Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Koperasi Desa Merah Putih Butuh Anggaran Rp5 Miliar per Desa, Said Didu Titip Pesan Menohok ke Presiden Prabowo

    Koperasi Desa Merah Putih Butuh Anggaran Rp5 Miliar per Desa, Said Didu Titip Pesan Menohok ke Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kemenpora BUMN Muhammad Said Didu mengomentari program koperasi desa yang di bawah naungan Kemanten Koperasi.

    Dia mewanti-wanti keamanan bantuan dana koperasi tersebut. Dia berharap agar Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Menteri Koperasi Budi Arie agar tak mengajari koperasi menjadi bandar atau pelaku judi online.

    Komentar Said Didu itu seolah menyentil Budi Arie yang selama ini sering dikaitkan dengan kasus judi online.

    “Bapak Presiden @prabowo yth, agar bantuan dana koperasi tersebut aman, mohon diingatkan kepada Pak Menkop Budi Arie agar tidak mengajari Koperasi menjadi bandar atau pelaku judi online,” kata Said Didu dalam akun X pribadinya, Sabtu, (8/3/2025).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam rapat membahas membahas langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui Koperasi Desa Merah Putih. 

    “Program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan, membuka akses permodalan yang adil, dan melindungi masyarakat desa dari jeratan pinjaman informal yang tidak memiliki perlindungan hukum,” jelas Prabowo.

    Kepala Negara ini menyatakan, pemerintah akan memfasilitasi pembiayaan koperasi desa melalui Bank Himbara agar dapat menyediakan layanan simpan pinjam, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, hingga klinik desa. 

    Menurutnya, ini bukan sekadar program ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya membangun kemandirian desa dan ketahanan pangan nasional.

    “Sosialisasi dan dialog dengan kepala desa, perangkat desa, serta badan musyawarah desa akan terus dilakukan agar koperasi desa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Dengan gotong royong dan dukungan bersama, kita pastikan tidak ada rakyat yang tertinggal dalam pembangunan bangsa,” tandanya. 

  • Program MBG Jadi Upaya Membangun Kebiasaan Makan Sehat sejak Dini

    Program MBG Jadi Upaya Membangun Kebiasaan Makan Sehat sejak Dini

    Bekasi, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) selain untuk meningkatkan gizi masyarakat juga sebagai upaya membangun kebiasaan makan sehat sejak dini. Dengan adanya MBG ini diharapkan generasi mendatang memiliki kualitas sumber daya yang lebih baik. Hal ini dikatakan anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni saat menggelar sosialisasi MBG di aula kantor Desa Cikaregaman, Bekasi.

    “Perubahan pola makan dan kebiasaan baik MBG tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membangun kebiasaan makan sehat sejak dini,” ujar Obon Tabroni, Jumat (7/3/2025).

    Dikatakannya, awalnya banyak anak yang tidak menyukai sayur, tetapi dengan pola makan bersama di sekolah yang dipantau oleh guru, mereka mulai terbiasa. 

    “Ini adalah langkah positif dalam membentuk pola makan sehat,” sambung Obon.

    Program MBG yang diluncurkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, guna menciptakan generasi yang lebih cerdas dan sehat. 

    Gizi yang baik akan membantu perkembangan anak-anak menjadi lebih maksimal. Berdasarkan data yang ada, rata-rata IQ anak Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Laos. 

    Program ini juga mengacu pada praktik terbaik dari negara-negara maju seperti Jepang, yang telah menerapkan program makan bergizi gratis selama puluhan tahun. Indonesia kini mulai mengejar ketertinggalan dalam hal pemenuhan gizi anak. 

    Bukan hanya untuk meningkatkan gizi masyarakat, program MBG juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dengan berkolaborasi seperti dengan menyediakan bahan baku untuk kemudian dikelola.

    “Dampak ekonomi dan ketahanan pangan selain meningkatkan gizi, MBG juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional dengan melibatkan ekosistem ekonomi lokal. Bahan baku yang digunakan dalam program ini berasal dari daerah sekitar melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan koperasi. Setiap bulannya, program ini memerlukan beras sekitar 10 ton, daging 7 ton, buah hingga 7 ton,” jelas Obon. 

