Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Program Smartfarm Academy Dorong Pemanfaatan Zakat Bagi Petani dan Ketahanan Pangan – Halaman all

    Program Smartfarm Academy Dorong Pemanfaatan Zakat Bagi Petani dan Ketahanan Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketahanan pangan menjadi salah satu isu krusial yang terus diperbincangkan di berbagai forum, baik nasional maupun global. Indonesia, sebagai negara agraris, memiliki tantangan besar dalam menjaga stabilitas produksi pangan di tengah berbagai ancaman, seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern. 

    Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat.

    Salah satu tantangan utama dalam ketahanan pangan adalah menurunnya jumlah petani muda yang berminat menggeluti sektor pertanian.

    Banyak generasi milenial lebih tertarik pada sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. 

    Akibatnya, regenerasi petani di Indonesia mengalami hambatan, yang berdampak pada produktivitas pertanian dalam jangka panjang.

    Untuk mengatasi hal ini, diperlukan inovasi dalam bidang pertanian yang mampu menarik minat anak muda untuk terjun ke sektor ini.

    Pemerintah Indonesia telah menggulirkan berbagai kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan, termasuk melalui program swasembada pangan dan dukungan terhadap petani kecil.

    Pun begitu, peran sektor swasta dan organisasi sosial juga sangat dibutuhkan untuk melengkapi upaya pemerintah.

    Kolaborasi berbagai pihak dalam memberikan bantuan teknologi, modal usaha, dan pendampingan dapat mempercepat transformasi sektor pertanian ke arah yang lebih modern dan berkelanjutan.

    Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) menggelar Public Expose “Smartfarm Academy” di Sofyan Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Januari 2025.

    Acara ini dihadiri oleh berbagai stakeholder zakat dan petani penerima manfaat, dengan tujuan mempublikasikan dampak zakat dalam mendukung petani dan ketahanan pangan nasional.

    Direktur Utama IZI, Wildhan Dewayana, menyampaikan bahwa sejak 2017, Smartfarm Academy terus berkembang hingga 2025 sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan secara global berkat kolaborasi mitra, donatur, dan petani mustahik.

    “Atas izin Allah dan kerja sama dengan banyak pihak. Semoga jadi amal jariyah dan amal saleh bagi kita semua,” tuturnya.

    Direktur Pemberdayaan Zakat & Wakaf Kemenag RI, Prof. Dr. H. Waryono, S Ag MAg, mengapresiasi langkah IZI dalam mendukung petani, terutama generasi milenial yang mulai menunjukkan ketertarikan pada sektor pertanian.

    “Mudah-mudahan ini menjadi tradisi dan bisa diikuti oleh lembaga lain. Tradisi baik ini perlu dikembangkan dan menguatkan para petani milenial dan petani di daerah-daerah melalui sentuhan IZI,” ungkapnya.

    Sementara itu, Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D, Direktur Puskas BAZNAS RI, menyoroti bagaimana program ini mampu menjawab amanah Presiden RI terkait penciptaan lapangan kerja, swasembada pangan, dan adopsi teknologi pertanian. 

    “Semoga Public Expose bisa menggabungkan ketiganya (menciptakan lapangan kerja, swasembada pangan, dan teknologi terbarukan bisa masuk ke Indonesia. Apresiasi untuk IZI bisa membuat program Smartfarm Academy sehebat ini,” ungkapnya.

    Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten, Ibu Ismatul Hidayah, menambahkan bahwa program ini tidak hanya membantu petani meningkatkan produksi, tetapi juga mengubah status mereka dari mustahik menjadi muzaki. 

    “Program IZI menyentuh dan mengatasi masalah di pertanian. Semoga program ini bisa menjadi model, dan  direplikasi seluruh Indonesia,” tutupnya. 

    Pada acara tersebut, IZI juga meluncurkan 10.000 patriot ketahanan pangan yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam menghadirkan petani-petani unggul di berbagai wilayah Indonesia. 

    Dengan pendekatan berbasis zakat dan kolaborasi multipihak, program ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan.

     

     

  • Program Harga Gas Murah Diperpanjang, Pupuk Indonesia Tunggu Penetapan Besarannya dari Pemerintah – Halaman all

    Program Harga Gas Murah Diperpanjang, Pupuk Indonesia Tunggu Penetapan Besarannya dari Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyambut baik keputusan pemerintah memastikan keberlanjutan program harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan harga gas bumi lebih murah untuk tujuh sektor industri.

