Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Bupati Ngawi : Tanggul Penahan Banjir di Bengawan Madiun Penting untuk Ketahanan Pangan

    Bupati Ngawi : Tanggul Penahan Banjir di Bengawan Madiun Penting untuk Ketahanan Pangan

    Ngawi (beritajatim.com) – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan perlunya pembangunan tanggul penahan banjir di sepanjang aliran Bengawan Madiun yang melintasi wilayah kabupaten tersebut. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Ketahanan Pangan 2025 yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (07/01/2025).

    Ony menjelaskan bahwa lima kecamatan di Ngawi—Kecamatan Ngawi, Pangkur, Geneng, Padas, dan Kwadungan—kerap terdampak banjir setiap musim hujan. Hal ini tak hanya merugikan petani lokal, tetapi juga berpengaruh pada program ketahanan pangan nasional.

    “Setiap musim hujan, lima kecamatan tersebut menjadi langganan banjir, yang menyebabkan gagal panen dan merugikan petani. Ini berdampak langsung pada ketahanan pangan kita,” ujar Ony, Kamis (9/1/2025).

    Pemkab Ngawi telah mengajukan proposal pembangunan tanggul sepanjang 6 kilometer kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) untuk mengurangi risiko banjir. “Ini bukan hanya tentang ketahanan pangan, tetapi juga dampak sosial bagi masyarakat yang terkena banjir,” tambahnya.

    Dalam Rakortas yang dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri sejumlah menteri, Ony juga memaparkan keberhasilan Ngawi sebagai penghasil padi dengan produktivitas tertinggi nasional selama tiga tahun berturut-turut. Dengan Indeks Pertanaman Padi (IPP) mencapai 2,8, Ngawi menjadi contoh daerah yang berhasil memanfaatkan potensi pertaniannya.

    Selain menyoroti masalah banjir, Ony juga menekankan pentingnya penggunaan Dana Desa untuk pelatihan pembuatan pupuk organik melalui program Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB). Dengan PRLB, petani diajarkan untuk memproduksi pupuk organik secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia bersubsidi.

    “Petani di Ngawi telah mempraktikkan kemandirian dengan memproduksi pupuk organik, sehingga permasalahan pupuk dapat diatasi tanpa kendala berarti,” jelas Ony.

    Rakortas ini juga menyoroti target pemerintah untuk tidak mengimpor beras, gula konsumsi, jagung untuk pakan ternak, dan garam konsumsi pada 2025. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebutkan bahwa Jawa Timur ditargetkan menanam padi seluas 2,75 juta hektar dengan alokasi pupuk bersubsidi terbesar di Indonesia, yakni 1,88 juta ton.

    Dengan berbagai langkah strategis ini, Kabupaten Ngawi terus berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketergantungan pada pupuk kimia. [fiq/kun]

  • Revitalisasi Lahan Tidak Produktif, Pemkab Bandung Luncurkan Ini

    Revitalisasi Lahan Tidak Produktif, Pemkab Bandung Luncurkan Ini

    JABAR EKSPRES  – Untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang kurang produktif, Pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan program penanaman padi gogo terintegrasi di SPLPP Unpad, Desa/Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, pada Rabu (8/1/2025).

    Program ini didukung oleh Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) yang akan memberikan pendampingan serta transfer pengetahuan dan teknologi kepada petani setempat. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Dandim 0624, Polresta Bandung, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, serta sejumlah kelompok petani lokal, turut memperkuat pelaksanaan program ini.

     

    Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyatakan bahwa program penanaman padi gogo terintegrasi ini merupakan wujud komitmen Pemkab Bandung untuk mendukung program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dengan lebih dari 200 ribu hektar lahan pertanian yang tersebar di berbagai kecamatan. Kami siap mengawal dan mendukung program ketahanan pangan nasional ini,” ujar Bupati Dadang.

    Dadang menjelaskan, tujuan utama dari program ini adalah mengubah lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan yang dapat menghasilkan padi gogo secara maksimal. Sebagai contoh, di Pameungpeuk, Pemkab Bandung telah berhasil mengolah 15 hektar lahan kering dan tidak produktif dengan menanam padi gogo, yang menghasilkan lebih dari 10 ton per hektar.

