Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Memang Dingin Tangan Mentan Amran

    Memang Dingin Tangan Mentan Amran

    Jakarta, Beritasatu.com – Perum Bulog mencatat lonjakan serapan beras yang luar biasa dalam tiga bulan pertama tahun 2025. Tercatat hingga bulan Maret ini, Bulog telah menyerap 725.513 ton beras dari petani. Lonjakan ini menjadi serapan tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode yang sama.

    Peningkatan ini mencapai 2.000 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana serapan Bulog hanya sekitar 35.000 ton dalam tiga bulan pertama. Biasanya, Bulog membutuhkan satu tahun penuh untuk menyerap satu juta ton beras. Namun, kini dalam waktu hanya tiga bulan, serapan Bulog sudah mendekati pencapaian tahunan di masa lalu.

    Pengamat politik Hendri Satrio (Hensa) menilai pencapaian ini memang pencapaian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membawa perubahan di sektor pertanian. Dia memahami langsung suara petani dan mengambil tindakan nyata di lapangan.

    “Dalam waktu singkat, kita bisa melihat dampak tangan dingin Amran Sulaiman. Serapan Bulog melonjak, produksi beras meningkat, mafia pangan ditindak, dan efisiensi anggaran membuahkan hasil maksimal. Jargon “tidak ada hari libur di Kementan untuk swasembada” bukan sekadar slogan, tapi benar-benar diterapkan,” ujar Hensa.

    Hensa menyebut bahwa lonjakan capaian serapan gabah tahun ini merupakan kado istimewa lebaran bagi seluruh komponen bangsa karena perlahan tapi pasti Indonesia betul-betul akan mewujudkan swasembada. Namun, Hensa mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu terlena mengingat tantangan swasembada masih cukup panjang, terutama pada persoalan cuaca yang kini memasuki musim hujan lebat.

    “Saya oke ya dengan data ini, prestasi sekaligus kado istimewa bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Pangan itu sektor dasar yang menentukan nasib bangsa kita ke depan. Tapi saya juga mengingatkan jangan terlalu terlena karena tantangan ke depan masih cukup panjang, walaupun saya apresiasi kinerja Bulog dan Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) yang terus bekerja meningkatkan produksi dalam negeri,” ujar Hensa.

    Sebagai informasi, serapan gabah pada 28 Maret 2025 tercatat mencapai 725.513 ton setara beras atau meningkat 2.243,09 persen bila dibandingkan tahun 2015 yang hanya 30.964 ton. Serapan gabah tahun ini juga jauh meningkat sebesar 1.970,53 persen bila dibandingkan serapan tahun lalu yang hanya 35.040 ton. Sedangkan rata-rata serapan 2015 sampai 2024 mencapai 152.082 ton.

    Capaian ini sejalan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan lonjakan produksi beras nasional pada periode Januari-Maret 2025 sebesar 52,32% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, mencapai 8,67 juta ton, dengan potensi luas panen padi mencapai 2,83 juta hektar. Bahkan produksi beras di periode Januari-April 2025 diperkirakan akan mencapai angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Produksi padi pada periode tersebut diprediksi mencapai 13,95 juta ton, meningkat 25,99% atau naik 2,88 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    Tentu saja peningkatan serap gabah petani tidak bisa dilepaskan juga dari kebijakan HPP gabah yang saat ini mencapai Rp 6.500 perkilogram. Penetapan HPP ini juga disertai denagn penghapusan rafaksi sehingga gabah wajib dibeli dalam kondisi apapun.

    “Komunikasi pemerintah untuk isu penyerapan gabah juga baik, ini tumben baik, tidak seperti kasus lainnya, maka dengan komunikasi yang baik, koordinasi juga baik sehingga, saat pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun untuk Perum Bulog bisa terlaksana,” katanya.

    Selain itu, Hensa mengatakan bahwa terdapat peran besar yang dilakukan jajaran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi sehingga tahun ini pemeintah memutuskan untuk tidak melakukan kebijakan impor.

    “Menteri Amran menyadari perlunya kolaborasi antar kementerian maupun lembaga,  termasuk di level bawah seperti PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan),” katanya.

    Sebagai informasi, Kementan di bawah komando Mentan Amran mampu bekerja taktis dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, dengan memaksimalkan anggaran secara efisien.

    Salah satu faktor utama yang menopang lonjakan produksi beras adalah program pompanisasi, yaitu proses mengalirkan air menggunakan pompa untuk irigasi guna mengatasi masalah pertanian di musim kemarau. Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian menjalankan program pompanisasi sebagai solusi tercepat untuk mengatasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Melalui kebijakan refocusing anggaran untuk pompanisasi, produksi padi meningkat sebesar 1,49 juta ton, dengan nilai ekonomi mencapai Rp 17,89 triliun selama Agustus–Desember 2024. Dalam program ini, 62.378 unit pompa alsintan dan 9.904 unit irigasi perpompaan telah dialokasikan ke berbagai sentra produksi padi. Langkah ini memastikan produksi tetap berjalan meskipun menghadapi cuaca ekstrem.

    Keberhasilan serapan Bulog juga merupakan hasil kolaborasi erat antara Kementerian Pertanian, Bulog, dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang bekerja dalam satu komando untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sinergi ini memastikan hasil panen petani terserap optimal, harga gabah stabil, dan kesejahteraan petani meningkat.

    Selain strategi produksi dan distribusi, Mentan Amran juga dikenal tegas dalam memberantas mafia pangan. Beberapa langkahnya meliputi penindakan kasus pupuk palsu yang merugikan petani, pengendalian distribusi Minyakita agar harga tetap stabil dan tidak dimainkan spekulan, serta pengawasan harga gabah langsung di lapangan, dengan harga yang dijaga di level Rp 6.500/kg. Mentan juga selalu terbuka dengan petani. Ia memberikan akses langsung bagi mereka untuk menyampaikan keluhan melalui nomor pribadinya.

