Topik: ketahanan pangan nasional

  • Lanud Silas Papare tanam benih cabai bersama masyarakat petani

    Lanud Silas Papare tanam benih cabai bersama masyarakat petani

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Perkuat Ketahanan Pangan Nasional  

    Lanud Silas Papare tanam benih cabai bersama masyarakat petani
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 16:56 WIB

    Elshinta.com – Guna memperkuat program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah, Lanud Silas Papare melaksanakan penanaman benih cabai keriting di area ketahanan pangan Lanud Silas Papare, Kamis (20/3/2025).

    Komandan Lanud Silas Papare Marsma TNI Mokh Mukhson didampingi Kepala Dinas Potensi Dirgantara (Kadispotditga) Letkol Pom Iwan Suebu, dan diikuti oleh anggota Lanud Silas Papare bersama masyarakat petani penggarap melakukan penanaman bibit cabai.

    Komandan Lanud Silas Papare Marsma TNI Mokh Mukhson mengatakan, ketahanan pangan bukan hanya menjadi isu nasional, tetapi juga tanggung jawab bersama yang harus diimplementasikan di satuan-satuan TNI Angkatan Udara. 

    “Program ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga prajurit, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mendukung kemandirian pangan yang berkelanjutan,” ujar Danlanud Marsma TNI Mokh Mukhson seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Jumat (21/3).

    Lebih lanjut dikatakan dia, dengan terus dikembangkan dan diperluas, program ketahanan pangan di Lanud Silas Papare diharapkan dapat menjadi model bagi satuan lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan prajurit dan masyarakat sekitar.

    “Ini merupakan wujud konsistensi kita dalam melaksanakan program pemerintah untuk penguatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah melalui program ketahanan pangan nasional di sektor pertanian,” kata Danlanud.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo: Saham Tidak Apa Naik Turun, yang Penting Pangan Aman.

    Prabowo: Saham Tidak Apa Naik Turun, yang Penting Pangan Aman.

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menilai fluktuasi harga saham tidak lebih penting jika dibandingkan dengan ketahanan pangan nasional.  

    Hal itu dia sampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Jumat (21/3/2025).

    “Saya mau ucapkan terima kasih kepada sektor pertanian yang terus mendorong [ketahanan pangan]. Dalam hal ini, pangan adalah yang paling utama. Saham tidak apa naik turun, yang penting pangan aman. Pangan aman, negara aman,” ujarnya dalam forum itu.   

    Lebih lanjut, Prabowo pun berkelakar dengan menyinggung beberapa sejumlah pejabat atau Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang tampak lebih khawatir terhadap pergerakan saham.  

    “Saya lihat yang stres karena harga saham turun hanya beberapa orang. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, oh duduk sebelahan. Kalau Budiman tenang aja berarti tidak punya saham. Hmm, siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia nggak main saham. Roesan udah botak jadi gapapa,” pungkas Prabowo disambut tawa para hadirin.

    Sebelumnya, terkait dengan anjloknya IHSG pada perdagangan Selasa (18/3/2025), Prabowo disebut tidak memberi arahan khusus untuk menyikapi kejadian tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Airlangga pun menepis kekhawatiran yang beredar di publik.  

    “Pertama tentu fundamental ekonomi kita kan kuat. Tentunya beberapa isu-isu yang dikembangkan itu tidak benar adanya,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

  • Video: Musim Tanam Sudah Dekat, Ini Kesiapan Pasokan Pupuk Bersubsidi

    Video: Musim Tanam Sudah Dekat, Ini Kesiapan Pasokan Pupuk Bersubsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengungkapkan, kunci keberhasilan produktivitas petani adalah memastikan ketersediaan pupuk. Rahmad juga menuturkan, pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong ketahanan pangan nasional, dengan memastikan ketersediaan pupuk, demi menyukseskan program swasembada pangan yang tengah digenjot pemerintah.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 21/03/2025) berikut ini.

