Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Ketahanan Pangan Indonesia Stabil Dibanding Filipina yang Kondisi Darurat

    Ketahanan Pangan Indonesia Stabil Dibanding Filipina yang Kondisi Darurat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional saat ini dalam kondisi yang stabil. Hal ini berbeda dengan Filipina, yang baru saja mengumumkan situasi darurat akibat permasalahan pangan.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan, produksi pangan Indonesia terus mengalami perkembangan positif. Kondisi ini bertolak belakang dengan sejumlah negara yang menghadapi krisis pangan.

    “Filipina baru-baru ini resmi menetapkan status darurat ketahanan pangan karena lonjakan harga beras yang sulit dikendalikan,” ujar Arief dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil pemerintah Filipina untuk menekan kenaikan harga yang semakin membebani masyarakat di tengah tantangan ekonomi dan ketergantungan pada impor.

    Menanggapi situasi tersebut, Arief mengimbau semua pihak di Indonesia agar tetap waspada.

    “Kami turut prihatin dengan kondisi di Filipina, meskipun hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Sejak lama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah memperingatkan adanya potensi krisis pangan global. Oleh karena itu, berbagai program strategis telah kami siapkan untuk mengantisipasinya,” katanya.

    Menurut Kementan, ketahanan pangan di Indonesia tetap kuat, seiring dengan perkiraan meningkatnya produksi padi dalam negeri.

    “Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada awal 2025 diprediksi mengalami peningkatan signifikan,” tambah Arief.

    BPS mencatat bahwa potensi produksi beras Indonesia pada periode Januari-Maret 2025 diperkirakan mencapai 8,67 juta ton. Jumlah ini mengalami lonjakan sebesar 52,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, yang hanya sebesar 5,69 juta ton.

    Peningkatan produksi ini sejalan dengan perkiraan luas panen padi yang mencapai 2,83 juta hektare, naik sekitar 970,33 ribu hektare atau 52,08 persen dibandingkan luas panen Januari-Maret 2024 yang hanya 1,86 juta hektare.

    “Melihat peningkatan ini, pasokan beras dalam negeri mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelas Arief.

    Ia juga menambahkan, bahwa peningkatan produksi beras turut berdampak pada stabilitas harga. Berdasarkan data BPS, harga rata-rata beras di penggilingan pada Januari 2025 berada di angka Rp 12.796 per kg, turun 4,30 persen dibandingkan Januari 2024.

    “Biasanya harga beras cenderung naik di awal tahun, namun kali ini lebih stabil berkat peningkatan produksi,” tuturnya.

    Untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga, Kementan meminta Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani.

    “Dengan meningkatnya produksi padi di hulu, Bulog memiliki peran penting dalam menyerap gabah petani. Kami yakin Bulog dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga stok beras nasional tetap aman,” ungkap Arief.

    Sebagai bagian dari upaya penyerapan gabah, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun bagi Bulog. Dana tersebut ditargetkan untuk menyerap setara 3 juta ton beras hingga April 2025.

    Selain itu, Kementan juga memfasilitasi kesepakatan antara Bulog dan industri penggilingan padi guna menyerap sekitar 2,1 juta ton beras dari petani.

    “Jika seluruh pihak berkomitmen, kami optimistis stok beras nasional tahun ini akan tetap terjaga,” pungkasnya dalam merespons darurat ketahanan pangan di Filipina.

  • KKP siapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk ketahanan pangan

    KKP siapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk ketahanan pangan nasional dari sektor kelautan dan perikanan.

    “Ini menjadi langkah strategis KKP memperkuat kebijakan berbasis data guna mendukung ketahanan pangan piru dan ekonomi laut berkelanjutan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) Kusdiantoro KKP sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) untuk Ketahanan Pangan Biru dan Ekonomi Laut Berkelanjutan.

    Kusdiantoro menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia mengingat laut memiliki peran vital dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, serta fungsi ekologis yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Namun, lanjut Kusdiantoro, tantangan besar seperti perubahan iklim dan eksploitasi berlebihan memerlukan kebijakan berbasis data dan koordinasi lintas sektor.

    “Sebagai sistem yang terstruktur dan terintegrasi, NSDL ditujukan untuk membangun basis data yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan nasional dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut,” ujar Kusdiantoro.

