Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Khofifah sambut baik dukungan Lantamal V untuk kedaulatan pangan Jatim

    Khofifah sambut baik dukungan Lantamal V untuk kedaulatan pangan Jatim

    “Dalam pertemuan tadi disebutkan bahwa Lantamal V menyiapkan lahan seluas 70 hektare untuk mendukung program kedaulatan pangan. Ini merupakan bentuk nyata sinergi yang tidak sekadar wacana, tetapi langsung kepada aksi di lapangan,”

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik dukungan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V terhadap program ketahanan pangan nasional melalui penyediaan lahan seluas 70 hektare di Surabaya.

    Hal tersebut disampaikan Khofifah usai menerima audiensi dan silaturahmi Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Arya Delano di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (15/4).

    “Dalam pertemuan tadi disebutkan bahwa Lantamal V menyiapkan lahan seluas 70 hektare untuk mendukung program kedaulatan pangan. Ini merupakan bentuk nyata sinergi yang tidak sekadar wacana, tetapi langsung kepada aksi di lapangan,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu.

    Gubernur menyebutkan, saat ini Jawa Timur tengah fokus pada penguatan kedaulatan pangan, khususnya dalam meningkatkan produksi padi. Berdasarkan data tahun 2024, produksi padi di Jatim mencapai 9,27 juta ton atau setara dengan 5,35 juta ton beras.

    “Tahun 2025, kami diberi target untuk meningkatkan produksi padi menjadi 12,6 juta ton. Kontribusi ini setara dengan 17,56 persen kebutuhan nasional, yang semakin mengukuhkan posisi Jatim sebagai lumbung pangan nasional,” tuturnya.

    Khofifah juga mengapresiasi peran aktif Lantamal V yang tidak hanya berfokus pada sektor pertahanan laut, tetapi juga turut berkontribusi dalam berbagai sektor lain seperti ekonomi, pariwisata, dan penyediaan rumah layak huni.

    “Lantamal V telah menjadi bagian dari pembangunan yang kehadirannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ke depan, sinergi dan kolaborasi ini harus terus diperkuat,” katanya.

    Dalam suasana Lebaran, Khofifah menilai momentum audiensi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat solidaritas antar-instansi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

    Selain itu, ia juga meminta dukungan Lantamal V untuk memperbarui data kepemilikan wilayah pesisir dan laut yang dinamis.

    “Kami berharap bantuan dari Lantamal V untuk melakukan pembaruan data di lapangan, mengingat wilayah pesisir sering mengalami perubahan,” ujarnya.

    Sementara itu, Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Arya Delano menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung program Pemprov Jatim di berbagai sektor.

    “Saya asli Surabaya dan sekarang mendapat tugas di sini. Ini menjadi bentuk pengabdian saya dan jajaran Lantamal V kepada masyarakat,” katanya.

    Ia menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan kontribusi agar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

    “Kami datang untuk melaporkan apa saja yang sudah kami kerjakan, dan ke depan akan terus kami tingkatkan,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Masuk Polres Sumenep, AKBP Rivanda Disambut Taburan ‘Beras Kuning’

    Masuk Polres Sumenep, AKBP Rivanda Disambut Taburan ‘Beras Kuning’

    Sumenep (beritajatim.com) – Polres Sumenep menggelar prosesi penyambutan AKBP Rivanda sebagai kapolres baru di wilayah hukum Sumenep. Prosesi penyambutan dilakukan di Mapolres setempat pada Selasa (15/04/2025).

    Penyambutan dilakukan mulai pintu gerbang Mapolres, dengan pengalungan rangkaian bunga melati oleh Polisi Cilik. Kemudian dilanjutkan dengan tradisi ‘Pedang Pora’. Setelah upacara Pedang Pora, prosesi penyambutan dilanjutkan dengan Tari ‘Muang Sangkal’.

    Tarian tradisional Sumenep ini kerap dijadikan sebagai tarian pembuka yang menyambut hadirnya tamu-tamu agung. Tari ‘muang sangkal’ terdiri dari dua kata, yakni muang dan sangkal. Kata mowang atau muang berarti membuang, sedangkan kata sangkal berarti sial atau petaka. Karena itu, Tari ‘Muang Sangkal’ dianggap sebagai tarian untuk membuang sial. Sebagai lambang pembuang sial, para penari di akhir tarian menabur beras kuning dari mangkok kuningan yang dibawanya, sebagai perlambang membuang sial.