    Tujuh sektor industri itu adalah pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Kebijakan diberlakukan pada 2020 dengan harga gas 6 dolar AS per MMBTU dan telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Setelah berakhir, tujuh kelompok industri itu dikenakan Harga Gas Regasifikasi dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) sebesar 16,67 dolar AS per MMBTU dari 1 Januari sampai 31 Maret 2025.

    Lewat rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (21/1/2025), pemerintah akhirnya menyepakati keberlanjutan program HGBT untuk sektor industri tertentu.

    Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana pun menyambut baik keputusan pemerintah kembali melanjutkan program tersebut.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas kebijakan HGBT untuk industri pupuk selama ini,” katanya kepada Tribunnews, dikutip Senin (27/1/2025).

    Menurut Wijaya, program HGBT tidak sekadar hanya menjaga daya saing industri pupuk, tetapi juga menjaga keterjangkauan harga pupuk bagi petani.

    Sehingga, ia memandang dilanjutkannya program HGBT ini dapat memberi peran yang besar terhadap ketahanan pangan nasional.

    “Kami juga menyambut baik rencana pemerintah memperpanjang kebijakan HGBT untuk industri pupuk, apalagi gas mrpk komponen krusial dalam bahan baku pupuk,” ujar Wijaya.

    Saat ini, Pupuk Indonesia tengah menantikan penetapan harga secara resmi oleh pemerintah.

    “Adapun mengenai harga, saat ini kami masih menunggu penetapan harga resmi oleh pemerintah,” ucap Wijaya.

    Keberlanjutan program HGBT ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Menurut Airlangga, pemerintah sekarang ini masih menyempurnakan regulasi mengenai perpanjangan program subsidi gas industri tersebut.

    “Itu (HGBT) nanti akan diperpanjang, tapi akan diumumkan sendiri. Tadi rapat terbatas terkait harga gas akan dibahas tersendiri, masih kita sempurnakan regulasinya,” kata dia.

    Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa para menteri terkait sebenarnya sudah sepakat mengenai kelanjutan program HGBT. Namun, ia belum bisa mengungkapkan isi kesepakatan tersebut.

    “Kami sudah sepakat beberapa substansi dari HGBT dan kami sepakat tidak disampaikan kepada media sekarang,” katanya.

    Meskipun belum mau mengungkapkan kesepakatan tersebut, AGK memastikan keputusan kelanjutan program HGBT baik.

    “Sudah ada kesepakatan dan insyallah keputusannya baik,” pungkasnya.

    Program HGBT Mudahkan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Agus Gumiwang sebelumnya pernah menyampaikan bagaimana krusialnya kebijakan HGBT dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat,” tutur Agus di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

    Untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, sektor manufaktur ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9 persen terhadap PDB nasional pada tahun 2025-2029.

    Berkaca pada kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, di triwulan tiga 2024, sektor ini masih menjadi kontributor utama dalam PDB Indonesia, dengan kontribusi sebesar 17,18 persen dan pertumbuhan sebesar 4,84 persen

    Kemudian, nilai ekspornya pada tahun 2024 mencapai 196,55 miliar dolar AS atau 74,25 persen dari total ekspor nasional.

    Investasi yang diserap di sektor industri nonmigas tercatat sebesar Rp 515,7 triliun, setara dengan 40,9 persen dari total investasi nasional. Sedangkan serapan tenaga kerjanya mencapai 20,01 juta orang pada tahun 2024.

    “Sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita, sehingga kita perlu terus memperkuat dan memastikan pertumbuhannya,” ucap Agus. 

    “Perlu dukungan maksimal untuk mengoptimalkan kinerjanya, salah satunya melalui keberlanjutan penerapan HGBT,” jelasnya.

    Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang Pengguna Gas Bumi tertentu dan Harga Gas Bumi tertentu di Bidang Industri, terdapat tujuh sektor industri penerima HGBT.

    Ada industri pupuk (4 perusahaan), industri petrokimia (56 perusahaan), industri oleokimia (10 perusahaan), industri baja (67 perusahaan), industri keramik (69 perusahaan), industri kaca (18 perusahaan), dan industri sarung tangan karet (4 perusahaan).

    Jika ditotal, terdapat 228 perusahaan penerima HGBT dengan kuota 890,24 BBTUD.

    “Realisasi penyerapan gas bumi di tahun 2023 mencapai 80,10 persen. Rendahnya serapan gas oleh industri pengguna disebabkan oleh penerapan surcharge oleh pemasok dan kuota gas yang dikenai HGBT,” ungkap Agus.

    “Setelah kuota habis, harga gas naik menjadi harga pasar. Hal ini menjadikan industri mengurangi serapan HGBT-nya,” lanjutnya.

