Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Khofifah puji program ketahanan pangan KIP Foundation dan Sampoerna

    Khofifah puji program ketahanan pangan KIP Foundation dan Sampoerna

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (ketiga kiri) saat meluncurkan program Penguatan Desa Produktif Berbasis BUMDesa sebagai Pilar Ketahanan Pangan di Surabaya, Kamis (13/3/2025) malam. (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

    Khofifah puji program ketahanan pangan KIP Foundation dan Sampoerna
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memuji program Penguatan Desa Produktif Berbasis BUMDesa sebagai Pilar Ketahanan Pangan yang diluncurkan Yayasan Kita Indonesia Penggerak (KIP Foundation) bersama Payung Program Keberlanjutan “Sampoerna untuk Indonesia”.

    Gubernur dalam keterangan di Surabaya, Jumat menyebut program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pengembangan usaha desa guna memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendukung program pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur.

    Ia pun mengapresiasi kolaborasi ini dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

    “Jawa Timur bukan sekadar penopang ekonomi nasional, tetapi juga episentrum pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan hadirnya Klinik BUMDesa 2025, kita ingin desa-desa di Jawa Timur menjadi pilar ekonomi yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” kata Khofifah.

    Perwakilan Sampoerna untuk Indonesia, Arief Triastika, menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

    “Melalui pelatihan dan pendampingan BUMDesa, program ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua KIP Foundation, Dwi Ariady Kusuma, menambahkan bahwa pelatihan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran BUMDesa dalam sektor pangan.

    “Dengan memperkuat peran BUMDesa, kita dapat memastikan desa mampu menjadi pusat produksi, distribusi, dan penyedia pangan bergizi bagi masyarakat,” ujarnya.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto, turut menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini.

    “BUMDesa merupakan unit usaha yang dikelola desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan dapat memperkuat peran BUMDesa dalam membangun perekonomian desa yang lebih mandiri,” katanya.

    Setidaknya 150 BUMDesa dari berbagai daerah di Jawa Timur hadir dalam peluncuran program ini. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama KIP Foundation bersama Sampoerna Entrepreneur Training Centre dan didukung oleh DPMD Provinsi Jawa Timur, Bank Jatim, Bank UMKM Jatim, PT Japfa Comfeed Indonesia, serta PT Solusi Bangun Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Anindya Ungkap 4 Quick Win Kadin Masa Bakti 2024 – 2029, ada MBG

    Anindya Ungkap 4 Quick Win Kadin Masa Bakti 2024 – 2029, ada MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengungkap empat langkah inisiatif atau quick win yang bakal langsung dijalankan oleh Dewan Pengurus Kadin masa bakti 2024 – 2029. 

    Adapun, ke-empat quick win tersebut selaras dengan program prioritas pemerintah. Di antaranya, dukungan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Penyediaan Rumah Terjangkau, dan Dukungan Optimasi Tenaga Kerja Migran.

    Perinciannya, Kadin Indonesia bakal bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) mendukung pembangunan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan program MBG yang ditargetkan bakal menyasar 82,9 juta penerima pada akhir tahun ini.

    Diikuti kerja sama dengan Badan Pangan Nasional dengan ruang lingkup mendorong program dan kegiatan meningkatkan ketahanan pangan nasional mencakup ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan hingga keamanan pangan.

    Kedua, yakni kerja sama mengenai tenaga kerja migran, di mana Kadin berkomitmen bakal berpartisipasi untuk meningkatkan pelanggar kerja migran di luar daripada pekerja domestik. 

    “Jadi tadi Pak Menteri hadir, Pak Karding hadir yang juga menandatangani MoU. Dan kita akan mulai dengan start sebelum 17 Agustus. Jumlahnya kita akan bikin semacam pilot project, dan kalau misalnya berhasil kita akan kembangkan,” jelas Anindya.

    Quick win ketiga yakni mengenai dukungan program pemeriksaan kesehatan gratis yang bakal diwujudkan bersama dengan Kementerian Kesehatan (kemenkes). Nantinya, Kadin berkomitmen untuk memperluas jaringan puskesmas, sekolah hingga klinik-klinik perusahaan.

