Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Sumbar gandeng swasta di AgriYouth cetak wirausahawan muda pertanian

    Sumbar gandeng swasta di AgriYouth cetak wirausahawan muda pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Daerah (Pemda) Sumatera Barat (Sumbar) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat berkolaborasi dengan sejumlah universitas serta perusahaan swasta untuk mencetak wirausahawan muda di bidang pertanian (young agripreneurs) melalui AgriYouth 2025.

    Perusahaan tersebut adalah perusahaan financial technology (fintech) PT Mekar Investama Teknologi (Mekar) serta perusahaan pengembangan pertanian terintegrasi PT Mekar Agrifin Teknologi (Paten Mekar Tani).

    “Kegiatan ini bukan hanya mengenalkan pemuda pada produksi pertanian modern, tetapi juga mengedukasi tentang akses finansial bagi petani untuk naik kelas,” kata CEO Mekar Pandu Aditya Kristy dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Ia menuturkan melalui AgriYouth, peserta tidak hanya mendapat ruang diskusi, tapi juga kesempatan nyata untuk berkolaborasi dengan pelaku industri, akademisi, dan sektor keuangan.

    Selain itu, program AgriYouth 2025 juga menjalin kerja sama dengan tiga universitas di Sumatera Barat melalui program magang agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktis di sektor pertanian modern serta penyerapan lulusan terbaik untuk pengembangan daerah.

    Pandu mengatakan inisiatif tersebut tidak hanya menjadi wadah edukatif, tapi juga sebagai bentuk kepedulian pihaknya dalam menyiapkan generasi muda yang unggul secara intelektual serta cerdas secara finansial, sehingga siap menghadapi dunia kerja.

    Ia berharap program tersebut dapat menjadi langkah awal dalam mencetak young agripreneurs yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

    Pandu menyatakan pihaknya juga menghadirkan pembiayaan untuk pertanian jagung sekaligus menghidupkan kembali lahan terbengkalai yang telah 35 tahun tidak produktif bersama dengan Paten Mekar Tani.

    Ia menyampaikan program tersebut memperluas pengelolaan lahan pertanian hingga 300 hektare, dengan dampak nyata berupa penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

    “Kami ingin membangun ekosistem bersama yang mampu mewujudkan asta cita di sektor ketahanan pangan,” ujar Pandu Aditya Kristy.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan: Pangan fondasi kedaulatan bangsa perkuat posisi RI di global

    Wamentan: Pangan fondasi kedaulatan bangsa perkuat posisi RI di global

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pangan merupakan fondasi kedaulatan bangsa yang menjamin kebutuhan rakyat, memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global, sekaligus menjaga stabilitas ketahanan nasional secara berkelanjutan dan kokoh.

    “Pangan adalah fondasi utama kedaulatan bangsa. Selama kebutuhan pangan rakyat terpenuhi, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di kancah internasional,” kata Wamentan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikan Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono, dalam Jambore Nasional Jamaah Tani Muhammadiyah Ke-I di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ia menjelaskan Indonesia saat ini berada pada jalur yang benar, yang mana ketahanan pangan nasional yang terjaga akan memperkuat kepercayaan diri Presiden Prabowo Subianto dalam percaturan global.

    Ia menilai, keamanan pangan membuat Indonesia mampu bernegosiasi dengan negara lain secara gagah, karena rakyat tidak kelaparan dan cadangan pangan nasional dalam kondisi terkendali.

    “Kita pada track yang benar. Presiden Prabowo sangat confidence dalam percaturan dunia internasional karena pangannya aman, rakyatnya tidak kelaparan, sehingga gagah bernegosiasi dengan negara lain,” ujar Sudaryono.

    Wamentan memaparkan capaian produksi beras nasional hingga akhir 2025 diperkirakan surplus 3 hingga 3,5 juta ton, sebagai hasil dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani dan masyarakat. Adapun produksi beras hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton.

    “Saya laporkan Insya Allah, produksi beras kita surplus 3 hingga 3,5 juta ton sampai dengan Desember (2025),” bebernya.

    Ia menambahkan, surplus tersebut ditopang oleh kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Indonesia.

