Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • BRI Insurance jajaki pengembangan asuransi pertanian

    BRI Insurance jajaki pengembangan asuransi pertanian

    Kami percaya bahwa inovasi harus dimulai dari pemahaman di lapangan,

    Jakarta (ANTARA) – PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) atau BRI Insurance menjajaki pengembangan asuransi pertanian untuk memberikan perlindungan kepada petani.

    Pengembangan itu dimulai dengan meninjau langsung kawasan pertanian bersama para petani anggota Koperasi Bagja di Kecamatan Wetan, Karawang, Jawa Barat.

    “Kami percaya bahwa inovasi harus dimulai dari pemahaman di lapangan,” kata Direktur Utama BRI Insurance (BRINS) Budi Legowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Menurut Budi, survei lapangan ini merupakan langkah penting agar produk asuransi yang ditawarkan benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada petani.

    Langkah ini diyakini selaras dengan program pemerintah dalam upaya penguatan di sektor pangan.

    Dengan turun langsung, kata Budi, BRINS ingin memastikan perlindungan untuk pertanian tidak hanya menjadi produk finansial tetapi juga solusi nyata yang mendukung keberlangsungan hidup petani.

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa BRINS berkomitmen menjadikan petani sebagai mitra dalam perjalanan menuju pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

    “Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan. BRINS hadir untuk mendampingi mereka menghadapi risiko pertanian, sehingga mereka dapat lebih fokus meningkatkan produktivitas tanpa khawatir kehilangan segalanya akibat gagal panen,” ujar Budi.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Bagja Tony menyampaikan kehadiran produk asuransi pertanian bisa memberikan perlindungan nyata bagi petani dari berbagai risiko gagal panen dalam upaya menjaga ketahanan pangan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dia berharap kehadiran produksi asuransi ini nantinya dapat berpihak kepada petani.

    Sebagai bagian dari kegiatan ini, BRINS juga memberikan bantuan kepada para petani yang hadir berupa paket sembako dan asuransi kecelakaan diri Proteksiku sebagai bentuk kepedulian serta dukungan terhadap komunitas lokal.

    Dengan berbagai upaya itu, perusahaan berharap produk asuransi pertanian yang dikembangkan dapat menjadi inovasi yang mampu memberikan perlindungan berkelanjutan sekaligus mendukung transformasi sektor pertanian Indonesia menuju ketahanan pangan nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PU maksimalkan Bendungan Tanju dukung irigasi pertanian

    Menteri PU maksimalkan Bendungan Tanju dukung irigasi pertanian

    Tugas saya sederhana, mengalirkan air hingga ke sawah. Apapun yang ditanam masyarakat, apakah padi, jagung, atau bawang, kuncinya ada pada ketersediaan air…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaksimalkan Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendukung suplai air irigasi pertanian.

    Dody menegaskan, komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian jaringan irigasi agar air bendungan benar-benar sampai ke lahan pertanian masyarakat.

    “Tugas saya sederhana, mengalirkan air hingga ke sawah. Apapun yang ditanam masyarakat, apakah padi, jagung, atau bawang, kuncinya ada pada ketersediaan air. Karena itu, saya membentuk tim teknis terpadu yang akan turun langsung mencari solusi komprehensif agar bendungan ini berfungsi optimal,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Bendungan Tanju selesai dibangu pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, memiliki kapasitas tampung 17,86 juta m³ dengan luas genangan 324,20 hektare.

    Bendungan Tanju dirancang untuk mengairi Daerah Irigasi (DI) Tanju seluas 2.242 hektare, serta memperkuat sistem Rababaka Komplek yang menjadi penopang utama ketahanan pangan di wilayah Dompu dan Bima.

    Dody menekankan perlunya kerja sama lintas sektoral, termasuk dukungan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga masyarakat, untuk mempercepat penyelesaian saluran irigasi sepanjang 24 km kanan dan kiri (48 km total) yang menyalurkan air dari bendungan menuju sawah.