    Dengan demikian, hal itu diharapkan dapat menyukseskan program cek kesehatan gratis yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Dan yang terakhir juga kita ingin meningkatkan rumah layak huni dan terjangkau. Kemarin dengan Pak Menteri Ara, teman-teman Kadin sudah memulai, ada 100 rumah di Jakarta, tapi total [akan mendukung pembangunan] 500 rumah di seluruh pelosok. Jadi saya rasa itu semua sudah langsung sangat baik,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Kadin resmi mengukuhkan setidaknya 2.800 pengurus pada hari ini, Jumat (14/3/2025). Di mana, pengukuhan itu sebagaimana tertuang dalam Surat keputusan (SK) Kadin Indonesia Nomor 14/DP.III/II/2025 tentang Pengesahan dan Pengukuhan, Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024 – 2029.

    Sejumlah nama tersohor yang diketahui masuk dalam jajaran pengurus Kadin di antaranya Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai ketua dewan penasihat Kadin Indonesia hingga Raffi Ahmad juga turut masuk dalam kepengurusan sebagai WKU bidang industri kreatif.

    Kemudian, ada juga Mantan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe yang dikukuhkan menjadi WKU bidang perumahan dan kawasan permukiman. Berikut sejumlah nama yang tercatat masuk dalam susunan Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024 – 2029.
     

    Dewan Kehormatan Kadin Indonesia 

    Ketua: Rosan P. Roeslani 

    Anggota: 

    – Aburizal Bakrie 

    – Mohammad S. Hidayat 

    – Suryo Bambang Sulistio 

    Dewan Penasihat Kadin Indonesia 

    Ketua: Hashim Djojohadikusumo 

    Wakil Ketua: 

    – Sharif Cicip Sutardjo

    – Edhi Baskoro Yudhoyono

    – Wishnu Wardhana 

    Anggota: Andi Syamsudin Arsyad (Haji Isam) dan Otto Toto Sugiri 

    Dewan Usaha Kadin 

    Ketua: Chairul Tanjung 

    Wakil Ketua: 

    – Dato Sri Tahir 

    – Abdul Latif 

    – Fuad Hasan 

    – Rahmat Gobel 

     

    Dewan Pertimbangan Kadin 

    Ketua: Arsjad Rasjid 

    Dewan Pengurus Kadin 

    Ketua: Anindya Novyan Bakrie

  • Tanam Jagung Tumpangsari di Lahan Perhutani Pemalang, Dukung Program Ketahanan Pangan

    Tanam Jagung Tumpangsari di Lahan Perhutani Pemalang, Dukung Program Ketahanan Pangan

    Dengan kerja sama dan dukungan semua pihak, Eko yakin dapat mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh dan berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Pemalang.

    “Kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen Polres Pemalang, dalam mendukung program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Kapolres Pemalang.

    Kapolres Pemalang mengatakan, kegiatan penanaman jagung dengan sistem tumpangsari yang telah dilaksanakan, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan.

    “Tetapi juga untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, agar terus melakukan inovasi di bidang sektor pertanian, yang menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” kata Kapolres Pemalang.

  • Jaga Kelestarian Alam dan Ketahanan Pangan, Kemenko Pangan Lakukan Pengawasan Lingkungan – Page 3

    Jaga Kelestarian Alam dan Ketahanan Pangan, Kemenko Pangan Lakukan Pengawasan Lingkungan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Disinyalir adanya pencemaran dan perusakan lingkungan yang cukup serius, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung sekaligus melakukan pemasangan papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tiga lokasi di kawasan Sentul-Ciawi, Bogor. Kegiatan ini dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam rangka penegakan hukum lingkungan serta menjaga ekosistem untuk keberlanjutan ketahanan pangan.

