Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Pupuk Kaltim Teken Kontrak Gas dengan Pertamina hingga 2028 – Page 3

    Pupuk Kaltim Teken Kontrak Gas dengan Pertamina hingga 2028 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) resmi menandatangani perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan PT Pertamina (Persero) untuk periode kontrak 2022-2028. Kesepakatan ini memastikan kelancaran pasokan gas sebagai bahan baku utama produksi pupuk.

    Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo mengatakan, pasokan gas merupakan faktor krusial dalam operasional pabrik Pupuk Kaltim, guna menjamin kelangsungan produksi dalam mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

    “Oleh karena itu, penandatanganan perjanjian jual beli gas (PJBG) merupakan salah satu langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani di Indonesia,” ujar Soesilo dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).

    Soesilo menyampaikan, PJBG sebelumnya antara Pupuk Kaltim dengan Pertamina telah berakhir pada 2021. Kecuali untuk unit pabrik PKT-4 yang masih berlaku hingga 2022.

    Guna memenuhi aspek legal dalam pengaliran dan transaksi jual beli gas antara Pupuk Kaltim dan Pertamina, maka PJBG harus segera disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

    Kolaborasi Strategis

    Dikatakan Soesilo, penandatanganan PJBG antara Pupuk Kaltim dan Pertamina ini merupakan bentuk kolaborasi strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor energi dan industri.

    “Keberlanjutan industri pupuk sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara sektor hulu dan hilir dalam rantai pasok energi nasional. Oleh karena itu, kerja sama ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang,” sebut dia.

    Lebih lanjut, Soesilo mengatakan, Pupuk Kaltim bertekad untuk terus mengoptimalkan efisiensi dan mengembangkan inovasi dalam proses produksi, guna mendukung upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan ketahanan energi yang berkelanjutan.

    “Pupuk Kaltim berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam proses produksi, sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan ketahanan energi secara berkelanjutan,” tutur dia.

     

  • Pemkab dan Kejaksaan Pasuruan Tebar Benih Bandeng, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Pemkab dan Kejaksaan Pasuruan Tebar Benih Bandeng, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Kejaksaan Negeri Pasuruan turut berkontribusi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan melakukan penebaran benih ikan bandeng di Tambak Petani Bandeng, Desa Patuguran, Kecamatan Rejoso, pada Selasa (18/2/2025).

    Kegiatan ini dilakukan langsung oleh Penjabat Bupati Pasuruan, Nurkholis, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan, Teguh Ananto. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, Alfi Khasanah.

    “Kami berharap dengan penebaran benih ikan bandeng ini dapat meningkatkan produksi ikan di Kabupaten Pasuruan dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional,” ujar Nurkholis.

    Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan, Teguh Ananto, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara pemerintah dan penegak hukum dalam mendukung program ketahanan pangan.

    “Selain benih bandeng, kami juga mendukung program penanaman bibit mangga alpukat dan tanaman pangan lainnya,” tambah Teguh.

    Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu yang sangat penting. Oleh karena itu, semua pihak harus terlibat aktif dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    “Kita harus bekerja sama untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” tegasnya.

    Selain penebaran benih ikan bandeng, Pemkab Pasuruan juga telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan benih ikan lele kepada kelompok pembudidaya ikan di beberapa kecamatan.

    “Kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan produksi ikan air tawar di Kabupaten Pasuruan,” ujar Nurkholis. (ada/ian)

  • Lanud Abdulrachman Saleh kelola lahan 25 hektare jadi kebun jagung

    Lanud Abdulrachman Saleh kelola lahan 25 hektare jadi kebun jagung

    “Saya perintahkan Pangdam untuk mengelola lahan-lahan tidur, dan menanam seperti kangkung, kemudian juga (budi daya) ikan, lele, dan ayam petelur, dan nantinya hasilnya digunakan untuk mendukung program makan bergizi,”

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI AU di Lanud Abdulrachman Saleh memanfaatkan lahan seluas 25 hektare di Malang, Jawa Timur, menjadi kebun jagung demi mendukung program ketahanan pangan pemerintah, Selasa.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Ardi Syahri saat dikonfirmasi mengatakan kegiatan sesuai dengan instruksi Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono untuk mengelola lahan tidur sekitar lanud menjadi lumbung pangan.

