Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Barantin memfasilitasi ekspor 531 ton komoditi pertanian asal Jambi

    Barantin memfasilitasi ekspor 531 ton komoditi pertanian asal Jambi

    Hari ini kami melepas ekspor sebanyak 531 ton komoditas pertanian unggulan Provinsi Jambi.

    Jambi (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) memfasilitasi ekspor komoditas unggulan sektor pertanian dan kehutanan Jambi ke berbagai negara tujuan dengan volumenya mencapai 531 ton.

    “Hari ini kami melepas ekspor sebanyak 531 ton komoditas pertanian unggulan Provinsi Jambi. Jaminan kesehatan komoditas untuk memastikan keberterimaannya di negara tujuan,” kata Kepala Barantin Sahat M Panggabean, di Jambi, Kamis.

    Nilai ekspor kali ini, Sahat merinci untuk 504 ton karet lempengan senilai Rp6,2 miliar tujuan India, dan 27 ton pinang biji senilai Rp440 juta tujuan Iran. Selain itu, juga ekspor kayu meranti sebanyak 53,903 meter kubik dengan nilai ekonominya Rp 544 juta tujuan Korea Selatan. Total ekspornya senilai Rp7,2 miliar.

    Barantin memastikan pemenuhan persyaratan teknis sanitari dan fitosanitari (SPS), sehingga diterima di negara tujuan. Misalnya untuk pinang biji ekspor ambang batas kadar alfatoksinnya sebesar 30 ppb (part per billion/satu bagian per miliar). Persyaratan teknis seperti demikian pun menurut Sahat berlaku sama untuk komoditas yang masuk ke negara Indonesia.

    Demi mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional, kata dia, Karantina melakukan pendekatan biosekuriti dan biosafety dalam penyelenggaraan karantina, baik untuk komoditas ekspor maupun impor. Memastikan keamanan pangan sesuai protokol yang sudah disepakati bersama antarnegara.

    Sahat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jambi dan pemangku kepentingan lainnya yang turut mendukung peningkatan ekspor komoditas unggulan Jambi. Pelepasan ekspor ini, menurutnya, merupakan bentuk dukungan dalam penyelenggaraan sistem karantina. Jambi memiliki komoditas pertanian dan perkebunan unggulan ekspor.

    “Di era digital ini sistem ketertelusuran (traceability) sangat mudah untuk dilakukan. Komoditas unggulan Jambi ini banyak, sebelumnya tercatat ekspornya di daerah lain. Tetapi sekarang tidak lagi, komoditas unggulan Jambi baik itu hewan, ikan, dan tumbuhan tercatat dari Jambi, tercatat juga di pusat,” kata Sahat.

    Dia menegaskan pelepasan ekspor ini mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto, untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi, serta meningkatkan lapangan kerja di Provinsi Jambi.

    Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa Provinsi Jambi kaya dengan komoditas unggulan yang memiliki daya tarik besar di pasar internasional, salah satunya adalah pinang betara.

    “Pinang Jambi diakui sebagai pinang terbaik di dunia. Dinas silakan bergerak untuk meningkatkan produksinya. Termasuk karet juga. Namun, masih disayangkan komoditas unggulan Jambi tapi tercatat keluarnya dari daerah lain,” kata Al Haris.

    Haris berharap kolaborasi dan sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan Badan Karantina Indonesia, sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

    Kepala Karantina Jambi Sudiwan Situmorang mengatakan pihaknya mendampingi pelaku usaha untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis komoditas ekspor. Karantina juga mengedepankan prinsip biosekuriti dan biosafety demi menjaga ketahanan pangan nasional.

    Pewarta: Tuyani
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gantikan BBM ke Gas, PLN Bentuk Perusahaan Patungan Garap Proyek Gasifikasi – Page 3

    Gantikan BBM ke Gas, PLN Bentuk Perusahaan Patungan Garap Proyek Gasifikasi – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah telah menjalankan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sejak 2020 hingga 2024. Kebijakan ini adalah memberikan harga gas yang lebih murah untuk industri tertentu. 

    Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan HGBT diterapkan sejak 2020 yang tertuang dalam Perpres Nomor 121 Tahun 2020. Terdapat 7 sektor yang mendapat gas dengan harga tertentu yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet, serta Sektor Ketenagalistrikan.

    Dalam hitungannya, penerima manfaat HGBT paling besar adalah PLN yang mencapai 49%. kemudian disusul sektor pupuk sebesar 37% dan lainnya keramik 5,4% dan Petrokimia 5%.