    Kawasan Sentul-Ciawi, Bogor, merupakan wilayah strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Jabodetabek. Namun, maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem serius yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan nasional, mengingat kawasan tersebut merupakan bagian dari daerah penyangga pangan nasional. Inilah yang menjadi kekhawatiran utama Kemenko Pangan.

     

    Perbesar

    Credit: Kemenko Pangan… Selengkapnya

    Tiga lokasi yang telah dilakukan pemasangan papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) beserta tindakan hukum yang dikenakan, yaitu:

    (1) Gunung Geulis Country Club, Ciawi Bogor: karena tidak memiliki Persetujuan Teknis TPS Limbah B3 dan terdapat tumpukan sampah di sekitar TPS; (2) Summarecon Bogor: karena tidak memiliki sedimen trap, biopori, dan sumur resapan, yang menyebabkan sedimentasi di Sungai Ciangsana akibat kegiatan cut and fill; dan (3) PT. Bobobox Aset Management: karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan, di-KSO-kan tanpa mengubah fungsi tata ruang.

     

     

    Perbesar

    Credit: Kemenko Pangan… Selengkapnya

    Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan, “Penegakan hukum lingkungan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional. Penegakan hukum ini adalah bentuk komitmen kami untuk melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang.”

    “Dengan sinergi dan tanggung jawab bersama, kita dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan masa depan yang lebih hijau serta lestari dapat terwujud bagi kita semua,” sambung Zulkifli Hasan.

     

    Perbesar

    Credit: Kemenko Pangan… Selengkapnya

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional, yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi dapat mengganggu pasokan air, merusak lahan pertanian, dan mengurangi produktivitas pangan. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan menjadi langkah krusial untuk mencegah dampak lebih lanjut yang dapat mengancam ketahanan pangan.

    Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen untuk terus mengawal kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi merusak ekosistem. Upaya ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga kelestarian alam dan ketahanan pangan sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.

  • PGE raih dua penghargaan internasional di Vietnam

    PGE raih dua penghargaan internasional di Vietnam

    Kami optimis menjadikan panas bumi menjadi garda terdepan dalam mencapai swasembada energi nasional dan memenuhi target zero emission

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) meraih penghargaan internasional dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kontribusi positif bagi masyarakat.

    “Capaian ini membuktikan bahwa keberlanjutan bukan hanya sekedar pematuhan kepatuhan regulasi bagi kami, namun sudah mengakar menjadi budaya hingga ke semua area operasional,” ucap Direktur Utama PGE Julfi Hadi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Penghargaan tersebut diperoleh PGE dalam The 17th Annual Global CSR & ESG Summit and Awards™️ 2025 yang digelar di Mai House Saigon Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam.

    PGE Area Lahendong berhasil meraih penghargaan Platinum kategori “Best Country Excellence in Indonesia”, sementara PGE Area Ulubelu meraih penghargaan Bronze dalam kategori “Best Community Programme Award”.

    “Kami akan terus membuktikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dan operasional PGE tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, tapi kami optimis menjadikan panas bumi menjadi garda terdepan dalam mencapai swasembada energi nasional dan memenuhi target zero emission di tahun 2060,” kata dia.

    Raihan Platinum kategori “Best Country Excellence in Indonesia” yang diraih PGE Area Lahendong tentunya tidak lepas dari upaya berkelanjutan dalam pengelolaan dampak lingkungan, tuturnya.

    Upaya ini terwujud dalam inovasi “Pupuk Katrili”, yang dihasilkan dari pemanfaatan produk sampingan panas bumi.

    Pupuk Katrili memanfaatkan endapan silika dari fluida panas bumi yang diolah hingga menghasilkan pupuk cair yang ramah lingkungan dan ekonomis.

    General Manager PGE Area Lahendong Novi Purwono mengungkapkan inovasi pupuk Katrili bertujuan membantu petani sekitar wilayah operasional PGE untuk memberikan solusi atas tantangan kelangkaan pupuk di Sulawesi Utara.

    “Pupuk booster Katrili merupakan hasil inovasi bersama PGE Area Lahendong dan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (FT UGM). Inisiatif ini menegaskan komitmen PGE dalam menciptakan dampak positif berkelanjutan melalui kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat. Kami optimistis langkah ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional dan pengembangan pertanian lokal,” kata Novi.