    Selain itu, pemerintah juga memastikan dukungan berupa kemudahan akses pupuk bersubsidi dan sarana produksi lainnya, agar produksi pangan terus meningkat dan swasembada beras dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

    “Ini diiringi dengan kesejahteraan petani melalui penetapan harga pembelian gabah Rp6.500, kemudahan pupuk bersubsidi, dan dukungan sarana produksi lainnya,” kata Wamentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dorong Ekonomi Kerakyatan Bergeliat, BRI Salurkan KUR Rp114,28 Triliun kepada 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025

    Dorong Ekonomi Kerakyatan Bergeliat, BRI Salurkan KUR Rp114,28 Triliun kepada 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat peran strategisnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI mendorong pertumbuhan ekonomi akar rumput secara berkelanjutan.

    Hal ini tercermin dari pencapaian penyaluran KUR BRI sepanjang periode Januari s.d Agustus 2025 yang telah mencapai sebesar Rp114,28 triliun kepada 2,5 juta debitur UMKM. Penyaluran KUR BRI ini setara dengan 65,31% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025, yaitu sebesar Rp175 triliun.

    Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya menegaskan bahwa perluasan akses pembiayaan terus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat menghasilkan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

    “KUR merupakan instrumen strategis dalam memperluas pembiayaan produktif yang berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Penyaluran yang tepat sasaran akan mendorong produktivitas, mendukung keberlanjutan usaha, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. BRI konsisten mendorong UMKM agar menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Akhmad.

    Penyaluran KUR BRI didominasi sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 64,07% dari total penyaluran KUR hingga akhir Agustus 2025. Sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai Rp50,95 triliun atau setara 44,58% dari total penyaluran KUR BRI. Capaian ini selaras dengan komitmen BRI untuk memperkuat sektor riil dan mendukung ketahanan pangan nasional.

  • Ekonomi Kerakyatan Kian Bergeliat, BRI Telah Salurkan 65,31% dari Alokasi KUR 2025 – Page 3

    Ekonomi Kerakyatan Kian Bergeliat, BRI Telah Salurkan 65,31% dari Alokasi KUR 2025 – Page 3

    Penyaluran KUR BRI didominasi sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 64,07% dari total penyaluran KUR hingga akhir Agustus 2025. Sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai Rp50,95 triliun atau setara 44,58% dari total penyaluran KUR BRI. Capaian ini selaras dengan komitmen BRI untuk memperkuat sektor riil dan mendukung ketahanan pangan nasional.

    Portofolio penyaluran KUR BRI juga menunjukkan peningkatan jangkauan secara nasional. Per Agustus 2025, sekitar 18 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI. Angka ini meningkat dibandingkan jangkauan pada tahun 2022 dan 2023 yang mencapai 14 rumah tangga dan 15 rumah tangga.

    Apabila diakumulasi, penyaluran KUR oleh BRI sejak 2015 hingga Agustus 2025 telah mencapai Rp1.371 triliun kepada 45,2 juta penerima. “Hal ini adalah bukti nyata konsistensi BRI mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui strategi pembiayaan yang inklusif dan tepat sasaran sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Akhmad.

  • Salurkan KUR Rp114,28 Triliun kepada 2,5 juta Debitur UMKM Hingga Agustus 2025, BRI Dorong Ekonomi Kerakyatan – Page 3

    Salurkan KUR Rp114,28 Triliun kepada 2,5 juta Debitur UMKM Hingga Agustus 2025, BRI Dorong Ekonomi Kerakyatan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI konsisten mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan agar semakin berdaya dan berkelanjutan.

    Hingga periode Januari hingga Agustus 2025, BRI berhasil menyalurkan KUR senilai Rp114,28 triliun kepada 2,5 juta debitur UMKM. Jumlah tersebut sudah mencapai 65,31% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp175 triliun.

    Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya, menegaskan bahwa perluasan akses pembiayaan berjalan seiring dengan upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Menurutnya, langkah ini penting agar dana yang disalurkan dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata.

    “KUR merupakan instrumen strategis dalam memperluas pembiayaan produktif yang berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Penyaluran yang tepat sasaran akan mendorong produktivitas, mendukung keberlanjutan usaha, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. BRI konsisten mendorong UMKM agar menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Akhmad.