    “Dari sisi korporasi terjadi perbaikan kinerja peningkatan net profit margin (NPM) dari 6,21% (2020) menjadi 7,53% (2023),” tulis dia dalam instagram resmi @smindrawati di Jakarta, dikutip Kamis (23/1/2025).

    NPM tahun 2023 terbesar disumbang industri pupuk (12,73%), sarung tangan karet (11,36%), dan kaca (11,24%).

    Kinerja korporasi tercermin pada peningkatan penerimaan pajak pada sektor penerima HGBT dari Rp 37,16 triliun di 2020 menjadi Rp 65,06 triliun di 2023.

    “Penyumbang pajak tertinggi di sektor ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia,” tulis dia. 

    Pemberian HGBT ke PLN berkontribusi terhadap ketahanan energi. Sedangkan HGBT ke pupuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

    Namun memang, Kebijakan HGBT yang sangat bermanfaat bagi industri dan perekonomian ini menimbulkan beban fiskal dalam bentuk pendapatan negara (PNBP) yang tidak diterima.

    “Pemerintah akan terus memberikan dukungan perkuatan industri nasional agar terus kompetitif efisien dan memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia,” tutup dia. 

  • Harga Gas Murah Industri Diperpanjang, Sri Mulyani Beberkan Alasannya

    Harga Gas Murah Industri Diperpanjang, Sri Mulyani Beberkan Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri, yaitu industri keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet.

    Namun, HGBT yang berlaku ke depannya akan mengalami kenaikan dibandingkan patokan pada kebijakan harga gas sebelumnya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, HGBT yang berlaku nantinya akan mengalami penyesuaian menjadi sekitar US$ 6,5 per MMBTU, dari sebelumnya dipatok maksimal US$ 6 per MMBTU.

    “HGBT masih kita simulasikan, tapi pada prinsipnya itu diperpanjang. Namun harga HBGT nya ada penyesuaian. Bukan US$ 6, kenapa? karena harga gas bumi lagi naik,” ungkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (22/1/2025).

    “Tapi untuk yang bahan bakunya di bawah US$ 7 per MMBTU,” ucap Bahlil.

    Sayangnya Bahlil belum bisa memastikan pasti dari HGBT yang akan diberikan, namun dia mengisyaratkan bahwa HGBT yang akan berlaku sekitar US$ 6,5 per MMBTU.

    “Ya sekitar itu (US$ 6,5 per MMBTU,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Bahlil bahkan menyebut, rencananya pemerintah akan menetapkan HGBT langsung untuk lima tahun, tidak lagi per satu tahun seperti yang selama ini berlaku.

    “Kita membuatnya antara lebih dari setahun, mungkin beberapa tahun. apakah 5 tahun evaluasi. Tapi dia akan dievaluasi tiap tahun,” ungkapnya.

    Lantas, mengapa akhirnya pemerintah memperpanjang kebijakan HGBT ini?

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun turut buka suara. Dia membeberkan, selama ini penikmat HGBT yatu PLN (49%), Pupuk (37%), dan lainnya keramik (5,4%), dan Petrokimia (5%).

    “Kebijakan HGBT dilihat secara komprehensif baik dari aspek korporasi, ekonomi, dan fiskal,” ucap Sri Mulyani, melalui akun Instagramnya @smindrawati, dikutip Kamis (23/1/2025).

    Dari sisi korporasi, menurutnya terjadi perbaikan kinerja peningkatan net profit margin (NPM) dari 6,21% (2020) menjadi 7,53% (2023). NPM tahun 2023 terbesar disumbang industri pupuk (12,73%), sarung tangan karet (11,36%), dan kaca (11,24%).

    Dia menyebut, kinerja korporasi tercermin pada peningkatan penerimaan pajak pada sektor penerima HGBT dari Rp37,16T (2020) menjadi Rp65,06T (2023) penyumbang pajak tertinggi di sektor ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia.

    “Pemberian HGBT ke PLN berkontribusi terhadap ketahanan Energi – HGBT ke Pupuk berkontribusi pada ketahanan Pangan nasional,” ujarnya.

    Dia mengatakan, kebijakan HGBT yang sangat bermanfaat bagi industri dan perekonomian – menimbulkan beban fiskal dalam bentuk pendapatan negara (PNBP) yang tidak diterima.