    Raihan program CSR PGE Ulubelu yang sukses meraih penghargaan Bronze dalam kategori “Best Community Programme Award” menggunakan pendekatan perhutanan sosial melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Margo Rukun Bestari di Ulubelu, Lampung.

    Inisiatif ini telah berhasil mengubah masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam aktivitas deforestasi menjadi pelopor dalam pelestarian lingkungan.

    “Program ini mengadopsi pendekatan circular interaction, yaitu mengintegrasikan kegiatan berbasis profit dan non-profit. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa inisiatif ini telah meningkatkan produktivitas pertanian, memulihkan lahan yang terdegradasi, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Keberhasilan program ini menjadikannya model yang relevan untuk direplikasi di wilayah lain dengan kondisi serupa,” ujar General Manager PGE Ulubelu Hadi Suranto.

    Ajang The 17th Annual Global CSR & ESG Summit and Awards™️ 2025 menjadi wadah bagi para pemimpin di sektor keuangan, industri, dan keberlanjutan untuk merumuskan solusi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

    Dengan fokus pada lanskap unik Asia, konferensi ini menyoroti bagaimana dunia usaha dapat meningkatkan dampak positifnya bagi lingkungan dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mukomuko targetkan 148 hektare jagung dukung ketahanan pangan

    Mukomuko targetkan 148 hektare jagung dukung ketahanan pangan

    Mukomuko (ANTARA) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Mukomuko Bengkulu menargetkan 148 hektare lahan ditanami jagung guna mendukung program penanaman satu juta ha jagung dari Kementerian Pertanian dan Polri.

    Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas PMD Kabupaten Mukomuko Wagimin di Mukomuko, Rabu mengatakan bahwa menargetkan 148 hektare lahan atau satu hektare per desa di daerah ini yang ditanami jagung guna mendukung ketahanan pangan nasional.

    Terkait program penanaman jagung, sebanyak 148 desa diminta untuk melakukan penyesuaian dan perubahan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) 2025.

    “Dari sebanyak 148 desa di daerah ini, diimbau setiap desa menyiapkan satu hektare lahan untuk ditanami tanaman jagung,” katanya.

    Sedangkan dana desa yang dibutuhkan untuk mendukung program penanaman tanaman jagung tersebut, ia menyebutkan, sekitar Rp30 juta per desa.

    Terkait dengan program tersebut, instansi sudah rapat dengan pihak terkait dan hasil rapat tersebut sudah ditindaklanjuti ke camat dan desa.

    Kendati demikian, kata dia, saat ini desa belum belum bisa melakukan tahapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa karena perubahan dijadwalkan bulan lima hingga enam.

    “Kalau musyawarah untuk menetapkan perubahan anggaran dan pendapatan belanja desa setelah lebaran,” ujarnya pula.

    Desa setempat selain melakukan perubahan APBDes dan memasukkan program penanaman jagung dalam dana kegiatan ketahanan pangan dan mekanisme lainnya, juga diminta dana tersebut harus penyertaan modal.

    Dia menjelaskan, di dalam Permendes Nomor 3 tahun 2025 diatur realisasi dana penyertaan modal melalui transfer ke rekening Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau tim pelaksana kegiatan (TPK) ketahanan pangan.

    “Harus ada perubahan mekanisme yang selama ini di bidang pemberdayaan sub ketahanan pangan sekarang berubah di pembiayaan sub kegiatan penyertaan modal,” ujarnya.

    Terkait dengan luas lahan tanaman jagung setiap desa, dia mengatakan, kalau mengacu dengan program tersebut, setiap desa diwajibkan menanam jagung di lahan satu hektare.

    Realisasinya, katanya, tergantung dengan ketersediaan lahan untuk tanaman jagung di desa masing-masing, karena yang terpenting di dalam dana ketahanan pangan tahun ini ada program penanaman jagung.

