Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah

    Pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menekan laju alih fungsi sawah yang selama ini mengancam ketahanan pangan nasional.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Terbatas tentang Rencana Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Selasa, mengatakan percepatan LP2B akan memberi kepastian bagi petani.

    “Kalau ini sudah selesai, para petani bisa tenang karena sawahnya tidak bisa dialihfungsikan lagi … Mereka dapat mengatur kerja jangka panjang dengan lebih aman,” kata Zulkifli.

    Lebih lanjut ia mengatakan proses penetapan LP2B diharapkan dapat rampung tahun 2025.

    LP2B merupakan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk tetap digunakan sebagai lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan.

    LP2B diturunkan dari total Lahan Baku Sawah (LBS) dan sebagian di antaranya masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang memiliki perlindungan hukum lebih ketat terhadap alih fungsi.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan ketersediaan lahan sawah merupakan syarat mutlak ketahanan pangan.

    Ia mengatakan pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare. Pemerintah juga menetapkan 87 persen dari LBS di Indonesia menjadi LP2B yang tidak boleh dialihfungsikan.

    Namun, ia mengatakan hingga kini, hanya 194 kabupaten/kota yang telah mencantumkan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga totalnya baru sekitar 57 persen.

    “Kondisi ini rentan terjadinya alih fungsi lahan,” katanya.

    Lebih lanjut ia mengatakan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah diperlukan untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian dan posisi Menko, sekaligus memperluas cakupan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari delapan provinsi menjadi 12 provinsi.

    Nusron mengatakan sebelum ada ketentuan LSD, rata-rata alih fungsi sawah mencapai 80.000 sampai dengan 120.000 hektare per tahun. Namun, di delapan provinsi yang sudah menetapkan LSD selama lima tahun terakhir, alih fungsi hanya 5.618 hektare.

    Delapan provinsi tersebut, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Banten, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

    “Data ini menunjukkan kebijakan LSD efektif menekan alih fungsi lahan,” ujar dia.

    Dalam rapat tersebut juga dibahas percepatan pembentukan tim dan verifikasi penetapan LP2B serta LSD di 12 provinsi lain, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

    Menko Pangan akan ditunjuk sebagai koordinator pengendalian alih fungsi lahan, dengan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan sebagai wakil koordinator, serta Menteri ATR/BPN sebagai ketua harian.

    Merujuk data dari Kementerian Pertanian pada 2020, selama kurun waktu lima tahun (2015-2019), terdapat pengurangan luas lahan sawah pertanian dari 8,09 juta hektare pada 2015 menjadi 7,46 hektare pada 2019.

    Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 2022, rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah di Indonesia mencapai 100.000 hingga 150.000 hektare per tahun.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Hal yang Diketahui Tentang Bobibos, Bensi Ramah Lingkungan Karya Anak Bangsa

    6 Hal yang Diketahui Tentang Bobibos, Bensi Ramah Lingkungan Karya Anak Bangsa

    Jakarta: Belakangan ini, nama Bobibos mendadak ramai diperbincangkan publik Indonesia. Produk ini disebut sebagai bahan bakar minyak (BBM) karya anak bangsa yang memiliki angka oktan tinggi dan ramah lingkungan.

    Bobibos  pertama kali diperkenalkan ke publik pada awal November 2025. Produk ini dikembangkan oleh tim peneliti dalam negeri dan diklaim mampu menyaingi bahkan melampaui performa bensin beroktan tinggi komersial yang beredar di pasar. 

    Diklaim sebagai bahan bakar nabati (biofuel) dengan oktan tinggi yang ramah lingkungan, Bobibos  disebut-sebut siap menjadi alternatif BBM fosil di Indonesia. Berikut sejumlah fakta menarik tentang BBM viral tersebut:
    1. Diciptakan dari Riset Panjang 10 Tahun

    ​Bobibos ini tidak ujug-ujug muncul, tetapi merupakan buah riset intensif yang diklaim telah dilakukan selama 10 tahun oleh M. Ikhlas Thamrin bersama timnya. Inovasi ini berawal dari kegelisahan terhadap tingginya ketergantungan Indonesia pada energi impor dan masalah kenaikan harga BBM.