    “Program ini sangat berhasil di Pameungpeuk. Lahan kering dan tidak produktif kami olah menjadi lahan produktif seluas 15 hektar dan menghasilkan lebih dari 10 ton padi gogo per hektar. Kami optimis hasil yang sama dapat dicapai di Arjasari,” jelas Bupati Dadang.

    Di Arjasari, program ini akan mengoptimalkan sekitar 200 hektare lahan kurang produktif. Setiap hektare lahan diharapkan mampu menghasilkan setidaknya 10 ton padi gogo, meningkat dari 4 ton per hektar sebelumnya. Bupati Dadang optimistis program ini dapat menghasilkan panen hingga empat kali dalam setahun.

    Selain di Kecamatan Arjasari, program penanaman padi gogo juga akan dilaksanakan di beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Bandung, dengan total lahan yang akan direvitalisasi mencapai ratusan hektare.

    Bupati Dadang juga menekankan pentingnya ketahanan pangan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan para petani.

  • Dengan Dukungan Lamongan, Dirjen Tanaman Pangan RI Optimistis Capai Target Swasembada Pangan

    Dengan Dukungan Lamongan, Dirjen Tanaman Pangan RI Optimistis Capai Target Swasembada Pangan

    Lamongan (beritajatim.com) – Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia (Kementan RI), Yudi Sastro, mengaku optimistis bahwa dukungan Kabupaten Lamongan akan membantu merealisasikan target swasembada pangan 2025.

    Menurut Yudi, optimisme itu didasari produksi padi Lamongan yang cukup tinggi, bahkan menjadi salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional.

    “Kita melakukan penambahan tanam sebesar 30 persen, tujuannya untuk mencapai target. Namun kita optimis surplus jika melihat potensi Jawa Timur dan terutama Lamongan,” kata Yudi, saat melaksanakan gerakan tanam percepatan luas tambah tanam (LTT) bersama Bupati serta Forkopimda Lamongan, di Desa Kebalanpelang, Kecamatan Babat, Rabu (8/1/2025).

    Yudi juga meng mapresiasi atas capaian Kabupaten Lamongan pada Indeks Penanaman (IP), yakni 1,3 pada tahun 2023 dan 1,6 pada tahun 2024.

    Sementara Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan Pemerintah Kabupaten Lamongan siap berkontribusi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan tahun 2025, seperti yang telah ditargetkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu, sebagai lumbung pangan nasional Pemkab Lamongan telah melakukan ragam upaya untuk meningkatkan produktivitas padi. Di antaranya menyediakan bibit berkualitas, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, embung serta sumur untuk pertanian.

    Selain itu juga melakukan optimalisasi potensi lahan sawah dan bukan sawah untuk ditanami padi, seperti wilayah rawa dan perhutanan sosial. Kemudian penyediaan pompa, pendampingan melalui sekolah lapang baik SL GAP, SL PHT dalam rangka agar budidaya padi bisa dikawal sampai panen dengan hasil yang baik.

    “Pemkab Lamongan dan petani Lamongan siap serempak mensukseskan program swasembada pangan. Bahkan Pemkab Lamongan sudah mencanangkan penggunaan dana desa minimal 20 persen untuk pertanian, dan rencananya akan kami gunakan untuk pelaksanaan sekolah lapang. Tujuannya agar kemampuan petani lebih maksimal dalam mengelola dan mengatasi masalah pertanian,” tutur Pak Yes.

    Selanjutnya orang nomor satu di Kota Soto mengatakan bahwa luas tanam Kabupaten Lamongan bulan Januari hingga hari ini mencapai 3.768 hektare. Sedangkan target pusat adalah 28.344 hektare.