    Sementara itu, Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto menegaskan bahwa Mentan Amran memberi dorongan besar bagi Bulog dalam menyerap gabah petani. Bahkan Mentan seringkali menanyakan langsung terkait informasi harga gabah di lapanhan agar tetap menguntungkan para petani.

    “Saat ini, seluruh pimpinan wilayah dan cabang Bulog fokus bekerja untuk memastikan petani tidak dirugikan menjelang panen raya. Kami berdiri di depan, bersama petani,” tegas Prihasto.

    Di bawah komando Mentan Amran, Kementerian Pertanian menerapkan kebijakan hulu ke hilir yang mencakup penyediaan pupuk tepat waktu, pembangunan irigasi modern, peningkatan produksi benih unggul, optimalisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta Program Oplah, yang meningkatkan produktivitas lahan petani. Dengan berbagai langkah strategis ini, Kementerian Pertanian semakin optimistis bahwa Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan yang kuat. Produksi dalam negeri dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

  • Serapan Bulog Naik 2.000 Persen, Pengamat: Dampak Tangan Dingin Mentan Amran – Page 3

    Serapan Bulog Naik 2.000 Persen, Pengamat: Dampak Tangan Dingin Mentan Amran – Page 3

    Dalam program ini, 62.378 unit pompa alsintan dan 9.904 unit irigasi perpompaan telah dialokasikan ke berbagai sentra produksi padi. Langkah ini memastikan produksi tetap berjalan meskipun menghadapi cuaca ekstrem.

    Keberhasilan serapan BULOG juga merupakan hasil kolaborasi erat antara Kementerian Pertanian, BULOG, dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang bekerja dalam satu komando untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sinergi ini memastikan hasil panen petani terserap optimal, harga gabah stabil, dan kesejahteraan petani meningkat.

    Selain strategi produksi dan distribusi, Mentan Amran juga dikenal tegas dalam memberantas mafia pangan. Beberapa langkahnya meliputi penindakan kasus pupuk palsu yang merugikan petani, pengendalian distribusi Minyakita agar harga tetap stabil dan tidak dimainkan spekulan, serta pengawasan harga gabah langsung di lapangan, dengan harga yang dijaga di level Rp6.500/kg.

    Mentan juga selalu terbuka dengan petani. Ia memberikan akses langsung bagi mereka untuk menyampaikan keluhan melalui nomor pribadinya.

    Sementara itu, Direktur Pengadaan BULOG Prihasto Setyanto menegaskan, Mentan Amran memberi dorongan besar bagi BULOG dalam menyerap gabah petani.  Bahkan Mentan seringkali menanyakan langsung terkait informasi harga gabah di lapanhan agar tetap menguntungkan para petani.

    “Saat ini, seluruh pimpinan wilayah dan cabang BULOG fokus bekerja untuk memastikan petani tidak dirugikan menjelang panen raya. Kami berdiri di depan, bersama petani,” tegas Prihasto.

    Di bawah komando Mentan Amran, Kementerian Pertanian menerapkan kebijakan hulu ke hilir yang mencakup penyediaan pupuk tepat waktu, pembangunan irigasi modern, peningkatan produksi benih unggul, optimalisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta Program Oplah, yang meningkatkan produktivitas lahan petani.

    Dengan berbagai langkah strategis ini, Kementerian Pertanian semakin optimistis bahwa Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan yang kuat. Produksi dalam negeri dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

     

  • Sri Mulyani rinci penyaluran anggaran ketahanan pangan 2025

    Sri Mulyani rinci penyaluran anggaran ketahanan pangan 2025

    Semoga dengan upaya ini kita bisa merealisasikan swasembada panga inn serta meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan secara bersamaan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyaluran anggaran ketahanan pangan 2025 sebesar Rp155,5 triliun.

    Nilai itu merupakan angka sementara dan lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp114,3 triliun.

    “Alokasi anggaran ketahanan pangan untuk mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

    Bila dirinci, alokasi ketahanan pangan dari sisi produksi digunakan untuk subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton, cetak sawah (ekstensifikasi) 225 ribu hektare, intensifikasi 80 ribu hektare, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen 77,4 ribu unit.

    Dari sisi distribusi dan cadangan pangan, anggaran digunakan untuk jalan usaha tani 102 kilometer, pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana di 63 pelabuhan perikanan, koperasi Desa Merah Putih, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta penguatan badan usaha bidang pangan.

    Sementara dari sisi konsumsi, anggaran digunakan untuk bantuan pangan, bantuan sembako, Gelar Pasar Murah (GPM), serta Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    “Semoga dengan upaya ini kita bisa merealisasikan swasembada pangan serta meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan secara bersamaan,” tutur Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog membeli beras/gabah dari petani pada tingkat harga yang ditetapkan.

    Pendanaan itu seiring dengan penunjukan Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025, dan bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan nasional.

    Adapun alokasi anggaran untuk Bulog itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025.

    Sri Mulyani menekankan pengelolaan anggaran itu harus dilakukan dengan profesional dan bebas dari praktik korupsi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • PGE inovasi pupuk Booster Katrili dukung ketahanan energi dan pangan

    PGE inovasi pupuk Booster Katrili dukung ketahanan energi dan pangan

    Inovasi ini menunjukkan bagaimana industri panas bumi dapat berkontribusi lebih luas bagi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Area Lahendong Sulawesi Utara melakukan inovasi pupuk Booster Katrili, pupuk cair berbahan dasar silika dari fluida panas bumi, yang mampu meningkatkan kesuburan tanah serta daya tahan tanaman terhadap hama.

    Inovasi ini telah membantu petani di Tomohon, Sulawesi Utara, dalam mengatasi kelangkaan pupuk dan meningkatkan hasil panen.

    Direktur Utama PGE Julfi Hadi menyebutkan Pupuk Booster Katrili merupakan hasil kerja sama antara PGE Area Lahendong dan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (FT UGM).