  • Andi Amran Sulaiman, Anak Babinsa dari Pelosok Bone Dapat Penghormatan Istimewa dari Presiden Prabowo

    Andi Amran Sulaiman, Anak Babinsa dari Pelosok Bone Dapat Penghormatan Istimewa dari Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia patut bersyukur dengan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Di saat yang bersamaan, negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan juga Jepang mengalami krisis beras yang menimbulkan kepanikan masyarakat di tiga negara tersebut. Parahnya, harga di sana bahkan mencapai hampir Rp100.000 per kilogram.

    “Alhamdulillah, harga beras di Indonesia stabil,” kata Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Tak salah jika Presiden Prabowo Subianto memberi penghormatan istimewa kepada Andi Amran. Kepala negara bahkan menjuluki pria asal Sulawesi Selatan itu sebagai pahlawan pangan, dan pahlawan bangsa.

    Tak hanya Amran, Prabowo juga memuji Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan.

    “Saya minta Menteri Pertanian berdiri. Tepuk tangan. kita harus mengakui prestasinya. Saya hormat karena saudara sekarang adalah pahlawan bangsa,” ujar Presiden.

    Target yang ia berikan ke tim pangan yang dikomandoi Zulkifli Hasan dan Andi Amran, empat tahun ke depan wajib swasembada ternyata menunjukkan tanda-tanda gemilang. Presiden yakin, cita-cita swasembada bisa tercapai pada tahun ini.

    “Ternyata alhamdulilah sangat besar kemungkinan, Insyaallah mungkin tidak sampai empat tahun, akhir 2025 bisa kita katakan swasembada,” ungkap Prabowo bangga.

    Andi Amran Sulaiman mengatakan penghormatan yang diberikan Presiden sejatinya adalah buah dari kerja keras jajaran Kementan yang setiap saat terus melakukan pendampingan terhadap para petani Indonesia.

  • Laksda TNI Edwin resmi dilantik jadi Wagub Lemhannas

    Laksda TNI Edwin resmi dilantik jadi Wagub Lemhannas

    “Saya ingin mengaplikasikan pengalaman di bidang perencanaan strategis, koordinasi lintas matra, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk memperkuat program kepemimpinan di Lemhannas RI,”

    Jakarta (ANTARA) – Laksamana Muda (Laksda) TNI Edwin Rajo Mangkuto resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Dia dilantik setelah sebelumnya dinyatakan mendapatkan jabatan baru berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 Tanggal 14 Maret 2025.

    Edwin yang sudah berkarir selama 33 tahun di lingkungan TNI AL mengaku akan menggunakan pengalamannya dalam memajukan Lemhannas.

    “Saya ingin mengaplikasikan pengalaman di bidang perencanaan strategis, koordinasi lintas matra, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk memperkuat program kepemimpinan di Lemhannas RI,” ujar dia dalam siaran pers resmi yang diterima Antara.

    Edwin menilai sebagai lembaga yang mencetak calon pemimpin nasional, Lemhannas berperan dalam menyiapkan figur yang visioner, berintegritas, dan memiliki wawasan luas terhadap tantangan nasional serta global.

    Karenanya, dia menekankan pendidikan di Lemhannas RI perlu semakin berorientasi pada praktik dan simulasi langsung agar para peserta dapat memahami kompleksitas pengambilan keputusan dalam kondisi nyata.

    Selain itu, Edwin mengaku akan memperkuat kurikulum soal keamanan maritim untuk disajikan kepada siswa di Lemhannas.

    “Keamanan maritim adalah elemen vital bagi kedaulatan dan ketahanan negara. Saya ingin memastikan para pemimpin masa depan memahami tantangan geopolitik dan geostrategis yang terkait dengan aspek ini,” kata dia.

    Edwin yang juga pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer TNI berkomitmen untuk menanamkan disiplin serta standar etika yang tinggi bagi peserta pendidikan di Lemhannas.

