Topik: ketahanan pangan nasional

  • Pakar UMY: Pidato Presiden Prabowo bukti keberpihakan pada petani

    Pakar UMY: Pidato Presiden Prabowo bukti keberpihakan pada petani

    Yogyakarta (ANTARA) – Pakar pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Innaka Ageng Rineksane menilai pidato Presiden Prabowo Subianto tentang pemberdayaan petani merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap petani sebagai penyangga utama ketahanan pangan nasional.

    Innaka dalam keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan petani akan memberikan dampak berlapis bagi sektor pertanian.

    “Efek kebijakan semacam ini akan terasa tidak hanya pada tingkat produksi, tetapi juga pada kekuatan ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi pangan akan memperkokoh kemandirian, sehingga Indonesia tidak perlu terlalu bergantung pada impor,” ujar dia.

    Rencana pembukaan jutaan hektare sawah baru yang disampaikan Presiden Prabowo, menurut Innaka, dapat menjadi solusi peningkatan produksi, namun harus diawali dengan kajian komprehensif.

    “Pemerintah perlu memastikan uji kelayakan dilakukan terlebih dahulu. Jika hasilnya positif, program ini layak dilanjutkan. Namun, jangan sampai pembukaan lahan dilakukan tanpa pertimbangan matang, apalagi jika berdampak pada alih fungsi hutan yang memicu kerusakan lingkungan,” katanya.

    Innaka mengingatkan, lahan yang kurang subur tidak hanya menghasilkan produktivitas rendah, tetapi juga membutuhkan input produksi yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi efisiensi dan keberlanjutan pertanian.

    Lebih lanjut, ia mengatakan kombinasi antara ekstensifikasi dan intensifikasi bisa memberikan lonjakan produksi dalam jangka pendek jika dikelola optimal.

    Namun, untuk jangka panjang, intensifikasi dan pemanfaatan teknologi pertanian modern menjadi pilihan yang lebih rasional.

    “Kita harus menyadari bahwa ketersediaan lahan memiliki batas. Artinya, penambahan luas tanam melalui ekstensifikasi tidak bisa terus dilakukan tanpa batas waktu. Karena itu perlu dilakukan juga peningkatan produktivitas lahan yang ada melalui inovasi teknologi,” kata Innaka.

    Untuk memperkuat dampak positif dari kebijakan yang telah digagas, Innaka mengatakan sejumlah langkah strategis yang dinilainya penting bagi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan.

    Menurut dia, diperlukan jaminan akses petani terhadap pupuk dan benih berkualitas dengan harga terjangkau serta jalur distribusi yang jelas dan merata di seluruh wilayah yang membutuhkan.

    Selain itu, perlindungan harga hasil pertanian juga sangat krusial. Harga yang stabil dan menguntungkan akan membuat profesi petani tetap diminati, sehingga keberlanjutan sektor ini terjaga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

    “Kebijakan yang membatasi derasnya impor terutama untuk produk pertanian yang sebenarnya mampu dihasilkan di dalam negeri juga merupakan bentuk perlindungan yang wajib dilakukan. Impor, sebaiknya hanya menjadi opsi terakhir ketika kebutuhan benar-benar tidak bisa dipenuhi secara memadai oleh produksi lokal,” katanya, menjelaskan.

    Ia juga menyoroti pentingnya peran aktif penyuluh pertanian untuk memberdayakan petani secara langsung di lapangan. Pendampingan ini, bila dipadukan dengan upaya mencetak petani-petani milenial yang melek teknologi, akan memperkuat daya saing sektor pertanian.

