Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Musim Hujan Maju, BMKG Sebut Bisa Dongkrak Produksi Pangan Nasional

    Musim Hujan Maju, BMKG Sebut Bisa Dongkrak Produksi Pangan Nasional

    JAKARTA – Majunya awal musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia dinilai Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dapat dimanfaatkan petani untuk mempercepat masa tanam sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat malam, mengatakan bahwa sekitar 42 persen wilayah zona musim di Indonesia diperkirakan memasuki musim hujan lebih cepat dari kondisi biasanya jika dibandingkan dengan rerata klimatologis 1991–2020.

    “Ini kesempatan baik untuk memajukan awal musim tanam berikutnya sehingga upaya ketahanan pangan bisa lebih kuat,” ujarnya, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 13 September.

    Musim hujan diperkirakan berlangsung dari Agustus 2025 hingga April 2026. Sementara puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada November–Desember 2025 di sebagian besar Sumatera dan Kalimantan, serta Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua.

    BMKG mengumumkan ada sebanyak 79 zona musim atau 11,3 persen diprediksi akan memasuki musim hujan pada September 2025, meliputi sebagian besar Sumatera Utara, sebagian Riau, Sumatera Barat bagian utara, Jambi bagian barat, Bengkulu bagian utara, Bangka Belitung bagian selatan, Sumatera Selatan, sebagian kecil Jawa, Kalimantan Selatan dan sebagian Papua Selatan.

    Sebanyak 149 zona musim atau 21,3 persen lainnya diprediksikan memasuki musim hujan pada Oktober 2025, yang meliputi sebagian Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi bagian selatan dan Papua bagian tengah.

    Sementara itu, 15 persen zona musim lainnya akan mulai mengalami musim hujan pada November 2025, yang meliputi sebagian besar Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian tengah dan tenggara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, serta sebagian Papua.

    “Dengan kata lain mayoritas wilayah Indonesia diprediksikan menghadapi musim hujan lebih cepat dari biasanya dibandingkan dengan rerata klimatologis 1991–2020,” katanya.

    Ardhasena menambahkan bahwa sifat hujan pada musim hujan 2025/2026 secara umum diperkirakan normal, yakni berada pada kategori normal 69,5 persen, artinya curah hujan musiman tidak jauh berbeda dengan biasanya.

    Lalu ada sekitar 27,6 persen wilayah zona musim akan mengalami hujan di atas normal, termasuk sebagian besar Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    “Kalau jumlah hujan yang jatuh bisa dikelola dengan baik di wilayah sentra pangan, kondisi ini sebenarnya peluang yang mendukung kegiatan pertanian,” katanya.

    Sejumlah rekomendasi

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam kesempatan yang sama memberikan beberapa rekomendasi penting bagi pelaku sektor pertanian – perkebunan untuk meminimalisasi risiko gagal panen dan tetap menjaga peluang yang ada dari musim hujan ini.

    Para pelaku pertanian disarankan memilih varietas tanaman yang tahan terhadap genangan air dan menyesuaikan jadwal tanam sebagaimana waktu yang disarankan di daerah masing-masing.

    Di samping itu, kata dia, dukungan pemerintah juga sangat diperlukan di antaranya dalam bentuk penyediaan benih cadangan, asuransi pertanian dan menjaga sistem irigasi – drainase agar berfungsi maksimal mengingat potensi curah hujan ekstrem dapat turun sewaktu-waktu dan secara singkat.

    Untuk pelaku sektor perkebunan mesti intensif memperhatikan pengendalian hama dan penyakit untuk mengantisipasi kelembaban tinggi, lalu menyesuaikan pola pemupukan demi mengurangi pencucian nutrisi akibat curah hujan tinggi.

    Dengan langkah-langkah ini, Dwikorita berharap sektor pertanian dan perkebunan tetap dapat menjaga produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional selama musim penghujan ini.

