Topik: ketahanan pangan nasional

  • Polres Boyolali dan Forkopimda tanam jagung di lahan hutan sosial Wonosamodro

    Polres Boyolali dan Forkopimda tanam jagung di lahan hutan sosial Wonosamodro

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Dukung ketahanan pangan

    Polres Boyolali dan Forkopimda tanam jagung di lahan hutan sosial Wonosamodro
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 16:44 WIB

    Elshinta.com – Dukung program Ketahanan Pangan Nasional sekaligus dorong kemandirian pangan di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, Polres bersama Forkompimda melaksanakan tanam jagung serentak kuartal III di lahan Perhutanani Sosial di Desa Bengkle, Kecamatan Wonosamudro, Boyolali pada Rabu (9/7/2025). Kegiatan tersebut atas  inisiasi  Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto.

    Sekitar 200 orang dari berbagai unsur masyarakat dan instansi terkait, hadir dalam giat penanaman jagung tersebut. Hadir pula secara langsung unsur Forkopimda Kabupaten Boyolali, yakni Bupati Boyolali Agus Irawan, Dandim 0724 Boyolali Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro, Kajari Boyolali ,serta Ketua DPRD Boyolali. Mereka  kompak dan sinergi antar lembaga dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

    Dalam sambutannya, Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto menegaskan, kegiatan ini merupakan implementasi dari program sejuta jagung yang dicanangkan oleh Kapolri. Polres Boyolali telah mempersiapkan dukungan penuh berupa bibit jagung, pupuk subsidi, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi para petani. Beberapa wilayah lain seperti Ngemplak, Nogosari, dan Teras juga telah disiapkan sebagai lokasi penanaman jagung.

    “Kami juga memfasilitasi pasca-panen dengan pembangunan gudang dan pengering jagung berskala besar di wilayah Karanggede, yang ditargetkan selesai pada Oktober 2025. Semua langkah ini kami lakukan demi mendukung kesejahteraan petani dan kemandirian pangan nasional,” kata  Kapolres AKBP Rosyid Hartanto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto, Kamis (10/7),

    Sementara itu Camat Wonosamodro Edi Kusmanto juga menyampaikan, apresiasi atas perhatian Forkopimda terhadap wilayahnya yang memiliki potensi pertanian tinggi meski sering mengalami kekeringan saat musim kemarau. Ia berharap infrastruktur dan sarana pertanian di wilayah Wonosamodro dapat terus ditingkatkan.

    Sementara itu, perwakilan Ketua DPRD Boyolali Budiyono menekankan pentingnya perhatian terhadap petani dan persoalan kemiskinan yang masih dirasakan di wilayah Boyolali bagian utara.

    Kegiatan ini turut diisi dengan penyerahan simbolis bantuan bibit jagung dan alpukat, penanaman secara simbolis oleh Forkopimda, sesi foto bersama, serta ramah tamah bersama warga dan kelompok tani Desa Bengle. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • TNI hormati keputusan pemerintah tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramadhani sebagai Dirut Perum Bulog

    TNI hormati keputusan pemerintah tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramadhani sebagai Dirut Perum Bulog

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    TNI hormati keputusan pemerintah tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramadhani sebagai Dirut Perum Bulog
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 Juli 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghormati dan mendukung penuh keputusan pemerintah yang menunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramadhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Penunjukan tersebut merupakan kewenangan pemerintah sebagai bentuk kepercayaan negara terhadap profesionalisme prajurit TNI aktif dalam mendukung tugas-tugas strategis nasional.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa TNI senantiasa menjunjung tinggi prinsip netralitas, profesionalisme, serta tunduk pada kebijakan negara.

    “Penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil hanya dapat dilakukan atas permintaan instansi yang membutuhkan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penugasan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramadhani telah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” ujar Kapuspen TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/7).

    Lebih lanjut Kapuspen TNI mengatakan bahwa pengangkatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang distribusi dan pengelolaan logistik pangan strategis. 

    Kapuspen TNI juga menambahkan bahwa Panglima TNI, sudah memerintahkan untuk prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 14 Kementerian/lembaga sebagaimana diatur dalam Undang Undang TNI untuk segera mengundurkan diri atau pensiun. 

    Terkait status Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramadhani, saat ini, proses pengajuan pensiun dini sedang berjalan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 47 ayat 2 , UU no 3/2025 tentang TNI. 