    “Kami ingin membuktikan bangsa ini bisa mandiri melalui inovasi. Setelah lebih dari satu dekade riset, akhirnya kami menghadirkan bahan bakar yang murah, aman, dan beremisi rendah,” ujar Ikhlas, dikutip Jumat, 7 November 2025.
    2. Filosofi Nama ​Bobibos
    ​Bobibos merupakan akronim dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! Penciptanya bertekad membuktikan bahwa Indonesia mampu mandiri energi melalui ilmu pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya lokal.

    3. Bobibos Diklaim Memiliki RON 98
    ​Salah satu klaim paling mencengangkan dari Bobibos  adalah angka oktan (Research Octane Number/RON) yang dimilikinya. Bobibos diklaim memiliki angka RON mendekati 98, menjadikannya setara dengan BBM premium kelas atas seperti Pertamax Turbo atau V-Power Nitro+.

    ​Bahan bakar ini diklaim kompatibel untuk mesin bensin maupun diesel tanpa perlu modifikasi mesin dan sudah diuji jalan pada berbagai jenis kendaraan (mulai dari motor hingga bus). Bobibos  hadir dalam dua jenis: cairan putih untuk mesin bensin dan cairan merah untuk mesin diesel.
     

     

    4. Emisi Dinyatakan Hampir Nol
    Bobibos menantang dominasi BBM fosil dengan keunggulan utama, yakni dampak terhadap lingkungan.

    ​Bahan bakar ini diklaim menghasilkan emisi gas buang (CO2) hingga 70% lebih rendah dan kadar emisi yang mendekati nol, membuat pembakarannya sangat bersih. Asap yang dihasilkan disebut-sebut tanpa bau khas bahan bakar fosil.

    Hal ini didapat dari proses pembakaran yang lebih sempurna berkat bahan bakar nabati murni. Jika benar terbukti dalam uji resmi, hal ini dapat menjadi terobosan besar menuju transportasi rendah karbon di Indonesia.
    5. Terbuat dari Bahan Nabati yang Bisa Ditanam di Indonesia

    Keunikan Bobibos terletak pada bahan bakunya yang sepenuhnya berasal dari alam Indonesia. Bobibos  terbuat dari tanaman penghasil minyak nabati berlemak tinggi yang mudah ditemukan dan tumbuh subur di berbagai wilayah Indonesia.

    Konsep Bobibos tidak hanya mendukung kemandirian energi, tetapi juga ketahanan pangan nasional, karena tanaman bahan bakunya dapat dibudidayakan di lahan persawahan, memberikan manfaat ekonomi ganda bagi petani. 

    Konsep ini juga mendukung energi hijau dan memanfaatkan potensi agrikultur nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah.
    6. Belum Tersedia di SPBU, Masih Dalam Proses Sertifikasi

    Meski sudah ramai diperbincangkan publik dan viral di media sosial, Bobibos belum dijual secara bebas di SPBU umum. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa bahan bakar tersebut belum memiliki sertifikasi resmi untuk peredaran massal dan masih dalam tahap pengujian mutu dan keamanan.

    Produk BBM harus melalui serangkaian tahapan evaluasi dan sertifikasi resmi dari Kementerian ESDM dan lembaga terkait seperti LEMIGAS, yang membutuhkan waktu minimal 8 bulan, untuk memastikan keamanan dan spesifikasi teknisnya.

    Inovasi Bobibos ini membuka harapan baru bagi transisi energi hijau Indonesia menuju kemandirian energi yang berkelanjutan.

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Belakangan ini, nama Bobibos mendadak ramai diperbincangkan publik Indonesia. Produk ini disebut sebagai bahan bakar minyak (BBM) karya anak bangsa yang memiliki angka oktan tinggi dan ramah lingkungan.
     
