Topik: ketahanan pangan nasional

  • Ketahanan pangan dan ketahanan gizi dalam satu waktu

    Ketahanan pangan dan ketahanan gizi dalam satu waktu

    Investasi dalam sektor gizi disebut sebagai investasi paling menguntungkan, dengan potensi keuntungan hingga 30 kali lipat dibandingkan investasi di sektor lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Ketahanan pangan dan ketahanan gizi dalam satu waktu menjadi pilar fundamental dalam pembangunan suatu negara. Upayanya mencakup langkah untuk memastikan setiap individu memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, beragam, serta bernilai gizi tinggi.

    Konsep ini tidak hanya meliputi ketersediaan pangan dalam jumlah yang memadai, tetapi juga aspek keterjangkauan dan pemanfaatannya secara optimal.

    Pemerintah telah menetapkan kebijakan strategis dalam Peraturan Presiden tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi 2021-2024 untuk menguatkan ketahanan pangan nasional melalui berbagai pendekatan.

    Strategi ketersediaan pangan mencakup peningkatan produksi pangan yang beragam, penyediaan pangan yang aman dalam setiap tahap produksinya, serta pengelolaan cadangan pangan di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat.

    Selain itu, aspek ekspor dan impor pangan harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kestabilan pasokan dalam negeri.

    Penanganan food loss juga menjadi perhatian utama guna mengurangi kehilangan hasil panen, sementara biofortifikasi diterapkan untuk meningkatkan nilai gizi sumber pangan.

    Dalam aspek keterjangkauan, stabilitas pasokan dan harga pangan menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga yang ekstrem.

    Pemanfaatan sistem informasi pasar dan harga pangan yang transparan akan membantu produsen dan konsumen dalam mengambil keputusan yang tepat.

    Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting dalam ekosistem pangan, sehingga penguatan kapasitas mereka menjadi bagian dari strategi yang diterapkan.

    Pemerintah juga mengembangkan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan memanfaatkan keanekaragaman pangan lokal serta menyediakan pangan darurat untuk situasi krisis.

    Di samping itu, penguatan kemandirian pangan di daerah rentan dan terdampak bencana, pengembangan sistem logistik pangan, serta optimalisasi perdagangan internasional turut berkontribusi dalam membangun ketahanan pangan yang tangguh.

    Sementara itu, strategi pemanfaatan pangan menitikberatkan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).

    Pemantauan status gizi secara berkala dan penguatan sistem kewaspadaan pangan menjadi langkah awal dalam mendeteksi permasalahan gizi di masyarakat.

    Upaya edukasi keamanan pangan terus diperluas, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak balita, yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi.

    Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta pemanfaatan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) berbasis pangan lokal juga ditekankan sebagai langkah preventif terhadap permasalahan gizi buruk.

    Pemerintah berupaya meningkatkan layanan kesehatan dan gizi masyarakat, mengendalikan pemborosan pangan, serta memperkaya kandungan zat gizi melalui fortifikasi pangan tertentu. Semua langkah ini ditujukan untuk menjamin keamanan pangan dan mutu gizi yang optimal.

    Pendekatan Menyeluruh

    Dalam perspektif yang lebih luas, upaya ketahanan pangan dan gizi tidak bisa dilakukan secara terpisah.

    Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan memperkuat integrasi antara ketahanan pangan dan gizi.

    Beberapa langkah strategis dalam ketahanan pangan mencakup peningkatan produksi nasional melalui produktivitas dan efisiensi pertanian, diversifikasi pangan dengan mengembangkan sumber pangan alternatif seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian, serta penguatan infrastruktur pertanian yang meliputi sistem irigasi, jaringan transportasi, dan fasilitas penyimpanan.

    Pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih canggih juga berperan dalam meningkatkan hasil produksi dan mengurangi ketergantungan pada impor.

    Dari sisi ketahanan gizi, peningkatan konsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, dan protein hewani menjadi perhatian utama.

    Program gizi yang menyasar berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia, terus dikembangkan agar kebutuhan gizi spesifik mereka dapat terpenuhi.

    Infrastruktur pendukung seperti fasilitas pengolahan dan distribusi makanan yang lebih baik juga diperlukan agar akses terhadap pangan bergizi semakin luas.