    “Regenerasi ini petani harus dilakukan melalui pendidikan yang lebih baik dan pelatihan berbasis teknologi. Upaya ini diharapkan dapat melahirkan generasi petani milenial yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Dalam hal mencetak generasi muda yang menguasai teknik pertanian itu juga menjadi salah satu tugas dari setiap instansi pendidikan di Indonesia, baik itu dari sekolah dasar maupun jenjang pendidikan tinggi,” ujar dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polres Pelabuhan Tanjung Priok Sidak 2 Gudang Beras Cegah Penimbunan

    Polres Pelabuhan Tanjung Priok Sidak 2 Gudang Beras Cegah Penimbunan

    JAKARTA – Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan sidak pengecekan stok beras di PD Pasar Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

    Pengecekan tersebut guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras.

    Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP I.G.N.P. Krisnha Narayana mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden RI dan Kapolri dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan menghindari terjadinya kelangkaan serta spekulasi harga di pasar.

    Adapun dua gudang beras yang dicek adalah Toko Dewi Sri dan Toko Abadi Jaya Yonnasir.

    “Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa stok beras yang dimiliki para pelaku usaha masih dalam batas wajar,” katanya, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Hingga saat ini, sambungnya, belum ditemukan indikasi praktik penimbunan atau pelanggaran lainnya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

    Polisi menghimbau kepada para pedagang untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk larangan melakukan penimbunan dan pengoplosan beras yang dapat menyebabkan kelangkaan serta ketidakstabilan harga di masyarakat.

    “Apabila ditemukan dugaan penimbunan dikemudian hari, pelaku usaha akan diberikan waktu selama dua hari untuk menindaklanjuti (hingga batas waktu 17 Agustus 2025). Jika tidak ada upaya perbaikan, maka akan diambil tindakan tegas melalui proses hukum,” ujarnya.

    Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

  • Perkuat tata kelola-integritas sektor keuangan, OJK gelar RGS

    Perkuat tata kelola-integritas sektor keuangan, OJK gelar RGS

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menyelenggarakan Risk and Governance Summit (RGS) 2025 di Jakarta, Selasa (19/8), yang menjadi ruang strategis bagi penguatan praktik tata kelola dan penegakan integritas sektor jasa keuangan.

    Ketua Dewan Audit yang juga Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena di Jakarta, Jumat, menjelaskan RGS 2025 ditujukan untuk meningkatkan kolaborasi bersama terkait Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance/GRC) antara kementerian/lembaga, industri, Asosiasi Profesi Bidang GRC, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Dampak yang diinginkan adalah kesadaran terkait GRC semakin kuat, kemudian berbagi pengetahuan mengenai acuan terkait GRC,” ujar Sophia.

    RGS tahun ini mengusung tema “Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience”.

    Sophia mengatakan tema ini menekankan pentingnya penguatan ekosistem GRC sebagai fondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045 dan respons terhadap kompleksitas risiko global, seperti krisis iklim, digitalisasi, dan instabilitas ekonomi.

    Selain itu, kata dia, OJK juga ingin menegaskan perannya sebagai promotor penguatan governansi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Menurut dia, RGS akan terus menjadi platform kebijakan dan kolaborasi lintas sektor guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui tata kelola yang sehat dan berintegritas.

    RGS 2025, kata dia, diharapkan sebagai sarana pertukaran informasi tentang praktik terbaik dari para profesi di bidang GRC untuk penguatan sektor jasa keuangan, dan menciptakan ekosistem tata kelola yang baik dan berintegritas di OJK dan sistem jasa keuangan.

    Sebagai bagian dari rangkaian acara, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition bertema tata kelola untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kompetisi ini diikuti 585 karya dari 99 perguruan tinggi negeri dan 143 perguruan tinggi swasta.

    “Ini agar meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik dan tantangan GRC di sektor jasa keuangan,” kata Sophia.

    Topik paling dominan dalam paper adalah tata kelola untuk penguatan ketahanan pangan nasional, disusul tema terkait pencegahan fraud dan pencucian uang, regulasi teknologi untuk tata kelola sektor keuangan digital, dan inovasi peningkatan kapasitas SDM.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polres Tanjung Priok Cek Stabilitas Stok dan Harga Beras di Pasar Muara Angke

    Polres Tanjung Priok Cek Stabilitas Stok dan Harga Beras di Pasar Muara Angke

    Jakarta

    Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengecek stok beras di Pasar Muara Angke. Pengecekan dilakukan guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga.

