Topik: ketahanan pangan nasional

  • Erick Thohir Ganti Dirut Bulog, Novi Helmy Kembali Berkarier di TNI

    Erick Thohir Ganti Dirut Bulog, Novi Helmy Kembali Berkarier di TNI

    JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengganti pucuk pimpinan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang sebelumnya ditempati oleh Novi Helmy Prasetya.

    Keputusan pergantian pucuk pimpinan Perum Bulog tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025.

    Berakhirnya masa tugas ini juga menandai kembalinya Novi Helmy ke institusi alasnya yakni Tengara Nasional Indonesia (TNI) untuk melanjutkan karier dan pengabdian di bidang pertahanan nasional.

    Untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Novi Helmy, Erick menunjuk Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama sekaligus Direktur Pengadaan Perum Bulog.

    Dalam keterangan resmi Kamis, 3 Juli, manajemen Perum Bulog menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian Novi Helmy Prasetya selama menjabat.

    “Di bawah kepemimpinannya, Perum Bulog mencatat berbagai capaian penting yang memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat peran Bulog sebagai fondasi ketahanan pangan nasional,” tulis manajemen Perum Bulog, Kamis, 3 Juli.

    Seiring dengan adanya pergantian Direktur Utama, berikut adalah susunan terbaru jajaran Direksi Perum Bulog:

    • Pelaksana Tugas Direktur Utama sekaligus Direktur Pengadaan: Prihasto Setyanto

    • Wakil Direktur Utama: Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq

    • Direktur Bisnis: Febby Novita

    • Direktur Keuangan: Hendra Susanto

    • Direktur Operasional dan Pelayanan Publik: Mokhamad Suyamto

    • Direktur SDM dan Umum: Sudarsono Hardjosoekarto

  • Karantina dan Bea Cukai Kepri musnahkan puluhan ton bawang ilegal

    Karantina dan Bea Cukai Kepri musnahkan puluhan ton bawang ilegal

    Pemusnahan ini sebagai bentuk nyata sinergi antar instansi dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mengancam keamanan hayati Indonesia

    Tanjungpinang (ANTARA) – Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau (Karantina Kepri) bersama Kantor Wilayah DJBC Bea Cukai Khusus daerah setempat memusnahkan puluhan ton komoditas bawang merah dan bawang putih ilegal senilai Rp2,85 miliar.

    “Total bawang merah yang dimusnahkan sebanyak 43,6 ton dan bawang putih 43,1 ton,” kata Kepala Karantina Kepri Herwintarti usai pemusnahan di Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepri, Kabupaten Karimun, Kamis.

    Ia menyatakan bahwa media pembawa yang dimusnahkan ini merupakan hasil penindakan bersama terhadap komoditas yang masuk ke wilayah Kepri tanpa dilengkapi dokumen kesehatan karantina serta berpotensi membawa organisme penyakit tumbuhan karantina (OPTK), serta dilalulintaskan melalui pintu keluar yang belum ditetapkan.

    Herwintarti menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2022, telah ditetapkan untuk umbi lapis pintu pemasukan ke wilayah Indonesia adalah melalui Pelabuhan Laut Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Bandar Udara Soekarno-Hatta di Jakarta, dan Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta di Makassar.

    Selain itu, katanya, umbi lapis berupa bawang putih juga dapat dimasukkan melalui Pelabuhan Laut Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Laut Tanjung Emas di Semarang, terutama jika OPTK-nya dapat dikendalikan dengan perlakuan.

    “Kepri merupakan pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan pergerakan orang dari dan ke berbagai negara. Ini menjadi tantangan serta tanggung jawab besar kami di Badan Karantina Indonesia dalam menjaga biosecurity nasional,” ujar Herwintarti

    Lebih lanjut Herwintarti menegaskan bahwa pemusnahan ini sebagai bentuk nyata sinergi antar instansi dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mengancam keamanan hayati Indonesia.