    Penerapan teknologi dalam pengolahan, pengemasan, dan pengawasan gizi semakin relevan dalam menjamin keamanan serta kandungan nutrisi pangan yang dikonsumsi masyarakat.

    Pendekatan integratif menjadi kunci dalam memastikan ketahanan pangan dan gizi berjalan seiring.

    Pengembangan sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, dan distribusi pangan akan memperkuat ekosistem pangan secara keseluruhan.

    Pendidikan gizi juga harus diperluas agar masyarakat memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap pentingnya asupan nutrisi seimbang.

    Kolaborasi lintas sektor antara pertanian, kesehatan, dan pendidikan perlu ditingkatkan guna menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

    Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi harus diperkuat agar setiap kebijakan yang diterapkan dapat dievaluasi efektivitasnya secara berkala.

    Dalam konteks ini, Perum Bulog memainkan peran penting sebagai operator pangan nasional, khususnya dalam mendukung upaya mengatasi masalah stunting di berbagai daerah.

    Langkah nyata yang telah diambil Bulog dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi.

    Di tengah pembahasan kebijakan makan bergizi gratis yang dirancang oleh Badan Gizi Nasional, kehadiran Bulog menjadi elemen strategis dalam memastikan bahwa pangan bergizi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

    Penting untuk dipahami bahwa gizi tidak hanya sebatas aspek konsumsi, tetapi juga merupakan investasi masa depan. Gizi yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas nasional.

    Investasi dalam sektor gizi bahkan disebut sebagai investasi paling menguntungkan, dengan potensi keuntungan hingga 30 kali lipat dibandingkan investasi di sektor lainnya.

    Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa para pengambil kebijakan benar-benar memahami urgensi asupan gizi dalam pembangunan generasi mendatang.

    Nilai investasi di sektor gizi dan nutrisi terus meningkat, terutama jika diarahkan pada program yang memiliki dampak tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat.

    Intervensi gizi menjadi salah satu bentuk intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, sehingga menjadi perhatian utama dalam berbagai gerakan global, termasuk Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi atau SUN Movement.

    Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya ini, melainkan harus menggerakkan seluruh elemen masyarakat melalui model pentahelix yang mencakup unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Kolaborasi inilah yang akan menciptakan gerakan perbaikan gizi yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas.

    Harapan besar tertuju pada program peduli gizi yang diinisiasi oleh Bulog sebagai langkah awal dalam mendukung rencana makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo.

    Jika program ini dapat berjalan dengan baik, dampaknya akan sangat besar bagi kualitas hidup masyarakat Indonesia dalam lima tahun ke depan.

    Kiprah Bulog dalam memastikan ketersediaan pangan bergizi di seluruh pelosok negeri akan menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

    *) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Lahan – Page 3

    Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Lahan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Skadron Pendidikan (Skadik) 404 Wing Pendidikan (Wingdik) 400/Matukjur Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo, Surakarta, mendukung program Pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional. Program tersebut diimplementasikan dengan menanam tanaman pertanian produktif.

    Komandan Lanud Adi Soemarmo, Marsma TNI Bambang Juniar Djatmiko mengatakan, Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Adapun salah satu dukungan dengan menanam tanaman pertanian produktif sebagai bentuk mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat.

    “Melalui pengelolaan lahan yang efektif, kami berharap dapat meningkatkan produksi dan cadangan pangan, menjaga keterjangkauan harga, serta mendorong pola konsumsi yang lebih sehat berbasis sumber daya dan kearifan lokal,” ujar Bambang, Jumat (7/2/2025).

    Bambang menjelaskan, adanya langkah konkret Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Program tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan di pasar dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.

    “Kami berharap program ketahanan pangan ini dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi institusi lain dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan,” jelas Bambang.

    Adapun lahan yang digunakan Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo mengoptimalkan lahan seluas 20.860 meter persegi di sisi timur, serta 11.267 meter persegi pada sisi barat. Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo turut melibatkan dan bekerjasama dengan para petani.

    “Kami turut melibatkan dan bekerjasama dengan petani penggarap guna meningkatkan hasil pertanian yang bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Bambang.