    “Inovasi ini menunjukkan bagaimana industri panas bumi dapat berkontribusi lebih luas bagi masyarakat,” ujar Julfi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Sebagai langkah awal, pupuk ini telah diuji coba dalam penyemprotan perdana ke tanaman padi di Lao-Lao Geothermal Park, Tomohon, yang melibatkan jajaran Direksi PGE serta kelompok petani setempat.

    “Kegiatan ini menjadi bukti bahwa panas bumi tidak hanya berperan dalam transisi energi bersih, tetapi juga dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional,” kata Julfi menambahkan.

    Endapan silika dari fluida panas bumi diolah dengan teknologi nano yang dikombinasikan dengan kitosan, sehingga menghasilkan pupuk yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis.

    Inovasi ini membuka peluang lebih luas bagi pemanfaatan energi panas bumi di luar sektor kelistrikan.

    Selain sektor pertanian, BUMN berkode saham PGEO ini juga menjajaki pemanfaatan panas bumi untuk berbagai kebutuhan lain, seperti pengolahan gula aren melalui kerja sama dengan PT Gunung Hijau Masarang.

    Langkah ini semakin memperkuat peran PGE dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

    Keunggulan inovasi produk panas bumi ini pun telah mendapat pengakuan internasional. PGE Area Lahendong meraih penghargaan Platinum dalam The 17th Annual Global CSR & ESG Summit and Awards 2025 di Ho Chi Minh City, Vietnam dalam kategori “Best Country Excellence in Indonesia”.

    Menurut Julfi, penghargaan yang diraih PGE diberikan atas keberhasilan dalam memanfaatkan produk sampingan panas bumi untuk mendukung sektor pertanian dan keberlanjutan lingkungan.

    “Keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan regulasi bagi kami, tetapi sudah menjadi budaya di seluruh area operasional,” ujar Julfi.

    Sebagai perusahaan energi hijau kelas dunia, PGE terus berkomitmen untuk mengembangkan energi panas bumi secara berkelanjutan, sekaligus mendukung ketahanan energi dan pangan nasional.

    Melalui inovasi seperti Pupuk Booster Katrili, PGE menunjukkan bahwa energi panas bumi dapat membawa manfaat lebih luas bagi kehidupan sehari-hari.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lanud Hasanuddin siapkan lahan 600 ha untuk dukung ketahanan pangan

    Lanud Hasanuddin siapkan lahan 600 ha untuk dukung ketahanan pangan

    merupakan bagian dari komitmen TNI AU dalam membantu pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

    Makassar (ANTARA) – Pangkalan Udara (Lanud )Sutan Hasanuddin menyiapkan lahan sekitar 600 hektare yang berada di dalam Detasemen TNI AU Kabupaten Pinrang, untuk dikelola sebagai kawasan pertanian produktif sebagai wujud memperkuat ketahanan pangan.

    “Ini dalam upaya mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional,” kata Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin, Marsekal Pertama TNI Arifaini Nur Dwiyanto dalam keterangan pernya di Makassar, Kamis.

    Berkaitan dengan hal tersebut, Danlanud Sultan Hasanuddin bersama jajaran melakukan peninjauan lokasi dan bertemu dengan pemerintah daerah setempat.

    Nur Dwianto menjelaskan, penyediaan lahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI AU dalam membantu pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

    “Program ini merupakan wujud nyata kontribusi TNI Angkatan Udara khususnya Lanud Sultan Hasanuddin dalam mendukung penuh program pemerintah Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam bidang ketahanan pangan serta menjaga stabilitas pangan nasional untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Menurut dia, lahan TNI AU di Kabupaten Pinrang ini akan dimanfaatkan untuk pertanian terpadu, yang nantinya akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, petani lokal, Pemda, serta instansi terkait dan swasta.

    Tanaman yang akan ditanam utamanya adalah tanaman hortikultura, sesuai dengan karakteristik tanah serta akan didalami lebih lanjut kemungkinan tanaman lainnya seperti padi, jagung dan sebagainya.

    “Diharapkan ke depan, hasil dari pemanfaatan lahan ini dapat mendukung kebutuhan pangan di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya,” ujarnya.

    Sementara itu Bupati Pinrang H Andi Irwan Hamid menyampaikan bahwa masyarakat yang tinggal di lahan milik TNI AU di Pinrang ini mayoritas sebagai petani hortikultura.

    “Ketahanan pangan adalah program strategis yang harus kita sukseskan bersama. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI AU, menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Pinrang,” katanya.

    Kegiatan peninjauan lahan diakhiri dengan pemberian bantuan sembako yang diserahkan secara langsung oleh Danlanud Sultan Hasanuddin kepada perwakilan masyarakat yang tinggal di sekitar Detasemen TNI AU Pinrang. Pembagian ratusan paket Sembako yang dikemas dalam Bakti Sosial tersebut merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-79 TNI AU.

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Arah pembangunan desa berbasis kekuatan kolektif masyarakat

    Arah pembangunan desa berbasis kekuatan kolektif masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang hendak membentuk koperasi desa sebagai pilar ekonomi rakyat di tingkat bawah patut diapresiasi.

    Koperasi desa yang berbasis pada kekuatan kolektif masyarakat diharapkan mampu menjadi alat penting dalam menggerakkan roda ekonomi desa, utamanya memperkuat ketahanan pangan dan membuka lapangan kerja di tingkat lokal.

    Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan ke depan akan kembali menempatkan desa sebagai bagian penting perhatian pemerintah.

    Sudah seharusnya desa mendapatkan dukungan yang nyata dan terukur. Setidaknya ada empat alasan penting mengapa desa perlu mendapat perhatian serius dalam pembangunan nasional.

    Pertama, membangun desa artinya membangun pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antara desa dengan kota.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibanding perkotaan, yakni 12,22 persen di desa dan 7,29 persen di kota.

    Ketimpangan pembangunan yang terlalu terpusat di perkotaan telah menyebabkan desa tertinggal dalam banyak aspek, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga akses ekonomi.

    Pembangunan desa secara langsung akan memperkecil jurang kesenjangan ini dan menciptakan keadilan sosial.