    Perusahaan industri yang memperoleh fasilitas HGBT dinilai sangat terbantu dalam menjalankan usahanya.

    Manfaat HGBT dirasakan oleh kelompok industri keramik, yang mampu meningkatkan produksinya dan menduduki peringkat ke empat produsen terbesar keramik dunia di tahun 2024, naik pesat dari peringkat ke delapan di tahun 2019.

    Tercatat, dari tahun 2020-2024, penerimaan negara melalui pajak naik 49 persen, dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2,6 triliun.

  • Perkuat Ketahanan Pangan dan Strategi Nasional: Pangdam XIII/Merdeka Dukung Proyek PT Vale di Morowali

    Perkuat Ketahanan Pangan dan Strategi Nasional: Pangdam XIII/Merdeka Dukung Proyek PT Vale di Morowali

    FAJAR.CO.ID, MOROWALI – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Suhardi, bersama Ketua Persit KCK Daerah XIII/Merdeka, Evi Suhardi, beserta jajaran, melakukan kunjungan kerja ke PT Vale IGP Morowali pada Sabtu (25/1/2025). Kunjungan ini menegaskan dukungan strategis TNI terhadap program ketahanan pangan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia.

    Kunjungan ini tidak hanya bertujuan mempererat sinergi lintas sektor, tetapi juga mempertegas komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberhasilan proyek pengembangan PT Vale di Morowali. Proyek ini menjadi salah satu tulang punggung dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

    Sebagai bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Vale Indonesia Tbk melalui Proyek Indonesia Growth Project (IGP) Morowali aktif mendorong pengembangan masyarakat dan ketahanan pangan melalui program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (PSRLB). Dengan konsep pertanian organik yang melibatkan padi, sayuran, dan tanaman herbal, program ini bertujuan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, PT Vale mendukung sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan produk lokal, seperti minuman tradisional dan hasil pertanian khas Morowali.

    Kolaborasi untuk Keberlanjutan dan Ekonomi Lokal
    Head of Bahodopi Project PT Vale, Wafir, menegaskan komitmen perusahaan untuk keberlanjutan daerah. “Kami sangat mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang telah berjalan dengan baik di Morowali. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, kami berharap dapat menciptakan dampak positif yang nyata, baik dalam penguatan ketahanan pangan maupun pemberdayaan ekonomi lokal,” ungkapnya.

  • Mencermati TNI Manunggal Rakyat dalam Program “Food Estate”

    Mencermati TNI Manunggal Rakyat dalam Program “Food Estate”

    Jakarta (ANTARA) – Belakangan ini, keterlibatan TNI dalam program Food Estate menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan bahkan mengkritik peran militer dalam proyek besar yang digadang-gadang mampu memperkuat ketahanan pangan nasional itu.

    Tuduhan tentang potensi pelanggaran hak asasi manusia dan kekhawatiran akan militerisasi sektor pangan mengemuka, menciptakan polemik yang seolah-olah membayangi substansi utama program tersebut.

    Namun, melihat peran TNI dari kacamata yang sempit dan tendensius tentu merupakan sebuah kesalahan.

    TNI bukanlah institusi yang berdiri di luar kepentingan rakyat. Sejarah mencatat bahwa sejak kelahirannya, TNI merupakan bagian dari rakyat dan tumbuh bersama rakyat.

    Doktrin kemanunggalan TNI dengan rakyat juga bukan sekadar jargon kosong, melainkan sebuah realitas yang telah teruji dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Dalam konteks Food Estate, keterlibatan TNI bukanlah bentuk penyimpangan dari tugas utamanya sebagai penjaga kedaulatan negara.

    Justru sebaliknya, TNI memahami bahwa kedaulatan pangan adalah elemen fundamental dalam menjaga stabilitas nasional.

    Sebuah negara yang tidak memiliki ketahanan pangan yang kuat akan mudah terombang-ambing oleh tekanan global, baik dalam bentuk krisis ekonomi, fluktuasi harga komoditas, maupun ketergantungan terhadap impor pangan.

    Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sektor pangan. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman, serta perubahan iklim yang mengancam produktivitas pertanian, semuanya berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional.

    Tanpa intervensi strategis dan komitmen besar dari berbagai pihak, Indonesia berisiko kehilangan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

    Food Estate hadir sebagai solusi jangka panjang untuk menjawab tantangan ini. Program ini bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mengoptimalkan lahan-lahan potensial di berbagai wilayah Indonesia.