    Dengan keterlibatan petani dan peternak lokal, program MBG diharapkan mampu mendorong swasembada pangan dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat setempat. 
     

  • Menteri PU Tinjau Sawah Terendam Banjir di Karawang, Dorong Penanganan Komprehensif

    Menteri PU Tinjau Sawah Terendam Banjir di Karawang, Dorong Penanganan Komprehensif

    Karawang: Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, turun meninjau wilayah terdampak banjir di Karangligar, Karawang. Banjir ini terjadi akibat aliran balik (back water) dari Sungai Cibeet yang menyebabkan Saluran Pembuang Cidawolong dan Kedunghurang tidak mampu mengalirkan air secara optimal. Akibatnya, sekitar 160 hektare sawah dan permukiman di Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang Barat, serta Pangkalan tergenang.  
     
    Dody mengatakan dampak terhadap lahan pertanian menjadi perhatian serius, mengingat daerah ini merupakan bagian dari program swasembada pangan nasional.
     
    “Sawah yang terendam tidak hanya merugikan petani, tetapi juga bisa memengaruhi produksi pangan di tingkat nasional,” ujar Menteri Dody saat berkunjung ke lokasi, Kamis, 6 Maret 2025.  

    Ia menambahkan banjir yang terjadi pada 4 dan 5 Maret 2025 ini membutuhkan solusi cepat dan terukur. Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan, antara lain normalisasi saluran pembuangan, pemasangan pompa, serta pembangunan tanggul atau parapet guna memperkuat infrastruktur pengendali banjir.  
     
     

     
    Rencana ini juga mencakup pembangunan rumah pompa dan peningkatan sistem drainase di Saluran Pembuang Cidawolong dan Kedunghurang untuk memperlancar aliran air. Menteri Dody Hanggodo menegaskan penanganan banjir ini juga harus melibatkan pemerintah daerah agar bisa berjalan efektif.
     
    “Balai juga akan segera berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan Bupati, karena kewenangan untuk beberapa langkah teknis seperti pembebasan lahan ada di tangan pemda,” katanya. 
     
    Dody menyoroti pentingnya mempercepat penyediaan lahan di daerah terdampak agar permasalahan ini tidak terus berulang. Ia berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pihak terkait guna merealisasikan langkah-langkah mitigasi secara cepat dan komprehensif. 
     
    “Tujuannya tidak hanya untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang, tetapi juga memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Sri Mulyani Teken Aturan Investasi Pengadaan Cadangan Beras Bulog

    Sri Mulyani Teken Aturan Investasi Pengadaan Cadangan Beras Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).

    Beleid ini ditetapkan pada 3 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan berlaku pada 6 Maret 2025.

    Menkeu Sri Mulyani menyampaikan salah satu pertimbangan dari kebijakan ini guna menjaga ketahanan pangan nasional. Serta, memastikan stabilitas harga gabah dan/atau beras di tingkat petani dan konsumen. Alhasil, Bulog perlu melakukan pengadaan gabah dan/atau beras produksi dalam negeri.

    Di sana juga tercantum bahwa Bulog telah ditetapkan sebagai operator investasi pemerintah pada 24 Januari 2025 untuk mendukung pengadaan gabah dan/atau beras produksi dalam negeri.

    “Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai investasi pemerintah dalam bentuk investasi langsung lainnya berupa pembiayaan pengadaan CBP melalui pembelian gabah dan/atau beras produksi dalam negeri,” demikian bunyi beleid Pasal 2 ayat (1).

    Menkeu Sri Mulyani mengungkap investasi pemerintah ini bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa imbal hasil pelaksanaan investasi pemerintah dan menurunnya beban APBN dalam pengadaan CBP.

    Selain itu, manfaat sosial dan manfaat lainnya berupa terjaganya ketahanan pangan nasional melalui pengadaan CBP dan/atau terwujudnya stabilisasi harga gabah dan/atau beras.

    Lebih lanjut, jangka waktu investasi pemerintah ditetapkan dalam Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP). Adapun, PKIP ini merupakan dokumen yang disusun oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) yang berisi pedoman umum, di antaranya mengenai pengelolaan investasi yang mencakup perencanaan, pemilihan, dan alokasi, atas sumber daya dan risiko.

