Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Sejarah Hari Nelayan Nasional 6 April

    Sejarah Hari Nelayan Nasional 6 April

    Liputan6.com, Yogyakarta – Setiap 6 April diperingati sebagai Hari Nelayan Nasional. Peringatan ini menjadi momen tepat untuk mengapresiasi dan memberikan penghargaan terhadap nelayan di Indonesia.

    Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim memiliki hubungan erat dengan laut. Tak hanya sebagai sumber kehidupan bagi jutaan orang, laut juga menjadi bagian penting ketahanan pangan nasional.

    Nelayan berperan penting dalam membantu pemenuhan gizi dan protein warga Indonesia. Nelayan juga salah satu tulang punggung ekonomi nasional.

    Keberadaan nelayan di Indonesia sejalan dengan potensi perikanan di Indonesia yang sangat besar. Ikan memiliki kandungan gizi dan protein yang tinggi dengan kandungan kolesterol yang rendah.

    Selain itu, ikan juga mengandung asam lemak Omega-3 yang tidak dimiliki hewan lainnya. Ikan menjadi asupan yang sangat baik bagi masyarakat, baik anak-anak maupun dewasa.

    Mengutip dari berbagai sumber, penetapan Hari Nelayan Nasional bermula dari tradisi larung sesaji di Pantai Pelabuhan Ratu yang digelar setiap 6 April. Umumnya, upacara yang disebut labuh saji ini diisi dengan tarian tradisional dan pelepasan sesajen ke laut.

    Tujuan upacara tersebut adalah sebagai ungkapan syukur atas tangkapan hasil laut yang melimpah. Selain itu, upacara tersebut juga sebagai bentuk harapan agar hasil tangkapan nelayan semakin meningkat.

    Upacara tersebut telah berlangsung sejak lama di Indonesia. Sementara peringatan Hari Nelayan Nasional pertama kali ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno sekitar era 1960-an.

    Meski memiliki peran cukup krusial bagi ketahanan pangan Indonesia, saat ini nelayan masih kerap menemui berbagai permasalahan dalam melaksanakan pekerjaannya. Adanya Hari Nelayan Nasional diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

    Penulis: Resla

  • Jurus BUMN Pupuk Bantu Pemerintah Capai Swasembada Pangan – Page 3

    Jurus BUMN Pupuk Bantu Pemerintah Capai Swasembada Pangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Memperingati hari jadinya yang ke-13, PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan kembali perannya sebagai pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan apresiasi atas kontribusi strategis perusahaan selama lebih dari satu dekade dalam menopang produktivitas sektor pertanian, sejalan dengan prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

    “Selama 13 tahun, Pupuk Indonesia terus bertransformasi, beradaptasi, dan menjadi salah satu tulang punggung penyedia pupuk nasional. Kami hadir untuk memastikan produktivitas pertanian Indonesia tetap terjaga. Ini bagian dari komitmen jangka panjang untuk menghadirkan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” ujar Rahmad dalam keteran[gan tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Sebagai BUMN, Pupuk Indonesia telah mengintegrasikan rantai pasok pupuk dari produksi hingga distribusi dengan prinsip efisiensi, transformasi digital, dan inovasi. Komitmen ini tercermin dalam berbagai capaian strategis perusahaan, baik dari sisi produksi, distribusi, hingga dampak sosial.

    Selama satu dekade lebih, Pupuk Indonesia telah meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi konsumsi bahan baku pupuk nasional secara signifikan dengan beroperasinya Pabrik Amonia Urea II Petrokimia Gresik dan Pabrik Pupuk Kaltim V pada tahun 2015, Pabrik NPK PIM pada tahun 2023, dan Phonska V Petrokimia Gresik pada tahun 2024. Tidak hanya itu, upaya peningkatan efisiensi energi juga dilakukan melalui revamping fasilitas produksi di berbagai anak perusahaan.