  • Tema dan Logo Hari Pers Nasional 2025, Kawal Program Ketahanan Pangan Presiden Prabowo

    Tema dan Logo Hari Pers Nasional 2025, Kawal Program Ketahanan Pangan Presiden Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2025 mengusung tema akan mengawal kebijakan Pemerintahan Prabowo dan Kabinet Merah Putih dengan tajuk “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”. Dalam puncak perayaan HPN 2025 yang akan diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 7-9 Februari 2025 mengusung subtema “Kalsel Gerbang Logistik Kalimantan”.

    Tanggal 9 Februari selalu diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN) untuk menghormati peran penting pers dalam pembangunan bangsa. Lalu bagaimana sejarah dan pengembangan Pers ke depan? Simak selengkapnya dalam artikel kami.

    Sejarah Hari Pers Nasional

    Penetapan HPN pada 9 Februari berkaitan erat dengan berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 1946. Hal itu ditandai dengan lahirnya PWI sebagai organisasi wartawan pertama di Indonesia yang didirikan setelah proklamasi kemerdekaan.

    Melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, pemerintah menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional yang mengakui peran pers sebagai pilar demokrasi dan sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.

    Makna Tema HPN 2025

    Tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa” menyoroti peran strategis pers dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pers diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mengawal program ketahanan pangan, memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan kritis terkait isu-isu pangan. Hal ini mendorong kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan.

    Logo HPN 2025 dan Filosofinya

    Logo HPN 2025 menampilkan maskot hewan bekantan (Nasalis larvatus) yang merupakan hewan endemik asal Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan.

    Bekantan tersebut menggunakan laung, ikat kepala khas Banjar, dan pakaian adat Banjar berbahan beludru yang menarik perhatian.

    Lalu di tangan kirinya, bekantan tersebut memegang seikat padi yang melambangkan peran pers dalam mendukung ketahanan pangan dan kemandirian bangsa.

    Sementara itu, tangan kanan menggenggam pena yang berarti komitmen insan pers terhadap kebebasan, profesionalisme, dan kecerdasan. Laung yang dikenakan melambangkan simbol tradisional pria Banjar dan motif Galung Pancar Matahari pada pakaian melambangkan keteguhan, kebaikan serta keberuntungan.

    Peran Pers dalam Ketahanan Pangan

    Pers memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi. Melalui pemberitaan yang objektif dan mendalam, pers dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu pangan, seperti keamanan pangan, inovasi pertanian, dan kebijakan pemerintah terkait pangan.

    Selain itu, pers juga berfungsi sebagai pengawas dalam mengawal implementasi kebijakan pangan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dari pihak-pihak terkait.

    Hari Pers Nasional 2025 dengan tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa” menegaskan peran krusial pers dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui informasi yang akurat dan edukatif, pers diharapkan dapat menjadi pilar dalam mewujudkan kemandirian bangsa di bidang pangan, sekaligus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KKP dorong PT Garam tingkatkan produksi agar penuhi kebutuhan nasional

    KKP dorong PT Garam tingkatkan produksi agar penuhi kebutuhan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong PT Garam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi guna memenuhi kebutuhan garam nasional dan mencapai swasembada pada 2027.

    “Swasembada garam harus menjadi prioritas nasional dan saatnya kita ambil langkah nyata,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Surabaya sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

    Menteri Trenggono menyoroti pentingnya modernisasi teknologi dan perbaikan infrastruktur tambak garam sebagai strategi utama untuk meningkatkan produksi nasional. Langkah ini dianggap krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor serta meningkatkan kesejahteraan petambak garam.

    Dia menyampaikan, pemerintah telah menetapkan swasembada garam sebagai langkah strategis mendukung swasembada pangan, sebagaimana diputuskan pada rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 28 November 2024 lalu.

    “Tahun 2025, pemenuhan kebutuhan garam nasional terutama untuk industri dari produksi garam lokal dan hanya industri CAP (chlor alkali plant) yang boleh mengimpor dan itu jumlahnya dibatasi,” ujarnya.

    Menteri Trenggono juga menegaskan revitalisasi dan ekstensifikasi lahan produksi PT Garam menjadi kunci dalam peningkatan kapasitas produksi.

    Pemerintah juga mendorong eksplorasi lokasi baru yang potensial guna memperluas lahan tambak garam dan memastikan ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri.

    “Kebutuhan industri sangat spesifik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, PT Garam harus beradaptasi dengan perkembangan industri serta meningkatkan inovasi dalam proses produksi,” ucap Trenggono.