    Kedua, pembangunan desa berarti mencegah urbanisasi yang akan terus terjadi. Fenomena urbanisasi yang terus meningkat menjadi bukti bahwa desa gagal menyediakan ruang hidup dan lapangan kerja yang layak bagi warganya.

    Data BPS mencatat penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan meningkat dari 49,8 persen pada tahun 2010 menjadi 56,7 persen pada tahun 2020.

    Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 66,6 persen pada tahun 2035. Jika tidak diatasi, urbanisasi bukan hanya menguras tenaga produktif desa, tetapi juga membebani kota dengan berbagai persoalan sosial baru, seperti kemiskinan urban, pengangguran, dan meningkatnya kawasan kumuh.

    Membangun desa dengan memperluas kesempatan kerja dan dunia usaha adalah jawaban penting untuk menahan laju urbanisasi ini.

    Ketiga, pembangunan desa adalah memperkuat basis agraris dan ketahanan pangan nasional. Desa adalah tempat para petani dan nelayan menggantungkan hidup, sekaligus penghasil utama kebutuhan pangan bangsa.

    Hanya saja, sektor pertanian sering kali terabaikan dalam prioritas pembangunan. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional terus menurun, sementara kesejahteraan petani masih rendah.

    Membangun desa berarti juga membangun pertanian dan menyejahterakan petani. Hal ini penting demi menjamin ketahanan pangan nasional, sekaligus mengangkat harkat hidup petani.

    Keempat, pembangunan desa adalah merawat identitas dan kebudayaan bangsa. Desa merupakan ruang hidup dari budaya asli Nusantara yang masih lestari. Tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai gotong royong tumbuh subur di desa.

    Di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi, membangun desa juga berarti merawat akar budaya bangsa agar tidak tercerabut dari nilai-nilai luhur warisan nenek moyang.

    Membangun desa juga berarti masyarakat tumbuh beriring dengan nilai-nilai budaya, sekaligus memberi rasa bermakna dalam kehidupan, lebih dari sekadar urusan ekonomi dan hal-hal yang sifatnya material.

    Namun, jika menengok ke belakang, upaya pembangunan desa sesungguhnya bukan hal baru.

    Rezim Orde Baru, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, pernah menempatkan desa sebagai pusat perhatian pembangunan.

    Program strategis

    Pemerintah, saat itu meluncurkan berbagai program strategis perdesaan yang sebagian besar masih terasa manfaatnya hingga kini.

    Di bidang pertanian, Orde Baru membangun bendungan, irigasi, serta memperkuat penyuluh lapangan dan distribusi pupuk serta benih.

    Puncaknya, pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dan mendapat pengakuan dari Food and Agriculture Organization (FAO).

    Selain itu, pemerintah membentuk koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berperan penting di perdesaan.

    Di sektor kesehatan, dibangun puskesmas dan posyandu untuk menjangkau layanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

    Program Keluarga Berencana (KB) juga berjalan efektif di desa dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang sukses menekan laju pertumbuhan penduduk dan diakui sebagai salah satu program paling berhasil di dunia.

    Di bidang pendidikan, pemerintah Orde Baru juga meluncurkan program sekolah dasar inpres yang membuka akses pendidikan dasar secara merata di seluruh pelosok negeri.

    Kebijakan ini berdampak pada meningkatnya angka partisipasi kasar pendidikan dasar dan mempercepat penurunan angka buta huruf di desa-desa.

    Pendekatan pembangunan, kala itu juga masih kental dengan sentuhan budaya. Gotong royong dijadikan bagian integral dalam setiap program pembangunan, mulai dari pembangunan jalan desa hingga program kesehatan dan pendidikan.

    Kerja kolektif

    Pelibatan tokoh masyarakat dan agama dalam berbagai kebijakan menjadi kunci keberhasilan pendekatan partisipatif yang diterapkan pemerintah.

    Tidak hanya itu, salah satu keberhasilan besar Orde Baru yang jarang disorot adalah kemampuannya menekan angka inflasi dari era sebelumnya yang sempat tidak terkendali.

    Selain itu, stabilitas ekonomi terjaga dengan laju inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi sempat menyentuh angka 7 persen, dan angka kemiskinan berhasil ditekan.

    Pembangunan desa, waktu itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi besar negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Meskipun demikian, tentu saja Orde Baru memiliki banyak kekurangan, mulai dari sentralisasi kekuasaan, hingga praktik korupsi yang merajalela.

    Di balik semua itu, ada satu hal penting yang patut dicatat, negara terasa hadir di masyarakat. Kehadiran negara itu memberi rasa aman, baik dari sisi keamanan fisik, psikis, maupun sosial budaya.

    Mengambil pelajaran dari sejarah, pembangunan desa ke depan harus dilakukan secara lebih bijak dan terukur. Desa bukan sekadar objek pembangunan yang bisa didikte dari atas.

    Desa adalah entitas hidup dengan dinamika dan kekuatan lokalnya sendiri. Membangun desa membutuhkan pendekatan yang memahami kultur, kebutuhan, dan potensi desa secara utuh.

    Keberhasilan pembangunan desa hanya akan terwujud jika program yang dicanangkan benar-benar dilakukan secara komprehensif, hati-hati, melibatkan berbagai ahli di bidangnya, seperti para ekonom, budayawan, sosiolog, anthropog, serta melibatkan unsur perguruan tinggi dan pegiat perdesaan.

    Pendeknya, membangun arah pembangunan desa merupakan kerja kolektif, saintis, teknokratis, dan bukan keputusan yang selesai di meja rapat birokrasi.

