Topik: ketahanan pangan nasional

  • UPT Halal Centre UMI Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal kepada UMKM di Takalar

    UPT Halal Centre UMI Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal kepada UMKM di Takalar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Unit Pelaksana Teknis (UPT) Halal Centre Universitas Muslim Indonesia (UMI) sukses menyelenggarakan Workshop Sosialisasi dan Edukasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha/UMKM, Senin (04/08/25).

    Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Sertifikasi Halal dan Pemberdayaan UMKM: Strategi Inovatif dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional” yang merupakan bagian dari Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Tim Pengabdian UPT Halal Centre UMI.

    Turut hadir Abdul Azis Maluddin selaku Kepala Desa Sanrobone dan Asraruddin Muis, Camat Sanrobone, Kabupaten Takalar, yang memberikan apresiasi besar atas terselenggaranya kegiatan ini.

    “Sementara ini kami sedang mendata pelaku UMKM. Kami berharap agar ada pihak koperasi yang ikut datang untuk mendukung pelaku usaha. Kebanyakan pelaku usaha UMKM adalah wanita,” ujar Asraruddin.

    Senada dengan hal tersebut, Misbah Habsyi, mewakili Dinas Perindustrian Kabupaten Takalar, menyatakan bahwa sosialisasi ini menjadi spirit dan semangat dalam memberikan pencerahan bagi pelaku UMKM.

    “Kami berharap agar masyarakat minimal memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah kunci dan pintu masuk bagi pelaku usaha. Ini sangat penting karena masih banyak pelaku usaha yang belum memilikinya,” tambahnya.

    Pada kesempatan tersebut juga hadir Ir.Muhammad Nusran, selaku narasumber sekaligus Ketua Tim Peneliti dan Ketua Halal Centre UMI, yang mensosialisasikan kepada pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal.

    “Sertifikasi halal adalah jaminan kepada konsumen bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal suatu produk telah memenuhi syariat Islam,” jelas Nusran.

  • Prabowo sampaikan produksi pangan dalam kondisi aman dan kuat

    Prabowo sampaikan produksi pangan dalam kondisi aman dan kuat

    Di sini saya tekankan bahwa strategi kita ternyata berada di arah yang sudah benar

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kondisi produksi pangan nasional saat ini berada dalam kondisi aman dan kuat.

    “Produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat,” ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Prabowo mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari proses transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke pemerintahannya yang berjalan baik sehingga mendukung stabilitas sektor pangan.

    Kepala Negara menilai penguasaan terhadap sektor pangan merupakan faktor strategis yang menentukan kedaulatan suatu negara. Menurutnya, tidak ada bangsa yang dapat merdeka dan berdaulat tanpa kemampuan memproduksi pangan secara mandiri.

    “Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa Merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri, tidak ada dalam sejarah manusia. It doesn’t happen, it will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makanannya sendiri, karena itu produksi pangan bagi saya adalah strategis,” ucap Presiden.

    Presiden juga menyebut adanya upaya gangguan terhadap bangsa Indonesia yang kerap berkaitan dengan sektor pangan. Oleh karena itu, Presiden menyatakan penguatan produksi pangan menjadi prioritas utama pemerintah.

    “Selalu bangsa kita diganggu bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita dia akan merusak pangan kita,” ujar Presiden.

    Prabowo menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    Presiden menambahkan bahwa arah kebijakan di sektor pangan menunjukkan hasil positif, antara lain melalui peningkatan nilai tukar petani dan cadangan pangan pemerintah yang disebutnya sebagai yang terbesar sepanjang sejarah.

    “Di sini saya tekankan bahwa strategi kita ternyata berada di arah yang sudah benar,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

    Dalam Sidang Kabinet kali ini, Presiden Prabowo kembali memuji kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.

