Topik: ketahanan pangan nasional

  • Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

    Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

    Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

    Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut tampak dipatahkan pada hari ini usai Presiden Prabowo Subianto melantik sosok mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

    Pada hari ini, Basuki resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN definitif, usai sebelumnya Bambang Susantono selaku Kepala OIKN definitif mundur dari jabatannya.

    Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

    “Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

  • Kapolres Tuban Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

    Kapolres Tuban Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam upaya mendukung Asta Cita, program 100 hari pertama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin, memberikan arahan khusus kepada jajarannya dalam sebuah kegiatan bertajuk Commander Wish.

    Dalam arahannya, Kapolres Tuban menekankan pada lima jenis tindak pidana yang menjadi prioritas Polri, yaitu pemberantasan judi online, korupsi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan impor dan ekspor ilegal, serta narkoba.

    Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin, menyatakan bahwa keberhasilan program Asta Cita bukan hanya dilihat dari jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga dari kualitas pengungkapan kasus tersebut.

    “Saya berharap lima jenis tindak pidana ini dapat diungkap dengan baik oleh fungsi-fungsi yang terkait,” ujarnya, Selasa (5/11/2024).

    Lebih lanjut, ia menginstruksikan agar seluruh anggota berkoordinasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, mencatat perkembangan, dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

    “Pendalaman harus dilakukan agar pengungkapan kasus-kasus ini dapat lebih efektif,” tegas AKBP Oskar Syamsuddin.

    Dukungan Polri untuk Ketahanan Pangan melalui Program Beyond Presisi Triwulan IV 2024
    Sebagai bagian dari Asta Cita, Polri juga turut serta dalam mendukung ketahanan pangan melalui program Beyond Presisi triwulan IV tahun 2024.

    Program ini meliputi langkah-langkah strategis seperti pendataan lahan yang berpotensi untuk mendukung kemandirian pangan dan berkontribusi dalam sektor pertanian, selaras dengan program pemerintah.

    Dari sisi internal, Kepolisian juga telah membuka rekrutmen untuk calon anggota Polri dengan kompetensi khusus (Bakomsus) di bidang pertanian dan kesehatan, yang sudah dimulai sejak 1 November lalu.

    Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan serta kesehatan.

    Dengan rangkaian kegiatan ini, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya ketahanan pangan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. (ted)

  • Polres Pamekasan Komitmen Dukung Program Asia Cita Ala Presiden Prabowo Subianto

    Polres Pamekasan Komitmen Dukung Program Asia Cita Ala Presiden Prabowo Subianto

    Pamekasan (beritajatim.com) – Polres Pamekasan, komitmen mendukung penuh program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yakni program Asia Cita dalam rangka meningkatkan penegakan hukum dan swasembada pangan.

    “Program Asia Cita menjadi prioritas dalam upaya memperkuat sektor ketahanan pangan nasional, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum. Seperti judi online, peredaran narkoba, dan tindak pidana korupsi,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, Senin (4/11/2024).

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga meminta seluruh personil agar memiliki komitmen serupa untuk merealisasikan program Asia Cita. “Perhatian terhadap sektor pangan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ungkapnya.

    “Termasuk juga untuk penegakan hukum, sehingga kami meminta unit-unit, Satres Narkoba dan Satreskrim untuk lebih aktif lagi melakukan penyelidikan dan pengawasan di wilayah rawan (narkoba dan kriminal). Termasuk melacak akun-akun medsos atau aplikasi yang terindikasi terlibat dalam pinjaman ilegal maupun judi online,” tegasnya.

    Selain itu, pihaknya juga mengimbau seluruh personil hingga di tingkat Polsek Jajaran, agar mendukung program swasembada pangan. “Salah satu poin dari program ini dengan cara memberdayakan lahan kosong untuk ditanami pangan,” jelasnya.