    “Keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kecakapan intelektual, tetapi juga oleh integritas dan disiplin yang kuat,” tegasnya.

    Profil singkat Edwin

    Perjalanan karirnya dimulai ketika dirinya menjadi siswa Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 37 tahun 1991, yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan spesialisasi sebagai penerbang TNI AL.

    Kemampuannya di bidang penerbangan membawanya ke berbagai operasi strategis sebelum dipercaya memimpin kapal perang dalam berbagai misi.

    Karier Edwin terus berkembang dengan penugasan di berbagai lini, mulai dari aspek operasional hingga penegakan disiplin dan hukum di lingkungan TNI.

    Ia pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Penerbangan TNI AL (Danpuspenerbal), yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan kekuatan udara Angkatan Laut.

    Selanjutnya, Edwin mengemban tugas sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) dan kemudian Komandan Pusat Polisi Militer TNI (Danpuspom TNI).

    Karirnya berlanjut ketika dirinya mendapat jabatan baru sebagai
    Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil).

    Selanjutnya, dia dipercaya mengemban tugas sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasal (Asrena Kasal), lalu Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI (Asrenum Panglima TNI), sebelum akhirnya dipercaya sebagai Wakil Gubernur Lemhannas.

    Dari segi latar belakang pendidikan, Edwin meraih gelar Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Hang Tuah, serta menyelesaikan program Magister Pertahanan di Universitas Pertahanan.

    Dia juga pernah menerbitkan buku berjudul “Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan”.

    Buku ini mengangkat peran sektor maritim yang menjadi kunci mewujudkan ketahanan pangan nasional, sejalan dengan visi-misi Asta Cita Presiden Prabowo.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukung Ketahanan Pangan, Pupuk Kaltim Siapkan Stok Pupuk Subsidi Lebih dari 257 Ribu Ton

    Dukung Ketahanan Pangan, Pupuk Kaltim Siapkan Stok Pupuk Subsidi Lebih dari 257 Ribu Ton

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, dan juga arahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Komitmen tersebut salah satunya terlihat dari capaian produksi dan kesiapan stok pupuk bersubsidi atau non subsidi hingga awal tahun 2025 ini.

    “Sebagai salah satu produsen pupuk Urea terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, Pupuk Kaltim terus memastikan ketersediaan pupuk berkualitas bagi para petani Indonesia, terutama wilayah yang menjadi tanggung jawab Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim optimis dapat memenuhi kebutuhan pupuk petani selama tahun 2025 ini,” ujar Direktur Utama Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo.

    Soesilo mengatakan stok pupuk bersubsidi Pupuk Kaltim hingga 16 Maret 2025 telah mencapai 257.212 ton. Stok tersebut terdiri dari 215.430 ton Urea, 21.834 ton NPK Phonska dan 19.948 ton NPK Kakao. Stok tersebut akan disalurkan ke wilayah yang menjadi tanggung jawab distribusi Pupuk Kaltim, yakni Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Khusus untuk NPK Formula Khusus, Pupuk Kaltim bertanggung jawab di seluruh wilayah Indonesia.

    “Tahun ini, Pupuk Kaltim mendapatkan penugasan untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sebanyak 1.139.021 ton Urea, 370.742 ton NPK Phonska, dan 147.798 ton NPK Kakao dari total alokasi pupuk subsidi nasional sebesar 9,55 juta ton,” kata Soesilo.

    Hingga 16 Maret 2025, Pupuk Kaltim sudah berhasil menyalurkan pupuk bersubsidi sejumlah 222.040 ton. Realisasi penyaluran ini meliputi 155.068 ton pupuk Urea, atau sebesar 14% dari alokasi yang ditugaskan kepada Pupuk Kaltim; 56.250 ton pupuk NPK Phonska, atau sebesar 15% dari alokasi yang ditugaskan kepada Pupuk Kaltim; serta 10.722 ton pupuk NPK Formula Khusus, atau sebesar 7% dari alokasi yang diamanatkan kepada Pupuk Kaltim. Dengan capaian realisasi awal tahun itu, Pupuk Kaltim optimistis mampu mencapai target produksi sepanjang tahun 2025, sebesar 6.425.000 ton.