    “Saya sudah berdiskusi dengan petani dan kepala desa. Mereka sudah berkorban tanahnya untuk pembangunan bendungan ini, dan sekarang saatnya mereka merasakan manfaatnya. Saya tidak mau lagi masyarakat menunggu bertahun-tahun. Harapan saya, dalam waktu dekat solusi teknis bisa segera diterapkan,” katanya.

    Dengan adanya kontinuitas suplai air dari Bendungan Tanju, para petani yang sebelumnya hanya bisa menanam satu kali setahun diharapkan dapat menanam 2–3 kali setahun. Hal ini akan meningkatkan produktivitas pertanian di Dompu yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung dan beras di NTB.

    “Saya ingin memastikan bendungan ini benar-benar memberikan manfaat maksimal, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama di Kawasan Timur Indonesia,” ujar Dody.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Sinergi TNI-Polri kawal pangan dorong NTP petani meningkat

    Mentan: Sinergi TNI-Polri kawal pangan dorong NTP petani meningkat

    Kementerian Pertanian menggandeng TNI untuk memperkuat ketahanan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan sinergi TNI-Polri bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci pengawalan pangan nasional yang efektif sehingga mampu mendorong peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

    Dia mengatakan tercatat capaian nilai tukar petani (NTP) hingga mencapai 123 persen melampaui target 110 persen dari Kementerian Keuangan, membuktikan kebijakan strategis pertanian mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan petani.

    “Kepolisian, Kejaksaan, TNI, terima kasih. Kesejahteraan naik, alhamdulillah target dari Kementerian Keuangan 110 persen NTP, kita capai 123 persen. Dan itu sangat baik,” kata Mentan ditemui seusai m Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.

    Ia menyebutkan, dukungan aparat bersama pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar, sehingga petani mampu menikmati hasil jerih payah mereka dengan harga yang lebih stabil.

    Lebih lanjut dikatakan menyambut momentum Hari Tani yang diperingati setiap 24 September, menjadi pengingat pentingnya kolaborasi seluruh pihak, mulai dari petani, pemerintah, swasta, hingga aparat keamanan dalam menjaga produksi dan ketersediaan pangan nasional.

    “Kepada seluruh petani Indonesia, dan stakeholders, semua saudara dan sahabatku, mulai petani, pengusaha, PPL (penyuluh pertanian lapangan), kepala dinas, bupati, gubernur, kamu ucapkan terima kasih,” ucap Mentan.

    Mentan menegaskan dengan pengawalan sinergi, program hilirisasi, penyediaan benih unggul, dan pembiayaan berbasis KUR akan semakin memperkuat pertanian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kesejahteraan petani berkelanjutan.

    Diketahui, Kementerian Pertanian menggandeng TNI untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam pendampingan penyerapan gabah petani agar sesuai harga pembelian pemerintah (HHP) yang titetapkan yakni Rp6.500 per kilogram, dengan begitu tidak mengalami penyimpangan di lapangan.

    Kemudian, Kementan juga kolaborasi dengan dengan Polri melalui Bhabinkamtibmas di setiap wilayah dalam mengawal kelancaran distribusi pupuk subsidi dari pemerintah pusat agar tepat sasaran serta terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

    Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan tren positif NTP mencapai 123,57 pada Agustus 2025, terus dijaga melalui peningkatan produktivitas lahan dan hasil panen, agar kesejahteraan petani meningkat serta daya beli masyarakat tetap stabil.

    “Ya caranya adalah meningkatkan produksi. Kan gini loh, nilai tukar itu apa sih? Nilai tukar itu kan uang yang dia dapat dibanding yang dia belanjakan,” kata Wamentan ditemui di Jakarta, Rabu (10/9),

    Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono menjelaskan NTP merupakan rasio antara pendapatan petani dari hasil bertani dengan pengeluaran kebutuhan sehari-hari, sehingga nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dibanding pengeluarannya.