    *) Adib Achmadi, S.Pt, M.Pd adalah Ketua STMIK YMI Tegal dan pemerhati sosial budaya, pegiat di Padepokan Kalisoga, sebuah lembaga sosial yang berfokus pada pendidikan kepemimpinan dan penguatan kelembagaan desa

    Copyright © ANTARA 2025

  • Gas Bumi Jadi Solusi Energi Program MBG dan Mobilitas Mudik Lebaran

    Gas Bumi Jadi Solusi Energi Program MBG dan Mobilitas Mudik Lebaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Mudik Lebaran bukan sekadar tradisi, tetapi momen penuh makna bagi jutaan keluarga untuk berkumpul kembali. Di tengah persiapan perjalanan, kebutuhan akan energi yang stabil menjadi sangat penting. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), memastikan kelancaran dan keamanan penyaluran gas bumi, baik untuk dapur penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG) maupun kebutuhan energi sektor transportasi.

    Setelah sukses menyalurkan gas bumi untuk dapur MBG di Boyolali, Semarang, dan Batam, PGN Gagas kini memperluas layanan ke Riand Catering di Kota Bogor, penyedia makanan bagi ribuan siswa sekolah dasar. Penyaluran gas bumi ke Riand Catering ditargetkan mencapai 3.000 m³ per bulan.

    Pemilik Riand Catering Haji Purwadi mengungkapkan bahwa gas bumi lebih praktis dan ekonomis dibandingkan bahan bakar lainnya.

    “Ini sangat membantu kami dalam menyediakan makanan sehat untuk anak-anak sekolah. Dapur kami bisa beroperasi lebih efisien dan memasak dengan tenang tanpa khawatir kehabisan gas, terutama saat libur panjang,” ujarnya.

    Saat ini, Riand Catering melayani pesanan reguler selama libur sekolah. Ketika sekolah kembali aktif, mereka akan menyediakan sekitar 3.200 porsi makanan setiap hari untuk siswa sekolah dasar di Bogor. Dengan dukungan PGN Gagas, kini lebih dari 15.600 porsi makanan bergizi dapat tersaji setiap hari bagi anak-anak sekolah di berbagai kota. Keberlanjutan energi ini memastikan dapur tetap beroperasi, bahkan di saat libur panjang.

    Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program strategis pemerintah, termasuk Asta Cita.

    “Melalui Gaslink, kami menyediakan Compressed Natural Gas (CNG) bagi dapur-dapur MBG di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa gas. Ini adalah bagian dari upaya kami dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui energi yang lebih efisien,” jelasnya.

    Selain memastikan dapur MBG tetap beroperasi, PGN Gagas juga memastikan kesiapan layanan pelanggan selama Ramadan dan Lebaran 2025. Untuk itu, perusahaan telah membentuk Satgas Ramadan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) yang bekerja sejak 17 Maret hingga 13 April 2025 guna memastikan kelancaran distribusi gas, melakukan inspeksi rutin, serta menyediakan layanan pelanggan 24 jam.

    Direktur Komersial PGN Gagas Baskara Agung Wibawa, menjelaskan bahwa semua SPBG (dan Mobile Refueling Unit (MRU) akan tetap beroperasi selama libur Lebaran untuk melayani pelanggan transportasi, komersial, dan industri. Saat ini, PGN Gagas mengoperasikan 13 SPBG dan 3 MRU di 7 provinsi.

    “Kami percaya bahwa energi yang andal adalah kunci kelancaran Ramadan dan mudik. Dengan gas bumi PGN Gagas, kami memastikan perjalanan dan dapur masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan,” pungkas Santiaji.

  • Pergantian KSAL Dinilai Tidak Terpengaruh Revisi UU TNI, Nama Edwin Masuk Kandidat Potensial – Halaman all

    Pergantian KSAL Dinilai Tidak Terpengaruh Revisi UU TNI, Nama Edwin Masuk Kandidat Potensial – Halaman all

    TRIBUNNEWSCOM JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali akan memasuki usia 58 tahun pada April 2025, bulan depan.

    Usia pensiun ini berdekatan dengan hadirnya ketentuan baru dalam Undang-Undang (UU) TNI yang mengubah batas usia pensiun perwira tinggi.

    Namun, Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memandang meskipun sudah disetujui untuk disahkan hingga saat ini UU tersebut belum diundangkan dan karenanya belum berlaku efektif.

    Sehingga, kata dia, dalam konteks penggantian KSAL maka ketentuan lama masih akan menjadi acuan hukum.

    Dengan demikian, menurutnya, besar kemungkinan proses suksesi KSAL akan berjalan sesuai siklus normatif tanpa ada perpanjangan masa dinas.

    Apalagi, kata Fahmi, pengisian jabatan kepala staf angkatan merupakan hak prerogatif Presiden sehingga sebenarnya dapat diganti kapan saja sesuai kebutuhan strategis negara dan dinamika organisasi TNI.

    Fahmi memandang batas usia pensiun hanya menjadi penanda formal akhir masa jabatan.

    “Oleh karena itu jika ketentuan perpanjangan belum berlaku efektif atau tidak ada pengaturan transisi, maka proses suksesi akan berjalan secara normatif, kata Fahmi saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Selasa ( 25/3/2025).

    Dalam konteks tersebut, menurutnya, konstelasi pemilihan KSAL mendatang akan mencerminkan dua hal, yakni kesinambungan terhadap tradisi komando operasional TNI AL dan adaptasi terhadap tantangan pertahanan laut yang semakin kompleks.

    Saat ini, kata Fahmi, terdapat sejumlah figur perwira tinggi berbintang tiga aktif yang berada dalam posisi strategis yang dapat menjadi kandidat KSAL pengganti Ali.

    Fahmi menilai pemilihan KSAL tidak bisa lagi hanya berbasis pada pengalaman memimpin armada atau keberhasilan dalam operasi laut.

    Tantangan pertahanan ke depan, kata dia, menuntut seorang KSAL mampu menjadi jembatan antara ruang taktis dan ruang strategis, mengelola kekuatan armada, sekaligus berkontribusi pada agenda pembangunan nasional dan diplomasi pertahanan maritim.

    Sosok calon KSAL

    Fahmi mencatat dari jajaran perwira tinggi bintang tiga tersebut, dinamika terakhir menunjukkan munculnya dua nama menonjol dan patut dipertimbangkan dalam proses suksesi KSAL.