    Dari sisi sektor, penyaluran KUR BRI mayoritas terserap pada bidang produksi seperti pertanian, perikanan, perdagangan, industri, hingga jasa lain. Porsinya mencapai 64,07% dari total KUR yang telah digulirkan hingga Agustus 2025. Pertanian sendiri tercatat sebagai kontributor terbesar dengan pembiayaan Rp50,95 triliun, atau setara 44,58% dari total penyaluran KUR BRI. Capaian ini sejalan dengan komitmen BRI dalam memperkuat sektor riil sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

    Dari sisi jangkauan, portofolio KUR BRI juga menunjukkan peningkatan signifikan. Per Agustus 2025, sekitar 18 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia sudah mengakses fasilitas pembiayaan ini. Angka tersebut naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 14 rumah tangga pada 2022 dan 15 rumah tangga pada 2023.

    Jika diakumulasi sejak 2015 hingga Agustus 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.371 triliun kepada 45,2 juta penerima.

    “Hal ini adalah bukti nyata konsistensi BRI mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui strategi pembiayaan yang inklusif dan tepat sasaran sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Akhmad.

  • Menkum: Penyederhanaan regulasi perkuat ketahanan pangan

    Menkum: Penyederhanaan regulasi perkuat ketahanan pangan

    Itu karena penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk bisa memangkas 143 regulasi, mulai dari tingkat pusat sampai pada regulasi di tingkat pemerintah daerah, karena itu saya berharap terdapat kerja sama lintas kementerian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan kebijakan penyederhanaan regulasi memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama terkait dengan penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk.

    “Itu karena penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk bisa memangkas 143 regulasi, mulai dari tingkat pusat sampai pada regulasi di tingkat pemerintah daerah, karena itu saya berharap terdapat kerja sama lintas kementerian, karena jujur selama ini yang membuat kita masih stuck untuk maju, salah satunya adalah ego sektoral,” ungkap Supratman saat memberikan kata sambutan dalam acara Launching Forum Komunikasi Kebijakan: Legal Policy Hub di Jakarta, Senin.

    Dikatakan bahwa Kementerian Hukum (Kemenkum) memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi dan harmonisasi semua kebijakan dalam bentuk regulasi yang akan disusun, dengan berpedoman pada tujuan bernegara.

    Oleh karenanya, Supratman menegaskan apabila tujuan sudah disepakati mengikuti visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, maka seharusnya seluruh kementerian dan lembaga bersatu.

    “Pengalaman membuktikan kalau iktikad baik kami, iktikad dari Bapak Presiden itu nyata dan semua bisa kami lakukan secara bersama-sama,” ucap dia.

    Dengan demikian, Menkum berharap dengan lahirnya Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam bentuk Legal Policy Hub bisa menjadi awal yang baik dalam rangka melakukan reformulasi terhadap birokrasi, termasuk di dalamnya menyangkut soal perizinan dan lain-lain sebagainya, yang harus diberi kemudahan.

    Adapun Legal Policy Hub menyediakan dasbor sebagai prasarana untuk menyimpan sumber data (berupa hasil kegiatan policy talks, dokumen policy brief, dan policy paper antarkementerian/lembaga/pemerintah daerah) sebagai ruang berbagi informasi kebijakan lintas sektor yang diintegrasikan dalam program Satu Data Nasional dan Transformasi Digital Kemenkum.

    Selain itu, kata dia, berbagai kebijakan terkait pangan juga harus diberikan insentif, baik insentif fiskal maupun insentif lainnya, sehingga harus dipikirkan.

    “Karena itu penting untuk berkolaborasi di antara semua lintas sektor kementerian untuk merumuskan sebuah kebijakan yang harus diambil,” kata Menkum menegaskan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 22 Ribu Titik Layanan PosIND Dukung Logistik Produk Peternakan

    22 Ribu Titik Layanan PosIND Dukung Logistik Produk Peternakan

    Jakarta: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian. Keduanya bersinergi dalam pemanfaatan layanan jasa untuk mendukung tugas dan fungsi di sektor peternakan.

    Kerja sama kedua pihak disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan pada Kamis, 11 September 2025. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dari sisi distribusi.

