Topik: ketahanan pangan nasional

  • Nusron Wahid Wanti-wanti Pengembang Perumahan Setop Alih Fungsi Sawah

    Nusron Wahid Wanti-wanti Pengembang Perumahan Setop Alih Fungsi Sawah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid meminta para pengembang perumahan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi area permukiman.

    Nusron menekankan hal tersebut penting dilakukan guna mendorong perubahan pola pengadaan tanah oleh pelaku industri perumahan agar lebih selaras dengan agenda ketahanan pangan nasional. 

    “Saya imbau, kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Nusron menyebut, pelarangan alih fungsi lahan sawah tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 41/2009 dan diperkuat oleh penerbitan Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

    Pasalnya, tambah Nusron, Indonesia saat ini membutuhkan penguatan ketahanan pangan yang salah satunya ditopang oleh keberadaan sawah. 

    Dia menjabarkan, penyusutan luas lahan sawah di Indonesia masih terjadi setiap tahun, kisaran antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 hingga 220 hektare per hari. Angka tersebut diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. 

    Menurutnya, hilangnya lahan sawah secara masif berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional jika tidak dikendalikan secara serius.

    “Kami dikasih mandat oleh undang-undang dan keputusan kabinet, sawah tidak dialihfungsikan. Kenapa? Ini untuk kepentingan generasi mendatang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan dua langkah utama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional. Dia juga menekankan pentingnya revisi Perpres No. 59/2019 yang akan menyesuaikan nomenklatur terkait perubahan kementerian dan posisi Menko.

    Revisi ini akan memperluas cakupan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dari yang sebelumnya delapan provinsi, akan ditambah 12 provinsi untuk meningkatkan pemerataan pengelolaan lahan pertanian.

    Adapun penambahan 12 provinsi yang lahan sawahnya akan ditetapkan menjadi LSD ialah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

  • Genjot Produktivitas, Bupati Rijanto Gelontorkan 158 Alsintan untuk Petani Blitar

    Genjot Produktivitas, Bupati Rijanto Gelontorkan 158 Alsintan untuk Petani Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengambil langkah agresif untuk mengamankan stok pangan daerah sekaligus nasional. Bupati Blitar, Rijanto, secara resmi menyerahkan 158 unit alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada puluhan Kelompok Tani (Poktan) Pada Jumat (5/12/2025).

    Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Blitar serius melakukan modernisasi pertanian guna mengejar target swasembada pangan, di tengah tantangan kebutuhan pangan yang kian mendesak. Dalam seremonial yang digelar di Gudang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar, Bupati Rijanto merinci bahwa ratusan unit mesin tersebut didistribusikan kepada 68 Poktan yang tersebar di 16 kecamatan.

    Rijanto menegaskan, bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini bukan sekadar bagi-bagi alat, melainkan strategi vital untuk mempercepat siklus tanam.

    “Semua ini untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mempermudah para petani dalam mengolah lahan pertanian lebih cepat. Kami berharap Alsintan ini mampu mendorong pertanian di Kabupaten Blitar semakin maju, berdaya, dan berjaya,” tegas Rijanto di hadapan awak media.

    Menurutnya, mekanisasi adalah kunci. Dengan alat yang memadai, efisiensi waktu dan biaya produksi dapat ditekan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani. Pernyataan tajam datang dari Kepala DKPP Kabupaten Blitar, Setiyana. Ia menekankan bahwa penyaluran Alsintan ini adalah bentuk komitmen pemerintah yang harus dikawal integritasnya. Ia mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan bantuan negara ini.

    “Perlu kami tegaskan bahwa bantuan ini gratis, tidak dipungut biaya apa pun. Ini bukti DKPP berperan aktif menyukseskan program ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan,” ucap Setiyana tegas.

    Setiyana berharap, perangkat modern ini tidak mangkrak, melainkan digunakan secara optimal oleh kelompok tani untuk mengembangkan model pertanian yang lebih efektif dan efisien.

    Suasana di Gudang DKPP tampak penuh antusiasme. Para ketua Poktan yang hadir menyambut baik suntikan fasilitas ini. Bantuan Alsintan ini dianggap sebagai “angin segar” yang dapat meningkatkan volume produksi di musim tanam mendatang.

    Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani melalui fasilitas Alsintan ini, Kabupaten Blitar optimis dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan strategis di tingkat regional maupun nasional. [owi/beq]

  • BGN Dorong Diversifikasi Pangan untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

    BGN Dorong Diversifikasi Pangan untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmen memperluas diversifikasi pangan sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Upaya ini ditampilkan melalui peluncuran buku Rasa Bhayangkara Nusantara yang memuat ratusan menu daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan diversifikasi pangan menjadi strategi penting untuk memastikan asupan gizi anak Indonesia terpenuhi melalui sumber makanan yang beragam.

    Menurutnya, pemanfaatan kuliner Nusantara dapat mendukung pendidikan gizi sekaligus memperkenalkan keragaman budaya sejak dini.

    “Diversifikasi pangan menjadi bagian penting dalam memastikan menu yang sehat, aman, dan sesuai standar nasional,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (5/12/2025).

    Terbitkan Buku Rasa Bhayangkara Nusantara

    Buku Rasa Bhayangkara Nusantara menuangkan sejumlah hidangan—mulai dari Soto Lamongan, Nasi Pecel Madiun, Nasi Jagung Khas Kaili, hingga Pallu Basa—dicantumkan bersama kandungan gizi dan dibuat dengan prinsip higienitas serta standar ilmiah BGN.

    BGN menilai diversifikasi pangan penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dan memperluas sumber karbohidrat, protein, dan serat. 

    Menu dalam buku tersebut dirancang menggunakan bahan lokal dari berbagai daerah, seperti jagung, umbi, ikan air tawar, dan aneka bumbu Nusantara.

    Dadan berharap upaya diversifikasi pangan ini dapat memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi seimbang sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. 

    “Rasa Bhayangkara Nusantara menjadi inspirasi bahwa memberi makan anak bangsa adalah pengabdian tertinggi,” tandas Dadan.

  • Ladang Jagung Ala Interstellar di Serang Bikin Senyum Petani Mengembang

    Ladang Jagung Ala Interstellar di Serang Bikin Senyum Petani Mengembang

    Jakarta

    Hamparan ladang jagung seluas lebih dari 30 lapangan sepak bola terbentang sejauh mata memandang. Lanskap ini mengingatkan salah satu adegan ikonik di film Interstellar garapan Christopher Nolan.

    Ladang jagung di Interstellar begitu berkesan sebagai pembuka ketika pemeran utamanya, Cooper (diperankan Matthew McConaughey) bersama anaknya yaitu Murph (diperankan Mackenzie Foy) mengejar drone nyasar. Saat itu Cooper membelah ladang jagung itu dengan truknya bersama Murph.

    Film itu berkisah tentang Bumi yang sekarat sehingga tanaman pokok punah menyisakan satu-satunya tanaman yang masih bisa tumbuh baik yaitu jagung. Ladang jagung itu menjadi simbol terakhir pertahanan manusia.

    Menariknya, ladang jagung di film itu asli yang sengaja ditanam di Alberta, Kanada seluas 500 hektare. Nolan memilih cara ini tanpa menggunakan efek komputer untuk menciptakan tampilan yang otentik dan dramatis. Selepas film pun ladang jagung itu dipanen, bahkan menghasilkan keuntungan.

    Nah, di salah satu sudut Kabupaten Serang tepatnya di Desa Mekar Baru, Kecamatan Kopo, ada pula hamparan ladang jagung meski tak seluas di film Interstellar. Tanah 22 hektare itu sebelumnya merupakan lahan tidur milik PT Cakung Remaja Development yang dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

    Siang itu di bulan November 2025, saya bertemu Adi (46) yang tengah bersantai di gubuk dekat hamparan pohon jagung yang sudah cukup tinggi.

    Petani Jagung Foto: (Arief/detikcom)

    Adi bersama Kelompok Tani Harapan dipercaya menggarap lahan 22 hektare ini menjadi ladang jagung sejak tahun lalu. Dia diberdayakan Polres Serang yang juga menyiapkan bantuan bibit dan pupuk.

    Bukan tanpa alasan, lahirnya ladang jagung itu berdasar arahan Presiden Prabowo Subianto yang memang menggalakkan ketahanan pangan nasional. Jagung pun dipilih karena relatif cepat dipanen yaitu sekitar 3 bulan serta lebih tahan lama untuk dikonsumsi.

