Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • RAPBN 2026, Prabowo anggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog

    RAPBN 2026, Prabowo anggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan menyebut pemerintah menganggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Sementara itu, total anggaran yang dialokasikan untuk program-program ketahanan pangan, termasuk anggaran untuk Bulog, mencapai Rp164,4 triliun.

    “Pada RAPBN 2026 akan dialokasikan Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan, Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Presiden kemudian menjelaskan Bulog, yang saat ini berbentuk BUMN, akan diperkuat fungsinya.

    “Bulog, kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah telah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya, produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan, akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” ujar Presiden Prabowo.

    Dalam pidato yang sama, Presiden juga menyebutkan anggaran yang dialokasikan untuk lumbung pangan dan cadangan pangan sebesar Rp53,3 triliun, kemudian subsidi pupuk pada tahun 2026 sebesar Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

    “Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu, kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah. Juga, kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah,” sambung Presiden.

    Dalam RAPBN 2026, Presiden menekankan anggaran dialokasikan utamanya untuk membiayai delapan agenda prioritas pemerintah, di antaranya bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, pertahanan rakyat semesta, dan percepatan investasi.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kabid Propam Polda Sulut pimpin tanam jagung di lahan Perhutanan Sosial Desa Airmadidi Atas

    Kabid Propam Polda Sulut pimpin tanam jagung di lahan Perhutanan Sosial Desa Airmadidi Atas

    Sumber foto: Franky Pangkey/elshinta.com.

    Kabid Propam Polda Sulut pimpin tanam jagung di lahan Perhutanan Sosial Desa Airmadidi Atas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 21:21 WIB

    Elshinta.com – Bidang Propam Polda Sulawesi Utara turut dalam kegiatan penanaman jagung di lahan Perhutanan Sosial Desa Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi tepatnya di samping Kantor Polres Minahasa Utara, Kamis (14/8/2025).

    Kegiatan penanaman jagung ini dipimpin oleh Kabid Propam Polda Sulut Kombes Pol Reindolf Unmehopa, dan dihadiri oleh Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Sulut, Wakapolres Minahasa Utara, personel Bidpropam Polda Sulut, Kasipropam Polres Minahasa Utara, Kadis Pertanian Kabupaten Minahasa Utara dan para petani.

    Menurut Kabid Propam Kombes Pol Reindolf, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Polri, termasuk Propam dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, dan juga untuk menindaklanjuti arahan Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie terkait ketahanan pangan.

    “Penanaman jagung ini bukan hanya simbolis, tapi juga langkah nyata dalam mendukung cita-cita bangsa menuju kemandirian pangan. Ini bagian dari kontribusi Polri, tidak hanya menjaga kamtibmas, tetapi juga ikut membangun ketahanan pangan nasional,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Franky Pangkey, Kamis (14/8).

    Ia juga mengatakan, program penanaman jagung ini bisa menjadi contoh positif bagi instansi lain maupun masyarakat sekitar dalam mengelola lahan produktif guna menunjang kebutuhan pangan lokal.

    “Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat di bidang pangan,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Badan Bank Tanah-TNI manfaatkan lahan di Poso untuk padi dan jagung

    Badan Bank Tanah-TNI manfaatkan lahan di Poso untuk padi dan jagung

    Jakarta (ANTARA) – Badan Bank Tanah bersama TNI/Polri memanfaatkan lahan seluas 40 ribu m2 di Poso, Sulawesi Tengah, untuk ditanami padi, jagung, dan pembuatan demplot.

    “Program Ketapang (ketahanan pangan) ini hadir sebagai dukungan nyata terhadap Presiden dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan pembangunan dari pinggiran melalui pemanfaatan tanah negara secara produktif,” kata Team Leader Project Poso Mahendra Wahyu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aspek ketahanan pangan, bakal menjadi penunjang perwujudan swasembada pangan.

    Guna mendukung hal tersebut, Badan Bank Tanah mewujudkannya melalui program Ketapang.

    Mahendra mengatakan ada enam tujuan dari program Ketapang. Pertama, mengoptimalkan tanah negara menjadi lahan produktif pangan.

    Kedua, meningkatkan keterlibatan Badan Bank Tanah dan petani dalam ketahanan pangan sebagai bentuk pengabdian.