    “Pemerintah akan terus memberikan dukungan perkuatan industri nasional agar terus kompetitif efisien dan memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia.”

    “APBN #uangkita terus hadir bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung dan memperkuat perekonomian Indonesia. APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat dan kuat menjalankan berbagai tugas menjaga perekonomian dan membangun negara,” tandasnya.

    (wia)

  • Target 3 Juta Ton, Bulog Gandeng TNI dan KTNA untuk Optimalisasi Penyerapan Gabah dan Beras

    Target 3 Juta Ton, Bulog Gandeng TNI dan KTNA untuk Optimalisasi Penyerapan Gabah dan Beras

    Surabaya, Beritasatu.com – Perum Bulog bersama TNI menggelar sosialisasi tentang pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk Tahun 2025 di Gedung Graha Sativa Perum Bulog Kanwil Jatim, Surabaya pada Rabu (22/1/2025).

    Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penting terkait pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yaitu sebesar Rp 6.500/kg dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen sebagaimana keputusan terbaru Kepala Badan Pangan Nasional. Keputusan ini mengatur perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga gabah serta beras dalam negeri, yang diharapkan bisa memberikan harga yang lebih baik bagi petani.

    Acara yang berlangsung dengan penuh semangat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H., Pangdam V /Brawijaya, Mayjend Rudy Saladin, Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Brigjen TNI Heri Susanto dan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, Sumrambah . 

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H. mengungkapkan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi antara Perum Bulog dan TNI AD Kodam V Brawijaya.

    “Kami berharap dapat mempercepat proses penyerapan hasil panen petani agar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap terjaga dengan baik, serta menciptakan stabilitas pangan yang menguntungkan bagi masyarakat,” ujarnya.

    Pangdam V/Brawijaya, Mayjend Rudy Saladin menyambut baik pelibatan TNI AD dalam mendukung program ini.

    “Kami siap mendukung pelaksanaan pengadaan gabah dan beras tahun 2025 guna mendukung program swasembada pangan, terutama beras yang dicanangkan pemerintah pusat,” tuturnya.

    Selain itu, Brigjen TNI Heri Susanto juga menambahkan, TNI AD selama ini terlibat aktif dalam pendampingan petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi padi. 

    “Kami berharap melalui kegiatan ini, Perum Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara maksimal dan menjadikannya sebagai cadangan pangan pemerintah yang dapat menjamin ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.

    Sosialisasi ini juga turut memperkenalkan berbagai program penting seperti Rumah Pangan Kita (RPK) dan Program Mitra Tani, yang bertujuan untuk memfasilitasi petani dalam menjual hasil pertaniannya dengan harga yang wajar.

    Dengan perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang lebih menguntungkan bagi petani, Bulog dan TNI berharap produksi padi di Indonesia pada tahun 2025 akan meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan bimbingan teknis kepada jajaran Kodim dan Cabang Bulog seluruh Jawa Timur.

  • Jasindo perluas asuransi pertanian untuk peningkatan swasembada pangan

    Jasindo perluas asuransi pertanian untuk peningkatan swasembada pangan

    Kami berharap untuk dapat terus mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dan memberikan perlindungan kepada petani di seluruh Indonesia melalui program ini.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memberi dukungan bagi petani melalui PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), anggota Holding BUMN Asuransi, dengan produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTSK) untuk meningkatkan terwujudnya swasembada pangan.

    Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema mengatakan, AUTP dan AUTSK merupakan suatu bentuk perlindungan kepada para petani dan peternak agar mendapatkan keamanan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha tani dan peternakan.

    “Sebagai perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana program, Jasindo memiliki beberapa produk asuransi yang mendapat dukungan dari pemerintah, AUTP, AUTSK dan produk asuransi lainnya,” ujar Brellian dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Perlindungan yang diberikan kepada petani berupa ancaman risiko gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, penyakit dan serangan organisme pengganggu tanaman.

    Adapun premi yang ditawarkan sebesar Rp180 ribu (bantuan pemerintah 80 persen premi menjadi Rp36 ribu) dengan pertanggungan maksimal harga pertanggungan sebesar Rp6 juta per hektare.

    Brellian menyebut, sebanyak 5,8 juta hektare lahan pertanian telah diberikan perlindungan melalui program AUTP hingga akhir 2024, dengan memberikan manfaat bagi lebih dari 9 juta petani di seluruh Indonesia.

