Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Kementan-Kejagung sinergi manfaatkan lahan hasil sitaan untuk LTT

    Kementan-Kejagung sinergi manfaatkan lahan hasil sitaan untuk LTT

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bersinergi memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan-lahan hasil sitaan negara untuk peningkatan luas tambah tanam (LTT) pertanian.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemanfaatan lahan sitaan merupakan terobosan nyata dan sinergi lintas sektor menjadi kunci memperluas potensi tanam nasional.

    “Ternyata, aset ini luar biasa luasnya. Kalau kami diskusi tadi, di sini saja ribuan hektare, di Banten, Jakarta. Di sini ada 300 (hektare) Itu nilainya besar kalau kita tanami semua,” ujar Mentan di sela kegiatan penanaman benih padi di lahan sitaan Kejagung di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis.

    Mentan menyampaikan terima-kasihnya dan mengapresiasi langkah strategis Kejaksaan RI yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif mendukung pembangunan pertanian nasional.

    “Ini luar biasa, saya tidak pernah membayangkan ternyata banyak sitaan sawah, (sitaan) gudang kami sudah terima. Bayangkan, kalau seluruh Indonesia kita optimalkan ini, mulai dari kajari, kajati, Kejagung,” ujar Mentan sebagaimana keterangan di Jakarta.

    Menurutnya, langkah itu penting dalam menghadapi tantangan krisis pangan global, apalagi banyak negara menghadapi tekanan pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik, sementara Indonesia justru mengalami peningkatan produksi dan stok.

    “Sejak tahun 1969, bersamaan saya lahir, ini lah tertinggi stok Bulog kita, 3,8 (juta ton) minggu depan optimis 4 juta ton,” ucap Mentan.

    Pemanfaatan lahan sitaan itu akan terus diperluas ke wilayah lain dengan dukungan Kejaksaan RI, termasuk untuk pengembangan sarana produksi seperti pabrik benih dan traktor.

    Program ini juga sejalan dengan instruksi presiden terkait penguatan ketahanan pangan nasional, di mana sektor pertanian harus menjadi perhatian seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum.

    Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan yang telah diserahkan untuk kegiatan pertanian yang produktif, sekaligus menjaga agar aset negara tidak disalahgunakan.

    “Sekaligus juga kami ingin menitipkan tanah ini jangan sampai dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar, silahkan manfaatkan untuk pertanian dan yang kedua silahkan manfaatkan sekaligus mengamankan asset,” ujar Jaksa Agung.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menggarisbawahi pentingnya pengelolaan pangan berbasis desa dan kearifan lokal.

    Ia mengusulkan ke depan dilakukan pemetaan kebutuhan beras per desa secara tahunan, sehingga desa dapat mandiri dalam hal ketersediaan pangan.

    Jika terdapat kelebihan, baru dapat didistribusikan ke wilayah lain.

    “Di kampung-kampung adat, padinya dipanen dengan ani-ani, disimpan di leuit, dan tidak digiling. Padi-padi itu bisa bertahan 40 sampai 100 tahun, dan ini adalah bentuk nyata dari ketahanan pangan yang sesungguhnya,” kata KDM.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Forkopimka Krembung bersama Petani Wujudkan Ketahanan Pangan Tanam Bibit Jagung

    Forkopimka Krembung bersama Petani Wujudkan Ketahanan Pangan Tanam Bibit Jagung

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Upaya mendukung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan sesuai arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, terkait mewujudkan ketahanan pangan nasional terus digalakkan di berbagai daerah.

    Salah satu langkah nyata seperti dilakukan Forkopimka Krembung, Kabupaten Sidoarjo dan petani melalui penanaman bibit jagung bersama di lahan Dusun/Desa Lemujut, Kecamatan Krembung, Kamis (22/5/2025).

    Kegiatan ini melibatkan soliditas sinergi antara TNI, Polri, pemerintah desa, serta kelompok tani setempat. Dengan mengusung semangat kebersamaan, kegiatan yang merupakan bagian dari Program Ketahanan Pangan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, diawali dengan apel gabungan diikuti oleh personel Polsek dan Koramil Krembung, perwakilan PPL, serta unsur Forkopimka.

    Kepala Desa Lemujut Rofik mengapresiasi dukungan yang diberikan aparat keamanan. “Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari Kepolisian dan TNI dalam mendukung program ketahanan pangan ini,” ujarnya.