    Selain itu, Food Estate juga berupaya membangun infrastruktur pertanian yang lebih modern dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui efisiensi produksi serta peningkatan harga jual komoditas pangan.

    Peran TNI

    Sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia dengan disiplin tinggi, jaringan luas hingga ke pelosok negeri, serta pengalaman dalam mengelola proyek berskala besar, TNI berkontribusi dalam memastikan keberhasilan program Food Estate.

    Keterlibatan mereka tidak hanya sebatas pada aspek keamanan, tetapi juga dalam membantu pembangunan infrastruktur, memberikan pendampingan kepada petani, serta memastikan program ini dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

    Bukan kali ini saja TNI terlibat dalam program pembangunan nasional. Sejak lama, TNI telah berkontribusi dalam berbagai sektor seperti pembangunan jalan di daerah terpencil, pendampingan pertanian melalui Babinsa, hingga program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang membantu percepatan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal.

    Justru, keberadaan TNI dalam program-program semacam ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga kekuatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

    Bagi petani dan masyarakat di daerah yang menjadi sasaran program Food Estate, keterlibatan TNI justru memberikan rasa aman dan kepastian.

    Kehadiran mereka membantu mempercepat proses pengelolaan lahan, memastikan distribusi sarana produksi berjalan lancar, serta mencegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari proyek ini.

    Namun, tentu saja keterlibatan TNI dalam Food Estate harus tetap berada dalam koridor yang jelas.

    Transparansi dalam pelaksanaan program menjadi kunci agar tidak muncul kesalahpahaman dan kecurigaan yang berlebihan.

    Pemerintah perlu menjelaskan secara gamblang mengenai peran dan batasan TNI dalam proyek ini, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang keliru di masyarakat.

    Lebih jauh, penting untuk menyoroti bahwa Food Estate bukan hanya tentang peningkatan produksi pangan dalam skala besar, tetapi juga mengenai keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan petani.

    Program ini tidak boleh hanya berfokus pada aspek kuantitatif semata, tetapi juga harus memperhatikan dampak lingkungan serta memastikan bahwa petani mendapatkan manfaat yang nyata.

    Pengelolaan yang berbasis agroekologi, diversifikasi tanaman, serta pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan harus menjadi bagian dari skema besar Food Estate.

    Ke depan, tantangan terbesar dari program ini bukan hanya soal produksi, tetapi juga distribusi dan tata kelola yang efektif.

    Indonesia kerap menghadapi ironi surplus produksi di satu daerah, tetapi mengalami kelangkaan di daerah lainnya.

    Oleh karena itu, Food Estate harus didukung oleh sistem logistik pangan yang efisien, termasuk pembangunan cold storage, jalur distribusi yang terintegrasi, serta pemberdayaan koperasi petani agar mereka memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok pangan nasional.

    Pada akhirnya, jika dikelola dengan baik dan melibatkan semua pemangku kepentingan secara sinergis, Food Estate berpotensi menjadi game-changer dalam sektor pangan Indonesia.

    Dalam konteks ini, TNI bukanlah ancaman bagi keberlanjutan pertanian, tetapi justru mitra strategis dalam memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat.

    Masyarakat perlu melihat keterlibatan TNI dalam Food Estate dari perspektif yang lebih luas. Ini bukan tentang militerisasi sektor pangan, tetapi tentang sinergi antara berbagai elemen bangsa dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk dalam aspek ketahanan pangan.

    Kemanunggalan TNI dengan rakyat bukanlah mitos, melainkan sebuah fakta yang telah terbukti sepanjang sejarah Indonesia.

    Maka, mari semua berhenti berpolemik dan mulai bergerak bersama untuk memastikan bahwa Food Estate benar-benar menjadi solusi bagi masa depan pangan Indonesia.

    *) Penulis adalah Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika dan Dosen UCIC Cirebon.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke Nasional 24 Januari 2025

    Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke Nasional 24 Januari 2025

    Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    secara khusus memberikan arahan kepada legislator dari partainya untuk mengawasi rencana proyek
    food estate
    di
    Merauke
    , Papua.
    Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menjelaskan bahwa Megawati cukup lama menyinggung proyek pemerintah yang banyak dikhawatirkan tersebut dalam acara pembekalan terhadap legislator PDI-P.
    “Satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu bahkan memanggil para anggota legislatifnya itu tentang proyek
    food estate
    di Merauke,” ujar Deddy di sela-sela acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Fraksi PDI-P di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/1/2025).
    Menurut Deddy, Megawati meminta para legislator mengawasi program tersebut bisa berjalan dengan baik.
    “Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional atau
    food estate
    di Merauke, Papua Selatan.
    Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).
    Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional.
    “Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara,” kata Ahmad Rizal.
    Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menegaskan pembangunan 2 juta hektar lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan, bertujuan untuk kebaikan masyarakat.
    “Itu juga toh kebaikannya untuk masyarakat juga kan begitu,” katanya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
    Ribka menyebut food estate dijalankan untuk ketahanan pangan nasional dan pasti akan berdampak pada masyarakat setempat.
    Namun, dia tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang terdampak pembangunan food estate.
    Hal ini terjadi karena hak wilayah adat mereka berubah menjadi ladang tanam.
    Untuk mengatasi hal tersebut, Ribka mengatakan pemerintah tidak tinggal diam.
    Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat setempat.
    Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut proyek food estate berpotensi menghilangkan hak tanah warga setempat.
    Karena itu, Komnas HAM meminta adanya dialog yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan seluas 2 juta hektar itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perum Bulog Tandatangani MoU dengan Rajawali Nusantara Indonesia untuk Pengelolaan Pergudangan dan Pengembangan Digitalisasi Logistik

    Perum Bulog Tandatangani MoU dengan Rajawali Nusantara Indonesia untuk Pengelolaan Pergudangan dan Pengembangan Digitalisasi Logistik

    Jakarta, Beritasatu.com – Perum Bulog, badan usaha milik negara yang memiliki peran vital dalam ketahanan pangan Indonesia, resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara kedua perusahaan dalam pengelolaan pergudangan, distribusi pangan, dan pengembangan digitalisasi logistik di Indonesia.

    Nota Kesepahaman ini disusun sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan sinergi yang mengoptimalkan potensi bisnis yang dimiliki oleh masing-masing, melalui diskusi, kajian, dan analisis. Kedua perusahaan berkomitmen untuk selalu tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan/Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam setiap tahapan kerja sama saling menguntungkan.

    Tujuan utama dari kerja sama ini adalah terwujudnya kemitraan strategis dan sinergis antara BUMN dan anak cucu perusahaan BUMN yang memberikan manfaat secara bersama, dengan mematuhi ruang lingkup dan kapasitas yang disepakati, serta selalu berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Ruang lingkup kerja sama yang tercakup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi beberapa area utama, antara lain:

    1. Penyewaan gudang milik PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk digunakan oleh Perum Bulog dalam rangka mendukung pengelolaan stok pangan.

    2. Penyediaan jasa pergudangan termasuk pengelolaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) di lingkungan pergudangan Perum Bulog.

    3. Penyediaan jasa angkutan dan distribusi komoditas pangan yang dikelola oleh Perum Bulog untuk mendukung distribusi yang efisien ke seluruh Indonesia.

    4. Kerja sama dalam pengembangan digitalisasi logistik untuk mendukung efisiensi dalam pengelolaan dan distribusi pangan serta menciptakan sistem logistik yang lebih modern dan terintegrasi.

    Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, menyatakan momen ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar-BUMN untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

    “Kami melihat sinergi antara Bulog dan PT RNI/ID Food sebagai contoh nyata dari kolaborasi yang produktif, sehingga jika disinergikan dengan baik, akan menciptakan rantai pasok pangan nasional yang kokoh dan berdaya saing. Mari kita lanjutkan sinergi ini dengan semangat kebersamaan untuk mencapai visi besar Indonesia dalam menjaga kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Semoga dengan adanya kolaborasi ini, dapat menjadi awal yang baik dan dapat terus dikembangkan”, ujar Wahyu.

    Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Sis Apik Wijayanto mengatakab bahwa kolaborasi strategis yang dilakukan merupakan bagian dari langkah strategis yang sangat menguntungkan dalam pemanfaatan aset gudang yang dimiliki oleh ID Food Group.

    “Gudang-gudang ini tentu dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai pusat penyimpanan pangan Bulog sebagai salah satu langkah menuju swasembada pangan Indonesia di 2027 serta akan memastikan bahwa logistik penyimpanan Bulog dapat dikelola dengan lebih efisien dan optimal, mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, diharapkan dapat tercipta sebuah kemitraan strategis yang memberikan dampak positif bagi kelancaran distribusi pangan dan pengelolaan logistik secara lebih efisien, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

  • Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Terkait MBG dari Kaisar Kiasa Kasih Said Putra – Page 3

    Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Terkait MBG dari Kaisar Kiasa Kasih Said Putra – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra menilai masih ada permasalahan yang muncul dari pelaksanaan program Makan Bergizi gratis (MBG) sejak 6 Januari 2025 lalu.