    Pemusnahan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi bentuk nyata perlindungan terhadap kekayaan hayati Negara Indonesia.

    Pelaksanaan tindakan pemusnahan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

    “Tindakan karantina dilakukan terhadap media pembawa yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat karantina ternyata busuk atau rusak,” ungkapnya.

    Pemusnahan bawang ilegal dilakukan dengan cara mengubur media pembawa di dalam tanah dengan dibasahi oleh cairan pembusuk.

    Herwintarti berharap pemusnahan ini dapat memberikan efek jera dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan perkarantinaan, serta selalu lapor karantina demi kesehatan dan keamanan dan mutu pangan bagi masyarakat serta melindungi keanekaragaman hayati.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN Profesional Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat

    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN Profesional Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat

    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN Profesional Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
    Reformasi Birokrasi
    (PANRB)
    Rini Widyantini
    menegaskan,
    reformasi birokrasi
    bukan sekadar proses administratif, melainkan harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat serta mendukung visi
    Indonesia Emas 2045
    .
    “Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, kita menghadapi berbagai megatren global, mulai dari perubahan iklim, revolusi teknologi, hingga dinamika demografi dan persaingan sumber daya. Dunia terus berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian,” ujarnya saat kunjungan kerja terkait implementasi reformasi birokrasi di Kota Surabaya, Kamis (3/7/2025).
    Rini menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengarahkan agar birokrasi responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, serta cepat dalam mengimplementasikan kebijakan.
    Presiden Prabowo, kata dia, juga menekankan pentingnya transformasi layanan publik melalui digitalisasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta pengelolaan aparatur sipil negara (
    ASN
    ) agar kontribusinya maksimal dalam mencapai target pembangunan.
    Rini menyebut, pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) telah mendorong efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi.
    Pada 2023–2024, potensi pemborosan anggaran sebesar Rp 128,5 triliun berhasil dicegah, dan nilai indeks reformasi birokrasi terus meningkat di semua level pemerintahan.
    “Indeks RB menunjukkan tren positif selama 10 tahun terakhir, mencerminkan peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di tingkat pusat maupun daerah. Peningkatan indeks bukan sekadar angka, tetapi menjadi cerminan kepercayaan publik, efisiensi anggaran, dan kepuasan masyarakat yang kita layani,” kata Rini.
    Untuk mendukung visi dan misi Presiden Prabowo,
    Kementerian PANRB
    telah menetapkan lima
    RB Tematik
    , yaitu RB Pengentasan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, serta RB Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan.
    “Pada 2023, RB Tematik Pengentasan Kemiskinan telah diberlakukan secara menyeluruh sebagai tematik utama di daerah yang masih memiliki masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Hasilnya sangat positif,” ujar Rini.
    Ia menambahkan, pemerintahan masa depan harus siap dengan kultur birokrasi yang lebih lincah dan inovatif. Selain itu, perkembangan teknologi perlu direspons tepat, termasuk dengan mengurangi kesenjangan kompetensi digital agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
    Rini juga menjelaskan bahwa capaian reformasi birokrasi Kota Surabaya secara umum sudah sangat baik. Namun, capaian ini berada pada kategori A- (minus) atau memuaskan dengan catatan.
    “Pelayanan publik di Surabaya harus terus menjadi pionir birokrasi berkelas dunia. Salah satunya dengan mengaktifkan dan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di Surabaya,” ujarnya.
    Rini menegaskan, capaian nilai RB tertinggi secara nasional yang diraih Surabaya bukan hanya soal angka. Surabaya dinilai layak menjadi pionir birokrasi masa depan Indonesia.
    “Ke depan, Surabaya diharapkan terus menjadi role model penerapan RB yang berdampak nyata, bukan sekadar memenuhi indikator, tetapi juga memecahkan masalah masyarakat. Surabaya juga perlu tampil sebagai inovator berbagai isu aktual, menjadi contoh praktik baik yang bisa direplikasi daerah lain,” jelasnya.
    Ia menekankan, Surabaya dapat menjadi miniatur birokrasi kelas dunia di Indonesia, yang lincah, adaptif, dan melayani dengan standar tinggi, termasuk layanan berbasis siklus hidup dengan pendekatan
    human-centric
    dan kapabilitas
    omni-channel
    .
    Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, reformasi birokrasi merupakan instrumen penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
    Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar urusan administrasi, tetapi harus membawa dampak pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.
    “Melalui komitmen terhadap perbaikan tata kelola yang berkelanjutan, Surabaya mencatat sejumlah capaian strategis, termasuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Timur,” kata Eri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Strategi Pemkab Konawe untuk Menjadi Lumbung Pangan Nasional