    Sebagai langkah konkret, KKP akan membangun model ekstensifikasi tambak garam di wilayah strategis yang telah dihitung secara matang agar mampu memenuhi kebutuhan nasional.

    Selanjutnya, PT Garam akan diberi mandat untuk mengelola hasil produksi guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri garam nasional.

    “Kita sedang berada di era swasembada pangan. Ini adalah momentum bagi PT Garam untuk berperan lebih besar dalam pemenuhan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, KKP akan memastikan bahwa momentum ini tidak terbuang sia-sia,” terang Trenggono.

    Trenggono menambahkan, dengan kerja sama erat antara pemerintah dan PT Garam, Indonesia diharapkan mampu mencapai swasembada garam nasional pada 2027 serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

    “KKP juga terus menjadikan industri garam nasional semakin maju dan berdaya saing tinggi,” kata Trenggono.

    Sementara manajemen dan komisaris PT Garam merespons positif upaya pemerintah tersebut.

    “Allhamdulillah kolaborasi direksi dan komisaris PT Garam rencana stop impor siap aksi,” ujar Komisaris Independen PT Garam Masril Koto dalam siaran pers.

    Satu poin strategis PT Garam itu kata Masril Koto yaitu siapkan industri garam yang modern. Kolaborasi PT Garam digodok sejak Senin di Surabaya meracik tentang Arah Baru Garam Indonesia.

    “Kita di jajaran Komisaris tegas back up full manajemen dan pengawasan visi misi Arah Baru Garam Indonesia ini. Ini menjaga amanat yang di titip kan Bapak Presiden untuk mengawal swasembada dan membangun industri garam yang lebih modern sesuai kebutuhan stok nasional kita, baik garam konsumsi maupun garam industri,” ujar Masril.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Erick Thohir Tunjuk Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Dewas Bulog

    Erick Thohir Tunjuk Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Dewas Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog.

    Hal tersebut disampaikan Perum Bulog melalui platform Instagram resminya @perum.bulog pada Kamis (6/2/2025). Dalam unggahannya, Perum Bulog menyampaikan selamat bertugas kepada Sudaryono sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog.

    “Kami juga menyampaikan selamat bertugas kepada Bapak Sudaryono sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog,” tulis akun tersebut, dikutip Kamis (6/2/2025).

    Posisi Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog sebelumnya dijabat oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sejak 1 Desember 2023. Dengan demikian, Arief per hari ini tak lagi menjabat sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog.

    Selain merombak posisi Kepala Dewan Pengawas, Erik juga mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Direktur Pengadaan Perum Bulog.

    Prihasto sendiri berasal dari lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Pertanian. Dia juga sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Hortikultura.

    Adapun, posisi Direktur Pengadaan sebelumnya dijabat oleh Awaludin Iqbal sejak 24 Januari 2025. 

    “Semoga amanah baru ini membawa Bulog semakin kokoh dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” demikian bunyi unggahan tersebut.

    Pada Januari 2025, Erick juga sempat melakukan perombakan di tubuh BUMN Pangan itu. Tepatnya pada 24 Januari 2025, Erick mengangkat Mokhamad Suyamto sebagai Direktur Operasional dan Pelayanan Publik, Awaludin Iqbal sebagai Direktur Pengadaan, dan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur SDM dan Umum. 

  • Kepala Dewan Pengawas & Direktur Pengadaan Bulog Diganti, Ini Sosoknya

    Kepala Dewan Pengawas & Direktur Pengadaan Bulog Diganti, Ini Sosoknya

    Jakarta

    Perum Bulog mengumumkan pergantian Kepala Dewan Pengawas dan Direktur Pengadaan. Pergantian ini diharapkan membawa Bulog semakin kokoh dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan manfaatnya kepada masyarakat lebih luas.

    Dalam hal ini Kepala Dewan Pengawas Bulog yang sebelumnya diisi Arief Prasetyo Adi digantikan oleh Sudaryono. Kemudian Direktur Pengadaan digantikan Prihasto Setyanto, sebelumnya diisi Awaludin Iqbal.

    “Keluarga besar Perum Bulog mengucapkan selamat bertugas Kepala Dewan Pengawas Sudaryono dan Direktur Pengadaan Prihasto Setyanto,” tulis pengumuman di Instagram resmi @perum.bulog, Kamis (6/2/2025).