    Pewarta: Ferri Aryanto
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemuda Muhammadiyah Desak Aparat Investigasi Kecurangan Takaran MinyaKita

    Pemuda Muhammadiyah Desak Aparat Investigasi Kecurangan Takaran MinyaKita

    loading…

    Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Affandi Affan mendesak Komisi VI DPR dan aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kecurangan pengurangan takaran minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mendesak Komisi VI DPR dan aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kecurangan pengurangan takaran minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita. Tindakan tersebut dilakukan oleh produsen yang memegang kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).

    Hal ini disampaikan Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Affandi Affan. Menurut Affandi, tindakan itu sangat merugikan masyarakat.

    “Tindakan ini sangat merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap program pemerintah dalam menyediakan minyak goreng terjangkau,” ujar Affandi, Rabu (12/3/2025).

    Affandi Affan juga menekankan pentingnya pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) kepemudaan dalam proses pengawasan distribusi MinyaKita. Menurut Affandi, keterlibatan ormas kepemudaan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan distribusi minyak goreng bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

    “Kami mendorong agar ormas kepemudaan dilibatkan dalam pengawasan distribusi MinyaKita oleh produsen pemegang DMO. Keterlibatan ini akan membantu memastikan tidak ada lagi kecurangan yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, Affandi mengajak Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk bekerja sama dengan ormas kepemudaan dalam mengawal ketahanan pangan nasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait distribusi bahan pangan strategis.

    “Kami siap bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk mengawal ketahanan pangan nasional. Keterlibatan ormas kepemudaan dalam pengawasan akan memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat,” tegas Affandi.

    PP Pemuda Muhammadiyah menegaskan kesiapan mereka untuk terlibat langsung dalam investigasi bersama pihak terkait kepada seluruh produsen minyak pemegang DMO guna memastikan distribusi MinyakKita sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan masyarakat.

  • Kemenkeu: Pendanaan Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk ketahanan pangan

    Kemenkeu: Pendanaan Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk ketahanan pangan

    Dukungan pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan menyatakan pendanaan senilai Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan nasional.

    Pendanaan itu seiring dengan penunjukan Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025.

    Penyerahan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog telah dilakukan di Jakarta, Selasa (11/3).

    Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa investasi ini harus dikelola dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas tinggi.

    “Dukungan pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya,” ujar Astera.

    Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi sebesar Rp16,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN).

    Skema ini merupakan alternatif pendanaan di luar subsidi yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjaga stabilitas harga.

    Dengan adanya pendanaan ini, pemerintah ingin memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga, harga beras stabil, dan kesejahteraan petani terlindungi.

    Di sisi lain, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban menegaskan bahwa Kemenkeu sebagai Pengelola Investasi Pemerintah melalui PPA BUN bertanggung jawab memastikan dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

    Investasi pada Bulog bersifat nonpermanen dengan mekanisme revolving fund yang memungkinkan pemanfaatan dana dengan biaya rendah namun berdampak besar bagi program strategis pemerintah.

    Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

    “Diharapkan dana tersebut dijaga dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan mengedepankan tata kelola yang baik. Saat ini Pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diharapkan Perum Bulog juga menjalankan hal yang sama dalam bekerja secara efisien,” ujar Rionald.

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya menyatakan investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras pada 26 wilayah dan 8 sentra produksi, serta akan dikelola dengan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat.

    Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • AIIB Bertemu Sri Mulyani dan Menteri PU Dody, Ini yang Dibahas

    AIIB Bertemu Sri Mulyani dan Menteri PU Dody, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong penguatan kerja sama dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) di sejumlah sektor prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Saat menerima kunjungan Presiden AIIB Jin Liqun di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (12/3/2025), Sri Mulyani menyampaikan visi misi Prabowo kepada tim AIIB.

    “Kami sepakat akan melanjutkan kolaborasi di sektor prioritas, seperti ketahanan pangan, keamanan energi, dan pengelolaan sumber daya alam,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara.