    Kaisar menyebut bahwa setidaknya terdapat lima masalah utama yang muncul dari program MBG yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto. Kelima masalah utama tersebut meliputi kurangnya keterlibatan UMKM, petani, dan peternak lokal hingga belum adanya strandar menu nasional.

    Untuk itu, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Banteng Muda Indonesia (DPP BMI) periode 2021-2024 itu pun mengusulkan empat rekomendasi kebijakan guna menyempurnakan pelaksanaan program MBG.

    Rekomendasi yang diusulkan Kaisar itu pun memberikan gambaran langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk menyempurnakan pelaksanaan program MBG. 

    Dengan implementasi kebijakan yang tepat, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

     

    (*)

  • Anggota Holding BUMN Pangan Salurkan Pupuk Subsidi 362 Ribu Ton di 2025

    Anggota Holding BUMN Pangan Salurkan Pupuk Subsidi 362 Ribu Ton di 2025

    Jakarta –

    Pemerintah mempunyai target swasembada pangan pada 2027. Sejalan dengan itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui anggota holding BUMN pangan ID FOOD, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) turut mendistribusikan pupuk subsidi.

    Pada tahun ini, PPI menargetkan distribusi pupuk subsidi sebanyak 362.580 ton.

    Direktur utama PT PPI, S Hernowo mengatakan pendistribusian tersebut mencakup 25 provinsi, 116 kabupaten, 803 kecamatan, dan 804 kios. Pupuk yang didistribusikan meliputi pupuk urea, NPK Phonska, NPK F dan organik.

    Hernowo menekankan pendistribusian yang tepat waktu dan tepat sasaran menjadi prioritas perusahaan.

    “Kami akan memastikan para petani mendapatkan pupuk yang dibutuhkan dengan harga yang telah ditetapkan,” ujar Hernowo dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

    Dengan target distribusi yang semakin luas, Hernowo berharap dapat lebih meningkatkan produktivitas pertanian di berbagai daerah di Indonesia. Pihaknya pun berkomitmen untuk mendukung pelayanan distribusi pupuk yang efektif dan efisien dalam mendukung program pemerintah dan kesejahteraan petani.

    “Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia,” imbuh Hernowo.

    Sebagai informasi, pada 2024, PT PPI telah mendistribusikan pupuk subsidi sebanyak 183.488 ton. Pendistribusian tersebut dilakukan melalui 23 kantor cabang yang tersebar di 25 provinsi, 117 kabupaten, 765 kecamatan, dan 698 kios.

    Tonton juga Video: Jokowi Minta Subsidi Pupuk Ditambah Jadi Rp 14 Triliun

    (acd/acd)

  • 15 Universitas Terbaik di Indonesia dalam Bidang Ilmu Hayati versi THE WUR 2025

    15 Universitas Terbaik di Indonesia dalam Bidang Ilmu Hayati versi THE WUR 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025 telah merilis daftar universitas terbaik di Indonesia dalam bidang Ilmu Hayati. Pemeringkatan ini mencakup empat disiplin inti, yaitu Ilmu Kedokteran Hewan, Ilmu Biologi, Pertanian dan Kehutanan, serta Ilmu Olahraga.

    Berdasarkan data THE WUR by subject 2025, berikut adalah 15 universitas Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan global:

    1. Universitas Indonesia (UI)

    UI menempati peringkat 601-800 dunia dalam bidang Ilmu Hayati. Sebagai universitas tertua di Indonesia, UI menawarkan program studi unggulan di fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam (FMIPA), yang berfokus pada Biologi dan Biokimia.

    UI juga aktif dalam penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi serta ilmu lingkungan, menjadikannya salah satu institusi terkemuka dalam ilmu hayati di Indonesia.

    2. Institut Teknologi Bandung (ITB)

    ITB berada pada peringkat 801-1000 dunia, dengan kekuatan di bidang sains dan teknologi hayati. fakultas ilmu dan teknologi hayati (FITB) ITB menawarkan program studi bioteknologi, mikrobiologi, dan rekayasa hayati.

    Fokus ITB adalah pada penelitian inovatif dan penerapan teknologi dalam ilmu hayati, termasuk pengembangan bioproses dan rekayasa lingkungan.

    3. IPB University

    IPB University, yang juga menempati peringkat 801-1000 dunia, merupakan pusat unggulan dalam bidang pertanian dan ilmu hayati. Dengan fakultas-fakultas seperti fakultas pertanian, fakultas kedokteran hewan, dan fakultas kehutanan, IPB memimpin dalam penelitian pertanian berkelanjutan, teknologi pangan, serta konservasi lingkungan. Universitas ini juga dikenal atas inovasi dalam bioteknologi pertanian dan pengelolaan ekosistem.