  • Penjaminan KUR Pertanian Capai Rp 35,78 T, Total 650 Ribu Penerima

    Penjaminan KUR Pertanian Capai Rp 35,78 T, Total 650 Ribu Penerima

    Jakarta –

    PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo membukukan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp 35,78 triliun periode Januari sampai Agustus 2025. Adapun jumlah UMKM terjamin sebanyak 650.284 pelaku usaha.

    Sedangkan pada tahun 2024, volume penjaminan mencapai sebesar Rp 48,32 triliun, dengan jumlah terjamin sebanyak 939.374 pelaku usaha.

    Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Krisna Johan mengatakan penjaminan KUR, khususnya untuk sektor pertanian, merupakan salah satu fokus utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Kami percaya bahwa ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Melalui penjaminan KUR, kami membantu para petani dan pelaku usaha agar dapat mengakses pembiayaan modal kerja dengan bunga rendah sehingga usaha mereka bisa berkembang, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan ikut terangkat,” kata Krisna, dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

    Tak hanya mendorong sektor pertanian melalui penjaminan KUR, Krisna mengatakan, Jamkrindo juga mendukung transformasi teknologi pertanian melalui penjaminan kredit usaha Alsintan.

    Program ini merupakan penjaminan atas kredit atau pembiayaan investasi untuk pembelian alat dan mesin pertanian dengan subsidi bunga dari Pemerintah. Kehadiran kredit usaha Alsintan menjadi jawaban atas kebutuhan modernisasi pertanian yang lebih efisien dan produktif.

    Sampai dengan Agustus 2025,total volume penjaminan kredit usaha Alsintan mencapai sebesar Rp 45,66 miliar.

    Melalui penjaminan Alsintan, petani dapat memperoleh akses pembiayaan untuk membeli alat dan mesin pertanian modern yang akan mempersingkat waktu produksi, menekan biaya operasional, dan meningkatkan kualitas hasil panen.

    “Modernisasi pertanian adalah kunci untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui penjaminan kredit usaha Alsintan, kami membantu petani agar dapat mengakses pembiayaan untuk alat dan mesin pertanian yang lebih modern sehingga produktivitas meningkat, biaya produksi dapat ditekan, dan hasil panen menjadi lebih berkualitas,” ujar Krisna Johan.

    Selain itu, aksesibilitas finansial bagi UMKM dan koperasi kepada lembaga keuangan juga terus ditingkatkan

    “Sebagai perusahaan penjaminan, Jamkrindo memiliki peran menjembatani UMKM yang feasible untuk memperoleh akses pembiayaan kepada lembaga keuangan dengan layanan penjaminan yang kami miliki,” ujarnya.

    (shc/hns)

  • Purbaya, Airlangga, dan Rosan Akan Bentuk Tim Percepatan Program Prioritas

    Purbaya, Airlangga, dan Rosan Akan Bentuk Tim Percepatan Program Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani akan membentuk Tim Akselerasi Percepatan Program Prioritas.

    Purbaya menekankan bahwa pemerintah ingin agar setiap anggaran yang ada dimanfaatkan dengan baik. Oleh sebab itu, Tim Akselerasi Percepatan Program Prioritas diharapkan bisa memastikan keinginan itu tercapai.

    “Kalau kita akan pastikan juga program-program yang bagus, misalnya jalannya agak macet, kita akan dorong lebih cepat,” ujar Purbaya usai rapat dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Tim tersebut, sambungnya, tidak hanya bekerja untuk mengakselerasi realisasi program-program jangka pendek namun juga jangka panjang. Dengan demikian, diharapkan dampaknya juga terasa lebih lama.

    “Jadi selama ini yang macet-macet akan kita lancarkan dan dana-dana yang nganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan sesuai dengan petunjuk Pak Menko [Airlangga] juga,” ungkap Purbaya.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto menetapkan delapan program prioritas untuk tahun depan. Alokasi anggarannya pun tak sedikit.

    Prabowo sudah merincikan delapan program prioritas tersebut beserta besaran anggarannya ketika menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 ke DPR pada medio Agustus lalu.

    Pertama, program penguatan ketahanan pangan nasional dengan anggaran mencapai Rp164,4 triliun. Kedua, program ketahanan energi dengan anggaran sebesar Rp402,4 triliun.