    Dalam siaran pers tersebut, dijelaskan bahwa lahan itu dikelola kelompok tani setempat dan personel TNI AU dari mulai proses pembibitan, perawatan sehari-hari hingga panen.

    Nantinya, hasil dari kebun akan dikelola TNI AU agar bisa dimanfaatkan warga yang tinggal di sekitar lahan.

    “Kami berharap hasil panen nantinya tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat sekitar,” kata Kepala Dinas Potensi Dirgantara (Kadispotdirga) Lanud Abdulrachman Saleh Kolonel Pom Koonst Donnel Soriton dalam siaran pers tersebut.

    Tidak hanya untuk masyarakat setempat, dia mengatakan hasil perkebunan tersebut juga dapat digunakan untuk kebutuhan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dengan adanya upaya ini, Donnel berharap jajarannya dapat membantu pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah memerintahkan seluruh jajarannya agar menggunakan bahan pangan hasil perkebunan yang ditanam di wilayah untuk kebutuhan MBG.

    “Saya perintahkan Pangdam untuk mengelola lahan-lahan tidur, dan menanam seperti kangkung, kemudian juga (budi daya) ikan, lele, dan ayam petelur, dan nantinya hasilnya digunakan untuk mendukung program makan bergizi,” kata Agus saat ditemui awak media setelah mengadakan rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Jakarta Selatan (30/1).

    Agus menjelaskan, selama ini pihaknya telah memanfaatkan banyak lahan tidur di wilayah untuk ditanami sayuran dan buah-buahan.

    Pihaknya juga merangkul masyarakat untuk ikut bercocok tanam dan memberikan hasil taninya untuk kebutuhan personel dan masyarakat setempat.

    Kekinian, TNI juga dilibatkan dalam pendistribusian MBG. Agus memastikan sayur dan buah-buahan yang pihaknya produksi berkualitas tinggi sehingga layak untuk menjadi bahan pangan MBG.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Petrokimia menjajaki kerja sama multinasional dukung ketahanan pangan

    Petrokimia menjajaki kerja sama multinasional dukung ketahanan pangan

    Petrokimia Gresik dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia siap memperkuat kerja sama pupuk multinasional untuk mendukung swasembada pangan.

    Gresik, Jawa Timur (ANTARA) – Petrokimia Gresik yang merupakan anggota holding Pupuk Indonesia siap menjajaki peluang kerja sama antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EAEU) serta negara-negara Mercosur dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    EAEU terdiri dari Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, dan Kirgistan, sedangkan negara-negara Mercosur yaitu Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, dan Uruguay.

    “Petrokimia Gresik dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia siap memperkuat kerja sama pupuk multinasional untuk mendukung swasembada pangan,” kata Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo, di Gresik, Jawa Timur, Selasa.

    Dwi mengatakan Kemenlu RI berkunjung ke Petrokimia Gresik pada Senin (17/2), dalam rangka menggali potensi untuk menjajaki kerja sama ketahanan pangan antara Indonesia dengan EAEU serta negara-negara Mercosur.

    Negara-negara EAEU merupakan pemain utama dalam industri pupuk global dan dikenal dengan pengelolaan industri pupuk yang efisien, suplai bahan pupuk, teknologi mutakhir, serta mekanisme pembiayaan yang efektif.

    “Untuk negara-negara Mercosur dikenal dengan peternakannya,” ujar Dwi.

    Pada tahapan ini Kemenlu melihat potensi di lapangan sekaligus mengidentifikasi peluang strategis dalam pengembangan kerja sama pertanian dan peternakan termasuk pupuk dan sapi untuk menyiapkan implementasi konkret mendukung swasembada pangan nasional.

    Di Indonesia, kata Dwi, pupuk merupakan salah satu produk vital yang mendukung produksi dan keberlanjutan seluruh hasil pertanian.

    Sebenarnya Indonesia memiliki kapasitas produksi pupuk nasional mencapai 14,6 juta ton per tahun termasuk di dalamnya hasil dari produksi Petrokimia Gresik.

    Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional Indonesia masih memerlukan suplai bahan baku dari mitra-mitra lain termasuk negara-negara EAEU.

    Oleh sebab itu, kolaborasi multinasional sangat penting lantaran Indonesia memiliki salah satu prioritas dalam Astacita yakni swasembada pangan.

    Dwi menuturkan melalui kerja sama ini diharapkan Indonesia dapat memperkuat sektor pertanian dengan meningkatkan kapasitas produksi pupuk lokal.