    Sementara itu, dari sisi distribusi, sepanjang kuartal I 2025 Pupuk Indonesia telah mencatatkan 1,7 juta ton penyaluran pupuk bersubsidi, jumlah ini meningkat lebih dari 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja ini ditopang oleh kebijakan percepatan distribusi pupuk subsidi dari pemerintah dan digitalisasi melalui platform i-Pubers, yang memudahkan petani menebus pupuk hanya dengan KTP dan memungkinkan pelacakan penyaluran secara real time hingga ke kios.

     

  • KAI Logistik Siap Layani Distribusi Barang Masyarakat saat Arus Balik Lebaran 2025 – Page 3

    KAI Logistik Siap Layani Distribusi Barang Masyarakat saat Arus Balik Lebaran 2025 – Page 3

    Sebelumnya, PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik), anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui layanan unggulan KA Kontainer Berpendingin (Reefer) yang tergabung dalam layanan KALOG Plus.

    Layanan ini dirancang khusus untuk mendistribusikan komoditas perishable, seperti produk perikanan dan hasil pertanian, agar kualitas dan kesegarannya tetap terjaga selama proses pengiriman.

    Direktur Utama KAI Logistik, Fredi Firmansyah, menjelaskan bahwa layanan angkutan kontainer reefer mengalami peningkatan permintaan dari para pelaku usaha.

    “Tercatat, volume angkutan kontainer reefer mengalami kenaikan signifikan hingga lebih dari 322.000 ton pada tahun 2024, atau meningkat sekitar 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa transportasi kereta api sangat andal dalam mendukung distribusi produk pangan segar dan ketahanan pangan nasional,” ungkap Fredi, Kamis (20/3/2025).

    Layani Jalur Strategis

    Saat ini, layanan angkutan KA Kontainer Berpendingin melayani jalur strategis seperti Surabaya – Semarang dan Surabaya – Jakarta.

    Jawa Timur, khususnya Surabaya, menjadi wilayah dengan dominasi pengiriman produk perishable, seiring dengan statusnya sebagai provinsi dengan produksi perikanan tangkap tertinggi di Indonesia sebesar 609.685 ton, serta produksi perikanan budi daya tertinggi kedua mencapai 1,3 juta ton lebih.

     

     

     

     

  • Tak Kenal Hari Lebaran, Mentan Amran Sidak Empat Gudang Bulog di Bone

    Tak Kenal Hari Lebaran, Mentan Amran Sidak Empat Gudang Bulog di Bone

    Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian menjalankan program pompanisasi sebagai solusi tercepat untuk mengatasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Melalui kebijakan refocusing anggaran untuk pompanisasi, produksi padi meningkat sebesar 1,49 juta ton, dengan nilai ekonomi mencapai Rp 17,89 triliun selama Agustus–Desember 2024.

    Dalam program ini, 62.378 unit pompa alsintan dan 9.904 unit irigasi perpompaan telah dialokasikan ke berbagai sentra produksi padi. Langkah ini memastikan produksi tetap berjalan meskipun menghadapi cuaca ekstrem.

    Keberhasilan serapan BULOG juga merupakan hasil kolaborasi erat antara Kementerian Pertanian, BULOG, dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang bekerja dalam satu komando untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sinergi ini memastikan hasil panen petani terserap optimal, harga gabah stabil, dan kesejahteraan petani meningkat.

    Sementara itu, Direktur Pengadaan BULOG Prihasto Setyanto menegaskan bahwa Mentan Amran memberi dorongan besar bagi BULOG dalam menyerap gabah petani.  Bahkan Mentan seringkali menanyakan langsung terkait informasi harga gabah di lapanhan agar tetap menguntungkan para petani.

    “Saat ini, seluruh pimpinan wilayah dan cabang BULOG fokus bekerja untuk memastikan petani tidak dirugikan menjelang panen raya. Kami berdiri di depan, bersama petani,” tegas Prihasto.

    Di bawah komando Mentan Amran, Kementerian Pertanian menerapkan kebijakan hulu ke hilir yang mencakup penyediaan pupuk tepat waktu, pembangunan irigasi modern, peningkatan produksi benih unggul, optimalisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta Program Oplah, yang meningkatkan produktivitas lahan petani. 

