Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Profil Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang Bongkar Proyek Fiktif Rp5 Miliar

    Profil Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang Bongkar Proyek Fiktif Rp5 Miliar

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap proyek fiktif Rp5 miliar di Kementan yang menyeret beberapa pejabat dan pengamat pertanian.

    Menteri Andi Amran Sulaiman mengungkap sejumlah pejabat bahkan melakukan lobi padanya dan minta dimaafkan saja. Pengamat yang terlibat juga diduga menyebar opini tak berdasar.

    Pihaknya dengan tegas akan membawa kasus proyek fiktif Rp5 miliar itu ke jalur hukum. Berikut profil Andi Amran Sulaiman.

    Profil Andi Amran Sulaiman

    Ia adalah pengusaha sukses dan Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2014-2019 di era pemerintahan Presiden Jokowi.

    Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan pada 27 April 1968 kembali dipercaya sebagai Mentan menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang tersandung kasus korupsi pada Oktober 2023.

    Amran menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, meraih gelar sarjana sampai doktor di bidang pertanian dengan spesialisasi ilmu hama dan penyakit tanaman.

    Ia dikenal sebagai salah saru menteri terkaya karena perannya sebagai petinggi Tiran Group, perusahaan sektor agribisnis, pertambangan, dan perdagangan yang berpusat di Makassar yang didirikannya pada 1998.

    Tiran Group berkembang pesat jadi salah satu konglomerasi berpengaruh besar di Sulawesi dan nasional. Ia banyak mengembangkan produk pertanian dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

    Perusahaan ini juga berkontribusi dalam upaya peningkatan ketahanan pangan nasional, khususnya lewat pengembangan komoditas pertanian strategis.

    3 Kali Menjabat sebagai Menteri Pertanian

    Presiden Jokowi menunjuk Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian tahun 2014. Ia berhasil membawa berbagai terobosan di sektor pertanian.

    Salah satu pencapaian pentingnya yakni peningkatan produksi beras nasional yang berhasil mencapai surplus dalam beberapa tahun, membantu Indonesia mengurangi impor pangan secara signifikan.

    Kementan mendukung modernisasi pertanian dengan memberi akses lebih luas bagi petani pada teknologi, alat mesin pertanian dan program bantuan pemerintah di bawah kepemimpinannya.

    Ia kembali dipercaya menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang ditangkap atas kasus korupsi 25 Oktober 2023 dan kabinet Presiden Prabowo Subianto saat ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Di Tengah Paceklik Pendanaan, Eratani Raup Rp105 Miliar

    Di Tengah Paceklik Pendanaan, Eratani Raup Rp105 Miliar

    Jakarta: Saat banyak startup berguguran karena sulit mendapatkan dana, Eratani justru mencetak prestasi. Startup agritech ini sukses meraih pendanaan Seri A sebesar USD6,2 juta atau sekitar Rp105 miliar. 
     
    Putaran ini dipimpin oleh Clay Capital dengan dukungan dari TNB Aura, SBI Ven Capital, AgFunder, Genting Ventures, dan IIX.
     
    Kucuran dana segar ini membuktikan kepercayaan investor terhadap visi besar Eratani dalam mentransformasi sektor pertanian padi di Indonesia, sekaligus mendukung ambisi swasembada pangan nasional pada 2027.

    Pendanaan besar untuk dampak nyata di sawah
    Didirikan pada 2021, Eratani hadir sebagai solusi menyeluruh bagi petani kecil di sektor padi. Lewat platform digitalnya, Eratani telah memberdayakan lebih dari 34.000 petani di Jawa dan Sulawesi, mengelola 13.000 hektar lahan pertanian padi, meningkatkan hasil panen hingga 29 persen dan pendapatan petani sampai 25 persen di 2024, memproduksi 112.000 ton beras dan gabah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Di Eratani, kami membuktikan bahwa dampak ekonomi dan sosial dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan lingkungan,” ujar Co-founder dan CEO Eratani Andrew Soeherman, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 April 2025.
     
    “Fokus kami bukan pada ekspansi yang serba cepat, melainkan pada pembangunan fondasi yang kokoh agar kami dapat tumbuh secara strategis,” imbuh dia.
     