    “Kalau dibawa 100 berarti lebih banyak yang dikeluarkan daripada yang didapat. Ini kan sekarang sudah 100 lebih, 120, 123 (NTP). Nah artinya, kalau mau naik lagi di atas itu berarti apa? Kan pengeluaran rata-rata konstan, Nah maka pendapatannya harus dinaikkan dengan peningkatan produksi,” jelasnya.

    Ia menyebut kenaikan NTP tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan hasil pertanian, serta memberikan dukungan agar pendapatan petani terus mengalami peningkatan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog pastikan stok beras 3,9 juta ton aman hingga akhir tahun

    Dirut Bulog pastikan stok beras 3,9 juta ton aman hingga akhir tahun

    Penyerapan gabah dari petani telah mencapai 100 persen dari target 3 juta ton

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan cadangan beras pemerintah (CPB) sebesar 3,9 juta ton tersedia aman hingga akhir tahun demi menjamin stabilitas komoditas pangan tersebut secara nasional.

    “Dengan stok 3,9 (juta ton beras) itu mampu memasok sampai akhir tahun, sampai Desember nanti,” kata Rizal ditemui ANTARA seusai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan stok itu setelah sebagian telah didistribusikan untuk bantuan pangan kepada masyarakat sesuai instruksi pemerintah pusat. Dimana sebelumnya hingga Juli 2025, Bulog mencatat stok CBP mencapai 4,2 juta ton.

    “Yang satu koma juta sekian (stok CBP) kan sudah didistribusikan untuk bantuan pangan (beras) dan sebagainya. Jadi ini tinggal 3,9 (juta ton) sekarang (stok cadangan beras pemerintah),” ujarnya.

    Dikatakan, penyerapan gabah dari petani telah mencapai 100 persen dari target 3 juta ton, menjadi bukti komitmen Bulog mendukung produksi dalam negeri dan menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.

    Meski target penyerapan telah terpenuhi, Bulog menegaskan proses serapan gabah masih terus berjalan sesuai petunjuk teknis Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen.

    Program penyerapan gabah diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas stok beras nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani melalui harga yang layak dan perlindungan dari tengkulak yang merugikan.

    Rizal mengingatkan, petani agar menjual gabah dalam kondisi matang dan siap panen sehingga kualitas beras terjaga, menghasilkan stok cadangan berkualitas tinggi untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat.

    “Jadi harapannya kepada para petani, gabah yang dijual ke Bulog itu adalah gabah yang betul-betul dalam kondisi baik dan betul-betul matang, siap panen dan kering,” bebernya.

    Ia menambahkan, dengan stok 3,9 juta ton beras yang masih tersimpan, Bulog memastikan cadangan pangan nasional aman hingga Desember 2025, sesuai arahan Bapanas untuk menjamin ketahanan pangan sepanjang tahun.

    Ia menegaskan pihaknya siap menjalankan peran sebagai operator pelaksana kebijakan pangan pemerintah, memastikan distribusi beras tepat sasaran, serta mendukung kemandirian pangan Indonesia secara berkelanjutan.

    Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan surplus 3,5 juta ton sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa perlu melakukan impor beras dari negara lain hingga akhir tahun.

    “Menurut catatan BPS (Badan Pusat Statistik), maka di akhir Desember (2025) nanti diperkirakan (produksi beras) surplus 3,5 juta ton dibanding tahun lalu, sehingga bisa dipastikan, insya Allah kalau ini berjalan sebagaimana mestinya, harusnya kita tidak impor beras di tahun ini,” kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9).