    Sejak 2020, KKP bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS, BIG, Yayasan Rekam Nusantara (RNF), Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) dan Blue Planet Fund dari Inggris telah bekerja sama dalam mengembangkan NSDL.

    Pada tahun 2024, Indonesia juga telah meluncurkan NSDL pada forum The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development.

    Beberapa inisiatif utama yang telah dikembangkan dalam NSDL mencakup: Pilot NSDL di 10 Kawasan Konservasi Nasional, termasuk Gili Matra, Raja Ampat, dan Laut Sawu; Dasbor Interaktif NSDL, yang menyajikan informasi sumber daya laut secara real-time; Tabel Andalusia (Analisis Neraca Sumber Daya Laut Indonesia), yang menyajikan data nilai ekonomi dari ekosistem pesisir.

    Selanjutnya, Sistem Dinamis NSDL, yang dapat membantu memprediksi dampak investasi terhadap kondisi ekosistem; Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk NSDL, termasuk SNI Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta SNI Neraca Spasial Habitat Bentik Pesisir.

    Sementara itu, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Ditjen PKRL KKP Firdaus Agung menjelaskan peta jalan NSDL akan berfokus pada aspek-aspek strategis seperti pertama penyelarasan NSDL dengan kebijakan nasional dan daerah, serta koordinasi lintas sektor; kedua, pengembangan kapasitas dan platform pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya laut.

    Ketiga, pembangunan basis data NSDL yang akurat dan terukur guna mendukung perencanaan berbasis data; dan keempat implementasi NSDL dalam berbagai tema, seperti konservasi, mitigasi perubahan iklim, jasa ekosistem dan ekonomi kelautan.

    “Dengan NSDL, Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam pengelolaan sumber daya laut berbasis sains dan ekonomi biru,” jelas Firdaus.

    Selanjutnya, kolaborasi dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat pencapaian target perlindungan 30 persen wilayah laut untuk konservasi hingga tahun 2045, sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi biru bagi kesejahteraan masyarakat.

    Sementara itu, Direktur Sekretariat Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) Ben Milligan menilai Indonesia semakin memperkuat komitmennya dalam pengelolaan laut berkelanjutan melalui NSDL.

    Desain Peta Jalan NSDL Indonesia dirancang melalui pendekatan bertahap dan modular yang memungkinkan implementasi progresif di berbagai sektor seperti karbon biru, perikanan, dan tata ruang laut dengan kerangka waktu yang disusun mencakup operasional penuh pada 2026, integrasi dalam pengambilan keputusan pada 2029, dan transformasi kebijakan menuju pembangunan laut berkelanjutan pada 2045.

    Tak hanya itu, lanjut Ben, NSDL juga mengadopsi pendekatan Beyond GDP, menggabungkan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencerminkan kondisi laut secara lebih komprehensif.

    Menurutnya, dengan fleksibilitas dalam implementasi, NSDL akan mendukung pemantauan karbon biru, pengurangan polusi plastik, serta konservasi ekosistem pesisir dan laut.

    “Sebagai dokumen kebijakan publik, NSDL membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional, menarik pendanaan berbasis lingkungan seperti blue carbon finance dan coral insurance serta mendorong transparansi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan masyarakat pesisir,” ungkap Ben.

    Sementara itu, Ketua Yayasan Rekam Nusantara Irfan Yulianto juga menyatakan komitmennya dalam mendukung Pemerintah RI untuk mengimplementasikan NSDL dalam mengelola sumber daya kelautan Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa perluasan kawasan konservasi laut menjadi salah satu strategi andalan Indonesia dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perairan.

    Melalui strategi itu diharapkan kesehatan dan produktivitas laut dapat terjaga untuk implementasi ekonomi biru dan ketahanan pangan biru di Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Bekasi kenalkan durian lokal via Festival Buah Nusantara 2025

    Pemkab Bekasi kenalkan durian lokal via Festival Buah Nusantara 2025

    Festival ini menghadirkan berbagai jenis durian dari berbagai daerah, termasuk durian asal wilayah kita, Kecamatan Setu

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bersama pemerhati pertanian daerah setempat memperkenalkan durian lokal melalui ajang Festival Durian dan Aneka Buah Nusantara 2025 bertempat di halaman Museum Gedung Juang Kecamatan Tambun Selatan.

    Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi mengapresiasi inisiasi Jajaka Nusantara atas terselenggara festival yang dapat mempromosikan potensi buah durian lokal sekaligus mendorong ketahanan pangan daerah.

    “Festival ini menghadirkan berbagai jenis durian dari berbagai daerah, termasuk durian asal wilayah kita, Kecamatan Setu,” kata Dedy Supriyadi di Kabupaten Bekasi, Minggu.

    Dia mengatakan melalui festival yang berlangsung 15-16 Februari 2025, pengunjung juga dapat menikmati aneka buah nusantara lain termasuk produk olahan dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten Bekasi.

    Ia menekankan pentingnya mempromosikan potensi daerah guna mendorong kemandirian ekonomi serta mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan melalui Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Acara ini memiliki daya tarik yang kuat dalam mempromosikan potensi daerah serta menjadi wadah bagi para petani durian untuk memperkenalkan hasil panen berkualitas,” katanya.

    Dedy juga menyatakan Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar dalam produksi durian sehingga perlu upaya bersama untuk meningkatkan kualitas durian lokal sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para petani serta masyarakat luas.

    “Saya berkomitmen terus mendukung event yang mempromosikan produk unggulan daerah seperti festival durian ini dan berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda tahunan,” ucapnya.

    “Melalui festival ini diharapkan dapat memperkenalkan dan mengembangkan potensi produk lokal kepada masyarakat luas sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap produk dalam negeri khususnya Kabupaten Bekasi,” imbuh dia.

    Ketua Pelaksana Festival Durian dan Aneka Buah Nusantara Damin Sada mengatakan kegiatan ini selaras dengan program pemerintah pusat dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.

    Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menggelar festival durian secara berkelanjutan, terlebih buah durian pernah menjadi ikon daerah pada era tahun 1970-1980.

    “Bekasi pernah dikenal sebagai penghasil durian berkualitas. Keberadaan Tugu Durian di Bekasi menjadi bukti. Acara seperti ini mungkin yang pertama di Indonesia dan kita berharap bisa menjadi agenda tahunan pemerintah daerah,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Berkolaborasi tingkatkan produksi padi petani di ujung Negeri

    Berkolaborasi tingkatkan produksi padi petani di ujung Negeri

    Sebagian besar biaya produksi sengaja disokong oleh pemerintah agar petani bisa lebih fokus pada hasil panennya

    Natuna (ANTARA) – Pada suatu siang di pertengahan Februari 2025, suasana sawah milik Kelompok Tani Cipto Dadi di Kecamatan Bunguran Batubi tampak berbeda dari biasanya. Kali ini, sawah seluas 5,5 hektare itu terlihat ramai dengan berbagai orang berseragam. Ada yang mengenakan pakaian loreng, hitam putih, cokelat, serta warna-warna lainnya.

    Sawah yang biasanya tenang dan damai berubah menjadi lebih riuh. Setiap orang sibuk dengan tugas masing-masing, ada yang menarik kabel, memeriksa kursi, serta menyiapkan perlengkapan lainnya.

    Namun, semua aktivitas seketika terhenti saat seorang pria dengan handy talky di dadanya berkata, “Bapak sudah mau sampai”. Orang yang dimaksud adalah Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

    Kehadiran gubernur bersama para pemangku kepentingan lainnya di Batubi bertujuan untuk melaksanakan penanaman padi perdana dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Kehadirannya juga bertujuan untuk memberikan semangat kepada petani.

    Kabupaten Natuna pada 2025 mendapat tugas dari Pemerintah Pusat untuk menanam padi di lahan seluas 114 hektare. Menyikapi perintah itu, petinggi di Kabupaten Natuna menyusun Langkah dengan membagi tugas kepada petani di lima kecamatan, yakni Bunguran Batubi, Bunguran Timur, Bunguran Selatan, Bunguran Tengah, dan Serasan Timur. Terpilihnya lima kecamatan ini dikarenakan memiliki lahan yang memadai dan petani yang aktif serta mau diajak bekerjasama.

    Bantuan Benih

    Tidak hanya memberikan target tanam, Pemerintah Pusat juga menyalurkan bantuan berupa benih padi untuk lahan seluas 100 hektare serta pupuk NPK. Jenis benih yang diberikan adalah biofortifikasi untuk lahan 65 hektare dan Inpari 32 untuk 35 hektare.