    4. Universitas Airlangga (Unair)

    Unair menempati peringkat 801-1000 dunia dengan kekuatan di bidang biomedis dan ilmu hayati. Fakultas sains dan teknologi serta fakultas kedokteran hewan Unair berkontribusi besar dalam penelitian bioteknologi, kesehatan hewan, serta studi lingkungan. Universitas ini aktif dalam pengembangan farmasi hayati dan terapi berbasis sel punca.

    5. Universitas Gadjah Mada (UGM)

    Menempati peringkat 801-1000 dunia, UGM memiliki berbagai fakultas yang mendukung pengembangan ilmu hayati, seperti fakultas biologi, fakultas pertanian, dan fakultas kedokteran hewan. UGM aktif dalam penelitian biologi molekuler, ekologi, dan konservasi, serta mengembangkan teknologi pertanian presisi untuk meningkatkan ketahanan pangan.

    6. Universitas Diponegoro (Undip)

    Undip berada pada peringkat 1001+ dunia dan memiliki keunggulan dalam bidang bioteknologi dan ekologi lingkungan. Fakultas sains dan matematika serta fakultas peternakan dan pertanian Undip berfokus pada penelitian konservasi lingkungan, bioteknologi pangan, dan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

    7. Universitas Hasanuddin (Unhas)

    Unhas juga berada pada peringkat 1001+ dunia, dengan kekuatan di bidang kehutanan dan pertanian tropis. Fakultas kehutanan dan ilmu lingkungan serta fakultas pertanian Unhas memainkan peran penting dalam penelitian konservasi sumber daya alam, ekosistem laut, serta agroforestri yang berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.

    8. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

    ITS menempati peringkat 1001+ dunia dan memiliki departemen biologi di bawah fakultas sains. ITS berfokus pada penelitian bioteknologi, bioinformatika, dan biologi lingkungan. Universitas ini berkomitmen mengembangkan inovasi yang dapat diterapkan dalam industri dan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

    9. Universitas Andalas (Unand)

    Unand di Padang juga berada di peringkat 1001+ dunia dengan keunggulan di bidang agronomi dan peternakan. Fakultas pertanian dan fakultas peternakan unand aktif dalam penelitian teknologi pertanian berbasis ekosistem lokal, serta pengembangan sumber daya hayati yang berkelanjutan di Sumatera.

    10. Universitas Padjadjaran (Unpad)

    Unpad menempati peringkat 1001+ dunia, memiliki fakultas pertanian, fakultas peternakan, serta fakultas perikanan dan ilmu kelautan yang berkontribusi dalam ilmu hayati. Unpad berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, pemuliaan tanaman, serta inovasi dalam pengolahan hasil pertanian dan peternakan.

    11. Universitas Sebelas Maret (UNS)

    UNS di Surakarta menempati peringkat 1001+ dunia dengan kekuatan dalam bioteknologi, ekologi, dan pertanian berkelanjutan. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam (FMIPA) serta fakultas pertanian UNS aktif dalam penelitian bioindustri dan inovasi pangan, serta pengelolaan lingkungan berbasis teknologi hayati.

    12. Universitas Sriwijaya (Unsri)

    Unsri yang juga berada pada peringkat 1001+ dunia memiliki kekuatan di bidang pertanian dan kehutanan. Dengan letaknya di Sumatera Selatan, Unsri berkontribusi dalam penelitian agroindustri, bioteknologi pertanian, serta konservasi sumber daya alam untuk mendukung ekosistem berkelanjutan di wilayah tropis.

    13. Universitas Sumatera Utara (USU)

    USU menempati peringkat 1001+ dunia, dengan fakultas kedokteran, fakultas pertanian, dan fakultas kehutanan yang unggul dalam bidang bioteknologi tropis dan farmasi hayati. USU juga berperan dalam konservasi ekosistem Sumatera dan pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan.

    14. Universitas Syiah Kuala (USK)

    USK di Banda Aceh berada di peringkat 1001+ dunia dan unggul dalam bidang kelautan, ekologi tropis, serta bioteknologi. Fakultas kelautan dan perikanan serta fakultas pertanian USK berperan dalam pengembangan teknologi konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.