  • Kementan Gencarkan Penggunaan Alat dan Mesin Modern untuk Panen Raya

    Kementan Gencarkan Penggunaan Alat dan Mesin Modern untuk Panen Raya

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggencarkan mekanisasi pertanian dengan meningkatkan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) modern bagi petani. Hal ini dilakukan seiring panen raya, yang  diperkirakan akan berlangsung secara masif di berbagai daerah setelah Lebaran.

    Pada tahun 2024, Kementan telah menyalurkan 1.400 unit combine harvester ukuran besar ke berbagai wilayah guna meningkatkan efisiensi panen dan mengurangi losses. Tahun ini, dukungan mekanisasi semakin diperbesar dengan alokasi 3.247 unit combine harvester besar dan 2.152 unit power thresher yang akan membantu proses panen dan perontokan gabah lebih cepat dan efisien.

    Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah menegaskan, percepatan mekanisasi menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

    “Dengan mekanisasi, petani dapat memanen lebih cepat, lebih efisien, dan dengan hasil yang lebih baik,” tutur Andi, Rabu (2/4/2025).

    Dengan dukungan mekanisasi yang terus ditingkatkan serta potensi panen yang besar, pemerintah optimistis produksi pangan nasional akan semakin meningkat. Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

    “Tahun ini, setelah Lebaran, panen raya akan berlangsung di berbagai daerah, dan Kementan telah menyiapkan bantuan alsintan agar petani dapat memperoleh hasil optimal dengan kualitas yang lebih baik,” ujar Andi.

    Penggunaan combine harvester dinilai mampu mengurangi losses hingga 3-5% dibandingkan metode panen manual. Selain itu juga dapat menyelesaikan panen dalam waktu 3-4 jam per hektare, jauh lebih cepat dibandingkan cara tradisional yang memakan waktu 2-3 hari per hektare.

    Andi juga menambahkan penggunaan power thresher dapat meningkatkan efisiensi perontokan padi secara signifikan dibandingkan metode manual.

    “Dengan kapasitas rata-rata 300-600 kg per jam, power thresher mampu mempercepat proses perontokan padi dibandingkan cara manual yang hanya sekitar 50-100 kg per jam dengan tenaga kerja terbatas. Selain itu, dapat menekan kehilangan hasil (losses) hingga 1-2%. Mesin ini juga dilengkapi blower yang membantu memisahkan kotoran dan sekam, sehingga menghasilkan gabah yang lebih bersih,” ujar Andi.

    Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), potensi panen raya padi periode Februari hingga April 2025 diperkirakan mencapai 6,63 juta ton gabah kering giling (GKG) di 10 provinsi sentra padi. Angka ini menunjukkan besarnya kapasitas produksi yang perlu didukung dengan teknologi modern agar petani dapat memanen dengan optimal.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa modernisasi pertanian melalui mekanisasi adalah bagian dari strategi besar dalam menghadapi tantangan produksi pangan nasional.

    “Kami memastikan petani mendapatkan akses terhadap alsintan yang memadai. Dengan dukungan ini, kita tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga mempercepat pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujarnya terkait modernisasi petani untuk panen raya.

  • Jokowi Dukung Penuh 80.000 Kopdes Merah Putih untuk Desa Maju

    Jokowi Dukung Penuh 80.000 Kopdes Merah Putih untuk Desa Maju

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Menurutnya, Jokowi selalu berpihak pada program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, termasuk inisiatif ini.

    “Kalau untuk rakyat, Pak Jokowi selalu tegas dan setia di garis rakyat. Beliau mendukung penuh pendirian Kopdes Merah Putih dengan syarat dikelola secara profesional dan transparan agar dapat memajukan desa serta mensejahterakan warga,” ujar Menteri Budi Arie seusai bertemu dengan Jokowi di kediamannya di Solo, Selasa (1/4/2025), pada hari kedua Idulfitri 1446 H.

