Xcloud.id

Topik: kontrak kerja

  • 3 Jalur Resmi Jadi ASN, Mana yang Paling Tepat?

    3 Jalur Resmi Jadi ASN, Mana yang Paling Tepat?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjadi aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi salah satu pilihan profesi yang paling diminati. ASN mencakup dua status kepegawaian utama, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Keduanya berada di bawah naungan pemerintah dan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Daya tarik profesi ASN tidak terlepas dari janji stabilitas kerja, jaminan kesejahteraan, serta kesempatan untuk mengabdi langsung kepada negara.

    Namun, masih banyak calon pelamar yang merasa bingung dalam menentukan jalur yang paling tepat. Apakah harus menempuh sekolah kedinasan, bersaing dalam seleksi CPNS yang dikenal ketat, atau memanfaatkan peluang melalui formasi PPPK?

    Untuk menjadi ASN, terdapat beberapa jalur resmi yang dapat ditempuh sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan tujuan karier masing-masing. Setiap jalur memiliki karakteristik, keunggulan, serta tantangan yang berbeda.

    Jalur Sekolah Kedinasan sebagai Pintu Masuk ASN

    Jalur sekolah kedinasan atau sekdin menjadi salah satu jalur favorit untuk menjadi ASN, terutama bagi lulusan SMA atau SMK. Sekolah kedinasan merupakan institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan kementerian atau lembaga pemerintah, seperti Politeknik Keuangan Negara STAN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

    Kurikulum sekolah kedinasan dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah sejak awal masa pendidikan. Keunggulan utama jalur ini terletak pada biaya pendidikan yang relatif murah bahkan gratis, serta adanya ikatan dinas.

    Beberapa sekolah kedinasan bahkan memberikan uang saku kepada peserta didik selama masa pendidikan. Setelah lulus dan dinyatakan memenuhi syarat, alumni sekolah kedinasan umumnya langsung diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan ditempatkan di instansi yang menaungi sekolah tersebut.

    Dengan demikian, lulusan sekdin tidak perlu lagi mengikuti seleksi CPNS umum. Status ini memberikan kepastian karier yang kuat, termasuk hak atas gaji tetap, jenjang kepangkatan, serta jaminan pensiun sebagai PNS.

    Namun, kepastian tersebut sebanding dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. Seleksi masuk sekolah kedinasan dilakukan secara berlapis dan kompetitif.

    Calon peserta harus memenuhi persyaratan nilai akademik, batas usia, serta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang cukup kompleks. Tahapan seleksi sekolah kedinasan umumnya meliputi seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis computer assisted test (CAT), tes akademik lanjutan, tes kesehatan, tes kesamaptaan atau fisik, hingga wawancara.

    Seluruh proses ini bertujuan menyaring calon ASN terbaik yang siap ditempa menjadi PNS profesional di instansi strategis negara.

    Jalur Seleksi CPNS

    Jalur CPNS merupakan mekanisme rekrutmen ASN yang paling dikenal masyarakat karena terbuka luas bagi lulusan D-3, S-1, hingga S-2 dari berbagai disiplin ilmu. Jalur ini ditujukan bagi pelamar yang ingin berstatus sebagai PNS di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

    Peserta yang berhasil lolos seleksi CPNS akan diangkat sebagai PNS dengan status kepegawaian penuh. Hak yang diperoleh mencakup gaji pokok, berbagai tunjangan, jenjang karier yang jelas, serta jaminan pensiun.

    Berbeda dengan sekolah kedinasan, jalur CPNS tidak menyediakan pendidikan khusus, sehingga pelamar diharapkan telah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan formasi yang dilamar.

    Seleksi CPNS dikenal sangat kompetitif dan diselenggarakan secara terpusat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses seleksinya terdiri dari dua tahap utama. Tahap pertama adalah SKD, yang menguji kemampuan peserta dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP) menggunakan sistem CAT.

    Peserta yang berhasil melewati nilai ambang batas SKD akan melanjutkan ke tahap kedua, yaitu seleksi kompetensi bidang (SKB). Pada tahap ini, peserta diuji kemampuan teknis sesuai dengan jabatan dan instansi yang dilamar.