    Ketiga, program makan bergizi gratis dengan alokasi anggaran Rp335 triliun. Keempat, berbagai program pendidikan dengan total anggaran Rp757,8 triliun.

    Kelima, berbagai program kesehatan dengan total anggaran Rp244 triliun. Keenam, program koperasi desa/kelurahan merah putih dengan anggaran sekitar Rp181,8 triliun.

    Ketujuh, program pertahanan semesta dengan alokasi anggaran Rp424,8 triliun. Kedelapan, program percepatan investasi dengan dukungan APBN sebesar Rp530 triliun dan Danantara mencapai Rp720 triliun.

  • Kementan-GP Ansor sinergi jaga distribusi hingga keamanan pangan

    Kementan-GP Ansor sinergi jaga distribusi hingga keamanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Gerakan Pemuda (GP) Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menjaga distribusi hingga keamanan pangan nasional dengan memperkuat pengawalan sehingga mudah diakses masyarakat dengan harga terjangkau.

    Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan melalui program Banser Jaga Pangan, pihaknya berkomitmen dalam mengawal distribusi, pengawasan, dan keamanan pangan agar berjalan optimal hingga ke tingkat desa.

    “Kami siap dukung penuh program pangan pemerintah. Semua elemen kami akan bergerak dari bawah sampai tingkat desa, menjadi bagian dari Banser Jaga Pangan. Dengan cara ini, suasana pangan yang stabil bisa tercapai,” kata Addin seusai audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu.

    Addin menyampaikan kesiapan penuh untuk mengerahkan seluruh potensi organisasi dalam mendukung program pangan pemerintah.

    Menurutnya, kekuatan jaringan Ansor yang tersebar di 22.800 desa akan menjadi motor pergerakan dalam menjaga pangan.

    “Sepenuhnya, kita gerakkan semua elemen sampai tingkat desa. Karena kami memiliki 22.800 desa, ini akan melijangkan (menggerakkan) pergerakan kita. Jadi semuanya aktif, menjadi bagian dari Banser Jaga Pangan,” tuturnya.

    Ia menegaskan, dukungan Ansor tidak sebatas simbolis, tetapi menjadi komitmen penuh yang siap dijalankan di lapangan.

    “Kami mendukung sepenuhnya pemerintah untuk mewujudkan suasana pangan yang stabil dan berdaulat. Ini gerakan bersama, bukan hanya program pemerintah,” tambahnya.

    Ansor menekankan gerakan Banser Jaga Pangan juga merupakan ruang partisipasi pemuda untuk membangun pertanian. Dirinya juga menegaskan hal itu bukan program baru, tetapi dengan adanya dukungan dari Kementerian Pertanian, maka pihaknya optimistis gerakan itu dapat berjalan lebih optimal.

    “Kami mengajak generasi muda agar bersemangat membangun kampung dan desa. Jangan biarkan lahan tidur. Mari kita maksimalkan kontribusi agar menjadi jembatan menuju Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.

    Melalui sinergi Kementan dan Ansor ini, diharapkan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai lebih cepat. Kolaborasi pusat dan masyarakat sipil akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kolaborasi antara Kementan dan Ansor akan memperkuat posisi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Dengan jaringan yang luas hingga desa, GP Ansor melalui Bansernya akan menjadi mitra strategis dalam memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan terlindungi dari praktik mafia pangan maupun penyimpangan lainnya,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Atambua tanam 500 pohon kelapa dukung ketahanan pangan

    Imigrasi Atambua tanam 500 pohon kelapa dukung ketahanan pangan

    Penanaman dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai bagian dari kerja sama lintas instansi agar program strategis pemerintah berjalan efektif

    Kupang (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, di Kabupaten Belu, Provinsi NTT melakukan penanaman 500 pohon kelapa guna mendukung ketahanan pangan yang menjadi program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

    “Kami di jajaran Imigrasi turut mendukung program ini sebagai kontribusi terhadap pembangunan, tidak hanya di bidang keimigrasian, tapi juga pada aspek sosial dan ketahanan pangan yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Kepala Kantor Imigrasi Atambua, Putu Agus Eka Putra, dari Atambua, Rabu.