    Dua sosok tersebut, yaitu Wakil KSAL Laksamana Madya (Laksdya) TNI Erwin S Aldedharma dan Laksdya TNI Edwin yang baru saja dipromosikan untuk naik ke jabatan pati bintang tiga sebagai Wakil Gubernur Lemhannas.

    Fahmi mencatat Erwin merupakan lulusan AAL 1991 dengan pengalaman panjang di berbagai komando utama.

    Ia pernah memimpin salah satu unsur kekuatan tempur utama TNI AL yang membawahi kawasan strategis barat Indonesia, yakni Koarmada I.

    Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Danjen Akademi TNI dan selanjutnya sebagai Pangkogabwilhan I yang mengintegrasikan komando gabungan antarmatra.

    Fahmi mencatat Erwin dikenal sebagai figur yang sistematis dan konsisten dengan kepemimpinan yang teruji di medan operasi.

    Di sisi organisasi, menurutnya, Erwin turut mengawal berbagai inisiatif perubahan internal dan modernisasi alutsista TNI AL.

    “Keberadaannya di posisi Wakil KSAL saat ini juga menjadikannya bagian dari kesinambungan komando dalam tubuh TNI AL,” kata Fahmi.

    Sementara itu, Edwin yang juga rekan seangkatan Laksdya Erwin, menurut Fahmi, memiliki profil yang unik namun masih sangat relevan dengan tantangan zaman.

    Ia mencatat Edwin berasal dari Korps Pelaut tetapi pernah memimpin kapal perang hingga menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil), sama seperti Erwin.

    Tetapi, kata Fahmi, sebelumnya Edwin tercatat lama bertugas menjadi penerbang TNI AL hingga membawanya pada jabatan Komandan Pusat Penerbangan TNI AL (Danpuspenerbal).

    Menurutnya, kombinasi tersebut tidak lazim namun strategis karena memberi perspektif maritim dan aeronautika sekaligus.

    Fahmi juga menyoroti lintasan karier Edwin yang menarik.

    Selain pernah menduduki jabatan-jabatan penting dalam ranah operasi TNI AL (Danpuspenerbal dan Pangkolinlamil), kata Fahmi, Edwin juga pernah bertugas di lingkungan penegakan hukum militer sebagai Danpuspomal, kemudian Danpuspom TNI di masa Panglima TNI Yudo Margono hingga jabatan yang terkait perencanaan strategis di lingkungan TNI AL dan Mabes TNI, yaitu Asrena KSAL dan Asrenum Panglima TNI.

    Artinya, kata Fahmi, Edwin telah malang melintang di bidang operasi laut, logistik, hukum militer, dan perencanaan strategis serta kini berada di jantung pemikiran kebijakan nasional melalui posisinya di Lemhannas.

    Yang membuat Edwin juga menonjol adalah kontribusi intelektualnya.

    Ia menulis buku Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan yang menjabarkan bagaimana sektor kelautan bisa menopang ketahanan pangan nasional, kata Fahmi.

    Pemikiran ini tidak hanya menggambarkan kedalaman visi tetapi juga menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menjadikan kemandirian pangan dan kekuatan maritim sebagai bagian dari pilar utama Astacita sambung di.

    Dengan demikian, menurut Fahmi, bila Erwin merepresentasikan jalur komando yang mapan dan stabil, maka Edwin menghadirkan sosok dengan keragaman pengalaman dan kapasitas berpikir strategis yang lebih eksploratif.

    Keduanya, kata Fahmi, sama-sama layak dengan tawaran pendekatan yang berbeda dalam menjawab tantangan TNI AL ke depan.

    Menurutnya, tantangan yang dihadapi TNI AL tidak hanya bersifat operasional tetapi juga konseptual.

    KSAL mendatang, kata Fahmi, harus mampu menyelaraskan kebutuhan militer dengan tuntutan pembangunan nasional.

    Menurutnya, peran TNI AL tidak bisa lagi dipahami semata sebagai alat pertahanan yang juga memegang mandat penegakan hukum dan keamanan di laut, melainkan sebagai bagian integral dari strategi negara menghadapi dinamika Indo-Pasifik, krisis pangan dan energi global, serta ekonomi biru.

    “Revisi UU TNI yang membuka peluang penugasan perwira aktif secara lebih terarah di kementerian dan lembaga sipil yang relevan juga menambah kompleksitas peran seorang KSAL,” kata Fahmi.

    Pemimpin TNI AL ke depan idealnya memiliki kapasitas intersektoral dan mampu menjembatani relasi sipil-militer secara konstruktif, lanjutnya.

    Ia juga memandang tantangan geopolitik di Laut China Selatan, isu keamanan maritim non-tradisional, serta kebutuhan pembangunan armada nasional menuntut seorang pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola modernisasi alutsista.

    Akan tetapi, lanjutnya, pemimpin yang juga mampu membangun jaringan kerja sama internasional, mendorong diplomasi pertahanan maritim, serta memahami konsep dan tantangan penegakan hukum di laut.

    Selain aspek strategis, kata dia, sorotan publik terhadap berbagai kasus pelanggaran hukum yang melibatkan oknum prajurit TNI AL menggarisbawahi perlunya KSAL yang tegas dalam penegakan disiplin dan membangun kepatuhan hukum.

    Pemimpin TNI AL harus menjadi simbol profesionalitas, moralitas, dan integritas.

    “Ia tidak cukup hanya menguasai taktik perang, tetapi juga harus membangun budaya organisasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab,” kata dia.

    Sehingga, menurut Fahmi, pemilihan KSAL ke depan bukan semata soal siapa yang paling senior atau paling lama berdinas, melainkan siapa yang paling siap menghadapi tantangan zaman.

    Figur itu adalah figur yang mampu melihat laut bukan hanya sebagai ruang tempur tetapi juga sebagai ruang hidup, ruang ekonomi, dan ruang strategis yang akan membawa TNI AL memasuki babak baru peran kebangsaannya.