    Wamentan menyampaikan produksi beras nasional hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton. Angka itu menunjukkan surplus sekitar 3,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Kita, berdasarkan hitungan sementara ini, produksi beras (hingga akhir tahun 2025) sekitar 33 atau 34 juta ton ya hasil produksi kita, surplus tiga koma sekian juta ton. Sesuai dengan prediksinya,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP jaring masukan masyarakat Karawang terdampak revitalisasi tambak

    KKP jaring masukan masyarakat Karawang terdampak revitalisasi tambak

    Untuk aktivis dari LSM yang diundang dalam konsultasi publik ini merupakan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang

    Karawang (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjaring saran dan masukan masyarakat di sekitar pesisir utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), dalam konsultasi publik terkait penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) revitalisasi tambak Pantura Jabar.

    Direktur Ikan Air Laut KKP Ikhsan Kamil, di Karawang, Senin, menyampaikan konsultasi publik ini merupakan salah satu syarat penyusunan dokumen amdal yang tengah dirumuskan oleh tim konsultan KKP.

    Melalui konsultasi publik, pihaknya menggali informasi mengenai saran dan masukan dari masyarakat yang terdampak proyek revitalisasi tambak Pantura Jabar. Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat meliputi wilayah Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Untuk tahap awal, kata dia, proyek ini akan dilaksanakan di wilayah pesisir utara Karawang, seluas sekitar 6.979,51 hektare yang berlokasi di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, dan Tirtajaya.

    Proyek revitalisasi tambak itu meliputi pembangunan saluran intake, kolam budi daya, kolam nursery, instalasi pengolahan limbah, kawasan pengelola, infrastruktur kawasan serta rencana pengembangan.

    Selain masyarakat umum, hadir dalam konsultasi publik antara lain para camat dan kepala desa yang daerahnya terdampak, pihak kepolisian dan TNI, serta kalangan aktivis.

    “Untuk aktivis dari LSM yang diundang dalam konsultasi publik ini merupakan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang,” katanya.

    Hadir pula perwakilan dari DLH dan Dinas Perikanan Karawang, DLH Jabar, serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Pada dialog dalam konsultasi publik ini, sejumlah kepala desa dan para camat menekankan agar KKP memperhatikan tanaman mangrove, infrastruktur saluran air, dan keterlibatan tenaga kerja dari masyarakat lokal.

    Selain itu masyarakat dan kalangan aktivis juga mengimbau agar KKP memperhatikan para pembudidaya ikan di tambak jika proyek revitalisasi itu sudah berjalan.

    Hal lain yang disampaikan masyarakat dan kalangan aktivis ialah mengecek tanda batas lahan area revitalisasi tambak dengan tanah milik masyarakat. Sebab ada beberapa desa yang bahkan tidak mengetahui batas antara tanah negara dengan milik masyarakat.

    Menurut Ikhsan Kamil, semua saran dan masukan masyarakat akan dimasukkan dalam penyusunan dokumen amdal revitalisasi tambak Pantura Jabar yang kini tengah dirumuskan tim konsultan KKP.

    Ia menyebutkan revitalisasi tambak di wilayah Pantura Jabar bertujuan meningkatkan produktivitas lahan tambak tidak produktif menjadi area budi daya perikanan bernilai tinggi dan berkelanjutan, khususnya untuk komoditas ikan nila salin.

    Selain itu mendukung kebijakan swasembada dan ketahanan pangan nasional, berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, mendorong terciptanya industri hulu-hilir bagi produk berbasis ikan, serta akan menyerap tenaga kerja hingga mencapai sekitar 132 ribu orang.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Barantin dan Komisi IV DPR perkuat ketahanan pangan di Sulteng

    Barantin dan Komisi IV DPR perkuat ketahanan pangan di Sulteng

    Palu, Sulteng (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Komisi IV DPR RI berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengawasan lalu lintas komoditas strategis di Sulawesi Tengah (Sulteng).

    “Optimalisasi terus kami lakukan untuk memastikan lalu lintas komoditas pangan, baik domestik maupun ekspor tetap aman, bebas hama penyakit, serta memenuhi standar mutu negara tujuan,” kata Kepala Barantin Sahat M Panggabean dalam kunjungan kerja bersama Komisi IV DPR di Palu, Sulteng, Senin.