    Kapolsek Krembung Polresta Sidoarjo AKP Nanang Mulyono juga menjelaskan pentingnya sinergitas lintas sektor dalam mensukseskan program ketahanan pangan nasional.

    “Mari kita jaga kebersamaan TNI-Polri dalam menjaga wilayah Krembung tetap aman dan kondusif, serta mendukung kemandirian pangan masyarakat,” ujarnya.

    Usai apel bersama, dilakukan simbolisasi penyerahan bibit jagung oleh Kapolsek, Danramil, dan Ketua PPL kepada perwakilan kelompok tani yang hadir. Sebanyak 6 orang petani dari Desa Lemujut menerima langsung bantuan tersebut.

    Penanaman bibit jagung ini tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan sektor pertanian, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat sebagai implementasi dari Polisi Cinta Petani. (isa/ian)

  • DPR Desak Pemerintah Percepat Redistribusi Lahan dan Kilang Energi di RAPBN 2026

    DPR Desak Pemerintah Percepat Redistribusi Lahan dan Kilang Energi di RAPBN 2026

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah kembali mengangkat isu ketahanan pangan dan energi dalam pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi ekonomi makro RAPBN 2026 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sidang paripurna DPR RI pada Senin, 20 Mei 2025. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan bahwa akselerasi dua program strategis tersebut masih belum optimal.

    Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyoroti lemahnya realisasi program ketahanan pangan, terutama menyangkut tingginya ketergantungan pada impor bahan pangan pokok dan energi yang menyedot anggaran besar. Ia menyebut, salah satu agenda penting yang belum dimaksimalkan adalah redistribusi lahan.

    “Pemerintah perlu melanjutkan program redistribusi lahan 4,5 juta hektar untuk petani dan perkebunan rakyat, menyiapkan tenaga kerja terampil pedesaan untuk pengelolaan redistribusi lahan, dan dukungan teknologi terapan pada sektor pertanian yang termutakhir untuk mendorong efisiensi produksi,” ujarnya.

    Disrupsi pada sektor pertanian akibat alih fungsi lahan, berkurangnya tenaga kerja muda di desa, serta lambatnya adopsi teknologi dinilai menjadi penghambat besar dalam pencapaian ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, DPR meminta pemerintah untuk menjadikan redistribusi lahan sebagai prioritas utama di RAPBN 2026.

    Sementara itu, di sektor energi, pembangunan kilang minyak yang ditargetkan pemerintah juga dinilai berjalan lambat. Proyek kilang petrokimia di Tuban, Jawa Timur, disebut sebagai salah satu contoh yang masih tersendat pengerjaannya.

    “Nasib yang sama juga terjadi pada program ketahanan energi. Program pembangunan lima kilang minyak bumi perlu dilanjutkan, termasuk kilang petrokimia di Tuban yang tersendat, sebagai strategi untuk menambah kapasitas pengolahan minyak nasional agar tidak bergantung pada impor,” tegasnya.

    Selain itu, ia menekankan pentingnya meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam struktur energi nasional, serta memperbaiki mismatch antara produksi, konsumsi, dan distribusi energi. DPR menilai peningkatan porsi EBT dan pembangunan kilang dalam negeri penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi global.

    Dalam asumsi makro RAPBN 2026, pemerintah menargetkan lifting minyak bumi sebesar 600–605 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 953–1017 ribu barel setara minyak per hari. Namun target tersebut dinilai tidak akan tercapai tanpa percepatan pembangunan infrastruktur energi dalam negeri. [beq]

  • Dongkrak Program Ketahanan Pangan Polresta Sidoarjo Kerahkan Seluruh Bhabinkamtibmas

    Dongkrak Program Ketahanan Pangan Polresta Sidoarjo Kerahkan Seluruh Bhabinkamtibmas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Optimalisasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan terus dimasifkan  oleh Polresta Sidoarjo beserta jajarannya.

    Seperti disampaikan oleh Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana kepada Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah hukum Polresta Sidoarjo di Gedung Serbaguna Mako Polresta Sidoarjo.

    Dalam arahannya AKBP I Made Bayu Sutha memberikan motivasi, agar Bhabinkamtibmas dapat semakin masif melakukan patroli sambang ke desa binaannya.