    “Kami memahami risiko yang dihadapi oleh petani setiap musimnya, dan program AUTP adalah cara kami untuk mengurangi kecemasan tersebut,” kata Brellian.

    Melalui perlindungan ini, Jasindo berharap dapat membantu petani untuk terus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

    Brellian juga menjelaskan bahwa komitmen Jasindo untuk mengurangi risiko dalam gagal panen yang diakibatkan dari bencana alam, hama, dan penyakit akan terus diperluas dengan melakukan kerja sama dan kolaborasi bersama kementerian terkait, pemerintah daerah, serta komunitas pertanian.

    “Melalui produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap usaha tani ini, kami sebagai ekosistem BUMN berupaya untuk terus mendukung misi dan program Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran agar tercipta kemandirian bangsa,” katanya pula.

    Jasindo juga terus mendorong penggunaan aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) yang memudahkan petani dalam mengajukan klaim dan meningkatkan aksesibilitas layanan, sehingga proses klaim diharapkan dapat lebih cepat dan transparan.

    Untuk melakukan klaim, petani dapat melaporkan kerusakan tanaman kepada penyuluh pertanian lapangan (PPL). Laporan awal dapat disampaikan secara langsung, melalui telepon, atau pesan singkat dengan tetap melengkapi dokumen persyaratan klaim melalui aplikasi SIAP.

    Selanjutnya, petani perlu menyiapkan dokumen berupa foto kerusakan dengan titik koordinat dan tanggal foto, salinan KTP, dan surat keterangan dari Kepala Desa, jika lokasi tidak memiliki akses internet.

    Proses verifikasi kemudian dilakukan oleh PPL atau petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) dengan melakukan pemeriksaan di lapangan.

    Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan klaim disetujui, Jasindo akan menerbitkan Discharge Form sebagai tanda penyelesaian klaim. Pembayaran ganti rugi akan dilakukan melalui transfer ke rekening kelompok tani.

    Dengan nilai manfaat hingga Rp6 juta per hektare per musim tanam, program AUTP memastikan petani tetap memiliki dana yang diperlukan untuk terus bertani bahkan jika terjadi gagal panen.

    “Kami berharap untuk dapat terus mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dan memberikan perlindungan kepada petani di seluruh Indonesia melalui program ini,” ujar Brellian.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukung Program Swasembada Pangan, BUMN Sektor Jasa Keuangan Perluas Asuransi Pertanian – Halaman all

    Dukung Program Swasembada Pangan, BUMN Sektor Jasa Keuangan Perluas Asuransi Pertanian – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Swasembada pangan menjadi program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi program ini menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya soal luasan lahan garapan petani yang terbatas.

    Berdasarkan data pertanian di Indonesia, mayoritas petani hanya memiliki lahan skala kecil dan hampir 68 persen luas lahan yang digarap petani hanya sebesar 0,5 ha saja. 

    Menurut pengamat pertanian Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian banyak petani yang mengandalkan rentenir hingga bandar demi kelangsungan usahanya.

    Hal ini menurut Eliza tidak terelakkan karena banyak petani yang belum memiliki asuransi pertanian. 

    “Manfaat utama asuransi, setidaknya bagi petani bisa menjadi jaring pengaman finansial yang krusial bagi petani,” jelas Eliza dalam pernyataannya, Rabu(22/1/2025).

    Padahal tantangan yang dihadapi petani juga tidak sedikit, misalnya gagal panel karena cuaca esktrem atau serangan hama.

    Kedua hal tersebut menurut Eliza kerap tidak bisa dihindarkan, oleh karena itu jika petani bisa dapat kompensasi dengan asuransi mereka bisa mendapatkan modal produksi untuk masa tanam selanjutnya. 

    “Selain itu, asuransi juga bisa menjaga keberlangsungan usaha tani, saat petani meminjam modal dari rentenir maka ada ijon harga panen yang sering kali dibayar di bawah harga pasar dan petani jadi rugi,” tegas Eliza. 

    Dengan begitu banyaknya manfaat asuransi bagi pertanian, sayangnya banyak petani yang belum terliterasi tentang asuransi. Ditambah lagi anggapan asuransi sulit dalam klaim untuk membuktikan kegagalan panen. 

    “Ada trust issue antara pihak asuransi dan petani, jadikan harus ada bukti yang amat sangat kuat, yang menurut petani cukup ribet untuk membuktikan gagal panen, ini yang membuat anggapan para petani bahwa klaim rumit. Belum lagi kesulitan petani dalam membayar premi,” ujar Eliza. 