    Keberhasilan melalui jalur CPNS sangat bergantung pada persiapan yang matang serta pemahaman materi ujian yang menyeluruh.

    Jalur PPPK

    PPPK merupakan jalur yang relatif lebih baru dalam sistem rekrutmen ASN. Meskipun sama-sama berstatus ASN, PPPK memiliki perbedaan mendasar dibandingkan PNS yang direkrut melalui sekolah kedinasan atau seleksi CPNS.

    Perbedaan utama terletak pada status kepegawaian. PPPK diangkat berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu, umumnya minimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan evaluasi kinerja. Berbeda dengan PNS, PPPK bukan pegawai tetap dan tidak memperoleh jaminan pensiun.

    Meski demikian, PPPK tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang hampir setara dengan PNS pada jabatan yang sama. Selain itu, PPPK juga diikutsertakan dalam program jaminan hari tua (JHT) serta jaminan kesehatan.

    Saat ini, rekrutmen PPPK difokuskan untuk mengisi formasi yang membutuhkan keahlian dan pengalaman kerja tertentu. Formasi PPPK banyak didominasi oleh tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Jalur ini sering menjadi solusi bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah.

    Proses seleksi PPPK meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi menguji kemampuan manajerial, sosial kultural, serta kemampuan teknis sesuai dengan bidang yang dilamar.

    Keunggulan jalur PPPK terletak pada peluang yang lebih besar bagi pelamar berpengalaman untuk memperoleh status ASN dengan penghasilan yang stabil.

    Ketentuan Pemilihan Jalur ASN

    Dalam praktiknya, pelamar tidak diperbolehkan mengikuti seluruh jalur ASN secara bersamaan dalam satu tahun rekrutmen. Pada periode yang sama, BKN biasanya menetapkan aturan ketat yang mewajibkan pelamar hanya memilih satu jenis seleksi, baik sekolah kedinasan, CPNS, maupun PPPK.

    Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga ketertiban administrasi dan memastikan proses seleksi berjalan secara adil. Meskipun demikian, pelamar tetap memiliki kesempatan untuk mencoba jalur ASN lainnya pada tahun berikutnya apabila belum berhasil.

    Oleh karena itu, sebelum mendaftar, calon pelamar ASN disarankan untuk mempertimbangkan secara matang jalur yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta rencana karier jangka panjang.

  • Sidak Proyek SDN Suko, Bupati Sidoarjo Puji Kualitas Bangunan: Sesuai Standar

    Sidak Proyek SDN Suko, Bupati Sidoarjo Puji Kualitas Bangunan: Sesuai Standar

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pembangunan SD Negeri Suko, Kecamatan Sukodono, pada Selasa (16/12/2025). Kunjungan ini bertujuan memastikan sarana pendidikan dibangun dengan kualitas aman dan nyaman guna menunjang kegiatan belajar mengajar siswa.

    Dalam tinjauan lapangan tersebut, Bupati Subandi mengecek langsung detail progres fisik bangunan. Ia memverifikasi apakah pengerjaan proyek telah mematuhi standar teknis dan sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati.

    Berdasarkan hasil pantauannya, Subandi menilai realisasi pembangunan SDN Suko secara umum telah memuaskan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

    “Tidak banyak catatan koreksi yang saya temukan. Kualitas bahan dasar pembangunan dari tembok hingga struktur atap bangunan sudah bagus dan sesuai standar,” ujar H. Subandi di lokasi.

    Orang nomor satu di Sidoarjo ini juga memberikan apresiasi terhadap kinerja kontraktor pelaksana yang dinilai profesional dalam menjaga mutu pekerjaan. Menurutnya, komitmen kontraktor sangat krusial dalam menghadirkan infrastruktur publik yang layak.

    Selain kontraktor, sorotan positif juga ditujukan kepada tim pengawas proyek. Subandi menekankan bahwa hasil pembangunan yang presisi tidak lepas dari fungsi kontrol yang berjalan maksimal di lapangan.