    15. Universitas Brawijaya (UB)

    UB di Malang menempati peringkat 1001+ dunia dengan kekuatan di bidang bioteknologi, agroindustri, serta kesehatan hewan. Fakultas MIPA, fakultas pertanian, dan fakultas kedokteran hewan UB aktif dalam pengembangan pertanian presisi serta biofarmasi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan hewan di Indonesia.

    Dengan masuknya 15 universitas Indonesia dalam THE WUR by Subject 2025 untuk bidang ilmu hayati, terlihat bahwa institusi-institusi ini terus meningkatkan kualitas pendidikan dan riset di bidang biologi, pertanian, kehutanan, serta kedokteran hewan. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam menghasilkan inovasi dan solusi bagi berbagai tantangan di sektor ilmu hayati, baik di tingkat nasional maupun global.

  • Dukung ketahanan pangan, Polres Langkat tanam jagung di lahan perkebunan 

    Dukung ketahanan pangan, Polres Langkat tanam jagung di lahan perkebunan 

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Dukung ketahanan pangan, Polres Langkat tanam jagung di lahan perkebunan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 22 Januari 2025 – 16:33 WIB

    Elshinta.com – Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Langkat Polda Sumatera Utara, menggelar kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektare di lahan perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Tanjung Beringin Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Selasa (21/1).

    Acara ini dimulai sekira pukul 09.30 WIB hingga dan berlangsung secara daring, melibatkan berbagai pihak di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Langkat kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemkab Langkat diantaranya Sekda Kabupaten Langkat Amril, Kapolres Langkat AKBP David Triyo  Prasojo, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat, AKBP Saharuddin Bangko, Kodim 0203/Lkt diwakili Pabung Mayor Inf Hassanudin, Yonif 8 Marinir diwakilkan Danki D Kapten (Mar) Calvin Sahusilawane dan seluruh PJU Polres Langkat.

    Hadir juga Camat Hinai Bahrum, Danramil 09/ Hinai Kapten Inf Gunawan Sakti Lubis, Kapolsek Hinai AKP T. C. Sihite, Ketua Bhayangkari Cabang Langkat Ayu David serta seluruh pengurus, Ketua Bhayangkari Ranting Hinai Emelia Carlos serta pengurus, Direktur Produksi PT LNK , Direktur HR & Ga PT LNK, Grup Manager Rayon Stabat PT LNK, seluruh Manager PT LNK Rayon Stabat, Seluruh Asisten Kebun PT LNK Tanjung Beringin.

    Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, menyampaikan, bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

    “Penanaman jagung secara serentak ini bukan hanya simbolis, tetapi juga komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Rabu (22/1). 

    Selain itu, kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta lembaga peradilan, demi mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang tangguh di Kabupaten Langkat dan wilayah lainnya.

    Penanaman jagung sebagai salah satu komoditas utama diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus memberdayakan masyarakat di sektor pertanian. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju swasembada pangan yang lebih kuat. Program ini mencerminkan semangat gotong royong bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan pangan global.

    Informasi yang diterima pelaksanaan kegiatan penanaman jagung secara serentak dalam rangka Ketahanan Pangan tahun 2025 di wilayah hukum Polres Langkat. Total lahan  87,46 hektare. Dengan rincian Polsek Pangkalan Brandan lahan 65,76 hektare. PT Anugerah Langkat Makmur 34 hektare, PT. Perkebunan Inti Sawit Subur 27.76 hektare, PT. Perkebunan Karetia 4 hektare. Polsek Stabat total lahan 1,8 hektare, PT. Gergas Utama 1 hektare, PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) Gohor Lama  0,8 hektare. Polsek Hinai lahan 2 hektare di PT. LNK Tanjung Beringin 2 hektare. Polsek Secanggang total ahan 3 hektare di PT. Buana Estate 

    Polsek Padang Tualang total lahan 1 hektare di PTPN-2 Sawit Seberang. Polsek Tanjung Pura total lahan 0,2 hektare di lahan Samsul Bahri Batubara. Polsek Gebang total lahan 0,6 hektare di lahan PT. Swangi. Polsek Pangkalan Susu total ahan 6 hektare di lahan PT. Jaya Baru Pertama 3 hektare. PT. Mazdah 3 hektare. Polsek Besitang total lahan di PT. Putri Hijau 3 hektare, Polsek Kuala total lahan 0,6 hektare di PT. Ukindo Blankahan Estate, Polsek Salapian total lahan 0,5 hektare di lahan PT. LNK Maryke dan Polsek Bahoro total lahan PT. PP Lonsum 2 hektare dan PT. Amal Tani 1 hektare. 

    Sumber : Radio Elshinta