    Dalam beleid itu, Sri Mulyani menyampaikan pengadaan CBP akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

    Untuk melaksanakan pengadaan CBP, Bulog harus menyusun perencanaan investasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi pemerintah.

    Kemudian, anggaran dana investasi pemerintah dipindahbukukan dari rekening kas umum negara ke RIBUN (Rekening Investasi Bendahara Umum Negara). Setelah itu dilakukan pencairan/penyaluran ke Bulog melalui RIBUN.

    Lebih lanjut, nilai pengadaan CBP mengacu pada harga pembelian pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Atau, dalam hal ini adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    Serta, mengacu pada realisasi volume pembelian gabah dan/atau beras produksi dalam negeri yang dilaksanakan Bulog.

    Kemudian, beleid itu juga mencantumkan terkait nilai investasi pemerintah pada Bulog yang meliputi nilai CBP sesuai dengan nilai pengadaan CBP, saldo pokok dana investasi pemerintah yang belum disalurkan untuk pengadaan CBP, dan penerimaan berupa piutang dari penyaluran dan/atau pelepasan CBP.

    Setelah itu, Bulog akan melakukan langkah pencegahan terjadinya penurunan atas investasi pemerintah. Namun, jika terjadi penurunan nilai investasi pemerintah, maka Bulog harus memulihkan nilai tersebut.

    Bulog juga harus menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan investasi pemerintah. “Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal bertujuan untuk melindungi nilai investasi pemerintah beserta imbal hasil dan menyelenggarakan CBP secara efisien,” bunyi Pasal 16 ayat (2).

  • Lewat Rumah Pangan, PNM Ajak Warga Purwokerto Budi Daya Lele-Pepaya

    Lewat Rumah Pangan, PNM Ajak Warga Purwokerto Budi Daya Lele-Pepaya

    Jakarta –

    PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui program Rumah Pangan PNM yang kembali diluncurkan di Kampung Madani PNM, Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

    Program ini selaras dengan Asta Cita Ketahanan Pangan program Pemerintahan Prabowo, serta sejalan dengan komitmen Kementerian BUMN dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis komunitas.

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi menegaskan program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan.

    “Rumah Pangan PNM adalah bentuk nyata dukungan kami terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem kolam komunal, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembudidayaan ikan lele, sementara penanaman pohon pepaya memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi desa,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Senin (03/3/2025).

    Hasil panen dari budidaya lele dan pepaya nanti akan disalurkan untuk menyuplai Dapur Gizi Nasional, mendukung program pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

    Program ini juga melibatkan partisipasi aktif nasabah PNM Mekaar serta Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Langgongsari yang didampingi oleh PNM untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

    Peluncuran Rumah Pangan PNM di Purwokerto pada Rabu (26/2) yang lalu ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang tidak hanya memperkuat kemandirian pangan, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

    (anl/ega)

  • Rumah Pangan PNM, Solusi Ketahanan Pangan untuk Masyarakat Purwokerto

    Rumah Pangan PNM, Solusi Ketahanan Pangan untuk Masyarakat Purwokerto

    Purwokerto, Beritasatu.com – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui program Rumah Pangan PNM yang kembali diluncurkan di Kampung Madani PNM, Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas pada Rabu (26/2/2025). Program ini selaras dengan Asta Cita Ketahanan Pangan program Pemerintahan Bapak Prabowo, serta sejalan dengan komitmen Kementerian BUMN dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis komunitas. 

    Sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Rumah Pangan PNM kali ini mencakup budidaya 120 ribu ekor ikan lele yang menggunakan kolam komunal dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta penanaman 500 pohon pepaya di lahan desa. Program ini tidak hanya meningkatkan kemandirian pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan. 

    “Rumah Pangan PNM adalah bentuk nyata dukungan kami terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem kolam komunal, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembudidayaan ikan lele, sementara penanaman pohon pepaya memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi desa,” ujar Arief.

    Hasil panen dari budidaya lele dan pepaya akan disalurkan untuk menyuplai Dapur Gizi Nasional, mendukung program pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Program ini juga melibatkan partisipasi aktif nasabah PNM Mekaar serta Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Langgongsari yang didampingi oleh PNM untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

    Peluncuran Rumah Pangan PNM di Purwokerto menjadi langkah nyata dalam mewujudkan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang tidak hanya memperkuat kemandirian pangan, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, PNM berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun ketahanan pangan yang lebih kuat di Indonesia.