    “Kualitas hasil pembangunan sangat bergantung pada kinerja konsultan pengawas. Jika pengawas bekerja dengan baik, maka hasilnya juga akan maksimal,” imbuhnya.

    Subandi berharap standar kualitas yang diterapkan di SDN Suko dapat menjadi tolok ukur (benchmark) bagi pembangunan fasilitas pendidikan lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Dengan infrastruktur yang kokoh dan aman, kualitas pendidikan di Kota Delta diharapkan dapat terus meningkat. [isa/beq]

  • Pemerintah Akan Bina Pertambangan Ilegal, Celios: Itu Bukan Solusi

    Pemerintah Akan Bina Pertambangan Ilegal, Celios: Itu Bukan Solusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) bukan solusi.

    Menurutnya, rencana Kemenko Perekonomian untuk membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Tanah Air sama saja dengan melegalkan hal yang ilegal.

    “Legalisasi tambang ilegal jelas bukan solusi. Tambang yang legal saja pengawasan pemerintah masih lemah, apalagi mengurus tambang yang skala kecil tapi banyak,” kata Bhima kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Bhima juga menyebut biaya pengawasan untuk memperkecil dampak kerusakan lingkungan dengan pendapatan dari tambang skala kecil tidak sebanding.

    “Apakah tambang itu bisa memenuhi kewajiban reklamasi? Kan pasti tidak bisa,” imbuhnya.

    Dari segi ekonomi, kata Bhima, legalisasi tambang ilegal bisa memicu oversupply bijih mineral dengan kualitas yang berbeda-beda. Menurutnya, hal ini juga malah berpotensi membuat smelter merugi.

    Di sisi lain, pengusaha tambang RI juga rugi lantaran harga bisa anjlok. Bhima pun mengingatkan salah satu solusi memberantas tambang ilegal sebaiknya dengan konsep ekonomi restoratif.

    Konsep ekonomi restoratif adalah model ekonomi yang berfokus pada pemulihan ekosistem dan lingkungan yang rusak serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Solusinya memang bukan dengan legalisasi, tapi mencari alternatif pendapatan para penambang ilegal itu, misalnya dengan konsep ekonomi restoratif, mendukung transisi pekerjanya ke sektor perkebunan dan perikanan dengan fasilitas yang lebih baik,” jelas Bhima.

    Sebelumnya, pemerintah berencana membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Indonesia. Terlebih, tambang emas ilegal dapat menghasilkan hingga 200 ton per tahun.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu Bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menjelaskan skema pembinaan tambang ilegal itu bisa mencontoh yang terjadi pada sumur minyak dan gas bumi (migas).

    Dia menyebut pemerintah kini telah menata sumur rakyat yang umumnya ilegal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal tersebut. Alhasil, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

    “Kalau migas bisa, seharusnya minerba [mineral dan batu bara] bisa dong. Kita kasih waktu misalnya dari 20–38 provinsi terbit IPR [izin pertambangan rakyat], kita kasih waktu empat tahun,” ucap Herry dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disebutkan bahwa jika ditemukan tambang rakyat yang belum memiliki IPR, maka menjadi prioritas.

    Menurutnya, pembinaan tambang rakyat ilegal menjadi penting. Sebab, di satu sisi, tambang ilegal itu menjadi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, jika tambang ilegal itu langsung diberantas, maka lapangan kerja masyarakat juga terenggut.

    “Karena ini menyangkut rakyat, kalau untuk rakyat kan luasan IPR itu hanya 10 hektare maksimum, itu pun untuk koperasi. Kalau perorangan, 5 hektare,” kata Herry.

    Dia juga mencontohkan, jika negara mampu membina tambang emas ilegal saja, hasilnya cukup signifikan. Menurutnya, emas yang dihasilkan dari tambang ilegal sebesar 100 ton per tahun bisa menjadi milik negara.

    Karena itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan mineral kritis dan strategis.

    “Oleh karena itu, tata kelola ini harus kita desain dengan baik. Saat ini, kami sedang menyusun Perpres terkait tata kelola mineral kritis dan strategis,” jelas Herry.