    Hal ini penting dilakukan, selain sebagai upaya menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sidoarjo tetap aman dan kondusif juga untuk turut langsung mendampingi, serta mengedukasi ke warga terkait pelaksanaan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah.

    “Polisi, adalah penggerak program ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polresta Sidoarjo harus benar-benar melaksanakan ini dengan serius, termasuk optimalnya peran para Bhabinkamtibmas di wilayah kita,” ujar Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana Jumat (16/5/2025).

    Kehadiran Polisi dalam mengawal pelaksanaan program ketahanan pangan sangat diharapkan masyarakat, terutama bagi para petani, peternak dan warga di wilayah pedesaan.

    “Bersama tiga pilar, kita harus proaktif melakukan pengecekan, pendampingan, hingga menghadirkan inovasi-inovasi untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ini,” tegas mantan Wakapolresta Denpasar itu

    Salah satu contoh adalah, ada seorang Bhabinkamtibmas sebagai Polisi Cinta Petani yang turun langsung membantu atau memotivasi warga pemilik Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), atau lahan kosong di rumah untuk bertanam maupun budidaya perikanan. [isa/aje]

  • Polisi Sidoarjo Ajak Warga Tanam Jagung di Pekarangan, Ternyata Demi Misi Besar Prabowo

    Polisi Sidoarjo Ajak Warga Tanam Jagung di Pekarangan, Ternyata Demi Misi Besar Prabowo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Upaya mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan nasional tak hanya dilakukan oleh kementerian atau lembaga pusat.

    Di Sidoarjo, gerakan nyata datang dari jajaran kepolisian sektor. Kamis (15/5/2025), Panit Binmas Polsek Balongbendo Polresta Sidoarjo, Aiptu Armaksum, bersama Bhabinkamtibmas Desa Singkalan, Aipda Budi S, turun langsung mengecek kebun jagung milik warga.

    Kegiatan ini dilakukan di pekarangan milik Arifin, warga RT 16 RW 06 Desa Singkalan, Kecamatan Balongbendo. Lahan sempit di samping rumahnya disulap menjadi ladang jagung yang siap panen. Upaya ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan pekarangan bergizi yang didorong kepolisian setempat.

    Aiptu Armaksum menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar ajakan berkebun, tapi bagian dari pembinaan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis rumah tangga.

    “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar memanfaatkan pekarangan mereka secara optimal, tidak hanya untuk keindahan, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga,” ujarnya.

    Aipda Budi S menambahkan bahwa kepolisian tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial.

    “Kami selaku Polisi Cinta Petani menyemangati warga untuk menanam tanaman pangan seperti jagung, cabai, sayur-sayuran, agar kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari pekarangan sendiri,” jelasnya.

    Langkah Polsek Balongbendo ini sejalan dengan visi Asta Cita Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemanfaatan lahan kecil di pekarangan menjadi solusi konkret untuk mendukung swasembada pangan dari tingkat desa.

    Program ini juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antara aparat dan warga bisa mendorong perubahan nyata di tengah masyarakat. Rencananya, kegiatan serupa akan diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Balongbendo, dengan dukungan penuh dari kepolisian sektor. (isa/ian)

  • Profil Koperasi di Kota Kediri: Jumlah, Jenis, dan Sebarannya

    Profil Koperasi di Kota Kediri: Jumlah, Jenis, dan Sebarannya

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 528 koperasi aktif tercatat di Kota Kediri dan menjadi basis data awal dalam mendukung rencana pembentukan Koperasi Merah Putih yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tenaga Kerja (UMTK) Kota Kediri, Bambang Priyambodo.

    “Profil koperasi ini terkoneksi langsung dengan sistem Kementerian Koperasi. Di Kota Kediri, ada 528 koperasi aktif, terdiri dari 526 koperasi primer dan 2 koperasi sekunder,” jelas Bambang.

    Koperasi-koperasi tersebut tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kota dengan 211 koperasi, Kecamatan Mojoroto 179 koperasi, dan Kecamatan Pesantren sebanyak 138 koperasi.

    Berdasarkan jenisnya, koperasi di Kota Kediri terdiri dari 416 koperasi konsumen, 35 koperasi simpan pinjam, 9 koperasi pemasaran, 6 koperasi produsen, dan 3 koperasi jasa.