    Bobibos  pertama kali diperkenalkan ke publik pada awal November 2025. Produk ini dikembangkan oleh tim peneliti dalam negeri dan diklaim mampu menyaingi bahkan melampaui performa bensin beroktan tinggi komersial yang beredar di pasar. 
     
    Diklaim sebagai bahan bakar nabati (biofuel) dengan oktan tinggi yang ramah lingkungan, Bobibos  disebut-sebut siap menjadi alternatif BBM fosil di Indonesia. Berikut sejumlah fakta menarik tentang BBM viral tersebut:
    1. Diciptakan dari Riset Panjang 10 Tahun

    ​Bobibos ini tidak ujug-ujug muncul, tetapi merupakan buah riset intensif yang diklaim telah dilakukan selama 10 tahun oleh M. Ikhlas Thamrin bersama timnya. Inovasi ini berawal dari kegelisahan terhadap tingginya ketergantungan Indonesia pada energi impor dan masalah kenaikan harga BBM.

    “Kami ingin membuktikan bangsa ini bisa mandiri melalui inovasi. Setelah lebih dari satu dekade riset, akhirnya kami menghadirkan bahan bakar yang murah, aman, dan beremisi rendah,” ujar Ikhlas, dikutip Jumat, 7 November 2025.

    2. Filosofi Nama ​Bobibos
    ​Bobibos merupakan akronim dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! Penciptanya bertekad membuktikan bahwa Indonesia mampu mandiri energi melalui ilmu pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya lokal.

    3. Bobibos Diklaim Memiliki RON 98
    ​Salah satu klaim paling mencengangkan dari Bobibos  adalah angka oktan (Research Octane Number/RON) yang dimilikinya. Bobibos diklaim memiliki angka RON mendekati 98, menjadikannya setara dengan BBM premium kelas atas seperti Pertamax Turbo atau V-Power Nitro+.
     
    ​Bahan bakar ini diklaim kompatibel untuk mesin bensin maupun diesel tanpa perlu modifikasi mesin dan sudah diuji jalan pada berbagai jenis kendaraan (mulai dari motor hingga bus). Bobibos  hadir dalam dua jenis: cairan putih untuk mesin bensin dan cairan merah untuk mesin diesel.
     

     

    4. Emisi Dinyatakan Hampir Nol
    Bobibos menantang dominasi BBM fosil dengan keunggulan utama, yakni dampak terhadap lingkungan.
     
    ​Bahan bakar ini diklaim menghasilkan emisi gas buang (CO2) hingga 70% lebih rendah dan kadar emisi yang mendekati nol, membuat pembakarannya sangat bersih. Asap yang dihasilkan disebut-sebut tanpa bau khas bahan bakar fosil.
     
    Hal ini didapat dari proses pembakaran yang lebih sempurna berkat bahan bakar nabati murni. Jika benar terbukti dalam uji resmi, hal ini dapat menjadi terobosan besar menuju transportasi rendah karbon di Indonesia.
    5. Terbuat dari Bahan Nabati yang Bisa Ditanam di Indonesia

    Keunikan Bobibos terletak pada bahan bakunya yang sepenuhnya berasal dari alam Indonesia. Bobibos  terbuat dari tanaman penghasil minyak nabati berlemak tinggi yang mudah ditemukan dan tumbuh subur di berbagai wilayah Indonesia.
     
    Konsep Bobibos tidak hanya mendukung kemandirian energi, tetapi juga ketahanan pangan nasional, karena tanaman bahan bakunya dapat dibudidayakan di lahan persawahan, memberikan manfaat ekonomi ganda bagi petani. 
     
    Konsep ini juga mendukung energi hijau dan memanfaatkan potensi agrikultur nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah.
    6. Belum Tersedia di SPBU, Masih Dalam Proses Sertifikasi

    Meski sudah ramai diperbincangkan publik dan viral di media sosial, Bobibos belum dijual secara bebas di SPBU umum. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa bahan bakar tersebut belum memiliki sertifikasi resmi untuk peredaran massal dan masih dalam tahap pengujian mutu dan keamanan.
     