  • Kementerian ESDM, SKK Migas dan KKKS Terus Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Sumatra

    Kementerian ESDM, SKK Migas dan KKKS Terus Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Sumatra

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) terus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Bantuan ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah dan industri hulu migas untuk meringankan beban masyarakat pasca banjir dan longsor. 

    Penyaluran bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta posko penanganan darurat di masing-masing wilayah terdampak. Bantuan yang diberikan mencakup logistik kebutuhan dasar dan sarana pendukung penanganan bencana, antara lain genset, paket sembako dan bahan pangan siap saji, air mineral dan perlengkapan sanitasi, selimut, tenda keluarga, matras, dan perlengkapan bayi, perlengkapan kesehatan dan obat-obatan, peralatan kebersihan untuk pemulihan pasca bencana, serta dukungan logistik tambahan sesuai kebutuhan lapangan.

    Bantuan kemanusiaan tersebut dilepas secara resmi oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, bersama Kepala SKK Migas, melalui armada cargo udara di Bandara Soekarno-Hatta yang disiapkan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses akibat terputusnya jalur transportasi.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa kontribusi ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dan sektor energi dalam membantu masyarakat di tengah bencana.

    “Bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian Kementerian ESDM bersama SKK Migas serta KKKS terhadap masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa negara hadir untuk membantu warga yang terdampak, sekaligus mendukung percepatan penanganan darurat dan pemulihan kondisi di lapangan,” ujar Yuliot, (11/12/2025).

    Yuliot menambahkan bahwa dukungan ini tidak hanya bersifat material, namun juga merupakan simbol solidaritas dan komitmen jangka panjang sektor energi dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto menyampaikan, sebelumnya SKK Migas telah mengoordinasikan partisipasi dari sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah Sumatera Bagian Utara, untuk bersama-sama menyediakan bantuan yang relevan dengan kebutuhan terkini di posko pengungsian maupun titik-titik terdampak. 

    “Penyaluran bantuan secara berlanjut kita lakukan. Hari ini terkirim seberat 12 Ton dan 146 Kilogram terdiri dari tenda besar, genset & Jet Cleaner. Siang ini masuk cargo pesawat dan terbang menuju lokasi,” kata Djoko Siswanto.

  • Tambang Ilegal Bakal Dibina, Pemerintah Siapkan Perpres Mineral Kritis

    Tambang Ilegal Bakal Dibina, Pemerintah Siapkan Perpres Mineral Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Tanah Air. Terlebih, tambang emas ilegal dapat menghasilkan hingga 200 ton per tahun.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menjelaskan, skema membina tambang ilegal itu bisa mencontoh pada yang terjadi pada sumur minyak dan gas bumi (migas).

    Dia menyebut, pemerintah kini telah menata sumur rakyat yang umumnya ilegal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu. Alhasil, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

    “Kalau migas bisa harusnya minerba [mineral dan batu bara] bisa dong. Kita kasih waktu misalnya dari 20-38 provinsi terbit IPR [izin pertambangan rakyat], kita kasih waktu 4 tahun,” ucap Herry dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) disebutkan bahwa jika ditemukan tambang rakyat yang belum memiliki IPR, maka menjadi prioritas.

    Menurutnya, pembinaan tambang rakyat ilegal menjadi penting. Sebab, di satu sisi, tambang ilegal itu menjadi lapangan kerja pada masyarakat sekitar.
    Oleh karena itu, jika tambang ilegal itu langsung diberantas, maka lapangan masyarakat juga terenggut.

    “Karena ini menyangkut rakyat, kalau untuk rakyat kan luasan IPR itu hanya 10 hektare maksimum, itu pun untuk koperasi. Kalau perorangan 5 hektare,” kata Herry.

    Dia juga mencontohkan, jika negara mampu membina tambang emas ilegal saja, hasilnya cukup signifikan. Menurutnya, emas yang dihasilkan dari tambang ilegal sebesar 100 ton per tahun bisa menjadi milik negara.

    Perpres Mineral Kritis dan Strategis

    Karena itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan mineral kritis dan strategis.

