Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Polda Riau Dukung Asta Cita dengan Ketahanan Swasembada Pangan

    Polda Riau Dukung Asta Cita dengan Ketahanan Swasembada Pangan

    Pekanbaru: Polda Riau melaksanakan langkah strategis yang melibatkan seluruh jajaran kepolisian dan TNI di wilayah setempat dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional.

    Langkah ini terwujud melalui penanaman jagung dan budidaya ikan patin yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ketersediaan pangan serta mendorong ketahanan pangan daerah dan nasional.

    Polda Riau melibatkan 12 Polres yang tersebar di wilayah Riau untuk berkolaborasi dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) setempat dan berbagai pihak terkait. 

    “Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penanaman jagung di lahan seluas 20 hektare yang tersebar di beberapa titik,” kata Kapolda Riau, Irjen Mohammad Iqbal saat Launching Ketahanan Swasembada Pangan di SPN Polda Riau, Rabu, 6 November 2024.
     

    Iqbal menjelaskan program ketahanan pangan ini diinisiasi setelah Presiden Republik Indonesia menginstruksikan percepatan program ketahanan pangan sebagai bagian dari 8 program prioritasnya untuk masa 100 hari pertama kepemimpinannya. 

    Instruksi tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kapolri yang memerintahkan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia untuk menyusun dan melaksanakan program ketahanan pangan, salah satunya yang dilaksanakan di Riau.

    “Dalam tahap awal, sekitar 60 kilogram bibit jagung pipil (jagung biasa) dan 45 kilogram bibit jagung manis Bonanza telah disebar di lahan yang telah disiapkan,” jelas Iqbal.

    Selain itu ada 30.000 ekor ikan patin juga ditanam untuk mendukung ketahanan pangan berbasis perikanan.

    Iqbal mengungkapkan ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga tentang memperkuat sumber daya manusia yang sehat dan produktif. 

    “Ketahanan pangan adalah bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang sehat dan berdaya saing. Ini adalah bagian dari mewujudkan Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

    Tantangan geografis yang dihadapi oleh Riau seperti banyaknya lahan gambut, sungai, dan dataran rendah, membuat program ketahanan pangan ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi lintas sektoral. 

    Mantan Kapolda NTB dan Kadiv Humas Polri ini menyampaikan selain jajaran kepolisian, TNI juga bergabung dalam upaya ini, untuk memastikan program berjalan lancar.

    “Riau memiliki kondisi geografis yang tidak mudah, namun berkat kerja sama yang solid antara Polri, TNI, dan seluruh masyarakat, kita yakin program ketahanan pangan ini bisa sukses. Kami akan terus memperkuat kolaborasi ini agar hasil yang dicapai dapat optimal untuk masyarakat,” ungkapnya.

    Pekanbaru: Polda Riau melaksanakan langkah strategis yang melibatkan seluruh jajaran kepolisian dan TNI di wilayah setempat dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional.
     
    Langkah ini terwujud melalui penanaman jagung dan budidaya ikan patin yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ketersediaan pangan serta mendorong ketahanan pangan daerah dan nasional.
     
    Polda Riau melibatkan 12 Polres yang tersebar di wilayah Riau untuk berkolaborasi dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) setempat dan berbagai pihak terkait. 
    “Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penanaman jagung di lahan seluas 20 hektare yang tersebar di beberapa titik,” kata Kapolda Riau, Irjen Mohammad Iqbal saat Launching Ketahanan Swasembada Pangan di SPN Polda Riau, Rabu, 6 November 2024.
     

    Iqbal menjelaskan program ketahanan pangan ini diinisiasi setelah Presiden Republik Indonesia menginstruksikan percepatan program ketahanan pangan sebagai bagian dari 8 program prioritasnya untuk masa 100 hari pertama kepemimpinannya. 
     
    Instruksi tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kapolri yang memerintahkan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia untuk menyusun dan melaksanakan program ketahanan pangan, salah satunya yang dilaksanakan di Riau.
     
    “Dalam tahap awal, sekitar 60 kilogram bibit jagung pipil (jagung biasa) dan 45 kilogram bibit jagung manis Bonanza telah disebar di lahan yang telah disiapkan,” jelas Iqbal.
     
    Selain itu ada 30.000 ekor ikan patin juga ditanam untuk mendukung ketahanan pangan berbasis perikanan.
     
    Iqbal mengungkapkan ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga tentang memperkuat sumber daya manusia yang sehat dan produktif. 
     