    “Target tanam tahun 2025 dari Kementerian pertanian Republik Indonesia sebesar 192.373 hektar, mulai Januari sampai Desember. Sedangkan, rata-rata realisasi sasaran tanam Kabupaten Lamongan 5 tahun terakhir adalah 154.8 15 hektare. Artinya ada kenaikan target sebesar 37.558 hektare,” katanya. (fak/ted)

  • Anggota DPR Soroti Pemerintah Masih Impor Sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Anggota DPR Soroti Pemerintah Masih Impor Sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan memberikan catatan dan masukan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis yang saat ini menjadi salah satu inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

    Meskipun program ini memiliki tujuan yang sangat baik, Johan menyoroti pentingnya memastikan keberlanjutan program melalui penguatan sektor pangan lokal dan kemandirian pangan nasional.

    “Program makan bergizi gratis adalah langkah yang sangat positif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun, kita tidak boleh hanya fokus pada pelaksanaan jangka pendek. Program ini harus menjadi motor penggerak untuk memperkuat produksi pangan lokal dan mencapai swasembada pangan secara bertahap,” ujar Johan di Jakarta, Selasa (7/1/2025).makan bergizi

    Johan mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan Pemerintah yang masih bergantung pada impor bahan pangan, termasuk impor 200 ribu sapi dari Brasil untuk mendukung program ini. Menurutnya, ketergantungan pada impor bahan pangan memiliki sejumlah dampak negatif.

    Pertama Tekanan pada Anggaran Negara. Fluktuasi harga global dapat membebani anggaran, apalagi jika nilai tukar rupiah melemah. Kedua, Risiko Pasokan Global. Gangguan rantai pasok internasional, seperti krisis pangan atau kebijakan pembatasan ekspor dari negara lain, dapat mengancam keberlanjutan program.

    “Ketergantungan pada impor adalah solusi instan yang tidak berkelanjutan. Kita harus menjadikan program ini sebagai pendorong untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada bahan pangan impor,” tegas Johan.

    Johan menekankan pentingnya penguatan produksi lokal. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor peternakan lokal. Berikan subsidi kepada peternak kecil, perbaiki sistem distribusi pakan, dan fasilitasi peternakan modern berbasis komunitas.

    “Peternak lokal harus menjadi tulang punggung program ini,” ucaap Johan.

    Kedua, imbuhnya, diversifikasi sumber protein. Johan menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada sapi dengan mendorong produksi alternatif sumber protein seperti ikan, ayam, dan kambing. Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan dan peternakan unggas.

    “Kita harus memanfaatkannya untuk mendukung kebutuhan protein masyarakat,” tutur Johan.

    Ketiga, lanjut Johan, infrastruktur dan teknologi. Pembangunan fasilitas seperti cold storage, sistem irigasi, dan fasilitas produksi pakan harus menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah perlu memperkenalkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi peternakan.

    “Keempat, perlindungan pasar lokal. Pemerintah perlu melindungi peternak lokal dari dampak impor melalui kebijakan tarif dan kuota impor yang ketat. Jangan biarkan pasar lokal kalah oleh produk impor. Peternak kita butuh dukungan nyata,” ujar Johan.

    Kelima, kata Johan, edukasi dan diversifikasi konsumsi. Johan juga mengusulkan kampanye edukasi untuk mendorong masyarakat mengonsumsi pangan lokal yang beragam, seperti ikan air tawar, ayam, dan hasil tani lainnya. Ia pun mengingatkan bahwa swasembada pangan adalah tujuan jangka panjang yang harus diperjuangkan bersama.

    “Program makan bergizi gratis ini harus menjadi bagian dari strategi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Jika kita hanya mengandalkan impor, program ini akan menjadi pedang bermata dua yakni membantu masyarakat dalam jangka pendek, tetapi melemahkan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang,” pungkasnya.

     

  • Program Rumah Pangan, Inisiatif PNM Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Program Rumah Pangan, Inisiatif PNM Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan berbagai inisiatif strategis, salah satunya Rumah Pangan PNM yang diluncurkan di Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1). Program ini hadir sebagai solusi inovatif untuk memperkuat akses pangan berkualitas serta pemanfaatan pangan berbasis bahan baku, sumber daya, dan kearifan lokal.