    Terlebih, suplai bahan produksi pupuk dari EAEU seperti amoniak, fosfat, dan kalium akan memperkuat rantai pasokan bahan baku pupuk menjadi lebih efisien, sehingga mendukung keberlanjutan produksi pupuk domestik.

    “Petrokimia Gresik melalui program yang diinisiasi Kemenlu ini siap memperkuat kerja sama sektor pupuk dan peternakan sapi di Indonesia khususnya Jawa Timur,” kata Dwi pula.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polri Siap Tangani Pelanggaran Hukum Kehutanan dan Penyelundupan Satwa

    Polri Siap Tangani Pelanggaran Hukum Kehutanan dan Penyelundupan Satwa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri siap membantu penegakan hukum sektor kehutanan, termasuk dalam menangani pelanggaran hukum, penyelundupan satwa liar, hingga kebakaran hutan (karhutla).

    “Polri siap mendukung penuh penyelamatan hutan, termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan, penyelundupan satwa, serta mendukung program ketahanan pangan,” ujar Sigit di Mabes Polri, Senin (17/2/2025).

    Kapolri menyoroti pentingnya kerja sama antara Polri dan Kementerian Kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan serta memanfaatkannya untuk ketahanan pangan nasional, selain penegakan hukum sektor kehutanan, seperti penyelundupan satwa dan karhutla.

    “Beberapa kawasan hutan bisa dimanfaatkan untuk menanam jagung atau komoditas lain yang mendukung ketahanan pangan. Kami siap mendukung kebijakan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kolaborasi dengan Polri sangat penting, terutama dalam menghadapi musim kemarau yang kerap memicu kebakaran hutan (karhutla) serta meningkatkan risiko penyelundupan satwa liar.

    “Karhutla, perburuan liar, dan penyelundupan satwa masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, sinergi dengan Polri sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem hutan dan satwa yang dilindungi,” kata Raja Juli terkait penegakan hukum kehutanan.

  • Bapanas: Pemerintah pastikan stok beras Indonesia senantiasa aman

    Bapanas: Pemerintah pastikan stok beras Indonesia senantiasa aman

    Dengan stok beras Indonesia yang memadai seperti hari ini, Pemerintah Indonesia siap menyambut Ramadhan dan Idul Fitri yang berbarengan pula dengan masa panen raya padi. Kita yakin tidak akan ada gejolak yang berarti terhadap komoditas beras

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pemerintah memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog senantiasa tetap terjaga dan aman untuk 2025.

    “Hal ini terjadi atas kerja keras pemerintah yang telah menyiapkan antisipasi ketersediaan stok CBP sejak tahun sebelumnya,” kata Arief di Jakarta, Senin.

    Ia menyampaikan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi gejolak harga dan kondisi pangan di tahun mendatang.

    “Sejak jauh hari, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan strategi pengelolaan CBP agar pasokan tetap terjamin,” ujarnya.

    Dengan adanya stok 2 juta ton yang sudah dipersiapkan sejak 2024, Bapanas optimistis kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, terutama dalam menghadapi periode rawan pangan seperti awal tahun dan masa paceklik.

    Stok CBP yang disimpan di Bulog di awal 2025 yang merupakan transfer stok dari 2024, tercatat menjadi yang tertinggi di angka 2 juta ton. Sementara berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional, stok beras secara nasional di awal 2025 juga cukup kuat di angka 8,148 juta ton

    “Dengan stok beras Indonesia yang memadai seperti hari ini, Pemerintah Indonesia siap menyambut Ramadhan dan Idul Fitri yang berbarengan pula dengan masa panen raya padi. Kita yakin tidak akan ada gejolak yang berarti terhadap komoditas beras,” ucap Arief.

    Menurut dia, hal itu memastikan kondisi perberasan di Indonesia yang kondusif, setelah adanya pengumuman kedaruratan pangan terhadap beras yang baru dikeluarkan Filipina pada 3 Februari 2025. Deklarasi tersebut dikeluarkan oleh The Department of Agriculture untuk mengatasi lonjakan harga beras di sana.

    Mengutip laman resmi The Philippine News Agency (pna.gov.ph), lanjut Arief, adanya deklarasi kedaruratan tersebut memungkinkan Pemerintah Filipina melepaskan cadangan stok beras yang dimiliki oleh Otoritas Pangan Nasional negara tersebut ke masyarakat.