    “Ketahanan pangan adalah bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang sehat dan berdaya saing. Ini adalah bagian dari mewujudkan Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
     
    Tantangan geografis yang dihadapi oleh Riau seperti banyaknya lahan gambut, sungai, dan dataran rendah, membuat program ketahanan pangan ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi lintas sektoral. 
     
    Mantan Kapolda NTB dan Kadiv Humas Polri ini menyampaikan selain jajaran kepolisian, TNI juga bergabung dalam upaya ini, untuk memastikan program berjalan lancar.
     
    “Riau memiliki kondisi geografis yang tidak mudah, namun berkat kerja sama yang solid antara Polri, TNI, dan seluruh masyarakat, kita yakin program ketahanan pangan ini bisa sukses. Kami akan terus memperkuat kolaborasi ini agar hasil yang dicapai dapat optimal untuk masyarakat,” ungkapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Polrestabes Makassar Dukung Gerakan Nasional Pangan Merah Putih untuk Swasembada

    Polrestabes Makassar Dukung Gerakan Nasional Pangan Merah Putih untuk Swasembada

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, Pemerintah Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan.

    Peluncuran ini berlangsung serentak di berbagai daerah, termasuk di Kota Makassar, dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan.

    Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

    Polri turut mengambil peran aktif dalam menggerakkan potensi nasional, tak hanya di bidang keamanan tetapi juga dalam aspek-aspek kesejahteraan masyarakat.

    Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib menjelaskan, dukungan ini selaras dengan instruksi presiden untuk mendorong kemandirian pangan yang lebih kuat.

    Hal ini diungkapkan Ngajib usai melakukan Launching Kegiatan dengan Tema Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan.

    “Gerakan ini adalah bentuk sinergi kami dengan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, karena kami memahami pentingnya ketahanan pangan bagi stabilitas negara,” ujar Ngajib.

    Ngajib juga menekankan bahwa gerakan ini adalah upaya menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen di Polri untuk aktif dalam menguatkan ketersediaan pangan di berbagai daerah.

    “Tidak hanya di Makassar, jajaran Polri di seluruh Indonesia juga turut ambil bagian, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tambahnya.

    Sekadar diketahui, kegiatan ini digelar di ruang Vicon Tunggal Panaluan Polrestabes Makassar dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama, termasuk Waka Polrestabes Makassar AKBP Budi Susanto dan para kapolsek. (Muhsin/fajar)

  • Menteri UMKM Sebut Aturan Hapus Kredit Wujud Keberpihakan Pemerintah

    Menteri UMKM Sebut Aturan Hapus Kredit Wujud Keberpihakan Pemerintah

    Jakarta –

    Pemerintah berencana menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Penghapusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan aturan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM di Indonesia.

    “Kalau tadi ditanyakan, banknya di mana, yang notabene adalah nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Himbara,” kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

    Agar tidak terjadi simpang siur, kata dia, maka penghapusan kredit hanya untuk pelaku UMKM di sektor tertentu yang terkena beberapa permasalahan, seperti bencana alam dan COVID-19.

    “Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong,” ucapnya.

    Selanjutnya, bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan jatuh tempo, sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

    “Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM,” katanya.

    Artinya bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang.

    “Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana,” kata Maman.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM di Istana Merdeka pada Selasa (5/11). Prabowo menekankan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

    “Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM,” kata Prabowo.

    Kebijakan ini meliputi penghapusan utang bagi UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Sejumlah sektor ini dinilai menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

    “Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara,” katanya.

    (akn/ega)

  • Siaga Perang Meluas! Prabowo Gas Swasembada Pangan, Rem Proyek IKN

    Siaga Perang Meluas! Prabowo Gas Swasembada Pangan, Rem Proyek IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

    Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

    Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

    Perbesar

    Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis 

    “Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

    Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

    “Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

    Swasembada Pangan 

    Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

    “Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

    Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    Perbesar

    Dody Hanggodo / Bisnis

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

    Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

    Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

    “Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

    Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

    Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

    Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

    “Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini  akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan,” kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

    Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

    Perbesar

    Ilustrasi beras / Bisnis

    Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

    “Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

    Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN. 

  • Tantangan Swasembada Pangan di Era Prabowo

    Tantangan Swasembada Pangan di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam pidato kenegaraan perdana se­­­te­­­lah pe­­­lan­­­tikan, Presiden Prabowo Subi­­anto menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam 5 tahun ke depan. Bahkan Prabowo yakin dengan me­­­manfaatkan sumber daya alam yang melimpah, In­­­donesia dapat menjadi lum­­­bung pangan dunia.