    “Tidak kalah penting, Polri juga sudah mempersiapkan rencana kerja dalam 100 hari untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Sebab salah satu orientasi dari program Asia Cita ini dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

    Terlebih visi pemerintahan menuju Indonesia Emas pada 2045, juga disimpulkan dalam program Asia Cita Presiden Prabowo Subianto. “Jadi sekali lagi, Polri sudah mempersiapkan program 100 hari untuk mendukung Asia Cita yang diterapkan pemerintah,” pungkasnya. [pin/kun]

  • BPK Bongkar Penyebab Kementan & Bapanas Sulit Wujudkan Ketahanan Pangan RI

    BPK Bongkar Penyebab Kementan & Bapanas Sulit Wujudkan Ketahanan Pangan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya sederet permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mewujudkan ketahanan pangan.

    Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan signifikan yang mengakibatkan terhambatnya Kementan dan Bapanas untuk memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang efektif untuk mewujudkan ketahanan pangan tahun 2021 sampai dengan semester I/2023.

    Mengacu hasil pemeriksaan kinerja atas pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan mengungkap adanya 12 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya satu permasalahan pemborosan.

    Adapun, sederet permasalahan yang dimaksud, antara lain pertama, perhitungan produksi dan kebutuhan komoditas pangan strategis yang dinilai belum sepenuhnya valid dan mutakhir.

    Permasalahan ini terlihat pada penyusunan prognosa neraca pangan strategis yang disusun oleh Bapanas yang dinilai belum sepenuhnya didasarkan pada data produksi dan kebutuhan yang valid dan mutakhir, serta belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK).

    “Akibatnya, proyeksi Neraca Pangan Bapanas dan Neraca Komoditas untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, gula, daging lembu, daging unggas, dan telur unggas pada SNANK tidak bisa dijadikan alat ukur dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional, termasuk kebijakan impor,” ungkap laporan BPK, seperti dikutip pada Sabtu (2/11/2024).

    Untuk itu, BPK telah merekomendasikan kepada kepala Bapanas agar berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan instansi lain yang terkait dengan data statistik pangan untuk pengintegrasian data yang berbasis digital dan mutakhir dari data kebutuhan, persediaan, produksi, dan distribusi serta impor pangan.

    Permasalahan kedua yang ditemukan BPK adalah sarana produksi pertanian berupa benih, bibit, pupuk, dan pakan yang belum mencukupi untuk memproduksi pangan strategis sesuai kebutuhan nasional.

    “Permasalahan tersebut di antaranya Kementan belum menganalisis kebutuhan minimal benih, bibit, pupuk, dan pakan untuk memproduksi pangan strategis,” ungkapnya.

    Selain itu, Kementan juga dinilai belum optimal memenuhi ketersediaan benih bersertifikat dan benih/bibit ternak berkualitas untuk mencukupi kebutuhan nasional. Imbasnya, Kementan belum dapat mencapai pemenuhan produksi jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, daging lembu, dan tebu untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

    BPK pun telah merekomendasikan kepada menteri pertanian untuk mengoptimalkan analisis kebutuhan minimal atas benih bersertifikat dan pupuk. Ini dilakukan untuk dapat memproduksi komoditas pangan strategis sesuai kebutuhan nasional, serta melakukan upaya menjamin ketersediaan benih bersertifikat dan pupuk non subsidi.

    Di samping itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait tata cara pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan harga acuan pembelian beras luar negeri belum diatur secara jelas.

    Hasil pemeriksaan menunjukkan regulasi yang mengatur tata cara pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), khususnya pengadaan CBP, baik yang diserap dari dalam negeri maupun pembelian dari luar negeri, belum disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bapanas.

    Pasalnya, BPK menyebut bahwa selama ini tata cara pengadaan CBP dilaksanakan oleh Perum Bulog. Selain itu, Bapanas juga belum menetapkan kriteria harga pembelian pemerintah atau harga acuan pembelian yang dapat dijadikan patokan bagi Perum Bulog dalam pembelian beras dari luar negeri.

    “Akibatnya, pengendalian atas pengadaan CPP, khususnya pengadaan beras dari luar negeri lemah,” imbuhnya.

  • Wamentan Sudaryono dinobatkan menjadi “Bapak Pembina Petani Milenial”

    Wamentan Sudaryono dinobatkan menjadi “Bapak Pembina Petani Milenial”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dinobatkan sebagai “Bapak Pembina Petani Milenial” karena terus mendukung generasi muda terjun ke sektor pertanian dalam meningkatkan produktivitas pangan nasional.