    “Dengan kapasitas produksi sebesar 3.430.000 ton per tahun untuk Urea dan 300.000 ton per tahun untuk NPK, Pupuk Kaltim optimistis mampu memenuhi kebutuhan pupuk petani baik subsidi maupun nonsubsidi,” kata dia.

    Di samping pengadaan pupuk berkualitas, Pupuk Kaltim juga mendorong kemandirian industri petrokimia nasional, serta program hilirisasi, salah satunya melalui pembangunan pabrik soda ash pertama di Indonesia di kawasan industri PT Kaltim Industrial Estate, Bontang, Kalimantan Timur. Dengan kapasitas produksi hingga 300.000 metrik ton per tahun, pabrik ini berpotensi menurunkan ketergantungan terhadap impor soda ash yang amat diperlukan untuk produksi kaca, tekstil dan komoditas penting lainnya. Selain itu, pabrik ini juga akan menghasilkan produk sampingan amonium klorida hingga 300.000 metrik ton per tahun yang dapat menjadi bahan baku pupuk.

    Pabrik ini mendukung ekonomi sirkular dengan menyerap 170.000 ton karbon dioksida (CO2) per tahun sebagai bahan baku soda ash. Pabrik ditargetkan akan beroperasi pada akhir 2027 dan dapat menyerap lebih dari 800 tenaga kerja, termasuk tenaga kerja lokal.

    “Pupuk Kaltim berkomitmen berperan aktif dalam peningkatan produktivitas pertanian dan mendorong industri petrokimia dalam negeri. Melalui inovasi dan penerapan teknologi, kami berharap dapat berkontribusi nyata untuk program-program prioritas pemerintah,” tutup Soesilo.

  • Siap-Siap! RI Bakal Kedatangan 200 Ribu Ton Gula Mentah Impor

    Siap-Siap! RI Bakal Kedatangan 200 Ribu Ton Gula Mentah Impor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah mengeluarkan izin impor 200 ribu ton gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar sebagai bagian dari cadangan pangan nasional. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengonfirmasi, izin tersebut telah diterbitkan dan impor sedang dalam proses.

    Adapun untuk asal impornya, Budi menyebut India, Brasil, hingga Amerika Latin yang akan memasok 200 ribu ton GKM ke Indonesia.

    “Sudah keluar izinnya. Seingat saya, kemarin dari India, Brasil, dan Amerika Latin. Izinnya sudah lama terbit, sejak neraca komoditas selesai,” kata Budi saat ditemui di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2025).

    Meskipun izin impor telah diberikan, Budi belum bisa mengungkapkan secara rinci berapa kuota impor dari masing-masing negara. Ia hanya menegaskan, proses pengiriman gula saat ini sedang berlangsung.

    “Sekarang sedang diproses, nanti dicek lagi sudah sampai di mana, karena ada tahap-tahap yang harus dilalui,” ujarnya.

    Foto: Gula kristal mentah (raw sugar) impor (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Gula kristal mentah (raw sugar) impor (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Alasan Dibukanya Impor Gula

    Keputusan impor gula diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 12 Februari 2025 lalu. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menjelaskan, impor dilakukan bukan karena kekurangan produksi, tetapi untuk menjaga stok cadangan pangan pemerintah (CPP), terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

    “Importasi bukan dalam bentuk GKP (gula kristal putih), tidak langsung begitu. Yang jadi catatan adalah importasi yang dilakukan ini hanya untuk CPP. Kita mau menaikkan stok level yang dipegang pemerintah. Bukan karena kekurangan produksi, karena kita masih cukup sekitar 4 sampai 5 bulan. Namun kita tidak boleh ambil risiko untuk CPP,” jelas Arief dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    Dia juga menyoroti kenaikan harga gula yang mulai berpengaruh terhadap inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga gula berkontribusi sebesar 1,4% terhadap inflasi nasional.