    Pemerintah memiliki dukungan bagi petani dengan produk dari BUMN di bidang asuransi yaitu Jasindo, dengan produk AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan AUTSK (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau). 

    Sekretaris perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema menyatakan AUTP dan AUTSK merupakan suatu bentuk perlindungan kepada para petani dan peternak agar mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan kegiatan mereka sehingga dapat memusatkan perhatian pada pengelolaan usahatani dan peternakan yang lebih baik, lebih aman dan lebih menguntungkan.

    “Sebagai perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana program, Jasindo memiliki beberapa produk asuransi yang mendapat dukungan dari pemerintah, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dan produk Asuransi lainnya,” jelas Brellian. 

    Secara rinci, dia menjelaskan AUTP, memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman resiko gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, penyakit dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman.

    a. Premi : Rp 180.000,- (bantuan pemerintah 80 persen premi menjadi Rp 36.000,-)
    b. Pertanggungan : Maksimal harga pertanggungan Rp 6.000.000,- per hektar 
    c. Kriteria petani : Petani penggarap atau petani pemilik lahan maksimal 2 hektar
    d. Kriteria lahan : Lahan Irigasi atau lahan tadah hujan yg dekat dengan sumber air
    e. Ganti rugi   :    – Umur padi sudah melewati 10 hari tanam (HST) 
    – Umur padi sudah melewati 30 hari (tabela/gogo rancah) 
    – Intensitas kerusakan ≥ 75% 
    – Luas kerusakan ≥75% pada tiap petak alami 

    Bahkan Hingga akhir tahun 2024, sebanyak 5,8 juta hektare lahan pertanian telah diberikan perlindungan melalui program AUTP ini, dengan memberikan manfaat bagi lebih dari 9 juta petani di seluruh Indonesia.

    “Kami memahami risiko yang dihadapi oleh petani setiap musimnya, dan program AUTP adalah cara kami untuk mengurangi kecemasan tersebut,” kata Brellian. 

    Melalui perlindungan ini, Jasindo berharap dapat membantu petani untuk terus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

    Brellian juga menjelaskan bahwa komitmen Jasindo untuk mengurangi risiko dalam gagal panen yang diakibatkan dari bencana alam, hama, dan penyakit akan terus diperluas dengan melakukan kerja sama dan kolaborasi bersama Kementerian terkait, Pemerintah daerah, serta komunitas pertanian.

    “Melalui produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap usaha tani ini, kami sebagai ekosistem BUMN berupaya untuk terus mendukung misi dan program Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo – Gibran agar tercipta kemandirian bangsa,” jelasnya.

    Jasindo juga terus mendorong penggunaan aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) yang memudahkan petani dalam mengajukan klaim dan meningkatkan aksesibilitas layanan, sehingga proses klaim diharapkan dapat lebih cepat dan transparan.

    Untuk membantu petani dalam mengakses manfaat perlindungan ini, berikut langkah-langkah proses klaim program AUTP:

    1. Lapor Kerusakan Tanaman:Petani diharapkan segera melaporkan kerusakan tanaman kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Laporan awal dapat disampaikan secara langsung, melalui telepon, atau pesan singkat dengan tetap melengkapi dokumen persyaratan klaim melalui aplikasi SIAP.

    2. Siapkan Dokumen Pendukung:Petani perlu menyediakan dokumen berupa foto kerusakan tanaman dengan titik koordinat dan tanggal foto, salinan KTP, dan surat keterangan dari Kepala Desa, jika lokasi tidak memiliki akses internet.

    3. Proses Verifikasi:PPL atau Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) akan memeriksa kerusakan di lapangan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diunggah ke aplikasi SIAP.

    4. Pencairan Ganti Rugi:Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan klaim disetujui, Asuransi Jasindo akan menerbitkan Discharge Form sebagai tanda penyelesaian klaim. Pembayaran ganti rugi akan dilakukan melalui transfer ke rekening kelompok tani.

    Dengan nilai manfaat hingga Rp 6 juta per hektar per musim tanam, program AUTP memastikan petani tetap memiliki dana yang diperlukan untuk terus bertani bahkan jika terjadi gagal panen.

    “Kami berharap untuk dapat terus mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dan memberikan perlindungan kepada petani di seluruh Indonesia melalui program ini” pungkas Brellian.