    “Dalam konteks ini, nama-nama seperti Erwin dan Edwin menjadi simbol dari dua arah yang saling melengkapi antara kesinambungan dan pembaruan,” kata Fahmi.

    “Pilihan tentunya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan nakhoda baru yang akan membawa TNI AL melintasi gelombang zaman,” pungkas dia.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Bertemu PCO Istana, Analis Ungkap Pentingnya Komunikasi ke Pelaku Pasar

    Bertemu PCO Istana, Analis Ungkap Pentingnya Komunikasi ke Pelaku Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengungkapkan beberapa poin penting hasil pertemuannya dengan Perwakilan PCO, Staf Khusus Presiden, serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu bersama ekonom dan analis pasar keuangan pada pagi ini, Senin (24/3/2025)

    Menurut Fakhrul, pemerintah menyadari pentingnya komunikasi yang lebih baik terkait kebijakan ekonomi kepada pelaku pasar. Oleh karena itu, ke depan, komunikasi ini akan dilakukan secara lebih konsisten dan rutin guna memastikan transparansi serta memberikan kejelasan terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.  

    “Pada dasarnya pemerintah aware dibutuhkan komunikasi yang lebih baik terkait kebijakan kepada pelaku pasar. Sehingga akan dilakukan secara konsisten dan rutin kedepannya,”ujar Fakhrul.   

    Selain itu, dia menuturkan bahwa dalam diskusi tersebut juga ditekankan bahwa pasar modal memegang peranan penting dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Apalagi, kata Fakhrul, pada 2025 diprediksi menjadi tahun yang penuh tantangan di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak.  

    “Pasar Modal merupakan hal yang penting dan akan menjadi salah satu kunci utama tercapainya target pertumbuhan ekonomi, terutama dalam Kondisi dunia pada 2025 yang sangat menantang,” ucapnya

    Fakhrul juga menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan seperti Danantara, MBG, dan lainnya sudah sejalan dengan empat tujuan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Namun, eksekusi yang matang serta komunikasi yang konsisten dengan berbagai pemangku kepentingan tetap menjadi kunci keberhasilannya.   

    “Danantara, MBG dan kebijakan lainnya sudah sejalan dengan 4 tujuan bernegara berdasarkan UUD1945. Role out, eksekusi yang matang, serta komunikasi yg rutin pada berbagai pemangku kepentingan adalah kunci,” ucapnya.

    Terakhir, Fakhrul menegaskan pentingnya membangun optimisme dalam perekonomian nasional. Pasar modal dan para pelaku usaha harus menjadi bagian integral dalam pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.   

    “Optimisme harus dibangun, dan pasar modal dan pelaku usaha akan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam pembangunan,” pungkas Fakhrul.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai fluktuasi harga saham tidak lebih penting jika dibandingkan dengan ketahanan pangan nasional.  

    Hal itu dia sampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Jumat (21/3/2025).

    “Saya mau ucapkan terima kasih kepada sektor pertanian yang terus mendorong [ketahanan pangan]. Dalam hal ini, pangan adalah yang paling utama. Saham tidak apa naik turun, yang penting pangan aman. Pangan aman, negara aman,” ujarnya dalam forum itu.   

    Lebih lanjut, Prabowo pun berkelakar dengan menyinggung beberapa sejumlah pejabat atau Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang tampak lebih khawatir terhadap pergerakan saham.  

    “Saya lihat yang stres karena harga saham turun hanya beberapa orang. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, oh duduk sebelahan. Kalau Budiman tenang aja berarti tidak punya saham. Hmm, siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia nggak main saham. Roesan udah botak jadi gapapa,” pungkas Prabowo disambut tawa para hadirin.

    Terkait dengan anjloknya IHSG pada perdagangan Selasa (18/3/2025), Prabowo disebut tidak memberi arahan khusus untuk menyikapi kejadian tersebut.

  • Kiprah prajurit wujudkan petani sejahtera

    Kiprah prajurit wujudkan petani sejahtera

    Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf Danang Waluyo bersama Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Karawang Umar Said menaiki mesin pemanen padi jenis combine harvester saat meninjau panen raya di Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (21/3/2025). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    Kiprah prajurit wujudkan petani sejahtera
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 15:21 WIB

    Elshinta.com – Sang surya baru terbangun kala Karta (49), petani asal Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bersama dua kerabatnya bergegas menuju hamparan sawah serupa warna sinar mentari dengan posisi padi yang kian merunduk. Saat tiba di lokasi yang berjarak hanya puluhan meter dari kediamannya di Desa Karangmulya, ketiganya disambut angin bertiup sedang nan sejuk, menerpa daun serta bulir padi yang seolah meminta segera dipetik.

    Karta dan dua kerabatnya tidak sendiri, puluhan petani lain juga telah bersiap di tepi saluran irigasi anak Sungai Cibeet yang tak jauh dari areal sawah, lengkap dengan peralatan tempur tradisional seperti caping, celurit, hingga cangkul. Ada pula alat perontok padi khas petani setempat, dilengkapi terpal biru berukuran besar serta puluhan karung kosong. Betul, mereka sedang bersiap panen, sesuatu yang sudah dinanti berbulan-bulan.

    Senyum sumringah bercampur semangat tak kenal kendur terpancar dari raut wajah puluhan petani itu menyambut datangnya musim panen meski sempat dihantui banjir besar pada awal Maret. Banjir yang sempat menggenangi 50 desa dari 14 kecamatan se-Kabupaten Bekasi itu turut merendam lahan pertanian seluas total 1.752 hektare. Beruntung jerih payah petani di Bojongmangu ini tidak sia-sia setelah terbebas dari banjir.

    Di sela kegiatan petani tersebut, muncul pemandangan unik  tatkala belasan prajurit TNI Angkatan Darat dari Korem 051/Wijayakarta berikut Kodim 0509/Kabupaten Bekasi serta babinsa datang mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan. Mereka datang dengan membawa peralatan modern seperti mesin panen padi jenis combine harvester. Bahkan pimpinan serta jajaran Perum Bulog wilayah setempat turut dihadirkan untuk menyaksikan dari dekat pesta wong cilik tersebut.