    Menyatukan ekosistem pertanian 
    Menurutnya, masalah utama sektor pertanian padi di Indonesia adalah ekosistemnya yang tercerai-berai. Oleh karena itu, Eratani menjawab tantangan ini lewat pendekatan digital yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan.
     
    Petani bisa mengakses pendanaan terjangkau, bibit dan pupuk berkualitas, layanan konsultasi agronomi, hingga akses pasar. Semua disediakan dalam satu platform yang terintegrasi.
     
    “Dengan memanfaatkan wawasan berbasis data, kami dapat mengelola risiko dengan lebih efektif dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas di lapangan,” ujar Susilo, Co-founder dan CFO Eratani, Bambang Cahyo.
    Petani kecil beri dampak besar
    Eratani tak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan petani, tapi juga berkontribusi besar terhadap lingkungan. Pasalnya, budidaya padi diketahui menyumbang 1,5–2 persen dari total emisi gas rumah kaca global, setara dengan seluruh sektor penerbangan.
     
    “Eratani meredefinisi apa yang bisa dicapai oleh petani kecil di Indonesia,” kata Partner di Clay Capital, Gerard Chia.
     
    “Model terintegrasi dan berorientasi pada petani yang diterapkan Eratani membedakannya dari platform agritech pada umumnya. Eratani punya potensi mendorong perubahan sistemik melalui praktik berkelanjutan dan membuka peluang baru di pasar karbon,” jelas dia.
     
    Dengan tambahan pendanaan ini, Eratani akan memperluas adopsi teknologi pertanian presisi, mekanisasi, dan praktik budidaya ramah lingkungan. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, profitabilitas, serta mendukung target iklim dan ketahanan pangan nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Menteri Pertanian Target Bentuk 4.224 Brigade Pangan, Penghasilannya Tak Main-main

    Menteri Pertanian Target Bentuk 4.224 Brigade Pangan, Penghasilannya Tak Main-main

    Salah satu kunci sukses peningkatan produksi pangan menurut Amran adalah pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dengan pemanfaatan alsintan, dapat membantu mempercepat proses pengolahan tanah, penanaman, hingga panen.

    “Dalam situasi di mana tenaga kerja pertanian semakin berkurang, alsintan menjadi solusi untuk memastikan proses pertanian tetap berjalan lancar. Dengan penggunaan alsintan pengelolaan lahan lebih terstruktur, termasuk optimalisasi lahan rawa dan pencetakan sawah rakyat,” tutur Menteri Amran.

    “Alsintan bukan hanya alat, tetapi juga simbol modernisasi pertanian yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional. Dengan bantuan alsintan, Brigade Pangan dapat mencapai target swasembada pangan melalui percepatan olah tanah, tanam, dan panen secara serempak,” papar Amran.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementan (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan pihaknya menargetkan pembentukan 4.224 Brigade Pangan.

    Saat ini, jumlah Brigade Pangan yang telah terbentuk sebanyak 1.900 yang tersebar di 16 Provinsi, yaitu 1.779 pada tahun 2024 dan 121 pada tahun 2025.

    “Saat ini, Brigade Pangan yang sudah beroperasi mencapai 1.154 BP dengan cakupan luas lahan mencapai 230.800 Hektar yang tersebar di 12 Provinsi,” ungkap Santi.

    Dengan jumlah Brigade Pangan dan luas lahan wilayah kerja Brigade Pangan tersebut, Brigade Pangan telah mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 2.347 unit berupa Traktor Roda 4 sebanyak 647 unit, TR2 sebanyak 1.391 unit, dan Crawler sebanyak 309 unit.

  • Dukung Ketahanan Pangan, Bapas Sumbawa Besar Luncurkan Program Ini

    Dukung Ketahanan Pangan, Bapas Sumbawa Besar Luncurkan Program Ini

    Sumbawa, Beritasatu.com — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kini juga menjadi perhatian lembaga pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sumbawa Besar resmi meluncurkan program bimbingan kemandirian berupa penggemukan sapi pedaging.

