Topik: ketahanan pangan nasional

TRIBUNNEWS.COM – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menggelar kegiatan Muktamar Ilmu Pengetahuan Ke-2 Tahun 2024 di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 

Mengangkat tema besar “Merefleksikan Kembali Peran Nahdlatul Ulama sebagai Civil Society”, acara ini bertujuan untuk menggali refleksi dan strategi peran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kekuatan sipil dalam menghadapi tantangan global, sosial, dan geopolitik terkini. 

Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, M. Zainal Anwar mengatakan, kegiatan muktamar ilmu pengetahuan diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam tentang potensi dan tantangan NU di era saat ini. 

“Kami ingin acara ini menjadi pendorong lahirnya ide-ide besar yang relevan dalam menjawab tantangan zaman mendatang. Juga untuk menyelaraskan gerak dari Lakpesdam di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah,” ujar Zainal.

Ke depan, kata Zainal yang juga Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, Lakpesdam PWNU Jawa Tengah akan mendorong adanya forum diskusi yang bisa memantik gagasan dan aksi yang relevan dengan kebutuhan jamaah dan jamiyyah khususnya di lingkup Jawa Tengah. 

“NU di Jawa Tengah adalah terbesar kedua di Indonesia. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, kami ingin organisasi NU nyata manfaatnya di masyarakat dan bisa bersinergi dengan berbagai kekuatan masyarakat sipil lain untuk mendorong pemerintah yang hadir dan menjawab masalah dan tantangan yang ada di Jawa Tengah,” ujar Zainal.

Lakpesdam PWNU Jawa Tengah menggelar kegiatan Muktamar Ilmu Pengetahuan Ke-2 Tahun 2024 di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Rektor UNS, Prof Hartono menyampaikan, topik-topik yang dibahas pada muktamar ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi terutama dalam bidang pertanian. 

Prof Hartono menegaskan, salah satu kajian riset utama UNS yang berfokus pada swasembada pangan sangat selaras dengan tema muktamar di tengah kondisi krisis pangan yang semakin memprihatinkan. 

“Dalam lima tahun terakhir, sekitar 60.000 hingga 70.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi, yang menyebabkan penurunan hasil pangan hingga 2-3 juta ton per tahun.”

“Bahkan, pada 2023, Indonesia terpaksa mengimpor beras sebanyak 30.000 ton,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Prof. Hartono menjelaskan, pemerintah telah merencanakan program ketahanan pangan yang mencakup 3 juta hektar lahan baru melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, TNI, dan organisasi masyarakat. 

“UNS juga mendapatkan alokasi sekitar 4.300 hektar sebagai kajian untuk disurvei dan membuat desain untuk optimalisasi lahan pertanian di Kalimantan,” ujar Prof Hartono.

Sementara itu, Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah, KH. Abdul Ghaffar Rozin yang akarab dipanggil Gus Rozin menjelaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui Lakpesdam. 

Menurut Gus Rozin, Lakpesdam tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengembangan SDM, tetapi juga berperan sebagai lembaga kajian dan pengembangan pemikiran dalam memperkuat masyarakat madani dan civil society. 

“NU berkomitmen untuk membangun masyarakat yang partisipatif, tidak bergantung pada negara, dan menghidupkan kembali gerakan serta pemikiran Gus Dur yang mengedepankan keseimbangan antara intelektual dan ulama,” kata Gus Rozin.

Dalam khutbah iftitahnya, Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidillah Shodaqoh menjelaskan, Muktamar Ilmu Pengetahuan Ke-2 ini berangkat dari gagasan sederhana, yaitu untuk mengaktualisasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat.  

“Ilmu itu harus bermanfaat bagi umat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, bukan hanya di dunia akademis, tetapi lebih jauh lagi di masyarakat.”

“Banyak ilmu yang belum sepenuhnya diaktualisasikan untuk kepentingan umat, dan ini menjadi tugas kita bersama, para cendikiawan, kyai, dan ulama untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar KH. Ubaidillah Shodaqoh.

Melanjutkan Pemikiran Gus Dur

Muktamar ini juga mengangkat pentingnya melanjutkan gerakan dan pemikiran Gus Dur yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sipil serta mendorong agar ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk memperkuat masyarakat.

Wakil Menteri Agama RI, Muhammad Syafi’i mengangkat tema tentang pentingnya civil society dalam kehidupan bersama. 

Dalam penjelasannya, ia menyoroti konsep masyarakat sipil sebagai kekuatan sosial yang harus digerakkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. 

Syafi’i mengungkapkan, masjid harus kembali berperan sebagai pusat peradaban, tidak hanya sebagai tempat ibadah. 

Namun juga sebagai pusat politik, ekonomi, dan sosial, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW.

“Masjid harus mengembalikan peran historisnya dalam membangun masyarakat. Kita bisa mengembangkan berbagai program untuk pemberdayaan masyarakat, seperti UMKM dan beasiswa anak-anak,” ujarnya.

Ia menambahkan, masjid saat ini sudah mulai kehilangan ikatannya dengan masyarakat.

Mengacu pada hasil disertasinya mengenai modal sosial masjid dalam perspektif Islam, Syafi’i menegaskan perlunya revitalisasi masjid sebagai penggerak perubahan sosial dan ekonomi. 

Dalam kesempatan ini, ia juga mengumumkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama serta peluncuran program studi Manajemen Pendidikan Pesantren untuk memperkuat peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

Para peserta mengikuti Lakpesdam PWNU Jawa Tengah kegiatan Muktamar Ilmu Pengetahuan ke-2 Tahun 2024 di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang digelar Lakpesdam PWNU Jateng.

Di sesi berikutnya, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono membahas isu penting terkait ketahanan pangan dan distribusi pupuk subsidi di Indonesia. 

Menurut Sudaryono, sistem birokrasi yang rumit dan melibatkan lebih dari 12 kementerian telah menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi pupuk subsidi kepada petani. 

“Pada tahun 2025, kita akan menyederhanakan proses distribusi pupuk, menghilangkan penggunaan Kartu Tani, dan memastikan pupuk langsung sampai dari pabrik ke petani,” jelas Sudaryono. 

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketepatan alokasi dan mendukung produktivitas pertanian di Indonesia. 

Sudaryono juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengembalikan Bulog sebagai badan yang fokus pada pembelian gabah langsung dari petani, bukan dari pedagang perantara. 

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan harga gabah yang adil.

Di sisi lain, Sudaryono menekankan pentingnya membuka lahan baru untuk produksi pangan di 12 provinsi yang dikenal sebagai brigade pangan. 

“Ekonomi berbasis komunitas memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan dunia. NU sebagai ormas terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas,” ujar Sudaryono.

Dalam muktamar ini, Sudaryono berharap NU sebagai ormas terbesar di dunia dapat mengambil peran aktif dalam memajukan sektor pertanian berbasis komunitas, serta membantu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih stabil.

Adapun acara ini dihadiri sekitar hampir 500 peserta yang terdiri dari para pengurus NU di Jawa Tengah, akademisi berbagai perguruan tinggi umum dan keagamaan, serta tokoh-tokoh penting dari eksekutif maupun legislatif. (*)