    Melihat dukungan ini, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten juga ikut berkontribusi. Mereka mengalokasikan anggaran masing-masing untuk menambah bantuan pupuk dan obat-obatan, serta menggandeng pihak lain guna memenuhi kebutuhan lahan seluas 14 hektare yang tersisa.

    Untuk lahan seluas 11 hektare, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Korem 033 Wira Pratama, sedangkan tiga hektare lainnya berasal dari swadaya masyarakat dan lokasinya tersebar di lima kecamatan yang telah dipilih Natuna.

    “Penanaman akan dilakukan dalam dua tahap, 60 hektare pada tahap pertama, sementara tahap kedua akan disesuaikan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna Wan Sazali.

    Pada penanaman perdana hari itu, terlihat harapan besar di wajah para petani agar tanaman padi tumbuh dengan baik hingga masa panen tiba.

    Bantuan Pupuk

    Pupuk dari pemerintah pusat telah disalurkan pada 2024 bersamaan dengan benih padi. Sedangkan bantuan dari Kepri dan Natuna diperkirakan akan tersedia usai rasionalisasi anggaran selesai dibahas.

    Total anggaran dari kabupaten yang dialokasikan untuk pengadaan pupuk dan kapur dolomit diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar, dengan rincian Rp900 juta untuk pupuk NPK dan sisanya untuk kapur dolomit.

    Bantuan kapur dolomit dianggap penting karena air yang digunakan petani memiliki tingkat keasaman tinggi. Dolomit diperlukan untuk menetralkan keasaman tanah agar tidak mengganggu pertumbuhan padi. Untuk mensukseskan program ini Balai Wilayah Sungai (BWS) juga di gandeng agar bisa membantu petani dalam mengalirkan air ke sawah-sawah mereka.

    Penyuluhan Pertanian

    Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga berupaya meningkatkan pemahaman petani mengenai teknik bertani yang lebih baik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menugaskan penyuluh pertanian yang kompeten untuk mendampingi petani dalam meningkatkan produksi sekaligus menjaga kualitas hasil panen.

    Berbagai bantuan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat petani agar lebih maksimal dalam meningkatkan produksi. Sebagian besar biaya produksi sengaja disokong oleh pemerintah agar petani bisa lebih fokus pada hasil panennya.

    Pemerintah optimistis bahwa bantuan ini akan membuat petani lebih memahami cara bekerja secara cerdas serta mampu menyiapkan modal untuk memperluas lahan dan meningkatkan hasil panen.

    Jaminan Pasar

    Terkait pemasaran hasil panen, petani tidak perlu khawatir. Pemerintah, melalui Badan Urusan Logistik (Bulog), telah berkomitmen untuk menampung atau menyerap gabah hasil panen petani lokal dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Masyarakat juga tidak perlu khawatir beras tidak tersedia apabila petani gagal panen, pasalnya Bulog memiliki stok beras di gudang mereka yang ada di Natuna.

    Lagi pula meski produksi padi terus meningkat selama dua tahun terakhir yakni 60 ton pada 2023 dan 112 ton pada 2024, masih belum mencukupi kebutuhan beras di Natuna, yang mencapai 5.800 ton per tahun. Oleh karena itu, pemerintah menugaskan Bulog untuk menjaga ketersediaan dan harga beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Uniknya, beras dalam program ini dipasarkan dalam kemasan karung lima kilogram dari gudang Bulog dan dapat dibeli melalui agen-agen yang bekerja sama dengan mereka di wilayah setempat. Selain itu, pengusaha di Natuna juga berperan dalam memenuhi kebutuhan beras dengan mendatangkan berbagai jenis beras dari luar daerah.

    Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat menjadi pemicu bagi petani untuk terus berjuang meningkatkan perekonomian mereka sekaligus membantu mewujudkan swasembada pangan.

    Berbagai bantuan kerja sama dari berbagai pihak dari mulai penyediaan bibit dan pupuk hingga jaminan harga hasil panen itu diharapkan berjalan lancar.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Filipina Darurat Pangan, RI Siapkan Program Strategis

    Filipina Darurat Pangan, RI Siapkan Program Strategis

    Bisnis.com, JAKARTA — Filipina baru-baru ini mengumumkan keadaan darurat ketahanan pangan imbas lonjakan harga beras yang tak terkendali.