    Adapun sebaran koperasi di tingkat RW juga telah dipetakan. Dari total 46 kelurahan yang ada di Kota Kediri, Kecamatan Mojoroto memiliki 14 kelurahan, Kecamatan Kota 17 kelurahan, dan Kecamatan Pesantren 15 kelurahan. Sementara dari total 330 RW, Kecamatan Mojoroto memiliki 100 koperasi, Kecamatan Kota 101 koperasi, dan Kecamatan Pesantren 129 koperasi.

    Profil koperasi tersebut menjadi bahan awal penting dalam implementasi Koperasi Merah Putih, sebuah program yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Pemkot Kediri dibawah instruksi Wali Kota Vinanda Prameswati bergerak cepat menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan. Presiden Prabowo menargetkan 70 ribu koperasi dapat diresmikan pada Hari Koperasi tanggal 12 Juli 2025.

    Koperasi ini didesain sebagai solusi terhadap rantai pasok panjang dari petani ke konsumen, serta mampu menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Lebih dari itu, koperasi juga akan menjadi akselerator pertumbuhan UMKM dan ketahanan ekonomi lokal.

    Koperasi Merah Putih bukan hanya berbentuk koperasi simpan pinjam, tetapi akan memiliki fungsi lebih luas. Mulai dari cold storage, pengadaan sembako, klinik, apotek, hingga sistem logistik kelurahan. [nm/beq]

  • Polda Jatim Raih 3 Penghargaan, Juara 1 Tingkat Nasional di Rakernis SDM Polri 2025

    Polda Jatim Raih 3 Penghargaan, Juara 1 Tingkat Nasional di Rakernis SDM Polri 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Polda Jawa Timur kembali meraih prestasi yang membanggakan di tahun 2025. Kali ini prestasi itu diraih oleh Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) dalam ajang Rakernis SDM Polri Tahun Anggaran 2025 di Aula Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada tanggal 8 hingga 9 Mei 2025.

    Sebelumnya satuan kerja Bidang Humas Polda Jatim juga meraih 3 penghargaan dari Mabes Polri saat Rakernis Humas Polri Tahun Anggaran 2025 di Aula AKPOL Semarang, tanggal 6 hingga 8 Mei 2025.

    Rakernis SDM Polri kali ini mengusung tema “SDM Polri yang Unggul, Adaptif, dan Berintegritas Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita”, dan dibuka secara resmi oleh Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Pol Anwar, S.I.K., M.Si.

    Polda Jatim berhasil meraih Juara 1 sebagai Polda terbaik dalam pelaksanaan Program Polri yang mendukung program prioritas nasional, Asta Cita.

    Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi strategis dan terukur dari Polda Jatim dalam menjawab tantangan pembangunan nasional melalui sektor keamanan dan pelayanan publik.

    Tak tanggung-tanggung, Dua penghargaan tambahan juga diberikan oleh Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Pol Anwar kepada Polda Jatim.

    Atas dedikasi dan kinerjanya yang baik, Biro SDM Polda Jatim dinobatkan juara 1 Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri.

    Hal ini mencerminkan keberhasilan Polda Jatim dalam membentuk personel yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga unggul dalam sikap, integritas, dan loyalitas.

    Selain itu Biro SDM Polda Jatim juga dinobatkan sebagai Juara 1 Lomba Program Polri Mendukung Ketahanan Pangan.

    Program ini jadi bukti nyata keterlibatan Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    Dalam hal ini Biro SDM Polda Jatim dinilai mampu mewujudkan inisiatif nyata dalam memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mendukung swasembada pangan melalui urban farming, pembinaan lahan produktif, dan gerakan ketahanan berbasis komunitas.

    Tiga penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Biro SDM Polda Jatim, Kombes Pol Ari Wibowo,S.I.K,M.H saat mengikuti Rakernis SDM Polri 2025 yang dihadiri 226 peserta secara langsung dan 104 peserta secara daring.

    “Penghargaan ini bukan milik saya pribadi, tapi buah dari kerja keras seluruh jajaran SDM Polda Jatim. Tugas saya hanya memastikan arah dan ritme tetap presisi,” ujar Kombes Pol Ari di Surabaya, Senin (12/5/2205).

    Penghargaan dalam ajang SDM Award 2025 bukan sekadar seremoni.

    Ini adalah bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar seluruh satuan kerja Polri semakin profesional dan berdampak nyata bagi masyarakat.