    “Kita bicara untuk peningkatan CPP, karena CPP gula ini perlu. Tadi harga gula dilaporkan BPS, harganya mulai bergerak naik. Sehingga kita semua memerlukan tambahan berupa raw sugar yang nanti akan diproses untuk CPP,” tambahnya.

    Sebagai catatan, pada Desember 2024 lalu Zulhas mengatakan, mulai tahun 2025 Indonesia tidak akan mengimpor beras konsumsi, gula konsumsi, garam konsumsi, dan jagung untuk pakan ternak.

    Saat itu, Zulhas optimistis produksi pangan nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalnya, produksi beras 2025 diproyeksikan mencapai 32 juta ton dengan kebutuhan 31 juta ton. Hal serupa berlaku untuk jagung dan garam, yang diprediksi mengalami surplus.

    Namun, realitas di lapangan membuat pemerintah harus menyesuaikan kebijakan. Keputusan impor gula ini menunjukkan ketahanan pangan nasional masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan stok pangan di tengah meningkatnya permintaan.

    (wur)

  • MBG Berpeluang Turunkan Pemborosan Pangan, Pemerintah Atur Porsi Makan

    MBG Berpeluang Turunkan Pemborosan Pangan, Pemerintah Atur Porsi Makan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto berpeluang menurunkan perilaku pemborosan pangan. Pemerintah hadir dalam mengatur porsi makan masyarakat. 

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa dalam program MBG, takaran makan seseorang sudah ditentukan.

    Menurutnya, hal ini memungkinkan mencegah seseorang mengambil makanan melebihi porsi dan tidak habis, sehingga dibuang dan terjadi pemborosan.

    Namun, Khudori menyebut bahwa dampak dari penurunan perilaku pemborosan pangan ini tergantung dari realisasi program MBG. Meski begitu, menurutnya, MBG memiliki kontribusi untuk menurunkan pemborosan pangan.

    “Tentu MBG punya kontribusi menurunkan pemborosan pangan,” ujar Khudori kepada Bisnis, dikutip pada Senin (17/3/2025).

    Di sisi lain, lanjut dia, pemborosan pangan sudah ditanggulangi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Misalnya, ritel modern bekerja sama dengan foodbank atau penjual makanan di sebuah mal atau kawasan bekerja sama dengan foodbank.

    “Barang-barang yang hampir kadaluarsa atau makanan tak habis terjual bisa dimanfaatkan foodbank untuk disalurkan ke yang memerlukan, baik diolah dulu atau tidak,” tuturnya.

    Namun, menurutnya, sejumlah upaya ini belum dilakukan secara masih. Untuk itu, dia menilai perlu ada regulasi yang mengikat semua pihak untuk menjadikan ini sebagai gerakan bersama.

    Sebelumnya diberitakan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut perilaku pemborosan pangan bisa mengancam ketahanan pangan nasional.

    Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis menuturkan bahwa upaya menurunkan pemborosan pangan menjadi tantangan bagi Indonesia. Pasalnya, kata dia, dampak dari pemborosan pangan bersifat multiaspek.

    Nita menjelaskan bahwa pemborosan pangan tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga berimbas pada ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, menurutnya, upaya untuk menurunkan perilaku pemborosan pangan menjadi perhatian semua pihak.

    “Berbagai riset baik skala global maupun nasional menunjukkan bahwa perilaku pemborosan pangan berdampak buruk pada ketahanan pangan kita, bahkan juga pada lingkungan dan ekonomi,” kata Nita dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (16/3/2025).