    Perlu diketahui, Departemen Pertanian Filipina (DA) mengumumkan keadaan darurat keamanan pangan beras pada 3 Februari 2025.

    Pemerintah Filipina mengambil langkah untuk mengendalikan kenaikan harga yang semakin membebani masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan ketergantungan pada impor.

    Dikutip dari Reuters, Minggu (16/2/2025), Filipina mengumumkan keadaan darurat keamanan pangan untuk menurunkan harga beras, yang menurutnya tetap tinggi meskipun harga global lebih rendah dan pengurangan tarif beras tahun lalu.

    Lantas, bagaimana dengan Indonesia?

    Merespons keadaan darurat ketahanan pangan di Filipina, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan) Moch. Arief Cahyono mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada.

    Arief menyebut bahwa pemerintah melalui Kementan telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengantisipasi potensi krisis pangan.

    “Kami prihatin dengan situasi di Filipina, tetapi tidak terkejut. Pak Menteri Pertanian [Mentan] Andi Amran Sulaiman sudah jauh-jauh hari mengingatkan potensi krisis pangan global. Karena itu, kami telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengantisipasinya,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (16/2/2025). 

    Arief menyampaikan bahwa Kementan meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani untuk menjamin ketahanan pangan nasional terus terjaga. 

    Dia menyatakan bahwa produksi padi meningkat di hulu. Di sisi lain, lanjutnya, Bulog memiliki peran kunci untuk menyerap gabah petani.

    “Kami yakin Bulog bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga stok beras nasional tahun ini tetap aman,” ujarnya.

    Sebagai upaya mendukung penyerapan gabah, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog, dengan target menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025 mendatang.

    Selain dukungan anggaran, Kementan juga telah memfasilitasi kesepakatan antara Bulog dan industri penggilingan padi untuk menyerap 2,1 juta ton setara beras dari petani.

    “Jika seluruh pihak berkomitmen kuat, kami optimistis stok beras tahun ini aman,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa produksi beras di Indonesia berpotensi mencapai 8,67 juta ton pada Januari—Maret 2025. 

    Angkanya diperkirakan melonjak hingga 52,32% dibandingkan Januari—Maret 2024 yang hanya mencapai 5,69 juta ton. Ini artinya, potensi produksi beras di Indonesia mencapai 2,98 juta ton.

    “Potensi produksi beras sepanjang Januari—Maret tahun ini diperkirakan akan mencapai 8,67 juta ton, atau mengalami peningkatan sebesar 2,98 juta ton atau 52,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin (3/2/2025).

    Namun, Amalia menekankan bahwa produksi beras sepanjang Januari—Maret 2025 ini merupakan angka potensi dengan menggunakan angka potensi luas panen Januari—Maret 2025 dan rata-rata produktivitas subround I 2022–2024.

    Potensi peningkatan produksi beras ini sejalan dengan potensi luas panen padi sepanjang Januari—Maret 2025 yang diperkirakan akan mencapai 2,83 juta hektare.

    Amalia menyebut, luas panen padi sepanjang periode itu diperkirakan mengalami peningkatan 0,97 juta hektare atau 52,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Januari—Maret ini adalah angka potensi luas panen padi dan angka realisasi nantinya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan angka pontensi, tergantung pada realisasi dari kondisi pertanaman padi pada Januari—Maret tahun ini,” jelasnya.

    Sementara itu, potensi produksi padi sepanjang Januari—Maret 2025 diperkirakan akan mencapai 15,06 juta ton gabah kering giling (GKG). Angkanya berpotensi naik 5,18 juta ton GKG atau naik 52,4% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya 9,88 juta ton GKG.

    Secara umum, sepanjang Januari—Maret 2025 potensi panen padi sebagian besar terjadi di Pulau Jawa dan sebagian di provinsi Sumatera seperti Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk level kabupaten/kota, potensi panen padi yang cukup besar terjadi di Banyu Asin dan Grobogan.

  • Pemkab OKU Timur targetkan produksi padi 1 juta ton GKP

    Pemkab OKU Timur targetkan produksi padi 1 juta ton GKP

    Kami optimistis mencapai target, apalagi pertanian di OKU Timur khususnya sawah sudah dilengkapi irigasi teknis yang baik

    OKU Timur, Sumsel (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, menargetkan produksi padi mencapai 1 juta ton gabah kering panen (GKP) selama tahun 2025.

    Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah di Martapura, Minggu, mengatakan bahwa untuk mengejar target tersebut, saat ini pihaknya sedang menggarap 3.000 hektare (ha) area persawahan dalam Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) pertanian dari pemerintah pusat.

    “Pada 2024 kami mendapat bantuan Program OPLAH 5.000 ha dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, tahun ini OKU Timur kembali dibantu seluas 3.000 ha,” katanya.

    Dia mengatakan program dari pemerintah pusat ini merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi kekurangan lahan pertanian dan menjamin ketahanan pangan nasional.

    Menurut Bupati, OPLAH ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian, di mana biasanya panen hanya satu kali, kini dapat dioptimalkan menjadi 2-3 kali per tahun.

    Selain perluasan lahan persawahan, Bupati pun mengajak masyarakat di Kabupaten OKU Timur untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai media bercocok tanam.

    Dia mengatakan berdasarkan data produksi padi di OKU Timur terus mengalami peningkatan setiap tahun di mana pada 2021 dari luas tanam mencapai 100.852 ha menghasilkan 574.966 ton gabah kering giling (GKG).

    Kemudian, pada tahun 2022 luas tanam meningkat menjadi 113.763 ha dengan luas panen 108.075 ha menghasilkan produksi padi mencapai 701.510 ton GKG.

    “Pada tahun 2023, luas tanam mencapai 112.315 ha dengan luas panen 108.700 ha di mana produksi padi meningkat menjadi 716.876 ton GKG,” katanya.

    Kepala Dinas Pertanian OKU Timur, Junadi menambahkan pada 2025 ini pihaknya telah mengajukan cetak sawah baru seluas 11.000 ha yang mayoritas berada dì wilayah jalur Komering dan Belitang II.

    “Namun, kami masih menunggu tim konsultan Kementan melakukan verifikasi langsung ke lokasi,” jelasnya.

    Ia optimistis jika usulan tersebut disetujui dapat mencapai target 1 juta ton GKP produksi padi pada tahun ini.

    “Kami optimistis mencapai target, apalagi pertanian di OKU Timur khususnya sawah sudah dilengkapi dengan irigasi teknis yang baik,” ujar dia.

    Pewarta: Edo Purmana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengusaha Vietnam Mau Investasi Sapi, Bakal Bebas Bea Impor

    Pengusaha Vietnam Mau Investasi Sapi, Bakal Bebas Bea Impor

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Chairman TH Group Vietnam, Madam Thai Huong, Kamis sore (13/2) di Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka menjajaki peluang investasi di sektor industri susu di Indonesia.

    Hal ini menjadi langkah awal bagi kerja sama strategis antara TH Group Vietnam dan pihak Indonesia ke depannya.

    Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mendukung investasi dari luar negeri di sektor susu, khususnya dengan mitra terpercaya seperti TH Group Vietnam. Amran pun menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan berbagai insentif kebijakan, mulai dari pembebasan bea Impor untuk ternak dan peralatan industri susu, hingga skema pendanaan dengan bunga kompetitif serta asuransi usaha peternakan.

    “Keberhasilan investasi industri susu tidak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk membangun akses jalan yang lebih baik, memastikan pasokan listrik yang stabil, serta menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi pekerja di sektor ini,” kata Amran dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/2).

    Siapkan tiga lokasi

    Sebagai bentuk fasilitasi, Kementan RI sudah menyiapkan tiga lokasi strategis yang bisa digunakan untuk investasi peternakan susu skala besar. Di antaranya Wajo-Sidrap (Sulawesi Selatan), Barito Utara-Barito Selatan (Kalimantan Tengah), dan Poso (Sulawesi Tengah).

    Selain penyediaan lahan, pemerintah pun memastikan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, listrik, air bersih, serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi pekerja di kawasan peternakan. Pemerintah kini terus mendorong masuknya investasi luar negeri untuk peternakan sapi.

    Upaya ini dilakukan sebagai salah satu langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. Pada 2025, Kementan RI menargetkan untuk dapat mendatangkan 200 ribu ekor sapi perah dan 200 ribu ekor sapi pendaging.