    “Bahwa prajurit aktif yang menduduki jabatan di luar 14 Kementerian/Lembaga yang diperbolehkan sesuai Undang undang TNI, harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif kemiliteran,” pungkasnya.

    Saat ini Mayjen TNI Ahmad Rizal sedang melaksanakan penugasan sebagai Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Mabes TNI pastikan Mayjen Ahmad Rizal sedang jalani proses pensiun

    Mabes TNI pastikan Mayjen Ahmad Rizal sedang jalani proses pensiun

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat ini sedang dalam masa pengajuan pensiun dari TNI.

    Pengajuan pensiun itu, kata Kristomei, merupakan syarat yang diatur dalam UU TNI jika ada perwira yang ingin ditempatkan di jabatan lain di luar yang telah diatur.

    “Saat ini, proses pengajuan pensiun dini sedang berjalan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 47 ayat 2 , UU no 3/2025 tentang TNI, bahwa prajurit aktif yang menduduki jabatan di luar 14 Kementerian/Lembaga yang diperbolehkan sesuai Undang undang TNI,” kata Kristomei dalam siaran pers resmi Mabes TNI yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Pihak Mabes TNI sendiri menghargai keputusan pemerintah yang menunjuk Rizal menjadi Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.

    Menurut Kristomei, langkah tersebut merupakan simbol kepercayaan pemerintah terhadap instansi TNI dalam memajukan negara.

    “Pengangkatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang distribusi dan pengelolaan logistik pangan strategis,” kata Kristomei.

    Terkait masih banyak pihak yang mempertanyakan prosedur pemilihan Rizal menjadi Dirut Bulog, Kristomei memastikan penunjukannya telah melalui prosedur yang berlaku.

    “Penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil hanya dapat dilakukan atas permintaan instansi yang membutuhkan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelas Kristomei.

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membenarkan adanya penunjukan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    “Sudah (Dirut Perum Bulog baru), kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada dirut baru,” kata Erick di Jakarta, Selasa (8/7).

    Pengangkatan Ahmad Rizal Ramdhani tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK 192/MBU/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.

    Erick tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait penunjukan kembali anggota TNI sebagai Dirut Perum Bulog.

    Menurut dia, tugas penyerapan beras Bulog sudah tercapai sehingga untuk penugasan berikutnya diserahkan kepada pemimpin Bulog yang baru.

    “Mereka (TNI) ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah, untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani,” imbuhnya..

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan

    TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan

    TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tentara Nasional Indonesia (
    TNI
    ) menghormati keputusan pemerintah yang menunjuk Mayjen TNI
    Ahmad Rizal Ramdhani
    sebagai Direktur Utama (Dirut)
    Perum Bulog
    .
    TNI menegaskan bahwa proses pengajuan pensiun dini Mayjen Rizal saat ini sedang berlangsung sesuai aturan yang berlaku.
    “Saat ini, proses pengajuan pensiun dini sedang berjalan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 47 ayat 2, UU No 3/2025 tentang TNI, bahwa prajurit aktif yang menduduki jabatan di luar 14 Kementerian/Lembaga yang diperbolehkan sesuai Undang-Undang TNI, harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif kemiliteran,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).
    Penunjukan tersebut dinilai sebagai bentuk kepercayaan negara terhadap profesionalisme prajurit TNI dalam mendukung tugas-tugas strategis nasional, khususnya di bidang
    ketahanan pangan
    .
    “Tentara Nasional Indonesia menghormati dan mendukung penuh keputusan pemerintah yang menunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog,” ungkapnya.
    Kapuspen menjelaskan, penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil hanya bisa dilakukan atas permintaan instansi pemerintah dan wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan.
    “Dalam hal ini, penugasan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani telah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tegas Kristomei.
    Kapuspen juga menambahkan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sudah memerintahkan untuk prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 14 Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI segera mengundurkan diri atau pensiun.
    Sebelum ditunjuk menjadi Dirut Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani diketahui tengah menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Bawah Kendali Operasi (BKO)
    Ketahanan Pangan
    Kementerian Pertanian.
    TNI menilai, penugasan ini menjadi bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor logistik dan distribusi pangan strategis.
    “Pengangkatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang distribusi dan pengelolaan logistik pangan strategis,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.
    Ahmad Rizal menggantikan Novi Helmy Prasetya yang per 3 Juli 2025 kembali berkarier di militer.
    Novi sendiri menjabat
    Dirut Bulog
    pada 7 Februari 2025, yang artinya hanya bertugas selama lima bulan.
    “Sudah, kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya (benar Mayjen TNI Ahmad Rizal),” ungkap Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Menurut dia, Ahmad Rizal sudah resmi menjabat sebagai Dirut Bulog beberapa hari terakhir. “Sudah (menjabat), mungkin beberapa hari,” imbuhnya.
    Kendati begitu, Erick tak membeberkan dengan jelas alasan kembali menunjuk sosok dari militer untuk mengisi pucuk pimpinan BUMN sektor pangan tersebut.
    “Itu kan mereka ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani,” tutur Erick.
    Adapun Ahmad Rizal merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD).
    Jenderal TNI bintang dua ini sebelumnya menjabat sebagai Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Erick Thohir Kembali Tunjuk Jenderal TNI Jadi Dirut Bulog, Kini Diisi Mayjen Ahmad Rizal