    Sementara para anggota Polres Sumenep menabur bunga melati sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan Kapolres baru. Sedangkan AKBP Rivanda terlihat tersenyum sambil menyapa personel dan mengenal lingkungan Mapolres Sumenep.

    Sesuai telegram Kapolri Nomor ST/489/III/KEP./2025 tanggal 12 Maret 2025, AKBP Henri Noveri Santoso dimutasi sebagai Kapolres Nganjuk. Sedangkan jabatan Kapolres Sumenep diisi AKBP Rivanda yang sebelumnya menjabat Kapolres Tanggamus, Polda Lampung.

    “Dengan kepemimpinan AKBP Rivanda, jajaran Polres Sumenep diharapkan semakin profesional dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Sumenep serta menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Plt Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti S.

    Sekadar diketahui, serah terima jabatan Kapolres Sumenep telah dilakukan di Mapolda Jawa Timur. (tem/but)

  • Titiek Soeharto tekankan penyerapan gabah petani dilakukan maksimal

    Titiek Soeharto tekankan penyerapan gabah petani dilakukan maksimal

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penyerapan gabah petani bisa dilakukan secara maksimal demi ketahanan pangan nasional.

    “Koordinasi harus maksimal agar distribusi dan penyerapan hasil petani berjalan lancar,” kata Titiek sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Titiek menekankan hal itu saat melakukan kunjungan kerja bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Gudang Bulog Siron, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

    Menurutnya, Aceh Besar sebagai daerah produsen memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sehingga dia menekankan agar penyerapan gabah bisa dilakukan lebih maksimal.

    Lebih lanjut dia menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjaga ketersediaan dan kualitas pangan.

    “Kami ingin memastikan bahwa stok beras tersedia dengan baik, kualitas penyimpanannya terjaga, dan bantuan pangan tepat sasaran,” ucapnya.

    Ia menambahkan, hal itu penting untuk melindungi masyarakat, apalagi dalam situasi ekonomi global yang masih belum stabil.

    Dalam rangka mengakselerasi capaian target pengadaan setara 3 juta ton beras secara nasional, Bapanas bersama Komisi IV DPR RI melakukan pemantauan langsung terhadap serapan gabah dan beras petani di Provinsi Aceh untuk memastikan hasil panen petani terserap secara optimal.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa Aceh memiliki posisi strategis dalam mendukung penguatan cadangan beras nasional.

    Ia menekankan pentingnya optimalisasi peran Bulog dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyerap gabah petani.

    “Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah penting dalam strategi pengadaan nasional. Kami ingin memastikan Bulog dan seluruh pemangku kepentingan menyerap gabah petani secara optimal,” ujar Ketut.

    Disebutkannya, hingga 8 April 2025, realisasi pengadaan beras oleh Kanwil Bulog Aceh melalui mekanisme penugasan dan komersial telah mencapai 55.428 ton, dengan total stok beras yang dikuasai sebesar 81.853 ton, serta pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4.587 ton.

    Sementara itu, secara nasional serapan Bulog mencapai 817 ribu ton setara beras atau 27 persen dari total target 3 juta ton. Hingga saat ini, stok beras di Bulog mencapai 2,2 juta ton.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan pemenuhan stok pangan dari produksi dalam negeri merupakan sejalan dengan tekad dan komitmen dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus mengutamakan pemenuhan stok pangan dari hasil produksi petani dalam negeri. Ini bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga bentuk keberpihakan pada petani lokal dan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” kata Arief.

    Arief menegaskan pemerintah terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pengadaan pangan nasional, termasuk memastikan serapan gabah petani berjalan maksimal, agar stok cadangan beras pemerintah terjaga dan harga di tingkat petani tetap menguntungkan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mentan dampingi Presiden kunjungan Kenegaraan ke Yordania

    Mentan dampingi Presiden kunjungan Kenegaraan ke Yordania

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertolak menuju Amman, Yordania, untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah dan Turki, Sabtu.

    “Selama di Yordania, Mentan Amran dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman di bidang pertanian dengan pihak Kerajaan Hasyimiyah,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Dalam rombongan tersebut turut serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Kunjungan itu bertujuan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara mitra strategis, khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan pertanian.