    Nita menilai generasi muda, khususnya Milenial dan Gen Z, memiliki peran penting dalam menciptakan kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab untuk menurunkan angka pemborosan pangan. 

    Lebih lanjut, Nita menyampaikan bahwa Bapanas berkomitmen untuk menyelamatkan pangan melalui dua pendekatan utama. Rinciannya, mencegah pemborosan pangan melalui penetapan kebijakan dan sosialisasi/promosi/advokasi, serta fasilitasi aksi penyelamatan pangan berkolaborasi dengan mitra donatur dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan.

    Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) pada 2011, secara global sepertiga dari pangan yang diproduksi atau 1,3 miliar ton pangan terbuang.

    Bahkan, di Indonesia, data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 2021 mencatat timbulan susut dan sisa pangan (SSP) mencapai 23–48 juta ton per tahun. Angkanya setara dengan 115–184 kilogram per kapita per tahun.

    Mengacu data tersebut, jika pangan tersebut diselamatkan dapat memberi makan 61–125 juta orang, atau 29–47% dari total populasi Indonesia. Serta, dampak terhadap lingkungan berkontribusi terhadap 7,29% emisi gas rumah kaca. Selain itu, secara ekonomi, kehilangan pangan ini diperkirakan mencapai Rp213–551 triliun per tahun.

    Teranyar, selama 2024, sekitar 1.298,7 ton pangan terselamatkan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kolaborasi dengan berbagai penggiat pangan.

  • Bapanas Ingatkan Gen Z Soal Dampak Bahaya Pemborosan Pangan

    Bapanas Ingatkan Gen Z Soal Dampak Bahaya Pemborosan Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut perilaku pemborosan pangan bisa mengancam ketahanan pangan nasional.

    Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis menuturkan bahwa upaya menurunkan pemborosan pangan menjadi tantangan bagi Indonesia. Pasalnya, kata dia, dampak dari pemborosan pangan bersifat multiaspek.

    Nita menjelaskan bahwa pemborosan pangan tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga berimbas pada ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, menurutnya, upaya untuk menurunkan perilaku pemborosan pangan menjadi perhatian semua pihak.

    “Berbagai riset baik skala global maupun nasional menunjukkan bahwa perilaku pemborosan pangan berdampak buruk pada ketahanan pangan kita, bahkan juga pada lingkungan dan ekonomi,” kata Nita dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (16/3/2025).

    Nita menilai generasi muda, khususnya milenial dan gen Z, memiliki peran penting dalam menciptakan kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab untuk menurunkan angka pemborosan pangan.

    Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) pada 2011, secara global sepertiga dari pangan yang diproduksi atau 1,3 miliar ton pangan terbuang.

    Bahkan, di Indonesia sendiri, data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 2021 mencatat timbulan susut dan sisa pangan (SSP) mencapai 23–48 juta ton per tahun. Angkanya setara dengan 115–184 kilogram per kapita per tahun.

    Mengacu data tersebut, jika pangan tersebut diselamatkan dapat memberi makan 61–125 juta orang, atau 29–47% dari total populasi Indonesia. Serta, dampak terhadap lingkungan berkontribusi terhadap 7,29% emisi gas rumah kaca. Selain itu, secara ekonomi, kehilangan pangan ini diperkirakan mencapai Rp213–551 triliun per tahun.

    Teranyar, selama 2024, sekitar 1.298,7 ton pangan terselamatkan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kolaborasi dengan berbagai penggiat pangan.

    Lebih lanjut, Nita menyampaikan bahwa Bapanas berkomitmen untuk menyelamatkan pangan melalui dua pendekatan utama. Rinciannya, mencegah pemborosan pangan melalui penetapan kebijakan dan sosialisasi/promosi/advokasi. ”Dan fasilitasi aksi penyelamatan pangan berkolaborasi dengan mitra donatur dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan,” pungkasnya.