    Erick Thohir Kembali Tunjuk Jenderal TNI Jadi Dirut Bulog, Kini Diisi Mayjen Ahmad Rizal

    Erick Thohir Kembali Tunjuk Jenderal TNI Jadi Dirut Bulog, Kini Diisi Mayjen Ahmad Rizal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menunjuk perwira tinggi TNI sebagai direktur utama
    Perum Bulog
    .
    Kali ini, giliran Mayor Jenderal TNI
    Ahmad Rizal Ramdhani
    yang ditugaskan sebagai
    Dirut Bulog
    , setelah sebelumnya dijabat Letnan Jenderal TNI
    Novi Helmy Prasetya
    .
    Penunjukan Ahmad Rizal dilakukan setelah Novi Helmy mengakhiri masa tugasnya di Bulog per 3 Juli 2025 untuk kembali berdinas aktif di institusi TNI.
    Posisi Novi Helmy yang menjabat sejak 7 Februari 2025 itu pun digantikan sementara oleh Plt Dirut Bulog Prihasto Setyanto.
    “Sudah, kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya (benar Mayjen TNI Ahmad Rizal),” ujar Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Erick menuturkan, Ahmad Rizal sudah mulai menjabat sebagai Dirut Bulog sejak beberapa hari terakhir.
    Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh alasan menunjuk figur dari militer untuk mengisi pucuk pimpinan BUMN sektor pangan tersebut.
    “Itu kan mereka ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap (hasil panen), untuk petani,” kata Erick.
    Diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi menjelaskan, Letjen TNI Novi Helmy kembali ke militer karena memutuskan tetap melanjutkan pengabdian di lingkungan TNI, sesuai aturan perundang-undangan.
    “Letjen Novi Helmy telah memilih untuk tetap berdinas menjadi prajurit TNI. Atas dasar pertimbangan itu, dikaitkan juga dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel, sehingga TNI menerima kembali Letjen TNI Novi Helmy Prasetya,” kata Kristomei kepada Kompas.com, Jumat (4/7/2025).
    Kristomei menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk ketaatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur penugasan prajurit TNI di luar institusi militer.
    Dalam pasal 47 UU tersebut, prajurit TNI yang ditugaskan di luar 14 instansi yang ditentukan harus mengundurkan diri atau pensiun dini.
    “Atas dasar kepentingan organisasi, pembinaan personel, dan pertimbangan keputusan Letjen TNI Novi Helmy tersebut, Panglima TNI bersurat ke
    Menteri BUMN
    pada 5 Juni 2025 untuk meminta persetujuan penarikan personel TNI atas nama Letjen TNI Novi Helmy Prasetya,” jelas Kristomei.
    Kementerian BUMN kemudian menyetujui penarikan tersebut melalui surat tertanggal 30 Juni 2025, dan secara resmi mengakhiri penugasan Novi Helmy di Bulog.
    Kristomei mengatakan, selama menjabat Dirut Bulog, Letjen Novi Helmy mencatat sejumlah capaian penting yang memperkuat peran Bulog dalam ketahanan pangan nasional.
    Dia juga menegaskan bahwa TNI tetap berkomitmen mendukung program-program strategis pemerintah, baik di dalam struktur militer maupun melalui penugasan di kementerian dan lembaga yang sesuai aturan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bapanas Rilis Regulasi Baru Tata Kelola Distribusi Pangan, Jaga Stabilitas Harga

    Bapanas Rilis Regulasi Baru Tata Kelola Distribusi Pangan, Jaga Stabilitas Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan. 