    Lebih lanjut, program tersebut bertujuan untuk mendorong kemandirian pangan lokal melalui pemberdayaan masyarakat lokal.

    Keempat, menjadi kolaborasi nasional antara pemerintah dan masyarakat. Kelima, meningkatkan ketahanan pangan nasional yang terencana dan berkelanjutan.

    “Dan, yang terakhir untuk mendukung instansi pemerintah dalam mendukung program kemandirian pangan,” tuturnya.

    Yunus, salah satu calon subjek reforma agraria yang terlibat dalam inisiatif program Ketapang, mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan program ini.

    Menurut Warga Desa Kalemago tersebut, keterlibatan masyarakat yang menjadi subjek RA dalam program Ketapang akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta daerahnya.

    “Banyak masyarakat, khususnya petani, banyak terbantu. Masalah manfaat (lain) bagi masyarakat, kita (nanti) punya lahan sudah terdata dengan rapi,” kata Yunus.

    Badan Bank Tanah merupakan badan khusus (sui generis) yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola dan menjamin ketersediaan tanah dalam rangka menciptakan ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendes PDT apresiasi kejaksaan dan petani dukung ketahanan pangan

    Mendes PDT apresiasi kejaksaan dan petani dukung ketahanan pangan

    Karena kita semua tahu, sumber pangan itu mayoritas berasal dari desa

    Lampung Tengah (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memberikan apresiasi kolaborasi strategis antara kejaksaan dan petani dalam membangun ketahanan pangan.

    “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung melalui Program Petani Mitra Adhyaksa. Karena kita semua tahu, sumber pangan itu mayoritas berasal dari desa. Program ini sangat sejalan dengan Astacita ke-6 Presiden, yaitu membangun dari desa,” ujar Yandri usai panen raya di Desa Tempuran Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Kamis.

    Ia menyebutkan pembangunan ekonomi dari desa sangat krusial, mengingat desa menjadi tulang punggung penyedia pangan nasional.

    Yandri juga menegaskan bahwa kementeriannya memiliki alokasi 20 persen Dana Desa khusus untuk ketahanan pangan, yang ke depan akan dikolaborasikan lebih intensif dengan program kejaksaan seperti Jaga Desa.

    “Bayangkan, dari total Dana Desa yang mencapai Rp71 triliun, sekitar Rp14 triliun bisa diarahkan untuk mendukung program-program produktif seperti budi daya padi, jagung, bahkan singkong yang potensial di Lampung. Kita pastikan dana itu tidak bocor dan tepat sasaran,” lanjutnya.

    Menurut dia, kolaborasi antara kejaksaan dan petani ini menjadi salah satu strategi konkret dalam mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat desa.

    Program ini, lanjutnya, tak hanya memastikan pemanfaatan Dana Desa berjalan transparan, tetapi juga berdampak langsung bagi produktivitas sektor pertanian.

    “Kalau petaninya kita dampingi, pupuk tidak bermasalah, panennya berhasil, maka kesejahteraan akan jadi kenyataan. Dan ini yang sedang dibangun oleh Kejaksaan dan para petani,” tambah Yandri.

    Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa keberhasilan panen raya ini bukan hanya berdampak pada daerah, tetapi berpotensi memberi efek domino terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    “Dengan berhasilnya panen di sini, tentu akan ada efek domino yang luar biasa. Diharapkan teman-teman Forkopimda di daerah lain juga bisa ikut turun tangan, mendukung program pemerintah pusat dalam hal ketahanan pangan,” ungkap Reda.

    Jamintel juga mengisyaratkan bahwa program Petani Mitra Adhyaksa ini akan diperluas ke daerah lain, khususnya di wilayah Sumatera dan provinsi-provinsi strategis lainnya.

    “Kalau ini membawa tren positif, akan kami perluas. Apa yang berhasil di Lampung Tengah ini, akan kami tebarkan ke daerah lain. Minimal di seluruh provinsi Lampung dan wilayah Sumatera akan kita kembangkan. Tapi target kami, bisa kita sebar ke seluruh Indonesia,” tegasnya.

    Pewarta: Agus Wira Sukarta
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Sulsel & Titiek Soeharto Panen Raya di Maros, Capai 9 Ton/Hektare

    Wagub Sulsel & Titiek Soeharto Panen Raya di Maros, Capai 9 Ton/Hektare

    Jakarta –

    Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mendampingi rombongan Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja dan panen raya di Kelurahan Raya, Kabupaten Maros, Selasa (12/8).