    Program Rumah Pangan ini sejalan dengan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui program ini, PNM mengambil peran aktif dengan memastikan bahwa pemberdayaan perempuan dan keluarga prasejahtera menjadi pondasi penting dalam menciptakan ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga.

    “PNM memiliki tanggung jawab untuk mendukung program ketahanan pangan dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberdayakan nasabah PNM Mekaar agar mengalami peningkatan kesejahteraan,” ujar Executive Vice President Pengembangan dan Jasa Manajemen PT PNM, Razaq Manan Ahmad.

    Razaq menegaskan, komitmen PNM ini juga selaras dengan arahan Kementerian BUMN yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

    “Salah satu cara yang dilakukan PNM untuk mewujudkan hal ini adalah kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Jimmy Hantu Foundation. Dengan menjalin kerja sama strategis ini, PNM dapat memberikan lebih banyak peluang kepada nasabah untuk mengakses pasar yang lebih luas dan menjual hasil pertanian mereka,” ujarnya.

    Dengan kehadiran program Rumah Pangan ini, PNM berharap dapat menjadi katalisator pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, PNM juga membuat sub program Pekarangan Bergizi dalam Rumah Pangan.

    Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak dan komitmen yang tinggi dari nasabah, program Pekarangan Bergizi diharapkan dapat berkembang menjadi inisiatif positif dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi seluruh nasabah PNM.

    Dalam pelaksanaannya, Jimmy Hantu Foundation selaku mitra PNM akan berperan sebagai offtaker yang membantu menampung dan memasarkan produk pertanian, sehingga memudahkan nasabah mendapat harga yang kompetitif dan stabil.

    “Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan akses terhadap pangan yang sehat dan bergizi tetapi juga untuk menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan keluarga prasejahtera,” pungkas Razaq.

    (ory/ory)

  • Peternak Sapi Diminta Siaga Satu Cegah PMK

    Peternak Sapi Diminta Siaga Satu Cegah PMK

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta peternak sapi siaga satu dalam menghadapi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). PMK merupakan penyakit pada ternak yang sangat menular.

    Sudaryono mendorong para peternak untuk melakukan vaksinasi secara berkala agar Indonesia terbebas dari penyakit menular ini. Hal ini dikatakan saat menghadiri acara di PT Bumi Rojo Koyo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Minggu, (5/1/2025) kemarin.

    “Salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah bagaimana mengantisipasi wabah PMK. Oleh karena itu, vaksinasi harus dilakukan, baik yang difasilitasi pemerintah maupun secara mandiri,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (6/1/2025).

    Dengan vaksinasi yang sudah dilakukan, ia menekankan tidak cukup dilakukan hanya sekali, melainkan harus secara berkala agar efeknya maksimal.

    “Alhamdulillah, sapi sudah kita vaksin semua. Namun, vaksinasi harus terus dilakukan secara berkala dan diulang,” terang Sudaryono.

    Sudaryono juga mengingatkan pentingnya peran serta pemerintah daerah (Pemda) Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam menghadapi potensi penyebaran PMK.

    “Satu sapi yang terinfeksi PMK bisa menular ke mana-mana. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama menjaga seluruh populasi sapi di Jawa Timur,” imbuhnya.

    Sementara itu, Pemerintah menargetkan peningkatan produksi dan populasi sapi dalam lima tahun mendatang, yang diperkirakan akan mencapai 5 juta ekor.

    Untuk tahun 2025 ini, pemerintah menargetkan tambahan 200 ribu ekor sapi dengan memperkuat para peternak besar, kecil, dan koperasi untuk mendukung program ini.

    “Kita sudah ada target total dalam 5 tahun 5 juta. Tahun ini 200 ribu dan regulasinya sudah selesai. Pemerintah menyediakan lahan sudah selesai,” jelas sudaryono.

    Dengan upaya vaksinasi yang intensif dan sinergi antara pemerintah dan peternak, Sudaryono berharap wabah PMK dapat dicegah dan sektor peternakan Indonesia dapat berkembang dengan baik, meningkatkan ketahanan pangan nasional.