  • Bulog Pastikan Beras Nasional Aman hingga Akhir Ramadan

    Bulog Pastikan Beras Nasional Aman hingga Akhir Ramadan

    JABAR EKSPRES – Perum Bulog pastikan selama Ramadan ketersediaan stok beras aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Ketersediaan stok beras nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya hingga akhir Ramadan 2025,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyanto di Jakarta, Minggu (2/3).

    Untuk menjaga kestabilan pasokan dan menghindari kekurangan komoditas itu selama periode tersebut, Bulog telah mempersiapkan segala langkah untuk memastikan pasokan beras tetap stabil selama bulan Ramadan.

    Dengan stok yang cukup baik dari cadangan beras pemerintah (CBP) maupun hasil pembelian gabah dari petani domestik.

    BACA JUGA: MinyaKita di Kota Bandung Mulai Langka, Ini Kata Bulog!

    “Untuk saat ini total stok beras yang dikuasai Perum Bulog kurang lebih sebanyak 1,9 juta ton,” ujar Suyamto.

    Ia menambahkan bahwa Bulog telah menetapkan target penyediaan stok yang mencakupi periode akhir Ramadan dan dengan perencanaan yang matang, masyarakat tidak perlu khawatir tentang kelangkaan pasokan beras.

    Dalam rangka menjaga kestabilan harga pangan, Perum Bulog akan melaksanakan operasi pasar pangan murah di sejumlah daerah.

    Kegiatan itu bertujuan untuk mengendalikan harga beras, gula, serta bahan pokok lainnya yang rentang mengalami lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

    BACA JUGA: Bulog Bandung Siapkan 16 Ribu Ton Beras, Distribusi SPHP Dihentikan

    Suyamto menyebut untuk menjaga harga tetap stabil selama Ramadan, Bulog juga telah melakukan stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen.

    “Untuk beras kita melaksanakan stabilitas di tingkat produsen, petani kita cek harganya. Di konsumen juga jaga harganya,” tuturnya.

    Operasi pasar murah digelar diberbagai lokasi strategis, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Pos Indonesia, ID Food dan BUMN terkait lainnya untuk memperluas jangkauan penyaluran bahan pangan ke masyarakat.

    “Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang stabil,” ucapnya.

    BACA JUGA: Bulog Bandung Pastikan Ketersediaan Beras Aman Jelang Ramadan

    Selain itu, Perum Bulog juga mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyerap gabah hasil panen petani dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.

  • Ketersediaan stok beras nasional aman hingga akhir Ramadan

    Ketersediaan stok beras nasional aman hingga akhir Ramadan

    Komoditas beras yang dijual di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin sore (17/2/2025). ANTARA/Harianto

    Bulog: Ketersediaan stok beras nasional aman hingga akhir Ramadan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Maret 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com –  Perum Bulog memastikan ketersediaan stok beras secara nasional dalam keadaan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir Ramadan 2025, guna menjaga kestabilan pasokan dan menghindari kekurangan komoditas itu selama periode tersebut.

    “Ketersediaan stok beras nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya hingga akhir Ramadan 2025,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Suyamto menjelaskan bahwa Bulog telah mempersiapkan segala langkah untuk memastikan pasokan beras tetap stabil selama bulan puasa, dengan stok yang cukup baik baik dari cadangan beras pemerintah (CBP) maupun hasil pembelian gabah dari petani domestik.

    “Untuk saat ini total stok beras yang dikuasai Perum Bulog kurang lebih sebanyak 1,9 juta ton,” ujar Suyamto.

    Ia menambahkan bahwa Bulog telah menetapkan target penyediaan stok yang mencakup periode hingga akhir Ramadan dan dengan perencanaan yang matang, masyarakat tidak perlu khawatir tentang kelangkaan pasokan beras. Selain itu, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan, Perum Bulog juga akan melaksanakan operasi pasar pangan murah di sejumlah daerah.