    Ia mengemukakan peran Barantin tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai fasilitator perdagangan global dan penjaga ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.

    Oleh karena itu, pihaknya terus memperkuat sumber daya manusia (SDM), merevitalisasi laboratorium, dan mengembangkan digitalisasi layanan, guna mendukung peningkatan daya saing produk nasional.

    “Sulteng salah satu sentra pangan di Sulawesi tentu memiliki banyak komoditas, maka perlu pengawasan keluar-masuknya suatu produk, terutama produk ekspor,” ujarnya.

    Menurut Sahat, penguatan sistem pengawasan dan jaminan mutu menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar internasional, sekaligus melindungi masyarakat dalam negeri.

    “Kami berkomitmen ikut menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” kata dia.

    Dalam kesempatan itu, tim Komisi IV DPR meninjau sarana dan prasarana Karantina Sulteng, serta sejumlah komoditas unggulan daerah.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai potensi Sulteng sangat besar dan perlu didukung dengan fasilitas karantina yang memadai.

    “Durian montong sudah bisa masuk pasar ekspor ke Tiongkok, sementara produk perikanan seperti tuna dan kepiting juga rutin diekspor. Ini ciri khas dan nilai tambah yang harus terus dikembangkan,” ucapnya.

    Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A Lamadjido, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng Nelson Metubun dan para pelaku usaha eksportir setempat.

    Pewarta: Mohamad Ridwan/Kristina Natalia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan: Penguatan sistem veteriner terkait dengan ketahanan pangan

    Wamentan: Penguatan sistem veteriner terkait dengan ketahanan pangan

    Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk memperkuat sistem veteriner dan menyelaraskannya dengan standar internasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan penguatan sistem kesehatan dan kesejahteraan hewan (veteriner) erat kaitannya dengan upaya menyukseskan visi ketahanan pangan nasional.

    Sudaryono di sela-sela Konferensi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) Regional Asia Pasifik Ke-34 yang berlangsung di Jakarta, Senin, mengatakan kesehatan hewan di Indonesia tidak hanya penting untuk mengendalikan penyakit, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan protein hewani yang aman, sehat, utuh dan halal bagi masyarakat.

    “Hal ini penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional kita, yang merupakan bagian dari agenda Astacita Presiden untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan tangguh,” kata Wamentan.

    Untuk itu, ia memastikan bahwa Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk memperkuat sistem veteriner dan menyelaraskannya dengan standar internasional.

    Upaya ini pun, lanjutnya, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama para mitra strategis, agar kesehatan hewan dan dampaknya terhadap sektor pangan dan kesehatan manusia bisa dirasakan merata oleh masyarakat Indonesia hingga kawasan Asia Pasifik dan global.

    “Ini merupakan hal mendasar bagi ketahanan pangan, kesehatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” kata Sudaryono.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) Emmanuelle Soubeyran sependapat bahwa kesehatan hewan memiliki peran penting dalam ketahanan pangan negara dan kawasan.

    “Ketika kita meningkatkan kesehatan hewan, kita juga meningkatkan ketahanan pangan, dan sangat penting untuk memiliki cukup makanan bagi seluruh penduduk dunia dan cukup protein hewani,” ujar Soubeyran.

    Selain itu, Soubeyran menyoroti bagaimana kesehatan hewan benar-benar menjadi pusat tantangan global di masa depan.

    “Itulah sebabnya di WOAH kami membantu anggota kami memberdayakan layanan veteriner mereka agar dapat meningkatkan kesehatan hewan,” kata Soubeyran.

    “Saya senang berada di Jakarta, Indonesia, dan dapat berbicara dengan semua delegasi WOAH dari seluruh anggota regional untuk membahas bagaimana kita harus bertindak di tingkat regional untuk meningkatkan kesehatan hewan,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri sebut Indonesia punya modal besar majukan pertanian

    Mendagri sebut Indonesia punya modal besar majukan pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Indonesia memiliki modal alami, yang besar berupa iklim tropis, sinar Matahari sepanjang tahun, ribuan sungai, serta ratusan gunung yang menjadi keunggulan penting dalam memajukan sektor pertanian.