    Namun, swasembada pa­­­ngan saja tidak cukup, harus diiringi dengan ketahanan pangan. Swasembada pangan berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan di tingkat nasional. Ketahanan pangan lebih mengutamakan akses individu terhadap pangan bergizi untuk kesehatan dan produktivitas. Kom­­binasi keduanya akan memastikan ketersediaan dan akses pangan yang merata bagi seluruh masyarakat.

    Keinginan untuk mewujudkan swasembada dan ke­­­tahanan pangan berhadapan dengan tantangan besar. Me­­­nurut penelitian Hadi Santoso, Akhmad Makhfatih, dan Hengki Purwoto, infrastruktur berpengaruh pada ketahanan pangan. Data dari 33 provinsi (2012—2016) menunjukkan bahwa jalan, irigasi, dan listrik berdampak positif pada ketahanan pangan.

    Sayangnya pembangunan infrastruktur yang berlangsung masif selama dekade terakhir tidak banyak membantu ketahanan pangan nasional. Jalan tol dan bandara memang mempermudah mobilitas dan distribusi, tetapi investasi besar ini belum berhasil mengatasi masalah mendasar di sektor pertanian seperti akses teknologi, irigasi yang buruk, dan akses pasar yang terbatas. Dampaknya, ketergantungan Indonesia pada impor pangan masih tinggi.

    Menurut data The Food Trade Dependence Index 2022, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk komoditas pangan utama. Sebanyak 54% gandum diimpor dari Australia dan 26% dari Kanada karena gandum sulit dibudidayakan di Indonesia akibat keterbatasan lahan. Ketergantungan ini membuat ketahanan pangan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global.

    Hal serupa terjadi pada kedelai, di mana 71% impor berasal dari Amerika Serikat, sementara produksi lokal hanya memenuhi kurang dari 10% kebutuhan nasional. Kedelai adalah bahan dasar tempe dan tahu, makanan pokok masyarakat. Tingginya ketergantungan pada impor menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum secara signifikan meningkatkan produksi pangan domestik. Kondisi yang memperlihatkan ketidakselarasan antara prioritas pembangunan infrastruktur dan kebutuhan ketahanan pangan.

    Situasi serupa terjadi pada beras. Meski memiliki lahan pertanian yang luas, produktivitas padi masih rendah. Indonesia harus mengimpor 37% beras dari Vietnam, 28% dari Thailand, 20% dari India, dan 15% dari Pakistan. Bahkan untuk jagung, yang penting bagi industri pakan ternak dan biofuel, Indonesia masih bergantung pada impor, terutama dari Argentina.

    Program swasembada pangan di bawah pemerintahan Prabowo harus dapat mengatasi tantangan tersebut. Pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan tujuan strategis mendukung sektor pertanian.

    Pengembangan irigasi yang efisien, akses ke teknologi pertanian modern, serta dukungan untuk meningkatkan produktivitas petani lokal menjadi kunci penting. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih besar pada infrastruktur yang langsung mendukung proses produksi pangan, seperti penyediaan irigasi, jalan tani, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan pangan di pedesaan.

    Pemerintah perlu memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Akses terhadap kredit, pelatihan teknis, dan pendampingan dalam penggunaan teknologi modern.

    Kesemuanya itu adalah langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat rantai pasok pangan. Tujuannya agar hasil pertanian dapat disimpan dan didistribusikan secara efisien, mengurangi kerugian pascapanen dan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau.

    Dalam jangka panjang, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kemampuan produksi dalam negeri semata. Harus dibarengi juga dengan kemampuan menjaga keberlanjutan produksi di tengah perubahan iklim. Skor rendah Indonesia dalam kategori Keberlanjutan dan Adaptasi menunjukkan pentingnya strategi adaptasi yang lebih baik.

    Salah satunya adalah dengan mengembangkan pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Investasi dalam penelitian pertanian yang berfokus pada inovasi teknologi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cuaca ekstrem menjadi sangat penting.

    Ambisi besar pemerintahan Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan, harus bisa mengatasi tantangan yang sangat kompleks dengan pendekatan holistik. Kepemimpinan Prabowo harus mampu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan penguatan sektor pertanian.

    Integrasi tersebut merupakan solusi untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia pada impor pangan. Termasuk mengatasi masalah mendasar dalam sektor pertanian. Kita menunggu kebijakan yang fokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan dan investasi infrastruktur untuk mendukung sektor pangan.