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing menjelaskan pengecekan dipimpin Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Krisnha Narayana. Pengecekan ini turut melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kecamatan Penjaringan.

    Foto: Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengecek stok beras di Pasar Muara Angke. (Dok. ist)

    Pengecekan dilakukan terhadap dua pelaku usaha yang memiliki gudang penyimpanan beras. Pertama toko Dewi Sri dengan total stok 425 Kg dan toko Abadi Jaya Yonnasir yang memiliki total stok 4.400 Kg.

    “Hasil pemeriksaan menunjukkan stok beras yang dimiliki para pelaku usaha masih dalam batas wajar,” kata Martuasah kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).

    Martuasah mengatakan kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan menghindari terjadinya kelangkaan serta spekulasi khususnya harga beras di pasar.

    Foto: Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengecek stok beras di Pasar Muara Angke. (Dok. ist)

    “Sebagai langkah antisipasi, apabila ditemukan dugaan penimbunan di kemudian hari, pelaku usaha akan diberikan waktu selama 2 (dua) hari ke depan untuk menindaklanjuti (hingga batas waktu 17 Agustus 2025). Jika tidak ada upaya perbaikan, maka akan diambil tindakan tegas melalui proses hukum,” ujar Krishna.

    “Kegiatan ini akan terus dilakukan oleh Satgas Pangan Polri secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional,” ucapnya.

    (idn/idn)

  • Isi Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan Bagian 1

    Isi Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan Bagian 1

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pidato kedua Presiden Prabowo itu disampaikan dalam acara Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8). Berikut isi pidato lengkap yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto:

    Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu rahayu.

    Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPD RI;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
    Yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung,

    Hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.
    Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana yang aman, tentram dan damai.

    Izinkan saya menyampaikan, Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya.

    Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, atas kerja sama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Insya Allah, ikhtiar kita bersama, akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan Rakyat Indonesia.

    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, hari ini saya berdiri, di hadapan saudara-saudara, untuk menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan APBN Tahun 2026. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya. Bersama Saudara Wakil Presiden, yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

    Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia.

    Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan, dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita, Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata.

    Pemerataan pembangunan kita lakukan dari Sabang sampai Merauke. Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu, mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian. Tensi geopolitik terus memanas, perang fisik berada di mana-mana. Perang tarif menjadi ancaman bagi ekonomi global.

    Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip “My country first” menjadi semakin dominan. Menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara. Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu, berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik dapat berjalan efektif.

    Hasilnya dapat kita rasakan sekarang, ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12 persen year on year, membaik dari triwulan pertama 4,87 persen. Lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97 persen.

    Ekspor kita tumbuh kuat 10,67 persen. Nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita. Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat.

    Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen di Februari 2025 dari 4,82 persen tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan.

    Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47 persen, terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4 persen, sehingga menjaga daya beli rakyat, terutama masyarakat yang tidak mampu.

    (Suara batuk) Maaf, tadi pagi agak semangat pidato saya.

    Inilah bukti nyata dengan kerja keras dan kesungguhan, kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi.

    Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN. Dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi global yang sangat tidak pasti.

    Berbagai program unggulan kita sudah dirasakan rakyat. Makan Bergizi Gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek Kesehatan Gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah Rakyat sudah mencapai 100.

    Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80 ribu koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang, akan memiliki cold storage, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya.

    Kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus membentuk sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang tapi program tersebut harus kita mulai sekarang.

    Ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek, denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat desa, kelurahan sampai di seluruh pelosok negeri.

    Di tengah gejolak global, APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita.

    Stimulus ekonomi tahap pertama sebesar Rp33 triliun diberikan pada Januari 2025, disusul oleh stimulus tahap kedua Rp24,4 triliun pada Juni 2025.

    Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK dan kemunduran sosial melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

    Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19 persen dari awalnya 32 persen.