    Kegiatan diawali perjalanan perahu menyusuri kawasan Kars Rammang-rammang. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi unggulan Geopark Maros-Pangkep yang terkenal dengan bentang alam karst terbesar ketiga di dunia.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) menegaskan Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, berperan sebagai sentra produksi beras nasional dengan produktivitas mencapai 9 ton per hektare dan panen hingga tiga kali setahun.

    “Ini harus kita jaga dan tingkatkan. Semua kebutuhan petani sudah kami catat, mulai dari combine harvester, traktor roda empat, pompa, hingga sumur dalam. Insyaallah traktor akan sampai minggu depan,” ujar Titiek dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).

    Titiek menekankan sektor pertanian membutuhkan sinergi semua pihak untuk mengatasi tantangan cuaca, ketersediaan sarana produksi, dan infrastruktur irigasi.

    “Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mari gunakan momentum panen raya ini sebagai titik tolak menuju produksi padi yang semakin meningkat, petani semakin sejahtera, dan kemandirian beras yang berkelanjutan,” ucap Titiek.

    Dalam kunjungan ini, Kementerian Pertanian juga menyerahkan bantuan benih padi senilai Rp 420 juta untuk Pemkab Maros. Bantuan benih jagung senilai Rp 900 juta yang akan disalurkan pada musim tanam Oktober 2025.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi menyampaikan produksi padi Sulsel pada Januari-Agustus 2025 mencapai 3,34 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 1,92 juta ton beras, dengan surplus 1,21 juta ton setelah kebutuhan konsumsi domestik.

    Fatmawati menilai pencapaian surplus tersebut merupakan bukti kolaborasi yang solid. “Surplus beras di Maros dan Sulsel mencerminkan kekuatan kerja sama pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Fatmawati mengungkapkan pertumbuhan produksi tahun ini naik 443 ribu ton GKG dibanding periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, hal ini dapat menjadi bantalan ketahanan pangan nasional.

    Terkait panen raya dan tudang sipulung, Fatmawati menilai kegiatan ini tidak hanya merayakan hasil bumi, tetapi juga meneguhkan komitmen Sulawesi Selatan mengamankan pasokan beras Indonesia.

    Selain itu, forum tudang sipulung yang merupakan forum musyawarah petani khas Sulsel juga dinilai menjadi ruang strategis untuk membahas strategi peningkatan produktivitas, adaptasi teknologi, dan mitigasi risiko pertanian.

    “Melalui sinergi pentahelix – pemerintah, petani, akademisi, pelaku usaha, dan media-, kita bisa menjaga Sulsel tetap menjadi lumbung pangan nasional,” jelasnya.

    Pada kesempatan ini, Fatmawati juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat berupa benih unggul, pupuk, dan alat pertanian yang dapat memperkuat produksi pada musim tanam berikutnya.

    Dengan dukungan kebijakan, teknologi, dan kerja sama lintas sektor, ia memastikan Sulsel siap melangkah sebagai lumbung pangan nasional.

    “Kami akan memastikan bantuan ini tepat sasaran sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • Prabowo Rapat Isu Keamanan, Ketahanan Pangan dengan BIN-BGN

    Prabowo Rapat Isu Keamanan, Ketahanan Pangan dengan BIN-BGN

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara untuk rapat membahas isu-isu strategis, termasuk di antaranya situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan rapat terbatas itu berlangsung tertutup diikuti oleh sejumlah pejabat seperti Kapolri Jenderal  Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal HOR (Purn.) M. Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Dalam rapat yang sama, Seskab Teddy dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengikuti rapat terbatas tersebut.

    Presiden Prabowo, dalam rapat tersebut, mendengarkan laporan dari jajarannya mengenai situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional, serta isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian pemerintah.

    “Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” kata Seskab Teddy dilansir ANTARA, Selasa, 12 Agustus.

    Selepas rapat bersama Presiden, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut dirinya melaporkan perkembangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis per 11 Agustus 2025. Dadan menyebut realisasi APBN untuk MBG per hari ini mencapai Rp8,2 triliun.

