Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Komisi IV DPR dorong penyesuaian anggaran pertanian demi swasembada

    Komisi IV DPR dorong penyesuaian anggaran pertanian demi swasembada

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menegaskan pentingnya penyesuaian anggaran pertanian secara presisi dan adaptif untuk memastikan seluruh program strategis berjalan efektif demi mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

    “Kesesuaian antara anggaran dengan prioritas Presiden (Prabowo Subianto) mengenai swasembada pangan harus dipastikan benar-benar tecermin dalam program 2026 (Kementerian Pertanian),” kata Titiek saat membuka rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Titiek menegaskan pentingnya arah kebijakan pertanian yang lebih presisi untuk memastikan seluruh program strategis dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi serta kesejahteraan petani Indonesia.

    Ia menilai berbagai program seperti pupuk bersubsidi, benih unggul, dan modernisasi alat serta mesin pertanian memerlukan kepastian anggaran yang kuat agar implementasinya di lapangan tidak mengalami hambatan.

    Menurutnya, tantangan teknis di sektor pertanian dinilai dapat diatasi apabila dukungan fiskal negara tetap terjaga, meskipun pemerintah saat ini menghadapi tekanan anggaran yang menuntut kebijakan efisiensi dalam pelaksanaannya.

    Titiek menjelaskan dinamika pelaksanaan anggaran 2025, termasuk kebijakan efisiensi dan blokir, memiliki pengaruh langsung terhadap output pertanian, sehingga perlu dikelola dengan perencanaan yang matang dan responsif.

    Meski menghadapi pembatasan anggaran, ia menekankan seluruh program penting seperti cetak sawah, optimasi lahan, benih, alsintan, dan pupuk harus tetap dievaluasi menyeluruh untuk memastikan perbaikan berkelanjutan di tahun berikutnya.

    Ia menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat sarana dan prasarana pertanian, infrastruktur pendukung, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki peran vital dalam mencapai target produksi nasional.

    Dia mengatakan pagu anggaran Kementerian Pertanian 2026 sebesar Rp40,145 triliun harus disusun dengan strategi adaptif yang mampu menjawab berbagai tantangan dan memastikan program prioritas berjalan lebih efektif.

    “Anggaran yang besar ini membutuhkan perencanaan prioritas, sinkronisasi data, kesiapan teknis, serta mitigasi risiko program agar dapat memberikan dampak nyata terhadap produksi pangan dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

    Ia mengingatkan pentingnya kesesuaian antara anggaran dengan prioritas Presiden mengenai swasembada pangan, terutama pada sektor padi, jagung, irigasi, pembenihan, penyuluhan, dan penyediaan sarana produksi.

    “Melalui rapat kerja hari ini, Komisi IV DPR RI meminta Menteri Pertanian untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana kegiatan dan anggaran tahun 2026,” tutur Titiek.

    Dalam penyusunan rencana kegiatan, lanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar rencana kerja 2026 Kementerian Pertanian disusun berbasis prioritas nasional, kesiapan program dan efektivitas anggaran yang optimal, terukur dan berbasis hasil.

    “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas sinergi dan dukungan konkret yang selama ini diberikan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, khususnya komunitas padi dan jagung,” beber Titiek.

    Ia menekankan kolaborasi lintas sektor seperti pendampingan petani, fasilitas kegiatan lapangan, serta pengamanan distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    Ia menegaskan pula swasembada hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat.

    “Komisi IV DPR RI memandang penguatan koordinasi semua unsur ini adalah kunci untuk mencapai target swasembada yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Titiek.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pagu alokasi anggaran pertanian tahun 2026 sebesar Rp40,15 triliun, terdiri atas program ketersediaan akses konsumsi pangan berkualitas Rp23,81 triliun, nilai tambah daya saing industri Rp6,62 triliun, pendidikan dan pelatihan Rp747 miliar, dan dukungan manajemen Rp8,96 triliun.