    Tentunya ini masih merupakan tantangan dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat bagi untuk kita. Negosiasi bebas tarif Indonesia-Uni Eropa, Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, sudah kita selesaikan, setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai, kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini. Justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi.

    Di forum multilateral, dalam BRICS, dalam G20 dan ASEAN, Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita juga sedang mendaftar di OECD. Insya Allah kita bisa diterima. Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global, berdiri sama tegak dengan semua negara.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun kami dalam membangun bangsa. Rancang bangun kita. Kekayaan negara dan cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemampuran rakyat.

    Artinya, negara harus hadir, melindungi mereka yang tidak mampu, menciptakan rasa aman bagi semua. APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

    R-APBN 2026, kita utamakan pada 8 agenda. Pertama, kita harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan.

    Untuk itu, kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah, juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah.

    Saudara-saudara sekalian, untuk lumbung pangan dan cadangan pangan Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

    Bulog-bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas.

    Hasilnya produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini.

    RAPBN 2026 akan alokasi Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

    Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan. Harga energi kita jaga. Dan transisi menuju energi bersih kita percepat.

    Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan. Kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bio energi.

    Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai.

    Dari target dunia 2060 kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Dan rakyat kita dari kota hingga desa harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa.

    Secara keseluruhan di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi.

    Ketiga kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui Makan Bergizi Gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi.

    Dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita, akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

    Ke depan program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat. Menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku-pelaku UMKM.

    Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun.

    Keempat, kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global.

    Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI.

    Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

    Pemerintah menyiapkan biaya siswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa. KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun.

    Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai.

    Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

    Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi biaya siswa sebanyak 4.000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global.

    Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics.

    Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita, kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional.

    Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC, tuberculosis, melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian kita dapat mencegah penyakit menjadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari pemerintah.

    Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

    Setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

    Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato Kenegaraan perdananya sebagai orang nomor satu di Indonesia dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.

    Hal ini disampaikannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026. Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

    Dalam pidatonya, Kepala negara menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan mendanai 770.000 unit rumah pada Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti praktik pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak masuk akal, termasuk pemberian tantiem jumbo kepada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali.

    Berikut Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Nota Keuangan, Gedung DPR RI, Jumat (15/8/2025):

    Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salfey. Om swastiastu. Namo budhaya. Salam kebajikan. Rahayu rahayu.

    Hadirin sekalian yang berbahagia!

    Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana yang aman tentram dan damai.

    Izinkan saya menyampaikan pidato pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN Tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya.

    Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas kerjasama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN, Insya Allah ikhtiar kita bersama akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!
    Hari ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara untuk menyampaikan pidato pengantar rancangan APBN tahun 2026. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara wakil presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh Mandiri dan sejahtera. Ketangguhan adalah pondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi ekonomi dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia. Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata. Pemerataan pembangunan kita lakukan Dari Sabang Sampai Merauke.

    Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras Bersatu padu mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian. Tensi geopolitik terus memanas. Perang fisik berada di mana-mana, perang tarif menjadi ancaman bagi ekonomi global. Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip my country first menjadi semakin dominan menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara.

    Dengan dukungan semua komponen bangsa pemerintah Bersatu padu berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil dan layanan publik dapat berjalan efektif. Hasilnya dapat kita rasakan sekarang ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12% year on year membaik dari triwulan pertama 4,87% lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97%. Ekspor kita tumbuh kuat 10,67% nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita.

    Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan Rakyat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,67% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan. Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47% terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4% sehingga menjaga daya beli rakyat terutama masyarakat yang tidak mampu.

    (Batuk) Maaf tadi pagi agak semangat pidato saya.

    Inilah bukti nyata dengan kerja keras dan kesungguhan kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi. Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN. Dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi Global yang sangat tidak pasti.