    “Kemarin menghasilkan 120 ton bonggol, kemudian dipipil dan dikeringkan menjadi 25 ton,” kata Adi berkisah tentang panen jagung Kuartal III pada September lalu.

    Dorongan dari Polisi

    Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko meyakini swasembada pangan tidak akan tercapai jika lahan tidur tidak dioptimalkan. Ia mendorong jajarannya di tingkat polsek untuk mencari dan memanfaatkan lahan tidur.

    “Kami berharap gerakan ini bisa mendorong swasembada pangan. Dari sekitar 400 hektare lahan jagung di wilayah Polres Serang, sekitar 60 persen itu memanfaatkan lahan tidur,” kata Condro.

    Condro mengaku tidak menemukan kendala saat menghubungi pemilik lahan dan meminta izin mengolahnya. Mereka, kata dia, langsung setuju.

    “Nggak ada kendala. Mereka setuju dan langsung. Hal yang penting adalah menjaga integritas kita agar dipercaya. Itu sebenarnya yang susah,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa kebutuhan pertanian harus disiapkan apabila petani ingin menggarap lahan. Baginya, petani tidak akan bergerak dan berkembang tanpa dorongan.

    “Kita sediakan semuanya. Sampai kita juga bikin pupuk organik, Pak Bhabin,” katanya.

    Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko Foto: (dok Polres Serang)

    Selain itu, pemilihan petani dan model kerja sama juga penting. Ia memilih petani yang benar-benar mampu, meski harus mendatangkan dari luar Serang.

    “Kalau kerja sama saya tak mau yang bayar harian, tapi lebih ke hasil panen untuk mereka. Karena dengan begitu mereka punya rasa memiliki, dan kalau nggak panen mereka rugi,” ujarnya.

    Untuk lahan yang dikelola Kelompok Tani Harapan, Condro menyebut 100 persen hasil pertanian menjadi milik petani. “Perusahaan tidak meminta bagian,” katanya.

    Polres Serang juga memastikan ada pihak yang membeli jagung dari petani. Saat ini, seluruh jagung binaan Polres Serang dibeli Bulog dengan harga Rp5.500 sesuai HPP.

    “Kalau yang di Kopo itu, Bulog ambil sendiri ke lokasi,” katanya.

    Kesepakatan dengan Pemilik Lahan

    Kapolsek Kopo Iptu Aripin Simbolon menceritakan proses komunikasi dengan PT Cakung Remaja Development untuk mengolah lahan tersebut. Aripin awalnya melihat lahan tidur yang tidak dimanfaatkan.

    “Saya lihat lahannya, di bagian depannya ada ditanam alpukat sedikit. Lalu saya cari pemilik lahannya dan ketemu. Pemiliknya di Rangkasbitung,” ujar Aripin.

    Aripin berkoordinasi dengan Polres Serang soal pemanfaatan lahan. Awalnya ia mengajak kelompok tani mengolah sekitar tiga hektare sambil membangun komunikasi dengan pemilik.

    Ia kemudian membawa pemilik perusahaan untuk melihat tanaman jagung. Karena tertarik, pemilik perusahaan mengizinkan penggunaan lahan.

    Polisi bersama Petani Jagung di Serang Foto: (Arief/detikcom)

    Komunikasi antara polisi dan pemilik lahan terus berjalan hingga akhirnya ada kerja sama resmi dan kelompok tani mendapat hak guna pakai.

    Menurut Aripin, perusahaan memberikan izin asalkan tidak ada bangunan permanen di lokasi. Saat perusahaan memerlukan kembali lahannya, pemanfaatan bisa dihentikan.

    “Kita juga sampaikan ke petani soal itu. Kemudian, kan jagung juga umurnya 3,5 bulan. Jadi kalau mau dipakai juga tunggu panen, tidak lama,” katanya.

    Aripin mengatakan posisi polisi sebagai fasilitator sangat penting. Kehadiran polisi membuat perusahaan percaya lahan mereka akan dikelola dengan baik.

    “Perusahaan juga melihat, ‘oh polisi yang ini. Nggak bakal ada macam-macam,’” ujarnya.