    Program ini diresmikan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) yang disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Barat, Agung Krisna.

    Kegiatan yang dilaksanakan di kandang sapi CV Cahaya Mulya, Dusun Buin Pandan, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas NTB Zaenal Fikri, Kepala Bapas Sumbawa Besar, Tommy Ardy, serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Nusa Tenggara Barat.

    Program penggemukan sapi ini tak hanya difokuskan pada pemberdayaan klien pemasyarakatan, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam upaya mencapai swasembada daging nasional. Hal ini sejalan dengan semangat meningkatkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan kolaborasi antarinstansi.

    Kepala Kanwil Ditjenpas NTB, Agung Krisna, menilai program ini sebagai bentuk nyata sinergi masyarakat dan institusi pemasyarakatan untuk mendukung agenda besar nasional.

    “Kerja sama kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (pokmas lipas) ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan dengan pengoptimalisasian keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan, dalam hal ini program penggemukan sapi pedaging menjadi program prioritas Bapas Kelas II Sumbawa Besar sebagai program Bimbingan Kemandirian bagi klien Pemasyarakatan,” unakap Agung. Jumat (18/4/2025).

    Menurutnya, melalui program ini, para klien tidak hanya dibekali keterampilan tetapi juga dilibatkan dalam praktik langsung produksi pangan, khususnya protein hewani yang menjadi komoditas strategis.

    Sementara itu, Kepala Bapas Sumbawa Besar Tommy Ardy menegaskan, langkah ini turut mendukung visi pemerintah dalam memperkuat kemandirian bangsa di sektor pangan.

    “Program ini juga dilaksanakan sebagai dukungan terhadap Asta Cita dan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, memberdayakan klien pemasyarakatan untuk mendukung ketahanan pangan,” ujar Tommy.

    Dengan integrasi program pemasyarakatan ke dalam sektor ketahanan pangan, Bapas Sumbawa Besar menunjukkan bahwa pembinaan narapidana dapat memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi ketahanan bangsa.

  • Menteri Ara Wanti-wanti Pengembang Tak Alih Fungsi Sawah Jadi Perumahan

    Menteri Ara Wanti-wanti Pengembang Tak Alih Fungsi Sawah Jadi Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang agar tidak melakukan alih fungsi lahan persawahan menjadi area perumahan.

    Meskipun pembangunan 3 juta rumah membutuhkan alokasi lahan yang  jumbo, Ara menekankan bahwa membangun rumah di kawasan sawah produktif dilarang karena bakal mengganggu ketahanan pangan nasional.

    “Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya,” tegas Ara kepada pengembang di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Dia menyebut, masalah lahan memang menjadi tantangan utama dalam pembangunan 3 juta rumah. Sejalan dengan hal itu, Ara berkomitmen untuk merumuskan sejumlah solusi bersama stakeholder terkait mengenai hal tersebut.

    “Saya sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, nah tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif itulah sikap kami sebagai negara,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap terdapat 5.600 hektare lahan sawah yang beralih fungsi selama periode 2021 hingga 15 Februari 2025. 

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan alih fungsi lahan sawah seluas 5.600 hektare itu terjadi lantaran tanah tersebut belum ditetapkan menjadi Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B).

    Namun demikian, pada saat yang sama Nusron menegaskan bahwa temuan alih fungsi lahan sawah itu menurun drastis seiring dengan adanya kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diteken sejak 2021.

    “LSD ternyata efektif, dari tahun 2021 Sampai Februari tanggal 15 Tahun 2025 lahan yang berubah fungsi hanya 5.600 hektare, sangat signifikan,” kata Nusron dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Selasa (18/3/2025). 

    Sementara bila dibandingkan dengan periode sebelum pemerintah menetapkan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi, tren alih fungsi lahan sawah per tahun dilaporkan mencapai 66.000 hektare.