    “Saya merasa saudara-saudara bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim tidak mungkin kita capai apa yang kita capai hari ini. Dalam waktu yang singkat banyak sekali yang kita capai,” kata Presiden.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Bandung Percepat Penyaluran Bantuan Pangan, Ada Apa?
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        4 Agustus 2025

    Bulog Bandung Percepat Penyaluran Bantuan Pangan, Ada Apa? Bandung 4 Agustus 2025

    Bulog Bandung Percepat Penyaluran Bantuan Pangan, Ada Apa?
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Perum Bulog Kantor Cabang
    Bandung
    mempercepat proses distribusi Bantuan Pangan (Banpang) di wilayah Bandung Raya.
    Hingga 2 Agustus 2025, penyaluran bantuan telah mencapai 50,74 persen dari total alokasi yang direncanakan.
    Program ini menyasar lima wilayah, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
    Pemimpin Bulog Kantor Cabang Bandung, Ashville Nusa Panata mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan bertahap dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kelancaran logistik, dan kepatuhan terhadap regulasi.
    “Kami terus melakukan pemantauan secara intensif ke titik-titik distribusi, memastikan bahwa penyaluran berjalan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Ashville dalam rilisnya, Senin (4/8/2025).
    Agar proses distribusi lebih akuntabel, Bulog menggandeng berbagai pihak seperti Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Sosial (Dinsos), serta pemerintah kota dan kabupaten.
    Koordinasi ini dinilai penting untuk memastikan bantuan disalurkan tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.
    Langkah ini sekaligus memperkuat fungsi pengawasan, validasi data, dan menekan risiko penyimpangan.
    Seorang warga Kelurahan Maleber, Kota Bandung, Eceng Karniasari, mengaku bersyukur mendapat
    bantuan pangan
    dari pemerintah.
    “Alhamdulillah, saya senang karena saya tidak usaha. Harapan saya, semoga bantuan beras akan selalu ada untuk membantu kami,” ujar Eceng.
    Program Banpang ini merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan nasional, sekaligus meringankan beban masyarakat terdampak fluktuasi harga bahan pokok.
    “Penyaluran ini tidak hanya tentang distribusi logistik, tetapi juga tentang kehadiran negara di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga penerima merasa diperhatikan dan dilindungi oleh kebijakan negara,” tutur dia.
    Bulog Bandung
    pun mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program dan menyampaikan laporan jika terjadi kendala di lapangan.
    Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat realisasi bantuan dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pupuk Kujang siapkan stok pupuk subsidi 5.165,34 ton di MT kemarau

    Pupuk Kujang siapkan stok pupuk subsidi 5.165,34 ton di MT kemarau

    Karawang (ANTARA) – PT Pupuk Kujang menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 5.165,34 ton untuk memenuhi kebutuhan petani selama menanam di musim tanam (MT) kemarau yang berlangsung pada Agustus-Oktober 2025.

    “Kami memastikan stok pupuk yang ada siap memenuhi kebutuhan petani, sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah,” kata VP Komunikasi dan Administrasi Korporat PT Pupuk Kujang, M. Arief Rahman, di Karawang, Senin.

    Ia menyampaikan, stok pupuk bersubsidi disediakan sebagai komitmen PT Pupuk Kujang sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi yang memadai.

    Arief memastikan distribusi pupuk telah berjalan lancar hingga ke gudang dan kios. Sehingga para petani dapat menebus pupuk yang mereka butuhkan tepat waktu.

    “Kondisi stok pupuk bersubsidi di Karawang saat ini sangat stabil dan mencukupi. Untuk pupuk urea, total stok fisik yang tersebar di empat gudang utama Karawang mencapai 2.608,15 ton,” katanya.

    Stok pupuk tersebut didistribusikan di Gudang Blendung dengan 1.057,00 ton, Gudang Klari sebanyak 515,15 ton, Gudang Cilamaya 644,25 ton, dan Gudang Karawang III sebanyak 391,75 ton. Dengan jumlah stok tersebut, ketersediaan pupuk urea di Karawang mencapai 110 persen dari ketentuan stok yang ditetapkan.

    “Jadi kondisi stok pupuk subsidi saat ini sangat aman memasuki musim tanam kemarau,” katanya.

    Sementara itu, ketersediaan pupuk NPK Phonska juga terjaga dengan baik. Total stok fisik di gudang-gudang Karawang mencapai 2.407,95 ton. Angka ini terdiri dari 884,85 ton di Gudang Blendung, 599,15 ton di Gudang Klari, 566,10 ton di Gudang Cilamaya, dan 357,85 ton di Gudang Karawang III.

    Stok NPK Phonska ini berada pada angka 101 persen dari ketentuan stok dua minggu, memastikan pasokan tetap lancar.

    Selain itu, pasokan pupuk Petroganik juga berlimpah. Stok fisiknya di Karawang mencapai 149,24 ton, yang tersebar di Gudang Blendung (63,00 ton), Gudang Klari (69,60 ton), dan Gudang Cilamaya (16,64 ton).