  • Di Depan Menhut dan Ketua HKTI, Ketua Dewan Pembina PKTHMTB Siapkan 100 Hektare Tanam Sorgum – Halaman all

    Di Depan Menhut dan Ketua HKTI, Ketua Dewan Pembina PKTHMTB Siapkan 100 Hektare Tanam Sorgum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG – Panen Perdana sorgum di Wilayah Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Kabupaten Karawang dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan program Asta Cita oleh Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Mandiri Teluk Jambe Bersatu (PKTHMTB) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) berlangsung sukses, Sabtu (13/3/2025).

    Hadir Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon dan dan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (BPN), Dr. Andriko Noto Susanto. Selain itu hadir H. M. Taufiq R. Abdul Syakur Ketua Dewan Pembina PKTHMTB Karawang dan Diana Widiastuti Ketua Panitia Panen Perdana Sorgum PKTHMTB/HKTI.

    Saat sambutan, H. M. Taufiq R. Abdul Syakur Ketua Dewan Pembina PKTHMTB Karawang mengatakan, dalam rangka mendukung program Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), PKTHMTB bekerjasama dengan HKTI akan membangun 100 hektare lahan pertanian sorgum di Wilayah IPHPS Karawang.

    “Kami PKTHMTB bersama HKTI akan menanam beras Sorgum dan Jagung di Wilayah IPHPS Karawang seluas 100 hektare. Sementara sudah panen perdana 2 hektar dari 10 hektar penanaman awal tanaman Sorgum,” kata Haji Taufiq sapaan akrabnya.

    Kata dia di hadapan Menhut Raja Juli Antoni dan Menbud Fadli Zon dan para undangan yang hadir, PKTHMTB Karawang memiliki izin IPHPS sekitar 1500 hektare pengelolaan hutan sosial. Nantinya, lahan sawah yang akan dicetak tanaman Sorgum ini, berguna penguatan swasembada pangan.

    “Selain untuk memberdayakan petani dan masyarakat di sekitar kawasan hutan sosial, penanaman beras Sorgum ini, untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan. Jika penanaman 100 sorgum ini berhasil, maka rakyat petani akan semakin sejahtera,” terang Haji Taufiq.

    Menurutnya, PKTHMTB sudah memiliki Ijin Pengelolaan Hak Perhutanan Sosial (IPHPS) sekitar 1500 hektare sejak 2017, dengan masa berlaku 35 tahun dan bisa diperpanjang satu kali periode. Sebelumnya tanah ini, dipergunakan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrem, yang awalnya sekitar 1100 lebih Kepala Keluarga (KK).

    “Kami sudah berhasil mengentaskan kemiskinan di daerah Teluk Jambe Karawang ini, sehingga sisa miskin ekstrem 1126 KK dan 781 miskin. Kenapa tetap masih ada? Karena memang ada laju pertumbuhan penduduk dan kami sampai saat ini ikut memberdayakan,” ucap Haji Taufiq.

    Saat acara Panen Perdana Sorgum oleh PKTHMTB/HKTI ini dilakukan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerjasama penanaman 100 Ha Sorgum dan 100 Ha Jagung, antara HKTI dan Koperasi Konsumen Lestari Hutan Indonesia Raya (Koperasi KLHIR). Dimana ditandatangani antara para pihak, 1. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang diwakili oleh Ketua Umum, Dr. Fadli Zon dan pihak 2. Koperasi Konsumen Lestari Hutan Indonesia Raya, yang diwakili oleh Ketua Umum, HM. Taufiq Rahman Abdul Syakur.

    “Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan dan penanaman 100 hektar tanaman sorgum dan 100 hektar tanaman jagung. Guna mendukung ketahanan pangan nasional serta pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan,” jelas Haji Taufiq.

    Lanjutnya, maksud dan tujuan MoU ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memberdayakan petani lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung diversifikasi pangan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.

    Ruang lingkup kerjasamanya meliputi penyiapan lahan seluas 200 hektare, penyediaan bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi.