    Penobatan itu dilakukan dalam Konsolidasi Nasional Duta Petani Milenial/Duta Petani Andalan (DPM/DPA) yang diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu.

    Acara tersebut dihadiri ratusan petani muda dan organisasi kepemudaan lain, yang datang untuk membangun sektor pertanian nasional.

    Wamentan menyatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi dorongan semangat bagi dirinya untuk semakin berkomitmen mendukung generasi muda dalam dunia pertanian.

    “Penobatan ini menjadi pemicu semangat kami dalam meningkatkan regenerasi petani muda,” kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Sudaryono, regenerasi petani muda sangat penting, mengingat komposisi petani di Indonesia saat ini masih didominasi oleh kalangan yang lebih tua.

    Dia menyebutkan, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan bahwa 38,02 persen petani di Indonesia adalah generasi yang telah berusia 41 hingga 56 tahun.

    Sementara itu, hanya 21,93 persen petani yang termasuk kategori petani muda, atau sekitar 6,2 juta orang dari total populasi petani.

    “BPS pada tahun 2023 mencatat sebanyak 38,02 persen petani di Indonesia adalah generasi baby boomers berusia 41-56 tahun, untuk petani muda, hanya 21,93 persen atau sekitar 6,2 juta orang,” terangnya.

    Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menilai bahwa generasi petani milenial memiliki peran besar dalam menjamin keberlanjutan sektor pertanian nasional.

    Ia berharap generasi petani muda mampu mengatasi tantangan sektor pertanian modern dengan inovasi dan kreativitas, agar produksi nasional terus meningkat.

    Sebagai anak petani asal Grobogan, Jawa Tengah, Sudaryono merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menginspirasi petani muda di seluruh Indonesia.

    Ia mengatakan akan berupaya menjadi sosok yang selalu hadir sebagai solusi bagi berbagai kekhawatiran dan tantangan yang dihadapi petani milenial.

    Dengan dukungan ini, Sudaryono berharap lebih banyak anak muda tertarik bergabung ke sektor pertanian untuk memastikan ketahanan pangan nasional di masa depan.

    “Saya menyambut dengan baik kegiatan ini. Sebagai bapak, kakak, atau abang asuh petani milenial, tentu saya ingin selalu berusaha menjadi solusi dari segala kekhawatiran dan tantangan para petani milenial,” kata Sudaryono.

    Baca juga: Mentan target swasembada pangan dalam tiga tahun lewat petani muda
    Baca juga: Regenerasi petani untuk pertanian berkelanjutan
    Baca juga: Kementan dampingi petani millenial kembangkan pertanian modern
     

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah Perkuat Infrastruktur untuk Mencapai Swasembada Pangan

    Pemerintah Perkuat Infrastruktur untuk Mencapai Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. 

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa dirinya menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya menyukseskan program ketahanan pangan nasional.

    Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah mengadakan koordinasi untuk memastikan sinkronisasi infrastruktur guna mendukung target swasembada pangan.

    “Ketahanan pangan adalah prioritas yang harus dicapai bersama, dan setiap kementerian terkait harus terlibat dalam koordinasi menyeluruh untuk memastikan infrastruktur mendukung sektor pertanian,” kata Menko AHY seusai memimpin rapat lintas kementerian di kantornya, Kamis (31/10/2024).

    Presiden Prabowo menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang. Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggarisbawahi bahwa pencapaian ketahanan pangan merupakan tanggung jawab prioritas bagi Kabinet Merah Putih dan harus dijalankan dengan sukses. Kementerian dan lembaga di bawah koordinasi menko infrastruktur diminta memastikan penyediaan infrastruktur tanpa hambatan yang berarti.

    “Walaupun Kementerian Pertanian berada di bawah menko pangan, karena swasembada pangan adalah prioritas nasional, maka menko infrastruktur juga perlu ikut membantu menyelesaikan kendala yang ada, khususnya terkait penyediaan air bagi sektor pertanian,” jelas Mentan Amran.

    Untuk mencapai swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah mempersiapkan program pembukaan lahan baru sebanyak tiga juta hektare serta meningkatkan konektivitas daerah pertanian dengan infrastruktur irigasi dan bendungan yang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Pemanfaatan infrastruktur adalah kunci. Pembangunan bendungan dan saluran irigasi yang baru harus segera diselesaikan untuk menjamin pasokan air ke lahan pertanian,” ujar Amran.