    Dari realisasi anggaran untuk MBG itu, BGN telah membentuk 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi Indonesia, tepatnya di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.

    “Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan.

    Dadan kemudian menjelaskan Rp8,2 triliun yang digelontorkan untuk MBG itu difokuskan untuk mengintervensi asupan gizi kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil di berbagai daerah Indonesia.

    BGN sendiri menargetkan hingga akhir Agustus 2025 ada 8.000 SPPG beroperasi, terutama yang dibiayai oleh APBN, dengan target penerima sampai dengan mendekati 20 juta.

    “Sekarang ini kan para mitra ini sudah mendaftar lama ya, sudah membangun SPPG-nya, hanya kami tinggal percepat verifikasinya. Jadi, kami sudah lebih dari 2 minggu ini mempercepat proses verifikasi, mempersingkat proses administrasi, dan juga termasuk pembiayaan. Jadi, pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Dadan mengungkap strateginya untuk mencapai target mendekati 20 juta penerima MBG pada akhir Agustus 2025.

  • Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Distribusi Beras dengan Dasco, Bulog, BIN hingga Kapolri

    Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Distribusi Beras dengan Dasco, Bulog, BIN hingga Kapolri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan dirinya turut hadir dalam rapat dengan Perum Bulog bersama Presiden Prabowo Subianto yang juga membahas strategi pemerintah terkait distribusi beras.

    “Ya, tadi bahasannya juga khusus Bulog ya. Ada strategi-strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan distribusi beras,” kata Dadan di Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

    Namun, Dadan menegaskan bahwa teknis distribusi beras bukan menjadi ranah kewenangan BGN.

    “Tapi bukan wilayah saya untuk menjawab,” tandas Dadan.

    Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut. 

    “Hadir diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani,” ujar Teddy.

    Meski berlangsung secara tertutup, Teddy menjelaskan bahwa pertemuan tersebut digelar untuk membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah.

    “Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” pungkas Teddy.

  • Prabowo Gelar Pertemuan Tertutup dengan Dasco, Kapolri hingga Kepala BIN, Bahas Apa?

    Prabowo Gelar Pertemuan Tertutup dengan Dasco, Kapolri hingga Kepala BIN, Bahas Apa?

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh penting ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/8/2025) malam. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut.

    “Hadir diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana, serta Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani,” kata Teddy.

    Meski berlangsung secara tertutup, Teddy menjelaskan pertemuan tersebut digelar untuk membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah.

    “Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Kepala BGN Dadan mengatakan, salah satu yang dilaporkannya saat pertemuan soal progres kerjanya. Dia mengungkap, sejauh ini sudah ada 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang sudah beroperasi, dan sudah menyentuh 15 juta lebih penerima manfaat.

    “Kami melaporkan bahwa penerima manfaat sekarang ini sudah dilayani oleh 5.103 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Dan penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Selain itu, Dadan mengungkap ada 14.000 SPPG sedang dalam proses pengajuan baik dari BGN ataupun yang bekerja sama dengan mitra.

    “Dan yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan, itu seluruhnya merupakan kemitraan dengan berbagai pihak, ya termasuk dari TNI, Angkatan Darat, Kepolisian, BIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, Abji, dan lain-lain,” ujarnya.

    Dia mengklaim program unggulan Prabowo ini berkontribusi besar dalam menggerakan perekonomian nasional. Disebutnya, peredaran uang di masyarakat mencapai Rp28 triliun.

    “Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” ujarnya.

  • Ada Dasco hingga Kapolri Saat Prabowo Bahas Keamanan dan Pangan Nasional di Istana Nasional 12 Agustus 2025

    Ada Dasco hingga Kapolri Saat Prabowo Bahas Keamanan dan Pangan Nasional di Istana Nasional 12 Agustus 2025