    Produk BBM harus melalui serangkaian tahapan evaluasi dan sertifikasi resmi dari Kementerian ESDM dan lembaga terkait seperti LEMIGAS, yang membutuhkan waktu minimal 8 bulan, untuk memastikan keamanan dan spesifikasi teknisnya.
     
    Inovasi Bobibos ini membuka harapan baru bagi transisi energi hijau Indonesia menuju kemandirian energi yang berkelanjutan.
     
    (Sheva Asyraful Fali)
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Bank Mandiri salurkan KUR senilai Rp38,11 triliun per Oktober 2025

    Bank Mandiri salurkan KUR senilai Rp38,11 triliun per Oktober 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp38,11 triliun kepada 329.012 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per Oktober 2025.

    Dari sisi kualitas kredit, portofolio KUR perseroan terjaga baik dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) di bawah 1 persen.

    SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan realisasi tersebut setara 92,96 persen dari target KUR perseroan sebesar Rp41 triliun sepanjang 2025.

    Menurutnya, penyaluran ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.

    “Dukungan KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Melalui akses modal yang lebih luas, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas produksi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing. Inilah wujud Sinergi Majukan Negeri yang kami jalankan secara berkelanjutan,” ujar Bayu.

    Ia melanjutkan, penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi sebesar 61,47 persen atau senilai Rp23,43 triliun per Oktober 2025.

    Dari jumlah itu, sektor pertanian sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional mencapai Rp11,93 triliun atau 31,31 persen, sektor jasa produksi menyerap 21,34 persen atau senilai Rp8,13 triliun, sektor industri pengolahan 7,41 persen atau Rp2,82 triliun, serta sektor perikanan 1,37 persen atau Rp523 miliar.

    Sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008, total akumulasi penyaluran KUR perseroan mencapai Rp300,52 triliun kepada 3,56 juta debitur di seluruh Indonesia per Oktober 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Bakal Bangun 100 Gudang Bulog, Tampung Hasil Panen Petani

    Bulog Bakal Bangun 100 Gudang Bulog, Tampung Hasil Panen Petani

    Liputan6.com, Jakarta Perum Bulog segera bisa membangun 100 gudang untuk menampung hasil panen padi maupun jagung. Hal ini ditandai dengan penandatanganan surat keputusan bersama (SKB).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, langkah ini menjadi jawaban terhadap keresahan petani. Utamanya, kekhawatiran atas lokasi penampungan hasil panen.

    “Ini merupakan jawaban dari keluhan petani. Keluhan masyarakat akan percepatan penyerapan gabah, gabah beras atau jagung dari petani sehingga tidak ada hambatan lagi,” kata Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Informasi, SKB itu mengatur tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. SKB ini sekaligus memandatkan pembangunan 100 gudang penyimpanan. Sekitar Rp 5 triliun anggaran negara dialokasikan untuk membangun gudang itu.

    SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi. Penandatanganan SKB disaksikan langsung Menko Pangan, Zulkifli Hasan.

    “Nah sekarang akan dibangun secepat-cepatnya 100 gudang. Jadi intinya ini adalah jawaban dari keluhan para petani,” tandas Zulkifli.

     

  • Zulkifli Hasan Apresiasi Kinerja Mentan Amran Terbaik Sesuai Indikator

    Zulkifli Hasan Apresiasi Kinerja Mentan Amran Terbaik Sesuai Indikator

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas capaian kinerjanya yang dinilai terbaik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Dalam hasil survei, Mentan Amran mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi di antara seluruh pejabat tinggi negara, yakni sebesar 84,9 persen.

    “Selamat Pak Mentan rankingnya nomor satu. Karena yang diukur kinerja bukan pencitraan. Pokoknya Mentan nomor satu, nah ini timnya Menteri Koordinator Bidang Pangan,” kata Menko Zulhas saat memberikan arahan dalam Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentan, Mendagri, Menkeu, Kabapanas, Ka BP BUMN tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Selasa (11/11/2025).