    Kegiatan itu bertujuan untuk mengendalikan harga beras, gula, serta bahan pokok lainnya yang rentan mengalami lonjakan harga menjelang Ramadan dan hari raya. Suyamto menyebut untuk menjaga harga beras tetap stabil selama Ramadan, Bulog akan melakukan stabilisasi harga di tingkat produsen maupun konsumen.

    “Untuk beras kita melaksanakan stabilisasi di tingkat produsen, petani kita cek harganya. Di konsumen juga kita jaga harganya,” tuturnya.

    Suyamto menambahkan bahwa operasi pasar pangan murah dilakukan di berbagai lokasi strategis, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Pos Indonesia, ID Food dan BUMN terkait lainnya untuk memperluas jangkauan penyaluran bahan pangan ke masyarakat.

    “Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih stabil,” ucapnya.

    Selain mengelola ketersediaan stok dan menjaga kestabilan harga, lanjut dia, Perum Bulog juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyerap gabah hasil panen petani dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Program penyerapan gabah ini bertujuan untuk memastikan pasokan beras tetap tercukupi serta memberikan harga yang adil bagi petani.

    Di tingkat petani, Bulog melakukan pengadaan dalam negeri secara garis besar memiliki dua tujuan, pertama pihaknya membeli gabah kering panen (GKP) sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yakni sebesar Rp6.500 per kilogram.

    Tujuan pengadaan yang kedua, menurut Suyamto, adalah untuk memastikan bahwa Bulog memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang merupakan indikator utama untuk menilai apakah Indonesia sudah swasembada atau belum. Pengadaan ini penting karena berkaitan dengan jumlah cadangan beras yang ada di gudang Bulog.

    “CBP sangat penting karena salah satu indikator utama apakah kita swasembada atau tidak, bagaimana atau berapa jumlah cadangan yang ada di gudang Bulog terkait dengan pengadaan,“ jelas Suyamto.

    Dia juga mengimbau kepada para petani untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan menjual gabah mereka langsung kepada Bulog yang akan memastikan harga yang stabil dan adil.

    Ia menambahkan bahwa melalui program penyerapan gabah itu, Bulog berharap dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kestabilan harga beras di pasar. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Bulog turun langsung ke sawah membeli kepada petani dengan harga Rp6.500 per kg.

    “Dan kita olah di sarana-sarana pengelolaan kita juga untuk menambah kapasitas pengolahan kita juga kerjasama dengan mitra-mitra Bulog,” kata dia,

    Dia juga menegaskan komitmen Bulog untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pangan dan menjaga stabilitas harga di seluruh Indonesia.

    Ia meyakini bahwa melalui langkah-langkah ini, baik dalam hal pengelolaan stok beras, operasi pasar, dan penyerapan gabah, Bulog dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan yang kuat dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta petani.

    “Melalui kerja sama antara Bulog, pemerintah, dan seluruh masyarakat, kami optimis dapat menjaga kestabilan pasokan dan harga bahan pangan, serta memberikan manfaat yang nyata kepada petani dan konsumen di seluruh Indonesia,” kata Suyamto.

    Sumber : Antara

  • Harga Beras di Jepang Tembus Rp 86.156/Kg, RI Waspada Krisis Pangan Global

    Harga Beras di Jepang Tembus Rp 86.156/Kg, RI Waspada Krisis Pangan Global

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan harga beras di Jepang mengalami kenaikan hingga 90% dalam lima tahun terakhir. Saat ini, harga beras di Negeri Sakura tercatat sekitar 3.892 yen atau setara Rp 86.156 per kilogram.

    Menanggapi hal itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Moch. Arief Cahyono menekankan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah mewaspadai potensi krisis pangan global sejak lama.

    Oleh karena itu, berbagai strategi terus dijalankan untuk meningkatkan kapasitas produksi beras nasional, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian.

    “Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, termasuk penyediaan pompa air saat El Nino melanda tahun lalu, penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan benih unggul untuk petani,” ujar Arief, dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada periode Januari-Maret 2025 diperkirakan mengalami peningkatan signifikan. Potensi produksi diperkirakan mencapai 8,67 juta ton, meningkat 52,32 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang tercatat sebesar 5,69 juta ton.

    Di sisi harga, pemerintah juga terus menjaga keseimbangan antara petani dan konsumen. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram, sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp 12.500 per kilogram.