    Ada Dasco hingga Kapolri Saat Prabowo Bahas Keamanan dan Pangan Nasional di Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah jajarannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8/2025).
    Momen rapat itu diunggah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet.
    Berdasarkan foto yang diunggah, sejumlah pejabat terlihat hadir.
    Mereka adalah Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
    Tampak pula Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy.
    Begitu pun Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Herindra dan Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani.
    “Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke Istana Merdeka pada Selasa malam, hadir di antaranya Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana, dan Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani,” jelas unggahan tersebut, Selasa.
    Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional.
    Menurut Kepala BGN, pertemuan ini salah satunya membahas realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Sejauh ini, total penerima manfaat telah mencapai hampir 20 juta orang.
    Penerima manfaat tersebut dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.
    “Dan yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol, di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan, itu seluruhnya merupakan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Angkatan Darat, Kepolisian, BIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, APJI, dan lain-lain,” ujar Dadan.
    Dadan menambahkan, biaya pembangunan SPPG tersebut berasal dari uang para mitra.
    “Apa yang mereka sudah lakukan itu satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 sampai Rp 2 miliar,” ujar Dadan.
    “Jadi, uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun, dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” lanjut dia.
    Sementara itu, BGN hanya fokus mengeluarkan anggaran untuk makanan MBG.
    Total anggaran yang sudah dikucurkan pemerintah untuk program MBG dengan dana APBN adalah senilai Rp 8,2 triliun.
    “Jadi, MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi. Sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek Irigasi di 4 Wilayah Ini Digeber, Ribuan Hektare Lahan Bakal Teraliri

    Proyek Irigasi di 4 Wilayah Ini Digeber, Ribuan Hektare Lahan Bakal Teraliri

    Jakarta –

    PT Brantas Abipraya (Persero) menggarap proyek strategis rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi di empat provinsi utama, yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung. Hal ini selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan.

    Sekretaris Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, program ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 14 provinsi prioritas.

    Pihaknya dipercaya menangani proyek strategis ini di empat wilayah. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung distribusi air secara merata, meningkatkan hasil pertanian, serta memperkuat fondasi ekonomi masyarakat lokal.

    “Brantas Abipraya terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui realisasi Asta Cita Pembangunan, khususnya pada sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air,” ujar Dian, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    Lebih lanjut, Dian pun merincikan pembangunan irigasi di keempat wilayah tersebut. Pertama, pengerjaan irigasi di wilayah Kalimantan Timur, luas lahan pertanian yang akan mendapatkan layanan irigasi ditargetkan mencapai 5.243 hektar (ha).

    Proyek ini dilakukan pada lima kabupaten dan kota, yaitu Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, dan Penajam Paser Utara. Di wilayah tersebut, Brantas Abipraya melakukan normalisasi saluran irigasi sepanjang 33,12 km, serta melakukan perbaikan terhadap 140 unit pintu air yang ada.

    Kedua, ada proyek irigasi di Sulawesi Selatan melibatkan delapan kabupaten yaitu Bone, Enrekang, Maros, Pinrang, Wajo, Soppeng, Sidrap, dan Bulukumba. Proyek ini memiliki cakupan yang sangat luas hingga mencapai 11.801 ha. Pekerjaan yang dilakukan meliputi perbaikan bangunan, pengadaan, dan pemasangan pintu air, serta normalisasi jaringan irigasi yang rusak.

    Ketiga di Provinsi Lampung, luas layanan irigasi mencapai 10.795 ha. Proyek dilakukan di empat kabupaten utama yaitu Lampung Timur, Lampung Tengah, Mesuji, dan Tulang Bawang. Proyek ini melakukan pekerjaan perancangan, normalisasi saluran, dan rehabilitasi bangunan dan pintu air, serta sistem manajemen keselamatan konstruksi.

    Lalu yang keempat di Provinsi Bangka Belitung, proyek rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan di tiga kabupaten, yakni Bangka, Bangka Barat, dan Bangka Selatan. Proyek ini mencakup rehabilitasi terhadap 16 Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rakyat (DIR) dengan total luas layanan 3,083 ha.

    “Dalam proyek ini, Brantas Abipraya melakukan normalisasi jaringan sepanjang 13,6 kilometer, perbaikan 33 unit bangunan air, dan pemasangan 124 unit pintu air,” imbuh Dian.

    Menurutnya, proyek-proyek tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi ratusan orang di daerah, dan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

    “Lewat proyek ini, Brantas Abipraya berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi memenuhi kebutuhan dasar sektor pertanian, dan menjadi bagian penting dalam pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di berbagai pelosok Indonesia,” kata Dian.

    Lihat juga Video: Ma’ruf Amin Resmikan Bendungan Cipanas: Irigasi Pertanian-Jadi Wisata Baru

    (acd/acd)