    Zulhas menilai, kepemimpinan Mentan Amran yang tegas, cepat tanggap, dan berpihak pada petani menjadi faktor utama tingginya tingkat kepuasan publik. “Saya senang kinerjanya Mentan paling bagus sekarang. Berarti kan pangan sukses alhamdulillah ya. Saya senang, ini kan (Mentan) leadernya tim Kemenko Pangan,” ucapnya.

    Zulhas mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pangan Indonesia berada di jalur yang tepat. Menurutnya, hasil survei itu menjadi bukti bahwa kerja nyata Kementerian Pertanian (Kementan) benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat luas.

    “Tim pangan ini luar biasa, terutama timnya Pak Mentan. Produksi kita diproyeksi 34,77 juta ton, bahkan Bulog mengeluhkan gudangnya kurang. Karena itu, kita langsung respon cepat, kita akan bangun 100 gudang baru agar petani yang sedang semangat menanam padi dan jagung tidak kecewa karena hasilnya tidak terserap,” terang Zulhas.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan gudang baru yang akan tersebar di berbagai daerah sentra produksi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya strategis menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga di tingkat petani.

    “Tahun depan produksi akan meningkat lagi karena baru mulai masuk irigasi dan bibit unggul. Sekarang pupuk juga dapat diskon 20 persen. Jadi ini semua persiapan yang kita jalankan bertahap,” jelasnya.

    Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dipimpin Prof. Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati peringkat pertama tingkat kepuasan publik dengan skor 84,9 persen. Survei tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung manfaat kebijakan Kementerian Pertanian. “Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” ungkapnya.

  • Pemerintah percepat pembangunan 100 Gudang Bulog lewat SKB demi petani

    Pemerintah percepat pembangunan 100 Gudang Bulog lewat SKB demi petani

    pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah serta menjadi solusi konkret atas keluhan petani terkait keterbatasan fasilitas penyimpanan.

    “Hari ini kita akan menyaksikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada rapat terbatas tanggal 28 September 2025, arahan tersebut tegas menyampaikan peran pemerintah untuk memperkuat rantai pasok,” kata Zulhas sela-sela menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Jakarta, Selasa.

    Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun. Pembangunan dilakukan secara bertahap untuk memastikan percepatan penyerapan hasil panen, khususnya gabah dan jagung dari petani.

    Dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

    Tahapan tersebut kini tengah diurus secara paralel agar proses penugasan dapat berjalan sesuai aturan tanpa menghambat pelaksanaan program strategis di lapangan. Mekanisme itu juga menjadi dasar hukum yang kuat bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Menurut Zulhas pembangunan 100 gudang tersebut penting sebab proyeksi produksi padi secara nasional terus meningkat, yang mana Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi sepanjang tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, naik bila dibandingkan tahun sebelumnya hanya 30 juta ton.

    “Oleh karena itu melalui perintah Bapak Presiden kita harus segera membangun gudang yang disepakati jumlahnya adalah 100 tempat,” tuturnya.

    Dengan dukungan kebijakan yang jelas dan respons cepat dari pemerintah, pembangunan 100 gudang itu diharapkan mampu memperlancar rantai pasok, meningkatkan daya serap hasil panen, dan menyejahterakan petani di seluruh Indonesia.

    “Karena nanti tahun depan akan lebih banyak lagi produksi kita, belum lahan baru, irigasi, bibit unggul, belum sekarang pupuk dapat diskon 20 persen. Jadi ini persiapan, kemarin (gudang Bulog) kurang, belum cukup sih, (pembangunan) 100 gudang Bulog ini minimal bertahap,” kata Zulhas.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: Pembangunan 100 gudang Bulog perkuat penyerapan padi

    Zulhas: Pembangunan 100 gudang Bulog perkuat penyerapan padi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pembangunan 100 gudang Perum Bulog sebagai komitmen pemerintah memperkuat penyerapan hasil panen padi dan jagung petani di seluruh Indonesia.