    Dengan begitu, Indonesia tidak hanya memiliki peluang besar untuk mencapai swasembada pangan, tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia seperti yang diharapkan.

    Jika tidak, cita-cita swasembada pangan hanya akan menjadi janji tanpa realisasi.

  • Dukung Ketahanan Pangan, Polres Pemalang Tebar Benih Ikan dan Tanam Bibit Jagung Serentak

    Dukung Ketahanan Pangan, Polres Pemalang Tebar Benih Ikan dan Tanam Bibit Jagung Serentak

    Liputan6.com, Pemalang – Polres Pemalang melakukan penaburan benih ikan dan penanaman bibit jagung secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang, untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya terkait program ketahanan pangan nasional, Selasa (5/11/2024).

    Bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), Kapolres Pemalang mengawali kegiatannya dengan penaburan 20.000 benih ikan bandeng di lahan tambak Desa Asemdoyong seluas 3 hektar.

    “Kegiatan ini untuk mengimplementasikan program prioritas Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya swasembada pangan,” kata Kapolres Pemalang, AKBP Eko Sunaryo.

    Usai penaburan benih ikan, Kapolres Pemalang bersama rombongan bergerak menuju petak 131 RPH Kelurahan Paduraksa, untuk menanam 4.500 bibit tanaman jagung di lahan seluas 2,7 hektar.

    “Penanaman juga dilakukan secara serentak oleh jajaran Polsek di wilayah masing-masing, secara keseluruhan, kami telah menanam 12.500 bibit tanaman jagung pada hari ini,” kata Eko.

    Eko berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan hasil panennya dapat dinikmati bersama.

    “Kami ucapkan terimakasih pada stakeholder terkait, dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Perhutani, yang telah bekerjasama dengan Polres Pemalang, demi terwujudnya swasembada pangan di wilayah Kabupaten Pemalang,” kata Kapolres Pemalang.

    Tebar Benih Ikan dan Tanam Bibit Jagung Serentak, Dukung Ketahanan Pangan Prabowo

  • Prabowo Hapus Utang Macet Petani dan Nelayan, Wujud Keberpihakan Pemerintah pada UMKM Pangan

    Prabowo Hapus Utang Macet Petani dan Nelayan, Wujud Keberpihakan Pemerintah pada UMKM Pangan

    GELORA.CO – Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan utang macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan, meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya.

    Aturan ini resmi ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) dan bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap sektor-sektor penting bagi ketahanan pangan nasional.

    Prabowo menjelaskan, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha kecil, terutama mereka yang berperan sebagai produsen pangan bagi negara.

    Prabowo menyampaikan, penghapusan utang macet ini dimaksudkan untuk meringankan beban para petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang selama ini terhambat akibat beban utang macet di bank.

    “Dengan aturan ini, pemerintah dapat membantu produsen yang bergerak di sektor-sektor tersebut untuk tetap produktif dalam mendukung ketahanan pangan,” ujar Prabowo.

    Prabowo menambahkan, keputusan ini diambil setelah mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok tani, nelayan, dan pelaku UMKM.

    Ia berharap, melalui penghapusan utang ini, para pelaku usaha kecil dapat lebih berdaya dalam melanjutkan kegiatan usaha mereka yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.

    Selain itu, Prabowo menugaskan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti aturan ini, termasuk menyelesaikan persyaratan administratif yang diperlukan bagi para penerima manfaat.

    “Tentang hal-hal teknis persyaratan yang harus dipenuhi akan ditindaklanjuti dengan kementerian maupun lembaga terkait,” katanya.

    Dalam penandatanganan tersebut, Prabowo juga menyampaikan rasa hormatnya kepada para petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang menjadi pilar ketahanan pangan.

    Ia berharap dengan dukungan pemerintah ini, para pelaku usaha dapat menjalankan bisnis mereka dengan tenang, semangat, dan keyakinan bahwa mereka dihargai oleh masyarakat.

    Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memberdayakan pelaku UMKM dan memastikan bahwa mereka dapat terus berkontribusi pada ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

  • Mentan Berterima Kasih ke Prabowo atas Dukungan untuk Petani Indonesia

    Mentan Berterima Kasih ke Prabowo atas Dukungan untuk Petani Indonesia

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dukungannya kepada para petani Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan usai acara penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemutihan utang petani dan UMKM, yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dukungan konkret bagi sektor pertanian di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.