    Pada Januari 2025, Filipina mengalami deflasi beras di 2,3 persen setelah sebelumnya beras di Desember 2024 mengalami inflasi 0,08 persen.

    “Kita patut bersyukur karena perberasan Indonesia cukup stabil hari ini. Tentunya kita mendoakan dan berharap kondisi perberasan negara tetangga kita, Filipina, dapat segera membaik dan stabil dengan cepat,” tuturnya.

    Sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021, Bapanas dapat menugaskan Bulog dalam hal pengelolaan CBP yang disalurkan dalam rangka intervensi stabilisasi pangan dalam bentuk penyaluran bantuan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, maupun manakala terjadi keadaan darurat, seperti bencana alam.

    Selain memastikan ketersediaan stok, Bapanas juga terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait, untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan tepat sasaran.

    Dengan strategi ini, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama di tengah dinamika global yang dapat mempengaruhi pasokan pangan.

    “Jadi kita pastikan bahwa beras yang ada di pemerintah saat ini cukup dan aman dalam menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan intervensi untuk stabilisasi pangan,” kata Arief.

    Ia juga menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional yang bertujuan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan berkomitmen pada swasembada pangan.

    Pemerintah akan terus memantau kondisi pasokan dan permintaan beras serta menyesuaikan kebijakan sesuai perkembangan di lapangan.

    Ia menambahkan, panen raya yang berlangsung mulai Maret sampai Mei 2025 menjadi momentum yang tepat untuk menyerap gabah/beras produksi petani dalam negeri dalam rangka memperkuat stok beras pemerintah.

    “Dengan stok yang telah disiapkan jauh-jauh hari, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di tahun 2025. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pangan,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan rekonstruksi anggaran sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan negara. Sejumlah kementerian dan lembaga yang awalnya tidak termasuk dalam daftar pemangkasan kini turut mengalami pengurangan anggaran.  

    Pada awalnya, beberapa kementerian dan lembaga masih terbebas dari pemangkasan. Namun, pada 7 Februari 2025, Presiden Prabowo meminta dilakukan penyesuaian ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Proses ini kemudian dibahas lebih lanjut antara kementerian/lembaga dan DPR pada 12-13 Februari 2025.

    Hasilnya, sejumlah instansi yang sebelumnya tidak terdampak akhirnya mengalami pengurangan anggaran. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar kementerian dan lembaga yang terdampak beserta jumlah pemangkasan anggaran yang dilakukan:

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Komisi I

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengalami pemangkasan sebesar Rp 2,03 triliun dari total pagu Rp 9,8 triliun, yang dapat berdampak pada diplomasi luar negeri dan program kerja sama internasional.Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkena pemotongan terbesar di antara kementerian dalam Komisi I, yaitu Rp 26,7 triliun dari Rp 166,2 triliun, yang kemungkinan memengaruhi belanja alutsista dan operasional pertahanan.Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus beradaptasi dengan pemangkasan Rp 3,84 triliun dari Rp 7,72 triliun, yang berpotensi mengurangi anggaran untuk transformasi digital nasional.Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami pemangkasan Rp 538,6 miliar dari Rp 1,32 triliun, yang mungkin berdampak pada penguatan keamanan siber nasional.Badan Keamanan Laut (Bakamla) kehilangan Rp 334 miliar dari Rp 1,08 triliun, yang dapat memengaruhi patroli keamanan laut.Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengalami pengurangan Rp 58,1 miliar dari Rp 187 miliar.Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengalami pemangkasan Rp 15,84 miliar dari Rp 54,66 miliar.

    Komisi II

    Kementerian PAN-RB mengalami pengurangan Rp 184,9 miliar dari Rp 392,98 miliar.Kementerian ATR/BPN terkena pemangkasan Rp 2,01 triliun dari Rp 6,45 triliun, yang dapat berdampak pada percepatan program reforma agraria.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami pengurangan Rp 2,17 triliun dari Rp 4,79 triliun.Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menghadapi pemangkasan Rp 1,15 triliun dari Rp 6,3 triliun.Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami pemotongan Rp 843,2 miliar dari Rp 3,06 triliun.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkena pemangkasan Rp 955 miliar dari Rp 2,41 triliun.Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami pengurangan Rp 195,1 miliar dari Rp 798,34 miliar.Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengalami pemotongan Rp 91,4 miliar dari Rp 328,48 miliar.