    Plt Direktur Utama Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Ditjen PKH kepada Pos Indonesia.

    “Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero),” ujar Endy.

    Endy menekankan kesiapan Pos Indonesia untuk mendukung program kerja pemerintah, khususnya menjaga ketersediaan, kesehatan, dan mutu produk peternakan. Dengan jaringan lebih dari 22.000 titik layanan di seluruh Indonesia, Pos Indonesia memiliki kapabilitas distribusi first–middle–last mile logistics hingga ke pelosok negeri, termasuk dukungan cold chain logistics untuk vaksin, embrio, dan produk peternakan yang memerlukan penanganan suhu khusus.
     

    “Dalam nota kesepahaman ini, Pos Indonesia akan melakukan distribusi logistik vaksin, obat, dan pakan ternak. Demikian juga distribusi hasil peternakan seperti semen beku, bibit, dan embrio. Termasuk pengiriman dokumen penting, sertifikat, dan QR code dengan jaminan keamanan,” kata Endy.

    Melalui sinergi ini, Ditjen PKH diharapkan mendapat manfaat berupa distribusi yang lebih cepat, aman, dan merata hingga ke daerah terpencil. Sementara bagi Pos Indonesia, kerja sama ini memperluas portofolio di sektor agro-peternakan sekaligus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung kemandirian pangan nasional.

    Pada kesempatan itu, Endy mengungkapkan optimismenya bahwa kerja sama ini menjadi awal sinergi yang lebih luas. 

    “Kami berharap bahwa kerja sama ini menjadi awal sinergi yang lebih luas antara Ditjen PKH dan PT Pos Indonesia serta komitmen bersama untuk membangun ekosistem logistik yang mendukung kesejahteraan peternak dan masyarakat Indonesia,” tutur Endy.

    Kolaborasi ini juga menegaskan pentingnya distribusi dalam menjaga ketahanan pangan. Seperti yang kerap terjadi, produksi pangan sering kali tidak sebanding dengan ketersediaan di pasar akibat hambatan distribusi. Dengan keterlibatan Pos Indonesia, jalur logistik mulai dari pakan, vaksin, hingga produk peternakan diharapkan lebih efisien, merata, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

    Jakarta: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian. Keduanya bersinergi dalam pemanfaatan layanan jasa untuk mendukung tugas dan fungsi di sektor peternakan.
     
    Kerja sama kedua pihak disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan pada Kamis, 11 September 2025. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dari sisi distribusi.
     
    Plt Direktur Utama Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Ditjen PKH kepada Pos Indonesia.

    “Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero),” ujar Endy.
     
    Endy menekankan kesiapan Pos Indonesia untuk mendukung program kerja pemerintah, khususnya menjaga ketersediaan, kesehatan, dan mutu produk peternakan. Dengan jaringan lebih dari 22.000 titik layanan di seluruh Indonesia, Pos Indonesia memiliki kapabilitas distribusi first–middle–last mile logistics hingga ke pelosok negeri, termasuk dukungan cold chain logistics untuk vaksin, embrio, dan produk peternakan yang memerlukan penanganan suhu khusus.
     

     
    “Dalam nota kesepahaman ini, Pos Indonesia akan melakukan distribusi logistik vaksin, obat, dan pakan ternak. Demikian juga distribusi hasil peternakan seperti semen beku, bibit, dan embrio. Termasuk pengiriman dokumen penting, sertifikat, dan QR code dengan jaminan keamanan,” kata Endy.
     
    Melalui sinergi ini, Ditjen PKH diharapkan mendapat manfaat berupa distribusi yang lebih cepat, aman, dan merata hingga ke daerah terpencil. Sementara bagi Pos Indonesia, kerja sama ini memperluas portofolio di sektor agro-peternakan sekaligus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung kemandirian pangan nasional.
     
    Pada kesempatan itu, Endy mengungkapkan optimismenya bahwa kerja sama ini menjadi awal sinergi yang lebih luas. 
     
    “Kami berharap bahwa kerja sama ini menjadi awal sinergi yang lebih luas antara Ditjen PKH dan PT Pos Indonesia serta komitmen bersama untuk membangun ekosistem logistik yang mendukung kesejahteraan peternak dan masyarakat Indonesia,” tutur Endy.
     