    Berbagai program unggulan kita sudah dirasakan rakyat. Makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13000 sekolah dan madrasah. Sekolah Rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih telah dimulai tahun ini 80.000 koperasi telah dibentuk dan pada akhir tahun 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang akan memiliki cold storage akan memiliki gerai-gerai dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya. Kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus membentuk sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang tapi program tersebut harus kita mulai sekarang. Ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek. Denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat desa kelurahan sampai di seluruh pelosok negeri.

    Di tengah gejolak Global APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi. Melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita. Stimulus ekonomi di tahap pertama sebesar rupiah 33 triliun diberikan pada Januari 2025 disusul oleh stimulus tahap kedua 24,4 triliun rupiah pada Juni 2025. Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK dan kemunduran sosial melalui berbagai program antara lain program keluarga harapan, kartu sembako, program Indonesia pintar dan kartu Indonesia pintar kuliah.

    Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19% dari awalnya 32%. Tentunya ini masih merupakan tantangan dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat lagi untuk kita.

    Negosiasi bebas tarif Indonesia Uni Eropa Comprehensive Economy Partnership agreement sudah kita selesaikan setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai, kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi.

    Di forum multilateral dalam BRICS, dalam G20 dan Asean Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita juga sedang mendaftar di OECD, insya Allah kita bisa diterima. Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global berdiri sama tegak dengan semua negara.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!
    Pasal 33 undang-undang dasar 1945 adalah rancang bangun kami dalam membangun bangsa. Rancang bangun kita. Kekayaan negara dan cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Artinya negara harus hadir melindungi mereka yang tidak mampu menciptakan rasa aman bagi semua.

    APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, Mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. RAPBN 2026 kita utamakan pada 8 agenda prioritas.

    Pertama, kita harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu kita akan cetak sawah baru, kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul alat mesin pertanian modern dan pembiayaan murah juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah.

    Saudara-saudara sekalian!

    Untuk lumbung pangan dan cadangan pangan rupiah Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan rupiah Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk. Bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat.

    Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas hasilnya produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton, harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini. RAPBN 2026 akan alokasi Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

    Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita kita tingkatkan. Harga energi kita jaga dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan kita harus genjot pembangunan pembangkit dari Surya dari hydro, dari panas bumi dan dari bioenergi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100% pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai dari target dunia 2060 kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Dan rakyat kita dari kota hingga Desa harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

    Berbagai dukungan APBN untuk penguatan dan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan ebt serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu rupiah 402,4 triliun untuk ketahanan energi.

    Ketiga, kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program makan bergizi gratis setelah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

    Ke depan, program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas sdm masa depan Indonesia dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani nelayan, peternak dan pelaku-pelaku UMKM. Alokasi anggaran untuk mbg tahun 2026 kita alokasikan sebesar 335 triliun.

    Keempat, kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah Senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20% yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI. Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran, kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia pintar untuk 21,1 juta siswa.

    KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah, kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun. Untuk gaji guru penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar rupiah Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai.

    Sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda dan sekolah unggul Garuda transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik. Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 lpdp ditagihkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas inovatif produktif yang siap bersaing di panggung global. Kita harus mengejar ketertinggalan kita di Bidang sains teknologi engineering dan matematik.

    Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita, kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional. Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi Rumah Sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC tuberkulosis melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian kita dapat mencegah penyakit menjadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari rakyat, dari pemerintah. Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.

    Keenam, kita hidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan koperasi desa kelurahan merah putih. Desa kitabangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro kecil dan menengah kita berdayakan serta ekonomi lokal kita tumbuhkan. Desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Kita akan percepat pembangunan desa Mandiri koperasi dan UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong. Tradisi kita budaya kita harus kita gunakan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan. 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih telah terbentuk dan siap bekerja mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. Tidak boleh ada raket kita lagi yang pinjam uang dari rentenir dengan bunga yang tidak masuk akal, lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui bank himbara agar koperasi desa kelurahan merah putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah. Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapangan kerja baru dan menghapus kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa. Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa.