    Mentan menyebutkan pada 2026 Kementerian Pertanian menargetkan produksi komoditas utama meliputi beras 34,77 juta ton; jagung 18 juta ton; aneka cabai 3,08 juta ton; bawang merah 2 juta ton; tebu 39,5 juta ton; kopi 786 ribu ton; kakao 633 ribu ton; kelapa 2,89 juta ton; daging sapi dan kerbau 514 ribu ton; serta daging ayam 4,34 juta ton.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan Berencana Bangun Pabrik Vaksin Hewan untuk Tekan Impor

    Kementan Berencana Bangun Pabrik Vaksin Hewan untuk Tekan Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) berencana membangun fasilitas baru atau pabrik vaksin hewan untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan kapasitas industri kesehatan hewan dalam negeri.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menilai Indonesia telah memiliki kemampuan penuh untuk memproduksi vaksin, serum, dan obat-obatan hewan secara mandiri.

    “Secara SDM [sumber daya manusia] kita mampu, peralatan kita punya. Jadi siapa bilang kita tidak mampu? Kita memang mampu,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, kondisi Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki karakteristik penyakit hewan berbeda dari negara subtropis. Oleh karena itu, lanjut dia, pengembangan teknologi vaksin dalam negeri menjadi penting dan strategis.

    “Ini menjadi peluang karena kita bisa mengembangkan vaksin yang sesuai dengan karakter penyakit di Indonesia. Ini menunjukkan kita tidak boleh bergantung pada impor,” ucapnya.

    Untuk memperkuat kapasitas produksi, pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas baru sebagai pabrik vaksin hewan pada tahun mendatang guna meningkatkan kapasitas produksi Pusvetma. 

    Terlebih, Sudaryono melihat kemampuan teknis Pusvetma sudah berada pada level unggul, mulai dari kualitas laboratorium, riset, hingga kapasitas produksi vaksin.

    Dia menyampaikan, berbagai vaksin strategis seperti vaksin antraks, vaksin unggas, hingga vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) telah diproduksi di dalam negeri. Pusvetma juga telah mampu memenuhi sekitar 30% kebutuhan untuk vaksin unggas yang permintaannya sangat besar.

    “Dengan fasilitas baru dan peningkatan kapasitas produksi, kita ingin agar vaksin nasional bisa 100% mandiri tanpa impor. SDM ada, alat ada, tinggal kita memperkuat fasilitasnya,” tambahnya.

    Sudaryono menambahkan, penguatan industri vaksin hewan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional. Dia menilai, ketersediaan vaksin yang memadai mampu berdampak langsung pada produktivitas peternak, stabilitas pasokan protein hewani, serta daya saing sektor peternakan.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyebut, Pusvetma kini menjadi salah satu badan layanan umum (BLU) paling berkembang di bidang pertanian, sejalan dengan peningkatan signifikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) beberapa tahun terakhir.

    “Pendapatannya yang semula kurang dari Rp10 miliar pada 2018 dan tahun ini kita buktikan bahwa Pusvetma menjadi BLU bidang pertanian dengan capaian PNBP hampir Rp100 miliar,” ujar Agung.

    Di samping memperkuat kapasitas finansial, Pusvetma juga tengah menyiapkan peningkatan produksi vaksin unggas seperti Avian Influenza (AI) dan New Castle Disease (ND), dua jenis vaksin penting untuk menjaga pasokan protein hewani nasional.

  • Lapas Banyuwangi Kembangkan Lahan Asimilasi Jadi Sentra Pangan dan Perikanan

    Lapas Banyuwangi Kembangkan Lahan Asimilasi Jadi Sentra Pangan dan Perikanan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Program ketahanan pangan yang dipusatkan pada lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA di Kelurahan Pakis semakin memperluas variasi komoditas yang dibudidayakan.

    Setelah pada fase awal lebih berfokus pada penanaman padi dan kacang panjang, Lapas Banyuwangi kini mendiversifikasi lahannya seluas 2,2 hektare tersebut. Lahan tersebut tidak hanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman pangan, tetapi juga dimanfaatkan untuk budidaya perikanan.

    Komoditas pertanian yang kini menghijaukan lahan SAE Pakis meliputi padi, jagung, semangka, dan tomat. Sementara untuk sektor perikanan, benih ikan nila dan lele telah ditebar untuk dibudidayakan, Jumat (21/11).

    Kepala Lapas (Kalapas) Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa merinci pembagian lahan untuk setiap komoditas. Padi, semangka, dan jagung masing-masing ditanam di lahan seluas 7.000 meter persegi. Sementara untuk tomat, dialokasikan lahan seluas 1.000 meter persegi.

    “Untuk budidaya perikanan memanfaatkan saluran irigasi yang berada di tengah lahan, kami sudah melakukan penebaran 2.000 bibit nila dan 1.000 bibit lele,” jelasnya.