    Indonesia dan Yordania telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950 dan terus memperkuat kerja sama lintas sektor yang saling menguntungkan.

    Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi dan dokumentasi ilmiah serta teknis; pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kapasitas; kolaborasi program magang dan partisipasi pameran;

    Selanjutnya, promosi perdagangan dan investasi pertanian; fasilitasi akses pasar produk-produk pertanian; serta bentuk kerja sama lainnya yang disepakati kedua pihak.

    Kerja sama itu sangat relevan karena Indonesia dan Yordania memiliki potensi saling melengkapi. Indonesia unggul dalam produksi komoditas tropis seperti kelapa sawit, rempah-rempah, dan karet.

    Sementara Yordania merupakan salah satu produsen fosfat terbesar di dunia, serta memiliki keunggulan dalam teknologi pertanian lahan kering dan pengelolaan air.

    Selain kerja sama teknis, kesamaan karakter sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim membuka peluang besar dalam pengembangan industri halal, termasuk produk pangan berbasis syariah.

    Kehadiran Mentan dalam kunjungan itu mencerminkan komitmen kuat untuk memperkuat diplomasi pertanian, membuka ruang kolaborasi internasional, serta memperluas peluang kerja sama strategis guna mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan kunjungi sawah dan beri penyuluhan petani di Sukakarya Bekasi

    Kementan kunjungi sawah dan beri penyuluhan petani di Sukakarya Bekasi

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengunjungi areal persawahan dalam rangka memberikan penyuluhan kepada para petani di wilayah Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Tenaga Ahli Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nandang mengungkapkan kunjungan lapangan ini sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dalam rangka mendukung program pertanian nasional.

    “Kami juga ingin melihat dari dekat, mengecek langsung hasil panen dan progres sektor pertanian di wilayah ini,” katanya di Kabupaten Bekasi, Sabtu.

    Kunjungan lapangan ini turut dihadiri Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Mitra Bulog Cabang Karawang, LSM dan kelompok tani, Balai Penyuluhan Pertanian serta penyuluh lapangan hingga perangkat wilayah setempat.

    Dalam kesempatan ini Nandang turut memberikan arahan dan evaluasi teknis terkait hasil panen serta pengelolaan lahan tanam guna meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Bekasi.

    Menurut dia optimalisasi hasil panen ditentukan dari sejumlah indikator yang sudah mulai diperhatikan sejak penyiapan lahan tanam, mencakup tingkat kesuburan tanah, pemilihan benih padi hingga ketersediaan pasokan irigasi.

    Perawatan selama masa tanam juga penting dilakukan, termasuk pemberian pupuk dan anti hama secara rutin serta penggunaan teknologi modern guna memudahkan serta mempercepat produktivitas petani.

    “Yang tidak kalah penting adalah peran pemerintah daerah dalam mengakomodasi kebutuhan petani, termasuk tugas utama kami untuk memastikan kebutuhan petani tercukupi. Lalu peran Perum Bulog dengan menyerap hasil panen petani,” katanya.

    Sub Koordinator Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Dodo Hadi Triwardoyo mengatakan pemerintah daerah tahun ini menargetkan produksi gabah kering hingga mencapai 500.000 ton melalui 48.000 hektare lahan pertanian yang ada.

    Ia menyatakan sejumlah langkah terus dilakukan guna memenuhi target produksi tahun ini sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional serta Astacita Presiden Prabowo Subianto pada sektor swasembada pangan.

    Langkah strategis pertama melalui perbaikan infrastruktur pertanian seperti normalisasi saluran yang memiliki sedimentasi tinggi serta memastikan mesin pompa berikut selang air berfungsi dengan baik.

    Pihaknya juga berupaya mengoptimalkan ketersediaan lahan pertanian dengan terus meningkatkan produktivitas panen pada setiap area persawahan yang ada, termasuk pemberian bantuan benih secara berkelanjutan.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom ingatkan RI agar tidak tawarkan tarif 0 “sensitive list” ke AS

    Ekonom ingatkan RI agar tidak tawarkan tarif 0 “sensitive list” ke AS

    Yang perlu dicatat, ketika kita negosiasi tarif, itu ada produk namanya sensitive list. Kalau sensitive list jangan dinolkan

    Jakarta (ANTARA) – Research Associate CORE Indonesia Sahara mengingatkan Pemerintah Indonesia agar tidak menawarkan tarif impor nol persen dalam negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) khusus untuk produk-produk yang masuk dalam kategori sensitive list.