    Kolaborasi ini juga menegaskan pentingnya distribusi dalam menjaga ketahanan pangan. Seperti yang kerap terjadi, produksi pangan sering kali tidak sebanding dengan ketersediaan di pasar akibat hambatan distribusi. Dengan keterlibatan Pos Indonesia, jalur logistik mulai dari pakan, vaksin, hingga produk peternakan diharapkan lebih efisien, merata, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • 65 Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun Tahun Ini, Ini Sebaran Lokasinya

    65 Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun Tahun Ini, Ini Sebaran Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 65 titik lokasi Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap awal pembangunan pada 2025.

    Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya KKP Trian Yunanda memastikan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih ini untuk mendukung peningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana prasana perikanan dari hulu sampai hilir.

    Trian mengatakan sebanyak 65 kampung yang siap dibangun pada tahap I 2025 akan memakan anggaran senilai Rp1,34 triliun.

    Adapun, untuk tahap II, KKP tengah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pembangunan 35 kampung lainnya. Dengan begitu, target 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2025 dapat tercapai.

    Trian menjelaskan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih mencakup sarana dan prasarana produksi, balai pelatihan dan pelaksanaan pelatihan, serta pusat UMKM dan pasar ikan.

    Sementara itu, rincian bangunan pada program ini terdiri dari dermaga, gedung beku, pabrik es, balai pelatihan, shelter coolbox, sentra kuliner, stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan, ruang ibadah, tempat pengelolaan sampah, bengkel kapal, dan kantor pengelolaan.

    Di samping pembangunan fisik, Trian menyampaikan, social engineering juga dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia, koperasi, kewirausahaan, termasuk kelengkapan sertifikasi, standarisasi, dan perizinan.

    Dia menjelaskan, langkah ini dilakukan agar masyarakat pengelola memiliki kemampuan pengelolaan fasilitas yang ada, serta mampu mengembangkan usaha yang dijalankan menjadi berkelanjutan seperti yang sudah berjalan di Biak, Papua.

    Trian menjelaskan bahwa pembangunan kampung nelayan akan dilakukan bertahap. Dalam hal ini, pemerintah tengah membangun 65 titik Kampung Nelayan Merah Putih.

    Nantinya, pembangunan di setiap lokasi Kampung Nelayan Merah Putih direncanakan akan memakan waktu sekitar 3,5 bulan untuk tahap pertama. Hasil program ini juga diplot untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui produk kelautan perikanan. 

    “Telah ditetapkan 65 lokasi untuk tahap I dari 100 lokasi yang Insya Allah kami akan bangun kurang lebih 3,5 bulan dari hari ini. Ini mudah-mudahan nanti per 2 Desember 2025, 65 lokasi ini sudah selesai dilaksanakan lengkap sarana prasarana produksinya,” kata Trian dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Setelahnya, pemerintah menyiapkan tahap II untuk 35 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Saat ini, KKP tengah mengajukan anggaran untuk 35 lokasi melalui proses diskresi

    “Ini [35 titik lokasi] semua anggarannya melalui anggaran biaya tambahan [ABT], kami berharap ini bisa dilaksanakan Maret 2026,” terangnya.

    Lebih lanjut, KKP memproyeksikan dampak pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan meningkatkan produksi perikanan menjadi rata-rata 800 ton per tahun, dengan jumlah orang yang bekerja secara permanen mencapai 7.000 orang di 100 lokasi nantinya.

    Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Mahrus mengatakan pihaknya juga memberikan bantuan kapal perikanan, sehingga akan menambah aktivitas perikanan di lokasi KNMP.

    “Kemudian selama pembangunan sarana prasana pasti akan ada pekerjaan konstruksi yang akan membuka kesempatan kerja,” ujar Mahrus.

    Sementara itu, Inspektur II Itjen KKP Lutfi memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diawasi oleh pengawas internal dan eksternal, seperti Kejaksanaan dan BPKP untuk menjamin transparansi pelaksanaannya.

    Selain itu, pengawasan juga pendampingan oleh para pengawas dimulai dari perencanaan, proses pembangunan, hingga program berjalan.