    Wayan menegaskan bahwa program ini memiliki makna ganda. Di satu sisi, ini merupakan implementasi nyata dukungan Lapas terhadap program ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, kegiatan ini menjadi bagian integral dari program pembinaan bagi warga binaan.

    Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan ini adalah wujud pembinaan bagi warga binaan kami, khususnya dalam bidang pertanian dan perikanan.

    “Setiap harinya, terdapat warga binaan yang telah memenuhi syarat dan tergabung dalam program asimilasi yang bertugas melakukan perawatan pada lahan SAE Pakis ini,” ujarnya.

    Langkah strategis ini juga sejalan dengan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andianto. Program ketahanan pangan di Lapas Banyuwangi secara langsung mendukung poin kedua dari 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang berfokus pada pemberdayaan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

    Menurut Wayan, diversifikasi komoditas yang dilakukan bukan tanpa alasan. Selain untuk memaksimalkan hasil lahan, pengenalan berbagai jenis tanaman dan ikan ini bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang lebih beragam.

    Selain itu, pola pembudidayaan juga disesuaikan dengan karakteristik lahan yang ada, sehingga diharapkan dapat berkelanjutan dan memberikan hasil yang optimal.

    “Dengan demikian, lahan SAE Pakis tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga menjadi sekolah lapangan yang membekali warga binaan dengan bekal keterampilan bertani dan budidaya ikan yang dapat menjadi modal mereka setelah kembali ke masyarakat,” pungkasnya. [kun]

  • Mendagri: Dukung Ketahanan Pangan, Pemda Harus Buat Kebijakan Lindungi Persawahan

    Mendagri: Dukung Ketahanan Pangan, Pemda Harus Buat Kebijakan Lindungi Persawahan

    Mendagri: Dukung Ketahanan Pangan, Pemda Harus Buat Kebijakan Lindungi Persawahan
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) harus membuat kebijakan untuk melindungi persawahan di wilayah masing-masing.
    Ia menyampaikan bahwa
    pelindungan lahan sawah
    merupakan syarat utama dalam mendukung
    ketahanan pangan nasional
    . Hal pertama yang harus dipastikan adalah luas lahan tidak berkurang, sehingga ditetapkan konsep lahan sawah yang dilindungi (LSD).
    Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Alih Fungsi Lahan, Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), serta mitigasi bencana hidrometeorologi tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang digelar secara
    hybrid
    dari Ruang Sidang Utama, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
    “Inti dasar rapat ini adalah penataan ulang rencana tata ruang wilayah yang terkait dengan lahan baku sawah, lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Intinya itu. Tindak lanjutnya adalah daerah harus membuat kebijakan untuk melindungi persawahan yang sudah ada,” kata Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
    Ia menjelaskan bahwa salah satu visi utama Presiden RI Prabowo Subianto adalah mewujudkan swasembada pangan.
    Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa kemerdekaan sebuah negara tidak hanya diukur dari lepasnya kolonialisme, tetapi juga dari kemampuannya memberi makan rakyat tanpa bergantung pada impor.
    Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mendorong produksi pangan terus dilakukan, mulai dari penguatan lahan, irigasi, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).
    Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa penguatan sektor lahan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada dan membuka sawah baru di wilayah yang sebelumnya bukan persawahan.
    Optimalisasi ini menjadi fokus penting dalam meningkatkan produksi beras dalam negeri, sejalan dengan arahan Presiden agar pasokan pangan nasional tetap aman. Dalam konteks tersebut, penataan tata ruang menjadi langkah krusial untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
    “Kita harus betul-betul memahami hal ini. Ada tindak lanjut yang perlu dilakukan, di antaranya revisi RTRW. Kami mengapresiasi daerah yang sudah melakukan revisi tersebut,” ujar Tito.
    Ia meminta pemda memastikan luas lahan sawah tidak berkurang akibat alih fungsi yang tidak terkendali.
    Lahan yang sudah ada harus dipertahankan dan tidak dikonversi menjadi kawasan komersial atau industri. Karena itu, revisi RTRW harus memberikan porsi yang jelas bagi KP2B, termasuk memastikan LBS tervalidasi dengan baik melalui data lapangan maupun citra satelit.
    “Citra satelit dapat digunakan untuk membuat peta yang bisa diperbesar secara detail. Peran Badan Informasi Geospasial (BIG) sangat penting untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data, tidak hanya mengandalkan survei lapangan atau peta yang dibuat berdasarkan data daratan,” jelas Tito.
    Untuk mempercepat proses tersebut, Kemendagri bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), BIG, dan instansi terkait akan membentuk satuan tugas (satgas) gabungan untuk mengawal revisi tata ruang daerah.
    Tito juga mendorong terciptanya iklim kompetitif antardaerah. Pemerintah pusat akan memberikan penghargaan dan insentif bagi daerah yang cepat menyelesaikan revisi tata ruang dan menunjukkan komitmen terhadap pelindungan lahan sawah.
    “Daerah yang belum melakukan revisi pasti akan kami kejar. Kami juga akan menciptakan iklim kompetitif, misalnya awal tahun depan kami memberi penghargaan kepada daerah yang cepat melakukan revisi atau provinsi yang paling banyak menyelesaikannya,” tegasnya.
    Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid; Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; Kepala BIG Muh Aris Marfai; serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Bapanas: Semangat petani muda penting bagi kedaulatan pangan