    Ketujuh, kita akan perkuat pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Dunia Global penuh ketidakpastian, ancaman muncul tiba-tiba, Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita. Pertahanan yang kuat adalah pondasi kedaulatan. Bangsa Indonesia tidak menghendaki perang bangsa Indonesia memandang perang adalah jalan terakhir. Kita ingin Damai Tapi kita lebih cinta kemerdekaan kita. Kita ingin Damai Tapi kita mengerti sejarah manusia mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang tidak punya pertahanan yang kuat biasanya dilindas oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Biasanya kekayaannya diambil, dirampok, dan itulah yang terjadi ratusan tahun kepada bumi Nusantara kita ini. Kita tidak mau lagi menjadi sapi perahan bangsa-bangsa lain.

    Saudara-saudara sekalian!

    Riset dari Universitas Oxford menceritakan kepada kita bahwa mereka Belanda yang memegang dan menduduki Indonesia selama mereka duduki Indonesia nusantara, GDP perkapita mereka tertinggi di dunia artinya siapa yang kuasai kekayaan Indonesia GDP perkapitanya akan sangat tinggi, akan menjadi salah satu dari tiga atau empat di dunia dan itu yang kita tuju, kita harus kuasai, kendalikan, membela, dan mengelola semua kekayaan bangsa Indonesia. Untuk itu kita harus modernisasi alat utama sistem pertahanan. Memperkuat komponen cadangan kita. Kita berdayakan industri strategis nasional serta kesejahteraan para prajurit Patriot Bangsa.

    Alhamdulillah Yang Maha kuasa telah memberi karunia kepada kita, kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth, kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia kita miliki. Dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi untuk kehidupan modern dan juga untuk pertahanan modern.

    Saudara-saudara sekalian!

    Kita harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepat-cepatnya.

    Kedelapan, kita percepat investasi dan Perdagangan global. APBN sebagai katalis. Peran danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui Danantara Indonesia kita perkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme kompetensi dan integritas akan menjadi pijakan didukung tata kelola transparan dan akuntabel. Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global.

    Berbagai proyek iritasi dengan nilai investasi sekitar US$38 miliar akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan.

    Saudara-saudara sekalian!
    Program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (LFPP) dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di desa kota dan di pesisir. Serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah.

    Hadirin yang saya muliakan! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air!

    Untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2006 dirancang sebagai berikut: Belanja negara dialokasikan Rp3786,5 triliun. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3147,7 triliun.

    Defisit APBN dirancang Rp638,8 triliun atau 2,48% PDB ditopang dengan pembiayaan pruden inovatif dan sustainable. Dan pemerintah yang saya Pimpin berjanji dihadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin dan adalah harapan saya adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028 Saya ingin berdiri di depan majelis ini di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali.

    Kita harus berani, Kita harus berani dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia. Negara kita besar, negara kita makmur, kalau kita atur dengan baik semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati. Kita akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif sehingga tidak hanya mengandalkan APBN. APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan. Untuk itu APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan.

    Optimalisasi pendapatan negara dilakukan konsisten. Pajak adalah instrumen untuk keadilan untuk redistribusi pendapatan. Yang kayak bayar pajak yang tidak mampu dibantu. Penerima perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Intensif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis.

    Pengelolaan SDA akan kita perkuat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif agar menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan Rakyat.

    Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha kita mengenal istilah return on aset. Dalam bisnis dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12% katakanlah konservatif 10% katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5%. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN BUMN kita kasetnya adalah senilai lebih dari US$1000 triliun.

    Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal US$50 miliar. Kalau US$50 miliar, APBN kita tidak defisit saudara-saudara sekalian. Karena itu saya memberi tugas kepada badan pengelolaan investasi danantara Indonesia untuk membereskan BUMN BUMN kita. Tadinya pengelolaannya sangat tidak masuk akal perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan Tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti Tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu Tantiem.

    Saudara-saudara!