    Arief menyebutkan, angka stok tersebut menunjukkan ketersediaan yang sangat melimpah, yakni 272 persen dari jumlah ketentuan stok.

    Menurut dia, ketersediaan pupuk ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya di wilayah tanggung jawab PT Pupuk Kujang.

    “Kami akan terus berupaya menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi agar dapat didistribusikan hingga ke tangan petani secara tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.

    Secara keseluruhan, stok pupuk bersubsidi di Karawang berada dalam kondisi yang memadai dan siap mendukung para petani sepanjang musim tanam kemarau.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BULOG monitoring SPHP dan Banpang demi kelancaran distribusi

    BULOG monitoring SPHP dan Banpang demi kelancaran distribusi

    BULOG monitoring pendistribusian beras. Foto: Perum BULOG

    BULOG monitoring SPHP dan Banpang demi kelancaran distribusi
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Perum BULOG melakukan kegiatan monitoring pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Rau, Kota Serang, Banten, serta monitoring penyaluran beras Bantuan Pangan (Banpang) di Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh Tim BULOG.

    Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta, Minggu (3/8/2025) dijelaskan kegiatan ini sebagai bagian upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Monitoring juga demi memastikan keberlanjutan serta kelancaran distribusi penyaluran beras kepada masyarakat.

    “Inovasi seperti drive-thru yang diterapkan di Bulog Cabang Serang menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat dan mempermudah akses masyarakat mendapatkan beras SPHP ini,” ujar Bambang Prihatmoko Pemimpin BULOG wilayah Jakarta.

    Tim BULOG sempat berdialog langsung dengan para pedagang beras SPHP. Pasar dan masyarakat merespon sangat baik dengan adanya beras SPHP. Ini menjadi alternatif beras berkualitas dengan harga yang terjangkau.

    Selain melalui pedagang eceran di Pasar Rau, masyarakat Kota Serang juga dapat mengakses beras SPHP dengan mengunjungi layanan drive-thru yang berlokasi tepat di depan kantor BULOG cabang Serang.

    Inovasi layanan drive-thru ini, selain menjual beras SPHP, juga menjual komoditi lainnya, yaitu beras premium kemasan 5 kg dengan merk Becak, minyak goreng kemasan 1 liter, gula pasir kemasan 1 kg, dan Minyak Kita kemasan 1 liter.

    Monitoring juga dilakukan di titik Banpang di kantor Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Proses penyaluran Banpang dilakukan sesuai alur yang telah ditentukan, dari mulai pembagian undangan, proses verifikasi hingga penginputan data ke aplikasi untuk memastikan Beras Banpang diterima oleh Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang telah ditentukan datanya oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan diserahkan kepada Badan Pangan Nasional.

    Sementara itu, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki turut memberikan penegasan pentingnya sinergi antara BULOG dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas pangan nasional. “Kami, POLRI dan TNI akan berkolaborasi bersama mengamankan program dan kebijakan dari Presiden terkait Bantuan Pangan dan SPHP ini,” ujar Hengki di sela-sela tinjauan lapangan.

    Sinergi yang kuat antar instansi merupakan bentuk hadirnya Pemerintah dalam memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan stabilitas harga beras dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

    Penulis: Sri Lestari/Ter

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kementan mendorong industri pengolahan telur nasional berdaya saing

    Kementan mendorong industri pengolahan telur nasional berdaya saing

    Kementan berharap industri pengolahan telur nasional akan semakin kompetitif, berdaya saing global, dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi peternakan rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong penguatan industri pengolahan telur nasional, agar berdaya saing tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

    “Dengan kolaborasi ini, Kementerian Pertanian berharap industri pengolahan telur nasional akan semakin kompetitif, berdaya saing global, dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi peternakan rakyat,” kata Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen PKH Kementan Makmun dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Makmun menyampaikan upaya hilirisasi produk peternakan terus digencarkan oleh Kementan sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan nasional dan peningkatan nilai tambah produk lokal.

    Dia menyebutkan salah satu langkah nyata terlihat di Blitar, Jawa Timur, dengan UMKM pengolahan telur, PT Sinergi Pangan Mandiri (Sipaman), memperoleh dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Sucofindo dalam rangka fasilitasi sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

    Menurutnya, kerja sama lintas sektor seperti yang dilakukan bersama Sucofindo, merupakan wujud nyata sinergi pemerintah dan BUMN dalam mewujudkan industri hilir peternakan yang kuat.