  • Polres Tegal luncurkan penanaman jagung serentak 1 juta hektar

    Polres Tegal luncurkan penanaman jagung serentak 1 juta hektar

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Polres Tegal luncurkan penanaman jagung serentak 1 juta hektar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 16:55 WIB

    Elshinta.com – Sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, Polres Tegal menggelar kegiatan Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektar. Acara ini berlangsung pada Selasa, 21 Januari 2025, di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, dimulai pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini dilakukan secara serentak melalui sarana daring, melibatkan berbagai pihak dari seluruh Indonesia.

    Wakapolres Tegal, Kompol M. Iskandarsyah hadir dalam acara tersebut bersama Pejabat Utama Polres Tegal, Kapolsek jajaran Polres Tegal, Kabid Penyuluh Pertanian Kabupaten Tegal, Ibu Tri Jatiningsih, Forkopimcam Tarub, Kades dan perangkat Desa Karangjati, Paguyuban Kades Kecamatan Tarub, perwakilan Bhabinkamtibmas, Bhabinsa Koramil 09 Tarub, GAPOKTAN Tarub, serta Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Mindaka.

    Kapolres Tegal, AKBP Andi M. Indra Waspada Amirullah melalui Wakapolres Tegal, menyampaikan bahwa kegiatan penanaman jagung ini merupakan wujud nyata komitmen Polres Tegal dalam mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

    “Kegiatan ini bukan hanya simbolis, melainkan langkah konkrit untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat,” jelas Kompol M. Iskandarsyah seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Selasa (21/1). 

    “Penanaman jagung sebagai komoditas utama ini diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi nasional dan memberdayakan masyarakat di sektor pertanian. Penanaman ini dilakukan di lahan seluas 1 hektar,” tambahnya.

    Sinergi lintas sektor, yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan komunitas lokal, menunjukkan tekad kuat dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Tegal.

    Dengan kolaborasi yang erat dari berbagai pihak, program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju swasembada pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sukseskan Program Swasembada Pangan, Polresta Bandung Tanam Jagung 110 Hektar Serentak di Kabupaten Bandung

    Sukseskan Program Swasembada Pangan, Polresta Bandung Tanam Jagung 110 Hektar Serentak di Kabupaten Bandung

    JABAR EKSPRES  – Kepolisian Republik Indonesia bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektare pada Selasa, 21 Januari 2025.

    Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan 2025.

    Untuk di Kabupaten Bandung sendiri, Polresta Bandung bersama Forkopimda Kabupaten Bandung melaksanakan penanaman jagung di kawasan Mekarlaksana, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Selasa (21/1).

    Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan.

    BACA JUGA: Sudah Beroperasi 14 Tahun, Polresta Bandung Bongkar Praktek Tambang Emas Ilegal di Kutawaringin, Kerugian Capai Rp1 Triliun

    “Hari ini, kami bersama Forkopimda mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dengan menanam jagung,” ujar Aldi saat ditemui.

    Aldi menjelaskan, jika pihaknya sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan juga stakeholder terkait dalam menyiapkan lahan untuk penanaman jagung ini.

    “Untuk di Kabupaten Bandung sendiri, kami telah mendapatkan dukungan dari Bapak Bupati, Forkopimda, dan stakeholder terkait, sehingga telah disiapkan lahan sekitar 110 hektar,” sambungnya.

    Kapolresta menambahkan saat ini, sekitar 35 hektare lahan telah ditanami benih jagung yang juga digelar serentak oleh jajaran Polsek dan Forkopimcam di Kabupaten Bandung.

    “Kegiatan ini dilakukan serentak di berbagai wilayah Kabupaten Bandung, dengan total 110 hektare yang tersebar di beberapa titik,” jelasnya.

    Selain itu, Aldi menyebut dalam kegiatan ini kepolisian menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan stakeholder dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    “Intinya, kami dari Polri bersama stakeholder lainnya terus berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan, salah satunya melalui penanaman jagung serentak ini,” pungkasnya.

  • Banyuwangi Dukung Program Penanaman 1 Juta Hektare Jagung, Siapkan 650 Hektare Lahan

    Banyuwangi Dukung Program Penanaman 1 Juta Hektare Jagung, Siapkan 650 Hektare Lahan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dalam rangka mendukung program nasional penanaman jagung serentak 1 juta hektare, Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan lahan seluas 650 hektare.