    Regulasi ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjamin ketersediaan pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan peraturan yang ditetapkan pada 26 Juni 2025 ini menjadi payung hukum bagi pengelolaan distribusi pangan yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.

    Arief menerangkan, regulasi ini hadir sebagai langkah konkret untuk memperkuat sistem distribusi pangan nasional yang inklusif, responsif, dan berbasis data. 

    “Kami ingin memastikan distribusi pangan berjalan secara adil, efisien, dan merata, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi gangguan seperti krisis, bencana, atau gejolak harga,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).

    Menurutnya, pendistribusian pangan yang tepat, cepat, dan terpantau akan berdampak langsung terhadap keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah terpencil.

    Arief memerinci, regulasi ini mengatur secara komprehensif tata kelola distribusi pangan, mulai dari peran pelaku usaha, kegiatan pemerintah pusat dan daerah, hingga sistem pelaporan dan pemantauan digital. 

    Adapun, pengelolaan sistem distribusi pangan dalam Peraturan Bapanas 5/2025 ini mencakup paling sedikit 12 komoditas strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, daging ruminansia dan unggas, telur, minyak goreng, gula konsumsi, dan ikan.

    Selain itu, pemerintah juga membuka ruang pengaturan untuk komoditas lain sesuai perkembangan kebutuhan dan regulasi nasional.

    Arief mengatakan salah satu poin yang ditekankan dalam peraturan ini adalah penguatan peran pelaku usaha pangan, baik produsen, distributor, maupun pengecer, dalam menjaga keterjangkauan harga dan stabilitas pasokan antarwilayah serta antarwaktu.

    Sementara itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menjelaskan pelaku usaha didorong untuk menjunjung tinggi prinsip keamanan, mutu, dan nilai gizi pangan, serta kesesuaian produk dengan norma budaya, agama, dan keyakinan masyarakat.

    “Data ini menjadi basis formulasi kebijakan pangan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat,” ujar Rachmi.

    Untuk memastikan pelaksanaan distribusi yang efektif, Bapanas melaksanakan enam pilar pengelolaan distribusi. Perinciannya, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.

  • Enggan Mundur dari TNI, Alasan Novi Helmy Diganti sebagai Dirut Bulog

    Enggan Mundur dari TNI, Alasan Novi Helmy Diganti sebagai Dirut Bulog

    Jakarta, Beritasatu.com – Letjen Novi Helmy Prasetya kembali berdinas aktif di lingkungan TNI setelah tidak lagi menjabat direktur utama Perum Bulog. Mabes TNI menyatakan Novi memilih melanjutkan pengabdian di TNI ketimbang mengundurkan diri untuk menduduki jabatan di luar struktur militer.

    Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan penugasan Novi Helmy sebagai direktur utama Perum Bulog merupakan bagian dari dukungan TNI terhadap kebijakan pemerintah yang dilaksanakan atas permintaan resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mendapatkan persetujuan panglima TNI.

    Menurutnya, berdasarkan aturan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, setiap prajurit TNI yang ditugaskan di luar 14 instansi yang diatur undang-undang tersebut harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif. 

    “Dalam proses tersebut, Letjen TNI Novi Helmy memutuskan untuk tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI,” kata Kristomei dalam keterangannya, Jumat (4/7/2025).

    Kapuspen menambahkan atas dasar kepentingan organisasi, pembinaan personel, dan pertimbangan keputusan Novi Helmy, panglima TNI kemudian bersurat ke menteri BUMN pada 5 Juni 2025 perihal permohonan persetujuan penarikan kembali Novi Helmy Prasetya dari penugasan di Perum Bulog.   

    Sebagai respons, lanjut dia, Kementerian BUMN memberikan persetujuan resmi melalui surat Nomor SR-75/DSI.MBU/07/2025 tanggal 30 Juni 2025 yang menyetujui pengakhiran penugasan Novi Helmy Prasetya dan mengembalikannya ke institusi TNI.