    “Yang perlu dicatat, ketika kita negosiasi tarif, itu ada produk namanya sensitive list. Kalau sensitive list jangan dinolkan,” kata Sahara saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Ia mencontohkan produk dalam sensitive list di antaranya beras, minuman beralkohol, senjata dan seterusnya. Apabila tarif impor nol persen berlaku untuk komoditas beras, misalnya, maka dikhawatirkan dapat mengancam ketahanan pangan nasional dan tidak memberi perlindungan bagi petani Indonesia.

    “Jadi, ada produk yang kita tawarkan tetap jadi sensitive list buat Indonesia, tetapi ada produk yang bisa kita negosiasi,” ujar Sahara.

    Terkait dengan tantangan non-tariff measures (NTMs), sebelumnya Presiden AS Donald Trump menganggap ada perlakuan yang tidak adil di dalam NTMs.

    Dalam hal ini, ujar Sahara, Indonesia harus memetakan setiap komoditas dan memetakan regulasi apa saja yang dianggap AS menghambat ketika produk mereka akan masuk ke Indonesia.

    “Regulasi tersebut perlu diharmonisasi untuk masing-masing komoditas. Dan ini tidak mudah untuk masing-masing komoditas yang kita impor. Akan beda-beda kebijakannya, regulasinya, itu harus dilihat,” kata Sahara.

    Selanjutnya, dalam berbagai kesempatan, Trump juga sering menyebutkan bahwa AS telah mengalami defisit perdagangan barang.

    Merespons hal ini, Sahara meminta pemerintah Indonesia untuk memeriksa kembali data perdagangan jasa antara Indonesia dan AS, sehingga negosiasi yang dilakukan tidak hanya mencakup perhitungan perdagangan barang saja.

    Ia mencontohkan berbagai perdagangan jasa AS yang selama ini sudah masuk ke Indonesia, terutama dalam konteks digital seperti Adobe, Google termasuk Cloud, hingga berbagai layanan hiburan dan game digital, serta jasa logistik dari AS.

    Oleh sebab itu, ia mendorong agar tim Indonesia yang akan melakukan negosiasi tarif dengan AS harus bisa menggali data perdagangan sektor jasa antara Indonesia dengan AS sehingga mengetahui posisi Indonesia apakah surplus atau defisit.

    “Saya tidak tahu datanya seperti apa, Indonesia harus punya data perdagangan jasa antara Indonesia dengan Amerika. Jangan-jangan, kalau digabungkan perdagangan barang dengan jasa, jangan-jangan Indonesia itu defisit. Cuma memang tidak ada datanya saya sudah berusaha untuk mencari,” kata Sahara.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington D.C.

    Beberapa di antaranya termasuk revitalisasi revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), deregulasi NTMs melalui relaksasi TKDN sektor informasi dan komunikasi dari AS, menyeimbangkan neraca perdagangan barang, serta insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS.

    Pemerintah Indonesia juga mengajak negara-negara ASEAN dalam ASEAN Economic Ministers (AEM) Special Meeting pada 10 April 2025 untuk melakukan negosiasi bersama guna menghadapi tarif resiprokal AS.

    Pada 2 April lalu, Trump mengumumkan kenaikan tarif ke banyak negara. Indonesia berada di urutan kedelapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.

    Pada Rabu (9/4) waktu setempat, Trump mengumumkan penundaan kebijakan tarif impor hingga 90 hari ke berbagai mitra dagang, kecuali untuk China sebesar 125 persen.

    Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium dan mobil akan sama.

    Namun memasuki Kamis (10/4) waktu setempat, Trump merevisi tarif impor ke China menjadi 145 persen, yang merupakan batas bawah atau masih berpotensi meningkat ke depan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Setop Keran Impor Beras, Produksi Dalam Negeri Aman?

    Prabowo Setop Keran Impor Beras, Produksi Dalam Negeri Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian serius dalam menjalankan komitmennya untuk menutup keran impor beras konsumsi. Lantas, apakah produksi beras dalam negeri sudah dapat memenuhi kebutuhan nasional?

    Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2025, pemerintah mempertegas ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani lokal secara optimal.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, kebijakan ini menjadi pedoman pemerintah dan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dalam negeri secara maksimal.

    “Pemerintah telah berkomitmen tidak ada impor beras lagi. Jadi produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan kita,” kata Arief dalam keterangannya, Selasa (8/4/2025).

    Melalui beleid ini, pemerintah kembali menegaskan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton di 2025. Pemerintah melalui Perum Bulog menyerap hasil panen petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram (kg) untuk gabah kering panen (GKP) dengan segala kualitas di tingkat petani.

    Adapun, pengadaan beras dalam negeri oleh Perum Bulog berdasarkan penugasan Bapanas. Penugasan itu diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.

    Pada awal 2025, kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menyepakati Perum Bulog menyerap 3 juta ton beras.

    Pemerintah kemudian menerbitkan sejumlah kebijakan demi mendukung pencapaian target tersebut. Salah satunya, dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Melalui beleid itu, pemerintah mencabut rafaksi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan menetapkan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg.

    Bapanas juga menetapkan HPP beras di gudang Perum Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Arief mengatakan, penyesuaian ini dilakukan atas permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

    “Jadi atas permintaan Menteri Pertanian dan teman-teman Perpadi, derajat sosoh yang sebelumnya 100% kita turunkan menjadi 95%, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Penyerapan Gabah

    Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, sudah seharusnya Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah dalam negeri. Mengingat, selama ini cadangan beras pemerintah 80% dipenuhi melalui impor, bukan penyerapan dalam negeri.

    “Saatnya Bulog untuk mengoptimalkan menyerap gabah di dalam negeri,” kata dia kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Lebih lanjut, Eliza menyebut bahwa Perum Bulog telah mendapatkan dukungan dari sejumlah kementerian/lembaga. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian BUMN telah mendukung Perum Bulog dengan menyediakan gudang-gudang penyimpanan, serta Kemenkeu telah mendukung dari sisi pendanaan.

    Dia mengatakan, tugas Perum Bulog saat ini adalah mencari cara agar dapat menjangkau seluruh sentra-sentra produksi di Indonesia. Mengingat, gedung Bulog tak selalu tersedia di daerah sentra produksi sehingga dibutuhkan percepatan untuk menyerap gabah-gabah petani.

    Petani menjemur gabah hasil panen di Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (5/4/2024).

    Menurutnya, Bulog dapat melakukan jemput bola seperti yang dilakukan para tengkulak, mengingat petani terbiasa menjual hasil panen di lahan. Cara ini juga dinilai memudahkan para petani lantaran tidak harus membawa hasil panennya ke penggilingan-penggilingan.

    “Berarti kan tinggal Bulog bagaimana mereka bisa menjemput bola, gabah-gabah milik petani,” ujarnya.

    Selain itu, jika Bulog berbenah dan melakukan percepatan penyerapan dengan memanfaatkan berbagai macam instrumen yang ada, dia optimistis Perum Bulog dapat menjalankan penugasan tersebut.

    “Dan ini akan menguntungkan dari sisi petani juga, karena mereka akan dari sisi kepastian pasar, mereka juga mendapatkan kepastian pasar dan juga adanya kepastian harga,” tuturnya

    Proyeksi Produksi

    Lantas, bagaimana proyeksi produksi beras dalam negeri di tengah kebijakan setop impor beras?

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis produksi beras nasional akan mencapai 32,8 juta ton pada 2025. Proyeksi ini seiring dengan diyakini adanya peningkatan produksi saat musim panen.

    Produksi beras dalam negeri diperkirakan cukup bagus tahun ini. Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) 2025, total produksi padi diperkirakan mencapai 34,47 juta ton GKP atau melampaui target awal yang ditetapkan.

    Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi masyarakat, produksi beras sementara pada periode Januari-Mei 2025 mencapai 16,62 juta ton beras.

    Jumlah tersebut meningkat 1,83 juta ton beras atau 12,40% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 14,78 juta ton beras.

  • Bupati Aceh Besar: Kunjungan Komisi IV DPR perkuat sektor pangan

    Bupati Aceh Besar: Kunjungan Komisi IV DPR perkuat sektor pangan

    Produksi petani kami cukup bagus, namun penyerapan dan akses pasar masih menjadi pekerjaan rumah

    Banda Aceh (ANTARA) – Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyatakan kunjungan Komisi IV DPR ke daerah tersebut menjadi dorongan positif bagi daerah yang dipimpinnya dalam memperkuat pembangunan sektor pangan.

