Topik: ketahanan pangan nasional

Jakarta (ANTARA) – Pengamat ketahanan pangan nasional Brigjen Pol (Purn) Faisal Abdul Naser menyebutkan sepanjang Tahun 2025, Polri tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga tampil sebagai pelopor ketahanan pangan nasional.

“Berbagai inisiatif strategis mereka (Polri) lakukan dari hulu ke hilir mulai dari panen raya, dukungan ekspor, edukasi petani, hingga perlindungan hukum secara nyata membantu menjaga stabilitas sosial-ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan,” kata Faisal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu mengingat ancaman krisis pangan global semakin nyata di depan mata.

Data terbaru dari FAO menunjukkan bahwa lebih dari 864 juta orang di dunia menghadapi kelaparan akut pada 2024. Harga pangan global melonjak tajam, bahkan di negara maju seperti Jepang dan Filipina yang telah menetapkan status darurat pangan.

Selain itu, terdapat dampak perubahan iklim yang ekstrem, konflik geopolitik dunia yang tak kunjung usai, hingga tidak stabilnya harga komoditas dunia, semua ini perlu disikapi secara serius sebagai isu keamanan nasional.

“Meski Indonesia dinilai relatif stabil, kita tetap menghadapi masalah klasik seperti alih fungsi lahan, distribusi yang timpang dan lemahnya posisi tawar petani,” kata Faisal yang juga sebagai Chairman Executive Liaison Staff PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.

Tantangan itu, kata dia, menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan lagi sekadar isu pertanian atau ekonomi semata, melainkan dasar bagi stabilitas sosial-ekonomi dan kedaulatan bangsa.

Dalam kondisi genting seperti ini, peran Polri dalam ketahanan pangan bukan hanya bersifat reaktif terhadap kriminalitas, tetapi juga proaktif dalam mendukung stabilitas dan kedaulatan pangan Indonesia.

Selain menjalankan fungsi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polri memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain itu, kata dia, Polri berperan aktif dalam penegakan hukum terhadap kejahatan sektor pangan, seperti penimbunan bahan pokok, praktik kartel, dan distribusi pupuk atau benih palsu.

Lebih dari itu, Polri juga dapat berperan sebagai mitra pemberdaya masyarakat dengan membina petani, mendampingi distribusi pangan dan mengamankan hasil panen.

Dalam situasi darurat seperti bencana alam, Polri membantu menyalurkan logistik pangan dan menjaga stabilitas di lapangan. Keterlibatan dalam forum koordinasi lintas sektor di tingkat daerah menjadikan Polri sebagai bagian penting dalam menjaga ekosistem pangan nasional.

“Ini sejalan dengan peran Polri sebagaimana yang tertuang dalam Tribrata dan Catur Prasetya sebagai ruh Polri. Keduanya bukan hanya slogan, tetapi seharusnya menjadi pedoman hidup dan etos kerja personel Polri,” tegasnya.

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh itu berpendapat Polri telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Salah satunya, pelepasan ekspor 1.200 ton jagung ke Serawak, Malaysia, yang merupakan bagian dari panen raya jagung kuartal II-2025.

Panen raya di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi simbol kebangkitan pertanian berbasis kolaborasi antara Polri dan masyarakat.

Selain itu, Polri juga menginisiasi pembangunan 18 gudang penyimpanan di 12 provinsi dengan total kapasitas 18 ribu ton. Gudang-gudang ini, yang dibangun bekerja sama dengan Bulog, memiliki kapasitas gudang hingga lima ribu ton dan mampu mengolah hingga ratusan ton jagung per hari.

“Inisiatif ini sangat vital untuk memperlancar distribusi dan penyerapan hasil panen, memastikan ketersediaan pangan di seluruh pelosok negeri,” ujarnya.

Selanjutnya, yang perlu dicermati adalah perlunya membangun ekosistem pangan yang tangguh, dari hulu hingga ke hilir. Ketahanan pangan nasional tidak hanya ditentukan oleh hasil panen dan produksi ternak.

“Peternakan nasional, misalnya, masih menghadapi tantangan sistemik seperti keterbatasan pakan lokal, pembibitan berkualitas rendah dan lemahnya sistem distribusi. Rantai pasok pangan terganggu bukan hanya oleh alam, tapi oleh ulah mafia pangan dan spekulan. Dibutuhkan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir,” kata Faisal.

Dia menambahkan, Polri juga memiliki posisi vital dalam menjamin kelancaran rantai pasok tersebut misalnya memberantas oknum yang merusak ekosistem pangan yakni dengan menindak tegas mafia pangan dan spekulan yang merugikan petani dan konsumen, serta memberikan perlindungan hukum bagi UMKM dan pelaku industri pangan.

“Ini adalah upaya yang baik dalam mendorong iklim usaha yang kondusif. Polri harus menjadi mitra strategis dalam memastikan sistem pangan kita mengalir dari sawah hingga meja makan rakyat Indonesia. Maka sudah tepat kalau Presiden menunjuk Polri dalam masalah ketahanan pangan di bidang jagung,” ujar Faisal.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto meyakini komitmen dan kemampuan Polri karena institusi ini memiliki posisi penting sebagai penjaga stabilitas sosial, yang perlu dimanfaatkan secara lebih sistematis dan strategis.

“Presiden RI juga memberikan apresiasinya karena Polri saat ini langsung turun ke rakyat dan telah membantu pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan dan menjadi pelopor melalui penanaman jagung. Selamat HUT ke-79 Polri,” katanya.

Dia berharap dengan peran aktif dan strategis Polri serta dibantu oleh jajarannya, Indonesia dapat membangun sistem ketahanan pangan yang lebih kuat, tangguh, dan berkelanjutan, demi masa depan bangsa yang lebih sejahtera.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.