    Kepala Bapanas: Semangat petani muda penting bagi kedaulatan pangan

    Generasi muda sebagai energi baru yang dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian pangan Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan semangat petani muda sangat penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

    “Generasi muda sebagai energi baru yang dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian pangan Indonesia,” kata Amran dalam Dialog Pemuda Tani dan peluncuran Pusat Kajian dan Advokasi Pemuda Tani Indonesia sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa (11/11).

    Oleh karena itu, kata Amran, penting untuk menggelorakan semangat petani muda sebagai kekuatan moral dan produktif dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa.

    Amran mendorong anak muda agar berani memulai langkah di sektor pangan, sekecil apa pun upayanya. Menurutnya, kesungguhan dalam mengelola lahan, memelihara ternak, dan menekuni usaha tani merupakan modal penting untuk menggerakkan ekonomi nasional.

    “Di ruangan ini mungkin ada sekitar 50 orang pemuda. Kalau kita bergerak bersama, punya komitmen yang sama, ini sudah cukup untuk menggerakkan perubahan ekonomi Indonesia. Perubahan besar itu tidak selalu lahir dari jumlah yang besar, tapi dari keberanian untuk memulai,” ujar Amran.

    Ia juga menegaskan upaya memperkuat ketahanan pangan memerlukan kesungguhan dan keberanian untuk menghadapi tantangan.

    Menurutnya, hasil swasembada pangan yang tengah diupayakan pemerintah merupakan buah dari kerja keras dan ketekunan dalam proses, bukan sesuatu yang terjadi secara instan.

    “Hari ini, insya Allah, hampir pasti swasembada pangan kita akan secepat mungkin. Ini tercepat. Ini berkat Bapak Presiden kita yang luar biasa. Target yang diberikan beliau itu menghasilkan energi, menghasilkan kekuatan untuk maju,” ujar Amran.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia Budisatrio Djiwandono menyatakan revisi kebijakan pangan ke depan harus memberikan ruang yang lebih besar bagi perlindungan dan pemberdayaan petani.

    Ia menyebut para petani sebagai pahlawan yang jarang disebut namun jasanya besar bagi bangsa.

    “Anak-anak muda harus hadir, bekerja, dan percaya bahwa sektor pangan adalah masa depan,” kata Budisatrio.

    Lebih lanjut, ia menegaskan swasembada pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga simbol harga diri bangsa.

    “Swasembada beras telah menunjukkan bahwa Indonesia mampu. Ke depan, komoditas strategis lainnya harus menyusul. Peluangnya besar, asal kita bergerak bersama, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah,” katanya pula.

    Dukungan kebijakan yang nyata dalam mendorong semangat kemandirian pangan dapat dilihat dari Perpres 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

    Dalam beleid tersebut, semangat swasembada pangan termanifestasi dalam program aksi yang memberi ruang besar bagi penganekaragaman pangan baik dari sisi produksi maupun konsumsi yang berbasis pada sumberdaya lokal.

    Selain itu, dukungan terhadap pentingnya generasi muda dalam mendorong swasembada pangan nampak dari kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian, antara lain Program Petani Milenial dan Brigade Pangan yang memberikan pendampingan usaha, akses pembiayaan, permodalan, teknologi, serta penguatan kapasitas kewirausahaan kepada pemuda yang ingin terjun ke sektor pangan.