    Masa ada komisaris Yang rapat sebulan sekali Tantiemnya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke danantara direksi pun tidak perlu Tantiem kalau rugi dan untungnya harus untung bener jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu kalau komisaris itu keberatan segera berhenti saudara sekalian.

    Saudara-saudara sekalian!

    Pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi serius tidak masuk akal jadi direksi dan komisaris Kalau keberatan tidak bersedia, tidak menerima Tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka.

    Saudara-saudara sekalian!

    Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, harus kita jaga jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat jangan seenak-enaknya. Kualitas Belanja Negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja saudara-saudara. Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja Nasional tidak efisien dipangkas, belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja memperkuat daya beli dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat untuk aktivitas ekonomi nilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial. Peran danantara harus dioptimalkan termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif.

    Ke depan belanja negara baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong supaya lebih tepat sasaran berbasis pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Pembiayaan APBN harus dikelola secara penuh dengan inovatif. Kita harus pruden mengelola utang defisit dan rasio utang dijaga pada batas aman. Keberlanjutan fiskal jangka menengah panjang adalah jangkar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

    Penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi serta penguatan inovasi pembiayaan tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!

    Dengan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Rakyat maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5% suku bunga SBN di kisaran 6,9% nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 per dollar. Tingkat pengangguran terbuka di 2026 ditargetkan terus turun ke tingkat 4,44% hingga 4,96%. Angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5% hingga 7,5%. Rasio gini kita kita turunkan ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks modal manusia kita targetkan 0,57. Selain itu indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!

    Demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan.

    Pesan harapan kami pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia merdeka berdaulat adil dan makmur. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala senantiasa memberi rahmat dan ridhonya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia.

    Dirgahayu Republik Indonesia!!!
    MERDEKA!! MERDEKA!! MERDEKA!!

    Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

  • Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

    Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo membacakan 8 program prioritas pada 2026 untuk menciptakan kemakmuran dan kemandirian Indonesia. Mulai dari program ketahanan pangan hingga pertahanan keamanan.

    Dalam pembacaan pidato kenegaraan, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia harus bisa mempercepat transisi energi bersih, melakukan program MBG, menciptakan Pendidikan bermutu, mampu bersaing secara global.

    Ini Pidato Presiden Lengkap Terkait 8 Program Prioritas Prabowo:

    Pertama, kita wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa.

    Kita capai swasembada pangan terutama beras dan jagung, agar harga stabil, petani makmur, dan nelayan sejahtera. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu, kita cetak sawah baru, salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, dukung bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah.

    Untuk Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan, Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

    Bulog kita perkuat, sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya Pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di atas 4 juta ton, harga stabil, dan petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini.

    RAPBN 2026 akan alokasikan Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan, Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

    Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa.

    Produksi minyak dan gas kita tingkatkan, Harga energi kita jaga, dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi.

    Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Dan rakyat kita, dari kota hingga desa, harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

    Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan, di tahun 2026 dukungan fiskal. Pemerintah Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi.

    Ketiga, kita bangun generasi unggul melalui Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi terpenuhi. Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri MBG, ditargetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

    Ke depan, program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga

    memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM. Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun.

  • Ekonom sebut Presiden sangat menekankan pentingnya swasembada pangan

    Ekonom sebut Presiden sangat menekankan pentingnya swasembada pangan

    Kalau saya melihat dari Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Pak Prabowo tadi, sangat terlihat bahwa fokus utamanya ke arah swasembada pangan.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Presiden Prabowo Subianto sangat menekankan pentingnya swasembada pangan pada tahun 2026.

    “Kalau saya melihat dari Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Pak Prabowo tadi, sangat terlihat bahwa fokus utamanya ke arah swasembada pangan,” ujar Eko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, Presiden Prabowo tersebut menekankan pentingnya ketahanan pangan sebanyak dua kali, pertama dalam pidato kenegaraannya, lalu pada penyampaian RAPBN 2026 beserta Nota Keuangannya.