    Ia menilai kelebihan itu membedakan Indonesia dengan negara empat musim yang hanya dapat bercocok tanam enam bulan, sedangkan Indonesia mampu berproduksi pertanian serta perkebunan sepanjang dua belas bulan tanpa hambatan.

    “Kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita adalah negara tropis. Negara yang dikarunia oleh Allah SWT, sepanjang tahun kita memiliki sinar Matahari. Modal penting untuk tumbuhnya tanaman, peternakan, dan lain-lain,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan iklim tropis menjadikan anugerah karena dapat melakukan pengembangan pertanian berbeda dengan New Zealand, Australia, di Inggris yang memiliki musim dingin hingga enam bulan.

    “Saya yakin di ruangan ini banyak yang sudah sekolah luar negeri. Dan, saya termasuk yang beruntung pernah sekolah di New Zealand, Australia, di Inggris juga. Di mana di musim dingin dan di musim gugur 6 bulan, itu tidak ada pertanian, perkebunan bisa hidup di sana,” beber Mendagri.

    Tito juga menyebut kekayaan sungai Indonesia yang mencapai 70 ribu serta 40 ribu daerah aliran sungai menjadi aset tak ternilai, membandingkannya dengan jazirah Arab yang sama sekali tidak memiliki aliran sungai.

    “Silahkan datang ke Arab Saudi, silahkan datang ke Yaman, jazirah Arab. Satu aliran sungai pun tidak ada mereka. Jazirah Arab itu terbagi, ada negara Saudi, ada Yaman, kemudian ada Oman, ada Qatar, kemudian ada Bahrain. Negara-negara yang tidak memiliki sungai,” beber Tito.

    “Makanya mereka kalau libur datang ke sini, melihat sungai itu, masya Allah, Astagfirullah. Karena di sana tidak ada (sungai), yang ada padang pasir, batu,” tambah Tito.

    Ia juga menyoroti 5.000 lebih danau dan waduk di Indonesia, baik alami maupun buatan, yang menjadi cadangan air besar untuk menopang pertanian sekaligus menjaga ekosistem ketahanan pangan nasional.

    Selain itu, Indonesia juga memiliki 581 gunung aktif dan nonaktif yang menyimpan mineral penting bagi pertanian, sekaligus menjadi potensi geologis yang tidak dimiliki banyak negara lain di dunia.

    “Mari kita lihat negara kita, bandingkan dengan negara lain, komparatif. Mari kita lihat Singapura. Tidak punya gunung, yang ada bukit timah di sana yang tingginya cuma 200 meter. Saya sekolah di sana. Negara Maldives (Maladewa) yang terkenal dengan turisnya, itu dataran tertingginya 2 meter yang tertinggi,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah menyadari nikmat besar tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya alam melalui strategi hilirisasi dan industrialisasi pertanian, sehingga memberi nilai tambah signifikan bagi perekonomian rakyat.

    Tito menegaskan modal alami itu harus diiringi peningkatan kapasitas petani, penguasaan teknologi, serta pembangunan sarana prasarana agar Indonesia mampu menjadi pemain dominan di sektor pangan global.

    “Apalagi, kita negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kepulauan kita memiliki laut, compare lagi. Nah jadi, itu kenikmatan-kenikmatan privilege diberikan oleh Tuhan kepada negara kita yang kadang-kadang kita nggak mau menyadari,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong kepala daerah selaraskan visi Presiden soal pangan

    Mendagri dorong kepala daerah selaraskan visi Presiden soal pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai program prioritas nasional yang menyangkut kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

    “Strategi Bapak Presiden nomor satu program unggulan beliau itu adalah swasembada pangan. Ketahanan pangan nomor satu. Karena beliau menyadari, memang kita butuh pangan, negara yang merdekalah bisa memberikan pangan, dan kita memiliki kemampuan untuk itu,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Menurut Tito, keberhasilan program pangan tidak hanya ditentukan kebijakan pusat, tetapi juga kepemimpinan daerah dalam mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan ke dalam agenda pembangunan wilayah masing-masing.