    Program-program ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pertanian menjadi bidang yang menarik, berprospek, dan berkelanjutan bagi generasi muda.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog: Pembangunan 100 gudang baru libatkan BUMN Karya

    Dirut Bulog: Pembangunan 100 gudang baru libatkan BUMN Karya

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, rencana pembangunan 100 gudang baru akan melibatkan BUMN Karya guna mempercepat proses konstruksi dan memastikan standar kualitas penyimpanan pangan nasional terpenuhi.

    Rizal menegaskan, sebagai sesama BUMN, Bulog akan memprioritaskan kolaborasi dengan BUMN Karya agar seluruh proses pembangunan berjalan efisien dan memberikan manfaat optimal bagi ketahanan pangan Indonesia.

    “Oh pasti (melibatkan BUMN). Karena kita dari BUMN pasti ya akan kita prioritaskan adalah teman-teman BUMN Karya (yang) akan mengerjakan,” kata Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Rizal menjelaskan, prinsip kerja sama tersebut mencerminkan semangat “dari negara untuk negara”, di mana proyek strategis nasional sepenuhnya dilaksanakan oleh entitas milik negara untuk kepentingan masyarakat luas.

    “Insya Allah (BUMN Karya yang membangun 100 gudang baru Bulog). Jadi kita seperti itu supaya dari negara untuk negara juga,” ujarnya.

    Bulog juga akan menjalankan fungsi supervisi dalam pembangunan guna memastikan setiap gudang yang dibangun memenuhi standar kelayakan, efisiensi, dan kualitas penyimpanan sesuai kebutuhan distribusi pangan nasional.

    Terkait BUMN Karya yang akan dilibatkan, Rizal menyebut pihaknya belum menetapkan pilihan karena masih menunggu koordinasi lebih lanjut dan izin dari Menteri BUMN sebelum proses dimulai.

    “Wah kita belum putus. Kita belum kumpul, nanti kita kumpulin,” beber Rizal.

    Rencana pembangunan 100 gudang baru itu akan menggunakan anggaran Rp5 triliun dan menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional dengan menjangkau hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

    Beberapa gudang dirancang dilengkapi Rice Milling Unit (RMU) dan pengering (dryer) untuk daerah sentra pangan, sementara di wilayah non-produksi akan dibangun gudang penyimpanan sederhana menyesuaikan kebutuhan lokal.

    “Kayak di kepulauan-kepulauan itu kan dia tidak ada sentra produksi pangannya, jadi hanya gudang saja. Namun kalau yang wilayahnya punya sentra produksi pangan itu dilengkapi dengan RMU, dryer, dan lain sebagainya,” bebernya.

    Adapun setiap gudang yang akan dibangun memiliki kapasitas bervariasi, mulai dari 1.000 ton hingga 7.000 ton, menyesuaikan potensi daerah dan luas lahan persawahan di wilayah masing-masing, dengan target keseluruhan rampung dalam waktu satu tahun ke depan.

    “Dengan harapan panen raya di 2026 nanti itu sudah ada gudang yang bisa menampung serapan gabah yang ada panen di tahun 2026 nanti,” kata Rizal.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara dukung pembangunan peternakan ayam demi pasok MBG

    Danantara dukung pembangunan peternakan ayam demi pasok MBG

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendukung pembangunan peternakan ayam nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan protein hewani bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan, skema pembangunan peternakan tersebut tengah dikaji secara menyeluruh dan akan diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dari kementerian terkait.

    “Ini kan terutama sekali untuk ketahanan pangan dan apalagi dengan MBG kita membutuhkan banyak protein,” kata Dony ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, langkah itu merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat melalui peningkatan produksi ayam yang berkelanjutan dan efisien.

    “Karena itu pemerintah juga berupaya untuk bagaimana kita swasembada dengan protein-protein ini,” ujarnya.

    Dony menegaskan, Danantara akan melaksanakan penugasan pembangunan peternakan ayam ini dengan prinsip tata kelola korporasi yang baik agar hasilnya optimal dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan kaidah korporasi yang baik,” tegasnya.

    Meski begitu, dia menuturkan rencana pembangunan peternakan ayam tersebut masih dalam tahap kajian menyeluruh, namun Danantara memastikan pelaksanaannya akan segera dimulai setelah seluruh aspek infrastruktur dan regulasi ditetapkan bersama pemerintah.