    “Kami menyambut baik kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan anggota ke Aceh umumnya dan Aceh Besar khususnya. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Pusat benar-benar memperhatikan kondisi pangan di daerah,” kata Muharram di Aceh Besar, Kamis.

    Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menyambut kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi dan anggota Komisi IV DPR RI dalam rangka pengawasan dan evaluasi ketahanan pangan nasional di Kabupaten Aceh Besar.

    Ia menjelaskan, Aceh Besar merupakan salah satu sentra produksi pangan di Provinsi Aceh dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal infrastruktur dan distribusi.

    “Produksi petani kami cukup bagus, namun penyerapan dan akses pasar masih menjadi pekerjaan rumah. Kami berharap ke depan ada dukungan lebih besar agar hasil petani bisa diserap maksimal dan masyarakat tetap mendapatkan pangan yang terjangkau dan berkualitas,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Komisi IV membahas strategi penguatan cadangan pangan dan pemberdayaan petani lokal.

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi di sela-sela kunjungan ke Gudang Bulog Aceh di Gampong Siron Kecamatan Ingin Jaya mengatakan, kunjungannya itu bertujuan untuk melihat langsung kondisi distribusi dan ketersediaan stok beras, serta memastikan program bantuan pangan berjalan efektif di lapangan.

    “Kami ingin memastikan bahwa beras tersedia dengan baik, kualitas penyimpanannya terjaga, dan program-program bantuan pangan tepat sasaran. Ini penting agar masyarakat tidak mengalami kesulitan di tengah situasi ekonomi yang masih fluktuatif,” katanya.

    Ia juga berpesan akan pentingnya kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

    “Ketahanan pangan adalah isu strategis. Daerah seperti Aceh Besar punya peran penting dalam menjaga pasokan beras, maka koordinasi harus maksimal agar distribusi dan penyerapan hasil petani berjalan lancar,” katanya.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani Sebut Penyaluran Pupuk Subsidi 1,7 Juta Ton di Awal 2025

    Sri Mulyani Sebut Penyaluran Pupuk Subsidi 1,7 Juta Ton di Awal 2025

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun anggaran 2025 berjalan tepat waktu. Penyaluran pupuk bersubsidi juga sudah sesuai yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto guna mendukung ketahanan pangan nasional.

    Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia (Persero), realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai 28 Maret 2025 tercatat 1.713.652 ton dari alokasi yang ditetapkan pemerintah 9.550.000 ton. Rincian realisasinya, Urea sebesar 823.509 ton, NPK sebesar 818.740 ton, NPK Formula Khusus sebesar 12.057 ton, dan pupuk Organik sebesar 59.346 ton.

    “Subsidi yang tadi bapak presiden sampaikan, subsidi pupuk coba bayangkan kita di 2025 sampai Maret sudah mengeluarkan 1,7 juta ton dan ini dilakukan secara tepat waktu dan tadi sesuai instruksi Bapak Presiden simplifikasi yang menjelaskan bagaimana kita bisa men-secure panen yang baik, karena pupuknya datang pada saat dia tanam,” ungkapnya dalam acara Sarasehan Ekonomi, dikutip Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya pupuk bersubsidi kerap disalurkan terlambat meski anggarannya tersedia. Oleh karena itu, kinerja penyaluran pupuk bersubsidi pada tiga bulan pertama di tahun tak lepas dari langkah reformasi tata kelola pupuk bersubsidi.

    Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Melalui aturan ini, Pemerintah memutuskan untuk merampingkan proses distribusi atau penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

    “Reform itu sangat-sangat memberikan pengaruh sangat besar terhadap perbaikan apa yang ada di dalam pelaksanaan. Beberapa subsidi BBM, LPG 3 Kg, subsidi Listrik semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan, ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini dapat perlindungan dari APBN,” ujarnya.

    Dapat diketahui, Pupuk Indonesia telah mengintegrasikan rantai pasok pupuk dari produksi hingga distribusi dengan prinsip efisiensi, transformasi digital, dan inovasi. Komitmen ini tercermin dalam berbagai capaian strategis perusahaan, baik dari sisi produksi, distribusi, hingga dampak sosial.