    “Letjen Novi Helmy telah memilih untuk tetap berdinas menjadi prajurit TNI. Atas dasar pertimbangan itu, dikaitkan juga dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel sehingga TNI menerima kembali Letjen TNI Novi Helmy Prasetya yang memutuskan tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI. Hal ini merupakan wujud ketaatan terhadap aturan perundang-undangan dan dedikasi terhadap institusi,” kata Kristomei.

    Perum Bulog menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Novi Helmy Prasetya selama menjabat sebagai direktur utama. Tercatat beberapa capaian penting yang memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat peran Bulog sebagai pondasi ketahanan pangan nasional.

    Kristomei mengatakan TNI tetap komitmennya terhadap profesionalisme, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta dukungan terhadap program-program strategis nasional melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi tinggi, baik di dalam struktur militer maupun dalam mendukung kementerian/lembaga sesuai permintaan yang diatur dalam undang undang.

  • Diintimidasi Bongkar Kecurangan Beras, Mentan Amran Tak Gentar

    Diintimidasi Bongkar Kecurangan Beras, Mentan Amran Tak Gentar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan dirinya tidak gentar menghadapi intimidasi saat membongkar praktik kecurangan beras yang selama ini merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

    Dalam pernyataannya kepada publik, Amran mengaku telah diingatkan agar berhati-hati karena menghadapi “orang-orang besar” yang diduga berada di balik praktik curang dalam tata niaga dan distribusi beras. Namun, peringatan itu tidak menyurutkan langkahnya.

    “Saya bilang ini perintah Bapak Presiden untuk selesaikan yang korupsi dan mafia diberesin. Saya bilang, siap Bapak Presiden, akhirnya kami tindak lanjuti,” kata Amran dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Berantas Mafia Pangan demi Petani dan Bangsa

    Amran menegaskan, apa yang ia lakukan merupakan bentuk pengabdian kepada rakyat kecil, petani, dan bangsa Indonesia.

    Ia menyatakan siap menghadapi segala risiko dan tekanan demi membela kepentingan petani dan keadilan harga beras.

    “Kami tidak peduli, yang penting kami membela rakyat Indonesia, membela petani, membela yang ada di level bawah. Kami siap segala risiko, kami siap tanggung,” ujarnya tegas.

    Pernyataan ini juga pernah disampaikan Mentan Amran dalam puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 di Jakarta pada 30 Juni lalu.

    Saat itu, ia kembali menekankan bahwa tidak akan mundur menghadapi mafia pangan, bahkan jika mendapat serangan dari berbagai pihak.

    “Jiwa ragaku untuk Merah Putih. Kami siap untuk Merah Putih,” ucapnya lantang, dikutip dari Antara, Jumat (4/7/2025).

    Kenangan Masa Lalu Jadi Penguat Tekad

    Dalam kesempatan yang sama, Amran juga menceritakan pengalaman masa kecilnya, di mana ia harus makan beras dicampur pisang karena harga beras yang tinggi.

    Pengalaman pahit itulah yang menjadi pemicu tekadnya untuk mencegah kondisi serupa terulang di masa kini.

    “Kami pernah merasakan, kami tidak ingin hal itu terulang pada saudara-saudara kita seluruh Indonesia,” ungkapnya.

    Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amanat langsung untuk membenahi regulasi pangan, memberantas mafia, serta memberikan kemudahan bagi petani.

    Investigasi Nasional Ungkap Kecurangan Besar

    Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan telah melakukan investigasi kecurangan beras setelah ditemukannya anomali dalam pasar beras nasional.

    Padahal, menurut data resmi, produksi padi nasional saat ini berada pada tingkat tertinggi dalam 57 tahun terakhir, dengan stok mencapai 4,2 juta ton. Namun ironisnya, di lapangan ditemukan praktik curang yang merugikan masyarakat.

    Hasil temuan dari sampel 136 merek beras premium menunjukkan 85,56% tidak sesuai mutu beras, 59,78% tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan.

    Sementara itu, dari 76 merek beras medium ditemukan 88,24% tidak sesuai mutu, 95,12% tidak sesuai HET, dan 9,38% tidak sesuai berat.

    Secara total, pelanggaran ditemukan pada 212 merek beras di pasar nasional.

    Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

    Selain fokus pada pemberantasan mafia pangan, Amran juga menegaskan komitmennya terhadap hilirisasi sektor hortikultura dan perkebunan sebagai langkah jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Dengan reformasi tata kelola pangan dan semangat membela petani, Mentan Amran berharap masa depan pertanian Indonesia lebih mandiri dan berkeadilan, bebas dari permainan harga yang merugikan masyarakat.

  • BRI Perkuat Peran Strategis untuk Dukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) – Page 3

    BRI Perkuat Peran Strategis untuk Dukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) – Page 3

    Inovasi inklusi keuangan melalui AgenBRILink juga menjadi bagian kontribusi signifikan BRI terhadap SDGs-linked revenue. Tercatat, hingga akhir 2024, jaringan AgenBRILink telah mencapai lebih dari 1 juta agen di seluruh Indonesia, memungkinkan masyarakat, terutama di daerah terpencil, untuk mengakses layanan perbankan sambil memperoleh pendapatan tambahan melalui skema bagi hasil setiap transaksi yang dilakukan.

    Tidak hanya itu, berbagai jasa layanan perbankan BRI lainnya, seperti transaksi melalui e-channel, e-banking, layanan cash management, dan trade finance BRI turut memperluas inklusi keuangan digital dan mendukung SDG 8 dan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur).

    BRI juga mencatat kontribusi terhadap SDG 2 (Tanpa kelaparan), dengan 12,43% dari SDGs Linked Revenue berasal dari pembiayaan sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani melalui akses pembiayaan yang inklusif.

    Sebagai bagian dari komitmen transisi menuju ekonomi hijau, sepanjang tahun 2024 BRI menyalurkan pembiayaan Rp86,56 triliun untuk Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), meliputi sektor energi terbarukan, eco-efficient products, pengelolaan SDA hayati, penggunaan lahan berkelanjutan, dan transportasi ramah lingkungan. Pembiayaan ini mendukung pencapaian SDG 7 (Energi bersih dan terjangkau), SDG 11 (Kota dan pemukiman yang berkelanjutan), SDG 12 (Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), dan SDG 15 (Ekosistem darat).

    Direktur Human Capital & Compliance BRI A. Solichin Lutfiyanto menyampaikan bahwa segala capaian ini mencerminkan komitmen nyata BRI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. “Dengan 65,46% dari pendapatan berbasis bunga dan biaya layanan dikategorikan sebagai SDGs-Linked Revenue, menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya bagian dari strategi BRI, tetapi menjadi inti dari model bisnis kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperluas akses keuangan inklusif di seluruh Indonesia,” tutupnya.

  • Erick Thohir Ganti Dirut Bulog, Novi Helmy Kembali Berkarier di TNI

    Erick Thohir Ganti Dirut Bulog, Novi Helmy Kembali Berkarier di TNI

    JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengganti pucuk pimpinan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang sebelumnya ditempati oleh Novi Helmy Prasetya.

    Keputusan pergantian pucuk pimpinan Perum Bulog tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025.

    Berakhirnya masa tugas ini juga menandai kembalinya Novi Helmy ke institusi alasnya yakni Tengara Nasional Indonesia (TNI) untuk melanjutkan karier dan pengabdian di bidang pertahanan nasional.

    Untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Novi Helmy, Erick menunjuk Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama sekaligus Direktur Pengadaan Perum Bulog.

    Dalam keterangan resmi Kamis, 3 Juli, manajemen Perum Bulog menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian Novi Helmy Prasetya selama menjabat.

    “Di bawah kepemimpinannya, Perum Bulog mencatat berbagai capaian penting yang memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat peran Bulog sebagai fondasi ketahanan pangan nasional,” tulis manajemen Perum Bulog, Kamis, 3 Juli.

    Seiring dengan adanya pergantian Direktur Utama, berikut adalah susunan terbaru jajaran Direksi Perum Bulog:

    • Pelaksana Tugas Direktur Utama sekaligus Direktur Pengadaan: Prihasto Setyanto

    • Wakil Direktur Utama: Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq

    • Direktur Bisnis: Febby Novita

    • Direktur Keuangan: Hendra Susanto

    • Direktur Operasional dan Pelayanan Publik: Mokhamad Suyamto

    • Direktur SDM dan Umum: Sudarsono Hardjosoekarto