    (aik/dhn)

  • Menko Zulhas: Stok beras dan jagung aman, tak perlu impor sebutir pun

    Menko Zulhas: Stok beras dan jagung aman, tak perlu impor sebutir pun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan stok beras dan jagung nasional berada pada kondisi aman, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor sebutir pun sepanjang tahun ini.

    Zulhas mengatakan dukungan Presiden Prabowo Subianto yang konsisten memperkuat sektor pangan menjadi kunci utama keberhasilan menjaga produksi tetap stabil, sehingga kebutuhan nasional dapat dipenuhi tanpa ketergantungan impor.

    “Dukungan Presiden yang luar biasa, kita saudara-saudara tahun ini tidak impor beras lagi, walaupun satu butir,” kata Zulhas dalam jumpa pers usai kegiatan bertajuk “Penanaman Jagung Menuju Swasembada Pangan” di Lampung Selatan, Lampung, Selasa.

    Zulhas menuturkan stok beras di gudang Bulog mencapai sekitar 4 juta ton, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi bukti kuatnya ketahanan pangan Indonesia.

    Ia juga mengapresiasi kontribusi Polri dalam percepatan perluasan tanam jagung yang terbukti mendorong peningkatan produksi secara nyata dan memperkuat kesiapan nasional menuju swasembada berkelanjutan.

    Selain itu, dukungan TNI dalam pembukaan sawah baru, penguatan distribusi pangan, serta pendampingan petani dinilai berperan besar menjaga rantai pasok tetap stabil dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

    Zulhas menekankan hasil nyata tersebut mencerminkan kekuatan gotong royong Indonesia, sebab tanpa kolaborasi seluruh unsur bangsa tidak mungkin tercapai kondisi produksi yang kuat dan surplus seperti saat ini.

    “Apa buktinya? Tahun lalu kita impor beras 4,5 juta ton, tahun ini impornya nol. Beras kita di gudang Bulog ada 4 juta ton. Jadi, kita sekarang jagung dan beras tahun ini tidak impor lagi,” beber Zulhas.

    Ia juga menjelaskan nilai tukar petani (NTP) meningkat dari 116 menjadi 124 berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menegaskan kesejahteraan petani terus membaik seiring menguatnya fondasi ketahanan pangan nasional.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras impor tidak boleh masuk ke Indonesia meskipun harga internasional sedang turun, sebagai bukti keseriusan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

    “Satu liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia,” kata Mentan.

    Mentan Amran sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak berwenang untuk melakukan penyegelan terhadap beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh, Minggu (23/11/2025), lalu kembali dilakukan penyegelan terhadap 40 ton beras impor ilegal di Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (24/11/2025).

    Penyegelan beras impor tersebut karena tidak memiliki izin impor dari pemerintah pusat serta sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor beras demi mewujudkan kemandirian pangan nasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekosistem Perdagangan Komoditas Nasional Terus Dikembangkan, Begini Caranya

    Ekosistem Perdagangan Komoditas Nasional Terus Dikembangkan, Begini Caranya

    Jakarta

    Ekosistem perdagangan komoditas nasional saat ini terus dikembangkan. PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI) anak usaha dari PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) menyediakan fasilitas penyimpanan terstandar yang mendukung penerbitan resi gudang bagi produsen dan pelaku usaha.

    Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 41/BAPPEBTI/Kep-SRG/PG/11/2025 tentang Pemberian Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang kepada PT KPBI, yang diterbitkan pada 26 November 2025.

    Kepercayaan ini mencerminkan kesiapan PT KPBI untuk mengambil peran sentral dalam penyimpanan komoditas yang terstandar serta mendukung kelancaran proses penerbitan resi gudang bagi para produsen komoditi dan pelaku usaha.

    Dalam menjalankan fungsi barunya, PT KPBI akan mengoperasikan layanan pengelolaan gudang dengan memanfaatkan aplikasi Is-Ware, platform SRG berbasis block-chain yang dikembangkan oleh PT KBI. Penerapan teknologi ini akan meningkatkan keandalan pencatatan stok, mempercepat proses registrasi resi gudang, serta memperluas akses pembiayaan berbasis resi gudang bagi produsen komoditas.