    “(Dimulai kapan pembangunannya?), ini sedang dikaji, mungkin segera mungkin. (Infrastrukturnya apa saja?) ini sedang kita kaji,” katanya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan peternakan ayam terintegrasi senilai Rp20 triliun pada 2026 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

    “Akan dibangun peternakan ayam pedaging, dan petelur (yang) terintegrasi. Itu ada anggaran khusus Rp20 triliun, kita akan buat di seluruh Indonesia,” katanya setelah Rapat Finalisasi Program Hilirisasi Perkebunan dan Industri bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (7/11).

    Ia mengatakan langkah besar itu menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mendukung program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto demi memperbaiki gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Rencana pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur dilakukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia yang masih mengalami kekurangan pasokan daging ayam dan telur.

    Pemerintah memastikan seluruh proses perencanaan dan studi kelayakan (pra-feasibility study/FS) diselesaikan dalam waktu singkat agar proyek ini segera dapat dimulai pada Januari 2026.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rugi Gagal Panen akibat Krisis Iklim, Puluhan Petambak Garam di Jateng Dapat Bantuan Geomembran Regional 11 November 2025

    Rugi Gagal Panen akibat Krisis Iklim, Puluhan Petambak Garam di Jateng Dapat Bantuan Geomembran Regional 11 November 2025

    Rugi Gagal Panen akibat Krisis Iklim, Puluhan Petambak Garam di Jateng Dapat Bantuan Geomembran
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Terjadinya krisis iklim menyebabkan ketidakpastian cuaca yang membuat para petambak garam di Jawa Tengah merugi karena kerap gagal panen.
    Untuk menjawab keresahan mereka, Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah menyumbang
    geomembran
    untuk meningkatkan produksi garam dan mempercepat masa panen.
    Bantuan diberikan kepada empat kelompok
    petambak garam
    di Demak, Rembang, Jepara dan Pati sebagai sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung swasembada garam dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
    Salah satunya Hambali, petambak garam dari Kecamatan Kedung, Jepara mengaku kerap gagal panen garam saat tiba-tiba turun hujan di musim kemarau.
    Mestinya kegagalan dapat dicegah bila garam dijemur menggunakan geomembran, namun biayanya yang mahal tak bisa dibeli oleh semua petambak garam.
    Alhasil para petambak bergulat dengan alat produksi yang rusak dan harga jual yang rendah.
    “Sebelum ada bantuan, geomembran kami banyak yang rusak. Sekarang hasilnya lebih bagus dan lebih cepat panen. Dari biasanya 7–10 hari kalau enggak pakai alas geomembran, kini cukup 5 hari, lumayan untuk antisipasi banjir,” ujar Hambali usai menerima hibah di Central Java Fish market ke-4 di Halaman Kantor Gubernur
    Jateng
    , Selasa (11/11/2025).

    Kelompok Hambali yang beranggotakan 21 orang menerima 21 rol geomembrane.
    Setiap rol senilai sekitar Rp 7 juta untuk menggarap total lahan 25 hektare. Alat baru ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas agar setiap hektarenya bisa menghasilkan 100 ton garam per musim atau satu tahun.
    Selain itu, Hambali mengungkap tantangan lainnya bahwa garam mereka masih dijual dalam bentuk kasar atau krosok dengan harga hanya Rp200 per kilogram. Tanpa fasilitas washing plant untuk mencuci dan memurnikan garam, nilai jual garam sulit meningkat.
    “Kalau ada washing plant, harga bisa sampai Rp4.000 per kilo. Kami berharap pemerintah bisa bantu bangun fasilitas itu di Jepara,” tambahnya.
    Hambali dan petambak garam lainnya, berharap akan harga yang lebih adil, alat produksi yang layak, dan sistem distribusi yang berpihak pada mereka.
    “Kalau bisa, bantuan jangan berhenti di geomembran. Kami butuh alat pengolahan agar garam kami punya nilai lebih,” lanjutnya.
    Kepala BI Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menekankan bahwa diversifikasi pangan bukan hanya soal substitusi, tapi juga soal memperkuat ekosistem produksi lokal.
    “Kami mendukung swasembada garam dari hulu ke hilir, termasuk bantuan geomembran dan sertifikasi kompetensi petani. Ini bagian dari strategi menjaga inflasi tetap rendah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Rahmat.
    Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki daya ungkit ekonomi tinggi. Pada triwulan III-2025, sektor ini menyumbang 12,88 persen terhadap PDRB Jawa Tengah, dengan ekspor produk kelautan dan perikanan mencapai Rp5,76 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”

    Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”

    draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembangunan 100 gudang baru bersifat Lex Specialis (peraturan khusus) untuk mempercepat penguatan infrastruktur penyimpanan pangan nasional hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

    Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa, mengatakan draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya.