    Komisi III

    Komisi Yudisial (KY) mengalami pemangkasan Rp 74,7 miliar dari Rp 184,52 miliar.Mahkamah Agung (MA) terkena pemotongan Rp 2,28 triliun dari Rp 12,68 triliun.Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami pengurangan Rp 226,1 miliar dari Rp 611,47 miliar.Kejaksaan Agung (Kejagung) harus beradaptasi dengan pemotongan Rp 5,43 triliun dari Rp 24,27 triliun.Polri mengalami pengurangan anggaran Rp 20,58 triliun dari Rp 126,62 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan Rp 201 miliar dari Rp 1,23 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami pemangkasan Rp 998,6 miliar dari Rp 2,45 triliun.

    Komisi IV

    Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemotongan Rp 10,28 triliun dari Rp 29,3 triliun, yang dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pengurangan Rp 2,12 triliun dari Rp 6,22 triliun.Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkena pemangkasan Rp 1,22 triliun dari Rp 5,16 triliun.

    Komisi V

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemotongan terbesar dalam daftar ini, yaitu Rp 60,46 triliun dari Rp 110,95 triliun.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kehilangan Rp 13,73 triliun dari Rp 31,45 triliun.BMKG menghadapi pemangkasan Rp 1,78 triliun dari Rp 2,83 triliun.

    Komisi VI hingga XIII

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalami pemangkasan Rp 8,9 triliun dari Rp 53,1 triliun.Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkena pemotongan Rp 19,6 triliun dari Rp 105,7 triliun, yang berpotensi memengaruhi program kesehatan nasional.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pengurangan Rp 7,27 triliun dari Rp 33,5 triliun.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menghadapi pemotongan Rp 14,3 triliun dari Rp 56,6 triliun.Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami pemangkasan Rp 970 miliar dari Rp 79,6 triliun.Kementerian Agama (Kemenag) terkena pemangkasan Rp 12,32 triliun dari Rp 78,55 triliun.

    Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, namun di sisi lain, beberapa program strategis di masing-masing kementerian dan lembaga berpotensi terdampak. Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan efisiensi penggunaan anggaran tetap dapat menjaga kualitas layanan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah.

  • Bapanas: Perlu keseimbangan harga pangan agar tetap terjangkau

    Bapanas: Perlu keseimbangan harga pangan agar tetap terjangkau

    Depok (ANTARA) – Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono mengatakan pentingnya keseimbangan harga pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa merugikan petani.

    “Harga pangan yang stabil bukan berarti murah, melainkan harus tetap menguntungkan petani sekaligus terjangkau bagi konsumen,” kata Maino Dwi Hartanto di Depok, Senin.

    Jika harga terlalu murah, lanjut dia, petani akan kesulitan menutup biaya produksinya. Untuk itu perlu menjaga keseimbangan agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara masyarakat bisa membeli bahan pangan dengan harga wajar.

    Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas pangan utama, seperti bawang putih dan daging sapi.

    Pemerintah, terus berupaya meningkatkan produksi dalam negeri agar ketergantungan pada impor dapat dikurangi.

    Saat ini pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, termasuk memastikan tahun ini kita tidak mengimpor beras dan meningkatkan produksi jagung untuk pakan ternak.

    Ia mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk turut serta dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan memberikan edukasi mengenai kebijakan pangan serta langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan.

    Lebih lanjut Maino menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional serta tantangan distribusi pangan di berbagai wilayah, termasuk kota dengan keterbatasan lahan seperti Depok.

    Ia menegaskan bahwa ketersediaan pangan harus tetap terjamin, baik dari produksi dalam negeri maupun dari sumber luar negeri, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Produksi pangan bisa berasal dari dalam negeri, tetapi ada juga yang harus dipenuhi dari luar negeri karena tidak semua daerah memiliki kapasitas produksi yang cukup. Depok, misalnya, dengan lahan terbatas menghadapi tantangan dalam distribusi dan harga pangan yang stabil,” jelasnya.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perkuat Hilirisasi Tanah Adat untuk Ketahanan Pangan Nasional

    Perkuat Hilirisasi Tanah Adat untuk Ketahanan Pangan Nasional

    loading…

    Dewan Pimpinan Pusat Majelis Adat Kerajaan Nusantara (DPP MAKN) menggelar Rapat Persiapan Pelantikan di Playmaker Lounge & Resto, Gedung JB Tower, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, belum lama ini. Foto: Ist

    JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Majelis Adat Kerajaan Nusantara (DPP MAKN) menggelar Rapat Persiapan Pelantikan di Playmaker Lounge & Resto, Gedung JB Tower, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju pelantikan resmi yang digelar di Jakarta pada 19 April 2025.