    (ada/hns)

  • Wamentan Sudaryono Minta Peternak Sapi di Jawa Timur Siaga 1 PMK

    Wamentan Sudaryono Minta Peternak Sapi di Jawa Timur Siaga 1 PMK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta peternak sapi di Jawa Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    Ia mengatakan penyebaran wabah PMK bisa mengancam populasi sapi di wilayah tersebut.

    Sudaryono mengatakan peningkatan kewaspadaan perlu dilakukan peternak dengan melakukan vaksinasi secara berkala agar Indonesia dapat terbebas dari penyakit menular ini.

    “Salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah bagaimana mengantisipasi wabah PMK. Oleh karena itu, vaksinasi harus dilakukan, baik yang difasilitasi pemerintah maupun secara mandiri,” ujarnya dalam keterangan resmi Minggu, (5/1).

    Sudaryono mengatakan Jawa Timur memiliki populasi sapi terbesar di Indonesia. Artinya, Jawa Timur menjadi tempat vital bagi ketahanan pangan nasional.

    Dengan vaksinasi yang sudah dilakukan di sebagian besar populasi sapi, ia menekankan bahwa vaksinasi tidak cukup dilakukan hanya sekali, melainkan harus dilakukan secara berkala agar efeknya maksimal.

    “Alhamdulillah, sapi sudah kita vaksin semua. Namun, vaksinasi harus terus dilakukan secara berkala dan diulang,” katanya.

    Wamentan juga mengingatkan pentingnya peran serta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjaga kesiapsiagaan terhadap potensi penyebaran PMK.

    “Satu sapi yang terinfeksi PMK bisa menular kemana-mana. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama menjaga seluruh populasi sapi di Jawa Timur,” imbuhnya.

    Wamentan Sudaryono menyatakan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan produksi dan populasi sapi dalam lima tahun mendatang, yang diperkirakan akan mencapai 5 juta ekor.

    Untuk 2025 ini, pemerintah menargetkan tambahan 200 ribu ekor sapi dengan memperkuat para peternak besar, kecil, dan koperasi untuk mendukung program ini.

    “Kita sudah ada target total dalam 5 tahun 5 juta. Tahun ini 200 ribu dan regulasinya sudah selesai. Pemerintah menyediakan lahan sudah selesai,” jelasnya.

    Dengan upaya vaksinasi yang intensif dan sinergi antara pemerintah dan peternak, ia berharap wabah PMK dapat dicegah dan sektor peternakan Indonesia dapat berkembang dengan baik, meningkatkan ketahanan pangan nasional.

    (agt/agt)

  • Kemdiktisaintek Dorong Intensifikasi Berbasis Riset Organik Dongkrak Produksi Pangan

    Kemdiktisaintek Dorong Intensifikasi Berbasis Riset Organik Dongkrak Produksi Pangan

    JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyatakan siap mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional, yang tercantum dalam Asta Cita Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Pelaksana tugas Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang), Fauzan Adziman menyoroti beberapa komoditas pangan penting Indonesia, pemenuhan suplainya masih tergantung impor.

    “Kami sudah bertemu dengan lebih dari 25 pakar dari perguruan tinggi untuk membahas strategi-strategi yang dapat dikembangkan. Sejauh ini, strategi penting nomor satu adalah benih unggul,” katanya dilansir ANTARA, Sabtu, 4 Januari.

    Fauzan menilai pengembangan benih unggul di Indonesia masih sangat terbatas dan masih banyak tergantung pada benih impor. Untuk itu, perlu digalakkan riset dan inovasi untuk menghasilkan benih-benih unggul untuk berbagai komoditas pangan yang penting.

    Strategi berikutnya, kata dia, adalah intensifikasi, karena dapat diimplementasikan tanpa memperluas lahan areal tanam. Strategi ini lebih mengutamakan penggunaan teknologi dalam budi daya pertanian.

    Contohnya, kata Fauzan, di Bondowoso, Jawa Timur, produksi padi hanya bisa menghasilkan gabah sebanyak 5 ton per hektare, jika tanpa dilakukan intensifikasi.