    Selain memastikan infrastruktur yang memadai, Amran juga menekankan pentingnya sinergi antarkementerian dalam mengatasi perbedaan data dan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pembinaan di tingkat daerah lebih efektif.

    “Dengan kerja sama terpadu antarkementerian dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Indonesia optimistis mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan,” pungkas Amran.

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.

  • Kementan dukung restorasi air dan iklim demi swasembada pangan

    Kementan dukung restorasi air dan iklim demi swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung restorasi sumber daya air dan iklim untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia.

    “Kementan mendukung restorasi air melalui teknologi pertanian cerdas iklim, seperti sensor tanah, irigasi tetes, dan pemantauan cuaca berbasis satelit,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Mentan menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada Simposium Nasional Restorasi Sumber Daya Air dan Iklim untuk Kemandirian Pangan di Bandung, yang dibacakan oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan Fadjry Djufry.

    Kementan terus mendukung upaya restorasi sumber daya air dan iklim guna memperkuat ketahanan pangan nasional, pasalnya ketersediaan air dan iklim yang stabil menjadi kunci untuk mencapai kemandirian pangan.

    “Teknologi ini membantu petani membuat keputusan yang tepat, memperkuat kemampuan petani, serta memberi akses informasi iklim akurat lewat aplikasi digital,” ujarnya.

    Mentan menegaskan pentingnya restorasi sumber daya air dan iklim sebagai salah satu solusi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

    “Pada 2024 ini, Kementerian Pertanian telah mencapai beberapa hasil signifikan, terutama di bidang pengelolaan air dan perubahan iklim dengan melakukan terobosan solusi cepat peningkatan produksi padi,” tuturnya.

    Disebutkan bahwa terobosan melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan pompanisasi, optimalisasi lahan rawa dan tumpang sisip padi gogo serta cetak sawah telah berhasil meningkatkan produksi beras dalam tiga bulan terakhir.

    “Data proyeksi BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan terjadi kenaikan produksi beras pada Agustus sebesar 2,84 juta ton, September 2,87 juta ton, dan Oktober 2,59 juta ton, jika dibandingkan dengan tahun 2023 pada bulan yang sama,” lanjutnya.

    Menurut Mentan, hal ini menunjukkan bahwa peran restorasi sumber daya air menjadi vital dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pertamanya bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    Atas dasar itu, Kementan bersama Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi) dan IPB University menyelenggarakan simposium nasional yang untuk strategi restorasi sumber daya air dan iklim, guna mendukung kemandirian pangan Indonesia.

    “Melalui kegiatan ini, para akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait, dapat berdiskusi dan bertukar informasi mengenai tantangan dan solusi dalam menghadapi krisis pangan akibat perubahan iklim,” terangnya.

    Dalam dukungannya pada program utama Kementerian Pertanian, Perhimpi melalui berbagai anggotanya yang berasal dari BSIP, Badan Informasi Geospasial, dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait, telah melahirkan SNI 9230:2023 tentang Spesifikasi Informasi Geospasial – Zona Indikatif Pengembangan Infrastruktur Panen Air Pertanian.

    Melalui SNI ini, dapat dihasilkan informasi zona indikatif dari lahan-lahan yang memerlukan optimalisasi air dan berpotensi untuk dibangun infrastruktur panen air seperti embung, dam parit, long storage, irigasi pompa, sumur dangkal atau pun sumur bor.

    Sehingga pada lahan tersebut dapat terjadi peningkatan indeks pertanaman yang berujung pada peningkatan produksi padi nasional.

    Sejak berdiri pada 45 tahun yang lalu, Perhimpi telah memberikan kontribusi dalam berbagai hal untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan nasional dalam konteks iklim dan cuaca.

    “Perhimpi berperan secara aktif melalui anggota yang tersebar pada berbagai instansi dan lembaga pemerintah serta swasta yang tersebar di seluruh Indonesia,” terangnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Penasehat Perhimpi sekaligus akademisi IPB University Yonny Koesmaryono menjelaskan pentingnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian yang perlu terus dioptimalkan.