    “Oleh karena itu, tata kelola ini harus kita desain dengan baik. Saat ini, kami sedang menyusun Perpres terkait tata kelola mineral kritis dan strategis,” jelas Herry.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Ekonomi Elen Setiadi menjelaskan, pihaknya bakal menggandeng kementerian/lembaga terkait untuk membahas aturan mengenai pengelolaan mineral kritis dan strategis tersebut.

    Menurutnya, aturan itu juga harus mampu mengintegrasikan sistem pada Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hingga Kementerian Hukum.

    Dia menambahkan bahwa pembinaan tambang ilegal juga mampu melindungi pekerjaan masyarakat yang terlibat. Selain itu, penerimaan negara juga bakal terdongkrak.

    “Jadi, kalau ini berjalan dengan baik, pasti penerimaan ini berjalan dengan baik, masyarakat tadi pasti otomatis akan terbawa,” katanya.

    Kementerian ESDM mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia sepanjang 2022. Berbagai tambang tersebut bergerak di sejumlah komoditas, mulai dari batu bara, logam, dan non-logam.

    Tercatat, sebanyak 447 tambang ilegal berstatus di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sebanyak 132 tambang ilegal di dalam WIUP.

    Sementara itu, 2.132 tambang ilegal tidak diketahui datanya. Adapun, sebanyak 2.741 tambang ilegal itu tersebar di 28 provinsi pada 2021.

    Secara terperinci, tambang ilegal paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 649. Sebanyak 562 tambang ilegal yang berlokasi di Sumatra Selatan.

    Kemudian, tambang ilegal yang berada di Jawa Barat dan Jambi masing-masing sebanyak 300 dan 178. Ada pula 159 tambang ilegal yang berada di Nusa Tenggara Timur.

    Sementara itu, tambang ilegal di Banten dan Kalimantan Barat berturut-turut sebanyak 148 dan 84. Di sisi lain, Kementerian ESDM tak mencatat keberadaan tambang ilegal di enam provinsi, yakni Aceh, Bali, Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

  • Kejar Lifting Minyak 610.000 Barel, ESDM Geber EOR hingga Reaktivasi Sumur Idle

    Kejar Lifting Minyak 610.000 Barel, ESDM Geber EOR hingga Reaktivasi Sumur Idle

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman optimistis prospek sektor hulu migas tetap cerah pada 2026.

    Dia bahkan percaya diri target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada tahun depan bisa tercapai. Adapun, target tersebut lebih tinggi dibanding 2025, yakni 605.000 bph.

    “Saya cuma bisa komen satu, tahun depan 610.000 barel per hari. Jadi kita semuanya mengarah ke situ bagaimana kita upayakan. Bila perlu kita bisa lebih bagus,” ucap Laode di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (9/12/2026).

    Dia memaparkan, untuk mencapai target tersebut pihaknya memiliki sejumlah strategi. Menurutnya, strategi itu masih sama dengan yang diterapkan tahun ini.

    Laode mengatakan, strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya menjadi produksi melalui penerapan full scale enhanced oil recovery (EOR) dan teknologi waterflood (WF).

    Di samping itu, Indonesia memiliki potensi 44.000 sumur migas. Namun, sumur yang berfungsi sebanyak 16.000 sumur tua dan sumur idle 16.000-18.000 sumur.

    Pemerintah, kata dia, juga tengah melakukan pendalaman untuk meningkatkan lifting minyak dari sumur-sumur yang potensial. Terlebih, pemerintah juga mendorong baseline 301 sumur minyak yang telah selesai eksplorasi, tetapi belum menerbitkan rencana pengembangan atau plan of development (PoD).

    “Strateginya kan kita sudah berhasil tahun ini, kan [lifting] sudah naik nih. Berarti strategi ini kita pertahankan,” tutur Laode.

    Terpisah, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya optimistis dapat mencapai target di lifting pada tahun depan. 

    Apalagi, dia mengklaim realisasi lifting minyak pada November 2025 saja sudah berada di level 610.000 bph. Realisasi itu lebih tinggi dibanding target 2025, yakni 605.000 bph.