    Dengan implementasi intensifikasi pertanian berbasis riset organik, lanjutnya, produksi bisa meningkat menjadi 8 ton per hektare.

    Fauzan menekankan peran riset dalam upaya mencapai ketahanan pangan adalah untuk meningkatkan nilai tambah baik dalam hal produktivitas benih melalui teknologi genomics.

    Selain itu, riset juga berperan dalam optimalisasi penggunaan lahan melalui implementasi berbagai teknologi, baik berbasis internet of things (IoT) maupun kecerdasan buatan.

    “Jadi, tanpa memperbesar lahan, dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang bermuara pada pencapaian ketahanan pangan,” tutur Fauzan Adziman.

  • Jelang Panen Raya, Bulog Diminta Optimalkan Serapan Pangan Dalam Negeri – Halaman all

    Jelang Panen Raya, Bulog Diminta Optimalkan Serapan Pangan Dalam Negeri – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan pentingnya mengoptimalkan panen raya yang akan berlangsung dalam 2-3 bulan ke depan sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Panen raya diperkirakan akan terjadi pada periode Februari-Maret-April. Menurut Arief, panen raya merupakan momentum strategis untuk memperkuat stok pangan nasional. Oleh karena itu, Bulog harus dapat memaksimalkan serapan hasil panen petani dalam negeri di masa panen raya.

    “Tentunya dengan tetap menjaga kualitas beras yang diterima agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, terutama menyangkut kadar air,” ujar Arief dalam keterangannya, Sabtu (4/1/2025).

    Arief menekankan bahwa keberhasilan penyerapan beras domestik tidak hanya berdampak pada penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berkualitas, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung kesejahteraan petani.

    “Apalagi kita mau stop impor beras di 2025 ini. Jadi sangat penting Bulog menjaga kualitas gabah dan beras. Kadar air harus benar-benar dijaga. Ini demi untuk kualitas. Kita harus cek itu benar-benar,” tutur Arief.

    Berdasarkan Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2024 lalu, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.500 per kg.  

    “Dengan itu, Bulog harus memastikan proses penyerapan dilakukan dengan harga yang baik menyesuaikan HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga sedulur petani mendapatkan manfaat yang adil dari hasil jerih payah mereka dan tetap semangat untuk produksi seterusnya,” tambahnya.

    Selain itu, Arief juga meminta Bulog untuk terus meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan dan distribusi beras.

    “Kualitas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Beras yang diserap harus dipastikan sesuai standar mutu, sehingga dapat langsung disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan atau disimpan dengan baik dalam gudang Bulog,” jelas Arief.

  • Poin-poin Wacana Pemerintah Ubah 20 Juta Ha Hutan Jadi Lahan Pangan

    Poin-poin Wacana Pemerintah Ubah 20 Juta Ha Hutan Jadi Lahan Pangan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah berencana menyulap seluas 20 juta hektare (ha) hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air.

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/12).

    Menurutnya, rencana itu guna memanfaatkan lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air.

    Ketahanan pangan, energi, dan air sejatinya memang menjadi salah satu misi pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang dimuat dalam 8 misinya yang diberi nama Asta Cita.

    Berikut poin-poin wacana pemerintah ubah 20 juta ha hutan menjadi lahan pangan dan energi:

    Kemenhut jadi penyedia lahan untuk swasembada pangan dan energi

    Raja Juli menyatakan rencana tersebut menjadi dukungan langsung bagi program swasembada pangan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan swasembada energi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Meskipun tugas utama swasembada pangan dan energi tetap berada di Kementan dan ESDM, Kementerian Kehutanan akan berperan sebagai penyedia lahan untuk program ini.

    “Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air,” ujar dia.

    Dalam pembicaraan informal bersama Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, ia menyebut salah satu fokus utama salah satunya budidaya padi gogo atau padi yang dapat tumbuh di lahan kering.