    Melihat kehadiran prajurit TNI, aura semangat para petani semakin terpancar untuk mengerjakan tahap akhir dari proses bertani. Mereka bersatu, bahu-membahu, bergotong royong dengan penuh antusias meski peluh bercucuran.

    Kehadiran TNI membawa Perum Bulog berikut armada truk bukan tanpa alasan. Bulog sejatinya offtaker hasil panen petani sekaligus simbol nyata hadirnya negara di masyarakat meski sempat gagal menyerap hasil gabah petani saat panen di kecamatan lain, 10 hari sebelumnya.

    Sekitar dua minggu sebelumnya, TNI bersama tim Bulog Cibitung berikut mitra turut mengawal kegiatan panen di atas lahan seluas 20.000 meter persegi dengan hasil 13 ton gabah kering panen (GKP) di wilayah Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Meski aktivitas panen itu dipantau tim Bulog Cibitung, Kabupaten Bekasi, namun hasil gabah petani tidak terserap Bulog karena faktor tingginya mekanisme pasar ditambah petani telah terlebih dahulu mengambil modal dari pemodal dengan sistem ijon.

    Banyak petani sudah melakukan ijon untuk biaya tanam dan perawatan sehingga mereka lebih memilih menjual ke pihak yang menawarkan harga lebih tinggi. Mereka menjual dengan harga pembelian pasar senilai Rp6.800 per kilogram, lebih tinggi Rp300 dari harga pemerintah.

    Tidak apa-apa, mengingat tujuan utama panen adalah bagaimana mengangkat taraf perekonomian petani. Koordinasi pun ditingkatkan dan dengan fasilitasi TNI AD, Bulog kali ini sukses menyerap bahkan hingga 2.500 ton gabah kering dari petani di Kecamatan Bojongmangu.

    Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Karawang Umar Said mengaku bahwa instansinya semakin masif menyerap gabah kering langsung di tingkat petani sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan kuantitas beras cadangan pemerintah. Hingga pertengahan Maret 2025, Bulog Cabang Karawang telah melampaui target penyerapan gabah kering panen dengan realisasi mencapai 22.800 ton atau 136 persen dari target tahun ini yang sebesar 16.700 ton.

    “Salah satunya di wilayah Kabupaten Bekasi. Di Kecamatan Bojongmangu ini, kami telah melakukan penyerapan terbesar yang pernah dilakukan oleh Bulog,” kata Umar.

    Mengacu data Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, luas area panen di Kecamatan Bojongmangu mencapai 750 hektare dengan potensi produksi sebesar 2.950 ton dan Bulog sudah menyerap 2.500 ton, setara 85 persen total panen gabah petani di wilayah itu.

    Umar pun mengakui tugas menyerap gabah kering panen langsung di tingkat petani bukan hal mudah dan kerap menemukan kendala lapangan sehingga kerja sama pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Apresiasi tinggi diberikan kepada TNI AD atas dukungan penuh selama ini.

    Di lokasi yang sama, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf Danang Waluyo menekankan pentingnya arti sinergi  TNI dengan Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. TNI AD berkomitmen mendukung penuh langkah Bulog dalam menyerap gabah kering panen langsung ke petani karena sejalan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas harga.

    Danang juga berharap kolaborasi strategis ini mampu memicu semangat petani untuk terus menjalankan aktivitas bertani sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Kiprah TNI AD dalam menjaga ketahanan pangan nasional semakin masif pada beberapa tahun belakangan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan menuju kemandirian bangsa.

    Sukses mengusung konsep food estate sejak medio 2022, program serupa diperluas melalui kegiatan pertanian perkotaan atau urban farming mulai awal 2024 yang mampu memberdayakan petani lokal guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

    Tahun ini, TNI AD kembali meneguhkan komitmen mendukung program ketahanan pangan nasional ditandai dengan lawatan Asisten Teritorial Kasdam Jaya Kolonel Inf Wawan Kusnendar, awal Februari ke lahan pertanian terpadu milik Korem 051/Wijayakarta di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

    Kunjungan itu sekaligus memonitor dan pengamanan serta melaksanakan penanaman secara simbolis bibit unggulan padi Sinar Mentari pada Demplot Hanpangan 2025. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya Korem 051/Wijayakarta dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan pertanian terpadu.

    Dalam kesempatan itu Aster Kasdam Jaya beserta jajaran pejabat turut serta dalam prosesi penanaman bibit padi unggulan sebagai bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun sektor pertanian yang lebih baik. Beragam aktivitas itu sekaligus mengisyaratkan bahwa program ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen, termasuk prajurit TNI AD.

    Keamanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional dan sinergi antara TNI, pemerintah serta masyarakat menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan ini sekaligus memastikan keberhasilan program mampu dijaga secara berkelanjutan. Upaya swasembada pangan pun kini seakan telah memunculkan paradigma baru, tidak sebatas peningkatan produksi melainkan juga mencakup kesejahteraan petani sehingga swasembada dan kesejahteraan petani harus berjalan beriringan.

    Kehadiran TNI AD sekaligus menjadi secercah asa bagi petani untuk menggapai impian sebagai petani sukses. Transformasi pertanian yang turut dibawa prajurit bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas sektor pertanian di Indonesia. Transformasi itu mencakup penggunaan teknologi modern, pengembangan varietas tanaman unggul, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan hingga peningkatan kapasitas petani dan penguatan pasar produk pertanian.

    Dalam konteks kebijakan pertanian, tujuan transformasi ini meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi dan kualitas produk serta peningkatan pendapatan petani dan ketahanan pangan. Semoga petani kita semakin sejahtera. Terima kasih Pak Tani, terima kasih TNI, penjaga gerbang ketahanan pangan nasional.

    Sumber : Antara