    “Jadi memang sepertinya untuk konteks Astacita, penekanan pada aspek swasembada pangan itu sangat ditekankan, terutama beras karena tadi menyangkut pupuk juga,” katanya lagi.

    Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

    “Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara merinci dari total anggaran tersebut, sebesar Rp53,3 triliun bakal dipersiapkan untuk lumbung dan cadangan pangan.

    Lebih lanjut, pemerintah juga merencanakan 9,62 juta ton pupuk subsidi senilai Rp46,9 triliun, serta Rp22,7 triliun ditujukan sebagai dukungan untuk Bulog.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah anggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk

    Pemerintah anggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menganggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk dengan volume sebesar 9,62 juta ton, dari keseluruhan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun.

    “Untuk mendukung sisi produksi, mulai dari subsidi pupuk 9,62 juta ton itu Rp46,9 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Sri Mulyani membagi anggaran ketahanan pangan menjadi tiga jenis, yakni dari segi produksi dengan porsi anggaran sebesar Rp114,1 triliun, segi distribusi dan cadangan pangan dengan alokasi sebesar Rp29,9 triliun dan konsumsi sebesar Rp6,4 triliun.

    Selain pupuk, pemerintah juga menganggarkan Rp19,7 triliun untuk cetak sawah dan optimasi lahan seluas 550 ribu hektare; kemudian sebesar Rp12 triliun untuk bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian), bendungan sebanyak 15 unit, serta irigasi untuk lahan seluas 104 ribu hektare.

    Kemudian, menganggarkan Rp6,6 triliun untuk kampung nelayan merah putih sebanyak 250 kampung, pergaraman nasional seluas seribu hektare, serta bantuan benih dan indukan 63,4 juta ekor dan alat penangkap ikan 70 unit.

    “DAK dan dana desa ketahanan pangan itu ada Rp12,2 triliun,” ucap Sri Mulyani.

    Lebih lanjut, untuk ketahanan pangan di sisi perantara, yaitu distribusi dan cadangan pangan, Sri Mulyani menganggarkan Rp29,9 triliun yang mencakup jalan usaha tani sepanjang 103 km, sarana dan prasarana (sarpas) di pelabuhan perikanan, serta cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah sebesar 3 juta ton.

    “Untuk menjaga beras dan gabah 3 juta ton itu anggarannya Rp22,7 triliun rupiah,” ucap Sri Mulyani.

    Anggaran sebesar Rp6,4 triliun dialokasikan oleh Sri Mulyani untuk mendukung sisi konsumsi agar masyarakat bisa menikmati harga pangan yang terjangkau.

    Anggaran tersebut meliputi bantuan kerawanan pangan untuk 64,8 ribu orang, gerakan pangan murah untuk 39 kelompok masyarakat, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

    “Stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP itu Rp5,8 triliun,” kata dia.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

    Presiden Prabowo menilai ketahanan pangan adalah hal yang fundamental sebagai fondasi kemandirian bangsa.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo siapkan total Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan 2026

    Prabowo siapkan total Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan 2026

    Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

    “Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara merinci dari total anggaran tersebut, sebesar Rp53,3 triliun bakal dipersiapkan untuk lumbung dan cadangan pangan.

    Lebih lanjut, pemerintah juga merencanakan 9,62 juta ton pupuk subsidi senilai Rp46,9 triliun, serta Rp22,7 triliun ditujukan sebagai dukungan untuk Bulog.

    “Bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit,” kata Prabowo.

    “Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo menilai ketahanan pangan adalah hal yang fundamental sebagai fondasi kemandirian bangsa.

    “Kita harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan,” ujar dia.

    Salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, lanjut Prabowo, melalui cetak sawah baru. Pemerintah juga akan menyalurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.

    Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam penyediaan bibit unggul, alat mesin pertanian modern, pembiayaan yang mudah bagi petani serta menjamin harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah seperti Rp6.500 per kilogram.

    “Kita akan cetak sawah baru, kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan, juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah,” kata Prabowo.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.