    “Pak Presiden Prabowo sangat cinta petani Indonesia. Beliau terus berpikir cara untuk meringankan beban petani dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak para rakyat kecil. Saya sangat bahagia,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

    Lebih lanjut, Amran menegaskan kebijakan pemutihan utang ini menjadi bentuk dukungan nyata dari pemerintah kepada para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian yang terdampak kondisi ekonomi.

    Kenaikan harga pupuk beberapa waktu terakhir, serta kondisi finansial yang berat bagi banyak petani, membuat pemutihan utang ini sangat berarti bagi mereka.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menunjukkan kepedulian dan keberpihakannya kepada petani. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban mereka, tapi juga memberi ruang bagi sektor pertanian untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar dalam ketahanan pangan nasional,” ungkap Amran.

    Acara penandatanganan PP ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Wakil Menteri Pertanian, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

    Kehadiran mereka menunjukkan dukungan lintas sektor dalam memperkuat sektor pertanian dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Selain pejabat pemerintah, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai asosiasi petani, yang memberikan apresiasi penuh terhadap kebijakan ini.

    Sebagai informasi, Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan lebih berdayaguna,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan seluruh persyaratan teknis terkait aturan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian serta lembaga terkait.

    (anl/ega)

  • Asosiasi Sambut Gembira Kebijakan Prabowo Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM

    Asosiasi Sambut Gembira Kebijakan Prabowo Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kelautan serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) 

    Penandatanganan PP tersebut disambut gembira oleh para pelaku UMKM hingga asosiasi petani dan nelayan. 

    “Kami harapkan apa pun yang menjadi beban petani bisa diringankan dan itu bisa menjadi keberpihakan. Saya pikir itu akan jadi langkah baru dan progresif yang luar biasa. Memang plafonnya belum dibicarakan spesifik, kami harap petani, nelayan, dan UMKM bisa bernapas dengan lega,,” kata Ketua Asosiasi Petani Kakao Arif Zamroni di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Arif menilai PP ini merupakan langkah besar pemerintahan Prabowo yang berdampak bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang terbebani utang untuk memutar usahanya. 

    “Jadi intinya kami dari kelompok petani, nelayan, UMKM hari ini luar biasa senang kehadiran pemerintah dan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto yang sudah melakukan langkah besar. Mudah-mudahan  implementasi di lapangan sesuai harapan masyarakat,” ungkap Arif. 

    Lebih  lanjut, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Gulat Manurung menilai penandatanganan PP ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 

    “Utang itu akan jadi beban sehingga petani itu tidak progresif untuk meningkatkan produktivitas karena tertekan dari utang sebelumnya. Kami dari petani sawit melihat ini adalah cara pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan sebagaimana target Presiden Prabowo itu pertumbuhan ekonomi 8%, itu semua bermula dari ketahanan ekonomi petani dan nelayan,” kata Gulat. 

    Sementara itu, dengan ditekennya PP tersebut, Prabowo berharap dapat membantu pelaku UMKM, produsen pangan, hingga nelayan yang terlilit piutang untuk meneruskan usaha ke depannya. 

    “Kita tentunya berdoa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” harap Prabowo dalam sambutannya. 

  • Basuki Sesumbar Minat Investor di IKN Tinggi, Begini Katanya

    Basuki Sesumbar Minat Investor di IKN Tinggi, Begini Katanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengklaim bahwa investor yang berminat menanamkan dana ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara makin banyak.

    Selain sebanyak 500 Letter of Intent (LoI) terkait penanaman modal IKN telah dipegang oleh pemerintah, Basuki sampai dengan akhir masa pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) modal masuk ke IKN sudah cukup besar.

    “Sampai dengan groundbreaking terakhir APBN Rp86 triliun. Lalu, investasi masuk sudah Rp58 triliun. Itu di groundbreaking terakhir sebelum 20 Oktober kemarin,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Dia melanjutkan bahwa meskipun belum mencapai target Rp100 triliun pada akhir 2024 ini, tetapi instansinya akan tetap mengejar investasi untuk tetap masuk ke IKN.

    “Saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kami dorong membangun yang masih pembicaraan dipercepat untuk disepakati,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia menjabarkan bahwa dari 500 LoI yang sudah masuk tak terbatas dari investor. “Dulu LoI itu engga hanya investor ternyata kita petakan ada yang konsultan kontraktor supplier, kami utamakan investor, kurang dari setengah itu. Saya juga Kamis ke sana [IKN] lagi, komisi 2 kan juga mau ke sana, maka kami siapkan,” pungkas Basuki.

    Nasib di Tangan Prabowo

    Sebelumnya, nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.