    Baca juga: Kementan inventarisasi lahan sapi di Sulawesi dukung investasi Vietnam

    Baca juga: Kementan jalin komitmen pasokan 2 juta sapi hidup untuk makan bergizi

    “Intensifikasi seperti di lahan marjinal dilakukan melalui pompanisasi, laju penurunan lahan terus terjadi sehingga harus dijaga keseimbangan melalui ekstensifikasi dengan perluasan atau pencetakan lahan,” jelasnya.

    Yonny juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

    Menurutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik. Inovasi perlu terus dilakukan, termasuk dalam penyiapan sumber daya manusia pertanian.

    “Program Presiden Prabowo selama lima tahun ke depan, kita harus gerak cepat hingga tercapai swasembada, dan kita pernah mencapai swasembada, pengalaman itu bisa menjadi modal,” kata Yonny.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendukung swasembada pangan lewat pemanfaatan pangan biru

    Mendukung swasembada pangan lewat pemanfaatan pangan biru

    Jakarta (ANTARA) – Swasembada pangan menjadi salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini memimpin Kabinet Merah Putih.

    Masalah pangan menjadi kebutuhan primer masyarakat, segenap strategi pun mulai dipersiapkan pemerintahan yang tergabung untuk merealisasikan swasembada pangan pada 2028.

    Sejumlah kementerian terkait pun gotong royong saling berkoordinasi dalam menyusun jalur sutra menuju misi mulia itu, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, hingga Badan Pangan Nasional.

    Dalam merealisasikan misi tersebut, sejumlah infrastruktur pendukung hingga lahan memiliki benang merah yang sudah seharusnya dirajut untuk menghadirkan strategi apik dan tujuan tercapai. 

    Sementara menyiapkan swasembada pangan, terutama untuk bahan pokok, Indonesia yang merupakan negara maritim yang dianugerahi luas wilayah laut total lebih dari 5,8 juta kilometer persegi ini memiliki kekayaan sumber daya pangan bawah laut yang melimpah.

    Kekayaan bawah laut itu pun menyimpan kandungan gizi yang beragam untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia lewat asupan gizi protein ikan.

    Gizi ikan

    Kandungan gizi ikan, terutama ikan laut, memang sudah dikenal memiliki manfaat yang baik bagi pertumbuhan, hal ini karena kandungannya yang kaya akan asam amino esensial.

    Dokter gizi medik dr Dyah Arum mengungkapkan ikan laut, seperti teri jengki, ikan kembung, ikan cakalang, kerapu, ikan layur, dan teri nasi memiliki kandungan arginin yang tinggi. Kandungan ini merupakan salah satu asam amino yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan atau menambah tinggi badan dari anak. Selain itu, arginin juga bisa membantu untuk menambah panjang tulang.

    Ikan-ikan kecil, seperti teri, memiliki kandungan kalsium hingga 2.000 mg per 100 gram. Angka tersebut jauh di atas susu yang selama ini dikenal sebagai sumber kalsium yang baik, yakni sekitar 100 mg per 100 gram.

    Ikan teri yang tidak diasinkan bisa menjadi alternatif sumber kalsium yang dapat dikonsumsi, karena harganya cenderung terjangkau di pasaran, dibandingkan dengan susu.

    Dengan kekayaan laut yang dimiliki, ikan laut yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia mampu mendukung swasembada pangan. Sementara itu, ikan air tawar tidak kalah memiliki kelebihan gizi yang patut dipertimbangkan sebagai asupan protein masyarakat, sehingga kualitas asupan makan pun diharapkan semakin meningkat.

    Selain ikan laut, ikan air tawar juga bisa menjadi opsi asupan protein, seperti ikan patin yang memiliki kandungan lemak baik yang kaya omega 3.

    Produksi perikanan

    Kekayaan alam laut Indonesia yang mampu menghasilkan ikan melimpah, tentu saja ini menjadi berkah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tidak ayal, Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) senantiasa menggaungkan pemanfaatan protein ikan agar semakin dicintai dan menjadi menu yang selalu hadir dalam setiap keluarga.