    Ia berharap kepala daerah menjadikan sektor pangan prioritas, mengingat anggaran besar yang disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp371 triliun, sehingga harus dimanfaatkan maksimal melalui sinkronisasi program lintas level pemerintahan.

    Tito mengingatkan daerah memiliki peran kunci dalam industrialisasi pertanian, mulai dari hilirisasi, pengemasan, hingga penguatan rantai pasok lokal, sebagai strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi rakyat.

    Menurut dia, penguatan pangan di daerah akan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah sekaligus menjadikan Indonesia pemain dominan dalam percaturan pangan global.

    Dukungan penuh Presiden harus diimbangi dengan tanggung jawab kepala daerah yang memiliki peran langsung dalam menggerakkan potensi wilayah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional, katanya, menegaskan.

    “Nah sekarang masalahnya apakah para pemimpin-pemimpin daerah memiliki kesadaran yang sama untuk itu,” kata Tito, menegaskan.

    Oleh karena itu, ia mengatakan pertemuan yang digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai momentum tepat bagi kepala daerah memperkuat komitmen bersama, sehingga program pangan tidak berjalan parsial melainkan terintegrasi.

    “Semoga dengan acara ini, selain kita bisa lebih fokus dan lebih memberikan prioritas kepada sektor pertanian, perkebunan, tapi tidak normal-normal begitu aja. Dengan anggaran yang ada, kita menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan peternakan dan lain-lain,” kata Tito.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong revisi UU daerah jadikan pertanian program wajib

    Mendagri dorong revisi UU daerah jadikan pertanian program wajib

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah agar sektor pertanian tidak lagi bersifat opsional melainkan menjadi program wajib yang dijalankan pemerintah daerah.

    Penempatan pangan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penting dilakukan, katanya, menegaskan.

    “Sebenarnya menarik kalau bisa nanti direvisi undang-undang daerah, yang pertanian ini masuk dari opsional kepada yang wajib,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Dalam rapat yang diikuti sejumlah gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia itu, ia mengatakan dalam sistem pemerintahan daerah saat ini pertanian masih termasuk kategori pilihan dari 32 program konkuren yang dikerjakan bersama pusat dan daerah, berbeda dengan sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan.

    Menurut Tito, revisi diperlukan agar pertanian sejajar dengan program wajib bagi kepala daerah, sehingga setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh memastikan keberlanjutan sektor ini untuk ketahanan pangan nasional.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kiri), memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Mendagri memberi pengecualian untuk Jakarta yang secara geografis tidak memiliki lahan pertanian memadai, namun daerah perkotaan tetap bisa mendukung melalui industrialisasi, pengemasan, serta pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

    “Kecuali Jakarta. Jakarta di suruh pertanian nggak bisa memang, nggak ada tanahnya, itu memang kota jasa di sini, Jakarta,” ujar dia.

    Ia mengatakan Indonesia yang berbasis pertanian tradisional harus bertransformasi menuju pertanian modern berbasis industri, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong daya saing global.

    Tito mengaku optimistis jika pertanian menjadi sektor wajib dalam pemerintahan daerah, Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga berpotensi menjadi eksportir dominan di pasar internasional.

    Hal itu, menurut dia, dapat menjadi kunci untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia pada 2045.

    Lebih lanjut ia mengatakan, dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian harus diikuti gubernur, bupati, dan wali kota, sehingga terbangun sinergi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat lompatan ekonomi berbasis pertanian.

    “Saya harapkan seluruh gubernur, bupati, wali kota memiliki pemikiran yang sama dengan Bapak Presiden,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.