  • BP Taskin Targetkan Kemiskinan Ekstrem Hilang dalam 2 Tahun

    BP Taskin Targetkan Kemiskinan Ekstrem Hilang dalam 2 Tahun

    loading…

    Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko saat kunjungan kerja ke Desa Kutasari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (16/4/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia akan hilang sepenuhnya dalam dua tahun ke depan. Target ini disampaikan Budiman saat kunjungan kerjanya ke Desa Kutasari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (16/4), dalam diskusi bertajuk ‘Entaskan Kemiskinan, Raih Kesejahteraan Hidup yang Lebih Sejahtera setelah Redistribusi Tanah’.

    Budiman menyampaikan, target tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi dengan jajaran Kabinet Merah Putih sebelum Hari Raya Idulfitri 2025. Ia menekankan bahwa program reforma agraria menjadi titik awal dari percepatan pengentasan kemiskinan.

    “Program sertifikat tanah adalah awal dari percepatan pengentasan kemiskinan,” ujar Budiman di hadapan warga dan tokoh masyarakat setempat.

    Menurut Budiman, Presiden Prabowo telah memberi instruksi jelas untuk melanjutkan program redistribusi lahan dengan pendekatan yang lebih progresif. Salah satunya adalah mendorong para petani menjadi pengusaha dengan memanfaatkan lahan untuk produksi pangan baik untuk kebutuhan sendiri maupun ekspor.

    Agar tujuan ini tercapai, Budiman menyebut pentingnya kehadiran investasi di desa yang disertai kerja sama dengan petani. Ia menegaskan bahwa petani harus menjadi pemegang saham mayoritas dalam kerja sama tersebut, dengan nilai saham yang setara dengan lahan seluas dua hektare.

    Budiman juga mengapresiasi perjuangan warga lima desa di Kecamatan Cipari yang selama ini berjuang mendapatkan hak atas tanah. Ia menilai reforma agraria sudah menunjukkan hasil sejak ia masih menjadi anggota DPR. Kini, sebagai Kepala BP Taskin, ia berkomitmen melanjutkan dan memperluas program ini.

    “Desa-desa yang dulu menjadi sumber konflik agraria, seperti di sini, akan diubah menjadi desa pertanian modern. Setelah lahan dikuasai, akan dikelola untuk pertanian modern dan hasilnya diekspor melalui perusahaan modern,” jelasnya.

    Ia mencontohkan keberhasilan program serupa yang telah diterapkan di Indramayu dan menunjukkan hasil positif. BP Taskin, kata Budiman, akan mereplikasi model ini di berbagai daerah di Indonesia.

    “Karena redistribusi lahan bukan sekadar bagi-bagi tanah,” tegas Budiman.

    Selain program reforma agraria, BP Taskin juga akan mulai menyalurkan bantuan tunai kepada warga miskin ekstrem mulai April 2025. Namun, Budiman menegaskan bantuan ini akan dievaluasi dan dialihkan ke program yang lebih produktif, khususnya di sektor pertanian. Warga yang masih produktif akan dilibatkan dalam program ketahanan pangan nasional.

    Dengan strategi terpadu antara redistribusi lahan, pemberdayaan ekonomi petani, dan intervensi sosial, Budiman optimistis Indonesia akan mampu menghapus kemiskinan ekstrem dalam waktu dua tahun.

    (abd)

  • Pupuk Indonesia Libatkan 128 Ribu Petani

    Pupuk Indonesia Libatkan 128 Ribu Petani

    Jakarta: Program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat (MAKMUR) telah menjangkau 151 ribu hektare lahan pertanian dan melibatkan lebih dari 128 ribu petani di berbagai wilayah Indonesia hingga kuartal I 2025.
     
    Program tersebut yang digagas PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program yang telah digagas sejak 2021 ini merupakan salah satu wujud komitmen Pupuk Indonesia dalam mendukung visi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional.
     
    Program MAKMUR memberikan pendampingan intensif kepada petani, akses terhadap input pertanian berkualitas, serta koneksi pada sistem pembiayaan yang lebih inklusif. Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan hasil panen, tetapi juga untuk membangun ekosistem pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan.

    Bagi Pupuk Indonesia, keberhasilan ini tidak hanya menjadi angka, tetapi mencerminkan upaya serius perusahaan untuk mendorong produktivitas pertanian nasional secara berkelanjutan dan memberdayakan petani.
     