    Budi Arie menekankan, Jokowi sangat peduli terhadap fiskal dan anggaran, sehingga ia berharap Kopdes Merah Putih dikelola dengan profesional dan akuntabel agar tujuannya dapat tercapai.

    “Pembentukan Kopdes Merah Putih akan dilakukan dengan penuh kecermatan dan mitigasi risiko tinggi. Saya jelaskan bahwa Kopdes ini adalah instrumen untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem yang saat ini mencapai 3,1 juta orang, memberantas rentenir, dan memajukan desa,” jelasnya.

    Lebih lanjut Budi Arie menyebut, saat ini kondisi Indonesia sangat baik, dengan ketersediaan pangan cukup dan harga yang stabil. Dalam situasi ini, Kopdes Merah Putih dapat menjadi gerakan sosial ekonomi yang memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Saat ini kondisi negara sangat baik. Stabilitas pasokan dan harga terjaga. Di beberapa negara tetangga, harga beras mengalami fluktuasi, bahkan di Jepang sudah mencapai Rp 98.000 per kg. Karena itu, keberadaan Kopdes Merah Putih harus menjadi gerakan sosial ekonomi yang sadar akan pentingnya ketahanan pangan bagi negara,” pungkas Budi Arie. 

    Dengan dukungan penuh dari Jokowi, diharapkan Kopdes Merah Putih dapat menjadi pilar utama dalam memajukan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi nasional.

  • Kementan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Waktu di Musim Tanam 2025

    Kementan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Waktu di Musim Tanam 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dengan meningkatkan tata kelola pupuk subsidi.

    Dalam rangka memastikan kelancaran Musim Tanam II (MT II) yang dimulai pada April 2025, Kementan menerapkan kebijakan baru mengenai fleksibilitas pemutakhiran data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) sepanjang tahun.

    Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur penetapan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi.

    Perubahan ini memberikan dampak langsung kepada petani, salah satunya Pak Syahrudin, Ketua Kelompok Tani Harapan Kita di Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo.

    Ia mengungkapkan akses terhadap pupuk subsidi kini semakin mudah dan lancar, terutama menjelang musim tanam April.

    “Penebusan pupuk sekarang sangat mudah. Komunikasi antara pengecer dan distributor pun berjalan dengan baik. Kami tidak lagi mengalami keterlambatan dalam mendapatkan pupuk,” ujarnya kepada wartawan, Senin (31/3/2025).

    Syahrudin mengapresiasi kebijakan ini yang memastikan semua petani yang terdaftar dalam eRDKK mendapatkan pupuk subsidi tepat waktu.

    Ia menambahkan, pengecer semakin aktif berkoordinasi dengan petani mengenai jadwal tanam dan distribusi pupuk, sehingga Musim Tanam II bisa berjalan sukses.

    “Kami tidak khawatir dengan ketersediaan pupuk, dan sejauh ini tidak ada petani di Kabupaten Wajo yang mengalami kekurangan pupuk,” jelasnya.

    Menurutnya, peran penyuluh dan Dinas Pertanian sangat penting dalam memastikan distribusi pupuk berjalan lancar. Pemutakhiran data dalam eRDKK dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh petani yang berhak mendapatkan akses pupuk subsidi tanpa hambatan.

    Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Andi Nur Alam Syah menegaskan, kebijakan terbaru ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran pupuk subsidi, terutama pada MT II dimulai April 2025.

    “Dengan adanya fleksibilitas dalam pemutakhiran eRDKK, data penerima pupuk subsidi dapat terus diperbarui sesuai kondisi di lapangan. Hal ini memastikan bahwa petani yang benar-benar membutuhkan dapat mengakses pupuk tepat waktu dan sesuai alokasi,” ujarnya.

    Andi juga menambahkan sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi pupuk, meminimalkan potensi kesalahan data, dan mengurangi penyimpangan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, perubahan kebijakan ini merupakan langkah nyata Kementan dalam mendukung keberlanjutan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional.