    “Dengan respons cepat pemerintah, maka akan dibangun segera 100 gudang-gudang yang tersebar nanti di sentra-sentra produksi badi dan gabah yang kemarin sulit atau terkendala karena tidak punya gudang,” kata Zulhas saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan itu usai menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, dan Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

    “Hari ini kita menyaksikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada rapat terbatas tanggal 28 September 2025, arahan tersebut tegas menyampaikan peran pemerintah untuk memperkuat rantai pasok, soal pangan tidak ada tawar-menawar,” ujar Zulhas.

    Menurut Zulhas pembangunan 100 gudang tersebut penting sebab proyeksi produksi padi secara nasional terus meningkat, yang mana Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi sepanjang tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, naik bila dibandingkan tahun sebelumnya hanya 30 juta ton.

    “Ini kerja keras tim, terutama Pak Mentan (Menteri Pertanian), itu produksi kita luar biasa, dari 30 juta ton menurut BPS menjadi 34,77 juta ton berarti kenaikannya 13 persen. Nah, tentu pemerintah tidak ingin ada hambatan dalam penyerapan gabah maupun jagung,” tegasnya.

    Ia menuturkan pula bahwa tidak boleh masyarakat dan petani dirugikan karena ketidakmampuan penyerapan gabah maupun jagung milik petani dalam negeri.

    “Karena dulu gudang Bulog itu bukan bertambah tapi berkurang, oleh karena itu melalui perintah Bapak Presiden kita harus segera membangun gudang yang disepakati jumlahnya adalah 100 tempat,” bebernya.

    Adapun pembangunan gudang tersebut akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk memastikan percepatan penyerapan hasil panen, khususnya gabah dan jagung dari petani.

    “Ini jawaban terhadap kebutuhan petani padi dan gabah,” kata Zulhas.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan tegaskan ketahanan pangan pilar utama pembangunan

    Wamentan tegaskan ketahanan pangan pilar utama pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan ketahanan pangan bukan sekadar urusan teknis, melainkan pilar utama pembangunan nasional yang menentukan martabat bangsa.

    “Presiden Prabowo Subianto selalu menegaskan bahwa pangan adalah kekuatan nasional,” kata Wamentan dalam kegiatan Hands-On Audit Training in Cross-Cutting Issues of Food Security yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Bali, sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.

    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menekankan, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci membangun sistem ketahanan pangan nasional yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan petani.

    “Bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdiri dengan kehormatan,” ujarnya.

    Wamentan mengaku kerap menerima puluhan ribu pesan pribadi dari para petani melalui media sosial. Dari percakapan langsung itu, ia menangkap aspirasi para petani mengenai kebutuhan akan benih unggul, air irigasi yang cukup, pupuk tepat waktu, serta harga panen yang stabil.

    “Begitu laporan ini sampai ke Presiden, beliau langsung memerintahkan untuk bertindak cepat,” tegasnya.

    Ia menegaskan pemerintah menambah volume pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, menyederhanakan mekanisme distribusi, dan bahkan menurunkan harga pupuk bersubsidi sekitar 20 persen sebagai bentuk dukungan ke perani Indonesia.

    Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) minimum untuk gabah Rp6.500 per kilogram, serta menugaskan BUMN untuk menyerap hasil panen petani, sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bendung Wampu Dioptimalkan untuk Dukung Konversi Lahan Sawit jadi Sawah 10.991 Ha

    Bendung Wampu Dioptimalkan untuk Dukung Konversi Lahan Sawit jadi Sawah 10.991 Ha

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengoptimalkan fungsi Bendung Wampu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk mendukung rencana masyarakat mengkonversikan lahan perkebunan sawit menjadi lahan pertanian seluas 10.991 hectare.

    Dukungan infrastruktur irigasi Kementerian PU tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Hal itu juga yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi pangan Indonesia.

    Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan komitmen untuk mempercepat pembangunan jaringan irigasi agar air Bendung Wampu benar-benar sampai ke lahan pertanian masyarakat.