    “Semoga amanah baru ini membawa Bulog semakin kokoh dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tambahnya.

    Perum Bulog juga mengucapkan terima kasih kepada Arief Prasetyo Adi dan Awaludin Iqbal atas dedikasinya selama mengemban tugas.

    “Semoga kesuksesan dan keberkahan selalu menyertai setiap langkah ke depan,” ucapnya.

    Simak juga Video ‘Stok Beras Bulog 2 Juta Ton, Terbesar Sepanjang Sejarah’:

    (aid/ara)

  • Sultra siapkan 38.129 ton pupuk untuk dukung swasembada pangan

    Sultra siapkan 38.129 ton pupuk untuk dukung swasembada pangan

    Kendari (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan 38.129 ton pupuk bersubsidi pada 2025 untuk mendukung program swasembada pangan nasional.

    Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sultra La Ode Muhammad Rusdin di Kendari, Rabu mengatakan bahwa puluhan ribu pupuk subsidi yang dialokasikan itu untuk memastikan kebutuhan petani di wilayah Bumi Anoa bisa meningkatkan produksi pangan pada 2025.

    “Langkah Pemprov Sultra adalah mendukung program ketahanan pangan nasional,” katanya menegaskan.

    Alokasi pupuk urea tahun ini mencapai 38.129 ton, dari usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kebutuhan untuk pupuk subsidi 45.799 ton.

    “Untuk pupuk NPK alokasinya mencapai 44.698 ton dari kebutuhan dari kebutuhan di RDKK 77.886 ton, sedangkan NPK formula alokasi yang diberikan pemerintah pusat sebesar 20.791 ton dari usulan kita di RDKK itu 41.167,76 ton,” kata Rusdin Jaya.

    Rusdin Jaya menyebutkan bahwa alokasi pupuk terbesar pada 2025 berada di wilayah Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan sentra pangan utama di wilayah Bumi Anoa dalam menyukseskan program swasembada pangan dari pemerintah.

    “Tiga wilayah ini adalah sentra pangan kita, sentra yang akan dijadikan penyangga bagi perwujudan swasembada pangan di Sultra,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi melalui atensi pejabat gubernur dan sekretaris daerah Sultra, mengimbau seluruh dinas pertanian di tingkat kabupaten dan kota untuk mendorong petani agar segera melakukan penanaman.

    “Saat ini, kita masuk Musim Tanam (MT) satu, ini kondisi cuaca yang sangat ideal untuk menanam, khususnya menanam padi dan jagung,” ucap Rusdin

    Rusdin menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi adalah petani yang terdaftar di RDKK yaitu syaratnya hanya membawa Kartu Tanda PenduduK (KTP) ke lokasi.

    Kemudian, bagi petani yang belum terdaftar, diharapkan segera melapor ke petugas kecamatan supaya dimasukkan ke dalam daftar penerima.

    “Jadi, ketika ada tambahan alokasi di kemudian hari, itu bisa didistribusikan ke petani yang sudah mendaftar,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan bahwa pembagian alokasi pupuk subsidi tersebut berdasarkan ketentuan luas lahan yaitu maksimal 2 hektare per petani. Secara umum pembagian pupuk urea, yaitu 100–150 kilogram (kg), pupuk NPK 250–300 kg, dan NPK formula 350 kg per hektar.

    “Kami mengimbau kepada petani yang sudah terdaftar agar segera menebus pupuk ini di kios-kios pupuk yang sudah terdaftar di lokasi masing-masing dan juga mengingatkan petugas-petugas kecamatan terus memperbarui data-data petani yang terdaftar di RDKK untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi ini adil dan merata,” tambah Rusdin Jaya.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • 9
                    
                        JK Singgung Subsidi Elpiji 3 Kg yang Begitu-begitu Saja…
                        Nasional