    “Kami ingin memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran. Fleksibilitas pemutakhiran data eRDKK adalah respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan petani di lapangan,” katanya.

    Mentan Amran juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, distributor, pengecer, dan penyuluh pertanian untuk kelancaran distribusi pupuk.

    Dengan adanya kebijakan pemutakhiran data eRDKK, tata kelola pupuk subsidi menjadi lebih adaptif dan responsif, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memaksimalkan hasil panen, dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

  • Zulhas Sebut 70.000 Koperasi Merah Putih Beroperasi Juli

    Zulhas Sebut 70.000 Koperasi Merah Putih Beroperasi Juli

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan sebanyak 70.000 koperasi desa (Kopdes) Merah Putih sudah terbentuk dan mulai beroperasi pada Juli 2025.

    Zulhas menyatakan saat ini pihaknya tengah menunggu Instruksi Presiden (inpres) terkait pembentukan kopdes Merah Putih, yang bertujuan untuk mempercepat rantai pasok dari kota ke desa.

    “Mungkin Juni-Juli udah bisa 70 ribu. Jadi, koperasi ini akan memangkas rantai pasok desa bisa langsung ke kota. Barang dari kota bisa langsung ke desa,” kata Zulhas, dikutip dari Antara, Senin (31/3/2025).

    Nantinya, pembiayaan diberikan kepada koperasi berkisar Rp3 miliar – Rp5 miliar, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk pinjaman bagi anggota koperasi, serta untuk menyerap hasil panen para petani, sehingga dapat memacu ekonomi di level desa.

    “Tapi, dari mana sumbernya, APBD atau APBN, lagi kita matangkan,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

    Menurut Zulhas, untuk inpres pembentukan kopdes Merah Putih akan rampung selama satu bulan.

    “Mudah-mudahan sebulan selesai,” kata dia pula.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi memastikan koperasi desa Merah Putih dikelola dengan transparan, akuntabel, dan profesional.

    “Kita juga ingin ini prudent, karena saya berkali-kali wanti-wanti, koperasi desa Merah Putih ini harus dikelola dengan transparan, profesional, dan akuntabel,” kata Menkop.

    Lebih lanjut, Budi mengingatkan bahwa tata kelola koperasi desa Merah Putih ini nantinya harus tepat dan baik, sehingga, regulasi dan landasan hukumnya harus kuat.

    Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. 

    Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mempercepat pengentasan kemiskinan di desa.

    Dalam SE tersebut, Presiden Prabowo menargetkan pembentukan 70.000 koperasi desa yang akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

    “Arahan ini dipertegas dalam rapat terbatas dengan menetapkan target pembentukan 70.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, yang akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional,” demikian isi SE tersebut dikutip, Rabu (19/3/2025).  

    Adapun, proses pembentukan koperasi ini telah dimulai sejak Maret 2025 dan akan berlangsung hingga Juni 2025 dengan tahapan yang diawali dengan sosialisasi dan persiapan yang  dilakukan kepada pemerintah daerah hingga tingkat desa.   

    Nantinya, akan ada musyawarah desa sehingga setiap desa yang ditargetkan mengadakan musyawarah untuk menyepakati pendirian koperasi.   

  • Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost Sukses Stabilkan Harga Pangan

    Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost Sukses Stabilkan Harga Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeklaim bahwa Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost 2025 yang digelar selama Ramadan telah sukses membuat harga pangan terjangkau.

    Program ini berhasil menyalurkan 2.853 ton komoditas pangan dengan omzet penjualan mencapai Rp39,3 miliar melalui 3.531 outlet yang aktif bertransaksi dari total 3.992 lokasi yang disiapkan.

    “Tingginya serapan pangan menunjukkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini. Pemerintah akan terus memperkuat distribusi pangan serta memastikan ketersediaan stok agar harga tetap stabil di pasaran,” ujar Mentan Amran dalam keterangan tertulis, Senin (31/2/20125).