    Ia menegaskan, penanaman sejumlah anakan pohon kelapa itu bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional di luar tugas keimigrasian.

    Proses penanaman dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai bagian dari kerja sama lintas instansi agar program strategis pemerintah berjalan efektif.

    Di Atambua, kegiatan dipusatkan di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kelas IIB Atambua dengan sebanyak 40 pohon kelapa ditanam secara simbolik.

    Penanaman itu juga ujar dia merupakan bagian dari gerakan nasional yang pada Selasa (9/9) kemarin sudah dilaksanakan dan dipusatkan di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dan dipimpin langsung oleh Menteri Imipas Agus Andrianto.

    Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hadir dalam kegiatan tersebut, dan menurut dia kehadiran mereka menegaskan dukungan lintas sektor dalam menyukseskan agenda nasional ini.

    Selain diikuti jajaran Imigrasi, kegiatan itu juga melibatkan pegawai Lapas dan perwakilan masyarakat sekitar serta sejumlah warga binaan pemasyarakatan.

    Selain di Atambua, kegiatan yang sama juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menanam 5.000 bibit kelapa guna mewujudkan swasembada pangan.

    Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kupang Antonius Jawa Gili mengatakan kegiatan itu sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam bidang ketahanan pangan nasional. Sebanyak 300 bibit kelapa ditanam di Kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kupang.

    “Harapannya hasil dari kebun kelapa tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lapas dan juga memberikan keterampilan baru bagi WBP,” ucapnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Atambua tanam 500 pohon kelapa dukung ketahanan pangan

    Imigrasi Atambua tanam 500 pohon kelapa dukung ketahanan pangan

    Penanaman dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai bagian dari kerja sama lintas instansi agar program strategis pemerintah berjalan efektif

    Kupang (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, di Kabupaten Belu, Provinsi NTT melakukan penanaman 500 pohon kelapa guna mendukung ketahanan pangan yang menjadi program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

    “Kami di jajaran Imigrasi turut mendukung program ini sebagai kontribusi terhadap pembangunan, tidak hanya di bidang keimigrasian, tapi juga pada aspek sosial dan ketahanan pangan yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Kepala Kantor Imigrasi Atambua, Putu Agus Eka Putra, dari Atambua, Rabu.

    Ia menegaskan, penanaman sejumlah anakan pohon kelapa itu bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional di luar tugas keimigrasian.

    Proses penanaman dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai bagian dari kerja sama lintas instansi agar program strategis pemerintah berjalan efektif.

    Di Atambua, kegiatan dipusatkan di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kelas IIB Atambua dengan sebanyak 40 pohon kelapa ditanam secara simbolik.

    Penanaman itu juga ujar dia merupakan bagian dari gerakan nasional yang pada Selasa (9/9) kemarin sudah dilaksanakan dan dipusatkan di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dan dipimpin langsung oleh Menteri Imipas Agus Andrianto.

    Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hadir dalam kegiatan tersebut, dan menurut dia kehadiran mereka menegaskan dukungan lintas sektor dalam menyukseskan agenda nasional ini.

    Selain diikuti jajaran Imigrasi, kegiatan itu juga melibatkan pegawai Lapas dan perwakilan masyarakat sekitar serta sejumlah warga binaan pemasyarakatan.

    Selain di Atambua, kegiatan yang sama juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menanam 5.000 bibit kelapa guna mewujudkan swasembada pangan.

    Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kupang Antonius Jawa Gili mengatakan kegiatan itu sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam bidang ketahanan pangan nasional. Sebanyak 300 bibit kelapa ditanam di Kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kupang.