    “Kami percaya, produktivitas pertanian tidak bergantung hanya pada kuantitas penggunaan pupuk, tetapi pada bagaimana petani dibekali dengan teknologi, pengetahuan, dan dukungan yang tepat, terutama cara menggunakan pupuk yang benar. Melalui MAKMUR, kami ingin memastikan panen lebih optimal dari lahan yang sama,” ujar Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana dalam keterangan tertulis, Rabu, 16 April 2025.
     
    Selain Pupuk Indonesia, program MAKMUR turut melibatkan berbagai BUMN lain dalam pengembangan ekosistem pertanian yang utuh. Sinergi ini mencakup dukungan dari perusahaan pembiayaan, agro-input, asuransi, listrik dan pengairan, dan offtaker hasil panen. Kolaborasi yang juga didukung Kementerian Pertanian ini memperkuat daya saing petani sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.
     
    “Keberhasilan program MAKMUR adalah hasil dari kerja sama berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian. Kami percaya, untuk membangun pertanian yang kuat, tidak cukup hanya dari sisi produksi. Diperlukan sinergi menyeluruh—dari pembiayaan hingga offtaker. Ke depan, kami akan terus mengembangkan program Makmur ke berbagai wilayah agar semakin banyak petani yang mendapatkan manfaatnya,” jelas Wijaya.
     
    Program MAKMUR mendapatkan sambutan positif dari petani berbagai daerah. Kamaludin, petani dari Desa Leuwidingding, Cirebon, Jawa Barat, merasakan langsung manfaat dari pendampingan teknis yang diberikan.
     

    Dia mengatakan lewat program MAKMUR petani mendapatkan pengetahuan lebih mendalam
    tentang pengolahan tanah hingga penerapan teknologi yang membantu produktivitas pertanian.
     
    “Manfaat dari kami bergabung MAKMUR itu pertama kami mendapatkan pengetahuan mengolah tanah, serta teknologi,” kata Kamaludin.
     
    Dia mencontohkan lewat program MAKMUR petani di desanya mulai beralih dari penggunaan pompa BBM ke pompa listrik untuk mengairi sawah. Perubahan ini membuat petani dapat menghemat biaya untuk mengairi sawah dari biasanya Rp 3,6 juta per bulan, menjadi hanya Rp 500-600 ribu per bulan.
     
    “Kalau pakai pompa BBM itu saat musim tanam ke-3 selama 3 bulan biasanya kami menghabiskan Rp 3,6 juta untuk membeli BBM, sedangkan kalau pakai pompa listrik hanya menghabiskan RP 500-600 ribu, jadi kami bisa menghemat 3 juta per masa tanam,” kata dia.
     
    Selain rekomendasi mengenai pengairan, Kamaludin mengatakan petani juga mendapatkan
    pendampingan mengenai pemupukan dalam program MAKMUR. Menurut dia, pendampingan mengenai pemupukan itu membuat produktivitas petani meningkat dari biasanya 5 ton menjadi sekitar 7 ton per panen.
     
    “Produktivitas padi itu naik dari 5 ton jadi 6,5 hingga 7 ton. Terima kasih Pupuk Indonesia dan program MAKMUR,” ujar Kamaludin
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • Ucapan Selamat Untuk Kapolres Baru di Polres Sumenep Berbentuk Tanaman Buah dalam Pot

    Ucapan Selamat Untuk Kapolres Baru di Polres Sumenep Berbentuk Tanaman Buah dalam Pot

    Sumenep (beritajatim.com) – Ucapan selamat untuk Kapolres baru di Polres Sumenep, AKBP Rivanda terus membanjiri Mapolres. Uniknya, ucapan selamat itu tidak lagi berbentuk papan karangan bunga, namun dalam bentuk tanaman buah dalam pot (Tabulampot).

    Tabulampot yang dikirim ke Mapolres Sumenep ada beragam jenis, mulai jeruk, alpukat ,mangga, jambu, hingga kelengkeng. Selain itu, juga ada tanaman bunga dan berbagai tanaman hias. Semuanya ditempatkan dalam pot-pot besar. Tabulampot itu terlihat subur dan terawat, memberikan nuansa asri dan sejuk.