    9 JK Singgung Subsidi Elpiji 3 Kg yang Begitu-begitu Saja… Nasional

    JK Singgung Subsidi Elpiji 3 Kg yang Begitu-begitu Saja…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Republik Indonesia (RI)
    Prabowo Subianto
    melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI
    Jusuf Kalla
    (JK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Pertemuan keduanya digelar secara tertutup dengan diawali makan siang, sekaligus membahas berbagai isu strategis.
    Dalam acara makan siang ini, JK didampingi oleh anaknya yang juga CEO Kalla Grup, Solihin Kalla.
    Sementara itu, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Habis makan baru kita bicara serius,” kata Prabowo mengawali pertemuan itu, dikutip dari keterangan tertulis.
    Dilihat dari video yang dibagikan Tim Media Prabowo, tampak Prabowo menyambut kedatangan JK dengan hangat.
    Prabowo juga turut mengenalkan para pembantunya yang hadir kepada JK.
    Prabowo lalu duduk berhadapan dengan JK, sedangkan para pendamping duduk berderet di samping kedua tokoh tersebut.
    Pertemuan itu terlihat hangat, Prabowo, JK, serta tokoh-tokoh lainnya tampak mengumbar senyum dan beberapa kali melontarkan tawa.
    Prabowo dan anak buahnya juga terlihat mengantar JK dan Solihin meninggalkan Istana selepas pertemuan.
    Selepas pertemuan, Bahlil mengungkapkan, pembicaraan kedua tokoh Selasa kemarin membahas sejumlah hal, termasuk soal kebijakan elpiji.
    Menurut Bahlil, JK menyinggung soal subsidi elpiji yang tak berubah dari tahun ke tahun.
    “Ya, Pak JK ngomong tentang elpiji bahwa elpiji ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi Wakil Presiden di tahun periode pertama dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan,” ujar Bahlil kepada awak media, Selasa.
    Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan bahwa nilai subsidi elpiji selama 20 tahun terakhir masih belum berubah.
    “Bayangkan, sudah 20 tahun subsidi elpiji ini belum ada perubahan, di saat itu kurs dollar kata Pak JK masih Rp 8.000, sekarang sudah Rp 16.000,” ucapnya.
    Dalam pertemuan itu, menurut Bahlil, JK menilai penataan penjualan elpiji sebagai hal penting.
    Hal ini diungkapkannya usai ditanya awak media yang menanyakan soal respons JK terkait polemik penjualan elpiji.
    “Ya, Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting. Penataan itu penting,” ungkap Bahlil singkat.
    Sebagai informasi, penjualan elpiji 3 kilogram (kg) sedang menjadi sorotan lantaran Kementerian ESDM sempat tidak mengizinkan pengecer untuk menjual elpiji per 1 Februari 2025.
    Teranyar, Presiden Prabowo Subianto meralat aturan itu dan kembali mengizinkan pengecer menjual  elpiji 3 kilogram.
    Bahlil menjelaskan, kebijakan awal yang tidak mengizinkan pengecer menjual elpiji 3 kilogram dilakukan agar distribusi “gas melon” tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.
    Dia lantas menjelaskan alur distribusi elpiji.
    Biasanya,
    elpiji 3 kg
    dijual dari Pertamina ke agen berkisar Rp 12.000-Rp 13.000.
    Kemudian, harga elpiji dari agen ke pangkalan naik menjadi kisaran Rp 17.000.
    Menurutnya, distribusi dan kenaikan harga itu dapat dikendalikan oleh Pertamina.
    “Dari agen ke pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar Rp 16.000 atau Rp 17.000. Nah, sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina, masih bisa dipantau,” katanya.
    Sementara harga elpiji dari pangkalan ke pengecer itu, kata Bahlil, sulit dikendalikan Pertamina.
    Oleh karenanya, ada pengecer yang menjual elpiji hingga Rp 30.000 hingga mengoplosnya untuk disalurkan ke industri.
    “Dari pangkalan ke pengecer, itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, enggak ada instrumennya dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas Rp 20.000. Bahkan ada yang Rp 30.000, kadang-kadang bahkan ada yang dioplos,” katanya.
    Atas pertimbangan distribusi ini, Bahlil awalnya ingin tidak mengizinkan pengecer menjual elpiji 3 kilogram.
    Namun, dikarenakan ada atensi dari Presiden RI Prabowo Subianto, pengecer tetap diizinkan menjual elpiji dengan dijadikan subpangkalan.
    Diharapkan harga elpiji tetap terkontrol karena dapat diawasi Pertamina.
    Nantinya, subpangkalan juga akan difasilitasi dengan teknologi untuk melakukan pengawasan distribusi.
    “Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT,” ucapnya.
    “Kan ada IT Pertamina mengontrol pangkalan, itu kan ada IT-nya, ada teknologinya. Nah, IT-nya ini yang akan ditempatkan langsung oleh Pertamina. Nah, tidak ada biaya yang dikeluarkan sedikit pun oleh subpangkalan,” sambung Bahlil.
    Selain membahas soal elpiji, Prabowo dan JK juga membahas isu lain.
    JK disebut memberikan saran dalam hal kedaulatan pangan dan energi.
    Sayangnya, Bahlil tak mengungkap rincian saran yang diberikan JK.
    “Menyampaikan tentang sumbang saran dalam kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga bagaimana tentang perekonomian kita, dan alhamdulillah hasilnya bagus,” tutur Bahlil.
    Pertemuan tersebut juga membahas strategi pemerintah dalam mengamankan produksi beras nasional yang meningkat tajam.
    Pemerintah juga akan memastikan stabilitas harga beras menjelang bulan Ramadhan.
    Senada, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap ada saran dari JK terkait pengelolaan ketahanan pangan nasional.
    Secara spesifik, saran dimaksud mencakup soal kebijakan serap gabah hingga revolusi hijau.
    Amran menilai masukan dari JK sangat baik untuk pemerintah.
    “Bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas memberi masukan dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” ungkap Amran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bapanas ajak masyarakat konsumsi B2SA dan setop boros pangan