    MAKN menegaskan perannya yang sangat besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia serta komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai program strategis nasional. Salah satu fokus utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah program ketahanan pangan nasional.

    Sebagai langkah konkret, DPP MAKN akan menambahkan Bidang Hilirisasi Tanah Adat guna mempercepat pemanfaatan lahan adat secara produktif dan berkelanjutan. Bidang baru ini diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat adat, dan dunia usaha dalam mengembangkan potensi tanah adat sebagai bagian dari solusi ketahanan pangan nasional.

    Ketua Umum DPP MAKN YM KPH Eddy S Wirabhumi mengatakan, MAKN memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengelola warisan adat yang telah lama menjadi bagian dari sejarah bangsa.

    “Kami ingin memastikan bahwa tanah adat yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan nasional,” ujar Eddy di Jakarta Pusat, Sabtu (15/2/2025).

    Dalam kesempatan ini, DPP diberikan kesempatan menampilkan video tayangan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmennya dalam menghidupkan kembali kerajaan-kerajaan di Indonsia.

    Pelantikan DPP MAKN yang direncanakan pada 19-20 April 2025 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara kerajaan-kerajaan Nusantara, pemerintah, dan sektor swasta dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta pelestarian budaya bangsa.

    Sekjen MAKN YM MGAD RA Yani WSS Kuswodidjoyo menuturkan MAKN memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengelola warisan adat yang telah lama menjadi bagian dari sejarah bangsa.

    Untuk itu, dia berharap Presiden Prabowo beserta Menteri Kabinet Merah Putih dapat menghadiri pelantikan DPP MAKN yang sekaligus dirangkaikan Rakernas dan Halalbihalal bertempat di Jakarta, April 2025.

  • Menteri PU sebut inovasi IPHA jadi solusi bagi produktivitas pertanian

    Menteri PU sebut inovasi IPHA jadi solusi bagi produktivitas pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan inovasi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA) menjadi solusi untuk produktivitas pertanian.

    Dody menegaskan pentingnya metode IPHA sebagai solusi di sektor pertanian.

    “Dua minggu lalu saya meninjau IPHA di wilayah barat. Hari ini, saya melihat implementasi di sisi timur untuk memastikan kualitasnya. Dengan teknik ini, kita bisa meningkatkan produktivitas hingga 2 ton per hektar,” ujarnya di Jakarta, Minggu.

    Teknologi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam sistem irigasi, tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, sejalan dengan upaya mendukung swasembada pangan nasional.

    Dody menjelaskan, IPHA merupakan inovasi dalam budidaya padi yang mengedepankan pengelolaan air, tanaman, dan tanah secara proporsional. Dengan cara ini, kebutuhan air dapat ditekan tanpa mengorbankan hasil panen.

    Bahkan, IPHA mampu memperluas area tanam selama musim kemarau, yang sering menjadi kendala utama bagi petani. Hal ini, menurut Dody, menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Keberhasilan metode ini memerlukan kolaborasi antar instansi. Dody meminta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung Dwi Agus Kuncoro, untuk bersinergi dengan Kementerian Pertanian.

    “Mekanisasi pertanian harus kita dorong, agar efisiensi proses tanam bisa tercapai dengan optimal melalui pemanfaatan alat-alat modern,” kata Dody.

    Dukungan dari pemerintah untuk menerapkan metode ini diharapkan mampu memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi petani, khususnya di wilayah yang rawan kekeringan. Dengan IPHA, bukan hanya efisiensi air yang ditingkatkan, tetapi juga kualitas serta kuantitas hasil panen.

    Kementerian PU terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung inovasi-inovasi seperti IPHA untuk memperkuat sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, di mana ketahanan pangan menjadi salah satu pilar utama.

    Pemerintah berharap penerapan IPHA dapat direplikasi di berbagai wilayah, sehingga memberikan dampak luas terhadap sektor pertanian nasional.

    Dengan langkah ini, Indonesia semakin mantap menuju swasembada pangan, sekaligus memberdayakan petani sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025