    Strategi Pemkab Konawe untuk Menjadi Lumbung Pangan Nasional

    Konawe, Beritasatu.com – Kabupaten Konawe mempertegas komitmennya sebagai motor utama ketahanan pangan nasional, termasuk di Sulawesi Tenggara.

    Bupati Konawe H Yusran Akbar bertemu dengan teknis penyuluh pertanian lapangan dan UPTD Pertanian yang digelar oleh Dinas Pertanian Konawe di Aula Wekoila.

    Mengusung tema “Akselerasi Program Pertanian Menuju Swasembada dan Ketahanan Pangan”, acara ini dihadiri lebih dari 242 penyuluh pertanian dari seluruh wilayah Konawe, serta sejumlah pejabat penting seperti perwakilan Kementerian Pertanian, BMKG Sultra, Sekda Konawe Ferdinan Sapan, dan para pimpinan OPD terkait.

    Forum ini menjadi ajang strategis menyatukan visi antara pemerintah dan penyuluh yang menjadi ujung tombak pembangunan pertanian di daerah.

    Dalam arahannya, Bupati Yusran memaparkan, setengah dari target 1 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) Sultra berasal dari Konawe, yaitu sebesar 500.000 ton.

    “Ini tantangan besar, tapi saya yakin dengan kekuatan yang kita miliki, target itu bisa dicapai,” ujar Yusran Akbar kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi program pusat dan daerah, serta optimalisasi bendungan Wawotobi dan Ameroro yang mampu mengairi ribuan hektare lahan pertanian.

    Kepala Dinas Pertanian Konawe H Gunawan Samad menyebutkan beberapa program strategis yang sedang dijalankan, mulai dari mencetak sawah baru dan restorasi lahan, bantuan sarana produksi (Saprodi), mekanisasi pertanian, pembangunan jaringan irigasi, serta pendampingan intensif oleh penyuluh.

    Ia juga mengungkapkan kendala utama saat ini adalah keterbatasan kendaraan operasional bagi para penyuluh.

    “Teman-teman penyuluh membutuhkan motor operasional agar bisa menjangkau wilayah-wilayah sulit,” ungkap Gunawan.

    Dari total 242 penyuluh aktif di Konawe, yaitu 92 merupakan ASN, 34 adalah PPPK kabupaten, 39 PPPK provinsi, serta 73 CPNSD. Semua penyuluh ini menjadi garda terdepan dalam mentransformasikan program pemerintah menjadi aksi nyata di lapangan.

    Bupati Yusran mengatakan, untuk menyatukan langkah demi mewujudkan Konawe sebagai pusat ketahanan pangan nasional, sekaligus berkontribusi pada visi besar Indonesia Emas 2045.

    “Saatnya kita satukan visi, bergerak bersama demi mewujudkan ketahanan pangan Konawe dan menyukseskan program nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

  • Prihasto jabat Plt Dirut Bulog gantikan Novi Helmy

    Prihasto jabat Plt Dirut Bulog gantikan Novi Helmy

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bulog menggantikan Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.

    Berdasarkan keterangan resmi Perum Bulog diterima ANTARA di Jakarta, Kamis menyebutkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi melakukan pergantian Direktur Utama Perum Bulog.

    Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang sekaligus mengakhiri masa penugasan dan pengabdian Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog dan kembali melanjutkan karir dan pengabdian di institusi TNI.

    “Perum Bulog menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian Bapak Novi Helmy Prasetya selama menjabat,” demikian pernyataan resmi Perum Bulog.

    Di bawah kepemimpinannya, Perum Bulog mencatat berbagai capaian penting yang memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat peran Bulog sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.

    Seluruh jajaran Perum Bulog mengucapkan terima kasih atas kontribusi positif Novi Helmy dalam mendorong transformasi dan kemajuan perusahaan, serta mendoakan yang terbaik untuk pengabdian selanjutnya.

    Seiring dengan adanya pergantian Direktur Utama, berikut adalah susunan terbaru jajaran Direksi Perum Bulog:

    • Pelaksana Tugas Direktur Utama sekaligus Direktur Pengadaan: Prihasto Setyanto

    • Wakil Direktur Utama: Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq

    • Direktur Bisnis: Febby Novita

    • Direktur Keuangan: Hendra Susanto

    • Direktur Operasional dan Pelayanan Publik: Mokhamad Suyamto

    • Direktur SDM dan Umum: Sudarsono Hardjosoekarto

    Perum BULOG akan terus melanjutkan komitmen dalam memastikan ketersediaan dan stabilisasi pangan nasional, sejalan dengan kebijakan pemerintah serta harapan masyarakat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri Sudah Kantongi Nama Wakapolri Baru Pengganti Komjen Dofiri

    Kapolri Sudah Kantongi Nama Wakapolri Baru Pengganti Komjen Dofiri

    Kapolri Sudah Kantongi Nama Wakapolri Baru Pengganti Komjen Dofiri
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kapolri
    Jenderal Listro Sigit Prabowo resmi melepas jabatan Komjen Ahmad Dofiri sebagai
    Wakapolri
    , pada Senin (30/6/2025).
    Pelepasan jabatan dilakukan dalam Upacara Penyerahan Tugas dan Tanggung JAwab Wakapolri, mengingat Ahmad Dofiri telah memasuki masa pensiun setelah usianya menginjak 58 tahun pada 4 Juni 2025.
    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut, Kapolri sudah mengantongi nama
    Wakapolri baru
    pengganti Ahmad Dofiri.
    “Sampai dengan saat ini, calon-calon terbaik dari perwira tinggi (pati) polri untuk menduduki
    wakapolri
    sudah ada di tangan Bapak Kapolri,” ujar Sandi, dilansir ANTARA, Rabu (2/7/2025).
    Meski sudah mengantongi nama tersebut, sosok Wakapolri baru belum bisa diungkap karena kesibukan dalam persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara pada Selasa (1/7/2025).
    Tentu ia berharap nama Wakapolri baru pengganti Ahmad Dofiri dapat segera diumumkan, mengingat posisi tersebut tengah kosong.
    “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisa segera kami umumkan untuk mengganti Bapak Dofiri selaku wakapolri untuk jabatan berikut,” ujar Sandi.
    Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap sejumlah kriteria yang harus dimiliki oleh Wakapolri baru pengganti Ahmad Dofiri.
    Pertama, sosok tersebut harus mampu mendampingi dan sejalan dengan Kapolri Jenderal
    Listyo Sigit Prabowo
    .
    “Kriteria pertama, Wakapolri adalah jenderal bintang tiga yang seiring dan sejalan dengan Pak Kapolri,” ujar Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/6/2025).
    Selain itu, sosok Wakapolri yang baru juga harus mendukung program-program yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mencontohkan andil Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, lewat penanaman jagung di berbagai daerah yang diprediksi akan menghasilkan panen antara 1,7 juta hingga 2,54 juta ton pada kuartal kedua.
    “Ini program strategis pemerintah yang harus terus didukung oleh kepemimpinan Polri, termasuk Wakapolri,” ujar Sugeng.
    Kriteria berikutnya, sosok Wakapolri yang baru harus memiliki komitmen terhadap penegakan hukum yang adil kepada masyarakat.
    Menurutnya, Wakapolri yang ideal adalah figur yang dapat mengawal penegakan hukum secara berkeadilan dan menjadi jembatan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementan: Pengembangan varietas baru jagung dukung swasembada pangan