    “Bendungan Wampu sudah lama kami bangun, tapi memang pada saat itu kami belum sempat membangun daerah irigasinya. Tahun ini, kami selesaikan saluran primernya plus saluran sekundernya di sisi kiri. Nanti akan mengairi sekitar 3.700 hektare sawah, termasuk lahan yang sebelumnya ditanami sawit,” ujar Dody dalam keterangan resmi yang dikutip Senin, 10 November.

    Dody menjelaskan, selama ini sebagian besar lahan di sekitar Daerah Irigasi (DI) Wampu masih digunakan untuk perkebunan sawit karena keterbatasan air irigasi.

    Dengan tersedianya jaringan irigasi baru, masyarakat berkomitmen untuk beralih dari sawit ke padi agar lahan dapat dimanfaatkan secara lebih produktif.

    “Sebetulnya masyarakat lebih suka tanam padi, tapi karena airnya kurang mereka sulit tanam padi. Mereka sudah menyampaikan, kalau airnya ada, mereka siap konversi dari sawit ke sawah. Ini sejalan dengan arahan Pak Presiden Prabowo bahwa pertahanan pangan adalah bagian dari pertahanan negara,” katanya.

    Adapun Bendung Wampu memiliki dua layanan utama, yaitu DI Wampu Kiri (3.832 hektare) dan Wampu Kanan (7.159 hektare).

    Hingga saat ini, jaringan primer sepanjang 5,5 kilometer dan sekunder sekitar 44 kilometer sedang diselesaikan untuk mengalirkan air dari Bendung Wampu ke areal pertanian warga.

    Total anggaran pembangunan jaringan irigasi di sisi kiri sekitar Rp300 miliar.

    “Prioritas kami tetap agar setiap bendung dan bendungan sudah dibangun benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi sawah dan masyarakat,” terang Dody.

    Pembangunan jaringan irigasi Bendung Wampu tidak hanya memperluas layanan air untuk 9.000 hektare lahan sawit yang dikonversi menjadi sawah, tetapi juga menjadi langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Sumatera Utara dan wilayah sekitarnya.

  • BRI Salurkan BLTS Kesra Tahap I Senilai Rp4,4 triliun untuk 4,9 Juta Keluarga

    BRI Salurkan BLTS Kesra Tahap I Senilai Rp4,4 triliun untuk 4,9 Juta Keluarga

    JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) Tahap I senilai Rp4,4 triliun kepada 4,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “BRI berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam menyalurkan BLTS Kesra dalam menjaga daya beli dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” ujar Direktur Utama BRI Hery Gunardi, dikutip Senin, 10 November.

    Ia menjelaskan, penerima BLTS Kesra dapat mencairkan dana bantuannya dengan mudah melalui berbagai jaringan BRI, baik jaringan kantor maupun jaringan e-channel.

    Hingga akhir Triwulan III 2025, BRI memiliki jaringan layanan yang sangat luas, terdiri atas 7.405 kantor operasional, 10.650 mesin ATM, 9.007 mesin CRM, serta lebih dari 1,2 juta Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Sebelumnya, BRI juga mengambil peran dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp2,25 triliun kepada 3,7 juta penerima.

    Hery menegaskan sebagai bank dengan fokus pada ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

    BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur atau setara 74,4 persen dari total alokasi Rp175 triliun pada periode Januari sampai dengan September 2025.

    Sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional, BRI turut berperan aktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tercatat 3.854 Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah memperoleh layanan perbankan dari BRI. Dari sisi pembiayaan, BRI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp104,4 miliar untuk pembangunan Dapur MBG di berbagai wilayah di Indonesia.

    Selain itu BRI berpartisipasi aktif dalam mendukung program 3 Juta Rumah dengan menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia, dengan nilai penyaluran kredit mencapai Rp15,07 triliun hingga akhir September 2025.

    “Penyaluran BLTS Kesra Tahap I, bersama dengan dukungan atas berbagai inisiatif strategis lainnya seperti KUR, Program Makan Bergizi Gratis, FLPP dan KDKMP menegaskan komitmen BRI sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi nasional,” pungkas Hery.