    Berikut daftar lokasi pembangunan tahap I Kampung Nelayan Merah Putih:

    1. Aceh: Lhok Pawoh, Lancok, Kuala Raja, Birem Puntong

    2. Bali: Seraya Timur

    3. Banten: Cikuhutwan

    4. Bengkulu: Merpas, Penago

    5. DI Yogyakarta: Poncowar

    6. Gorontalo: Leato Selatan

    7. Jawa Barat: Wanasari, Gebang Mekar, Karanganyar, Karangjaladri, Ciwaru

    8. Jawa Tengah: Kertojayan, Jatimalang, Bumiharjo, Karangtduwur, Banyutowo

    9. Jawa Timur: Lteeng, Pujiharjo, Dapenda, Bulumeduro

    10. Kalimantan Barat: Ujung Said, Sungai Nyiirih

    11. Kalimantan Tengah: Tanjung Putri

    12. Kepulauan Riau: Sembulang, Sekanak Raya, Kasu

    13. Lampung: Ketapang, Bandar Agung, Sukorahayu, Margasari

    14. Maluku: Weighiang, Labetawi

    15. Maluku Utara: Wasileo, Supu, Sangowo Timur

    16. Nusa Tenggara Barat: Bilelando, Ekas Buana, Pulau Bungin

    17. Nusa Tenggara Timur: Adang, Mudakputtu, Sulamu, Warloko Pesisiz

    18. Papua Barat Daya: Warmasen

    19. Papua Selatan: Samkai

    20. Sulawesi Barat: Sumare, Babara

    21. Sulawesi Selatan: Aeng Batu Batu, Anjuke, Bentengge, Balangloe Tarowang, Untia, Tongke-Tongke

    22. Sulawesi Tengah: Banagan

    23. Sulawesi Tenggara: Terapung, Gerak Makmur, Malalanda, Anaiwoi, Sorue Jaya

    24. Sumatra Barat: Padang Sarai, Kataping

    25. Sumatera Selatan: Sungsang IV

    Gandeng Pertamina

    Di samping itu, KKP juga menggandeng PT Pertamina untuk memastikan kelancaran pasokan bahan minyak (BBM) di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.

    VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga Windriawan Kurniawan mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak ada kendala memperoleh bahan bakar minyak untuk kapal-kapal perikanan, yang dapat menghambat produktivitas para nelayan.

    “Kami terus berkoordinasi dengan KKP dan pemda mengenai titik-tiknya, karena kan harus dipastikan juga bagaimana pasokan bisa sampai ke lokasi,” ujar Windriawan.

    Pertamina juga mengimbau kepada calon mitra pengelola SPBUN, untuk segera melakukan proses pendaftaran untuk pengurusan izin.

    Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) berharap agar program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya untuk memacu produktivitas masyarakat pesisir, melainkan juga memastikan kegiatan ekonomi yang dijalankan memiliki basis pengelolaan yang kuat

    Ketua KNTI Dani Setiawan berharap, program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir.

  • Janji Pemerintah Moratorium Alih Fungsi Lahan Sawah

    Janji Pemerintah Moratorium Alih Fungsi Lahan Sawah

    Jakarta –

    Pemerintah akan melakukan moratorium atau menghentikan sementara layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang. Hal selaras dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan, khususnya lahan sawah.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, hal ini menjadi langkah awal dari penyusunan rencana aksi pengendalian alih fungsi lahan yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN menggandeng Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Rencana aksi disusun untuk menjaga ketahanan pangan nasional serta menutup celah terjadinya korupsi dalam proses perubahan tata guna lahan. Tujuan utamanya adalah menahan laju alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah, demi menjaga ketahanan pangan.

    “Kedua, kita ingin mengintegrasikan data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) ke dalam Rencana Tata Ruang sebagai LP2B. Tujuan khususnya, meminimalisir praktik suap atau korupsi dalam layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD,” ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

    Kementerian ATR/BPN akan menerapkan moratorium terbatas terhadap layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang. Proses ini akan disertai dengan cleansing data sawah, untuk mengatasi ketidaksesuaian yang selama ini kerap ditemukan.