    Selama satu dekade lebih, Pupuk Indonesia telah meningkatkan kapasitas produksi pupuk nasional secara signifikan dengan beroperasinya Pabrik Amonia Urea II Petrokimia Gresik dan Pabrik Pupuk Kaltim V pada tahun 2015, Pabrik NPK PIM pada tahun 2023, dan Phonska V Petrokimia Gresik tahun 2024.

    Upaya peningkatan efisiensi energi juga dilakukan melalui revamping fasilitas produksi di berbagai anak perusahaan. Sementara itu, sepanjang kuartal I 2025 Pupuk Indonesia telah mencatatkan 1,7 juta ton penyaluran pupuk bersubsidi, meningkat lebih dari 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Kinerja ini ditopang oleh kebijakan percepatan distribusi pupuk subsidi dari pemerintah dan digitalisasi melalui platform i-Pubers, yang memudahkan petani menebus pupuk hanya dengan KTP dan memungkinkan pelacakan penyaluran secara real time hingga ke kios.

    Lihat juga Video Viral Nenek Terbaring di Ambulans Harus ke Kios untuk Beli Pupuk Subsidi

    (ily/ara)

  • Kumpul bersama petani di Wampu, Bupati Langkat bahas pembangunan irigasi 

    Kumpul bersama petani di Wampu, Bupati Langkat bahas pembangunan irigasi 

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Kumpul bersama petani di Wampu, Bupati Langkat bahas pembangunan irigasi 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat Syah Afandin, bersama Wakil Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menghadiri acara halal bil halal keluarga besar gabungan kelompok tani (gapoktan) Maju Sejahtera di Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Minggu (6/4).

    Kepala Desa Stabat Lama Barat, T. Firmansyah, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Langkat. Ia berharap dukungan Pemkab Langkat dalam percepatan pembangunan irigasi, mengingat desanya berada di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian.

    “Kami memiliki 11 kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Maju Sejahtera. Harapan kami irigasi bisa segera terealisasi demi kemakmuran petani dan kesejahteraan masyarakat desa,” ucap Firmansyah seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Rabu (9/4). 

    Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Langkat, Riki Sapariza mengapresiasi semangat dan kekompakan para petani dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia mengaku awalnya mengira acara ini bersifat sederhana, namun ternyata sangat luar biasa dan penuh semangat gotong royong.

    “Saya kira ini acara biasa, ternyata luar biasa. Saya sampaikan langsung ke Bupati dan Wakil Bupati bahwa tidak ada donasi dari saya, semua murni dari para petani,” ungkap Riki.

    Bupati Langkat Syah Afandin, menyatakan rasa bahagia dan bangganya bisa hadir bersama para petani. Ia menegaskan bahwa kehadiran dirinya bersama wakil  dan jajaran kepala perangkat daerah adalah bentuk dukungan penuh terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana visi besar Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kita hadir di sini membawa kepala dinas terkait agar bisa menyerap langsung apa yang dibutuhkan para petani. Ini bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam peningkatan ketahanan pangan,” kata Bupati.

    Ia juga menyampaikan rencana kunjungan ke Kementerian Pertanian RI dalam waktu dekat untuk menjajaki program-program yang bisa diakses guna mendukung kesejahteraan petani Langkat. Mengenai kebutuhan irigasi, Bupati menyebut telah menjalin kerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Sumatera Utara.

    “Informasi terakhir, insya Allah tahun ini pembangunan irigasi untuk desa ini akan direalisasikan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti pentingnya pengembangan produk hasil pertanian dan pemanfaatan teknologi digital. Ia mencontohkan negara Thailand yang sukses memasarkan produk pertaniannya secara digital mulai dari tahap tanam hingga panen.

    “Kita harus bisa mengikuti jejak itu. Petani Langkat harus mulai aktif mempromosikan hasil pertaniannya melalui media sosial,” imbuhnya.

    Di akhir sambutannya, Bupati Langkat berharap momen syawal ini menjadi pintu keberkahan bagi seluruh masyarakat Langkat. Ia juga meminta doa agar dirinya bersama wakil dapat menjadi pemimpin yang amanah dan membawa manfaat nyata bagi rakyat.

    Sumber : Radio Elshinta