    “Kami mendorong agar model pengolahan tepung telur di Blitar ini bisa direplikasi di sentra telur lain, seperti di Lampung dan Jawa Tengah,” ujar Makmun.

    Apalagi, dia mengatakan pula bahwa saat ini Indonesia masih mengimpor tepung telur dengan tren yang terus meningkat.

    “Tahun 2024, volume impor tepung telur mencapai 2.500 ton. Jika produksi dalam negeri kita dorong dan ditingkatkan, kita bisa mengurangi ketergantungan impor dan menuju swasembada dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Makmun.

    Direktur Lingkungan dan Industri PT Sucofindo Budi Utomo menyampaikan bantuan itu merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam mendukung penguatan industri pengolahan hasil peternakan, khususnya telur ayam.

    “Kami melihat potensi produksi telur yang sangat besar di Blitar. Jika dilakukan hilirisasi yang tepat, maka dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai tambah, stabilisasi harga, dan tentu saja kesejahteraan peternak,” kata Budi.

    Budi menyebutkan dukungan CSR diberikan berupa pelatihan sumber daya manusia, penyusunan dokumen sistem mutu, penguatan sarana proses produksi, dan pendampingan hingga perolehan sertifikasi HACCP.

    “Sertifikasi ini penting untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tepung telur lokal,” katanya lagi.

    Lebih lanjut Budi mengatakan PT Sucofindo sebagai BUMN yang telah berpengalaman sejak tahun 1956 menyatakan kesiapan penuh dalam mendampingi UMKM peternakan memperoleh sertifikasi mutu.

    “Kami siap bekerja sama lebih luas, termasuk menjalin kolaborasi dengan BUMN pangan seperti ID Food untuk mendukung ekspansi industri tepung telur nasional,” kata Budi pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas memastikan beras SPHP tersedia hingga timur Indonesia

    Bapanas memastikan beras SPHP tersedia hingga timur Indonesia

    Kami bersama Bapak Menko Pangan memastikan beras SPHP tersedia hingga sampai Indonesia timur.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap tersedia hingga wilayah timur Indonesia demi menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

    “Kami bersama Bapak Menko Pangan memastikan beras SPHP tersedia hingga sampai Indonesia timur,” kata Arief seusai mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Koperasi Desa Merah Putih Penfui Timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Arief menyebutkan realisasi pelaksanaan beras SPHP hingga 1 Agustus 2025 telah berada di angka 188,4 ribu ton atau 12,56 persen dari total target 1,5 juta ton penyaluran di tahun ini.

    “Untuk penyaluran beras SPHP melalui Koperasi Desa Merah Putih tercatat ada 53,72 ton,” ujar Arief.

    Terhadap realisasi program beras subsidi ini, pemerintah bersama Perum Bulog terus memacu penyaluran dengan memperlebar kanal-kanal distribusi. Tak hanya melalui Koperasi Desa Merah Putih, beras SPHP disalurkan melalui ritel modern, termasuk minimarket. Namun tidak termasuk ritel grosir.

    Bapanas mendorong Perum Bulog di wilayah seluruh Indonesia untuk mempercepat distribusi beras SPHP namun tidak ke grosir, karena terdapat limitasi yakni maksimal 2 karung setiap pembelian.

    “Kalau akses ke modern market itu sebenarnya tidak hanya untuk masyarakat yang menengah ke atas saja, apalagi untuk minimarket berjejaring. Menurut kami dapat diakses oleh semua kalangan. Jaringan outletnya pun sangat luas,” ujar Arief.

    Selain SPHP, Arief menyebutkan masyarakat juga bisa mengambil bantuan pangan beras melalui Kopdes Merah Putih.

    “Dengan begitu, kopdes diharapkan bisa jadi pusat program pro-rakyat yang kemudian dapat meningkatkan ekonomi rakyat pula sebagaimana arahan Bapak Menko Pangan,” kata Arief lagi.

    Dia menyebutkan pula realisasi penyaluran bantuan pangan beras hingga 1 Agustus telah disalurkan kepada 12.502.201 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia atau mencapai 68,4 persen dari total target 18.277.083 PBP.

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan visi Presiden Prabowo Subianto yakni tidak boleh ada rakyat yang susah dan ekonomi harus mampu dimulai dari desa.