    “Polda Jatim membuktikan, dengan kerja keras dan komitmen tinggi prestasi dapat diraih,” tutup Kombes Pol Ari.

    Dengan pencapaian ini, SDM Polda Jatim berdiri di garis terdepan dalam mendukung transformasi Polri menuju institusi yang modern, humanis, dan dipercaya publik. [uci/aje]

  • Gibran tekankan kemandirian pangan penting di tengah tantangan global

    Gibran tekankan kemandirian pangan penting di tengah tantangan global

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya kemandirian pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

    “Seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu sampaikan bahwa kemandirian pangan itu penting. Tidak ada satupun negara yang bisa berdiri tanpa pangan,” ujar Gibran dalam video monolog yang diunggah di akun Gibran TV, Sabtu.

    Gibran menuturkan bahwa jumlah penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 9,4 miliar pada tahun 2045, naik sekitar 14,7 persen dibandingkan tahun ini. Kondisi tersebut dinilai akan meningkatkan kebutuhan pangan secara signifikan.

    Namun, kemampuan dunia untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan akan semakin tertekan akibat situasi geopolitik yang memanas, konflik yang berkepanjangan, ketidakpastian kebijakan global, serta dampak perubahan iklim.

    Gibran mengatakan perubahan iklim telah memicu kekeringan ekstrem, banjir, dan longsor yang merusak lahan pertanian dan mengancam kelangsungan ternak. Saat ini tercatat sudah ada 11 negara yang melakukan pembatasan ekspor pangan, dan tidak tertutup kemungkinan jumlah ini akan bertambah.

    Dalam konteks tersebut, Gibran menekankan pentingnya kemandirian pangan untuk menjamin keberlanjutan suatu bangsa.

    Wapres menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 28 juta petani yang bergerak di berbagai sektor serta didukung oleh kekayaan alam dan kesuburan tanah yang mampu menghasilkan berbagai komoditas unggulan seperti padi, sawit, kakao, kopi, jagung, tebu, dan buah-buahan tropis.

    Stok beras nasional tercatat lebih dari 3,1 juta ton, tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Serapan beras hasil panen petani dari Januari hingga Maret juga mencapai 719 ribu ton, tertinggi selama 10 tahun terakhir

    Selain itu, Gibran juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung terus dilakukan, termasuk pembangunan 53 bendungan baru, dengan 45 di antaranya bisa dimanfaatkan mengairi lahan pertanian, sehingga total sebanyak 218 bendungan memiliki manfaat untuk irigasi.

    “Memang dibutuhkan pembangunan dan perbaikan irigasi baik primer, sekunder, maupun tersier. Oleh sebab itu tahun ini telah dialokasikan pembangunan dan perbaikan irigasi untuk mengairi 2 juta hektare lahan pertanian,” kata Gibran.

    Gibran mengatakan sebanyak 366 ribu kilometer jalan produksi di desa-desa juga telah dibangun secara bertahap melalui dana desa, guna mempermudah akses distribusi hasil pertanian ke pasar dan pusat pengolahan.

    Pengembangan ekosistem pertanian juga menjadi fokus Pemerintah, khususnya dalam pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi, efisiensi distribusi, serta riset dan pengembangan bibit unggul.

    Fasilitas pergudangan modern disebut sebagai bagian penting untuk menjaga kualitas hasil panen dalam jangka waktu lebih lama.

    Hilirisasi pertanian juga dipandang penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen, seperti pengolahan tebu menjadi bioetanol dan bioavtur yang dapat mendukung ketahanan energi, khususnya sebagai alternatif sumber energi bersih.

    Dalam proses ini, Gibran berharap generasi muda dapat mengambil peran dengan inovasi, keberanian dalam membuat terobosan, serta semangat belajar yang tinggi.

    “Di sinilah peran anak-anak muda, di sinilah kontribusi generasi muda yang penuh inovasi, berani membuat terobosan, cepat belajar, dan penuh rasa keingintahuan,” ucap Wapres.

    Di sisi lain, Gibran menuturkan bahwa pemerintah juga terus berupaya mendorong perbaikan di berbagai bidang. Distribusi pupuk disederhanakan, 145 regulasi dipangkas agar lebih dari 14,9 juta petani bisa mengakses pupuk bersubsidi dengan lebih mudah.