    “Harapannya hasil dari kebun kelapa tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lapas dan juga memberikan keterampilan baru bagi WBP,” ucapnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Sulut tanam 200 bibit kelapa dukung ketahanan pangan

    Imigrasi Sulut tanam 200 bibit kelapa dukung ketahanan pangan

    Pohon ini bukan hanya menghasilkan buah yang bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan dan kemandirian bangsa dalam menjaga ketahanan pangan

    Manado (ANTARA) – Kantor Wilayah Imigrasi Sulawesi Utara (Sulut) menanam sebanyak 200 bibit kelapa untuk memperkuat program ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

    “Penanaman pohon kelapa bukan hanya sekadar aksi penghijauan, melainkan juga investasi jangka panjang dalam menjaga ekosistem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani di Manado, Rabu.

    Penanaman pohon kelapa tersebut juga memperkuat citra institusi imigrasi dan pemasyarakatan sebagai bagian dari solusi terhadap isu pangan nasional.

    “Penanaman kelapa adalah wujud kontribusi kita untuk masa depan. Pohon ini bukan hanya menghasilkan buah yang bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan dan kemandirian bangsa dalam menjaga ketahanan pangan,” tegasnya.

    Program penanaman pohon kelapa ini menurut Ramdhani menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sekaligus sejalan dengan visi pembangunan hijau dan ramah lingkungan.

    “Melalui pelaksanaan serentak di seluruh Indonesia, kegiatan ini mencerminkan sinergi lintas sektor serta komitmen nyata Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam,” ujarnya.

    Dia menambahkan, kegiatan ini merupakan implementasi nyata dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam bidang ketahanan pangan nasional.

    “Dengan semangat sinergi dan kebersamaan, Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara siap terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri pangan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan,” katanya.

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara ikut melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon kelapa sebanyak 200 bibit pohon yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara di lahan sarana asimilasi dan edukasi (SAE) milik Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut.

    Seluruh jajaran pegawai turut berpartisipasi dengan penuh semangat kebersamaan, menegaskan sinergi kuat antar unit kerja dalam mendukung program strategis nasional.

    Pewarta: Karel Alexander Polakitan
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolresta Sidoarjo Terima Penghargaan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

    Kapolresta Sidoarjo Terima Penghargaan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing menerima penghargaan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Karena telah memprakarsai penanaman jagung di Kabupaten Sidoarjo, di lingkup Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.

    Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Agus Winarto kepada Kombes Pol. Christian Tobing di Mako Polresta Sidoarjo Rabu (10/9/2025).

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Agus Winarto mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan sinergitas yang telah dilakukan Polresta Sidoarjo dengan pihaknya. Terutama dalam mendukung suksesnya program Asta Cita Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan nasional.

    “Harapan kami kedepan sinergi dengan Polri terus terjalin solid. Baik dalam mensukseskan program Asta Cita Bapak Presiden maupun kerjasama di sektor lainnya antar kedua institusi ini,” ucap Agus Winarto.

    Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tentu ini semakin memacu semangat jajarannya, dalam menjalankan program Asta Cita Presiden serta guna mewujudkan kamtibmas yang aman dan kondusif.

    “Upaya masif mewujudkan ketahanan pangan tidak dapat kami jalankan sendiri, hal ini dapat terlaksana secara optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tentu berkat semua pihak maupun stake holder terkait. Seperti yang telah kami lakukan bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya,” terangnya. (isa/ted)

  • Bapanas dan BMKG sinergi bangun fondasi ketahanan pangan berkelanjutan

    Bapanas dan BMKG sinergi bangun fondasi ketahanan pangan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersinergi membangun fondasi ketahanan pangan berkelanjutan melalui pemanfaatan data yang lebih komprehensif dan akurat.

    Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy mengatakan kerja sama itu merupakan tonggak penting dalam menjawab tantangan pangan di tengah perubahan iklim dan dinamika global.

    “Dengan memadukan data pangan dan iklim, Bapanas bersama BMKG membangun fondasi kebijakan yang lebih presisi, adaptif, dan berpihak pada masyarakat,” kata Sarwo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergitas Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Senin (8/9).