    Zulhas menekankan pemerintah ingin ada katalisator ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Jadi memang NTT ini menjadi prioritas utama. Kunjungan pertama setelah pengumuman seluruh kopdes terbentuk, kami ke NTT. Ada salam dari Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin rakyatnya tidak boleh ada yang susah,” kata Zulhas.

    Oleh karena itu, ujar Zulhas pula, kekuatan ekonomi, pemberdayaan harus dimulai dari desa. Keberadaan Kopdes Merah Putih juga ditujukan untuk memberantas tengkulak-tengkulak yang merugikan petani di desa.

    “Kemudian ada gerai sembako, minyak goreng. Ada beras, ada gula, dan lain-lain. Jadi, kalau Bulog nanti tidak kasih beras, tidak kasih minyak, lapor sama Bupati,” ujar Zulhas pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog gandeng Polri kawal penyaluran beras SPHP agar optimal

    Bulog gandeng Polri kawal penyaluran beras SPHP agar optimal

    Kami berharap mendapatkan banyak dukungan dari Polri, sehingga beras SPHP dapat lebih tersebar merata melalui jaringan yang dimiliki sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan dapat tercapai.

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menggandeng Kepolisian Negara RI (Polri) untuk mengawal penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar tepat sasaran, transparan, dan optimal dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya telah bertemu langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk meminta dukungan dalam penyaluran beras SPHP.

    “Melalui pertemuan ini, kami berharap mendapatkan banyak dukungan dari Polri, sehingga beras SPHP dapat lebih tersebar merata melalui jaringan yang dimiliki sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan dapat tercapai,” kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dalam pertemuan tersebut, Rizal yang didampingi Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menuturkan pihaknya melakukan pembahasan langkah-langkah kongkret terkait sinergi antara Bulog dan Polri dalam mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan.

    Ia menambahkan, kolaborasi pihaknya bersama Polri menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan ekosistem pangan nasional yang tangguh, terjaga, dan berkelanjutan, sebagai upaya nyata dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Rizal menambahkan, pihaknya bersama Polri juga bersinergi melaksanakan pengawasan terhadap peredaran beras di pasar guna memastikan distribusi tepat sasaran.

    “Kami berterima kasih atas sambutan hangat Kapolri serta kesamaan visi dalam mendukung terwujudnya Astacita Presiden RI dengan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Rizal.

    Sesuai petunjuk teknis pelaksanaan SPHP di tahun 2025, saluran distribusi Beras SPHP dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya yaitu pedagang eceran di pasar rakyat, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan gerakan pangan murah (GPM), outlet BUMN (Bulog dan ID Food).

    Selanjutnya PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company), Rumah Pangan Kita (RPK), toko ritel modern/swalayan, serta instansi pemerintah seperti TNI dan Polri melalui koperasi atau GPM.

    Program SPHP merupakan penugasan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025.

    “Program ini berlangsung di periode bulan Juli sampai dengan Desember 2025 dengan target penyaluran sebesar 1,3 juta ton beras di seluruh Indonesia,” kata Rizal.

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan salah satu dukungan pihaknya yaitu dengan melakukan penyaluran beras SPHP kepada masyarakat melalui gerakan pangan murah dan bazar jajaran Polri di seluruh Indonesia.

    Kapolri mengatakan dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan pertemuan secara virtual (video conference) dengan seluruh jajaran Polri dan Bulog untuk menyamakan persepsi dan memasifkan program SPHP.

    “Baik melalui Primkopol di masing-masing satuan jajaran Polri, maupun GPM dan bazar di masing-masing wilayah,” kata Listyo Sigit.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pupuk Indonesia-PETRONAS perkuat rantai pasok pupuk di Asia Tenggara

    Pupuk Indonesia-PETRONAS perkuat rantai pasok pupuk di Asia Tenggara

    Jakarta (ANTARA) – PT Pupuk Indonesia (Persero), holding BUMN pupuk dan bahan kimia di Indonesia, menggandeng perusahaan asal Malaysia,PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG), untuk memperkuat rantai pasok pupuk di kawasan Asia Tenggara.

    “Kemitraan strategis ini menjadi bukti nyata komitmen kami untuk terus membangun industri pupuk nasional yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Jakarta, Jumat.

    Ia menuturkan penandatanganan kelanjutan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara kedua perseroan dapat membuka peluang kolaborasi lebih luas dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan regional, serta mendorong hilirisasi industri pupuk dan petrokimia di Indonesia.