    Bahkan, baru-baru ini, KKP menggelar santap bersama 32.766 peserta di 150 unit pelaksana teknis (UPT) KKP yang tersebar di seluruh Indonesia pada peringatan HUT ke-25 (29/10) yang dipusatkan di Pulau Untungjawa, Kepulauan Seribu, Jakarta, untuk memperkenalkan ikan sebagai salah satu menu santap bersama itu.

    Pemanfaatan ikan di laut boleh saja dilakukan, namun dalam prosesnya perlu diterapkan pula penangkapan yang berfokus pada keberlanjutan sumber daya ikan, termasuk alam bawah laut. Penangkapan ikan seyogyanya dilakukan dengan cara-cara yang ramah lingkungan, sehingga tempat ikan bernaung dapat terjaga.

    Menilik data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan tangkap pada semester I 2024 mencapai 3,11 juta ton yang terdiri dari perairan di laut dan sebesar 0,23 juta ton perairan darat.

    Peningkatan itu terjadi pada 12 pelabuhan perikanan UPT pusat dan 66 daerah yang didominasi ikan laut, berupa tuna, cakalang, kembung, dan layang. Sementara target produksi perikanan tangkap pada 2024 sebanyak 6 juta ton yang terdiri dari perairan laut 5,64 juta ton dan perairan darat 0,38 juta ton. Dengan capaian itu penerimaan negara dari perikanan tangkap per 26 Juli tercatat mencapai Rp533,36 miliar dari target yang ditetapkan, yakni Rp1,85 triliun.

    Sementara itu, subsektor perikanan budi daya Indonesia pada periode Januari-Juni 2024 mencapai 3,34 juta ton atau 26,6 persen dari target 12,5 juta ton. Dengan capaian perikanan budi daya yang masih jauh dari target ini, KKP menyiapkan strategi untuk mengakselerasi kinerja, sehingga dapat terpenuhi pada semester II 2024.

    Adapun komoditas perikanan budi daya ditopang oleh komoditas rumput laut sebesar 5,14 juta ton, ikan kakap 3.860 ton, ikan nila, lele, bandeng, ikan mas, gurami, hingga kerapu.

    Melimpahnya sejumlah komoditas kelautan dan perikanan Indonesia, sudah sepatutnya negara maritim ini memanfaatkan kekayaan sumber daya pangan bawah laut itu. Jika berkaitan dengan selera, konsumsi protein ikan bisa saja ditingkatkan lewat diversifikasi, sehingga masyarakat memiliki variasi menu makan.

    Bahkan, data Badan Pangan Dunia (FAO) menyampaikan bahwa masyarakat dunia mengalami kekurangan pangan yang meningkat dari 7,9 persen pada 2019 menjadi 9,2 persen pada 2022. Kondisi ini pun diprediksi akan meningkatkan kebutuhan protein dunia hingga 70 persen.

    Kekayaan sumber daya ikan ini pun diharapkan mampu menopang kebutuhan protein dunia yang diproyeksikan akan meningkat itu. Sebelum beralih memenuhi kebutuhan protein dunia, alangkah baiknya memperkenalkan lebih dekat protein ikan pada masyarakat dalam negeri, sehingga mampu menjadi raja di negeri sendiri, layaknya Norwegia yang memiliki kebanggaan akan komoditas salmon di negaranya.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2024

  • HLF MSP dan Indonesia-Africa Forum 2024: Perkuat Pembangunan Berkelanjutan dan Solidaritas Global – Page 3

    HLF MSP dan Indonesia-Africa Forum 2024: Perkuat Pembangunan Berkelanjutan dan Solidaritas Global – Page 3

    1. Kerja Sama Bisnis

    Forum HLF-MSP 2024 menghasilkan 32 kesepakatan bisnis dengan total nilai mencapai 3,5 miliar dolar AS. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, termasuk energi terbarukan, infrastruktur, kesehatan, dan teknologi.

    2. Penguatan Kemitraan 

    Forum ini berhasil memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Kemitraan ini diarahkan untuk bersama-sama menghadapi tantangan global yang kompleks, dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor.

    3. Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 

    Setiap kesepakatan yang dihasilkan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pembangunan global yang inklusif dan berkelanjutan.