    Kementan: Pengembangan varietas baru jagung dukung swasembada pangan

    Kediri (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung pengembangan varietas baru untuk tanaman pangan, yakni jagung, sebagai bagian menuju swasembada pangan.

    Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementan Gunawan mengemukakan benih adalah komponen utama dalam produksi tanaman. Pemerintah terus mendukung pengembangan varietas-varietas baru.

    “Hingga saat ini telah dilepas varietas jagung hibrida sebanyak 371 varietas. Varietas tersebut hasil teknologi tinggi dengan menggunakan sarana prasarana yang relatif membutuhkan biaya cukup besar, pemerintah terus mendorong swasta untuk merakit dan mengembangkan varietas-varietas tersebut,” katanya di Kediri, Jawa Timur, Rabu.

    Gunawan pada acara peluncuran NK Perkasa Sakti, yang merupakan benih jagung dari perusahaan teknologi pertanian Syngenta Indonesia di Syngenta Learning Center, Kedungmalang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri tersebut mengungkapkan bahwa berdasarkan data luas tanam dalam Penguatan Data Pangan Strategis (PDPS) hingga 5.311.674 hektare.

    Sedangkan untuk data BPS tahun 2024, produksi jagung mencapai 15,14 juta ton pipilan kering dengan kadar air 14 persen. Adapun realisasi penggunaan benih jagung bersertifikat pada tahun 2024 sebesar 191,81 persen, mengalami pertumbuhan 14,89 persen dibanding tahun 2023 sebesar 176,92 persen.

    Pada tahun 2025 ini, kata dia, pemerintah menetapkan sasaran produksi jagung sebesar 16,68 juta ton pipilan kering dengan kadar air 14 persen, dari luas tanam seluas 4,26 juta hektare. Sedangkan alokasi bantuan benih jagung sebesar 300.000 hektare.

    Ia mengapresiasi dengan berbagai inovasi dan varietas baru yang telah dibuat oleh perusahaan. Hal ini turut serta mendukung untuk swasembada pangan.

    “Peresmian ini tentunya menambah khasanah varietas dan pilihan bagi petani. Tentu ujung-ujungnya peningkatan produktivitas dan petani akan mencari benih yang tahan terhadap penyakit dan ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan petani,” kata dia.

    Customer Business Manager Syngenta Indonesia Nguyen Huy Cuong menambahkan bahwa benih jagung NK Perkasa Sakti ini adalah benih jagung bioteknologi dengan keunggulan ganda.

    “Ini dirancang khusus untuk mendukung petani menghadapi dinamika iklim yang semakin ekstrem,” ujar dia.

    Ia menjelaskan, varietas ini mempunyai dua keunggulan utama yaitu tahan terhadap penggerek batang (Asian Corn Borer ), salah satu hama utama yang merusak batang jagung dan menurunkan hasil panen, dan toleran terhadap herbisida glifosat, sehingga petani dapat lebih mudah mengendalikan gulma tanpa merusak tanaman utama.

    Kombinasi tersebut, kata dia, memberikan tiga manfaat langsung bagi petani yaitu mudah dalam perawatan tanaman selama musim kering ketika tenaga kerja terbatas dan tekanan gulma tinggi, menguntungkan karena mengurangi penggunaan pestisida dan biaya operasional, dan meningkatkan hasil dengan meminimalkan kerusakan akibat hama dan kompetisi nutrisi dari gulma.