    “Ucapan selamat berbentuk Tabulampot ini mengedukasi tentang ‘urban farming’. Ini merupakan upaya mendorong budaya bercocok tanam di wilayah perkotaan,” kata Plt Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti S, Rabu (16/04/2025).

    Ia mengaku sangat mengapresiasi kiriman ucapan selamat dari berbagai pihak dalam bentuk Tabulampot. Baginya, itu merupakan langkah inovatif dan ramah lingkungan. “Tabulampot ini juga merupakan simbol dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang tengah digencarkan Pemerintah,” ujarnya.

    Ia berharap langkah kreatif ini menjadi inspirasi bagi instansi lain untuk turut serta mendukung program pemerintah dalam bidang pangan dan pelestarian lingkungan, melalui cara-cara sederhana namun berdampak luas.

    “Ada pesan kuat dalam ucapan selamat berbentuk Tabulampot ini. Kita bisa menjaga ketahanan pangan mulai dari lingkungan sekitar kita,” ucapnya.

    Sesuai telegram Kapolri Nomor ST/489/III/KEP./2025 tanggal 12 Maret 2025, AKBP Henri Noveri Santoso dimutasi dari jabatan Kapolres Sumenep ke Kapolres Nganjuk. Sedangkan jabatan Kapolres Sumenep diisi AKBP Rivanda yang sebelumnya menjabat Kapolres Tanggamus, Polda Lampung. Serah terima jabatan telah dilakukan di Polda Jatim.

    Sedangkan pisah sambut di Mapolres Sumenep telah dilakukan pada Selasa (15/04/2025), dengan upacara pedang pora dan disambut Tarian tradisional Sumenep ‘Muang Sangkal’. (tem/kun)

  • Pengamat: Panen Raya Padi 2025 Layak Diapresiasi – Halaman all

    Pengamat: Panen Raya Padi 2025 Layak Diapresiasi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat kebijakan publik dari Spora Communication, Dr. Rizky Fajar Meirawan, menilai capaian panen raya padi di beberapa bulan pertama 2025 layak mendapat apresiasi publik.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional periode Januari–Maret mencapai 62,00 persen.

    Angka ini diperkirakan akan bertambah signifikan apabila dihitung hingga Januari–Mei, dengan proyeksi sebesar 16,62 juta ton atau naik 1,83 juta ton (12,40 persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 14,78 juta ton.

    Ini menjadi capaian tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan mencerminkan pemulihan signifikan di sektor pertanian.

    Menurutnya, keberhasilan ini mencerminkan kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Saya kira memang wajar Mentan Amran mendapat tingkat kepuasan publik tertinggi. Beliau berhasil memenuhi kebutuhan pupuk yang naik 100 persen, memangkas birokrasi yang berbelit dan menjaga produktivitas pangan nasional di tengah tantangan El Nino,” ujar Rizky dikutip dari siaran pers, Rabu, 16 April 2024.

    Ia juga menyoroti upaya Kementerian Pertanian mengimplementasikan program pompanisasi dan pipanisasi untuk mengatasi kekeringan untuk meningkatkan produksi.

    “Jika tren ini berlanjut, saya optimis swasembada pangan bisa tercapai dalam waktu dekat. Kinerja Mentan Amran sangat konkret dan berdampak,” kata dia.

    Panen raya padi serentak di 14 provinsi dinyatakan sukses.

    Total produksi gabah kering panen (GKG) periode Januari–Mei diperkirakan akan mencapai 28,85 juta ton, naik 3,18 juta ton atau 12,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 25,66 juta ton.

    Capaian tersebut dinilai sebagai bukti nyata kinerja yang terukur, responsif, dan berpihak kepada petani.

    Presiden Prabowo Subianto, yang turut hadir dalam panen raya tersebut, menyampaikan apresiasi khusus kepada Mentan Amran atas kerja keras dan dedikasinya.

    “Menteri Pertanian kerja sangat keras. Tiap kali saya cari beliau, selalu ada di sawah, ada di daerah. Satu hari di Kalimantan Barat, besoknya di Merauke, lalu di Lampung. Alhamdulillah, sekarang kita lihat hasilnya,” kata Prabowo, Senin (7/4/2025).