    Raja Juli memperkirakan ada potensi sekitar 1,1 juta ha lahan yang bisa menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun. Jumlah tersebut, katanya, setara dengan total impor beras Indonesia pada 2023.

    Selain itu, pemerintah juga berencana menanam pohon aren sebagai sumber bioetanol.

    “Satu hektare aren mampu menghasilkan 24 ribu kilo liter bioetanol. Jika kita menanam 1,5 juta hektare aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter,” jelas dia.

    Raja Juli mengatakan konsep ini akan mendukung ketahanan pangan nasional dengan memperluas food estate hingga ke tingkat desa.

    “Ini bukan hanya food estate besar, tapi juga lumbung pangan kecil di kabupaten, kecamatan, bahkan desa,” katanya.

    Respons Kementerian ESDM

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung irit bicara soal wacana membabat hutan demi mengejar target swasembada pangan dan energi tersebut.

    “Itu (lahan untuk swasembada energi yang akan dikelola ESDM) masih dikonsolidasikan,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

    “Kita (Kementerian ESDM) belum dapat (bagian dari 20 juta ha hutan yang akan dibabat),” tegas Yuliot.

    Dirinya juga belum mengetahui pihaknya akan mengelola lahan di daerah mana saja. Ia menegaskan ESDM belum mendapatkan konfirmasi dari Kementerian Kehutanan.

    Lanjut ke sebelah…

    Kritik keras organisasi lingkungan

    Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian mengkritik rencana pengubahan 20 juta lahan hutan menjadi lahan pangan dan energi.

    Uli mengatakan kebijakan itu justru bakal menimbulkan kerugian ekologis. Menurutnya, penggundulan hutan bakal melepaskan emisi dalam skala sangat besar yang berujung kekeringan, pemanasan global, gagal panen, dan zoonosis.

    “Akan menjadi proyek legalisasi deforestasi yang memicu kiamat ekologis. Lingkungan dan keselamatan rakyat Indonesia akan dipertaruhkan,” kata Uli kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/1).

    Dampak lainnya adalah warga-warga di sekitar hutan akan tergusur. Ia pun khawatir konflik agraria timbul diikuti dengan kekerasan dan kriminalisasi pembebasan lahan.

    Uli mengingatkan saat ini sudah ada 33 juta hektare hutan dibebani izin di sektor kehutanan. Lalu 4,5 juta hektare konsesi tambang berada atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Selain itu, 7,3 juta hektare hutan sudah dilepaskan, sekitar 70 persennya untuk perkebunan sawit.

    “Narasi pemerintah untuk memastikan swasembada pangan dan energi hanya sebagai tempelan untuk melegitimasi penyerahan lahan secara besar-besaran kepada korporasi dan untuk memastikan bisnis pangan dan energi bisa terus membesar serta meluas,” ucapnya.

    Pakar jelaskan dampaknya

    Guru Besar IPB University Herry Purnomo menjelaskan alih fungsi hutan menjadi lumbung pangan dan energi tentu memiliki dampak, salah satunya berkurangnya stok karbon yang menyebabkan peningkatan emisi karbon ke atmosfer.

    Selain itu, deforestasi juga akan memberikan dampak pada keanekaragaman hayati yang ada di kawasan tersebut. Herry menyebut hutan dibentuk oleh pohon yang beragam, kontras dengan pertanian yang biasanya monokultur.

    Keanekaragaman tumbuhan tersebut nantinya juga berdampak pada fauna yang tinggal dalam ekosistem hutan.

    “Itu dari segi biodiversitas akan berkurang drastis. Orang utan kan enggak bisa hidup di padi ya. Orang utan enggak punya rice cooker buat masak-masak,” ujar Herry kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/1).

    Alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian juga disebut akan mengurangi kemampuan tanah untuk menahan air, penyerbukan, hingga pengendalian hama dan penyakit.

    Ilmuwan senior CIFOR-ICRAF ini mengatakan hutan dan pertanian harus seimbang, karena keduanya sama-sama dibutuhkan. Namun, ia menyarankan intensifikasi sebagai solusi kebutuhan pangan, bukan malah ekstensifikasi.