    “Banyak kasus lahan fisik bukan sawah, tapi dicatat sawah, atau sebaliknya. Pekerjaan kita dalam waktu dekat, yaitu memperbaiki data. Kalau datanya sudah benar, maka proses perizinan atau layanan tidak perlu lagi bergantung pada LSD,” kata Nusron.

    Dalam rencana aksi tersebut, ada enam fokus utama, yaitu kebijakan dan regulasi, proses bisnis, infrastruktur layanan, pengendalian program, komunikasi publik, serta koordinasi antar sektor. Pemerintah juga menyiapkan langkah konkret, seperti revisi regulasi, penguatan sistem informasi, dan pelibatan pemangku kepentingan dari berbagai kementerian.

    Koordinator Harian Stranas PK, Didik Mulyanto, mengatakan pihaknya sedang mencermati pendekatan dan langkah-langkah yang dirancang ATR/BPN sesuai dengan agenda prioritas Stranas PK, terutama dalam hal tata kelola ruang dan pertanahan.

    “Alih fungsi lahan adalah salah satu isu strategis dalam pencegahan korupsi. Kami ingin memastikan bahwa rencana aksi ini bukan hanya responsif, tapi juga sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan berbasis sistem,” ujar Didik.

    Stranas PK menargetkan dua capaian besar dalam isu alih fungsi lahan, yakni terkendalinya alih fungsi lahan pertanian, serta terbentuknya sistem nasional yang bisa menjadi rujukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan besarnya adalah menghilangkan tumpang tindih dalam perencanaan ruang.

    (shc/hns)

  • Perizinan Alih Fungsi Lahan Sawah Disetop Sementara

    Perizinan Alih Fungsi Lahan Sawah Disetop Sementara

    Jakarta –

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerapkan moratorium terbatas terhadap layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang.

    Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan proses moratorium terbatas ini seiring dengan cleansing data sawah, untuk mengatasi ketidaksesuaian yang selama ini kerap ditemukan.

    Kebijakan ini menjadi langkah awal selaras dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan, khususnya lahan sawah.

    “Banyak kasus lahan fisik bukan sawah, tapi dicatat sawah, atau sebaliknya. Pekerjaan kita dalam waktu dekat, yaitu memperbaiki data. Kalau datanya sudah benar, maka proses perizinan atau layanan tidak perlu lagi bergantung pada LSD,” ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

    Langkah ini juga selaras dengan penyusunan rencana aksi pengendalian alih fungsi lahan yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN menggandeng Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Nusron, mengatakan rencana aksi disusun untuk menjaga ketahanan pangan nasional serta menutup celah terjadinya korupsi dalam proses perubahan tata guna lahan. Tujuan utamanya adalah menahan laju alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah, demi menjaga ketahanan pangan.

    “Kedua, kita ingin mengintegrasikan data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) ke dalam Rencana Tata Ruang sebagai LP2B. Tujuan khususnya, meminimalisir praktik suap atau korupsi dalam layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD,” ujarnya.

    Dalam rencana aksi tersebut, ada enam fokus utama, yaitu kebijakan dan regulasi, proses bisnis, infrastruktur layanan, pengendalian program, komunikasi publik, serta koordinasi antar sektor.

    Pemerintah juga menyiapkan langkah konkret, seperti revisi regulasi, penguatan sistem informasi, dan pelibatan pemangku kepentingan dari berbagai kementerian.

    Koordinator Harian Stranas PK, Didik Mulyanto, mengatakan pihaknya sedang mencermati pendekatan dan langkah-langkah yang dirancang ATR/BPN sesuai dengan agenda prioritas Stranas PK, terutama dalam hal tata kelola ruang dan pertanahan.

    “Alih fungsi lahan adalah salah satu isu strategis dalam pencegahan korupsi. Kami ingin memastikan bahwa rencana aksi ini bukan hanya responsif, tapi juga sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan berbasis sistem,” ujar Didik.

    Stranas PK menargetkan dua capaian besar dalam isu alih fungsi lahan, yakni terkendalinya alih fungsi lahan pertanian, serta terbentuknya sistem nasional yang bisa menjadi rujukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan besarnya adalah menghilangkan tumpang tindih dalam perencanaan ruang.

    (shc/hns)