    4. Kerja Sama di Sektor Kesehatan 

    Kolaborasi dengan Kenya, Ghana, dan Afrika Selatan mencakup registrasi, distribusi, pemasaran produk farmasi Indonesia, serta transfer teknologi produksi vaksin. Langkah ini untuk mendukung ketahanan kesehatan negara-negara Afrika dan memperluas ekspor produk kesehatan Indonesia, yang pada akhirnya meningkatkan akses layanan kesehatan lebih terjangkau di dalam negeri.

    5. Kerja Sama di Sektor Energi 

    Kesepakatan dengan Namibia dan Tanzania meliputi eksplorasi gas alam serta pengembangan infrastruktur kelistrikan, yang dapat meningkatkan akses energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dampak langsung bagi Indonesia mencakup transfer teknologi dan pengembangan energi lebih efisien dan dapat mengurangi biaya energi di dalam negeri.

    6. Kerja Sama Teknologi Pertanian dan Pupuk

    Bersama Tanzania dan Nigeria, Indonesia sepakat membangun pabrik pengolahan gas menjadi pupuk dan menjual alat produksi berbahan dasar batu bara. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat sektor pertanian dengan stabilitas pasokan pupuk yang terjangkau, meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, dan mendukung ketahanan pangan nasional.

    7. Penguatan Industri Pertahanan

    Kerja sama dengan Afrika Selatan, Kongo, dan Senegal dalam pengadaan pesawat CN235 dan N219 serta pengembangan infrastruktur pertahanan mendukung transfer teknologi di sektor ini. Hal ini juga memperkuat industri strategis nasional dan meningkatkan keamanan dalam negeri.

    8. Kerja Sama Lintas Sektor

    Berbagai kesepakatan lintas sektor turut menambah portofolio kerja sama, dengan fokus pada penguatan hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Afrika. Hal ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan tersebut.

  • Kementan Rilis Kredit Usaha Alsintan dengan Bunga 3%, Disubsidi Pemerintah

    Kementan Rilis Kredit Usaha Alsintan dengan Bunga 3%, Disubsidi Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian meluncurkan skema Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dengan suku bunga yang dibayar petani sebesar 3%. 

    Skema kredit ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan visi swasembada pangan seperti digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Pembiayaan Pertanian Tedy Dirhamsyah menjelaskan Kredit Usaha Alsintan merupakan inisiasi kredit pembiayaan terhadap usaha alat dan mesin pertanian yang didanai tidak hanya dari beban anggaran pemerintah, melainkan juga menggandeng keterlibatan sektor perbankan sebagai solusi bagi para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

    Hanya saja, lanjut dia, pembiayaan alsintan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

    “Keterlibatan sektor perbankan menjadi solusi pembiayaan strategis bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian,” ujar Tedy dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

    Dia menjelaskan bahwa skema kredit usaha Alsintan ini dirancang untuk memudahkan akses petani terhadap alsintan melalui subsidi bunga, di mana petani cukup membayar bunga 3%, dengan subsidi bunga 8,5% ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. 

    Dengan memanfaatkan skema kredit ini, Tedy menuturkan bahwa petani dapat memiliki alat mesin pertanian yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh para petani akan efisien.

    Menurut Tedy, dengan mengadopsi teknologi dan meningkatkan mekanisasi, maka Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan di sektor pertanian, mendukung efisiensi waktu, biaya produksi, dan mengoptimalkan proses dari hulu ke hilir, termasuk pada program cetak sawah tiga juta hektare.

    “Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan level mekanisasi, tetapi juga mendorong daya saing usaha mikro dan kecil di sektor pertanian,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Kementan juga akan segera melakukan koordinasi untuk memastikan penyaluran kredit berjalan efektif. Inisiatif ini pun diharapkan memperkuat akses petani terhadap alsintan modern dan mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.

    Sementata itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa modernisasi pertanian merupakan kunci peningkatan produksi. 

    “Kita harus bertransformasi menuju pertanian modern. Dengan alsintan, proses usahatani menjadi lebih efisien dan biaya produksi lebih rendah,” ujar Mentan Amran.

    Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung petani melalui akses pembiayaan alsintan yang terjangkau, demi meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.