    “Kami melihat apa yang diupayakan berdasarkan konsolidasi pada 2024 yang lalu menunjukkan hasil signifikan. Pada tahun 2024 tingkat produksi kita sekitar 580.000 barel per hari. Jadi dengan ada peningkatan sekitar 25.000 bph pada tahun 2025. Ini merupakan bagian capaian dalam rangka ketahanan energi,” tutur Yuliot dalam acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

    Kendati demikian, dia menuturkan untuk mencapai target lifting pada 2026, terdapat sejumlah permasalahan yang harus diatasi. Oleh karena itu, pihaknya bersama SKK Migas bakal mengambil sejumlah langkah.

    Pertama, penyempurnaan regulasi dalam rangka pemenuhan perizinan yang ada di kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Yuliot mengatakan, pihaknya akan menanyakan kepada KKKS terkait permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi.

    Permasalahan itu baik dari sisi perizinan, pengadaan lahan, regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga ekosistem yang ada di dalam negeri.

    “Nanti akan dibahas satu persatu. Dari hasil rakor ini akan ada rekomendasi kepada pemerintah apa saja yang perlu dilakukan perbaikan,” imbuh Yuliot.

    Kedua, pihaknya bakal menyediakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk produksi maupun eksplorasi minyak. Ketiga, pihaknya bakal meningkatkan ekosistem ketersediaan peralatan di dalam negeri.

    Yuliot menjelaskan, TKDN di sektor migas baru mencapai 40%. Dia ingin capaian tersebut meningkat sekaligus memudahkan investor mengakses peralatan di dalam negeri.

  • Bahlil Bongkar Jurus Swasembada Energi: 70 WK Migas Dilelang, 2.500 Sumur Idle Diaktifkan

    Bahlil Bongkar Jurus Swasembada Energi: 70 WK Migas Dilelang, 2.500 Sumur Idle Diaktifkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah gebrakan untuk mewujudkan swasembada energi di tengah gejolak geopolitik global.

    Hal itu dia sampaikan di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Bahlil mengatakan, saat ini upaya menggenjot lifting minyak menjadi fokus utama. Adapun target lifting minyak pada tahun ini mencapai 605.000 barel per hari (bph) dan bakal terus ditingkatkan menjadi 1 juta bph pada 2029.

    Untuk mencapai target itu, Bahlil mengatakan pihaknya mengubah skema lelang wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) dari sebelumnya bertahap menjadi serentak mulai tahun ini.

    Oleh karena itu, dia mengatakan lebih dari 70 WK migas siap dijajakan mulai tahun ini.

    “Tadi saya katakan bahwa untuk kita menaikkan lifting kita, itu kita harus melakukan eksplorasi. Ada 70 cekungan kita akan tenderkan,” tutur Bahlil.

    Selain itu, pihaknya juga meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah melakukan rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) segera melakukan konstruksi. Jika tidak, Bahlil tak segan membatalkan proyek.

    Di samping itu, pihaknya juga bakal mengoptimalkan sumur tua (idle). Bahlil membuka kesempatan kepada PT Pertamina (Persero) dan usahanya untuk menggandeng KKKS lain dalam menggarap sumur idle tersebut.

    Data Kementerian ESDM sendiri mencatat saat ini terdapat 2.500 sumur idle yang bakal direaktivasi dengan skema kemitraan itu dilakukan mulai tahun ini.

    Perinciannya, Pertamina bakal mereaktivasi 500 sumur idle dengan menggandeng mitra pada tahun ini. Kemudian, 2.000 sisanya bakal dikerjakan hingga 2028 mendatang.  

    Khusus tahun ini, 500 sumur idle yang potensial dikerjasamakan itu mayoritas berlokasi di Sumatra. Dari jumlah tersebut, 60 sumur berada di offshore, sedangkan sisanya onshore.

    “Kita memberikan ruang bagi KKKS, khususnya Pertamina untuk melakukan kolaborasi dengan yang lain. Bagi kita yang penting menaikkan lifting,” jelas Bahlil.