    Menurut Amran, lonjakan produksi padi merupakan hasil dari serangkaian kebijakan strategis seperti percepatan tanam, distribusi pupuk dan benih unggul, modernisasi pertanian, bantuan petani, revitalisasi irigasi, hingga pengendalian impor pangan.

    “Capaian ini adalah hasil kerja bersama dan arahan langsung Presiden Prabowo. Kami ingin pastikan petani mendapatkan dukungan maksimal dan negara hadir saat dibutuhkan,” ujar Amran.

    Dia mengatakan, serapan gabah oleh Bulog naik drastis hingga 2.000 persen, dari 35.000 ton menjadi 800.000 ton—tertinggi sejak tahun 2015.

    Kebijakan penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram juga dinilai sebagai insentif penting yang memperkuat daya beli petani dan semangat mereka di tengah tantangan perubahan iklim global.

    Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang menempatkannya sebagai menteri dengan tingkat kepuasan publik 89,4 persen berdasar survei pada 20–28 Januari 2025 terhadap 1.220 responden.

     

  • Penghapusan Utang UMKM Mandek Gegara Urusan Administrasi, Dana Padahal Sudah Siap

    Penghapusan Utang UMKM Mandek Gegara Urusan Administrasi, Dana Padahal Sudah Siap

    PIKIRAN RAKYAT – Rencana penghapusan kredit macet bagi sekitar satu juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga kini belum terealisasi sepenuhnya. Sebab utamanya adalah menunggu restu dari jajaran direksi baru bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan, pendanaan untuk program ini sebenarnya sudah tidak ada masalah. Anggaran penghapusan utang telah disepakati di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing bank milik negara.

    “Alhamdulillah di dalam RUPS Bank Himbara sudah dialokasikan anggaran untuk penghapusan piutang UMKM yang total kurang lebih 1 juta pengusaha UMKM. Khusus untuk Bank BRI estimasinya kurang lebih sekitar Rp15,5 triliun, itu sudah diketok di RUPS. Artinya dalam konteks isu anggaran untuk penghapusan piutang sudah no issue,” ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Belum ada persetujuan OJK

    Meski anggaran sudah tersedia, proses administrasi masih jadi penghambat. Dijelaskan, sejumlah direksi baru di bank Himbara belum bisa menandatangani keputusan penting karena belum mendapatkan persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Jadi, kita tunggu fit and proper administrasi di OJK. Artinya apa? Direksi-direksi di Bank Himbara kita belum memiliki otorisasi untuk menandatangani terkait keuangan, menunggu approval dari OJK. Jadi tinggal tunggu saja,” ujarnya.

    Ketika ditanya soal berapa banyak pelaku UMKM yang sudah mendapatkan penghapusan utang, Maman tidak merinci. Namun dipastikan bahwa prosesnya tetap berjalan meski belum sepenuhnya rampung.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada 5 November 2024.

    Kebijakan penghapusan piutang macet ini berlaku dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak PP tersebut disahkan.

    Kebijakan ini meliputi penghapusan utang bagi UMKM pada tiga sektor, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Sektor-sektor ini dinilai sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.

    Namun, tidak semua pelaku UMKM berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Sebab, kebijakan ini hanya berlaku pada UMKM yang telah masuk dalam daftar penghapusbukuan bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) atau bank Himbara.

    Jika sudah masuk dalam kategori hapus buku maka bank-bank BUMN bisa menghapus tagih kredit para pelaku UMKM

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, catatan kinerja dalam masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih telah berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis.

    Beberapa di antaranya yakni peluncuran 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan di awal tahun 2025, kenaikan UMP sebesar 6,5%, penghapusan utang macet bagi UMKM, perpanjangan penyimpanan DHE Sumber Daya Alam di dalam negeri, serta upaya menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket hingga 10% saat libur Nataru dan program belanja murah Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale di akhir tahun 2024.

    “Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil, pemerintah optimis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2028, seiring dengan peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News