    Rizal menjelaskan Perpres tersebut disusun paralel dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar proyek strategis ini berjalan cepat dan terukur di seluruh Indonesia.

    “Kami secara paralel ini bekerja. Ini selain SKB Tiga Menteri, kami juga lagi ngejar draf untuk Perpresnya. Nah Perpresnya nanti ini sebagai dasar untuk percepatan. Jadi ini Perpresnya Lex Specialis istilahnya, karena harus diminta secepatnya dibangun,” kata Rizal.

    Pemerintah menargetkan sebagian besar gudang dapat beroperasi sebelum panen raya 2026, sehingga hasil gabah dan jagung dari petani dapat langsung terserap tanpa kendala penyimpanan di lapangan.

    Dikatakan langkah itu menjadi respons atas peningkatan produksi pertanian nasional yang dilaporkan Kementerian Pertanian, di mana kapasitas gudang Bulog saat ini masih terbatas dan perlu segera ditingkatkan.

    Apalagi Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras secara nasional mencapai 34,77 juta ton sepanjang 2025.

    Rizal menegaskan pembangunan akan dilakukan secepat mungkin dengan memperhatikan faktor cuaca dan kondisi geografis, terutama di wilayah 3T yang memerlukan logistik tambahan dan tantangan medan berat.

    Pembangunan gudang juga diarahkan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar fasilitas baru difokuskan pada kabupaten dan kota yang belum memiliki infrastruktur penyimpanan pangan memadai.

    Bulog turut memprioritaskan daerah kepulauan seperti Nias Selatan dan Morotai yang rawan terisolasi saat musim barat, sehingga gudang berfungsi vital menjaga pasokan pangan tetap stabil sepanjang tahun.

    Beberapa gudang dirancang dilengkapi Rice Milling Unit (RMU) dan pengering (dryer) untuk daerah sentra pangan, sementara di wilayah non-produksi akan dibangun gudang penyimpanan sederhana menyesuaikan kebutuhan lokal.

    Setiap gudang memiliki kapasitas bervariasi antara 1.000 hingga 7.000 ton, tergantung potensi lumbung pangan daerahnya, dengan target keseluruhan rampung dalam waktu satu tahun ke depan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah.

    Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun.

    Zulhas menambahkan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog: Pembangunan 100 gudang baru perkuat pangan hingga 3TP

    Dirut Bulog: Pembangunan 100 gudang baru perkuat pangan hingga 3TP

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pembangunan 100 gudang baru menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional dengan menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

    “Karena yang mau kita bangun (gudang Bulog) mayoritas banyak yang di 3T tersebut. Dan 3T ini kan jauh-jauh dan kita mobilisasi material aja agak sulit kesana. Jadi kita berharap secepatnya supaya dibangun,” kata Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Ia menyampaikan pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut nyata dari hasil penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang menjadi dasar percepatan program prioritas itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Rizal menyampaikan Presiden secara langsung menginstruksikan agar Bulog segera membangun 100 gudang baru yang difokuskan di kabupaten dan kota yang selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan pangan memadai.

    Pembangunan gudang-gudang tersebut, lanjutnya, akan mendukung efisiensi rantai pasok pangan, mengurangi biaya logistik, serta memudahkan Bulog menyerap gabah dan jagung hasil panen petani di berbagai daerah.

    Dia mencontohkan, sejumlah wilayah seperti Nias Selatan dan Morotai menjadi prioritas karena kondisi geografisnya sering terisolasi akibat pasang air laut dan cuaca ekstrem yang menghambat distribusi pangan.

    Dengan adanya gudang di daerah tersebut, Bulog dapat memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski terjadi hambatan transportasi laut saat musim barat atau gelombang tinggi melanda wilayah kepulauan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.