    Direktur Utama PT KPBI, Fajar Hari Utomo, menegaskan bahwa status sebagai pengelola gudang akan merupakan momentum penting bagi PT KPBI untuk memperluas kontribusinya dalam ekosistem SRG.

    “Dengan diperoleh izin sebagai pengelola gudang SRG, KPBI tidak hanya menyediakan fasilitas penyimpanan yang memenuhi standar nasional, tetapi juga memperkuat posisi kami sebagai aggregator ekosistem resi gudang. Ke depan, KPBI dapat menawarkan layanan terintegrasi yang mendukung kebutuhan produsen komoditi, sehingga kami dapat berperan sebagai one stop service bagi produsen dan pelaku usaha. Pada tahap awal, KPBI akan mengoperasikan gudang untuk komoditas beras dan kopi- 2 (dua) komoditas strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap rantai pasok nasional,” kata dia dalam siaran pers, Minggu (30/11/2025).

    Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK BAPPEBTI, Heryono Hadi Prasetyo, mengapresiasi kesiapan PT KPBI dalam memenuhi seluruh persyaratan sebagai pengelola gudang. “PT KPBI menunjukkan komitmen kuat dalam membangun layanan pengelolaan gudang yang sesuai regulasi dan berorientasi pada peningkatan kualitas ekosistem SRG. Kami berharap KPBI dapat menjadi benchmark bagi pengelola gudang lainnya, khususnya dalam menjaga integritas data, keamanan komoditas, dan akurasi layanan,” tuturnya.

    Hingga Oktober 2025, ekosistem SRG terus mencatat pertumbuhan positif. PT KBI sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang (“PUSREG”) telah meregistrasi 497 resi gudang dengan total volume komoditas mencapai 89.000 ton. Bertambahnya jumlah pengelola gudang tersertifikasi, termasuk PT KPBI, turut memperluas jangkauan layanan penyimpanan dan mempercepat proses registrasi resi gudang di berbagai wilayah.

    PT KPBI juga membuka peluang untuk melayani komoditas SRG lainnya sesuai perkembangan kebutuhan pasar. Penetapan ini menjadi pijakan penting bagi KPBI untuk berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan pemanfaatan SRG, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan komoditas yang lebih modern, efisien, dan terstandar.

    (kil/kil)

  • Mentan Amran Tegaskan Dukung Penuh Produktivitas Gula di Jatim

    Mentan Amran Tegaskan Dukung Penuh Produktivitas Gula di Jatim

    JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh kepada Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam upaya meningkatkan produksi gula nasional.

    Mentan mengatakan melalui penguatan program tebu berskala besar, Jatim diproyeksikan menjadi daerah kunci dalam percepatan swasembada gula Indonesia.

    “Kita akan support (Jawa Timur untuk peningkatan produksi gula),” kata Mentan usai menerima kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengutip Antara.

    Amran menegaskan Jatim memiliki peran strategis sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional, termasuk dalam komoditas tebu dan gula.

    “Ini gubernur kebanggaan kita, luar biasa. Beliau itu pekerja keras. Produksi padi di sini (Jawa Timur) nomor satu di Indonesia. Jagung juga nomor satu. Daging, telur, gula, semuanya terdepan,” ujar Mentan.

    Oleh karena itu, lanjut Amran, Kementan memprioritaskan dukungan penuh untuk pengembangan tebu sebagai komoditas pengungkit swasembada gula.

    “Kami melihat kinerja beliau sangat luar biasa. Karena itu Kementan akan memberikan support penuh, terutama untuk penguatan program tebu nasional,” Mentan.

    Mentan mengatakan keberhasilan pengembangan tebu di Jatim akan menjadi penentu utama tercapainya swasembada gula dalam waktu dekat. Provinsi Jatim menyumbang lebih dari 51 persen produksi gula Indonesia, dengan luas areal tanaman tebu sekitar 245 ribu hektare yang tersebar di berbagai daerah sentra seperti Malang, Kediri, Magetan, Lumajang, hingga Situbondo.

    “Jika program tebu di sini berhasil, itu artinya separuh dari target nasional berhasil. Tahun depan kita targetkan bisa mencapai swasembada gula putih,” kata Mentan.

