugas pemadam Jakarta melalui portal Pemprov DKI Jakarta.

    2. 12 – 14 Agustus 2025 Pendaftaran dan penginputan/unggah dokumen administrasi (online).

    3. 15 Agustus 2025 Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan jadwal pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato dan tindik.

    4. 19–22 Agustus 2025 Pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato, dan tindik.

    5. 25 Agustus 2025 Pengumuman pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato, dan tindik.

    6. 25 Agustus 2025 Jadwal pelaksanaan tes fisik (kesegaran jasmani).

    7. 26 Agustus – 12 September 2025 tes fisik (kesegaran jasmani) di Brigif 1/Jaya Sakti, Kalisari, Jakarta Timur.

    8. 16 September 2025 Pengumuman hasil tes fisik.

    9. 18 September 2025 Penetapan hasil seleksi PJLP Damkar (online).

    10. 25–26 September 2025 Pembukaan dan penginputan dokumen penawaran.

    11. 19–30 September 2025 Proses pengadaan langsung calon PJLP.

    12. 1 Oktober 2025 Penandatanganan kontrak kerja.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cerita Pejuang SKCK di Polres Metro Depok, Antre Berjam-jam Demi Sepotong Kertas – Page 3

    Cerita Pejuang SKCK di Polres Metro Depok, Antre Berjam-jam Demi Sepotong Kertas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Puluhan masyarakat mendatangi Polres Metro Depok sejak pagi hingga menjelang siang. Kedatangan mereka bukan untuk melakukan aksi unjuk rasa, namun meminta pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

    Seperti Irawati, perempuan berhijab asal Cinere mendatangi Polres Metro Depok sejak pagi. Setelah memarkirkan motornya di Balai Kota Depok, perempuan yang kerap disapa Ira bergegas harus menyeberangi Jalan Raya Margonda menggunakan jembatan penyeberangan orang menuju Polres Metro Depok.

    Sesampainya di halaman pintu masuk Polres Metro Depok, Ira sempat mengurungkan niatnya membuat SKCK. Hal itu dikarenakan telah terlihat antrean panjang masyarakat lainnya yang ingin membuat SKCK.

    “Tadinya sempat ingin balik lagi pulang, karena antreannya panjang banget,” ujar Ira, Jumat (12/9/2025).

    Namun, mengingat tempat bekerjanya meminta selembar SKCK sebagai salah satu persyaratan kerja, Ira mau tidak mau mengikuti alur antrean. Ira harus berdiri mengikuti barisan sesuai alur pelayanan.

    “Tadi ikut antrean, lumayan lama ditambah cuacanya sedikit Terik,” ucap Ira.

    Di dalam tasnya, terdapat sejumlah persyaratan pembuatan SKCK yang telah disiapkannya sejak dari rumah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi seperti fotocopy KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, BPJS, dan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak lima lembar dengan background merah.

    “Saya mendatangi langsung Polres Metro Depok membuat SKCK dikarenakan saat mendaftar online selalu gagal,” terang Ira.

    Di dalam benaknya, ibu dari dua anak itu menduga permohonan SKCK secara online, diduga jaringan server terlalu penuh untuk di akses. Untuk itu, Ira harus membuat SKCK secara offline untuk keperluan perpanjangan kontrak kerja.

    “Iya saya bikin buat perpanjangan kontrak kerja,” jelas Ira.

    Berjuang dengan waktu dan kesabaran, akhirnya Ira berhasil mendapatkan SKCK. Ira berharap, instansi kepolisian dapat meningkatkan pelayanan dengan memperbaiki pelayanan secara online.

    “Kalau saya pribadi, meminta saat pelayanan online server selalu siap, karena pelayanan offline cukup lama juga antrian mendapatkan selembar SKCK,” pinta Ira.

     

  • Sekjen Golkar sebut perlindungan pekerja migran amanat konstitusi

    Sekjen Golkar sebut perlindungan pekerja migran amanat konstitusi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan perlindungan negara terhadap pekerja migran Indonesia adalah sebuah amanat konstitusi yang wajib dijalankan.

    Sarmuji juga mengapresiasi penunjukan kader Partai Golkar, Mukhtarudin, sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) oleh Presiden Prabowo Subianto, dan menegaskan Partai Golkar akan memberikan dukungan penuh dalam rangka perlindungan terhadap para pahlawan devisa.