    Kemudian pendampingan teknis dan pengawasan proses budidaya, dan 4. Pengolahan hasil panen dan strategi pemasaran. 

    Menurutnya, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban, dimana HKTI bertanggung jawab dalam pendampingan teknis, pelatihan petani, bantuan pupuk, bibit dan akses pasar. Sementara Koperasi Konsumen Lestari Hutan Indonesia Raya bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan, proses budidaya, dan pengolahan hasil panen.

    “Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama yang berkedudukan di Karawang, 15 Maret 2025,” pungkas Taufiq Rahman Abdul Syakur selaku Ketua Umum Koperasi KLHIR.

    Menhut Raja Juli Antoni dan Menbud Fadli Zon Panen Beras Sorgum

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, sorgum merupakan “tanaman ajaib” yang memiliki banyak manfaat, termasuk untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia.

    Hal itu disampaikan Menhut saat melakukan panen perdana sorgum di Karawang, Jawa Barat, Sabtu.

    “Saya pernah ke NTT kabupaten Kupang, panen sorgum juga di NTT, sorgun terkenal jadi jagung rote. Ini memang pohon ajaib dari ujung sampai akarnya bisa bermanfaat,” kata Menhut dikutip dari keterangan resmi.

    Raja Antoni mengatakan, sorgum sendiri dapat diolah menjadi beras, tepung, gula hingga pakan ternak.

    “Bisa jadi pangan beras, jadi tepung, jadi roti basah atau kue kering bisa menjadi sumber energi biotanol bisa jadi gula nira, pakan ternak yang luar biasa bagus jauh lebih bagus dari jagung dan berasnya lebih sehat,” ujar dia.

    Adapun perdana sorgum ini merupakan binaan PKTHMTB-HKTI, di Wilayah Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Karawang. Dalam acara turut hadir Fadli Zon selaku Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekaligus Menteri Kebudayaan.

    Lebih lanjut, Menhut Raja Antoni menilai perlu adanya klaster pangan dari perhutanan sosial. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan biaya produksi agar petani mendapat untung yang lebih tinggi, serta mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan tujuan Presiden Prabowo Subianto.

    “Mungkin perlu dibuat semacam klaster pangan dari perhutanan sosial ini sehingga nilai perekonomiannya lebih baik. Sorghum baik, tapi kalau ditanam terpisah-pisah ongkosnya mahal dan apa yang didapat petani sedikit. Kalau kita buat klastering yang baik saya percaya ketahanan pangan dan energi yang dijanjikan Pak Prabowo dapat segera terjadi,” ujar Menhut.

    Senada dengan Raja Juli, Ketua HKTI Fadli Zon mengatakan sorgum memiliki banyak manfaat. Ia menyebut sorgum merupakan tanaman tradisional yang ada sejak dulu, serta bisa menambah penghasilan para petani karena penanaman sorghum dapat dilakukan dengan cara tumpang sari.

    “Sorgum bisa ditumpang sarikan dengan cabai jadi mungkin bisa menambah penghasilan petani. Ketahanan pangan adalah kunci kedaulatan bangsa dan Pak Prabowo sudah mulai dengan program prioritas makam bergizi gratis,” kata Fadli Zon.

    Acara ditutup penanaman buah Alpukat dan penyerahan bantuan sosial bagi puluhan anak-anak Yatim-piatu di wilayah hutan sosial Karawang. 

    Turut menyerahkan bantuan secara simbolis, Menhut Raja Juli Antoni, Ketua HKTI/Menbud Fadli Zon dan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (BPN), Dr. Andriko Noto Susanto. Disusul H. M. Taufiq R. Abdul Syakur Ketua Dewan Pembina PKTHMTB Karawang dan Diana Widiastuti Ketua Panitia Panen Perdana Sorgum PKTHMTB/HKTI.

    Foto istimewa