    Dengan pertemuan ini, diharapkan kerja sama investasi antara Indonesia dan TH Group Vietnam bisa secepatnya diwujudkan, sehingga mampu meningkatkan produksi susu dalam negeri dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Program Makan Bergizi Gratis kurang produksi susu 8,5 juta ton

    Sementara itu, dalam sambutannya, Amran menyebut Indonesia memiliki kebutuhan susu dan daging sapi yang cukup besar. Saat ini, produksi susu segar dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional, dengan defisit mencapai 4,9 juta ton.

    Angka tersebut makin meningkat dengan adanya program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah, yang menambah kebutuhan sebesar 3,6 juta ton susu segar.

    “Indonesia harus bisa meningkatkan kapasitas produksi susu dan daging sapi, yaitu sekitar 4,9 juta ton untuk susu segar dan 0,83 juta ton untuk daging sapi,” ujar Amran.

    “Dengan tambahan kebutuhan dari program makan bergizi gratis, kekurangan produksi menjadi 8,5 juta ton untuk susu segar dan 0,88 juta ton untuk daging sapi,” kata dia.

  • Filipina Umumkan Darurat Pangan, Stok Beras Indonesia Aman?

    Filipina Umumkan Darurat Pangan, Stok Beras Indonesia Aman?

    Jakarta –

    Filipina resmi mengumumkan keadaan darurat ketahanan pangan imbas melonjaknya harga beras. Status darurat ketahanan pangan diambil untuk mengendalikan harga di tengah tekanan ekonomi dan ketergantungan pada impor.

    Menanggapi kondisi di negara tetangga tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono, mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada.

    “Kami prihatin dengan situasi di Filipina, tetapi tidak terkejut. Pak Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sudah jauh-jauh hari mengingatkan potensi krisis pangan global. Karena itu, kami telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengantisipasinya,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Untuk menjamin ketahanan pangan nasional terus terjaga, Arief mengatakan, pihaknya telah meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani.

    “Produksi padi meningkat di hulu, dan Bulog punya peran kunci untuk menyerap gabah petani. Kami yakin Bulog bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga stok beras nasional tahun ini tetap aman,” tutur Arief.

    Sebagai upaya mendukung penyerapan gabah, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran Rp16,6 triliun untuk Bulog, dengan target menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025.

    Selain dukungan anggaran, Kementan juga telah memfasilitasi kesepakatan antara Bulog dan industri penggilingan padi untuk menyerap 2,1 juta ton setara beras dari petani.

    “Jika seluruh pihak berkomitmen kuat, kami optimistis stok beras tahun ini aman,” jelasnya.

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras Indonesia pada periode Januari-Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton, mengalami lonjakan tajam sebesar 52,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang hanya tercatat 5,69 juta ton.

    Potensi peningkatan produksi beras ini sejalan dengan meluasnya potensi luas panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 970,33 ribu hektare atau 52,08 persen dibandingkan dengan luas panen pada Januari-Maret 2024 yang hanya sebesar 1,86 juta hektare.

    “Dengan peningkatan produksi ini, pasokan dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

    Arief menyebut peningkatan produksi beras juga tercermin dari harga yang tetap stabil. Berdasarkan data BPS, rata-rata harga beras di penggilingan pada Januari 2025 mencapai Rp 12.796 per kg, turun 4,30% dibandingkan Januari 2024.

    “Biasanya, harga beras di awal tahun cenderung tinggi, tetapi tahun ini relatif stabil berkat peningkatan produksi,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Ada Peningkatan Produksi, Kementan: Harga Beras Relatif Stabil pada Awal Tahun

    Ada Peningkatan Produksi, Kementan: Harga Beras Relatif Stabil pada Awal Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan ketahanan pangan nasional saat ini sangat terjaga, termasuk beras. Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan produksi beras awal tahun 2025 meningkat. 

    BPS mencatat potensi produksi beras Indonesia pada periode Januari–Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton, atau naik sebesar 52,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tercatat 5,69 juta ton.

    Adapun, potensi peningkatan produksi beras ini sejalan dengan potensi luas panen padi yang diperkirakan naik 52,08% dari 1,86 juta hektare pada Januari—Maret 2024 menjadi 2,83 juta hektare pada periode yang sama di tahun ini.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono menyebut dengan peningkatan produksi ini, maka pasokan dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Selain itu, peningkatan produksi beras juga tercermin dari harga yang tetap stabil. Menurut data BPS, rata-rata harga beras di penggilingan pada Januari 2025 mencapai Rp12.796 per kilogram, atau turun 4,30% dibandingkan Januari 2024.