    “Bidang perlindungan pekerja migran Indonesia adalah bidang yang sangat strategis, karena menyangkut amanat konstitusi. Negara kita berlandaskan UUD 1945 yang dengan jelas menyatakan bahwa negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Mukhtarudin, yang sebelumnya pernah menjabat Anggota DPR RI dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, dipercaya menggantikan Abdul Kadir Karding dalam memimpin Kementerian P2MI.

    Menurut Sarmuji, pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa sekaligus wajah bangsa di luar negeri. Oleh karena itu, kehadiran negara tidak hanya ditunjukkan melalui perlindungan hukum, tetapi juga dengan menyiapkan mereka agar memiliki kapasitas yang lebih baik.

    “Kementerian P2MI harus memastikan setiap pekerja migran mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang optimal, terutama pendidikan vokasional. Ini adalah bentuk nyata bahwa negara hadir, tidak hanya melepas tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan,” ujarnya.

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menekankan bahwa pekerja migran Indonesia yang makin terlatih dan terdidik akan lebih mampu melindungi dirinya dari berbagai risiko.

    Hal ini penting mengingat tantangan pekerja migran bukan hanya soal kontrak kerja, tetapi juga soal kemampuan beradaptasi, melindungi hak-hak mereka, hingga menghadapi potensi ancaman di luar negeri.

    “Pekerja migran Indonesia yang makin terlatih dan terdidik akan makin mampu melindungi dirinya. Mereka akan lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih tangguh menghadapi dinamika di negara tempat mereka bekerja,” ujar Sarmuji.

    Selain itu, ia juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas pekerja migran akan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga mereka.

    “Dengan keterampilan yang lebih baik, pekerja migran akan memiliki pendapatan yang lebih besar. Itu berarti mereka lebih mampu menghidupi keluarganya dan meningkatkan taraf hidupnya. Ini adalah tujuan besar yang harus diwujudkan oleh Kementerian P2MI di bawah kepemimpinan baru,” tuturnya.

    Partai Golkar, menurut Sarmuji, akan mendukung penuh langkah-langkah strategis yang dilakukan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, baik dalam hal peningkatan kualitas pekerja migran maupun dalam memastikan perlindungan komprehensif bagi seluruh pekerja migran Indonesia.

    “Partai Golkar percaya bahwa dengan pengalaman panjang Pak Mukhtarudin di dunia politik dan legislasi, beliau akan mampu membawa terobosan baru. Kementerian P2MI harus hadir sebagai rumah perlindungan, pemberdayaan, sekaligus pusat pengembangan kapasitas bagi pekerja migran kita,” kata Sarmuji.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mulai dari Manajer Penyanyi dan Band Ternama, hingga Promotor Pestapora

    Mulai dari Manajer Penyanyi dan Band Ternama, hingga Promotor Pestapora

    YOGYAKARTA – Profil Kiki Ucup menjadi pusat perhatian netizen yang hendak mengetahui sepak terjang promotor Pestapora tersebut dalam industri musik. Pestapora adalah salah satu festival musik terbesar di Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 2022 oleh promotor Boss Creator.

    Selain menjadi promotor festival musik, Kiki Ucup juga sempat menjalani karier sebagai manajer untuk beberapa musisi dan penyanyi ternama. Beberapa nama yang pernah dimanajeri Kiki Ucup di antaranya adalah Danilla, Barasuara, dan Adhitia Sofyan.

    Profil Kiki Ucup

    Rizky Aulia atau Kiki Ucup memulai kariernya di industri musik Indoensia pada tahun 2008. Ketika itu, Kiki bergabung dengan perusahaan rekaman independen bernama Demajors sebagai event manager dan talent coordinator.

    Pada tahun 2010, Kiki mengawali kariernya dalam bidang manajemen artis. Musisi pertama yang sempat ia tangani yaitu penyanyi dan pencipta lagu Adhitia Sofyan. Kiki menjalin kerja sama dengan Adhitia Sofyan selama tiga tahun.

    Selanjutnya, pada tahun 2015, Kiki menjadi manajer dari penyanyi dan pencipta lagu Danilla Riyadi. Pada kesempatan berikutnya, Kiki kemudian menjadi manajer band Barasuara yang dibentuk oleh kawannya, Iga Massardi. Kiki menjadi manajer Barasuara hingga tahun 2020.

    Pada tahun 2019, Kiki juga sempat menjadi manajer Andika Mahesa atau Andika Kangen Band. Selain sebagai manajer musisi, Kiki Ucup juga menjadi penggagas dan promotor banyak festival musik dalam negeri.