    Ia menegaskan bahwa visi dan misi Prabowo tercermin dalam arah pembangunan Indonesia saat ini. Sri Mulyani juga mengapresiasi dukungan AIIB terhadap Indonesia, khususnya dalam pembangunan sosial.

    “Semoga kita dapat menggali potensi kolaborasi yang lebih luas dan meningkatkan kerja sama yang baik,” ujarnya.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga menerima kunjungan Presiden AIIB Jin Liqun. Dalam pertemuan tersebut, Dody menekankan pentingnya memperluas cakupan investasi AIIB hingga ke wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi.

    Menurutnya, hal ini diperlukan agar Indonesia memiliki kesiapan pendanaan yang lebih baik dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana alam. Dengan demikian, respons pemerintah dalam mitigasi serta pemulihan pasca-bencana bisa lebih cepat dan efektif.

    Dody menyampaikan apresiasinya kepada AIIB atas kemitraan yang telah lama terjalin dan memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

    Ia menegaskan bahwa keterlibatan AIIB sebagai salah satu Multilateral Development Bank (MDB) diharapkan berjalan atas dasar mutual benefit (keuntungan bersama) dan mutual responsibility (tanggung jawab bersama).

    “Pendekatan ini diyakini dapat mengoptimalkan efektivitas serta efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk proyek-proyek infrastruktur strategis,” kata Dody.

    Salah satu proyek yang saat ini berjalan dengan dukungan AIIB adalah Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP). Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan infrastruktur irigasi di berbagai wilayah Indonesia guna mendukung ketahanan pangan nasional

  • Keras! Zulhas Ancam Tindak Pejabat Tak Beres Urus Pupuk Bersubsidi

    Keras! Zulhas Ancam Tindak Pejabat Tak Beres Urus Pupuk Bersubsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam upaya memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, pemerintah membentuk kelompok kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi. Dia pun mengingatkan pejabat terkait penyaluran pupuk bersubsidi agar tidak melakukan penyimpangan.

    “Jadi ini Pokja Pupuk Bersubsidi, ya. Karena yang 9,55 juta ton (pupuk) itu bukan barang dagangan, itu pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, perlu diawasi,” kata  Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Konferensi Pers di kantornya, Selasa (11/3/2025).

    Menurut Zulhas, dengan adanya kebijakan pupuk subsidi yang diawasi ketat, hal ini telah memberikan hasil nyata terhadap produksi beras yang dihasilkan gabah petani RI. Di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat produksi padi setara beras pada Januari-April 2025 mencapai 13,9 juta ton.

    “Sementara konsumsi beras kita rata-rata 2,6 juta ton per bulan. Kalau dikali empat bulan, totalnya 10,4 juta ton. Artinya, kita surplus 3,5 juta ton,” jelasnya.

    Surplus ini, kata Zulhas, menjadi kabar baik bagi ketahanan pangan nasional. Jika Bulog bisa menyerap minimal 2 juta ton dari surplus tersebut, maka Indonesia bisa mengamankan stok beras tanpa perlu impor hingga tahun depan.

    “Salah satu sebabnya adalah pupuk yang tepat waktu sehingga produktivitas naik. Sebelum waktu tanam, pupuk sudah sampai,” ucap dia.

    Adapun Pokja yang baru dibentuk ini, lanjut Zulhas, akan terus memantau penyaluran 9,55 juta ton pupuk subsidi supaya tidak terjadi penyimpangan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pupuk tiba tepat waktu dan sesuai kebutuhan musim tanam.

    “Ini kan terus menerus diawasi. Sehingga nanti setahun 9,5 juta ton itu ke mana saja diawasi. Karena kalau enggak diawasi, nanti tahun depan telat lagi,” katanya.

    Saat ditanya apakah evaluasi ini bisa berujung pada tindakan hukum, Zulhas menegaskan akan menyerahkan kepada aparat jika ada penyimpangan.

    “Ya, kalau ada yang tidak beres, ya serahkan ke hukum. Kalau ada pejabat yang tidak beres, ya ditindak,” tandasnya.

    (dce)