    Lebih lanjut, Bahlil menuturkan pihaknya bakal menggenjot implementasi BBN campuran 50% biodiesel ke dalam solar atau B50 pada 2026. Hal ini dilakukan guna menekan impor solar.

    Menurutnya, penerapan mandatory B50 ke depannya juga dapat menjadi substitusi konsumsi solar hingga 20 juta kiloliter (kl).

    Kementerian ESDM memprediksi konsumsi solar tahun depan tembus 40,2 juta kl. Dengan demikian, implementasi B50 pada semester II/2026 dapat mengalihkan hampir setengah dari kebutuhan solar.

    “Yang berikutnya adalah kita dorong, tahun depan kita nggak lagi impor solar. Karena kita dorong ke B50,” kata Bahlil.

  • Disiksa di Kamboja, 7 WNI Minta Segera Dipulangkan

    Disiksa di Kamboja, 7 WNI Minta Segera Dipulangkan

    Kuningan, Beritasatu.com – Tujuh warga negara Indonesia (WNI) dari berbagai daerah diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Para korban memohon pemerintah segera memulangkan mereka setelah mengaku mengalami penyiksaan dan berbagai bentuk kekerasan selama enam bulan berada di negara tersebut.

    Sebuah video yang beredar luas memperlihatkan para korban menangis meminta pertolongan. Mereka mengaku dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar, tetapi sesampainya di Kamboja justru ditempatkan di sebuah apartemen tanpa kejelasan pekerjaan maupun kontrak kerja.

    Dari tujuh WNI tersebut, dua di antaranya merupakan pasangan suami istri asal Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lima korban lainnya berasal dari Jakarta, Karawang, Lampung, Riau, dan Manado.

    Keluarga korban di Kuningan baru mengetahui kondisi ini setelah video para korban viral di media sosial. Haryana, ayah salah seorang korban, mengaku terkejut dan berharap pemerintah segera bertindak.

    “Kami berharap anak saya bisa pulang, saya mohon bantuan pemerintah untuk memulangkan anak saya,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

    Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Polres Kuningan bergerak cepat dengan mendatangi keluarga korban untuk menggali keterangan lebih lanjut. Kapolres Kuningan, AKBP M Ali Akbar mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri.

    “Polres Kuningan bersama pihak keluarga kemudian diarahkan untuk membuat laporan resmi ke Bareskrim Polri sebagai dasar penyelidikan sekaligus upaya percepatan pemulangan para korban ke Indonesia,” pungkasnya.

  • Disiksa di Kamboja, 7 WNI Minta Segera Dipulangkan

    Disiksa di Kamboja, 7 WNI Minta Segera Dipulangkan

    Kuningan, Beritasatu.com – Tujuh warga negara Indonesia (WNI) dari berbagai daerah diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Para korban memohon pemerintah segera memulangkan mereka setelah mengaku mengalami penyiksaan dan berbagai bentuk kekerasan selama enam bulan berada di negara tersebut.

    Sebuah video yang beredar luas memperlihatkan para korban menangis meminta pertolongan. Mereka mengaku dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar, tetapi sesampainya di Kamboja justru ditempatkan di sebuah apartemen tanpa kejelasan pekerjaan maupun kontrak kerja.

    Dari tujuh WNI tersebut, dua di antaranya merupakan pasangan suami istri asal Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lima korban lainnya berasal dari Jakarta, Karawang, Lampung, Riau, dan Manado.

    Keluarga korban di Kuningan baru mengetahui kondisi ini setelah video para korban viral di media sosial. Haryana, ayah salah seorang korban, mengaku terkejut dan berharap pemerintah segera bertindak.

    “Kami berharap anak saya bisa pulang, saya mohon bantuan pemerintah untuk memulangkan anak saya,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

    Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Polres Kuningan bergerak cepat dengan mendatangi keluarga korban untuk menggali keterangan lebih lanjut. Kapolres Kuningan, AKBP M Ali Akbar mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri.