    Selama program berlangsung hingga 28 Maret 2025, tercatat 638.955 transaksi dengan total 1.388.481 item pangan terjual. Beberapa komoditas paling diminati antara lain beras SPHP sebanyak 1.652.970 kg, gula kemasan 553.212 kg, dan minyak goreng 464.341 liter.

    Sementara itu, stok akhir operasi masih menyisakan 155,3 ton dari tujuh komoditas, dengan jumlah terbesar berasal dari beras premium sebanyak 12.370 kg, daging kerbau 169 kg, dan bawang putih 189 kg.

    Keberhasilan operasi pasar ini didukung oleh inovasi digital melalui platform AgriPost Kementan. Sebagai bagian dari upaya hilirisasi komoditas pertanian, AgriPost hadir untuk memangkas rantai pasok pangan yang panjang dengan menghubungkan produsen langsung ke konsumen.

    Dengan melibatkan BUMN pangan dalam sistem distribusi, harga pangan tetap terkendali dan ketersediaan pangan merata di seluruh wilayah.

    Masyarakat mulai mengenal AgriPost yang berlokasi di kantor pos sebagai tempat berbelanja bahan pangan murah dengan stok yang cukup. Berbeda dengan operasi pasar konvensional yang sering kali menyebabkan antrean panjang akibat keterbatasan stok, AgriPost memastikan ketersediaan pangan lebih terjaga.

    “Beberapa komoditas yang dijual dengan harga lebih rendah dibanding pasar antara lain beras SPHP seharga Rp 12.000 per kg, gula pasir Rp 15.000 per kg, daging kerbau beku Rp 75.000 per kg, minyak goreng Minyakita Rp 14.700 per kg, serta daging ayam ras beku Rp 34.000 per kg,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pada 25 Februari 2025, Mentan Amran Sulaiman memimpin Operasi Pasar Pangan Murah secara besar-besaran dengan melibatkan 4.500 gerai kantor pos di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025.

    Operasi pasar tersebut resmi dimulai pada Senin (24/2/2025) di Kantor PT Pos Indonesia (PosIND), Jakarta Selatan. Mentan Amran menegaskan bahwa kolaborasi dengan PT Pos Indonesia memungkinkan distribusi pangan murah menjangkau hingga pelosok desa.

    “Dengan 4.500 gerai PT Pos Indonesia, operasi pasar ini bisa menjangkau masyarakat luas, baik di kota maupun di daerah terpencil. Ini langkah konkret pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap stabil menjelang Ramadan,” ujar Mentan Amran.

    Dari hasil pelaksanaan program, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah outlet aktif terbanyak, yaitu 549 outlet, disusul oleh Jawa Tengah dengan 528 outlet, serta Jawa Barat dengan 325 outlet. Dari sisi jumlah item pangan yang terjual, Jawa Timur juga menempati posisi teratas dengan 272.583 item, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 236.934 item dan Sumatera Utara dengan 109.705 item.

    Sementara itu, jika dilihat dari omzet penjualan, Jawa Tengah mencatat angka tertinggi dengan Rp 6,7 miliar, diikuti oleh Jawa Timur dengan Rp 5,6 miliar dan Jawa Barat dengan Rp 3,64 miliar.

    Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost 2025 membuktikan bahwa distribusi pangan yang efektif dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan. Keberhasilan ini juga menjadi indikator bahwa upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan berjalan dengan baik.

    Ke depan, Kementan akan terus mengevaluasi dan mengembangkan program ini agar cakupan distribusinya semakin luas. Strategi akan disusun untuk memastikan setiap komoditas dapat terserap optimal, sehingga program serupa dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang. Dengan kombinasi inovasi digital dan kebijakan distribusi yang tepat, diharapkan ketahanan pangan nasional semakin kuat dan masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang.

    Mentan Amran juga memberikan apresiasi kepada PT Pos Indonesia, BUMN pangan (Perum Bulog, PT Berdikari, ID Food, PPI), Kemenko Pangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, serta pihak swasta yang telah berperan aktif dalam mendukung kesuksesan Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost 2025. 

    Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan akses harga pangan murah bagi seluruh lapisan masyarakat.

  • Bulog Cetak Rekor Tertinggi 10 Tahun Terakhir, Penyerapan Gabah Petani Capai 725 Ribu Ton Setara Beras

    Bulog Cetak Rekor Tertinggi 10 Tahun Terakhir, Penyerapan Gabah Petani Capai 725 Ribu Ton Setara Beras

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan mendukung kesejahteraan petani, Perum Bulog terus mempercepat proses penyerapan gabah dan beras dari hasil panen petani di seluruh Indonesia. 

    Bahkan hingga Maret 2025, Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto mengungkapkan, pihaknya telah mencatat penyerapan gabah petani yang luar biasa, dengan total mencapai lebih dari 725.000 ton setara beras. Serapan tersebut merupakan sebuah capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir. 

    “Penyerapan gabah yang mencapai lebih dari 725.000 ton setara beras ini merupakan capaian tertinggi Bulog dalam periode Januari-Maret dalam 10 tahun terakhir. Angka ini sejalan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan merupakan upaya nyata Bulog untuk memastikan cadangan pangan nasional tetap stabil,” ungkap Prihasto dalam keterangannya, Minggu (30/3/2024). 

    Sebagai bagian dari langkah konkret dalam mempercepat penyerapan gabah, Prihasto mengungkapkan, Bulog telah meningkatkan kerja sama dengan petani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta perusahaan penggilingan beras di seluruh Indonesia. Penyerapan gabah dilakukan dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni Rp 6.500,-/kg untuk gabah kering panen (GKP). 

    “Kami berkomitmen untuk terus mendukung para petani dengan cara menyerap hasil panen mereka, sehingga program penyerapan gabah ini menjadi wujud nyata komitmen kami dalam mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional,” tegas Prihasto. 

    Disisi lain, Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, Sudaryono memberikan apresiasi atas kinerja Bulog dalam mendukung para petani melalui penyerapan gabah dan beras. Sudaryono menambahkan bahwa upaya ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan petani, terutama menjelang hari raya, saat kebutuhan pangan biasanya meningkat.

    “Bulog telah membeli gabah kering panen (GKP) dari petani dengan harga Rp 6.500,-/kg. Harga ini mencerminkan bentuk kehadiran pemerintah untuk mensejahterakan petani Indonesia. Ini adalah bukti perhatian nyata Presiden Prabowo melalui Bulog. Ini kebijakan nyata. Dengan harga Rp 6.500, para petani akhirnya bisa merasakan manfaat dari hasil kerja keras mereka dan mendorong perekonomian di desa,” kata Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. 

    Lebih lanjut, Sudaryono mengungkapkan, kebijakan pembelian dan penyerapan gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram oleh pemerintah melalu Perum Bulog bertujuan untuk meningkatkan nilai tukar petani (NTP) atau mendukung harga yang menguntungkan bagi petani serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, kebijakan tersebut juga memastikan ketersediaan pangan dalam negeri, khususnya beras, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Selain terus gencar melakukan sosialisasi pembelian gabah di tingkat petani dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah, kami juga aktif mengedukasi petani dan pemangku kepentingan terkait mengenai pentingnya melakukan panen pada waktu yang tepat. Hal ini sangat penting karena panen yang tepat akan menghasilkan gabah dengan kualitas yang lebih baik, yang tentunya akan berdampak positif bagi kesejahteraan petani,” terang Sudaryono. 

    Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso menjelaskan, dengan harga pembelian gabah Rp 6.500,-/kg, Bulog memastikan bahwa para petani tidak merugi dan dapat menikmati hasil panen mereka dengan harga yang baik. 

    Selain itu, lanjut Widiarso, Bulog juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, TNI, dan POLRI, untuk memastikan penyerapan gabah dapat berlangsung dengan lancar di seluruh wilayah Indonesia.

    “Dengan langkah dan capaian ini, Bulog berharap dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih kuat dan meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan di masa depan. sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Widiarso.