    Seed Marketing Head Syngenta Indonesia Imam Sujono menjelaskan Jawa Timur, termasuk Kabupaten Kediri, merupakan salah satu sentra jagung nasional.

    Dengan keunggulan yang dimiliki dan potensi hasil yang lebih besar sekitar 5-10 persen, keberadaan benih unggul seperti varietas ini sangat krusial untuk menjaga ketahanan pangan nasional, terutama di tengah ketidakpastian cuaca.

    Dalam keadaan optimal, potensi hasil panennya bisa mencapai 13,3 ton per hektare.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukung Ketahanan Pangan, Polisi Tanam Jagung Pipil di Kuansing

    Dukung Ketahanan Pangan, Polisi Tanam Jagung Pipil di Kuansing

    Kuantan Singingi

    Polres Kuantan Singingi (Kuansing) melakukan penanaman jagung pipil di Desa Pulau Binjai dan Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi. Penanaman jagung ini untuk mendukung program ketahanan pangan.

    Kapolres Kuantan Singingi AKBP Angga F. Herlambang mengapresiasi kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa Polres Kuansing akan terus mendukung langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ia menilai bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat desa.

    “Ketahanan pangan bukan sekadar program, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan rakyat tidak kekurangan bahan pangan pokok,” kata Angga, Rabu (2/7/2025).

    Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dalam perawatan tanaman, sehingga saat panen nanti hasilnya dapat melimpah dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Polri hadir bukan hanya dalam hal keamanan, tapi juga aktif mendukung program-program pembangunan, termasuk ketahanan pangan. Kami siap membantu hingga ke tahap pengawasan dan pendampingan,” ujar Angga.

    Sementara itu, di Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, kegiatan serupa juga digelar pada hari yang sama pukul 09.40 WIB. Penanaman jagung menggunakan bibit BISI 18 dilakukan di atas lahan seluas 1 hektare milik warga.

    Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran Dinas Tanaman Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuansing, unsur TNI dan Polri, kepala desa, ketua BPD, direktur BUMDes, kelompok tani, serta masyarakat sekitar yang antusias berpartisipasi dalam penanaman simbolis.

    “Diharapkan pula, keberhasilan ini dapat direplikasi di desa-desa lain sebagai wujud nyata pelaksanaan program nasional berbasis kerakyatan,” pungkasnya.

    (mei/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PTPN IV pacu swasembada pangan lewat bantuan 22 ton benih padi

    PTPN IV pacu swasembada pangan lewat bantuan 22 ton benih padi

    Jakarta (ANTARA) – Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan melalui bantuan benih padi gogo sebanyak 22 ton yang menyasar ratusan petani sawit di Sumatera Utara.

    Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menyampaikan penyaluran tahap awal dilakukan dengan jumlah realisasi sebesar 1.660 kilogram atau 1,66 ton benih padi gogo kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Berkah Ikhtiar di Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

    Bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana distribusi total sebesar 22.040 kilogram atau lebih dari 22 ton untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya akan diteruskan dengan penyaluran bantuan ke Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 2.200 kilogram atau 2,2 ton.

    Dikatakan dia, program ini merupakan bagian dari inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan serta mendukung arahan Kementerian Pertanian dalam percepatan tanam padi di lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) atau lahan sawit yang tidak lagi produktif pasca peremajaan. Penyaluran tahap awal ini mencakup areal seluas 83 hektare.

    “Ketahanan pangan bukan semata urusan pemerintah. Dunia usaha, termasuk kami di PTPN, punya peran dalam memperkuat mata rantai produksi pangan, khususnya di wilayah pedesaan,” ujar Jatmiko.

    Ia menambahkan ingin memastikan program TJSL yang dijalankan perusahaan benar-benar memberi dampak langsung terhadap masyarakat.