    Ia menambahkan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari BMKG akan sangat mendukung analisis pangan nasional, mulai dari stabilisasi harga dan stok, penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), hingga penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

    “Dengan data yang lebih komprehensif, kebijakan pangan bisa lebih antisipatif, sehingga kita tidak hanya menunggu krisis datang, tetapi bisa menyiapkan langkah mitigasi sejak dini,” ujar Sarwo.

    Sinergi tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kesepahaman bersama yang sebelumnya ditandatangani Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati tentang Sinergitas Program dan Kegiatan dalam rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pada 2 Juni 2025.

    Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan penyelenggaraan Sistem Informasi Pangan.

    Selain itu, kerja sama ini sesuai dengan Peraturan BMKG Nomor 12 Tahun 2019 yang membuka akses data untuk kepentingan pemerintah, memperkuat prinsip Satu Data Indonesia.

    Sebagai tindak lanjut, Bapanas telah menugaskan jajaran terkait untuk menyusun rencana aksi implementasi beserta timeline, melakukan monitoring bersama, dan memastikan bahwa pertukaran data berjalan sesuai regulasi.

    Kolaborasi itu juga membuka ruang bagi pengembangan sistem peringatan dini pangan berbasis iklim, kajian bersama, serta pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk analisis prediktif.

    “Sinergi data pangan dan iklim akan membawa kita pada kebijakan yang lebih kokoh, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk menjawab tantangan pangan di masa depan,” kata Sarwo.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Bapanas, Kelik Budiana menambahkan bahwa integrasi data tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun Sistem Informasi Pangan (SIP).

    “Kami memastikan setiap data yang ditukar bukan sekadar angka melainkan bahan baku bagi analisis yang tajam dan kebijakan yang tepat. Dengan SIP yang terintegrasi, Bapanas dapat merespons lebih cepat terhadap gejolak harga, ketersediaan, maupun kerawanan pangan,” jelas Kelik.

    Sementara itu, Plt Sekretaris Utama BMKG, Guswanto menegaskan dukungan penuh lembaganya dalam menyediakan data iklim dan cuaca yang relevan bagi pangan nasional.

    “BMKG berkomitmen menghadirkan informasi meteorologi dan klimatologi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu,” kata Guswanto.

    Oleh karena itu, tambah Guswanto, sinergi tersebut memastikan data dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rutan Baturaja tanam bibit kelapa dukung ketahanan pangan

    Rutan Baturaja tanam bibit kelapa dukung ketahanan pangan

    Penanaman pohon kelapa bukan hanya simbol, melainkan langkah berkelanjutan untuk memanfaatkan lahan rutan agar lebih produktif

    Baturaja (ANTARA) – Jajaran pegawai Rumah Tahanan Negara (Rutan) Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan menanam bibit pohon kelapa dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

    Kepala Rutan Kelas IIB Baturaja, Fitri Yady di Baturaja, Kabupaten OKU, Selasa mengatakan bahwa penanaman bibit pohon kelapa ini dilakukan secara serentak di seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Indonesia.

    “Untuk Rutan Baturaja sendiri ada lebih dari 100 batang bibit pohon kelapa yang ditanam di area rutan setempat,” katanya.

    Dia menjelaskan, penanaman pohon kelapa bukan hanya simbol, melainkan langkah berkelanjutan untuk memanfaatkan lahan rutan agar lebih produktif.

    Pohon kelapa dipilih karena memiliki nilai manfaat yang luas, baik dari sisi pangan maupun ekonomi, sekaligus mudah dibudidayakan.

    “Alhamdulillah hari ini sejumlah unsur Forkopimda Pemkab OKU ikut menanam secara simbolis sebagai tanda dimulainya kegiatan penanaman bibit pohon kelapa tersebut,” ujarnya.

    Kepala Dinas Pertanian OKU, Husmin menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan teknis, mulai dari penyediaan bibit hingga pendampingan dalam proses perawatan tanaman.

    Menurutnya, penanaman pohon kelapa di Rutan Baturaja ini menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk membangun kemandirian pangan yang berkesinambungan.

    “Kehadiran berbagai pihak dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama yang hanya bisa terwujud melalui kerjasama dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

    Pewarta: Edo Purmana
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.