    Selain itu, upaya pemberantasan mafia pangan dan peningkatan pendampingan petani juga terus digencarkan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pertanian yang lebih adil dan efisien.

    Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga telah meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

    Pemerintah menyadari bahwa mewujudkan kemandirian pangan tidak dapat dilakukan sendirian. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, akademisi, dan masyarakat, dinilai penting untuk menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan.

    “Oleh sebab itu, mari bersama bahu-membahu mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan. Menciptakan masa depan pangan yang lebih baik dan kuat untuk Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kita semua sebagai bangsa yang berdaulat,” pungkas Gibran.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamentan Pede Swasembada Beras hingga Garam Dapat Terwujud pada 2025 – Page 3

    Wamentan Pede Swasembada Beras hingga Garam Dapat Terwujud pada 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus mendorong upaya swasembada pangan dan penguatan hilirisasi di sektor pertanian sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional dan peningkatan daya saing produk agroindustri.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, mengatakan fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada untuk empat komoditas pokok, yakni beras, jagung, gula, dan garam, yang ditargetkan dapat terealisasi pada 2025.

    “Kita targetnya soal swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula, dan swasembada garam. Nah, begitu kita tahun ini insyaallah kita bisa capai,” kata Wamentan saat ditemui usai kunjungan kerja ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar di Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat (9/5/2025).

    Seiring dengan itu, langkah-langkah strategis untuk hilirisasi komoditas pertanian juga mulai disiapkan secara paralel. Hilirisasi tidak hanya difokuskan pada sektor mineral dan energi, tetapi juga pada produk pertanian bernilai tinggi seperti kelapa, kakao, dan kopi. Pemerintah menilai bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi produsen terdepan dunia dalam komoditas-komoditas tersebut.

    “Maka berikutnya ini kita in parallel, bukan nunggu ini selesai, tapi sekarang pun kita sudah menyiapkan langkah-langkah apa, investasi apa, termasuk ini bagian dari hilirisasi yang dimau oleh presiden. Hilirisasi itu, hilirisasi sumber alam kita berbasis mineral dan migas, tapi juga hilirisasi di sektor agro,” ujar Wamentan Sudaryono.

    Pemerintah Susun Skema Investasi dan Pembiayaan Hilirisasi sektor Agro

    Adapun untuk mendukung transformasi ini, pemerintah tengah merancang skema investasi dan pembiayaan yang komprehensif. Pendekatan tersebut mencakup sinergi antara riset, penyediaan modal, dan penguatan infrastruktur pertanian. Modul-modul pembiayaan pun telah dipersiapkan untuk mengakselerasi implementasi program ini di lapangan.

     

  • Kunjungi Sajau Hilir, Mentan RI Dorong Percepatan Tanam dan Swasembada Pangan 2025

    Kunjungi Sajau Hilir, Mentan RI Dorong Percepatan Tanam dan Swasembada Pangan 2025

    FAJAR.CO.ID, BULUNGAN — Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., didampingi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum melakukan kunjungan kerja ke Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kamis (8/5) pagi.

    Kunjungan kerja Mentan Amran di provinsi Kaltara merupakan bagian dari agenda nasional Gerakan Perluasan Areal Tanam (GPAT) sebagai langkah akselerasi menuju swasembada pangan tahun 2025.

    Kedatangan Mentan Amran dan Gubernur Zainal, disambut antusias oleh masyarakat, para petani, penyuluh pertanian, serta unsur TNI dan Polri seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Babinkamtibmas yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

    Bersama Gubernur Zainal, Mentan Amran meninjau langsung area yang direncanakan sebagai lokasi pengembangan areal tanam untuk swasembada pangan. Ia menyempatkan berdialog bersama masyarakat dan petani di Desa Sajau Hilir terkait berbagai kendala teknis yang dihadapi, seperti irigasi, panen, serta adanya tambang dekat dengan area persawahan.

    Menanggapi keluhan petani, Menteri Amran secara langsung memberikan solusi dengan menyerahkan bantuan alat pertanian, antara lain 14 unit traktor roda dua dan empat yang diserahkan secara simbolis kepada Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., 1 unit hand traktor untuk Desa Sajau Pura, 1 unit alat panen dan 1 unit gros atau alat perontok padi.

    “Dukungan terhadap sektor pertanian di wilayah perbatasan seperti provinsi Kaltara merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional,” ucap Mentan Amran.