    “Polres Kuningan bersama pihak keluarga kemudian diarahkan untuk membuat laporan resmi ke Bareskrim Polri sebagai dasar penyelidikan sekaligus upaya percepatan pemulangan para korban ke Indonesia,” pungkasnya.

  • Anak Eks Presiden Afsel Dituduh Rekrut Belasan Pria Bertempur untuk Rusia

    Anak Eks Presiden Afsel Dituduh Rekrut Belasan Pria Bertempur untuk Rusia

    Pretoria –

    Duduzile Zuma-Sambudla, anak perempuan mantan Presiden Afrika Selatan (Afsel) Jacob Zuma, dituduh merekrut belasan pria, separuhnya masih kerabatnya, untuk bertempur bersama pasukan Rusia dalam perang di Ukraina.

    Zuma-Sambudla, seperti dilansir CNN, Sabtu (6/12/2025), dilaporkan ke polisi oleh kakak tirinya, atau putri sulung Jacob Zuma, Nkosazana Zuma-Mncube, terkait tuduhan tersebut. Kasus ini membuat hubungan antara anggota keluarga Jacob Zuma semakin merenggang.

    Zuma-Sambudla yang berusia 43 tahun, merupakan salah satu dari hampir dua lusin anak Jacob Zuma, yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden Afsel tahun 2018 lalu menyusul rentetan skandal korupsi.

    Sosok Zuma-Sambudla dikenal sebagai pendukung setia Presiden Rusia Vladimir Putin dan telah mengungkapkan kekagumannya via media sosial. Pekan lalu, dia mengundurkan diri dari posisinya di parlemen Afsel, menyusul aduan pidana yang diajukan kakak tirinya tersebut.

    Aduan itu diajukan ke polisi setelah pemerintah Afsel mulai menyelidiki bagaimana 17 pria Afsel terjebak di wilayah Donbas, Ukraina, yang dilanda perang. Otoritas Afsel mendapatkan informasi soal situasi sulit yang dialami belasan pria itu setelah mereka memberikan seruan darurat untuk dipulangkan ke negara asalnya.

    Otoritas Afsel mengungkapkan bulan lalu bahwa belasan pria itu “dibujuk untuk bergabung dengan pasukan tentara bayaran yang terlibat dalam perang Ukraina-Rusia dengan dalih kontrak kerja yang menguntungkan”.

    Dalam aduannya yang meminta penyelidikan resmi terhadap adik tirinya, Zuma-Mncube menuduh Zuma-Sambudla dan dua orang lainnya telah berkontribusi pada situasi yang dialami para pria yang terjebak di Donbas tersebut. Zuma-Sambudla belum menanggapi tuduhan itu secara terbuka.

    Kepolisian Afsel, seperti dilansir AFP, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki tuduhan yang menyebut Zuma-Sambudla telah membujuk 17 pria Afsel pergi ke Rusia “untuk berperang dalam perang Ukraina tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka”.

    Penyelidikan itu fokus pada apakah “ada tindakan kriminal, termasuk kemungkinan perdagangan manusia, perekrutan ilegal, eksploitasi, atau penipuan, yang mungkin berkontribusi terhadap perpindahan orang-orang ini ke zona konflik”.

    Berdasarkan aturan hukum Afsel, bertugas untuk militer asing tanpa persetujuan pemerintah merupakan tindakan ilegal atau melanggar hukum.

    Aduan pidana terhadap Zuma-Sambudla juga diajukan oleh Aliansi Demokratik, partai politik terbesar kedua di Afsel. Juru bicara Aliansi Demokratik, Chris Hattingh, mengatakan bahwa belasan pria itu, menurut keterangan keluarga mereka, “benar-benar disesatkan” dan dibujuk ke Rusia dengan kedok “pelatihan keamanan”.

    Ketika tiba di Rusia, sebut Hattingh, pakaian dan paspor pria-pria Afsel itu “diduga dibakar”, kemudian ponsel mereka “disita secara bertahap” hingga akhirnya tidak ada lagi kontak dengan keluarga mereka.

    Tonton juga video “Presiden Afsel Ramaphosa Undang Prabowo Hadiri KTT G20 di Johannesburg”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)