    Lahan tersebut tersebar di berbagai area persawahan di wilayah Banyuwangi dan menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada ketahanan pangan nasional.

    “Lahan ini disiapkan untuk memperkuat program swasembada pangan nasional melalui penanaman jagung serentak bersama Polri di seluruh Indonesia,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, didampingi Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rama Samtama Putra dan Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, saat menghadiri acara penanaman jagung di kawasan PTPN I Regional V, Dusun Kendenglembu, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Selasa (20/1/2025).

    Kolaborasi Polri dan Kementerian Pertanian
    Program penanaman jagung serentak ini merupakan hasil kerja sama antara Polri dan Kementerian Pertanian. Langkah ini menjadi bagian dari target swasembada pangan nasional yang diharapkan tercapai pada 2025.

    Data dari Dinas Pertanian mencatat, produksi jagung di Banyuwangi terus mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, produksi mencapai 253.857 ton, menurun menjadi 225.416 ton pada 2023, dan 209.078 ton pada 2024. Meski demikian, Banyuwangi tetap mengalami surplus produksi jagung.

    “Setiap tahun, produksi jagung kita masih surplus dibandingkan kebutuhan konsumsi masyarakat,” ungkap Bupati Ipuk.

    Polri, TNI, dan Pemkab Banyuwangi Bersinergi
    Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rama Samtama Putra menyampaikan bahwa Polres Banyuwangi bersama Pemkab, TNI, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan telah berkomitmen untuk mendukung program nasional ini.

    “Targetnya adalah meningkatkan produksi jagung tahun ini sekaligus mendorong produktivitasnya. Kami juga mengimplementasikan metode tumpangsari dan memanfaatkan lahan tidak produktif,” jelas Kapolresta Rama.

    Tak hanya itu, Polri juga menjalin kerja sama dengan petani lokal untuk memastikan kelancaran distribusi pupuk, perawatan tanaman, hingga kolaborasi dengan Bulog dalam pembelian hasil panen.

    Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo menambahkan, sinergi antara TNI dan Polri menjadi elemen penting dalam mengawal ketahanan pangan nasional.

    “Kami semua bersinergi untuk mendukung swasembada pangan. Di lapangan, kami akan terus bekerja bersama para petani untuk memastikan keberhasilan program ini,” tutur Dandim Joko.

    Dengan adanya program penanaman jagung serentak ini, Banyuwangi menunjukkan dukungannya terhadap swasembada pangan nasional.

    Harapannya, langkah ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas jagung dan mendukung kesejahteraan para petani lokal. (ted)

  • Dukung Ketahanan Pangan, Polisi di Cakung Budidaya Lele-Bercocok Tanam

    Dukung Ketahanan Pangan, Polisi di Cakung Budidaya Lele-Bercocok Tanam

    Jakarta –

    Bhabinkamtibmas Kelurahan Penggilingan, Aiptu Sardjono, mengembangkan budidaya lele hingga bercocok tanam di perumahan warga di Cakung, Jakarta Timur. Hal ini dilakukan sebagai dukungannya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    Aiptu Sardjono melibatkan masyarakat secara langsung dalam budidaya lele hingga bercocok tanam di Perumahan Aneka Elok RW 09 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang dinamai ‘Pekarangan Ketahanan Bergizi’.

    Kapolsek Cakung Kompol Sahari mengatakan Bhabinkamtibmas tidak hanya bertugas menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Sahari pun mengapresiasi Aiptu Sardjono yang berperan aktif memberikan penyuluhan tentang teknik budidaya tanaman yang baik dan benar, pemilihan varietas unggul, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.

    Bhabinkamtibmas Penggilingan Aiptu Sardjono mengembangkan budidaya lele dan bercocok tanam di perumahan warga untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. (Foto: dok. Istimewa)

    “Sehingga dapat membangun kemitraan dengan masyarakat maupun kelompok tani untuk saling berbagi informasi dan pengalaman,” kata Sahari dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

    Aiptu Sardjono memanfaatkan pekarangan yang sempit dengan menyebarkan bibit kangkung dan bayam. Diharapkan, ‘Pekarangan Ketahanan Bergizi’ ini dapat membantu masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan.

    “Tentunya Hasil panen yang melimpah akan meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan keluarga,” imbuh Sahari.

    “Dengan masyarakat yang sibuk beraktivitas produktif, potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan semakin kecil,” tuturnya.

    (mei/hri)