    Bersama David Karto, pendiri Demajors, Kiki menggagas Synchronize Fest. Synchronize Fest adalah festival musik multi genre dalam skala nasional dengan line up musisi dan penyanyi kenamaan dari berbagai generasi di Indonesia.

    Ucup merintis Sinkronis yang kemudian berkembang menjadi Synchronize Fest, sebuah festival musik dengan skala besar yang sejak 2016 konsisten menampilkan lintas genre dan generasi, mulai dari musisi senior hingga band pendatang baru.

    Ia populer sebagai sosok yang jeli membidik potensi musisi. Sebagai contoh, pada Synchronize Fest edisi pertama, Ucup memberi panggung untuk band seperti Fourtwnty, Silampukau, Jason Ranti, hingga Giggs yang kini tumbuh menjadi nama besar. 

    Dalam Synchronize Fest, Kiki Ucup memegang peran sebagai direktur program. Pada tahun ini, Synchronize Festival akan diselenggarakan pada tanggal 3, 4, dan 5 Oktober 2025.

    Pestapora dan Keriuhannya Belakangan

    Kiki Ucup selanjutnya mendirikan perusahaan promotor musik bernama Boss Creator bersama Riandika Winandatama dan Adi Praja. Promotor tersebut adalah penyelenggara festival musik dengan skala nasional yang disebut Pestapora yang pada tahun 2025 ini digelar pada tanggal 5, 6, dan 7 September 2025.

    Pada penyelenggaraan Pestapora 2025, nama Kiki Ucup ikut disebut dalam kontroversi besar setelah banyak musisi memutuskan mundur sebab festival tersebut sempat menjadikan perusahaan tambang sebagai sponsor.

    Menanggapi hal tersebut, Ucup mengunggah video permintaan maaf. Ia menegaskan bahwa tidak ada suntikan dana dari perusahaan tambang yang masuk ke gelaran Pestapora 2025, sekaligus memastikan kontrak kerja sama sudah diputuskan. Ucup juga mengungkapkan penyesalan kepada lebih dari 30 musisi yang batal tampil dan juga kepada penonton yang terdampak.

    Meski menerima kritik, dedikasi Ucup terhadap musik Indonesia tentu tidak dapat dipandang sebelah mata. Baginya, festival musik menjadi ruang perayaan yang harus terbuka untuk semua generasi, tempat musisi baru dapat bertumbuh dan musisi lama kembali mendulang apresiasi.

    Demikianlah ulasan mengenai profil Kiki Ucup. Semoga informasi ini bermanfaat! Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. 

  • Kemen PU rampungkan Istana Wapres di IKN pada Desember 2025

    Kemen PU rampungkan Istana Wapres di IKN pada Desember 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menargetkan pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur selesai pada Desember 2025, seiring penyelesaian proyek penting lain seperti Masjid Negara.

    “Yang kami tangani ya seperti sisa-sisa pekerjaan masjid. Kemudian air minum. Kemudian Istana Wapres, itu kami selesaikan di 2025,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana ditemui saat meninjau JPO Polda Metro Jaya, di Jakarta, Senin.

    Dewi menuturkan target penyelesaian proyek tersebut sesuai dengan arahan langsung Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    “MYC (multi years contract) kami masih berproses. Dan kami sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri (PU Dody Hanggodo) yang dilakukan oleh (Direktorat Jenderal) Cipta Karya, ini semuanya akan diselesaikan di Desember 2025,” ujarnya.

    Dia menyebutkan beberapa proyek yang ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini di antaranya pengerjaan Masjid Negara, instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) termasuk Istana Wakil Presiden.

    Kendati demikian, Dewi menuturkan beberapa kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) lain seperti proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di IKN penyelesaiannya baru dibidik rampung pada 2026.

    “Jadi untuk 2026 yang melaksanakan OIKN. Kecuali ada beberapa paket pekerjaan yang memang masih harus kami yang menindaklanjuti seperti IPAL. Itu masih kami akan tindaklanjuti karena memang ini prosesnya tidak bisa dihentikan di Desember 2025,” jelasnya.

    Berdasarkan pemberitaan ANTARA sebelumnya pada Senin (12/8/2024), arsitektur istana wakil presiden di Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mengusung konsep “huma betang umai”.

    Istana Wakil Presiden di Kota Nusantara menempati lahan seluas 148.417 meter persegi dengan luas bangunan 32.061 meter persegi. Kontrak kerja tahap satu selama 450 hari mulai Mei 2024 hingga Agustus 2025.