    Amran memproyeksikan dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun, Indonesia berpeluang mencapai swasembada gula total, termasuk untuk kebutuhan industri, apabila seluruh pihak menjalankan program secara serius dan terukur.

    “Kita harus fokus. Jika semua berjalan sesuai rencana, tiga atau empat tahun ke depan kita akan swasembada gula total. Ini butuh kerja keras bersama,” ucapnya.

    Ia memastikan tambahan dukungan berupa penguatan teknologi, irigasi, pembenihan, hingga mekanisasi untuk memastikan produktivitas komoditas unggulan di Jatim terus meningkat.

    Mentan mengungkapkan kolaborasi pusat dan daerah akan menjadi motor utama transformasi pertanian Indonesia.

    “Jatim sudah membuktikan diri sebagai lokomotif pertanian nasional. Pemerintah pusat akan terus mendukung penuh,” imbuh Amran.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen penuh pemerintah provinsi untuk mendukung langkah Kementan dalam mempercepat swasembada gula nasional.

    “Saya bersama Pak Wagub, Kepala Dinas Peternakan, dan Kepala Dinas Pertanian hari ini memang mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan berbagai hal terkait program strategis nasional,” kata Khofifah.

    Ia menyampaikan Jawa Timur mendapatkan amanah penting dari Mentan Amran untuk mempercepat program bongkar ratoon tebu dalam skala besar. Dalam audiensi tersebut, terdapat sejumlah hal yang perlu dikoordinasikan agar program ini berjalan sukses dan mencapai target yang ditetapkan.

    Tidak hanya itu, Khofifah juga menegaskan kesiapan Jawa Timur menjadi garda terdepan dalam menyukseskan target nasional tersebut. Setiap tahun, produksi gula Jawa Timur menembus lebih dari satu juta ton, menjadikan provinsi ini sebagai penopang utama kebutuhan gula nasional sekaligus tulang punggung industri gula rakyat.

    Meski demikian, dibalik capaian yang membanggakan tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan serius yang perlu segera diatasi.

    “Kalau tahun ini Pak Mentan berhasil mengantarkan swasembada beras, tahun depan sangat mungkin kita mencapai swasembada gula. Jawa Timur siap berada di lini terdepan untuk menyukseskan program nasional ini.m,” tutup Khofifah.

  • Di Depan Prabowo, Bos BI Ramal Ekonomi RI Belum Akan Tembus 6% pada 2026-2027

    Di Depan Prabowo, Bos BI Ramal Ekonomi RI Belum Akan Tembus 6% pada 2026-2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan bahwa perekonomian Indonesia belum akan menembus angka 6% pada tahun 2026 dan 2027.

    Meski demikian, dia menekankan bahwa otoritas moneter bakal memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan sebagai arah kebijakan ke depan.

    Perry menyampaikan bahwa ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global, yang diperkirakan olehnya tetap bergejolak salah satunya karena penerapan tarif impor Amerika Serikat (AS).

    Dalam paparannya, Perry memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026, dan 5,1% sampai dengan 5,9% pada 2027.

    “Dengan sinergi itu insyaallah kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026 dan 2027 akan lebih baik, pertumbuhan lebih tinggi, konsumsi dan investasi meningkat,ekspor cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia,inflasi terkendali dalam sasaran, konsistensi kebijakan moneter, fiskal dan sinergi ketahanan pangan nasional,” terangnya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Perry juga menyampaikan komitmenya di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

    Selain itu, komitmennya juga meliputi stabilitas nasional terjaga, neraca pembayaran sehat, cadangan devisa yang cukup, serta pertumbuhan kredit yang meningkat.

    “Ke depan mari kita semakin perkuat sinergi, transformasi struktur ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan,berbasis pada sumber daya alam dan ekonomi kerakyatan,” terangnya.

    Secara terperinci, sinergi dilakukan di dalam lima area penting. Pertama, memperkuat stabilitas dan mendorong permintaan.

    Kedua, hilirisasi, industrialisasi, dan ekonomi kerakyatan. Ketiga, meningkatkan pembiayaan dan pasar keuangan. Keempat, akselerasi ekonomi keuangan digital nasional. Kelima, kerja sama investasi dan perdagangan internasional.