    Kolaborasi tersebut mencakup penjajakan potensi sinergi dari pasokan urea dan amonia, transfer pengetahuan teknis dan operasional, hingga penguatan tata kelola perusahaan di bidang Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (Health, Safety, and Environment/HSE).

    Ia berharap kerja sama tersebut bisa menjadi katalis penguatan industri pupuk dan petrokimia nasional yang lebih berkelanjutan, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kawasan.

    “Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi industri nasional serta peningkatan kehandalan operasional pabrik pupuk,” ujar Rahmad.

    Selain itu, kedua perusahaan juga menyepakati studi kelayakan bersama (Joint Feasibility Study Agreement) untuk pengembangan teknologi pabrik metanol guna memperkuat hilirisasi industri petrokimia di Indonesia.

    Ia menyatakan upaya tersebut merupakan strategi ekspansi serta diversifikasi lini usaha non-pupuk Pupuk Indonesia secara berkelanjutan.

    Melalui pengembangan metanol di dalam negeri, pihaknya berharap dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong kemandirian energi nasional.

    “Kami percaya kolaborasi seperti ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global, sekaligus mewujudkan ketahanan pangan di skala regional yang lebih tangguh,” imbuh Rahmad Pribadi.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog pastikan program bantuan pangan dan SPHP di Makassar optimal

    Bulog pastikan program bantuan pangan dan SPHP di Makassar optimal

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog memastikan program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan berjalan optimal dan tepat sasaran.

    “Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan penyaluran beras pemerintah berjalan optimal, kami melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Pa’baeng-Baeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,” kata Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dalam kunjungannnya, Febby turut didampingi Pemimpin Wilayah Bulog Sulselbar, jajaran Satgas Pangan, dan Aster Kodam XIV/Hassanudin, sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas pangan di daerah.

    Dia menuturkan pihaknya melakukan kunjungan untuk memastikan distribusi beras SPHP dan bantuan pangan terlaksana secara adil, tepat sasaran, serta menjaga mutu dan keterjangkauannya.

    Febby mengunjungi Pasar Tradisional Pa’baeng-Baeng dengan tujuan untuk memantau langsung harga dan kualitas beras SPHP.

    “Kita memastikan ketersediaan beras SPHP di pasar-pasar dengan harga dan kualitas sesuai ketetapan pemerintah,” ucapnya.

    Dia mengatakan beras SPHP menjadi solusi agar masyarakat tetap bisa memperoleh beras dengan harga terjangkau, maksimal Rp12.500 per kg atau Rp62.500 untuk 5 kg.

    Febby menegaskan berdasarkan aturan yang berlaku beras SPHP tidak boleh dibuka, direpak, atau diselewengkan, serta hanya boleh dibeli maksimal dua pack atau 10 kg per orang.

    “Kami sudah cek langsung kepada para pedagang, dan mereka memahami bahwa produk SPHP tidak boleh dibuka. Ini juga sesuai petunjuk teknis dari Badan Pangan Nasional,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Febby juga menekankan program SPHP merupakan bentuk intervensi pasar oleh pemerintah, khususnya saat harga beras meningkat karena belum masuk masa panen.

    “Masyarakat tidak perlu panik, karena pemerintah hadir dengan pilihan beras SPHP yang terjangkau dan berkualitas,” tuturnya.

    Selain itu, kunjungan juga dilaksanakan ke salah satu titik distribusi bantuan pangan yaitu Kelurahan Pabaeng Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar guna memastikan penyaluran bantuan pangan pemerintah berlangsung lancar dan tepat sasaran.

    Terkait penyaluran bantuan pangan nasional, Febby menjelaskan program bantuan pangan nasional menyasar sebanyak 18,3 juta penerima di seluruh Indonesia.

    “Untuk wilayah Sulselbar, distribusi bantuan pangan tinggal menyisakan sekitar 10 persen lagi. Dalam satu alokasi, kami mengeluarkan sekitar 183 ribu ton beras per bulan, jadi total untuk dua bulan bisa mencapai 366 ribu ton,” jelasnya.

    Febby juga berkunjung ke kantor Koramil 1408-10/PNK, sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam mendukung kelancaran distribusi pangan di wilayah Makassar dan sekitarnya.

    “Dengan pantauan langsung di lapangan dan kolaborasi lintas pihak, Bulog terus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, serta melindungi hak-hak konsumen di seluruh Indonesia,” kata Febby.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.