    Istana wakil presiden dikerjakan PT Adhi Karya dan Penta Architecture dengan nilai kontrak pengerjaan lebih kurang Rp1,457 triliun.

    Sementara itu, Otorita Ibu Kota Negara (IKN) menyebut kemajuan pengerjaan Masjid Negara di Ibu Kota Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah mencapai 60 persen.

    “Pembangunan Masjid Negara IKN sampai saat ini masih terus berjalan,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya menyangkut pembangunan fasilitas ibadah IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (4/6/2025).

    Pembangunan Masjid Negara di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur dengan kontraktor pelaksana PT. Adhi Karya – PT. Hutama Karya KSO dengan biaya APBN senilai Rp940 miliar.

    Secara kontrak pelaksanaan pembangunannya sudah dimulai sejak November 2023 dan ditargetkan selesai pada Desember 2024.

    Masjid Negara Ibu Kota Nusantara berdiri di atas lahan seluas 32.125 m2. Di lokasi tersebut juga terdapat area komersial seluas 2.221 m2 dan area penunjang seluas 7.340 m2.

    Bangunan masjid dibangun seluas 61.596 m2 dengan desain 3 Lower Ground, 1 Ground Floor, 2 Mezzanine. Selain itu juga terdapat bangunan komersial seluas 2.212 m2 (2 lantai), dan bangunan penunjang seluas 727 m2 (1 lantai).

    Selain lansekap penghijauan, kawasan Masjid Negara juga dilengkapi kolam retensi seluas 123.502 m2 yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Ditjen Sumber Daya Air.

    Selain itu juga dilengkapi area plaza, tempat wudhu, ruang rapat, hall pertemuan, dan ruang tunggu VIP serta infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan serta utilitas kawasan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ginting Jaya Energi (WOWS) Raih Kontrak Rp300 Miliar, Optimistis Prospek 2026

    Ginting Jaya Energi (WOWS) Raih Kontrak Rp300 Miliar, Optimistis Prospek 2026

    Bisnis.com, PALEMBANG – PT Ginting Jaya Energi Tbk (WOWS), perusahaan yang bergerak di bidang sektor jasa penunjang migas yaitu jasa work over (WO) dan well service (WS), telah berhasil memperoleh kontrak kerja senilai Rp300 miliar dari Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada tahun 2025.

    Direktur Utama Ginting Jaya Energi Jimmy Hidayat menuturkan kontrak strategis ini menjadi bukti nyata kepercayaan mitra kerja terhadap kinerja serta kapabilitas Ginting Jaya Energi dalam menghadirkan layanan dan solusi berkualitas.

    “Pencapaian tersebut diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan profitabilitas perseroan sepanjang tahun 2025,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (5/9/2025).

    Dalam menyongsong tahun 2026, ujar Jimmy, Ginting Jaya Energi telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.

    Pertama, mendapatkan proyek baru dan perpanjangan kontrak. “Menargetkan peningkatan portofolio kontrak yang lebih besar dan cakupan kerja yang lebih luas,” ungkapnya.

    Kedua, penguatan operasional. Perseroan akan melakukan optimalisasi armada, peralatan, dan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

    Ketiga, komitmen terhadap keberlanjutan. “Mengedepankan praktik bisnis yang ramah lingkungan serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.

    Keempat, peningkatan nilai pemegang saham yang berfokus pada pertumbuhan kinerja keuangan yang sehat dan memberikan nilai tambah jangka panjang bagi investor.

    “Dengan fondasi yang kuat dari pencapaian di tahun 2025, perseroan optimistis pada tahun 2026 akan menjadi periode pertumbuhan yang lebih agresif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Prospek Bisnis Work Over (WO) dan Well Service (WS)

    Menurutnya, bisnis jasa penunjang migas yaitu jasa work over (WO) dan well service (WS) ini dinilai sangat prospektif seiring dengan upaya pemerintah yang menargetkan produksi minyak nasional sebanyak 1 juta barel per hari pada 2029-2030 untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

    Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi (Migas).

    Peraturan ini dinilai menjadi landasan hukum yang solutif dalam penataan ribuan sumur minyak rakyat yang tersebar di sejumlah daerah.

    Bahkan, Sumatra Selatan (Sumsel) termasuk daerah yang memiliki sumur minyak terbanyak se-Indonesia dengan jumlah 21.400 sumur minyak dari total 33.000 sumur minyak yang telah didata dan dilaporkan ke Kementerian ESDM. Jumlah ini menunjukkan bahwa potensi migas di Bumi Sriwijaya begitu luar biasa.