    “Melalui kebijakan ini, diharapkan petani tetap memperoleh keuntungan yang layak, sementara masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang stabil dan terjangkau,” tambah Arief.

    Arief Cahyono menjelaskan lonjakan ini dipicu oleh pelemahan nilai tukar yen serta dampak cuaca ekstrem yang telah melanda dalam beberapa tahun terakhir di sana. Kondisi ini menambah kekhawatiran akan potensi krisis beras global, mengingat berbagai negara juga menghadapi tantangan dalam produksi pangan.

    Meski begitu, Arief menekankan Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Saat ini, cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat mencapai 2 juta ton dan diperkirakan akan terus bertambah seiring panen raya yang berlangsung di berbagai daerah.

    “Pemerintah terus memastikan ketersediaan beras nasional tetap aman, terutama di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim. Kami terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri guna menjaga ketahanan pangan nasional,” jelas Arief.

    Lonjakan harga beras menyebabkan pemerintah Jepang tengah mengevaluasi strategi ketahanan pangannya, termasuk mendorong pertanian berbasis komunitas agar masyarakat tetap berkontribusi dalam produksi pangan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utamanya.

    “Di Indonesia, transformasi menuju pertanian modern terus diperkuat guna mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang. Tentu keberhasilan ini akan lebih optimal jika mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat,” jelas Arief.

    (hns/hns)

  • Mentan Amran Tinjau Pasar untuk Pastikan Stabilitas Harga Pangan pada Hari Pertama Puasa

    Mentan Amran Tinjau Pasar untuk Pastikan Stabilitas Harga Pangan pada Hari Pertama Puasa

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada hari pertama Ramadan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman turun langsung ke lapangan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua pasar utama Jakarta, yaitu Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tetap mencukupi, harga pangan tetap stabil, serta tidak ada pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) pada hari pertama puasa.

    Amran menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kestabilan harga pangan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman tanpa kekhawatiran akan lonjakan harga yang biasa terjadi saat Ramadan.

    “Kami ingin memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa beban terkait harga pangan. Pasokan tersedia, harga terkendali, dan distribusi diawasi agar tidak ada pihak yang mencoba memainkan harga,” ungkap Mentan Amran saat berdialog dengan pedagang dan distributor pada Sabtu (1/3/2025).

    Dalam sidaknya, Amran meninjau secara langsung berbagai komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula, daging, telur, dan bawang. Ia juga berdiskusi dengan para pedagang untuk mendapatkan gambaran kondisi stok serta tren harga di pasar. Dari hasil pemantauan, sebagian besar harga bahan pokok pangan masih dalam batas wajar ada hari pertama puasa, meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami sedikit kenaikan.

    Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat.

    “Kami tidak ingin ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan selama Ramadan. Jika ditemukan praktik permainan harga yang merugikan masyarakat, kami akan bertindak tegas,” tambahnya.

    Selain itu, Kementerian Pertanian terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, Badan Pangan Nasional, BUMN pangan, serta pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran distribusi pangan.

    Pemerintah juga telah mengantisipasi potensi kenaikan harga dengan mengadakan operasi pasar murah di berbagai daerah agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.

    Meski tengah menjalankan ibadah puasa, Amran tetap aktif meninjau kondisi pasar, mengecek satu per satu komoditas pangan, serta mendengarkan langsung keluhan dari pedagang dan konsumen. Ia mencatat berbagai masukan yang diterima dan segera menginstruksikan langkah-langkah konkret guna menjaga stabilitas harga.

    Langkah cepat ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan bahwa upaya menjaga kestabilan pangan tidak hanya dilakukan saat Ramadan, tetapi merupakan komitmen berkelanjutan guna menjamin kesejahteraan petani serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.

    “Kami ingin Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah bagi semua. Pemerintah hadir untuk memastikan pasokan pangan mencukupi, harga tetap stabil, dan tidak ada spekulan yang merugikan rakyat. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa menghadapi tantangan pangan dengan baik,” tegas Amran.

    Inspeksi harga pangan pada hari pertama puasa ini menunjukkan komitmen Kementerian Pertanian dalam memastikan stabilitas pangan di seluruh Indonesia.