    Lebih lanjut, Jatmiko menggarisbawahi bahwa bantuan benih padi gogo ini merupakan bagian dari pengembangan program Tanam Padi PTPN (TAMPAN). Menurut dia, TAMPAN merupakan tonggak yang menegaskan keseriusan PTPN dalam menyukseskan Astacita Presiden Prabowo, khususnya dalam aspek ketahanan pangan nasional.

    “Pemanfaatan lahan sawit yang belum produktif menjadi solusi konkret untuk mendukung swasembada pangan yang tidak hanya cerdas secara bisnis, tetapi juga berpihak pada kepentingan nasional,” kata dia.

    Sebelumnya, PTPN IV PalmCo juga telah mendukung penanaman perdana padi gogo di lahan milik Universitas Almuslim (Umuslim) seluas 30 hektare di Kabupaten Bireuen, Aceh. Bantuan saat itu mencakup 1.000 kilogram benih, lima unit alat tanam, pupuk, dan dukungan pemeliharaan senilai Rp56 juta.

    Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-angin menyampaikan bahwa program bantuan benih ini dirancang terintegrasi dengan pendampingan dan pemantauan berkelanjutan.

    “Setelah bantuan disalurkan, kami menugaskan tim di Regional I untuk memantau perkembangan, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, dan menyampaikan laporan rutin ke kantor pusat,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa padi gogo merupakan pilihan strategis untuk lahan tanpa irigasi permanen seperti di wilayah Labuhanbatu.

    “Harapannya, bantuan ini memberikan multiplier effect seperti peningkatan produksi beras dan pendapatan petani,” ucapnya.

    Ketua KUD Berkah Ikhtiar, Sidik Aswandinoto mengaku sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan.

    “Selain meringankan biaya awal tanam, kehadiran perusahaan memberi kami motivasi bahwa petani tidak sendirian,” ujarnya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guru Besar IPB nilai sektor kelautan dapat jaga ketahanan pangan

    Guru Besar IPB nilai sektor kelautan dapat jaga ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Dietriech G Bengen menilai sektor kelautan, khususnya subsektor perikanan, bisa menjaga ketahanan pangan nasional sebagai pemasok protein hewani.

    “Dalam periode ketidakstabilan ekonomi, yang sering diiringi oleh ketidakstabilan harga pangan, perikanan dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional,” ucap Dietriech ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, meningkatkan produksi akuakultur dan perikanan tangkap secara berkelanjutan akan menyediakan pasokan reguler dan berkontribusi pada stabilitas harga pangan di pasar domestik.

    Prof Dietriech menyampaikan perluasan produk perikanan yang tidak terbatas pada pengolahan perikanan juga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan daya saing.

    Lebih dari itu, komoditas perikanan dan kelautan Indonesia juga ia yakini sangat kompetitif di dunia.

    “Memfasilitasi potensi ekspor udang, tuna, rumput laut, kepiting, dan lainnya dapat menghasilkan devisa yang besar,” kata Dietriech.

    Untuk mencapai hal tersebut, ia menilai perlu adanya peningkatan kualitas produk, menciptakan standar produk agar sesuai dengan standar internasional, dan mengembangkan pasar ekspor.

    Ia menambahkan akses pasar dunia dan pemasaran produk perikanan Indonesia merupakan penentu kemajuan dari sektor tersebut.

    “Laut dapat menjadi fondasi ekonomi Indonesia yang kuat bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi badai gejolak ekonomi,” tuturnya.

    Meskipun demikian, Dietriech juga menyoroti sejumlah tantangan di sektor kelautan Indonesia, antara lain penangkapan ikan ilegal. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian dan membahayakan konservasi sumber daya laut.

    “Penegakan hukum yang tegas dan pengawasan yang intensif sangat diperlukan,” ucapnya.

    Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pelabuhan, cold storage, dan jaringan transportasi yang efisien untuk mendukung rantai pasok.

    Di sisi lain, sektor kelautan juga tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Dietriech menegaskan ancaman terhadap ekosistem laut menuntut tindakan konservasi dan mitigasi yang ketat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.