  • Menteri KKP Lapor Progres Kampung Nelayan ke Prabowo: Sudah 45 Persen
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 November 2025

    Menteri KKP Lapor Progres Kampung Nelayan ke Prabowo: Sudah 45 Persen Nasional 26 November 2025

    Menteri KKP Lapor Progres Kampung Nelayan ke Prabowo: Sudah 45 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan perkembangan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
    Laporan disampaikannya saat Kepala Negara memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/11/2025), untuk mendapatkan laporan lengkap mengenai perkembangan pembangunan
    Kampung Nelayan
    Merah Putih.
    “Soal progres
    Kampung Nelayan Merah Putih
    yang kami laporkan kepada Bapak Presiden,” kata Trenggono, usai bertemu
    Prabowo
    .
    Kampung Nelayan merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.
    Trenggono menegaskan bahwa progres pembangunan berjalan signifikan dan mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo.
    “Sekarang sudah berapa persen? Sekarang sudah 45 persen,” ungkap Trenggono.
    Sebagai informasi, program unggulan ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup para nelayan dan keluarganya.
    Tidak hanya melalui penyediaan hunian layak dan tertata modern, tetapi juga dengan menghadirkan berbagai fasilitas pendukung aktivitas perikanan serta akses layanan publik yang memadai dan mudah dijangkau.
    Beragam fasilitas penunjang produktivitas disiapkan pemerintah, seperti
    cold storage
    , tempat pelelangan ikan modern, dermaga tertata, serta pusat logistik perikanan yang menopang rantai nilai sektor kelautan dari hulu hingga hilir.
    Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, program ini juga berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis laut, mengingat sektor perikanan merupakan salah satu penopang utama pasokan protein bagi masyarakat Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri KKP Lapor Prabowo: Progres Kampung Nelayan Merah Putih Capai 45%

    Menteri KKP Lapor Prabowo: Progres Kampung Nelayan Merah Putih Capai 45%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono untuk mendapatkan laporan lengkap mengenai perkembangan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Istana Merdeka pada Rabu (26/11/2025)

    Usai pertemuan, Trenggono menyampaikan bahwa dirinya melaporkan langsung perkembangan pembangunan kampung nelayan yang menjadi salah satu program prioritas sektor kelautan dan perikanan.

    Dia menegaskan bahwa progres pembangunan berjalan signifikan dan mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo.

    “Soal progres Kampung Nelayan Merah Putih yang kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sekarang sudah berapa persen? Sekarang sudah 45 persen,” ujar Trenggono.

    Dia melanjutkan bahwa pemerintah terus menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat pesisir melalui percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

    Menurutnya, program unggulan ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup para nelayan dan keluarganya, tidak hanya melalui penyediaan hunian layak dan tertata modern, tetapi juga dengan menghadirkan berbagai fasilitas pendukung aktivitas perikanan serta akses layanan publik yang memadai dan mudah dijangkau.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pesisir. Beragam fasilitas penunjang produktivitas disiapkan, seperti cold storage, tempat pelelangan ikan modern, dermaga tertata, serta pusat logistik perikanan yang menopang rantai nilai sektor kelautan dari hulu hingga hilir.

    Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, program ini juga berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis laut, mengingat sektor perikanan merupakan salah satu penopang utama pasokan protein bagi masyarakat Indonesia.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun 1.000 desa nelayan hingga akhir 2026. Prabowo menuturkan selama hampir delapan dekade kemerdekaan, Indonesia belum sepenuhnya mampu memanfaatkan potensi lautnya yang luas, padahal sekitar tiga perempat wilayah Indonesia merupakan perairan.

    “Pada dasarnya kita sangat beruntung karena tiga perempat wilayah Indonesia adalah laut. Namun, hal yang menyedihkan adalah kita belum benar-benar memanfaatkan anugerah ini dengan baik,” ujar Prabowo dalam sesi dialog bersama Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference 2025 bertajuk The World Pivot, di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Program ini, menurutnya, mampu menjadi langkah strategis untuk memberdayakan komunitas nelayan yang selama ini belum tersentuh program pembangunan secara efektif.

    Dia melanjutkan bahwa dalam proyek percontohan yang telah berjalan, pemerintah menyiapkan berbagai infrastruktur dasar seperti dermaga, pabrik es, cold storage, dan panel surya untuk mendukung aktivitas nelayan.