    “Biasanya, harga beras di awal tahun cenderung tinggi, tetapi tahun ini relatif stabil berkat peningkatan produksi,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (16/2/2025). 

    Menurutnya, produksi pangan Indonesia tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Dia menyebut kondisi berbanding terbalik dibanding banyak negara yang saat ini justru mengalami krisis pangan. 

    “Pak Menteri Pertanian [Mentan] Andi Amran Sulaiman sudah jauh-jauh hari mengingatkan potensi krisis pangan global. Karena itu, kami telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengantisipasinya,” terangnya.

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa Kementan meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Dia menjelaskan, Bulog memiliki peran kunci untuk menyerap gabah petani.

    “Kami yakin Bulog bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga stok beras nasional tahun ini tetap aman,” tandasnya.

  • Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Pemprov Papua Barat Fokus Kembangkan Sektor Pertanian – Halaman all

    Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Pemprov Papua Barat Fokus Kembangkan Sektor Pertanian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komitmen dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional ditunjukkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dengan sinergi erat dengan pemerintah pusat.

    Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere mengungkapkan pengembangan sektor pertanian menjadi prioritas utama dalam mencapai ketahanan pangan di provinsi ini.

    Langkah ini diambil untuk memastikan ketahanan pangan berkelanjutan yang memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Papua Barat.

    “Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam membangun Papua Barat yang lebih baik,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, dikutip Tribunnews, Sabtu (15/2/2025).

    Oleh karena itu, kata Ali, pihaknya terus mendukung segala bentuk upaya yang dapat meningkatkan produksi pangan dan memanfaatkan potensi pertanian yang ada.

    “Papua Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan Presiden RI.”

    “Tanggung jawab terhadap program ini merupakan kewajiban nasional yang juga melibatkan pemerintah daerah,” paparnya. 

    Dijabarkannya, sinergitas antara pemerintah pusat dan Pemprov Papua Barat terlihat dalam berbagai program yang mendukung penguatan sektor pertanian.

    Seperti penyediaan benih unggul, pelatihan petani, dan bantuan sarana prasarana pertanian. 

    Pemprov Papua Barat, bersama dengan kementerian terkait, telah merancang berbagai kebijakan untuk mendukung peningkatan produksi pangan.

    Mulai dari pangan pokok seperti padi, jagung, hingga hortikultura dan tanaman pangan lainnya.

    Sementara itu menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Papua Barat, Agustinus Warbal, mengatakan berbagai program yang sudah berjalan melibatkan berbagai stakeholder.

    Mulai dari instansi pemerintah, lembaga swasta, serta kelompok masyarakat.

    Adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait diharapkan menjadikan ketahanan pangan dapat terus terjaga dan meningkat.

    “Kami terus melakukan langkah-langkah yang konkret dan terukur untuk memastikan produksi pangan yang cukup, baik untuk konsumsi lokal maupun untuk memenuhi kebutuhan nasional,” ungkap Warbal.

    Selain itu, Pemprov juga berfokus pada peningkatan kapasitas petani lokal melalui pendidikan dan pelatihan.

    Tujuannya, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bertani secara modern dan efisien.

    Sementara itu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ketahanan pangan nasional perlu dijaga secara maksimal.

    Ketahanan pangan nasional dinilai menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.

    Hal itu diungkapkan Amran saat menghadiri Peringatan Hari Desa di Subang, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025).

    “Tidak ada pangan tidak ada kehidupan. Tanpa pangan, negara bisa bubar. Sehingga sangat penting kita jaga pangan,” kata Amran.

    Amran juga mengingatkan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan Indonesia.

    “Perintah Bapak Presiden Prabowo, harus swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan ini bisa kita rebut manakala kita semua saling bergandengan tangan,” ucapnya.

    Mentan Amran juga menyemangati para pemuda di desa untuk terus bekerja dan berkarya.

    “Jangan malu dari desa. Semua menteri di sini dari desa. Aku dari pelosok timur di kaki gunung. Boleh kita lahir di desa tapi rezeki global,” ungkapnya.

    (Tribunnews.com)