    Bapanas ajak masyarakat konsumsi B2SA dan setop boros pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengajak masyarakat meningkatkan kualitas konsumsi pangan ke pola yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), serta setop boros pangan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    “Kami juga ingin mengajak kembali tidak bosan-bosan kepada seluruh pihak untuk mengkonsumsi makanan enak, makanan sehat, makanan B2SA, beragam, bergizi, seimbang,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu entry point untuk memantapkan ketahanan pangan nasional.

    Dia menyampaikan upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak hanya berhenti pada upaya memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan. Namun, juga pada peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

    Arief mengungkapkan bahwa penting untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, dengan porsi 1/3 karbohidrat, 1/3 sayuran, 1/5 lauk pauk, dan 1/6 buah-buahan.

    Kepala Bapanas itu menambahkan bahwa keragaman konsumsi pangan menjadi kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di Indonesia dalam menghadapi tantangan krisis pangan global.

    Menurutnya, selain menjaga ketersediaan pangan, penting juga untuk memastikan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar tidak hanya cukup, tapi juga sehat dan bergizi.

    Bapanas juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk berhenti dari perilaku boros pangan, terutama menjelang peak season puasa dan lebaran yang rawan pemborosan.

    “Karena ini jelang peak season puasa dan Lebaran ke depan senantiasa menerapkan stop boros pangan dan belanja bijak,” ucap Arief.

    Pemerintah mendorong masyarakat untuk mengurangi food loss and waste dengan cara membeli sesuai kebutuhan dan memaksimalkan penggunaan bahan pangan yang ada.

    Dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional, stabilisasi harga pangan dan distribusi yang merata juga menjadi fokus penting agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

    Bapanas terus mengingatkan perlunya toleransi dalam berbagi pangan, terutama kepada mereka yang membutuhkan, untuk menciptakan solidaritas sosial dalam mengatasi tantangan pangan.

    Peningkatan kesadaran terhadap konsumsi pangan yang bergizi dan tidak boros diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap ketahanan pangan dalam jangka panjang.

    “Dan mengurangi food loss and waste, stabilisasi harga pangan, dan menumbuhkan tolerensi pada masyarakat yang lebih membutuhkan,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • JK Temui Prabowo di Istana, Bahas Ketahanan Pangan hingga Subsidi LPG

    JK Temui Prabowo di Istana, Bahas Ketahanan Pangan hingga Subsidi LPG

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). FOTO/SETPRES

    JAKARTAPresiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). JK memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan nasional di masa lalu.

    “Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Di kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang hadir dalam pertemuan tersebut turut dibahas mengenai subsidi LPG. “Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp8.000, sekarang sudah Rp16.000,” kata Bahlil.

    Bahlil berharap dengan adanya subsidi Rp87 triliun masyarakat dapat membeli LPG dengan harga murah. “Nah karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar Rp87 triliun ini diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin,” kata Bahlil.

    “Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik,” tambahnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (abd)